.
.
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ,
MENGENAI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, dengan ini selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut 'Pihak' dan secara bersama disebut 'Para Pihak'; MERUJUK Agreed Minutes Pertemuan ke-7 (tujuh) Komisi Bersama
Hubungan Kerjasama Bilateral antara Para Pihak yang diadakan di Kuala Lumpur pada tanggal 18 - 20 Februari 2002 mengenai perlunya pihak berwenang kedua negara secara bersama meninjau kembali "Pertukaran
..
Nota mengenai Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk Dipekerjakan di Malaysia selain dari Penatalaksana Rumah Tangga yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 1998"; MEYAKINI bahwa penempatan tenaga kerja Republik Indonesia ke Malaysia
merupakan bidang kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara; MENYADARI perlunya membentuk kerangka kerja untuk memfasilitasi
seleksi, penyampaian dan penempatan tenaga kerja dari Republik Indonesia untuk bekerja di Malaysia; BERDASARKAN hukum dan peraturan perundang-undangan kedua negara;
TELAH MENCAPAI SUATU PENGERTIAN tentang hal-hal sebagai berikut
Pasal1 Yang dimaksud dalam Memorandum Saling Pengertian ini dengan : (a) "Pengguna Jasa" adalah badan usaha berbadan hukum Malaysia atau pemilik usaha perorangan, yang
menyediakan atau
menawarkan
pekerjaan bagi tenaga kerja dari Republik Indonesia berdasarkan Memorandum ini. (b) "Tenaga Kerja" adalah warga negara Republik Indonesia yang bekerja atau dipekerjakan di Malaysia untuk jangka waktu tertentu dan tidak termasuk penatalaksana rumah tangga. (c) "Penatalaksana Rumah Tangga" adalah pembantu rumah tangga sebagaimana diatur dalam Employment Act 1955, Labour Ordinance Sabah (Bab 67) dan Labour Ordinance Sarawak (Bab 76).
(d) "Perwakilan Republik Indonesia" adalah Kedutaan Besar dan/atau KonsulaUKonsulat Jenderal Republik Indonesia di Malaysia. Pengertian kata dan arti dalam bentuk tunggal dalam kalimat menunjukkan pula pengertian kata dan arti dalam bentuk jamak, dan pengertian kata dan arti dalam bentuk jamak dalam kalimat menunjukkan pula pengertian kata dan arti dalam bentuk tunggal.
2
Pasal2 Para Pihak setuju bahwa penempatan tenaga kerja untuk bekerja di Malaysia harus dilaksanakan berdasarkan Memorandum ini sesuai dengan bagan terlampir dalam Lampiran A.
Pasal3 (a) Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak pengguna jasa untuk menetapkan syarat-syarat dan kondisi kerja bagi tenaga kerja Indonesia seperti gaji, tunjangan, fasilitas lainnya dan jam kerja; (b) Pemerintah Malaysia mengakui bahwa tenaga kerja harus diberikan syarat dan kondisi kerja sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Malaysia.
3
Pasal4
Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk menjamin bahwa calon tenaga kerja yang akan diseleksi oleh pengguna jasa untuk bekerja di Malaysia harus memenuhi syarat-syarat berikut sebelum mereka masuk ke Malaysia : i.
berusia minimal 18 tahun dan maksimal 40 tahun ;
ii.
memiliki kualifikasi dan keterampilan yang dipersyaratkan oleh pengguna jasa;
iii.
memiliki cukup pengetahuan mengenai budaya dan kehidupan sosial di Malaysia;
iv. memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa lnggris atau bahasa Melayu; v.
memenuhi prosedur keimigrasian Malaysia;
vi.
memenuhi persyaratan kesehatan Malaysia; dan
VII.
tidak pernah mempunyai catatan kriminal.
4
Pasal5 Tenaga kerja yang dipekerjakan di Malaysia harus mematuhi seluruh hukum, peraturan perundangan dan arahan dalam berperilaku sebagai tenaga kerja dan sebagai penduduk sementara di Malaysia.
Pasal6 Tenaga
kerja
yang
ditempatkan
berdasarkan
Memorandum
Saling
Pengertian ini harus bekerja di Malaysia untuk jangka waktu tertentu sesuai kontrak kerja dan perlu mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang di Malaysia.
Pasal7 Dengan tunduk pada Pasal 6, tenaga kerja akan diperkenankan untuk melanjutkan bekerja di Malaysia setelah jangka waktu tertentu setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang di Malaysia.
Pasal8 Penempatan tenaga kerja di Malaysia harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan kondisi sebagai berikut:
5
A.
Tanggung Jawab Pengguna Jasa: i.
Pengguna jasa harus merekrut tenaga kerja melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Republik Indonesia yang telah memiliki Surat ljin Usaha
Penempatan
(SIUP)
dan
memberitahukannya
kepada
Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia. Untuk maksud tersebut pengguna jasa juga bertanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan penempatan dari pihak yang berwenang di Malaysia; ii.
Pengguna jasa tidak diwajibkan membayar biaya penempatan selain biaya transportasi tenaga kerja mulai dari pintu masuk di Malaysia sampai ke tempat kerja di Malaysia. Untuk maksud ini , pintu masuk untuk Sabah dan Sarawak adalah pintu masuk pertama di masingmasing negara bagian tersebut. Pengguna jasa tidak diperbolehkan menerima pembayaran dalam bentuk apapun dari tenaga kerja atau orang lain. Namun demikian , apabila pengguna jasa atas kemauan sendiri bersedia membayar biaya transportasi tersebut mulai dari pintu keluar di Republik Indonesia sampai ke pintu masuk di Malaysia, pengguna jasa boleh membayar biaya dimaksud;
iii.
Upah pokok yang ditawarkan harus dicantumkan secara jelas dalam kontrak kerja dan harus sama dengan upah pokok bagi tenaga kerja Malaysia pada kapasitas pekerjaan yang sama;
6
iv. Syarat-syarat dan kondisi harus dicantumkan secara jelas dan harus dijelaskan dan dimengerti oleh tenaga kerja pada saat pelaksanaan seleksi; v.
Pengguna jasa harus memberikan contoh kontrak kerja kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja di Republik Indonesia yang telah memiliki SIUP yang menyatakan bahwa syarat dan kondisi kerja harus sama dengan kontrak kerja yang disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dan Departemen Tenaga Kerja di Malaysia dan akan ditandatangani di Malaysia oleh tenaga
•
kerja dan pengguna jasa; vt.
Salinan kontrak kerja harus diberikan kepada tenaga kerja dan ditandatangani di Malaysia sebelum atau pada saat mulai bekerja dan harus sama dengan kontrak kerja yang telah dijelaskan kepada tenaga kerja pada saat pelaksanaan seleksi. Ketentuan-ketentuan pokok untuk dimasukkan dalam kontrak kerja harus sesuai dengan Lampiran B;
v11. Pengguna jasa harus bertanggung jawab menyediakan uang jaminan yang ditentukan oleh Departemen lmigrasi Malaysia; viii. Pengguna jasa harus bertanggung jawab untuk mengatur masuknya tenaga kerja semudah mungkin setelah mereka tiba di pintu masuk dan selanjutnya;
7
ix. Pengguna jasa wajib menyediakan akomodasi yang layak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Malaysia; x.
Pengguna jasa wajib mengikutsertakan setiap tenaga kerja dalam cakupan program Workmen's Compensation Act 1952;
xi.
Pengguna jasa harus menjamin bahwa setiap tenaga kerja sesegera mungkin
menerima
kartu
identitas tenaga
kerja
asing
dari
Departemen lmigrasi Malaysia dan kartu identitas ini harus dipegang oleh tenaga kerja ; xii. Pengguna Jasa harus bertanggung jawab untuk memperbaharui ijin kerja tenaga kerja paling lambat satu bulan sebelum kartu ijin kerja tersebut berakhir. Setiap denda karena kesalahan pengguna jasa harus ditanggung oleh pengguna jasa; xiii. Pengguna jasa harus bertanggung jawab menyimpan dengan aman paspor tenaga kerja dan menyerahkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia apabila tenaga kerja melarikan diri ; xiv. Pengguna jasa harus menanggung biaya penggunaan agen penempatan di Malaysia apabila
pengguna jasa menggunakan
agen penempatan di Malaysia untuk berurusan dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja di Republik Indonesia yang telah memiliki SIUP;
8
xv. Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, biaya pemakaman atau pemulangan jenazah tenaga kerja akan diatur dan ditanggung oleh · pengguna jasa sesuai dengan Workmen 's Compensation Act 1952.
B. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja di Republik Indonesia yang telah memiliki SIUP (PJTKI): 1.
PJTKI harus bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja yang
potensial
sesuai
dengan
persyaratan
yang
ditetapkan
pengguna jasa untuk diwawancarai atau diseleksi oleh pengguna jasa; ii.
PJTKI harus melakukan wawancara apabila diberi kuasa oleh pengguna jasa;
iii.
PJTKI harus memfasilitasi tenaga kerja untuk memperoleh dokumen perjalanan yang diperlukan dan mengatur pemeriksaan kesehatan pada sarana kesehatan yang ditunjuk di Republik Indonesia dan telah mendapat akreditasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Malaysia;
9
iv. PJTKI harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa syarat dan kondisi dalam kontrak kerja sudah dijelaskan dan dimengerti sepenuhnya oleh tenaga kerja selama pelaksanaan seleksi.
C. Tanggung Jawab Tenaga Kerja 1.
Tenaga kerja harus bertanggung jawab untuk membayar levy, ijin kerja, visa, biaya pemrosesan dan biaya lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian, untuk penempatan pada tahun pertama, pengguna jasa dapat membayarkan lebih dahulu biaya-biaya tersebut dan pengguna jasa diijinkan untuk memotong gaji tenaga kerja tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari upah bulanan tenaga kerja sebagai penggantian semua jenis potongan untuk melunasi pembayaran
dimuka tersebut atas
persetujuan dari Departemen Tenaga Kerja Malaysia. Jumlah dan lamanya pemotongan harus dicantumkan secara jelas dalam kontrak kerja; ii.
Tenaga kerja harus menanggung seluruh biaya yang diperlukan di Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
•
Indonesia;
10
iii.
Tenaga kerja harus membawa salinan hasil pemeriksaan kesehatan dan harus ditunjukkan apabila diminta pada pintu masuk. Seluruh hasil pemeriksaan kesehatan dan prosedurnya harus diatur sesuai dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
Republik
Indonesia
dan
Kementerian
Kesehatan
Malaysia; iv. Selama berada di Malaysia, tenaga kerja tidak diperbolehkan melakukan ikatan perkawinan. Tenaga kerja tidak diijinkan untuk membawa anggota keluarganya. Pengguna jasa harus segera melaporkan kepada Departemen lmigrasi Malaysia dalam hal terjadinya pelanggaran atas ketentuan ini; v.
Tenaga kerja harus bertanggungjawab untuk menunjukkan kartu tenaga kerja asing kepada pihak penegak hukum apabila diminta sebagai kartu identitas tenaga kerja selama mereka tinggal di Malaysia; dan
vi.
Selama berada di Malaysia, tenaga kerja harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan menghormati tradisi dan adat istiadat Malaysia.
11
D. Ketentuan Lain-Lain
i.
Para Pihak harus memfasilitasi pemulangan tenaga kerja setelah berakhirnya kontrak kerja;
ii.
Pembebanan biaya pemulangan tenaga kerja ditetapkan sebagai berikut: a. berakhirnya kontrak kerja
- oleh pengguna jasa
b. pengakhiran kontrak kerja karena
- oleh tenaga kerja
kesalahan
tenag~
kerja
c. pengunduran diri atas kemauan sendiri
- oleh tenaga kerja
d. pengakhiran kontrak kerja oleh
- oleh pengguna jasa
penggunajasa e. pengakhiran kontrak
kerja
- oleh pengguna jasa
karena ketidakmampuan pengguna jasa untuk memenuhi syarat dan kondisi kerja sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja iii.
Masing-masing
Pihak wajib
mengambil
terhadap pengguna jasa atau PJTKI
tindakan
yang
tepat
yang melanggar ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Memorandum Saling Pengertian ini.
12
Pasal9 Memorandum Saling Pengertian
ini dapat diubah atau direvisi dengan
pertukaran surat kesepakatan bersama antara Para Pihak melalui saluran diplomatik. Perubahan atau revisi tersebut mulai mengikat sejak tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak.
Pasal10 Masing-masing Pihak memiliki hak atas alasan keamanan dan ketertiban umum untuk menangguhkan untuk sementara, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, yang
akan berlaku secara efektif tiga puluh (30) hari sejak penyampaian
pemberitahuan kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik.
Pasal 11 Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan pemberitahuan melalui saluran diplomatik, yang mulai berlaku enam (6) bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut.
13
Pasal12 Para Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan dari waktu ke waktu pada tingkat pejabat untuk membicarakan dan mencari penyelesaian atas setiap masalah yang timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal 13 Memorandum Saling Pengertian ini merupakan pengganti "Pertukaran Nota mengenai Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk dipekerjakan di Malaysia selain dari Penatalaksana Rumah Tangga yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 1998". Bahwa pengaturan tenaga kerja yang ditempatkan berdasarkan "Pertukaran Nota mengenai Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk dipekerjakan di Malaysia selain dari Penatalaksana Rumah Tangga yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 1998" tidak terpengaruh oleh ketentuan
dalam
Memorandum
Saling
Pengertian
ini,
kecuali
bagi
perpanjangan kontrak kerja berikutnya tenaga kerja yang bersangkutan harus tunduk
pada
ketentuan-ketentuan
dalam
Memorandum Saling
Pengertian ini.
14
QL
Pasal 14 Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku tiga
(3) bulan sejak
tanggal penandatanganan oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling pengertian ini.
Dibuat di Jakarta pada tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu empat, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku .
Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia
Atas Nama Pemerintah Malaysia
Signed
Signed DatukWira"Dr. Fong Chan Onn Menteri Sumber Daya Manusia
15
LAMPIRAN A (1) BAGAN PROSEDUR PENEMPATAN TENAGA KERJAASING UNTUK BEKERJA OJ SEMENANJUNG MALAYSIA
1.
2.
Oitolak
3. 3a. PERWAKILAN
Rl 4. 4.a. DEP. TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI
5.
6. 7. OEPNAKERTRANSDAN PJTKI
7.
8.
9. KANTOR IMIGRASI MALAYSIA 9. 10. KEMENTERIAN LUAR NEGERI
10.
11(a}.
DEPNAKERTRANS/PERWA KILAN RIIPJTKI Diterima
11.
12. PERWAKILAN MALAYSIA 12. 13.
Pengguna Jasa mengajukan permohonan peke~a asing kepada Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Kementerian Dalam Negeri Malaysia memproses permohonan dan menerbit kan Surat Persetujuan kpd pengguna jasa. Pengguna jasa menyampaikan permintaan kepada Depnakertrans dan PJTKI. 3a. Pengguna jasa memberi informasi" ke Perwakilan Rl. Depnakertrans dan PJTKI menyediakan calon TKI untuk diwawancarai/diseleksi oleh pengguna jasa. 4a.PJTKI memberi informasi ke Depnakertrans. Pengguna jasa menyeleksi dan menyiapkan daftar pekerja yang lulus seleksi dengan bantuan Depnakertrans dan PJTKI. Depnakertrans dan PJTKI mengatur tes kesehatan bagi calon TKI. Depnakertrans dan PJTKI menyiapkan dokumen pe~alanan bagi pekerja, kemudian menyerahkan dokumen tsb beserta hasil tes kesehatan kepada pengguna jasa. Pengguna jasa mengajukan permohonan visa kpd lmigrasi Malaysia bersama dengan pembayaran biaya berikut: a. uang jaminan; b. levy; dan c. ijin kerja. lmigrasi Malaysia mengirim surat persetujuan visa kepada Perwakilan Malaysia di Indonesia melalui pengguna jasa. Pengguna jasa menerima sural pengesahan visa di Bidang Konsuler, Kementerian Luar Negeri Malaysia. Pengguna jasa mengirim pengesahan persetujuan visa ke Perwakilan Malaysia di Indonesia melalui Depnakertrans dan PJTKI. 11a. PJTKI memberi informasi kepada Perwakilan Rl dan Depnakertrans. Perwakilan Malaysia di Indonesia menerbitkan visa. TKI tiba di Malaysia dan memberi informasi ke Perwakilan Rl.
·rerfampir copy sural persetujuan menteri dalamnegeri, sural penunjukan, kontrak kerja dan profil perusahaan 16
LAMPIRAN A (2) BAGAN PROSEDUR PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING UNTUK BEKERJA 01 SARAWAK, MALAYSIA Penempatan TKI melalui PJTKI yang memiliki SIUP 1. 2. Ditolak
2. DEPARTEMEN TENAGA KERJA SARAWAK
3.
3a. PERWAKILAN Rl
4.
4::~ f)FPNAKFRTRAN~
5. Tidak Layak 6. 7. 7. DEPNAKERTRANS DAN PJTKI
8. Ditolak
9. IMIGRASI MALAYSIA (SARAWAK)
9.
10.KEMENTERIAN LUAR NEGERI
10. 11 a. DEPNAKERTRANS/ PJTKI/PERWAKILAN Rt
11.
12. 13.
Pengguna jasa mengajukan permohonan pekerja asing kepada Depnaker Sarawak. Depnaker Sarawak memproses permohonan dan menerbitkan Surat Persetujuan kpd pengguna jasa. Pengguna jasa menyampaikan permintaan kpd Depnakertrans Rl dan PJTKI. 3.a. Pengguna jasa memberi informasi" ke Perwakilan Rl. Depnakertrans dan PJTKI menyediakan calon TKI untuk diwawancarai/diseleksi oleh pengguna jasa. 4a. PJTKI memberi informasi kepada Depnakertrans. Pengguna jasa menyeleksi dan membuat daftar calon TKI yang lulus seleksi dengan bantuan Depnakertrans dan PJTKI. Depnakertrans dan PJTKI mengatur tes kesehatan calon TKI. Depnakertrans dan PJTKI menyiapkan dokumen perjalanan bagi pekerja, kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta hasil tes kesehatan kepada pengguna jasa. Pengguna jasa mengajukan permohonan visa kepada lmigrasi Malaysia (Sarawak) bersama dengan pembayaran biaya : a. uang jaminan; b. levy; dan c. ijin kerja Kantor lmigrasi Malaysia (Sarawak) mengirim surat persetujuan visa kepada Perwakilan Malaysia di Indonesia melalui pengguna jasa. Pengguna jasa memperoleh pengesahan surat persetujuan di Bidang Konsuler, Kementerian Luar Negeri Malaysia. Pengguna jasa mengirim sural persetujuan visa ke Perwakilan Malaysia di Indonesia melalui Depnakertrans dan PJTKI. 11.a. PJTKI memberi informasi kepada Perwakilan Rl dan Depnakertrans. Perwakilan Malaysia di Indonesia menerbitkan visa. TKI tiba di Malaysia dan memberi informasi kepada Perwakilan Rl di Malaysia.
'Terlampir copy sural perselujuan menleri dalam negeri, sural penunjukan, konlrak kerja dan profil perusahaan
j
17
LAMPIRAN A (3) BAGAN PROSEDUR PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING UNTUK BEKERJA 01 SABAH, MALAYSIA
1.
2.
Ditolak
3. 3a. PERWAKILAN Rl
Pengguna jasa mengajukan permohonan peke~a asing kepada Kantor lmigrasl Malaysia (Sabah). Kantor lmigrasi Malaysia · (Sabah) memproses permohonan dan menerbitkan Surat Persetujuan kpd pengguna jasa. Pengguna jasa menunjuk dan menyampaikan permintaan kpd Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Malaysia (PJTKM). PJTKM menunjuk dan menyampaikan permintaan kepada Depnakertrans dan PJTKI. 3.a. Pengguna jasa memberi informasi" ke Perwakilan Rl.
4a.OEPNAKERTRANS
4.
Depnakertrans dan PJTKI menyediakan calon TKI untuk diwawancarai/diseleksi oleh pengguna jasa. 4a. PJTKI;' memberi Depnakertrans.
Tidak Layak
7. DEPNAKERTRANS DAN PJTKI
Pengguna jasa menyeleksi dan membuat daftar calon TKI yang lulus seleksi dengan bantuan Depnakertrans dan PJTKI.
6.
Depnakertrans Rl dan PJTKI mengatur tes kesehatan bagi calon TKI. Depnakertrans Rl dan PJTKI menyiapkan dokumen pe~alanan bagi peke~a. kemudian menyerahkan dokumen tersebut beserta hasil tes kesehatan kepada pengguna jasa. Pengguna jasa mengajukan permohonan visa kepada Kantor lmigrasi Malaysia (Sabah) bersama dengan pembayaran biaya berikut : a. uang jaminan;
Ditolak 8.
lO.KEMENTERIAN LUAR NEGERI 11 a. DEPNAKERTRANS/ PJTKI/PERWAKILAN Rl
kepada
5.
7.
9. IMIGRASI MALAYSIA (SABAH)
informasi
b. levy; dan c. ijin ke~a 9. Kantor lmigrasi Malaysia (Sabah) mengirim sura! persetujuan visa kepada Perwakilan Malaysia di Indonesia melalui pengguna jasa. 10. Pengguna jasa memperoleh pengesahan persetujuan visa di Bidang Konsuler, Kementerian Luar Negeri Malaysia. 11. Pengguna jasa mengirim surat persetujuan visa ke Perwakilan Malaysia di Indonesia melalui Depnakertrans dan PJTKI. 11.a PJTKI memberi informasi kepada Perwakilan Rl dan Depnakertrans. 12. Perwakilan Malaysia di Indonesia menerbitkan visa.
13. TKI tiba di Malaysia dan memberi nformasi kepada Perwakilan Rl di Malaysia. 'Terlamp1r copy sural persetujuan menteri dalam negeri, sural penunjukan, kontrak kerja dan profil perusahaan
18
LAMPIRANB KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM KONTRAK KERJA
1.
Nama Pengguna Jasa a. Alamat Lengkap Pengguna jasa b.
2.
Jenis Usaha
Nama Tenaga Kerja a. Tgl. Lahir
Tenaga kerja harus berumur antara 18 sampai 40 tahun.
b. No. Paspor/Dokumen Perjalanan c. Alamat Rumah Tenaga Kerja di ....... d. Nama, Alamat dan No. Tel Keluarga di ....... 3.
Pekerjaan (Uraikan tugas secara singkat) a.
(sebutkan besamya per jam atau hari atau bulan
Upah pokok
atau jenis pekerjaan) b.
Tunjangan
4.
Jam Kerja Normal
5.
Upah Lembur
(dirinci jenis tunjangan/besar tunjangan)
Disesuaikan dengan peraturan tenaga kerja di Malaysia.
6.
lstirahat Mingguan
7.
Jumlah hari cuti tahunan
a.
Jumlah hari cuti sakit
19
If
9.
Hari libur nasional (dirinci)
10.
Pengaturan Penginapan
sebutkan lokasi dan biaya bagi tenaga
ke~a.
apabila diperlukan 11 .
Manfaat kesehatan
12.
Manfaat berakhirnya kontrak
Disesuaikan dengan peraturan tenaga
ke~a
di
Malaysia 13.
Manfaat lainnya (dirinci)
14.
Lamanya kontrak (Tidak lebih dari 3 tahun)
15.
Disesuaikan dengan peraturan tenaga kerja di
Berakhirnya kontrak
Malayisa. 16.
Peke~a
Larangan
dilarang membawa keluarga dan juga
tidak diijinkan terlibat dalam ikatan perkawinan selama tinggal di Malaysia 17.
sebutkan tujuan, lama, dan jumlahnya
Pemotongan atas upah (untuk levy, biaya masuk, visa atau biaya pemrosesan, dll)
18.
Tenaga kerja harus dilengkapi dengan surat
Pemeriksaan kesehatan Tahunan
keterangan kesehatan atas biaya mereka.
20
/f /
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE RECRUITMENT OF INDONESIAN WORKERS
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA . AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia, hereinafter referred to singularly as 'the Party' and collectively as 'the Parties'; REFERRING to the Agreed Minutes of the Seventh Meeting of the Joint
Commission for Bilateral Cooperation between the Parties held in Kuala Lumpur on 18-20 February 2002 concerning the need for the relevant authorities of both countries to jointly review the "Exchange of Notes of the Procedures of Placement of Indonesian Workers to be employed in Malaysia other than Housemaids of 1 August 1998"; BELIEVING that the employment of workers from the Republic of Indonesia
in Malaysia shall be an area of mutually beneficial cooperation to both countries; REALIZING the need to establish a framework to facilitate the selection,
conveyance and recruitment of workers from the Republic of Indonesia to work in Malaysia; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective
countries;
HAVE REACHED AN UNDERSTANDING on the following matters: Article 1
For the purpose of this Memorandum of Understanding : (a) "Employer" means a company incorporated under the laws of Malaysia or a sole proprietor, providing or offering to provide employment to workers from the Republic of Indonesia in this Memorandum. (b) "Worker" means a citizen of the Republic of Indonesia who is contracting or contracted to work in Malaysia for a specified period of time excluding domestic workers. (c) "Domestic Worker" means a domestic servant as defined in the Employment Act 1955, Labour Ordinance Sabah (Chapter 67) and the Labour Ordinance Sarawak (Chapter 76). (d) "Indonesian
Mission"
means
the
Indonesian
Embassy
and/or
Consulate/Consulate General in Malaysia. Words and expressions in the singular include the plural, and words and expressions in the plural include the singular.
2
Article 2
The Parties agree that the recruitment of workers for employment in Malaysia shall be conducted in accordance with this Memorandum as per flow charts annexed as Appendix A .
Article 3
(a) The Government of the Republic of Indonesia recognizes the right of the employer to determine the terms and conditions of employment of the Indonesian workers such as wages, allowances, other benefits and hours of work; (b) The Government of Malaysia recognizes that the workers shall be accorded the terms and conditions of employment as provided under the relevant laws and regulations relating to employment in Malaysia.
3
Article 4
The Government of the Republic of Indonesia agrees to ensure that the workers who are offered for selection by the employer to work in Malaysia shall satisfy the following conditions prior to their entry into Malaysia: 1.
be at least 18 years of age but not more than 40 years of age;
11.
possess the required qualifications and skills specified by the employer;
111.
possess sufficient knowledge of Malaysian culture and social practices;
IV.
possess the ability to communicate either in English or Malay language;
v.
satisfy Malaysian immigration procedures in Malaysia;
vi.
comply with Malaysian medical requirements; and
VII.
do not possess any previous criminal records.
4
Article 5
The workers under employment in Malaysia shall comply with all Malaysian laws, regulations and directives in their conduct as workers and temporary residents in Malaysia.
Article 6
The workers who are recruited under this Memorandum of Understanding shall work in Malaysia for a specified period of time in accordance with the contract of employment and subject to the approval of the relevant authority in Malaysia.
Article 7
Subject to Article 6, a worker will be allowed to continue working in Malaysia after the specified period subject to the approval of the relevant authority in Malaysia.
Article 8
Employment of workers in Malaysia shall be governed by the terms and conditions specified as follows:
5
A.
Responsibilities of the Employer i.
The employer shall recruit workers through the
licensed
Recruitment Agencies in the Republic of Indonesia and inform Indonesian Mission in Malaysia. The employer is also responsible for obtaining the approval of the relevant authorities in Malaysia for that purpose; ii.
The employer shall not be required to pay any payment for such recruitment other than workers' transportation cost from the entry point in Malaysia to the place of employment in Malaysia. For this purpose the entry point for Sabah and Sarawak is the first entry point in the respective state. The employer shall not receive any form of payment from workers or any other persons. However, if the employer is willing to pay the cost of transportation of the worker from the exit point in the Republic of Indonesia to the entry point in Malaysia, the employer may pay such cost;
iii.
The basic wages offered shall be clearly stated in the terms of the contract of employment and shall be similar to the basic wages offered to Malaysian workers in the same capacity;
6
iv.
The terms and conditions of the contract of employment must be clearly stated and must be fully explained and understood by the workers during the selection exercise;
v.
The employer shall provide a sample of the contract of employment to the licensed Recruitment Agency in the Republic of Indonesia stating that the terms and conditions of employment will be the same as the contract of employment which has been extended to the Indonesian Mission in Malaysia and the Department of Labour in Malaysia and will be signed in Malaysia by the workers and the employer;
vi.
A copy of the contract of employment shall be given to the workers and signed in Malaysia before or at the time of commencing of employment and shall be the same as which was explained to the workers during the selection exercise. The basic terms to be included in the contract of employment shall be as in the Appendix B;
vii.
The employer shall be responsible to provide a security deposit as required by the Immigration Department of Malaysia;
viii.
The employer shall be responsible for the arrangement of the entry of the workers as soon as practicable upon their arrival at the point of entry and thereafter;
7
1x.
The
employer
shall
be
required
to
provide
appropriate
accommodation in accordance with the existing rules and regulations in Malaysia; x.
The employer shall provide coverage for each worker under the Workmen's Compensation Act 1952;
xi.
The employer shall be responsible to ensure that each worker receives
the
foreign
worker
card
from
the
Immigration
Department of Malaysia as soon as possible and the card shall be kept by the worker; xii.
The employer shall be responsible to renew the workers' work pass at least one month before the expiry date. Any penalty or compound due to the failure of the employer to do so shall be borne by the employer;
xiii.
The employer shall be responsible for the safe keeping of the worker's passport and to surrender such passport to the Indonesian Mission in Malaysia in the event of abscondment of the worker;
xiv.
The employer shall bear the cost of using a recruitment agency in Malaysia in the event the employer chooses to engage a recruitment agency in Malaysia in dealing with the licensed Recruitment Agency in the Republic of Indonesia;
8
xv.
In the event of death of the workers, the funeral or the repatriation of the remains shall be arranged at the expense of the employer as provided for under the Workmen's Compensation Act 1952.
B.
Responsibilities of the licensed Recruitment Agency in the Republic of Indonesia i.
The licensed Recruitment Agency in the Republic of Indonesia shall be responsible in providing potential workers according to the employers' specification to be interviewed or selected by the employers;
ii.
The licensed Recruitment Agency in the Republic of Indonesia shall conduct the interview if authorized by the employers;
111.
The licensed Recruitment Agency in the Republic of Indonesia shall facilitate workers to obtain the necessary travel documents and to arrange for medical check-up at the designated medical centers in the Republic of Indonesia accredited by both the Ministries of Health of the Republic of Indonesia and Malaysia;
9
iv.
The licensed Recruitment Agency in the Republic of Indonesia shall be responsible to ensure that the terms and conditions of the contract of employment are fully explained to and understood by the workers during the selection exercise.
C.
Responsibilities of the Workers 1.
The workers shall be responsible for the payment of levy, pass, visa, processing fee and any other charges imposed by the Government of Malaysia in accordance with its relevant laws and regulations. However, for the first year of the employment, the employer may advance such payment and shall be allowed to deduct not more than fifty percent from the workers' monthly wages for all types of deduction to recover such advances subject to the approval of the Department of Labour in Malaysia. The amount and duration of deduction must be clearly stated in the contract of employment;
11.
The workers shall bear all expenses incurred in the Republic of Indonesia in accordance with Indonesian laws;
10
111.
The workers shall bring along a copy of the medical examination report and to be shown upon request at the entry point. All medical examinations and procedures shall be governed by the terms and conditions determined by both the Ministries of Health of the Republic of Indonesia and Malaysia;
rv.
The workers shall not be involved in any marital knot during their stay in Malaysia. The workers shall not be allowed to bring in their family members. The employer shall report to the Immigration Department of Malaysia immediately in the event of contravention of these conditions;
v.
The workers shall be responsible to produce the foreign worker card to the enforcement agency whenever required as the identity document for the workers during their stay in Malaysia; and
v1.
The workers shall abide by all Malaysian laws and respect Malaysian traditions and customs during their stay in Malaysia.
11
D.
Miscellaneous 1.
The Parties shall facilitate the repatriation of the workers upon the termination of their contract of service;
ii.
The repatriation cost of the workers shall be borne as follows: a. at the completion of contract
- by the employer
b. termination due to misconduct - by the worker of the worker c. resignation of the worker
- by the worker
d. termination by the employer
- by the employer
e. termination due to failure of
- by the employer
the employer to fulfill the terms and conditions of the contract of employment 111.
The respective Party shall take appropriate action against employers or licensed Recruitment Agencies of the Republic of Indonesia that contravene the provisions under this Memorandum of Understanding.
12
Article 9
This Memorandum of Understanding may be amended or revised by exchange of letters of mutual consent between the Parties through diplomatic channels. Such amendment or revision shall come into force on such date as determined by the Parties.
Article 10
Each Party reserves the right for reasons of security and public order to suspend temporarily either in whole or in part the implementation of this Memorandum of Understanding which shall take effect thirty (30) days after notification has been given to the other Party through diplomatic channels.
Article 11
Either Party may terminate this Memorandum of Understanding by notification through diplomatic channels, which shall enter into force six (6) months after the date of such notification.
13
Article 12
The Parties agree to meet from time to time at officials' level to discuss and to find a solution on any matter arising from the implementation of this Memorandum of Understanding.
Article 13
This Memorandum of Understanding substitutes the "Exchange of Notes on the Procedure for the Recruitment of Indonesian Workers to be Employed in Malaysia other than Housemaids of 1 August 1998". Provided that workers employed under the "Exchange of Notes on the Procedure for the Recruitment of Indonesian Workers to be Employed in Malaysia other than Housemaids of 1 August 1998" shall not be affected by this Memorandum of Understanding, except in the case of subsequent extension of the contract of employment of such workers which shall be governed by the provisions of this Memorandum of Understanding.
14
Article 14
This Memorandum of Understanding shall enter into force three (3) months after the date of signing by the Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective
Governments,
have
signed
this
Memorandum
of
Understanding.
Done at Jakarta on the tenth day of May in the year two thousand and four, in Bahasa Indonesia and the English language, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
On Behalf of the Government of the Republic of Indonesia.
On Behalf of the Government of Malaysia
Signed
Signed
Jac b Nuwa Wea
DatukiVVfff/Dr. Fong Chan Onn
.Minister for M
power and Transmigration
15
Minister of Human Resources
APPENDIX A {1 ) FLOW CHART OF THE FOREIGN WORKERS RECRUITMENT PROCEDURE FOR EMPLOYMENT IN PENINSULAR MALAYSIA
1.
Employer submits the application to employ foreign workers to the MoHA.
2.
MoHA processes application and issues Approval Letter to Employer.
3.
Employer submits letter of demand to MoMT and RA
Reject
3a. Employer informs· the IM
4.
•
3a. INDONESIAN MISSION (IM)
MoMT and RA provide candidates to be interviewed/selected by the Employer. 4a. RA informs MoMT.
5. 4 (a) MINISTRY OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION (MoMT)
Employer makes selection and prepares list of selected workers with MoMT and RA assistance.
6. MoMT and RA arranges for workers' Medical Check-Up.
7.
MoMT & RA prepares workers Traveling. Doc. and submit Medical Report and Traveling Doc. to the Employer.
8. Employer submits visa application to IDM together with the following payment : Unfit
a. deposit; b. levy; and c. work permit charges 9.
10M sends visa approval letter addressed to MM in Indonesia through the Employer.
10. Employer obtains endorsement of approval letter at Consular Office of MoFA Malaysia. 11. • Employer sends endorsed visa approval letter to MM in Indonesia through MoMT and RA. 11.a. RA informs IM and MoMT. Approve 9. 1MMIGRATION DEPARTMENT MALAYSIA (10M)
12. MM in Indonesia issues the visa. 13. Worker arrives in Malaysia and informs the IM.
10. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS (MoFA) MALAYSIA 11 (a). MoMT and
RNIM
Approve
12. MALAYSIAN MISSION (MM)
• attach a copy of MoHA approval letter, appointmentleller. employment contract and company profile
16
APPENDIX A (2)
THE FLOW CHART OF THE FOREIGN WORKERS RECRUITMENT PROCEDURES FOR EMPLOYMENT IN SARAWAK, MALAYSIA
Recruitment Using Recruitment Agency (RA) 1. Employer submits the application to employ foreign workers to the LDS. 2. Reject
LOS processes application and issues Approval Letter to Employer.
3. Employer submits letter of demand to MoMT and RA. 3.a. Employer informs" the IM.
•
3a. Indonesian Mission in Malavsia IIMl
4. MoMT and RA provide candidates to be
t+-- - - - i
interviewed/selected by Employer.
...__---.-----'
4.a. RA informs MoMT. 4a. W'hSIIy ol Manpower Mel TransmigratiOns {MoMT)
4. MoMT and Recruitment Agency In Indonesia (RA)
5. Employer makes selection and prepares list of selected workers assistance.
6.
with
MoMT and
RA
MoMT and RA arranges for workers Medical Check-up.
7. MoMT and RA prepares workers Travelling Doc and submit Medical Report and Traveling Doc. to the Employer.
Unfit
8. Employer submits visa application to IDM (S) together with the following payment: a. deposit; b. levy; and c. work permit
9. IDM(S) sends visa approval letter addressed to MM in Indonesia through the employer. Reject
10. Employer obtains endorsement of approval letter at Consular office of MoFA. Approve
11. Employer sends visa approval letter to MM in Indonesia through MoMT and RA.
9. IMMIGRATION DEPARTMENT MALAYSIA ISARAWAKliDM ISl
11.a RA informs IM and MoMT.
12. MM in Indonesia issues the visa 13. Worker arrives in Malaysia and informs IM.
•
11 (a). MoMT and
RNlM
11. EMPLOYER/MoMT and RA
• attach a copy of MoHA approval letter, appointment letter, employment contract and company profile
17
APPENDIX A ( 3 )
FLOW CHART OF THE FOREIGN WORKERS RECRUITMEN PROCEDURES EMPLOYMENT IN SABAH , MALAYSIA Recruitment Using Recruitment Agency (RA}
.. Reject
2. 1MMIGRATION DEPARTMENT MALAYSIA (SABAH) - 10M (Sabah)
·~
'-------. Y
..
3a. Indonesia Mission in Malaysia (IM)
4a.MINISTRY OF MANPOWER AND TRANSMIGRATIONS (MoMT)
~----~:
!+-
1.
Employer submits the application to employ foreign workers to the IDM (Sabah).
I 2.
IDM (Sabah) processes application and issues Approval Letter to Employer.
3.
Employer appoints and places order with Malaysian Recruitment Agency (MRA), MRA appoints and places order with MoMT and RA.
I
1. EMPLOYER
I
Approve
3.a. MRA informs" the IM.
I
3. EMPLOYER
4. MoMT and Recruitment Agency in Indonesia (RA)
rlL..-_5_. _EM_P,LO_Y_ER_
...
rl
MoMT and RA arranges for workers' Medical Check-up.
7.
MoMT and RA prepares workers Travelling Doc, and to the Employer.
8.
Employer aubmits visa application to IDM (Sabah) together with the following payment :
11 . Employer sends visa appoval letter to MM in Indonesia through MoMT and RA
10.MINISTRY OF FOREIGN 1 AFFAIR (MOFA)
r+l
11. a. RA Informs IM and MoMT. 12. MM in ldonesia issues the visa
I
9. IDM (Sabah) J.
10M (Sabah) sends visa approval letter addressed to MM in Indonesia through the employer. letter at Consular office of MoFA.
~
I
deposit. levy: and work permit charges.
10. Employer obtains endorsement of approval
..____--<~Approve
Reject
6.
9.
I
8. EMPLOYER
Reject
RAIIM
Employer makes selection and prepares list of selected workers with MoMT and RA asistance.
a. b. c.
I 7. MoMT and RA I
11 (a). MoMT and
5.
I 6. MoMT and RA l
~¢>"
•
MoMT and RA provide candidates to be Interview/selected by the Employer.
__.I
~
Unfit
4.
13. Worker arrival in Malaysia and informs IM.
I
11. EMPLOYER!MoMT and RA
I
__)__
1-----<~ Approve
I 12. MALAYSIA MISSION (MM) I ~
I 13. WORKERS I • attach a copy of MoHA approval letter, appoinmenllelter. employment contract and company profile.
18
APPENDIXB
TERMS TO BE INCLUDED IN THE CONTRACT OF EMPLOYMENT
1.
2.
Name of Employer a.
Full Address of Employer
b.
Type of Business
Name of Worker a.
Date of Birth
...
b.
Passport/Travel Document No.
•
c.
Home Address of Worker in..... :
d.
Name, Address and Telephone :
•
Workers shall be between the age of 18 to 40 years.
No. of Next of Kin in ......... 3.
Occupation (Brief description of job) a. Basic Wage
(state rate/hour or day or month or piece or task)
Allowances
(specify types of allowances/rate of allowances)
b. 4.
Normal working hours
5. 6.
Overtime rate Weekly rest day
7.
No. of days of Annual leave
8.
No. of days of Sick leave
In accordance with the labour laws in Malaysia
•
19
9.
Public holidays (specify)
10.
Provision of Housing
11.
Medical benefit
12.
Termination benefit
13.
Other benefit (specify)
14.
Duration of contract
state location and cost to the worker, if applicable
In accordance with the Labour Laws in Malaysia
(not more than three years) 15.
Termination of contract
In accordance with the provisions of the Labour Laws in Malaysia
I J~
16.
Prohibition
Workers are prohibited from bringing in their family and are also not allowed to be involved in any marital knot during
•
their stay in Malaysia 17.
Wage deduction
State purpose, duration and amount
(for levy, pass, visa or processing fee, etc) 18.
Annual Medical Check up
Workers must be certified medically fit at their own expense.
• ..
20
