MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAMPAR PROPINSI RIAU

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAMPAR PROPINSI RIAU

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ini dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut Pemerintah Indonesia) dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya disebut Pemerintah Singapura).

MENIMBANG bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura pada tanggal 28 Juni 1991 telah membuat Persetujuan tentang Pengembangan Sumber-sumber Air Di Propinsi Riau Dan Pemasokan Air Dari Indonesia Ke Singapura (selanjutnya disebut Persetujuan 1991).

MENIMBANG bahwa Pasal 2 dari Persetujuan 1991 tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia setuju untuk menjual air baku kepada Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya sebanyak-banyaknya 1000 juta galon per hari, dari sumbersumber air di Indonesia sesuai dengan syarat-syarat khusus pada setiap sumber air yang diatur dalam Lampiran.

MENIMBANG PULA bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah sepakat tentang semua persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam rangka pengembangan sumber-sumber air di daerah aliran sungai Kampar di Propinsi Riau dan pemasokan air baku ke Singapura sebagaimana diatur dalam Lampiran Memorandum Kesepakatan ini.

1

DENGAN INI TELAH DISEPAKATI antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura bahwa Lampiran dari Memorandum Saling Pengertian ini akan merupakan Lampiran 2 dari Persetujuan 1991 dan akan berlaku sejak ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian ini.

Memorandum Saling Pengertian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat mengenai penafsiran antara kedua naskah tersebut, maka naskah dalam bahasa Inggris yang akan diberlakukan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Dibuat di Singapura pada tanggal 29 Januari 1993

UNTUK PEMERINTAH

UNTUK PEMERINTAH .

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIKSINGAPURA

0

Signed •••

191.. •

Signed

• • • • ....JI. . . . . . .

RADIUS PRAWIRO

LEE HSIEN LOONG

MENTERI KOORDINATOR BIDANG

WAKIL PERDANA MENTERI

EKONOMI,KEUANGAN,INDUSTRI DANPENGAWASANPEMBANGUNAN

2

LAMPIRANII

-

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI DARRAH ALIRAN SUNGAI KAMPAR DI PROPINSI RIAU DAN PEMASOKAN AIR BAKU KE SINGAPURA

1

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Persetujuan 1991, dan sesuai dengan hasil-hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam paragrap 2 di bawah ini, Pemerintah Indonesia menyetujui akan memasok air baku kepada Pemerintah Singapura sebanyak-banyaknya 2. 730.000 meter kubik per hari (600 ju ta gallon per hari) dari Daerah Aliran Sungai Kampar di propinsi Riau (sebagaimana dinyatakan dalam warna hijau pada Lampiran A). Apabila ditentukan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan studi kelayakan tersebut , bahwa jumlah maksimum air baku yang ditentukan untuk dipasok ke Pemerintah Singapura dari Sungai Kampar tidak sesuai dengan Rencana Pengembangan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, Lampiran ini hanya berlaku atas dasar jumlah air baku yang disepakati bersama untuk dipasok dari Daerah Aliran Sungai Kampar.

2

Jumlah dan lokasi air baku yang akan diambil dari daerah-daerah yang ditentukan pada Daerah Aliran Sungai Kampar akan ditentukan berdasarkan suatu studi kelayakan bersama (termasuk studi mengenai dampak lingkungan). Stu di kelayakan tersebut akan dilaksanakan atas dasar kerangka acuan yang disetujui bersama oleh kedua Pemerintah dan dengan demikian akan mempertimbangkan rencana pengembangan Sungai Kampar untuk penggunaan saat ini maupun yang akan datang. Hasil-hasil studi kelayakan akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan bahan yang akan disampaikan kepada Komite Bersama IndonesiaSingapura dalam rangka pengembangan Riau untuk keputusan tentang program

1

c

yang sesuai dalam pelaksanaan dan pembagian biaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Persetujuan 1991, antara Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya dan Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya, pembagian biaya yang disepakati tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Persetujuan 1991, Pemerintah Indonesia akan menyediakan lahan yang diperlukan di Daerah Aliran Sungai Kampar sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh kedua Pemerintah untuk digunakan sebagai waduk sesuai kebutuhan dan lahan-lahan lainnya yang diperlukan di Propinsi Riau untuk membangun bangunan-bangunan permanen seperti bendungan-bendungan, tanggul, waduk, bangunan pengambilan air, rumah pompa/booster, pipa saluran dan bangunan lepas pantai dan bangunan di laut lainnya.

4

Sebuah perusahaan patungan atau lebih (selanjutnya disebut JVC) akan dibentuk untuk tujuan pengembangan sumber-sumber air sebagaimana telah diuraikan pada · paragrap 3 di atas dan untuk pemasokan air baku kepada Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya. JVC, dengan memperhatikan undang-undang di Indonesia mempunyai hak untuk menggunakan lahan sebagaimana disebut pada paragrap 3 di atas dan untuk membangun semua bendungan, waduk, bangunan pengambilan air, pipa saluran dan bangunan-bangunan yang berada di darat lainnya, fasilitas-fasilitas lepas pantai dan fasilitas-fasilitas di laut yang diperlukan dalam pembangunan yang dilakukan secara bertahap sampai mencapai jumlah yang ditentukan dalam paragrap 1 di atas dari daerah aliran sungai tersebut di atas. JVC akan menyerahkan rencana-rencana bangunan yang diperlukan kepada Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah Indonesia. JVC akan menanggung seluruh biaya dan pengeluaran untuk pengembangan yang ditetapkan dalam paragrap 3 di atas dan akan memberikan kompensasi kepada badan-badan swasta dan perorangan atas setiap

2

lahan yang digunakan untuk keperluan ini termasuk biaya relokasi kepada badan swasta dan perorangan. Jumlah kompensasi dan biaya relokasi tersebut akan ditetapkan berdasarkan jumlah maksimum yang ditetapkan oleh kedua Pemerintah.

5

Sesuai dengan persetujuan Pemerintah Indonesia, JVC dapat membangun fasilitas tambahan untuk mengambil air baku di samping jumlah yang ditetapkan dalam paragrap 1 di atas untuk dijual kepada pihak-pihak lainnya, terutama di pulaupulau sepanjang jalur pipa saluran.

c

6

Sistem pipa saluran dari Riau Daratan ke Singapura untuk memasok air baku ke Singapura oleh JVC akan dilaksanakan dan dikerjakan oleh Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya. Pemilikan dari sistem pipa saluran ini ada pada wakil yang ditunjuk oleh Pemerintah Singapura. Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya, dapat berperan serta dalam pemilikan sistem pipa saluran ini, apabila demikian dikehendaki. Pemerintah Indonesia setuju untuk memberikan hak kepada Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya untuk memasuki jalur untuk sistem pipa saluran yang berada di lahan dan dasar laut sepanjang jalur sistem pipa saluran yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Indonesia.

7

Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya mempunyai hak untuk membeli air baku secara bertahap sebanyak yang telah ditetapkan dalam paragrap 1 di atas untuk dipasok ke Singapura, sesuai dengan pengembangan dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan permanen sebagaimana ditetapkan dalam paragrap 3 di atas.

3

8

Walaupun ada ketentuan-ketentuan yang mengatur hal tersebut, dalam hal ada keadaan yang tidak diperkirakan yang secara nyata membatasi jumlah air yang tersedia di Sungai Kampar, seluruh alokasi air tersebut akan disesuaikan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar akan air bagi penduduk di sekitar Daerah Aliran Sungai Kampar.

9

Dengan memperhatikan Pasal 10 dari Persetuj uan 1991, retribusi yang harus dibayar oleh JVC kepada Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya untuk air baku yang dialirkan dari sumber-sumber air yang dikembangkan akan ditetapkan dalam izin yang diberikan kepada JVC.

10

Dengan memperhatikan Pasal 11 dari Persetujuan 1991, tarip air baku yang harus dibayar oleh Pemerintah · Singapura atau wakil yang ditunjuknya kepada JVC dan tarip air baku yang akan dibayar oleh pihak-pihak lain yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia akan ditetapkan dalam persetujuan terpisah mengenai pemasokan air baku, yang mengikat masing-masing pihak.

11

JVC akan diberi hak untuk menggali, dan mempergunakan batu belah, pasir, tanah dan bahan galian alam lainnya dari daerah aliran sungai Kampar untuk pelaksanaan pembangunan bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ini. JVC akan membayar kepada Pemerintah Daerah retribusi dan pembayaran-pembayaran resmi lainnya atas pemanfaatan bahan-bahan galian lainnya selain dari tanah yang diambil dari daerah proyek .

12

JVC akan diberi kemudahan untuk melewati tanah negara untuk tujuan paragrap 3, 4, dan 11 di atas, dan un tuk pelaksanaan dan pemeliharaan yang efektif pekerjaan-pekerjaan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan wajar oleh Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya.

4

13

Pemerintah Indonesia setuju untuk mengusahakan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing beserta perubahannya, jangka waktu berlakunya semua perizinan perusahaan patungan yang bersangkutan, yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk keperluan memenuhi kewajiban-kewajiban seperti ditetapkan di dalam Lampiran, untuk diperpanjang atau diperbaharui seperlunya sesuai dengan jangka waktu Persetujuan yang tercantum dalam Pasal 16 Persetujuan 1991. Masing-masing perizinan akan mempunyai jangka waktu yang merupakan satu kesatuan, termasuk setiap perpanjangan yang dapat diberlakukan, sesuai dengan jangka waktu Persetujuan berdasarkan Pasal 16 tersebut dan dalam pasal-pasal selanjutnya, Pemerintah Indonesia menyetujui, bila dimohon, untuk JVC memperpanjang perizinan yang lain tersebut atau memberikan perizinan yang baru sehingga berlakunya satu kesatuan perizinan yang sesuai, akan diberlakukan untuk jangka waktu tersebut.

5

NORTH SUMATRA

@

JOHOR

sc.c.E 1 • 2 500 000

~ LEGEllO PRO\lt
ROM> I

A

:;=-; -_;:::::: -:: -::: sw;.. -- -- - - - _:----::: -:::- -::: -::: :::-:::- :::=-

JN.481-

- · - CATCBENT BOUt-l>IRY RIVER

/

- - -

ANNEX 2 - ENCLOSURE 'A'

Jtl·

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE

FOR THE DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES IN THE SUNGAI KAMPAR BASIN IN THE RIAU PROVINCE

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES IN THE SUNGAI KAMPAR BASIN IN THE RIAU PROVINCE

This Memorandum of Understanding is made between the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Government of Indonesia) and the Government of the Republic of Singapore (hereinafter referred to as the Government of Singapore).

WHEREAS the Government of Indonesia and the Government of Singapore have on the 28th day of June 1991 entered into an Agreement for the Development of Water Resources in Riau Province and the Supply of Water from Indonesia to Singapore (hereinafter referred to as the 1991 Agreement).

WHEREAS Article 2 of the said 1991 Agreement provides that the Government of Indonesia agrees to sell to the Government of Singapore or its appointed Agent up to 1,000 million gallons per day of raw water from sources in Indonesia in accordance with the provisions specific to each source as set out in the Annexures.

AND WHEREAS the Government of Indonesia and the Government of Singapore have agreed on the terms and conditions for the development of water resources in the Sungai Kampar Basin in the Riau Province and the supply of raw water to Singapore therefrom as set out in the Annex to this Memorandum of Understanding.

1

NOW IT IS HEREBY AGREED between the Government of Indonesia and the Government of Singapore that the Annex to

this

Memorandum

of Understanding shall constitute Annex 2 of the 1991 Agreement and shall take effect from the date of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding is signed in both the English language and Bahasa Indonesia. In case of any difference of opinion on the interpretation of the two official texts, the English text shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE at Singapore on the 29th day of January 1993.

FOR THE GOVERNMENT OF

FOR THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF INDONESIA

THE REPUBLIC OF SINGAPORE

Signed

Signed

•... . . . . . . \-

........... . LEE HSIEN LOONG

RADIUS PRAWIRO

COORDINATING MINISTER

DEPUTY PRIME MINISTER

FOR ECONOMY, FINANCE, INDUSTRY AND DEVEWPMENT SUPERVISION

2

ANNEX2

1

TERMS AND CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES IN THE SUNGAI KAMPAR BASIN IN THE RIAU PROVINCE AND THE SUPPLY OF RAW WATER TO SINGAPORE

1

For the purpose of Article 2 of the Agreement and subject to the results of the

feasibility study referred to in paragraph 2 below, the Government of Indonesia hereby agrees that up to 2, 730,000 cubic metres per day (600 million gallons per day) of raw water from the Sungai Kampar Basin in the Riau Province (as shown in green in Enclosure 'A' attached) may be abstracted for supply to the Republic of Singapore. In the event it is determined by the Government of Indonesia on the basis of such feasibility study that the maximum quantum of raw water described above for sale to the Republic of Singapore from the Sungai Kampar Basin is not consistent with then current development plans of the Republic of Indonesia, this Annexure shall only be applicable to the quantum of raw water to be mutually agreed for abstraction from the Sungai Kampar Basin.

2

Specific quantum and location of raw water abstraction from designated areas

within the Sungai Kampar Basin shall be determined by a joint feasibility study (including an environmental impact study). The study shall be based on terms of reference mutually agreed by both Governments and shall take

into consideration then

current development plans for the Sungai Kampar Basin and both existing and future conjunctive uses where applicable. Results of the study shall be used as the basis for a submission to be made to the Joint Indonesia-Singapore Committee on the development of Riau for decision on suitable programmes for implementation and cost apportionment, having due regard to Article 3 of the Agreement, between the Government of Indonesia or its appointed agent and the Government of Singapore or its appointed agent, such mutually agreed cost apportionment to be evidenced in accordance with Indonesian laws.

ANNEX 2

2

3

For the purpose of Article 3 of the Agreement, the Government of Indonesia

shall set aside such lands in the Sungai Kampar Basin as mutually agreed by both Governments for use as reservoirs where necessary and such other lands in the Province of Riau as are required for the construction of the permanent works such as dams, weirs, off-line storages, intakes, pumping/booster stations, pipelines and other offshore and marine works.

4

One or more Joint Venture Companies (hereinafter referred to as the JVC) shall

be incorporated for the purposes of developing the water resources in the lands specified in paragraph 3 above and for supplying the raw water to the Government of Singapore or its appointed Agent. The JVC shall, subject to observance of the laws of Indonesia, have the right to use the lands mentioned in paragraph 3 above and to build all dams, reservoirs, weirs, off-line storages, intakes, pipelines and such other landbased, off-shore and marine facilities as are necessary to obtain in stages through phased development up to the quantity specified in paragraph 1 above from the aforesaid lands. The JVC shall submit to the Government of Indonesia or its appointed Agent all plans, designs and schedules related to the development of such lands for the approval of the Government of Indonesia. The JVC shall bear all costs and expenses for the development contemplated in paragraph 3 above and shall compensate private entities and individuals for any land used in connection with the foregoing, including relocation costs to such private entities and individuals. The total amount of such compensation and relocation costs shall be subject to a maximum amount to be determined by both Governments.

5

Subject to the approval of the Government of Indonesia, the JVC may develop

additional raw water abstraction facilities to abstract raw water in addition to the quantity specified in paragraph 1 above for sale to other approved entities, in particular, the islands along the pipeline route.

ANNEX2

3

6

The pipeline system from the Riau Mainland to Singapore for the supply of raw

water to Singapore by the JVC shall be developed and be constructed by the Government of Singapore or its appointed Agent. The ownership of this pipeline system shall be vested in an appointed Agent of the Government of Singapore. The Government of Indonesia or its appointed Agent may, if it so wishes, participate in the ownership of the pipeline system. The Government of Indonesia agrees to grant to the Government of Singapore or its appointed Agent the right of access for the pipeline system through lands and seabeds throughout the route of the pipeline system, which route shall be subject to the prior approval of the Government of Indonesia.

7

The Government of Singapore or its appointed Agent shall have the right to

purchase in phases up to the quantity of raw water specified in paragraph 1 above for supply to Singapore, consistent with the development and construction of the permanent works as contemplated in paragraph 3 above.

8.

Notwithstanding the foregoing provisions, in the event of unforeseen

circumstances significantly restricting the availability of raw water in Sungai Kampar, all water allocations pursuant to this Annexure will be adjusted to take into consideration the basic water demands of the local population of the Sungai Kampar Basin Unit.

9

Subject to Article 10 of the Agreement, the rate to be paid by the JVC to the

Government of Indonesia or its appointed Agent for the raw water drawn off from the developed sources shall be specified in the licence to be granted to the JVC.

10

Subject to Article 11 of the Agreement, the price of raw water to be paid by the

Government of Singapore or its appointed Agent to the JVC and the price of raw water to be paid by the respective entities approved by the Government of Indonesia shall be specified in the respective separate raw water supply agreements to be entered into by the respective parties.

ANNEX2

4

11

The JVC shall be granted the right and license to quarry and use aggregate,

sand, earth and other natural materials from the Sungai Kampar Basin for the construction of the works referred to in this Annexure. The JVC shall pay to the local Government the requisite levies and other official payments for all such materials, other than earth excavated from within the project area.

12

The JVC shall be granted unrestricted access through State Lands for the purpose

of paragraphs 3, 4 and 11 above, and for the effective operation and maintenance of the said works, subject to such conditions as may be reasonably imposed by the Government of Indonesia or its appointed Agent.

13

The Government of Indonesia agrees to cause, in accordance with the provisions

of the Foreign Investment Law No 1 of 1967 as amended, the respective periods of validity of all Joint Venture Licences, which are granted by the Government of Indonesia for the purposes of fulfilling the obligations under this Annexure, to be extended or renewed as necessary so as to correspond with the period of the Agreement under Article 16 thereof. All other licences to be granted by the Government of Indonesia or its appointed Agent to the JVC for the purposes of fulfilling the obligations of this Annexure shall each be for an aggregate period (including any applicable extensions) which corresponds with the period of the Agreement under said Article 16 and in furtherance thereof, the Government of Indonesia agrees to obtain, if so requested, for the JVC extensions of such other licences or grant of new licences so that the validity of the relevant licence in aggregate shall be for such period.

NORTH SUMATRA

@

JOHOR

SCll.£ 1 I 2 500 0CJ0

~ LEGEND PROVINCl>L BOl.OOIRY

- - - - - - - - - - - - --

CATatENT BOUMl.tRY

- _: - - - - - - - - - SW';!!' - - - - - - - - - - _:'

RIVER ROM>

I

~

/

JAMBI- -


~,

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAMPAR PROPINSI RIAU

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAMPAR PROPINSI RIAU

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ini dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut Pemerintah Indonesia) dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya disebut Pemerintah Singapura).

MENIMBANG bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura pada tanggal 28 Juni 1991 telah membuat Persetujuan tentang Pengembangan Sumber-sumber Air Di Propinsi Riau Dan Pemasokan Air Dari Indonesia Ke Singapura (selanjutnya disebut Persetujuan 1991).

MENIMBANG bahwa Pasal 2 dari Persetujuan 1991 tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia setuju untuk menjual air baku kepada Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya sebanyak-banyaknya 1000 juta galon per hari, dari sumbersumber air di Indonesia sesuai dengan syarat-syarat khusus pada setiap sumber air yang diatur dalam Lampiran.

MENIMBANG PULA bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah sepakat tentang semua persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam rangka pengembangan sumber-sumber air di daerah aliran sungai Kampar di Propinsi Riau dan pemasokan air baku ke Singapura sebagaimana diatur dalam Lampiran Memorandum Kesepakatan ini.

1

0

DENGAN INI TELAH DISEPAKATI antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura bahwa Lampiran dari Memorandum Saling Pengertian ini akan merupakan Lampiran 2 dari Persetujuan 1991 dan akan berlaku sejak ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian ini.

Memorandum Saling Pengertian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat mengenai penafsiran antara kedua naskah tersebut, maka naskah dalam bahasa Inggris yang akan diberlakukan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.


UNTUK PEMERINTAH

UNTUK PEMERINTAH .

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIKSINGAPURA

Signed

Signed

RADIUS PRAWIRO

LEE HSIEN LOONG

MENTERI KOORDINATOR BIDANG


EKONOMI,KEUANGAN,INDUSTRI DANPENGAWASANPEMBANGUNAN

2

LAMPIRANII

-

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI DARRAH ALIRAN SUNGAI KAMPAR DI PROPINSI RIAU DAN PEMASOKAN AIR BAKU KE SINGAPURA

1

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Persetujuan 1991, dan sesuai dengan hasil-hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam paragrap 2 di bawah ini, Pemerintah Indonesia menyetujui akan memasok air baku kepada Pemerintah Singapura sebanyak-banyaknya 2. 730.000 meter kubik per hari (600 ju ta gallon per hari) dari Daerah Aliran Sungai Kampar di propinsi Riau (sebagaimana dinyatakan dalam warna hijau pada Lampiran A). Apabila ditentukan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan studi kelayakan tersebut , bahwa jumlah maksimum air baku yang ditentukan untuk dipasok ke Pemerintah Singapura dari Sungai Kampar tidak sesuai dengan Rencana Pengembangan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, Lampiran ini hanya berlaku atas dasar jumlah air baku yang disepakati bersama untuk dipasok dari Daerah Aliran Sungai Kampar.

2

Jumlah dan lokasi air baku yang akan diambil dari daerah-daerah yang ditentukan pada Daerah Aliran Sungai Kampar akan ditentukan berdasarkan suatu studi kelayakan bersama (termasuk studi mengenai dampak lingkungan). Stu di kelayakan tersebut akan dilaksanakan atas dasar kerangka acuan yang disetujui bersama oleh kedua Pemerintah dan dengan demikian akan mempertimbangkan rencana pengembangan Sungai Kampar untuk penggunaan saat ini maupun yang akan datang. Hasil-hasil studi kelayakan akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan bahan yang akan disampaikan kepada Komite Bersama IndonesiaSingapura dalam rangka pengembangan Riau untuk keputusan tentang program

1

c

yang sesuai dalam pelaksanaan dan pembagian biaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Persetujuan 1991, antara Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya dan Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya, pembagian biaya yang disepakati tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3


4

Sebuah perusahaan patungan atau lebih (selanjutnya disebut JVC) akan dibentuk untuk tujuan pengembangan sumber-sumber air sebagaimana telah diuraikan pada · paragrap 3 di atas dan untuk pemasokan air baku kepada Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya. JVC, dengan memperhatikan undang-undang di Indonesia mempunyai hak untuk menggunakan lahan sebagaimana disebut pada paragrap 3 di atas dan untuk membangun semua bendungan, waduk, bangunan pengambilan air, pipa saluran dan bangunan-bangunan yang berada di darat lainnya, fasilitas-fasilitas lepas pantai dan fasilitas-fasilitas di laut yang diperlukan dalam pembangunan yang dilakukan secara bertahap sampai mencapai jumlah yang ditentukan dalam paragrap 1 di atas dari daerah aliran sungai tersebut di atas. JVC akan menyerahkan rencana-rencana bangunan yang diperlukan kepada Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah Indonesia. JVC akan menanggung seluruh biaya dan pengeluaran untuk pengembangan yang ditetapkan dalam paragrap 3 di atas dan akan memberikan kompensasi kepada badan-badan swasta dan perorangan atas setiap

2

lahan yang digunakan untuk keperluan ini termasuk biaya relokasi kepada badan swasta dan perorangan. Jumlah kompensasi dan biaya relokasi tersebut akan ditetapkan berdasarkan jumlah maksimum yang ditetapkan oleh kedua Pemerintah.

5

Sesuai dengan persetujuan Pemerintah Indonesia, JVC dapat membangun fasilitas tambahan untuk mengambil air baku di samping jumlah yang ditetapkan dalam paragrap 1 di atas untuk dijual kepada pihak-pihak lainnya, terutama di pulaupulau sepanjang jalur pipa saluran.

c

6

Sistem pipa saluran dari Riau Daratan ke Singapura untuk memasok air baku ke Singapura oleh JVC akan dilaksanakan dan dikerjakan oleh Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya. Pemilikan dari sistem pipa saluran ini ada pada wakil yang ditunjuk oleh Pemerintah Singapura. Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya, dapat berperan serta dalam pemilikan sistem pipa saluran ini, apabila demikian dikehendaki. Pemerintah Indonesia setuju untuk memberikan hak kepada Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya untuk memasuki jalur untuk sistem pipa saluran yang berada di lahan dan dasar laut sepanjang jalur sistem pipa saluran yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Indonesia.

7


3

8


9

Dengan memperhatikan Pasal 10 dari Persetuj uan 1991, retribusi yang harus dibayar oleh JVC kepada Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya untuk air baku yang dialirkan dari sumber-sumber air yang dikembangkan akan ditetapkan dalam izin yang diberikan kepada JVC.

10

Dengan memperhatikan Pasal 11 dari Persetujuan 1991, tarip air baku yang harus dibayar oleh Pemerintah · Singapura atau wakil yang ditunjuknya kepada JVC dan tarip air baku yang akan dibayar oleh pihak-pihak lain yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia akan ditetapkan dalam persetujuan terpisah mengenai pemasokan air baku, yang mengikat masing-masing pihak.

11

JVC akan diberi hak untuk menggali, dan mempergunakan batu belah, pasir, tanah dan bahan galian alam lainnya dari daerah aliran sungai Kampar untuk pelaksanaan pembangunan bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ini. JVC akan membayar kepada Pemerintah Daerah retribusi dan pembayaran-pembayaran resmi lainnya atas pemanfaatan bahan-bahan galian lainnya selain dari tanah yang diambil dari daerah proyek .

12

JVC akan diberi kemudahan untuk melewati tanah negara untuk tujuan paragrap 3, 4, dan 11 di atas, dan un tuk pelaksanaan dan pemeliharaan yang efektif pekerjaan-pekerjaan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan wajar oleh Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya.

4

13

Pemerintah Indonesia setuju untuk mengusahakan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing beserta perubahannya, jangka waktu berlakunya semua perizinan perusahaan patungan yang bersangkutan, yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk keperluan memenuhi kewajiban-kewajiban seperti ditetapkan di dalam Lampiran, untuk diperpanjang atau diperbaharui seperlunya sesuai dengan jangka waktu Persetujuan yang tercantum dalam Pasal 16 Persetujuan 1991. Masing-masing perizinan akan mempunyai jangka waktu yang merupakan satu kesatuan, termasuk setiap perpanjangan yang dapat diberlakukan, sesuai dengan jangka waktu Persetujuan berdasarkan Pasal 16 tersebut dan dalam pasal-pasal selanjutnya, Pemerintah Indonesia menyetujui, bila dimohon, untuk JVC memperpanjang perizinan yang lain tersebut atau memberikan perizinan yang baru sehingga berlakunya satu kesatuan perizinan yang sesuai, akan diberlakukan untuk jangka waktu tersebut.

5

NORTH SUMATRA

@

JOHOR

sc.c.E 1 • 2 500 000

~ LEGEllO PRO\lt
ROM> I

A

:;=-; -_;:::::: -:: -::: sw;.. -- -- - - - _:----::: -:::- -::: -::: :::-:::- :::=-

JN.481-

- · - CATCBENT BOUt-l>IRY RIVER

/

- - -


Jtl·

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE

FOR THE DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES IN THE SUNGAI KAMPAR BASIN IN THE RIAU PROVINCE

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES JN THE SUNGAI KAMPAR BASIN JN THE RIAU PROVINCE

This Memorandum of Understanding is made between the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Government of Indonesia) and the Government of the Republic of Singapore (hereinafter referred to as the Government of Singapore).

WHEREAS the Government oflndonesia and the Government of Singapore have on the 28th day of June 1991 entered into an Agreement for the Development of Water Resources in Riau Province and the Supply of Water from Indonesia to Singapore (hereinafter referred to as the 1991 Agreement).

WHEREAS Article 2 of the said 1991 Agreement provides that the Government of Indonesia agrees to sell to the Government of Singapore or its appointed Agent up to 1,000 million gallons per day of raw water from sources in Indonesia in accordance with the provisions specific to each source as set out in the Annexures.

AND WHEREAS the Government of Indonesia and the Government of Singapore have agreed on the terms and conditions for the development of water resources in the Sungai Kampar Basin in the Riau Province and the supply of raw water to Singapore therefrom as set out in the Annex to this Memorandum of Understanding.

2

NOW IT IS HEREBY AGREED between the Government of Indonesia and the Government of Singapore that the Annex to this Memorandum of Understanding shall constitute Annex 2 of the 1991 Agreement and shall take effect from the date of this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding is signed in both the English language and Bahasa Indonesia. In case of any difference of opinion on the interpretation of the two official texts, the English text shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE at Singapore on the 29th day of January 1993.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Signed

Signed

·····························y ············ LEE HSIEN LOONG

RADIUS PRA WIRO

DEPUTY PRIME MINISTER

COORDINATING MINISTER FOR ECONOMY, FINANCE, INDUSTRY AND DEVELOPMENT SUPERVISION

ANNEX 2 1

TERMS AND CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES IN THE SUNGAI KAMPAR BASIN IN THE RIAU PROVINCE AND THE SUPPLY OF RAW WATER TO SINGAPORE

1

For the purpose of Article 2 of the Agreement and subject to the results of the

feasibility study referred to in paragraph 2 below, the Government of Indonesia hereby agrees that up to 2,730,000 cubic metres per day (600 million gallons per day) of raw water from the Sungai Kampar Basin in the Riau Province (as shown in green in Enclosure 'A' attached) may be abstracted for supply to the Republic of Singapore.

In the event it is

determined by the Government of Indonesia on the basis of such feasibility study that the maximum quantum of raw water described above for sale to the Republic of Singapore from the Sungai Kampar Basin is not consistent with then current development plans of the Republic of Indonesia, this Annexure shall only be applicable to the quantum of raw water to be mutually agreed for abstraction from the Sungai Kampar Basin.

2

Specific quantum and location of raw water abstraction from designated areas

within the Sungai Kampar Basin shall be determined by a joint feasibility study (including an environmental impact study). The study shall be based on terms of reference mutually agreed by both Governments and shall take into consideration then current development plans for the Sungai Kampar Basin and both existing and future conjunctive uses where applicable. Results of the study shall be used as the basis for a submission to be made to the Joint Indonesia-Singapore Committee on the development of Riau for decision on suitable programmes for implementation and cost apportionment, having due regard to Article 3 of the Agreement, between the Government of Indonesia or its appointed agent and the Government of Singapore or its appointed agent, such mutually agreed cost apportionment to be evidenced in accordance with Indonesian laws.

ANNEX 2

2

3

For the purpose of Article 3 of the Agreement, the Government of Indonesia

shall set aside such lands in the Sungai

Kampar Basin as mutually agreed by both

Governments for use as reservoirs where necessary and such other lands in the Province of Riau as are required for the construction of the permanent works such as dams, weirs, off-line storages, intakes, pumping/booster stations, pipelines and other offshore and marine works.

4

One or more Joint Venture Companies (hereinafter referred to as the JVC)

shall be incorporated for the purposes of developing the water resources in the lands specified in paragraph 3 above and for supplying the raw water to the Government of Singapore or its appointed Agent. The JVC shall, subject to observance of the laws of Indonesia, have the right to use the lands mentioned in paragraph 3 above and to build all dams, reservoirs, weirs, off-line storages, intakes, pipelines and such other land-based, off-shore and marine facilities as are necessary to obtain in stages through phased development up to the quantity specified in paragraph 1 above from the aforesaid lands.

The JVC shall submit to the

Government of Indonesia or its appointed Agent all plans, designs and schedules related to the development of such lands for the approval of the Government of Indonesia. The JVC shall bear all costs and expenses for the development contemplated in paragraph 3 above and shall compensate private entities and individuals for any land used in connection with the foregoing, including relocation costs to such private entities and individuals.

The total

amount of such compensation and relocation costs shall be subject to a maximum amount to

be determined by both Governments.

5

Subject to the approval of the Government of Indonesia, the JVC may develop

additional raw water abstraction facilities to abstract raw water in addition to the quantity specified in paragraph 1 above for sale to other approved entities, in particular, the islands along the pipeline route.

ANNEX 2

3

6

The pipeline system from the Riau Mainland to Singapore for the supply of

raw water to Singapore by the JVC shall be developed and be constructed by the Government of Singapore or its appointed Agent. The ownership of this pipeline system shall be vested in an appointed Agent of the Government of Singapore. The Government of Indonesia or its appointed Agent may, if it so wishes, participate in the ownership of the pipeline system. The Government of Indonesia agrees to grant to the Government

of Singapore or its

appointed Agent the right of access for the pipeline system through lands and seabeds throughout the route of the pipeline system, which route shall be subject to the prior approval of the Government of Indonesia.

7

The Government of Singapore or its appointed Agent shall have the right to

purchase in phases up to the quantity of raw water specified in paragraph 1 above for supply to Singapore, consistent with the development and construction of the permanent works as contemplated in paragraph 3 above.

8

Notwithstanding the foregoing provisions, m the event of unforeseen

circumstances significantly restricting the availability of raw water in Sungai Kampar, all water allocations pursuant to this Annexure will be adjusted to take into consideration the basic water demands of the local population of the Sungai Kampar Basin Unit.

9

Subject to Article 10 of the Agreement, the rate to be paid by the JVC to the

Government of Indonesia or its appointed Agent for the raw water drawn off from the developed sources shall be specified in the licence to be granted to the JVC.

ANNEX 2 4

10

Subject to Article 11 of the Agreement, the price of raw water to be paid by

the Government of Singapore or its appointed Agent to the JVC and the price of raw water to be paid by the respective entities approved by the Government of Indonesia shall be specified in the respective separate raw water supply agreements to be entered into by the respective parties.

11

The JVC shall be granted the right and license to quarry and use aggregate,

sand, earth and other natural materials from the Sungai Kampar Basin for the construction of the works referred to in this Annexure. The JVC shall pay to the local Government the requisite levies and other official payments for all such materials, other than earth excavated from within the project area.

12

The JVC shall be granted unrestricted access through State Lands for the

purpose of paragraphs 3, 4 and 11 above, and for the effective operation and maintenance of the said works, subject to such conditions as may be reasonably imposed by the Government of Indonesia or its appointed Agent.

13

The Government of Indonesia agrees to cause, in accordance with the

provisions of the Foreign Investment Law No 1 of 1967 as amended, the respective periods of validity of all Joint Venture Licences, which are granted by the Government of Indonesia for the purposes of fulfilling the obligations under this Annexure, to be extended or renewed

as necessary so as to correspond with the period of the Agreement under Article 16 thereof. All other licences to be granted by the Government of Indonesia or its appointed Agent to the JVC for the purposes of fulfilling the obligations of this Annexure shall each be for an aggregate period (including any applicable extensions) which corresponds with the period of the Agreement under said Article 16 and in furtherance thereof, the Government oflndonesia agrees to obtain, if so requested, for the JVC extensions of such other licences or grant of new licences so that the validity of the relevant licence in aggregate shall be for such period.

l

NORTH SUMATRA

JOHOR

@ SCA.E I • 2 500 000

~ LEGEM> PROvtNff

-·-

CATatlENT BOLNlARY RIVER

ROID I


----------------------~~ /

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLJK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAMPAR PROPINSI RIAU

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ini dibuat antara Pemerintah

Republik Indonesia (selanjutnya disebut Pemerintah Indonesia) dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya disebut Pemerintah Singapura). MENIMBANG bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura pada

tanggal 28 Juni 1991 telah membuat Persetujuan tentang Pengembangan Sumber-sumber Air Di Propinsi Riau Dan Pemasokan Air Dari Indonesia Ke Singapura (selanjutnya disebut Persetuj uan 1991). MENIMBANG bahwa Pasal 2 dari Persetuj uan 1991 tersebut menyatakan

bahwa Pemerintah Indonesia setuju untuk menjual air baku kepada Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya sebanyak-banyaknya 1.000 juta galon per hari, dari sumbersumber air di Indonesia sesuai dengan syarat-syarat khusus pada setiap sumber air yang diatur dalam Lampi ran. MENIMBANG PULA bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura

telah sepakat tentang semua persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam rangka pengembangan sumber-sumber air di daerah aliran sungai Kampar di Propinsi Riau dan pemasokan air baku ke Singapura sebagaimana diatur dalam Lampiran Memorandum Kesepakatan ini.

DENGAN INI TELAH DISEPAKATI antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura bahwa Lampiran dari Memorandum Saling Pengertian ini akan merupakan Lampiran 2 dari Persetujuan 1991 dan akan berlaku sejak '

ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian ini.

Memorandum Saling Pengertian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam ha! terdapat perbedaan pendapat mengenai penafsiran antara kedua naskah tersebut, maka naskah dalam bahasa Inggris yang akan diberlakukan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini , dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.


UNTUK PEMERINTAH

UNTUK PEMERINTAH

REPUBLIK SINGAPURA

REPUBLIK INDONESIA

Signed

Signed • • • • U)• • • • • • • • • • •

LEE HSIEN WONG


RADIUS PRAWIRO

MENTER! KOORDINATOR BIDANG EKONOMI,KEUANGAN,INDUSTRI DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

LAMPIRAN II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER AIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI KAMPAR DI PROPINSI RIAU DAN PEMASOKAN AIR BAKU KE SINGAPURA

1

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Persetujuan 1991, dan sesuai dengan hasil-hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam paragrap 2 di bawah ini, Pemerintah Indonesia menyetujui akan memasok air baku kepada Pemerintah Singapura sebanyak-banyaknya 2.730.000 meter kubik per hari (600 juta gallon per hari) dari Daerah Aliran Sungai Kampar di propinsi Riau (sebagaimana dinyatakan dalam warna hijau pada Lampiran A).

Apabila ditentukan oleh Pemerintah Indonesia

berdasarkan studi kelayakan tersebut, bahwa jumlah maksimum air baku yang ditentukan untuk dipasok ke Pemerintah Singapura dari Sungai Kampar tidak sesuai dengan Rencana Pengembangan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, Lampiran ini hanya berlaku atas dasar jumlah air baku yang disepakati bersama untuk dipasok dari Daerah Ali ran Sungai Karnpar.

2

Jumlah dan lokasi air baku yang akan diambil dari daerah-daerah yang ditentukan pada Daerah Aliran Sungai Kampar akan ditentukan berdasarkan suatu studi kelayakan bersama (termasuk studi mengenai dampak lingkungan). Studi kelayakan tersebut akan dilaksanakan atas dasar kerangka acuan yang disetujui bersama oleh kedua Pemerintah dan dengan demikian akan mempertimbangkan rencana pengembangan Sungai Kampar untuk penggunaan saat ini maupun yang akan datang. Hasil-hasil studi kelayakan akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan bahan yang akan

1

disampaikan

kepada

Komite

Bersama

Indonesia-Singapura

dalam

rangka

pengembangan Riau untuk keputusan tentang program yang sesuai dalam pelaksanaan dan pembagian biaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Persetujuan 1991, antara Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya dan Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya, pembagian biaya yang disepakati tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3


4

Sebuah perusahaan patungan atau lebih (selanjutnya disebut JVC) akan dibentuk untuk tujuan pengembangan sumber-sumber air sebagaimana telah diuraikan pada paragrap 3 di atas dan untuk pemasokan air baku kepada Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya. JVC, dengan memperhatikan undang-undang di Indonesia mempunyai hak untuk menggunakan lahan sebagaimana disebut pada paragrap 3 di atas dan untuk membangun semua bendungan, waduk, bangunan pengambilan air, pipa saluran dan bangunan-bangunan yang berada di darat lainnya, fasilitas-fasilitas lepas pantai dan fasilitas-fasilitas di laut yang diperlukan dalam pembangunan yang dilakukan secara bertahap sampai mencapai jumlah yang ditentukan dalam paragrap 1 di atas dari daerah aliran sungai tersebut di atas.

JVC akan menyerahkan rencana-rencana

bangunan yang diperlukan kepada Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah Indonesia. JVC akan menanggung seluruh biaya dan pengeluaran untuk pengembangan yang ditetapkan dalam paragrap 3

2

di atas dan akan memberikan kompensasi kepada badan-badan swasta dan perorangan atas setiap lahan yang digunakan untuk keperluan ini termasuk biaya relokasi kepada badan swasta dan perorangan. Jumlah kompensasi dan biaya relokasi tersebut akan ditetapkan berdasarkan jumlah maksimum yang ditetapkan oleh kedua Pemerintah.

5

Sesuai dengan persetujuan Pemerintah Indonesia, JVC dapat membangun fasilitas tambahan untuk mengambil air baku di samping jumlah yang ditetapkan dalam paragrap 1 di atas untuk dijual kepada pihak-pihak lainnya, terutama di pulau-pulau sepanjang jalur pipa saluran.

6

Sistem pipa saluran dari Riau Daratan ke Singapura untuk memasok air baku ke Singapura oleh JVC akan dilaksanakan dan dikerjakan oleh Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya. Pemilikan dari sistem pipa saluran ini ada pada wakil yang ditunjuk oleh Pemerintah Singapura.

Pemerintah Indonesia atau wakil yang

ditunjuknya, dapat berperan serta dalam pemilikan sistem pipa saluran ini, apabila demikian dikehendaki. Pemerintah Indonesia setuju untuk memberikan hak kepada Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya untuk memasukijalur untuk sistem pipa saluran yang berada di lahan dan dasar laut sepanjang jalur sistem pipa saluran yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Indonesia.

7


3

8


9

Dengan memperhatikan Pasal 10 dari Persetujuan 1991, retribusi yang hams dibayar oleh JVC kepada Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya untuk air baku yang dialirkan dari sumber-sumber air yang dikembangkan akan ditetapkan dalam izin yang diberikan kepada JVC.

10

Dengan memperhatikan Pasal 11 dari Persetujuan 1991, tarip air baku yang hams dibayar oleh Pemerintah Singapura atau wakil yang ditunjuknya kepada JVC dan tarip air baku yang akan dibayar oleh pihak-pihak lain yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia akan ditetapkan dalam persetujuan terpisah mengenai pemasokan air baku, yang mengikat masing-masing pihak.

11

JVC akan diberi hak untuk menggali, dan mempergunakan batu belah, pasir, tanah dan bahan galian alam lainnya dari daerah aliran sungai Kampar untuk pelaksanaan pembangunan bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ini. JVC akan membayar kepada Pemerintah Daerah retribusi dan pembayaran-pembayaran resmi lainnya atas pemanfaatan bahan-bahan galian lainnya selain dari tanah yang diambil dari daerah proyek.

12

JVC akan diberi kemudahan untuk melewati tanah negara untuk tujuan paragrap 3, 4 dan 11 di atas, dan untuk pelaksanaan dan pemeliharaan yang efektif pekerjaanpekerjaan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan wajar oleh Pemerintah Indonesia atau wakil yang ditunjuknya.

4

13

Pemerintah Indonesia setuju untuk mengusahakan, sesuai dengan ketentuan Undangundang Republik Indonesia No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing beserta perubahannya, jangka waktu berlakunya semua perizinan perusahaan patungan yang bersangkutan, yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk keperluan memenuhi kewajiban-kewajiban seperti ditetapkan di dalam Lampiran, untuk diperpanjang atau diperbaharui seperlunya sesuai dengan jangka waktu Persetujuan yang tercantum dalam Pasal 16 Persetujuan 1991. Masing-masing perizinan akan mempunyai jangka waktu yang merupakan satu kesatuan,

termasuk setiap

perpanjangan yang dapat diberlakukan, sesuai dengan jangka waktu Persetujuan berdasarkan Pasal 16 tersebut dan dalam pasal-pasal selanjutnya, Pemerintah Indonesia menyetujui, bila dimohon, untuk JVC memperpanjang perizinan yang lain tersebut atau memberikan perizinan yang baru sehingga berlakunya satu kesatuan perizinan yang sesuai, akan diberlakukan untuk jangka waktu tersebut.

5

1 1

1 1 11 1 I 1 1 I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I 11 I I I I 11 I I I I I I I I I I I II I I I I I 11 I I I I I I I I I II I I I II I I 1,1 I I I I I 1J: I 11 I I I I I 11 I

a: 0 :c

...,

0

w :::> en 0_J

a:

(.)

z

w

I I I I I I I I I I I I I I 11 I

C\,I

x w z z <

~ ~ I-

V>

:c < a: a: !< 0 :::E z :::>

I-

V>

~

~~

Io~~ ~ "" II I IE

~

o

II I

0

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

Recommend Documents