MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA ยท r.iENGENAI KERJASAMA DI BIDANG PENERANGAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina yang selanjutnya disebut sebagai -Para Pihak-;
r
Berhasrat untuk mempererat dan memperluas kerjasama di bidang penerangan; Berdasarkan Persetujuan Kerjasama di bidang Ekonomi dan Tehnik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974;
TELAH MENCAPAI KESEPAKATAN SEBAGAI BERIKUT: Pas a 1 1
RADIO, TELEVISI DAN FILM (1)
r
Pertukaran Siaran Radio dan Televisi : a. Kedua pihak akan mengadakan pertukaran siaran radio dan/atau televisi, baik siaran langsung maupun rekaman bahan siaran, sesuai keperluan masing-masing. b. Penyiaran acara-acara yang dipertukarkan untuk siaran radio dan/atau televisi di negara masing- masing diserahkan kepada kebijakan negara yang bersangkutan.
(2)
Pertukaran Film : Kedua pi hak akan mengadakan pertukaran film bai k film dokumenter maupun cerita sesuai dengan keperluan masingmasing.
Pasal 2 PELAYANAN PENERANGAN PEMERINTAH Kedua pi hal< akan mengadakan pertukaran bahan-bahan penerangan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan penghargaan terhadap sejarah dan kebudayaan masing-masing negara. Pasal 3 PERS DAN PE~ERBITAN Kedua pihak akan mendorong pertukaran pers dan penerbitan yang memuat liputan kegiatan pembangunan masing-masing negara sesuai kebijakan masing-masing negara.
Pasal 4 PERTUKARAN KUNJUNGAN Kedua pihak akan mengadakan pertukaran kunjungan personil untuk sa 1 i ng mempero 1eh tambahan pengetahuann dan penga 1aman dalam bidang kerja mereka masing-masing, bagi : a. karyawan radio, televisi dan media massa lainnya; b. artis radio, televisi dan film; c. pejabat penerangan.
Pasal 5 PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN (1) Kedua pihak akan mengadakan pertukaran peserta pendidikan dan latihan di bidang radio, televisi, wartawan dan karyawan media cetak sesuai dengan program pendidikan dan latihan di masing-masing negara. (2) Kedua pihak akan mengadakan pertukaran hasil penelitian mengenai pengalaman dari penggunaan teknologi maju di bidang komunikasi dan pengaruhnya di negara masing-masing.
Pasal 6 PELAKSANAAN Wak i l mas i ng-mas i ng negara akan mengadakan pert emuan paling sedikit sekali dalam setahun untuk mempersiapkan program pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal 7 PEMBIAYAAN Pembiayaan da lam rangka pe 1 aksanaan Memorandum Saling Pengertian ini di t anggung o 1 eh mas i ng-mas i ng pi hak menu rut kepentingannya.
r Pasal 8 PIHAK KETIGA Bahan-bahan yang dipertukarkan dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, tidak boleh dihibahkan kepada pihak ketiga dengan alasan atau maksud apapun, tanpa izin tertulis negara asal.
Pasal 9 PERUBAHAN
r
Salah satu pihak dapat mengajukan usulan tertulis mengenai revisi atau perubahan atas seluruh atau sebagian dari Memorandum Saling Pengertian ini. Setiap revisi atau perubahan yang telah disepakati oleh kedua pihak akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh kedua pihak.
Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ~el: lap perse 1 is i han yang ti mbu 1 ant ara kedua pi hak karena perbedaan penafsiran atau pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini diselesaikan secara bersahabat sesuai jiwa dan semangat solidaritas Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) melalui konsultasi atau perundingan antara kedua pihak.
Pasal 11 MULA! BERLAKU DAN BERAKHIRNYA 1. Memorandum
Saling Pengertian 1n1 mulai tanggal penandatanganan oleh kedua pihak.
berlaku
sejak
2. Memorandum Saling Pengertian ini dapat berakhir dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya, sekurang-kurangnya 1 tahun sebelumnya. 3. Bilamana
tidak ada pihak yang memberitahukan kehendaknya untuk mengakhiri, maka Memorandum Saling Pengertian ini terus berlaku.
SEBAGAI BUKTI, Para penandatangan di bawah ini telah diberi kuasa penuh oleh pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DIBUAT di Jakarta pada tanggal dua puluh dua April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, dalam empat rangkap naskah asli, masing-masing dua dalam bahasa Indonesia dan dua dalam bahasa Inggris, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Untuk Pemerintah Republik Filipina
Signed
Signed
H A R M 0 K 0
MENTER! PENERANGAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHIUPPINES CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF INFORMATION
The Government of the Republic of In~a and the Government of the Republic of the Philippines (hereinafter referred to as the "Parties"); WISHING to strengthen the bilateral friendly relations between the two countries; DESIRING to develop cooperation in the field of information in general; REFERRING to the Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines, signed in Jakarta on August 8, 1974; HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1
RADIO. TELEVISION. AND FILM
(1)
Exchange of radio and television broadcasting: a.
The Parties shall exchange radio and/or television broadcasting, either live or recorded material in accordance with their respective necessity.
b.
Each country has the right to broadcast and/or telecast the exchanged programmes for radio and/or television broadcasting in accordance with its respective policies.
2
(2)
Exchange of Films: The Parties shall exchange either documentary or feature films in accordance with their respective necessity.
Article 2 GOVERNMENT INEORMAIION SERVICE
r
The Parties shall exchange information materials to promote knowledge, cognizance, and appreciation of each other's history and culture.
Article 3 PRESS AND PUBLICATIONS The Parties shall exchange press reports and publications containing development activities of each country in accordance with their respective policies.
Article 4
r
EXCHANGE OF VISITS The Parties shall exchange visits of personnel to mutually improve and broaden their knowledge and their experience in their respective field of work, for: a.
personnel of radio, television, film and other mass media;
b.
radio, television and film artists;
c.
information officials.
3 Article 5 EDUCATION. TRAINING AND RESEARCH ( l)
The Parties shall exchange participants for education and training in the fields of radio, television, journalism and other printed media professions in accordance with their respective educational and training programmes.
(2)
The Parties shall exchange the results of research on the experience from the use of advanced technology in the field of communication and its influence in their respective countries.
Article 6
IMPLEMENTATION Representatives of each country shall meet at least once a year to prepare the implementation programme of this Memorandum of Understanding.
Article 7 EXPENSES
Expenses of the implementation of this Memorandum of Understanding shall be born by each Party on its necessity.
Article 8 THIRD PARTY The exchanged material for the implementation of this Memorandum of Understanding shall not be handed over to any third party, for any reason or purpose, without any prior written consent of the originating country.
4
Article 9 AMENDMENT Either Party may request in writing a revision or amendment of all or ~ of this Memorandum of Understanding. Any revi~on or amendment which bas been agreed upon by the Parties shall come into effect on such date as is determined by the Parties.
Article 10 SETTLEMENT OF DISPUTE Any matter arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum
of Understanding shall be settled in a friendly atmosphere in the spirit of the Associatioo of South-East Asian Nations (ASEAN) solidarity through consultation or negotiation between the Parties.
Article 11 ENTRY INTO FORCE AND TERMINAIION ( l)
This Memorandum of Understanding shall come into force a period of one year from the date signature by both Parties and shall be automatically renewed for every following years.
(2)
This Memorandum of Understanding may be terminated by written notification by either Parties to the other at least one year prior to its termination.
(3)
When neither Party notifies its desire to terminate, this Memorandum of Understanding shall remain in force.
5
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authori7.ed by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicate at Ja~rta
twenttseccn:;t
day of P\pnl
in the ye.ar one thousand nine hundred and ninety six in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shaJl prevail. this
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
HARMOKQ Minister of Information
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
Signed
llECT0lt1{.R. VILLANUEVA Secretary
