MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ICOGas ANT ARA SADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DANSUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN EN ERG I DAN SU MB ER DA YA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN KOREA GAS CORPORATION TENT ANG KERJA SAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG TEKNOLOGI COALBED METHANE (CBM)
Memorandum Saling Pengertian ("MSP") ini dibuat pada tanggal 16 Mei 2016 oleh dan antara Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badan Litbang ESDM) dan Korea Gas Corporation (KOGAS) , (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak", atau masingmasing disebut sebagai "Pihak"):
MEMPERTIMBANGKAN
kepentingan
bersama
Para
Pihak
dalam
mengembangkan kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan; BERTUJUAN untuk mengembangkan lebih lanjut kerja sama dalam penelitian
dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral , khususnya dalam teknologi Goa/Bed Methane (CBM) ; MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditandatangani di Seoul , 30 Maret 2002 ; SESUAI DENGAN hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing
negara; TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:
PASALI TUJUAN
Tujuan MSP ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja sama dalam meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan teknologi Coa/Bed Methane (CBM) ("Proyek"). PASAL II RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Ruang lingkup kerja sama pada Proyek akan mencakup , namun tidak terbatas pad a: (1) Penelitian dan pengembangan bersama terkait Coa/Bed Methane (CBM) , dan pemaparan hasil yang dicapai; (2) Pertukaran peneliti , stat, dan mahasiswa ; (3) Pertukaran dan kolaborasi informasi terkait pengembangan teknologi Coa/Bed Methane (CBM) dalam bentuk seminar, publikasi, dll .;
(4) Area lainnya yang dapat disepakati secara tertulis oleh Para Pihak dan yang sesuai dengan tujuan MSP ini ("Aktivitas Proyek"). PASAL Ill KEGIATAN
(1) Rincian mengenai ruang lingkup Aktivitas Proyek akan diuraikan dalam pengaturan kerja sama khusus , yang akan dinegosiasikan dan disetujui oleh Para Pihak ("Pengaturan Kerja Sama"). (2) Pengaturan Kerja Sama wajib mencakup: a. Tanggung jawab Para Pihak untuk Aktivitas Proyek yang disetujui; b. Penjadwalan Proyek Aktivitas khusus; c. Pendanaan dan sumber dana masing-masing Proyek Aktivitas ; d. Hal-hal lain yang dianggap penting untuk pengelolaan Proyek Aktivitas secara efisien.
(3) Proyek pertama akan dimulai di area Evaluasi Sumber Daya CBM di Indonesia dan akan dilaksanakan oleh Badan Litbang ESDM , dimana deskripsi rinci ruang lingkup kerja sama akan ditentukan oleh Para Pihak dalam Pengaturan Kerja Sama. PASAL IV INSTANSIPELAKSANA
lnstansi resmi yang bertanggungjawab atas implementasi dan pengembangan area kerja sama sama potensial dibawah MSP ini adalah ; 1. Untuk Sadan Litbang ESDM : Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknolog i Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS". 2.
: Research Institute of KOGAS .
Untuk KOGAS
PASAL V PENGELUARAN
Setiap Pihak, kecua li disetujui lain oleh Para Pihak secara tertulis, akan menanggung bia"ya , resiko, kewajiban , dan pengeluaran yang terkait kinerjanya dibawah MSP ini , termasuk diskusi tim dan studi kelayakan. Perincian kondisi dan metode kerja sama suatu Proyek wajib diuraikan dalam Pengaturan Kerja Sama . PASAL VI KERAHASIAAN
(1) Setiap
Pihak
wajib
memastikan
terjaganya
konfidensialitas
dan
kerahasiaan semua dokumen , informasi dan data lainnya yang diterima atau disampaikan oleh Pihak lainnya selama jangka waktu implementasi MSP ini ("lnformasi Rahasia"); (2) lnformasi Rahasia wajib tidak meliputi informasi yang : (a) telah menjadi domain publ ik atau tersedia untuk publik selain karena '
pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak penerima MSP in i;
(b) harus diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku , aturan bursa saham atau oleh otoritas pemerintah (dengan syarat Pihak penenma
harus
melakukan
upaya
yang
wajar
untuk
segera
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak pengungkap atas
pengungkapan tersebut) ; (c) didapat secara independen dari pihak ketiga dan berhak untuk menyebarluaskan informasi pada saat informasi diterima oleh Pihak penerima atau afiliasinya ; atau (d) dikembangkan oleh Pihak penerima atau afiliasinya secara independen dari lnformasi Rahasia yang diterima dari Pihak pengungkap . (3) Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan informasi rahasia yang dihasilkan dari aktivitas kerja sama dibawah MSP ini kepada pihak ketiga manapun , Pihak pengungkap harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dari
Pihak yang
lain sebelum pengungkapan dapat
dilakukan ; (4) Para Pihak setuju bahwa keter)tuan Pasal ini wajib tetap mengikatantara Para Pihak;
. !
(5) Pasal ini tidak mengurangi hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing Pihak.
PASAL VII PEMBATASAN KEGIAT AN PERSON IL Setiap warga negara suatu Pihak yang terlibat dalam kegiatan dibawah MSP ini dalam wilayah Pihak lainnya wajib menghormati dan tidak mencampuri kebeba~an
politik, kedaulatan , dan kesatuan territorial negara Pihak lainnya ,
dan menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran MSP ini.
PASAL VIII HAK KEKA YAAN INTELEKTUAL
(1) Perlindungan hak kekayaan intelektual diterapkan sesuai dengan hukum dan peraturan negara masing-masing Pihak. (2) Dalam hal suatu proyek khusus dapat menghasilkan kekayaan intelektual, Para Pihak akan menyusun ketentuan yang sesuai dalam Pengaturan Kerja Sama yang khusus dibawah MSP ini terkait dengan proyek tersebut. PASAL IX PENGALIHAN
Baik MSP ini maupun kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Para Pihak, tidak dapat dilaksanakan , diperjanjikan , atau dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terleb ih dahulu dari Pihak yang lain . PASAL X PENYELESAIAN PERBEDAAN
Perbedaan yang muncul dari , atau hal lain yang tidak diatur secara khusus dalam MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultas i dan negosiasi antara Para Pihak, berdasarkan kepentingan bersama , kesetaraan, kerja sama dan kepercayaan satu sama lain. PASAL XI AMAN DEM EN
(1) MSP ini menggantikan semua pernyataan , kesepahaman dan perjanjian sebelumnya dari Kedua Pihak, baik secara lisan maupun tertulis, yang berkaitan dengan substansi MSP ini . (2) Ketentuan MSP ini dapat diamandemen setiap saat melalui persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak. Amandemen tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari MSP ini .
PASAL XII PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN (1) Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
sejak
tanggal
penandatanganan oleh kedua belah Pihak. (2) Kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak, MSP ini berlaku selama 3 (tiga) tahun , dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak. (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Proyek dan/atau MSP ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sebelumnya . (4) Kecuali disetujui lain secara tertulis oleh Para Pihak, pengakhiran MSP ini wajib
tidak
mempengaruhi
validitas
masa
berlaku
kegiatan
apapun
sebagaimana telah disetujui dalam Pengaturan Kerja Sama .
SEBAGAI BUKTI, yang berta.ndatangan dibawah ini telah menandatangani MSP ini.
DITANDATANGANI di Seoul pada 16 Mei 2016 dalam rangkap dua dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran , naskah Bahasa lnggris yang wajib berlaku.
BADAN PENELITIAN DAN
KOREA GAS CORPORATION
PENGEMBANGANENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
F.X. SUTIJASTOTO KE PALA
ES
NG-HOON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
•
BETWEEN
ICOGas
AGENCY OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR ENERGY AND MINERAL RESOURCES
OF THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND KOREA GAS CORPORATION CONCERNING RESEARCH AND DEVELOPMENT COOPERATION IN THE FIELD OF COALBED METHANE (CBM) TECHNOLOGY
This Memorandum of Understanding (" MoU") is made on this May 15th, 2016 by and between the Agency of Research and Development for Energy and Mineral Resources (ARDEMR) and Korea Gas Corporation (KOGAS), (hereinafter referred to collectively as the "Parties", or individually as a "Party");
CONSIDERING the mutual interest of the Parties in developing cooperation in
the field of energy and mineral resources based on the principles of equality and mutual benefits ; DESIRING
to further develop
a friendly cooperation
in
research
and
development in the field of energy and mineral resources , specifically in CoalBed Methane (CBM) technology; REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Energy and Mineral Resources signed in Seoul on March 30th, 2002 ; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries ; HAVE AGREED as follows:
ARTICLE I OBJECTIVE
The objective of this MoU is to provide a framework of cooperation in enhancing the capacity of research and development of the CoalBed Methane (CBM) technology (the "Project"). ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION
The scope of cooperation for the Project shall include, but not limited to: (1 ) Joint research and development on Coal Bed Methane (CBM), and presenting the results achieved ; (2) Exchange of researchers, staffs, and students; (3) Information exchange and collaboration on the technology development of CoalBed Methane (CBM) in the forms of seminars , publications, etc; (4) Other areas as may be agreed in writing by the Parties and which fall within the objectives of this MoU (the "Project Activities"). ARTICLE Ill ACTIVITIES
(1) A detailed description of the scope of the Project Activities shall be defined in a specific cooperation arrangement, which will be negotiated and agreed by the Parties (the "Cooperation Arrangement"). (2) Cooperation Arrangement shall cover: a. The responsibilities of the Parties for the agreed Project Activities; b. Schedules for specific Project Activities; c. Budgets and sources of financing of each Project Activity; d. Any other things deemed necessary for the efficient management of the Project Activities. (3) The fi rst project will be commenced in the area of CBM Resources Evaluation in Indonesia and will be carried out by ARDEMR, in which a detailed description of the scope will be determined by the Parties in the Cooperation Arrangement.
ARTICLE IV EXECUTING AGENCIES
The official agencies responsible for the implementation and to develop the potential areas of cooperation identified under this MoU are; 1.
For ARDEMR
: Research and Development Centre for Oil and Gas Technology "LEMIGAS".
2. For KOGAS
: Research Institute of KOGAS . ARTICLE V EXPENSES
Each Party shall, unless agreed otherwise by the Parties in writing, bear its own costs, risks , liabilities and expenses incurred in connection with its performance under this MoU , including team discussions and feasibility studies. The detail conditions and cooperation method of the Project shall be specified in the Cooperation Arrangement. ARTICLE VI CONFIDENTIALITY
(1) Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied by the other Party during the period of the implementation of this MoU (the "Confidential
Information") ; (2) Confidential Information shall not include any information that: (a) is already in the public domain or becomes available to the public other than through a breach by receiving Party of this MoU ; (b) is required to be disclosed under applicable law, stock exchange regulations or by a governmental authorities (provided that the receiving Party shall make reasonable efforts to give prompt written notice to the disclosing Party upon such disclosure);
(c) is acquired independently from a third party that represents that it has the right to disseminate such information at the time it is acquired by the receiving Party or its affiliates ; or (d) is developed by the receiving Party or its affiliate independently of the Confidential Information received from the disclosing Party. (3) If either Party wishes to disclose any confidential information resulted from the cooperation activities under this MoU to any th ird party, the disclosing Party must obtain prior
writte~
consent from the other Party before any
disclosu re can be made; (4) The Parties ag ree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties ; (5) This Article shall not prejudice the preva iling laws and regulations govern ing the Parties . ARTICLE VII LIMITATION OF PERSONNEL'S ACTIVITIES
Any nationals C?f a Party en_gaged in activities under th is MoU in the territory of the oth er Party shall respect and not interfere with the political independence, sovereignty, and territorial integrity of the latter, and avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this MoU. ARTICLE VIII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(1) The protection of intellectual property rights shall be enforced in accordance with the laws and regulations of the Parties' respective countries. (2) In cases where a specific project may result in intellectual property, the Parties will set up appropriate provision in the specific Cooperation Agreement concluded between the Parties under this MoU in relation to that project.
ARTICLE IX ASSIGNMENT
Neither this MoU , nor any undertakings of the Parties , may be assigned , pledged , or transferred to any 'C hird party without the prior written consent of the other Party. ARTICLE X SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any differences resulting from or anything unspecified in this MoU shall be resolved amicably through consultation and negotiation between the Parties , based on mutual benefit, equa tity, cooperation and mutual trust. ARTICLE XI AMENDMENT
(1) This MoU supersedes all previous representations , understandings or agreements , oral or written , between both Parties with respect to the subject matter hereof. (2) . The provisions in this MoU may be amended at any time with the mutual written agreement of the Parties. Such amendments shall form an integral part of this MoU . ARTICLE XII ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION
(1) This MoU shall enter into force on the date of its signing by both Parties . (2) Unless otherwise decided by both Parties , this MoU shall be valid for three (3) years and may be extended by mutual written consent of the Parties. (3) Either Party may terminate the project and/or this MoU with thirty (30) days written notice to the other Party. (4) Unless agreed otherwise in writing by both Parties , termination of the MoU shall not affect the validity of duration any activities as agreed upon the
Cooperation Arrangement.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned have signed this MoU . DONE
in Seoul on May 161h , 2016 in two original copies in Indonesian and
English languages. In case of divergence of interpretation of this MoU , the English text shall prevail.
FOR THE AGENCY OF
FOR KOREA GAS CORPORATION
RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR ENERGY AND MINERAL RESOURCES
F.X. SUTIJASTOTO HEAD
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
