l
..·· ,I
REPUBLIX INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA TENTANG KERJASAMA PERTANIAN
PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA yang
diwakili oleh
Kementerian
Pertanian dan PEMERIN TA H MALAYSIA yang diwakili oleh Kementerian Pertanian dan lndustri Agro (selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak") ;
MENGAKUI kerjasama bilateral yang sudah ada di bidang pertanian ;
MEYAKINI perlunya kerjasama yang langgeng dan efektif sesuai kepentingan kedua negara;
PERC AYA bahwa kerjasama tersebut akan bermanfaat bagi kepentingan bersama mereka dan berkontribusi pada peningkatan pembangunan pertanian dan ekonomi kedua negara;
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN
Para Pihak, tunduk pada ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini dan hukum , aturan , peraturan perundang-undangan, dan kebijakan nasional yang
berlaku dari waktu
ke waktu
di masing-masing
negara, setuju
untuk
memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kerjasama bilateral diantara kedua negara atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan di bidang pertanian.
PASAL 2 BIDANG KERJASAMA
1. Setiap Pihak wajib, tunduk pada hukum, aturan, peraturan perundangundangan dan kebijakan nasional yang berlaku dari waktu ke waktu, yang mengatur hal yang berkaitan dengan pertanian di negara masing-masing , berusaha
untuk
melakukan
langkah-langkah
yang
diperlukan
untuk
mendorong dan meningkatkan kerjasama di bidang-bidang berikut: (a) tanaman pangan; (b) hortikultura; (c) ternak; (d) agribisnis; (e) sanitary dan phytosanitary; dan (f) bidang kerjasama lain yang disepakati oleh kedua Pihak sesuai dengan
Pasal 1 (Tujuan) dari Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Untuk melaksanakan kerjasama di bidang-bidang yang diidentifikasi dalam ayat 1, Para Pihak dapat melakukan keg iatan dan/atau program-program berikut: (a) Pertukaran
kunjungan
dan
pelatihan
di
bidang
pertanian
yang
merupakan kepentingan bersama; (b) Pertukaran informasi ilmiah di bidang pertanian ; (c) Penyelenggaraan lokakarya, seminar, pameran dan konferensi; (d) Peningkatan investasi dan perdagangan bersama di bidang pertanian; dan (e) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
· ~
PASAL3 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BERSAMA
1. Para Pihak wajib membentuk Kelompok Kerja Bersama (KKB} di bidang Kerjasama
Pertanian
yang
bertanggung
jawab
atas
perumusan,
pelaksanaan dan pengawasan proyek kerjasama. KKB wajib menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK} pada pertemuan pertamanya dan KAK tersebut dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.
2. KKB wajib, tunduk pada kesepakatan bersama, bertemu setiap tahun atas permintaan salah satu Pihak, secara bergantian di Republik Indonesia dan Malaysia
untuk
menyusun
rencana
kerja
dan
meninjau
kembali
pelaksanaannya. KKB dapat mengadakan pertemuan tambahan kapanpun dianggap perlu oleh kedua Pihak.
3. KKB wajib diketuai bersama , oleh Pejabat Senior dari institusi yang ditunjuk oleh Para Pihak.
4 . KKB terdiri dari pejabat departemen terkait dan badan-badan lainnya dari kedua Pihak sebagaimana dianggap tepat oleh kedua Pihak.
PASAL 4 PELAKSANAAN
1. Para Pihak menyepakati bahwa bidang kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini wajib dilaksanakan dengan cara yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
2.
Selain itu, Para Pihak dapat membuat pengaturan tambahan untuk melaksanakan kerjasama yang telah disepakati bersama.
PASAL 5 PENGATURAN KEUANGAN
.)
1. Pengaturan keuangan untuk membiayai kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini wajib disepakati bersama oleh Para Pihak atas dasar kasus per kasus tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya.
2. Tanpa mengabaikan ketentuan dalam ayat 1 di atas , biaya untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kelompok kerja wajib ditanggung oleh Pihak tuan rumah pertemuan . Pihak yang mengirimkan wakilnya untuk berpartisipasi
dalam
pertemuan
kelompok
kerja,
jika
ada,
wajib
menanggung biaya perjalanan dan biaya hidup mereka sendiri .
PASAL 6 PARTISIPASI PIHAK KETIGA
Salah satu Pihak dapat mengundang partisipasi pihak ketiga dalam proyek dan/atau program-program yang dilaksanakan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini setelah mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya. Dalam melaksanakan proyek dan/atau program bersama tersebut, Para Pihak wajib menjamin bahwa pihak ketiga tersebut wajib memenuhi ketentuan pada Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 7 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Perlindungan hak kekayaan intelektual wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum , aturan dan peraturan perundang-undangan nasional dari Para Pihak dan
perjanjian-perjanjian
internasional
lainnya
dimana
Para
Pihak
merupakan negara pihak.
2. Penggunaan nama, logo dan/atau lambang resmi dari setiap Pihak pada setiap publikasi , dokumen dan/atau artikel tidak diperbolehkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
·~
3. Tanpa mengabaikan ketentuan dalam ayat 1 di atas, hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, dan setiap pengembangan produk dan jasa, dilaksanakan(i) secara bersama oleh Para Pihak atau hasil-hasil penelitian yang diperoleh melalui usaha kegiatan bersama dari Para Pihak, wajib dimiliki bersama oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati bersama dalam pengaturan terpisah; dan
(ii) secara sendiri dan terpisah oleh Pihak atau hasil-hasil penelitian yang diperoleh melalui usaha sendiri dan terpisah dari Pihak tersebut, wajib dimiliki oleh pihak yang bersangkutan.
PASAL 8 KERAHASIAAN
1. Masing-masing Pihak wajib berupaya untuk menghormati dan menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima dari atau diberikan kepada Pihak lainnya selama periode pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atau kesepakatan lainnya yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Kedua Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini dihentikan.
PASAL 9 PENANGGUHAN
Masing-masing Pihak berhak untuk alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat untuk menghentikan sementara, baik seluruhnya atau sebagian, pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini dimana penangguhan tersebut wajib segera berlaku setelah pemberitahuan tersebut diberikan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.
·::4'
PASAL10 REVISI, MODIFIKASI DAN PERUBAHAN
1. Salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis revisi, modifikasi atau perubahan atas seluruh atau sebagian dari Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Setiap revisi , modifikasi atau perubahan yang disepakati oleh Para Pihak wajib dibuat secara tertulis dan wajib menjadi bagian dari Memorandum Saling Pengertian ini.
3. Revisi, modifikasi, atau perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.
4. Setiap revisi , modifikasi atau perubahan tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari dan/atau berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini sebelum atau sampai dengan tanggal revisi, modifikasi atau perubahan tersebut.
PASAL11 PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perbedaan atau perselisihan diantara Para Pihak mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan setiap ketentuan dari Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi bersama diantara Para Pihak melalui saluran diplomatik, tanpa merujuk pada pihak ketiga atau pengadilan internasional.
PASAL12 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum Saling Pengertian ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganan .
2. Memorandum Saling Pengertian ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan wajib secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu dua (2) tahun kecuali salah satu Pihak memberitahukan ke Pihak yang lain secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan atau program yang sedang berjalan dan telah disepakati oleh para Pihak sebelum tanggal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh
Pemerintah
masing-masing,
telah
menandatangani
Memorandum
Saling
Pengertian ini.
DIBUAT di Bandung pada 24 Juni tahun dua ribu empat belas dalam dua (2)
naskah asli, dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah tersebut berkekuatan hukum sama. Dalam hal terjadi perbedaan peAafsiran antara naskah tersebut, naskah bahasa lnggris wajib berlaku .
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH MALAYSIA
REPUBLIK INDONESIA
Signed
Signed
DR. H. SUSWONO
DATO' SRI ISMAIL SABRI YAAKOB
Menteri Pertanian
Menteri Pertanian dan lndustri Agro
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON AGRICULTURAL CO-OPERATION
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA as represented by the Ministry of Agriculture and THE GOVERNMENT OF MALAYSIA as represented by the Ministry of Agriculture and Agro-Based Industry (hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as "the Parties");
RECOGNISING the existing bilateral co-operation in the field of agriculture;
CONVINCED of the necessity of a lasting and effective co-operation· in the interest of both countries;
BELIEVING that such co-operation would serve their common interest and contribute to the enhancement of the agricultural and economic development of both countries;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVE
The Parties, subject to the terms of this Memorandum of Understanding and the laws, rules, regulation and national policies from time to time in force in each country, agree to strengthen, promote and develop bilateral co-operation between the two countries on the basis of equality and mutual benefit in the field of agriculture.
ARTICLE 2 AREAS OF CO-OPERATION
1. Each Party shall, subject to the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavour to take necessary steps to encourage and promote cooperation in the following areas: (a)
food crops;
(b)
horticulture;
(c)
livestock;
(d)
agribusiness;
(e)
sanitary and phytosanitary; and
(f)
any other areas of co-operation that may be mutually agreed upon by the two Parties in accordance with Article 1 (Objective) of this Memorandum of Understanding.
2. For the purpose of implementing co-operation in the areas identified in paragraph 1, the Parties may undertake the following activities and/or programmes: (a)
Exchange of visit and training on agriculture subjects of common interest;
(b)
Exchange of the scientific information on agriculture;
(c)
Organization conferences;
of
workshops,
seminars,
exhibitions
and
(d)
Promotions of joint investment and trade in the field of agriculture; and
(e)
Any other activities that may be mutually agreed by the Parties.
ARTICLE 3 ESTABLISHMENT OF JOINT WORKING GROUP
1. The Parties shall establish a Joint Working Group (JWG) on Agricultural Cooperation responsible for the formulation, implementation and supervision of cooperative projects.
The JWG shall establish the Term of Reference
(TOR) at its first meeting and it may review the terms when necessary.
2. The JWG shall, subject to mutual agreement, meet annually at the request of either Party, alternately in Malaysia and the Republic of Indonesia for the preparation of work plans and review of their implementation. The JWG may hold additional meetings whenever it considers necessary by both Parties. 3. The JWG shall be co-chaired, by Senior Officials of designated authorities of the Parties. 4. The JWG shall comprise of Officials from other relevant departments and agencies from both Parties as the Parties deemed appropriate.
ARTICLE 4 IMPLEMENTATION
1. The Parties agree that the areas of co-operation under this Memorandum of Understanding shall be carried out in the manner to be mutually agreed upon by the Parties.
2. In addition, the Parties may enter into any supplementary arrangements for the purpose of implementing such co-operation as mutually agreed upon.
ARTICLE 5 FINANCIAL ARRANGEMENTS
1. The financial arrangements to cover expenses for the cooperative activities undertaken within the framework of this Memorandum of Understanding shall be mutually agreed upon by the respective Parties on a case-by-case basis subject to the availability of funds and resources .
2. Notwithstanding anything in paragraph 1 above, expenses for organising the meetings of the working groups shall be borne by the Party hosting the meetings. The Party, which in sending its representatives for participation in the meetings of the working groups, if any, shall bear their own travel and living expenses.
ARTICLE 6 PARTICIPATION OF THIRD PARTY
Either Party may invite the participation of a third party in the joint projects and/or
programmes
being
carried
out
under
this
Memorandum
of
Understanding upon obtaining the agreement of the other Party. In carrying out such joint projects and/or programmes, the Parties shall ensure that the third party shall comply with the provisions of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 7 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Parties and with other international agreements to which Parties are party to.
2. The use of the name, logo and/or official emblem of any of the Parties on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval by either Party.
-~
3. Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development, and any products and services development, carried out (i)
jointly by Parties or research results obtained through the joint activity effort of the Parties, shall be jointly owned by the Parties in accordance with the terms to be mutually decided upon in separate arrangement; and
(ii)
solely and separately by the Party or research results obtained through the sole and separate effort of the Party, shall be solely owned by the party concerned.
ARTICLE 8 CONFIDENTIALITY
1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from, or supplied to, the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding
or
any
other
agreements
made
pursuant
to
this
Memorandum of Understanding.
2. Both Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 9 SUSPENSION
Each Party reserves the right for reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding which suspension shall take effect immediately after notification has been given to the other Party through diplomatic channels.
ARTICLE 10 REVISION, MODIFICATION AND AMENDMENT
1. Either Party may request in writing a revision , modification or amendment of
all or any part of this Memorandum of Understanding.
2. Any revision, modification or amendment agreed to by the Parties shall be reduced
into writing
and
shall form
part of this
Memorandum of
Understanding . 3. Such revision, modification or amendment shall come into force on such date as determined by the Parties. 4. Any revision, modification or amendment shall not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Memorandum of Understanding before or up to the date of such revision, modification or amendment.
ARTICLE 11 SETTLEMENT OF DISPUTE
Any difference or dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.
ARTICLE 12 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of s1gnmg.
2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of five (5) years and shall be automatically renewed for another two (2) years unless either Party notifies to the other in writing, through diplomatic channels, of its intention to terminate this Memorandum of Understanding at least six (6) months prior to the intended date of termination. 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the implementation of ongoing activities or programmes which have been agreed upon by the Parties prior to the date of termination of this Memorandum of Understanding.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned , being duly authorized thereto by
their
respective
Governments,
have
signed
this
Memorandum
of
Understanding. DONE at Bandung on 241h of June in the year two thousand and fourteen in two
(2) original texts , in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF
REPUBLIC OF INDONESIA
MALAYSIA
Signed
DR. H. SUSWONO Minister of Agriculture
Signed
\ DATO' SRI ISMAIL
~
~ABRI
YAAKOB
Minister of Agriculture and Agro-Based Industry
