~
llEPUBLIK. DIDOIOtSIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTE~ANPEMBERDAYAANPEREMPUANDAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PEREMPUAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN REPUBLIK FIJI TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KESETARAAN GENDER DAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
dan
Kementerian
Kesejahteraan
Sosial,
Perempuan
dan
Pemberantasan Kemiskinan Republik Fiji (selanjutnya disebut "Para Pihak");
Mengakui keinginan Para Pihak untuk memperkuat kerjasama yang telah terjalin antara kedua Negara;
Berkeinginan untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang pemberdayaan, kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dengan dasar kesetaraan, azas saling menghormati dan manfaat bersama;
Merujuk pada Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerangka Kerjasama Pembangunan yang ditandatangani pada tanggal27 Mei 2011 ;
Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara;
Telah mencapai pengertian sebagai berikut:
PASALI
TUJUAN KERJASAMA Para Pihak akan berupaya mengambillangkah-langkah yang diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan kerjasama pada bidang pemberdayaan, kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan perempuan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MSP").
PASAL II RUANG LINGKUP KERJASAMA
Ruang lingkup ke~asama MSP ini meliputi:
1. Penguatan kapasitas dan produktivitas perempuan di bidang mata pencaharian dan ekonomi; 2. Peningkatan
perlindungan
dan
pencegahan
kekerasan
terhadap
perempuan dan anak; 3. Penguatan kapasitas di bidang pengarusutamaan gender; 4. Pengintegrasian pemenuhan hak anak dalam pembangunan. PASAL Ill PELAKSANAAN
1.
Untuk memfasilitasi pelaksanaan MSP ini, Para Pihak akan membuat pengaturan terpisah yang mencakup bidang-bidang seperti yang tercantum pada Pasalll.
2.
Peraturan terpisah tersebut harus sesuai dengan isi MSP ini dan menggambarkan program atau jadwal proyek, personil yang terlibat, pengaturan keuangan, tanggung jawab Para Pihak dan hal-hal lain yang belum diatur dalam MSP ini.
PASAL IV KELOMPOK KERJA BERSAMA
1.
Para Pihak akan membentuk kelompok kerja bersama yang terdiri dari para perwakilan yang ditunjuk Para Pihak untuk merencanakan, mempersiapkan, dan merekomendasikan program serta memonitor dan mengevaluasi perkembangan program kerjasama di bawah MSP ini.
2.
Kelompok Kerja Bersama wajib bertemu setiap satu tahun atau jangka waktu yang disepakati, di Indonesia atau di Fiji. Apabila pertemuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keadaan tertentu, Para Pihak wajib saling tukar dokumen untuk menggantikan pertemuan dimaksud.
PASAL V PENGATURAN KEUANGAN
Biaya kegiatan kerjasama dalam kerangka MSP ini akan didanai berdasarkan kesepakatan bersama yang ditentukan kasus per kasus dan tergantung pada ketersediaan dana serta personil Para Pihak.
PASAL VI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
Para Pihak harus melindungi hak atas kekayaan intelektual Pihak lain sesuai dengan hukum dan peraturan domestik yang berlaku di masingmasing negara.
2.
Dalam hal pengaturan khusus, program, atau proyek menghasilkan kekayaan intelektual, maka kekayaan intelektual dimaksud menjadi milik bersama dan Para Pihak wajib membuat pengaturan terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing Negara.
PASAL VII KERAHASIAAN
1.
Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan berkasberkas, informasi dan data yang diperoleh dari atau diberikan oleh Pihak lain dalam rangka pelaksanaan MSP ini.
2.
Apabila salah satu Pihak ingin memberikan berkas-berkas dan informasi rahasia kepada pihak ketiga, Pihak tersebut harus mendapat izin tertulis dari Pihak lain.
3.
Para Pihak setuju bahwa pasal aturan-aturan dari pasal ini tetap mengikat diantara Para Pihak tanpa mengesampingkan pengakhiran MSP ini.
PASAL VIII PEMBATASAN KEGIATAN DAN PERSONIL
Semua orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan MSP ini
wajib menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan dan integritas wilayah dari Negara tuan rumah, dan wajib tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara tuan rumah dan akan menghindari kegiatan-kegiatan apapun yang bertentangan dengan maksud dan tujuan MSP ini.
,.
PASAL IX PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perbedaan yang timbul dari interpretasi, penerapan, atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara damai dengan konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak melalui jalur diplomatik.
PASALX PERU BAHAN
MSP ini dapat dikaji ulang atau dirubah setiap saat atas persetujuan tertulis Para Pihak dan wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganan serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL XI MASA BERLAKU DAN PEMBATALAN
1.
MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatangan dan wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
2.
MSP ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan
secara
tertulis
kepada
Pihak
lainnya
mengenai
keinginannya, 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
3.
Pengakhiran MSP ini tidak mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di bawah MSP ini sampai selesainya kegiatankegiatan dimaksud.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani
MSP ini.
Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada hari ke-Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga belas dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIN DUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,
UNTUK KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, PEREMPUAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN REPUBLIK FIJI,
Signed
Signed
LINDA A~ALIA SARI S.IP ENTERI
DR. JIKO LUVENI MENTERI
REPUBLIK. INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF SOCIAL WELFARE, WOMEN AND POVERTY ALLEVIATION OF THE REPUBLIC OF FIJI ON WOMEN EMPOWERMENT, GENDER EQUALITY AND CHILD WELFARE AND PROTECTION
The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia and the Ministry of Social Welfare, Women
and Poverty
Alleviation of the Republic of Fiji (hereinafter referred to as "the Parties");
Recognizing their desire to strengthen the existing friendly relations between
the two countries;
Desiring to develop and promote co-operation in the field of women empowerment, gender equality and child welfare and protection on the basis of equality, mutual respect, and mutual benefit; Referring to the Agreement between the Republic of Fiji and the Republic of
Indonesia on the Framework for Development Cooperation signed on 27th May2011;
Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries;
Have reached the following understanding:
ARTICLE I OBJECTIVE OF COOPERATION
The Parties will endeavor to take all necessary measures to promote and to develop cooperation in the field of women empowerment, gender equality and child welfare and protection within the framework of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MoU").
ARTICLE II AREAS OF COOPERATION
Areas of Cooperation under this MoU are:
1. Strengthening capacity and productivity of women in livelihoods and economics; 2. Promotion of protection and prevention of violence against women and children; 3. Strengthening capacities on gender mainstreaming through sharing of best practices in the respective countries; 4. Integration of child's rights in development.
ARTICLE Ill IMPLEMENTATION
1.
To facilitate the implementation of this MoU, the Parties may conclude separate arrangements within the terms of this MoU, which shall cover the fields as provided in Article II.
2.
Such arrangements shall be in conformity with this MoU , and shall describe program or project schedule, personnel involved, financial arrangements, responsibilities undertaken by the Parties and other necessary matters that are not covered by this MoU.
ARTICLE IV JOINT WORKING GROUP
1.
The Parties may establish a joint working group composed of representatives designated by the Parties, to plan, prepare and recommend program as well as monitor and evaluate the progress of cooperation under this MoU.
2.
The Joint Working Group shall meet annually or otherwise as agreed, alternately in Indonesia or in Fiji, if the annual meeting could not be held in certain circumstances, documents shall be exchanged in lieu of such meeting.
ARTICLE V FINANCIAL ARRANGEMENT The costs of activities of co-operation under this MoU will be funded on terms to be mutually determined on case by case basis and will be subject to the availability of funds and personnel of the Parties.
ARTICLE VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
Each Party shall protect intellectual property rights of the other Party in accordance with the relevant domestic laws and regulations in force in their respective countries.
2.
In case of specific arrangement, programs or projects result in intellectual property, such property shall be jointly owned, and the Parties shall conclude separate arrangement in accordance with the laws and regulations of the respective countries.
ARTICLE VII CONFIDENTIAL INFORMATION
1.
Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied by the other Party for the implementation of this MoU.
2.
If either Party wants to disclose the confidential documents and information to the third Party, the said Party shall ensure that prior written consent is obtained from the other Party.
3.
The Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.
ARTICLE VIII
LIMITATION OF PERSONNEL All persons engaged in activities related to this MoU shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, shall have a duty not to interfere on internal affairs of the host country and will avoid any activities inconsistent with the purpose of the MoU.
ARTICLE IX SETILEMENT OF DIFFERENCES
Any difference arising out of the interpretation, application or implementation of this MoU will be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties without reference to any third Party or tribunal.
ARTICLE X AMENDMENT
This MoU can be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties and shall enter into force on the date of its signing and shall constitute an integral part of this MoU.
ARTICLE XI ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This MoU shall come into effect on the date of signature and shall remain in effect for a period of five (5) years and may be extended for the same period by mutual written consent of the Parties.
2.
This MoU may be terminated at any time by either Party by giving six (6) months notice in writing of its intention to do so to the other Party.
3. The termination of this MoU shall not affect the activities under this MoU already in progress until the completion of such activities.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MoU.
Done in duplicate at Jakarta on the Eighteenth day of December, in the year
Two Thousand and Thirteen in Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In the case of any divergence of the interpretation of this MoU, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
LINDA AMALIA SARI, S.IP MINISTER
FOR THE MINISTRY FOR SOCIAL WELFARE, WOMEN AND POVERTY ALLEVIATION OF THE REPUBLIC OF FIJI
Signed DR. JIKO LUVENI MINISTER
