REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA BERKAITAN DENGAN VISA BEKERJA DAN BERLIBUR
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",
BERHASRAT untuk meningkatkan hubungan orang per orang dan pemahaman timbal balik antara kedua Negara
MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia mengenai Kerangka Kerja bagi Kerja Sama Keamanan, dibuat di Mataram, Lombok, tanggal 13 November 2006, BERDASARKAN peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, TELAH MENCAPAI kesepahaman sebagai berikut: 1
UMUM Memorandum ini menyatakan pemahaman dan keinginan dari para Pihak berkaitan dengan pemberian visa 'Bekerja dan Berlibur~
2
PERSYARATAN PENERBITAN VISA Berdasarkan hukum dan kebijakan dalam negeri masing-masing pihak: a)
Masing-masing Pihak akan menerbitkan visa beberapa kali perjalanan yang berlaku untuk Bekerja dan Berlibur' untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan bagi warga negara Indonesia atau Australia yang memenuhi setiap persyaratan sebagai berikut: (i)
bertujuan utama untuk berlibur di Indonesia dimungkinkan, untuk jangka waktu tertentu;
atau
Australia,
dalam
hal
(ii) berusia dari 18 (delapan belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun pada saat mengajukan permohonan visa;
(iii) memiliki kualifikasi pendidikan atau keterampilan lanjutan dua tahun setelah SMA atau telah menyelesaikan setidak-tidaknya dua tahun pendidikan perguruan tinggi; (iv) memberikan surat dari badan-badan pemerintah yang relevan yang menyeleksi mereka untuk ikut serta dalam program ini, yang menyatakan bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan yang sah; (v) untuk Warga Negara Indonesia, memiliki tingkat kemahiran berbahasa Inggr·is sekurang-kurangnya tingkat fungsional, dan untuk Warga Negara Australia, memiliki tingkat kemahiran berbahasa Indonesia, sekurang-kurangnya tingkat fungsional; (vi) merupakan orang-orang yang tidak disertai oleh anak-anak di bawah umur; (vii) belum pernah mengikuti sebelumnya program 'Bekerja dan Berlibur' ; (viii)memiliki paspor yang berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan tiket perjalanan pergi pulang atau sejumlah dana yang mencukupi seharga tiket tersebut; (ix) memiliki dana yang layak untuk membiayai keperluan selama masa awal tinggal di Indonesia atau Australia, dalam hal memungkinkan; dan (x) berbadan sehat dan berkelakuan baik, sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan dalam negeri dari Pihak yang relevan. b)
Pelaksanaan pengaturan 'Bekerja dan Berlibur' akan dilaksanakan sebagai berikut: (i)
Baik Indonesia dan Australia, tujuan utama dari kunjungan berdasarkan pengaturan 'Bekerja dan Berlibur' adalah berlibur sambil bekerja sementara pada liburan tersebut.
(ii) Baik Indonesia dan Australia para pemegang visa 'Bekerja dan Berlibur' harus tidak dipekerjakan oleh 1 (satu) majikanpun untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bu Ian. (iii) Baik Indonesia dan Australia, para pemegang visa 'Bekerja dan Berlibur' tidak akan diizinkan untuk terlibat dalam setiap pendidikan atau pelatihan selama lebih dari 4 (empat) bulan. (iv) Baik Indonesia dan Australia visa 'Bekerja dan Berlibur' akan secara otomatis memberikan hak bagi pemegang visa untuk bekerja dan tinggal sementara di Indonesia atau Australia, dalam hal memungkinkan. (v) Permohonan visa 'Bekerja dan Berlibur' harus diajukan di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia dan di Australia oleh Warga Negara Australia. (vi) Pemohon dari salah satu Pihak dapat diwawancarai apabila perlu oleh perwakilan dari Pihak lain untuk menentukan keabsahan mereka untuk pemberian visa.
(vii) Baik para pemegang visa 'Bekerja dan Berlibur' Indonesia dan Australia, diharapkan untuk meninggalkan Australia atau Indonesia, dalam hal memungkinkan, pada akhir masa tinggal 12 (dua belas) bulan dari visa tersebut, dan dapat dikenakan tindakan pemulangan oleh Pihak yang relevan, apabila mereka tidak melakukannya c)
Rincian mengenai bagaimana pengaturan 'Bekerja dan Berlibur' akan dilaksanakan sebagai berikut: (i)
Warga negara Australia yang mengajukan permohonan visa 'Bekerja dan Berlibur' akan dipersyaratkan untuk memberikan surat pendukung dari Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan, atau pemerintah dari departemen pemerintah lain yang relevan yang ditentukan oleh Pemerintah Australia, yang menyatakan bahwa mereka telah diseleksi untuk ikut serta dalam program tersebut dan bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan yang sah.
(ii) Warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan visa 'Bekerja dan Berlibur'akan dipersyaratkan untuk memberikan surat dari badan-badan pemerintah yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri, yang menyatakan bahwa mereka telah diseleksi untuk ikut serta dalam program tersebut dan bahwa mereka memenuhi semua persyaratan yang sah. (iii) Terdapat batasan 100 (seratus) visa 'Bekerja dan Berlibur' setiap tahun yang akan diberikan bagi pemohon berkewarganegaraan Australia dan 100 (seratus) visa 'Bekerja dan Berlibur' diberikan untuk pemohon berwarganegaraan Indonesia. Jumlah tersebut akan berlaku dimulai tanggal 1 Juli tahun tersebut dan 30 Juni tahun berikutnya. Jumlah tersebut akan ditinjau kembali setiap tahun, dan dapat disesuaikan berdasarkan jumlah pemegang visa 'Bekerja dan Berlibur' yang tidak menyalahgunakan ketentuan visanya. (iv) Para Pejabat yang ditunjuk di Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan Perwakilan Australia di Indonesia akan menjadi kontak penghubung untuk memperoleh informasi, saran, dan bantuan bagi para peserta program yang memenuhi syarat dari Indonesia. (v) Para Pejabat yang ditunjuk di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra dan Perwakilan Republik Indonesia di seluruh Australia akan menjadi kontak penghubung untuk memperoleh informasi, saran, dan bantuan bagi para peserta program yang memenuhi syarat dari Australia.
3
PENANGGUHAN Berdasarkan 8( c), salah satu Pihak dapat manangguhkan sementara ketentuan-ketentuan dari Memorandum ini baik keseluruhan atau sebagian untuk alasan-alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, kebijakan publik, ketertiban umum, atau kesehatan Publik. Setiap penangguhan tersebut akan diberitahukan dengan segera kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik.
4 PERMINTAAN DOKUMEN PERJALANAN Apabila warga negara Australia atau Indonesia telah memasuki Indonesia atau Australia (dalam hal memungkinkan) berdasarkan visa, dan mereka tidak lagi berhak untuk tinggal lebih lama di negara itu dan tidak dapat atau tidak akan dapat menunjukkan dokumen perjalanan kepada pemerintah negara itu, maka pemerintah tersebut dapat meminta pemerintah lain untuk memberikan dokumen perjalanan untuk orang tersebut. Dalam kasus demikian pemerintah lain akan berusaha memberikan dokumen perjalanan dimaksud dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima konfirmasi dari otoritas yang relevan di negaranya bahwa orang yang tersebut merupakan warga negara dari negara yang dimaksud. Apabila identitas atau warga negara seseorang tidak dapat ditunjukkan, salah satu Pihak dapat meminta bantuan konsultasi dari Pihak lainnya untuk menentukan identitas dan kewarganegaraan orang tersebut. Para Pihak akan memberikan upaya yang terbaik untuk menyelidiki indentitas seseorang dengan menggunakan semua informasi yang tersedia, konsisten dengan hukum dalam negeri, termasuk data-data pribadi.
5 BATASAN KEGIATAN Semua orang yang telah memasuki Australia atau Indonesia dengan visa 'Bekerja dan Berlibur' harus mematuhi peraturan perundang-undangan masing-masing dari Australia dan Indonesia dan tidak terlibat dalam pekerjaan yang bertentangan dengan maksud dari Memorandum Saling Pengertian ini.
6 PENYELESAIAN SENGKETA Dengan memperhatikan Memorandum Saling Pengertian ini, setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Memorandum ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak.
7 PERUBAHAN Masing-masing Pihak dapat mengubah atau meninjau Memorandum ini setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Memorandum ini melalui pengaturan tertulis antara Para Pihak.
8
MULAI BERLAKU DAN JANGKA WAKTU a) Memorandum ini akan mulai berlaku pada hari terakhir bulan berikutnya ketika Para Pihak telah memberitahukan satu sama lain secara tertulis melalui saluran diplomatik bahwa prosedur hukum untuk berlakunya Memorandum ini di dalam negeri telah dipenuhi.
4JHOFE
4JHOFE
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO 'WORK AND HOLIDAY' VISAS
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia, hereinafter referred to as "the Parties",
DESIRING to enhance people to people contact and mutual understanding between the two countries, REFERING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on the Framework for Security Cooperation, done at Mataram, Lombok on November 13th 2006, PURSUANT to the prevailing laws and regulation in their respective countries, HAVE REACHED the following understandings:
1
GENERAL This Memorandum expresses the understandings and intentions of the Parties in relation to granting 'Work and Holiday' visas.
2
TERMS OF ISSUE OF VISAS Subject to the domestic laws and policies of each Party: a)
Each Party will issue multiple entry visas valid for 'Work and Holiday' for a period of twelve ( 12) months to nationals of Australia or Indonesia who satisfy each of the following requirements: (i)
intend primarily to holiday in Australia or Indonesic-), as the case may be, for a specified period;
(ii)
are aged from eighteen (18) to thirty (30) years inclusive at the time of application for the visa;
b)
(iii)
hold tertiary qualifications, or have successfully completed at least two years of undergraduate university study;
(iv)
provide a letter from the relevant government bodies which selected them to participate in the program to confirm that they satisfy all the eligibility requirements;
(v)
for Indonesian nationals, have a level of proficiency in English which is assessed as at least functional; and for Australian nationals, have a level of proficiency in the Indonesian language which is assessed as at least functional;
(vi)
are persons who are not accompanied by dependent children;
(vii)
have not previously taken part in the 'Work and Holiday' or the 'Working Holiday' program;
(viii)
possess a passport of minimum one (1) year validity and a return travel ticket or sufficient funds with which to purchase such a ticket;
(ix)
possess reasonable funds for their maintenance during the period of initial stay in Australia or Indonesia, as the case may be; and
(x)
have good health and a sound background, as required by the domestic laws and regulations of the relevant Party
The implementation of the 'Work and Holiday' arrangement will be performed as follows: (i)
In both Australia and Indonesia, the principal purpose of visits under the 'Work and Holiday' arrangement is a holiday with work being incidental to the holiday.
(ii)
In both Australia and Indonesia, 'Work and Holiday' visa holders must not be employed by any one employer for more than six (6) months.
(iii)
In both Australia and Indonesia, 'Work and Holiday' visa holders will not be permitted to engage in any studies or training for more than four (4) months.
(iv)
In both Australia and Indonesia, a 'Work and Holiday' visa will automatically entitle the visa holder to work and reside temporarily in Australia or Indonesia, as the case may be.
(v)
Applications for 'Work and Holiday' visas must be lodged in Australia by Australian nationals and in Indonesia by Indonesian nationals.
(vi)
The applicants of either Party may be interviewed when necessary by representatives of the other Party to determine their eligibility for the grant of a visa.
(vii)
c)
Both Australian and Indonesian 'Work and Holiday' visa holders are expected to leave Australia or Indonesia, as the case may be, at end of the authorised period of stay of 12 months on that visa, and may be subject to removal action by the relevant Party if they do not.
Details on how the 'Work and Holiday' arrangement will operate are as follows: (i)
Australian nationals applying for a 'Work and Holiday' visa will be required to provide a letter of support from the Department of Immigration and Citizenship, or other relevant government department determined by the Australian government, to confirm that they have been selected to participate in the program and that they satisfy all the eligibility requirements.
(ii)
Indonesian nationals applying for a 'Work and Holiday' visa will be required to provide a letter from designated government agencies established by Ministerial Regulation to confirm that they have been selected to participate in the program and that they satisfy all the eligibility requirements.
(iii)
There will be an annual limit of 100 'Work and Holiday' visas granted to Australian applicants and a limit of 100 'Work and Holiday' visas granted to Indonesian applicants. The number will apply to the year commencing 1 July and ending on 30 June of the following year. This number will be reviewed annually and may be adjusted on the basis of the number of 'Work and Holiday' visa holders who have not abided by their visa conditions.
(iv)
The appointed officer located at the Australian Embassy in Jakarta and the Australian Representatives in Indonesia will be the preferred contact points for information, advice and assistance to eligible participants from Indonesia.
(v)
The appointed officer located at the Indonesian Embassy in Canberra, and the Indonesian Representatives in Australia will be the preferred contact points for information, advice and assistance to eligible participants from Australia.
3 SUSPENSION
Subject to 8(c), either Party may temporarily suspend the provisions of this Memorandum in whole or in part for reasons of national security, national interest, public policy, public order or public health. Any such suspension will be notified immediately to the other Party through the diplomatic channel.
4 REQUESTS FOR TRAVEL DOCUMENTS When nationals of Australia or Indonesia have entered Indonesia or Australia (as the case may be) pursuant to a visa and they no longer have authority to remain in that country and cannot or will not supply travel documents to the government of that country, then that government may request the other government to provide travel documents for that person. In such a case that other government will seek to provide those travel documents within ten working days of receiving confirmation from the relevant authorities in its country that the person concerned is a national of its country.
If the identity or nationality of a person is unable to be established, either Party may seek consular assistance from the other Party to determine the person s identity and nationality. The Parties will use their best endeavors to investigate the individual's identity using all available information, consistently with domestic laws, including those relating to privacy. 1
5 LIMITATION OF ACTIVITIES All persons who have entered Australia or Indonesia on a 'Work and Holiday, visa must comply with the respective laws and regulations of Australia or Indonesia and not engage in employment that is contrary to the purpose of this Memorandum of Understanding.
6 DISPUTE RESOLUTION Taking into account that this is a Memorandum of Understanding, any differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum will be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.
7 AMENDMENT Each Party amends or reviews this Memorandum after the period of one (1) year from the date of its entry into effect through a written arrangement between the Parties.
8 COMMENCEMENT AND DURATION a)
This Memorandum will come into effect on the last day of the month following the month when the Parties have notified each other in writing through the diplomatic channel that their legal procedures for the entry into domestic effect of this Memorandum have been complied with.
4JHOFE
4JHOFE
