MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN SAVE THE CHILDREN, UNITED KINGDOM TENTANG KERJASAMA PROGRAM KEMANUSIAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selanjutnya disebut sebagai "Kementerian", dan Save the Children United Kingdom, selanjutnya akan disebut sebagai "SC UK", keduanya selanjutnya akan disebut "Para Pihak"; Mengingat perlunya peningkatan bantuan kemanusiaan dan dukungan khususnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di daerah-daerah tertinggal dan rawan bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh bencana alam maupun manusia; Menghendaki untuk memperpanjang kerjasama yang telah dijalin secara intensif antara Para Pihak melalui Memorandum of Understanding yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2005; dan Sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
TELAH MENYETUJUI HAL-HAL BERIKUT: Pasal 1 Tujuan
Tujuan kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga di daerah-daerah tertinggal dan rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam dan manusia di wilayah Indonesia.
Pasal 2 Lingkup Kerjasama dan Wilayah Kerja
I. Lingkup kerjasama meliputi: a. Peningkatan kualitas pendidikan anak; b. Perlindungan anak; c. Program tanggap darurat; d. Program pendidikan kesehatan dan peningkatan gizi anak.
Halaman I dari 4
2. Pelaksanaan dari semua proyek dan/atau kegiatan di bawah memorandum saling pemgertian ini akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Tahunan yang akan dibuat dan disetujui oleh Para Pihak. 3. Wilayah kerja dalam perjanjian ini meliputi: Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. 4. Setiap perubahan lingkup kerjasama dan wilayah kerja harus disepakati dan disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.
Pasal 3 Tanggung Jawab Kementerian Kementerian, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertanggung jawab: I. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait memfasilitasi pengurusan visa, ijin tinggal terbatas, ijin masuk kembali, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang dibutuhkan bagi
pegawai ekspatriat SC UK; 2. Memfasilitasi pembebasan pajak dan bea masuk atas barang-barang impor untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Indonesia; 3. Berperan aktif dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan serta memantau dan mengevaluasi program kerjasama.
Pasal 4 Tanggung Jawab SC UK di Indonesia SC UK di Indonesia bertanggungjawab: 1. Bekerjasama dan berkonsultasi dengan Kementerian dan dinas terkait di pemerintah daerah untuk melaksanakan proyek dan/atau kegiatan sebagaimana disepakati dalam Rencana Kerja Tahunan. 2. Membantu menyediakan sumber daya untuk pelaksanaan proyek dan/atau kegiatan seperti disepakati dalam Rencana Kerja Tahunan dengan: a. Menyediakan bantuan dana yang dibutuhkan untuk peralatan dan material yang sebanyak mungkin diproduksi di Indonesia. b. Menyediakan dan mendanai staf ahli untuk pelaksanaan proyek dan/atau kegiatan dan memastikan pengalihan ilmu dan pengetahuan mereka. c. Mengadakan pelatihan dan bantuan teknis untuk membangun kapasitas masyarakat untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar akan proteksi, partisipasi, pembangunan, dan pertahanan hidup.
Halaman 2 dari 4
3. Bekerjasama dalam memantau pelaksanaan proyek dan/atau dengan pemerintahan daerah. 4. Mengkonsultasikan kepada Kementerian mengenai rencana-rencana pelaksanaan dan pembangunan program baru. 5. Mengkoordinasikan setiap pelaksanaan program di daerah kepada instansi terkait di daerah.
Pasal 5 Pembatasan Aktivitas dan Personil SC UK di Indonesia menjamin bahwa semua kegiatan dan personil dalam kerjasama ini akan: 1. Menghormati dan mematuhi Undang-Undang serta peraturan dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia; 2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan mendukung gerakan separatis manapun;
3. Tidak akan terlibat dalam semua kegiatan intelijen; 4. Tidak akan mengadakan kegiatan diluar peraturan di Indonesia yang telah disepakati oleh Para Pihak; 5. Menghormati adat, tradisi, budaya dan agama masyarakat setempat; 6. Tidak akan mengadakan kegiatan propaganda keagamaan apapun; 7. Tidak mengumpulkan dana dari perseorangan maupun organ1sas1 lainnya di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya;
Pasal 6 Laporan dan Evaluasi 1. SC UK di Indonesia menyampaikan laporan enam bulanan, tahunan dan sewaktuwaktu apabila diperlukan kepada Kementerian dengan memberikan lampiranlampiran kepada pihak-pihak terkait mengenai kemajuan pelaksanaan program. 2. Para Pihak akan mengadakan pemantauan dan evaluasi setiap tahun untuk memastikan program-program dalam Memorandum Saling Pengertian ini berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan di Indonesia. Biaya pemantauan dan evaluasi ditanggung oleh SC UK.
Pasal 7 Pengaturan Paska Program/Proyek Kerjasama Pada saat berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini para pihak akan:
1. Mengevaluasi dan mempertimbangkan kesinambungan program dan kegiatan yang telah dilakukan.
Halaman 3 dari 4
2. Mengevaluasi dan mempertimbangkan pemakaian dan pemeliharaan barang-barang milik SC UK di Indonesia. Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan
Jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak.
Pasal 9 Amandemen, Jangka Waktu dan Pengakhiran Kerjasama
1. Setiap Amandemen dari Memorandum Saling Pengertian ini hanya bisa dibuat setelah ber-konsultasi dengan dan mendapatkan persetujuan tertulis yang saling menguntungkan dari Para Pihak. 2. Perjanjian ini akan berlaku efektif sejak tanggal penanda-tanganan dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. 3. Memorandum saling perngertian ini dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya. 4. Pemutusan Memorandum saling perngertian tidak akan mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang disepakati dalam Memorandum Saling Pengertian ini. Sebagai bukti, pejabat yang ditunjuk oleh para pihak telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. Dibuat di Jakarta pada 11 April 2008, dalam dua rangkap asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, keduanya mempunyai nilai keabsahan yang sama.
AtasNama
KEMENTERIAN ~RDINATOR BIDANG KESEJAYITEIU\AN RAKYAT REPTLJBLIK IINDONESIA
SAVE THE CHILDREN UK di In~nesia
Signed
Signed
Dra. Siti Rahayu Hid~ati, M.Si Staf Ahli Hubungan.t,uar Negeri dan Kelembagaan
Stephen Morrow Country Director
Halaman 4 dari 4
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE COORDINATING MINISTRY OF PEOPLE'S WELFARE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND SAVE THE CHILDREN, UNITED KINGDOM CONCERNING COOPERATION IN THE HUMANITARIAN AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM
The Coordinating Ministry of People's Welfare, hereinafter referred to as "the Ministry", and Save the Children United Kingdom, hereinafter referred to as "SC UK", hereinafter collectively referred to as "the Parties"; Considering the need of humanitarian aid and support for children who live in remote areas and areas vulnerable to man-made and natural disasters; Desiring to extend the existing intensive cooperation between 1the Parties under the Memorandum of Understanding signed on March 31, 2005; and Pursuant to the prevailing laws and regulations of the Government of the Republic of Indonesia;
HAVE REACHED AN UNDERSTANDING AS FOLLOWS: Article 1 Objective
The objective of this Memorandum of Understanding is to respond the needs of children and families in remote areas and areas vulnerable to man-made and natural disasters.
Article 2 Scope of Cooperation and Working Areas
I. The Scope of Cooperation of this Memorandum of Understanding includes: a. Quality Improvement of children's education; b. Child protection; c. Emergency programmes; d. Health education and nutrition improvement programmes. 2. The implementation of all projects and/or activities under 1this Memorandum of Understanding shall be described in an Annual Operational Plan which shall be developed and agreed by the Parties.
Page I of 4
3. The working areas in this Memorandum of Understanding covering Java, Sulawesi, Papua, North Maluku, Maluku and East Nusa Tenggara. 4. Any changes in the Scope of Cooperation and Working areas shall require written approval from both Parties. Article 3 Obligations of the Ministry
The Ministry, in accordance with prevailing Laws and Regulations, shall: I. Facilitate the arrangement of all necessary visas, Limited Stay Permits, Multiple Exit and Re-entry Permits, Expatriate Placement Plan (RPTKA) and Official Working Permit (IMTA) in cooperation with relevant government departments for approved expatriate staff and experts to enter and leave whenever necessary; 2. Facilitate tax exemption, and duty exemption for imported goods, to carry out activities under this Memorandum of Understanding in accordance with prevailing Laws and Regulations of the Government of Indonesia; 3. Actively participate in developing the Annual Operational Plan as well as monitoring and evaluating the cooperation programme.
Article 4 Obligations of SC UK in Indonesia
SC UK in Indonesia shall: 1. Cooperate and consult with the Ministry and relevant agencies in Local Government to implement projects and/or activities as agreed in the Annual Operational Plan. 2. Contribute resources for the implementation of projects and/or activities as agreed in the Annual Operational Plan by: a. Providing financial assistance and necessary equipment and materials which, as much as possible, shall be manufactured in Indonesia; b. Providing and financing necessary experts for the implementation of projects and/or activities and ensuring the transfer of technology and knowledge; c. Providing training and technical assistance to develop the capacity of communities to ensure children have their basic rights to protection, participation, development, and survival. 3. Collaboratively monitor the implementation of projects and/or activities with local Government. 4. Consult the Ministry regarding the plans of implementation and expansion of any new programme.
Page 2 of 4
5. Coordinate programme implementation at the provincial level with local authorities.
Article 5 Limitation of Activities and Personnel
SC UK in Indonesia shall ensure that all activities and personnel within this agreement shall: 1. Respect and comply with the Laws and Regulations, and Policies of the Government
of the Republic of Indonesia; 2. Respect the sovereignty and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; 3. Refrain from involvement in any intelligence activities; 4. Refrain from conducting any activities that are not within the Regulations of Indonesia other than those provisions by the Parties; 5. Respect the customs, traditions, culture and religions of the local community; 6. Refrain from conducting any religious proselytising; 7. Refrain from raising any funds from private individuals or organizations m Indonesia to support its programmes and activities;
Article 6 Report and Evaluation
1.
SC UK in Indonesia shall submit reports half-yearly, annually and others if required to the ministry with copies to relevant parties to update the progress of programme implementation.
2. The Parties shall perform monitoring and evaluation annually to ensure that the programmes in this Memorandum of Understanding are carried out in accordance with Indonesian Laws and Regulations. SC UK shall be responsible for the monitoring and evaluation expenses.
Article 7 Arrangement of Post Cooperation Programme/Project
Upon termination of this Memorandum Understanding the parties shall: 1. Evaluate and consider the sustainability the project and/or activities.
Page 3 of 4
2. Evaluate and consider upon the utilisation and maintenance of SC UK's assets in Indonesia.
Article 8 Dispute Settlement Any dispute concerning the interpretation and implementation of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties.
Article 9 Amendment, Duration and Termination 1. Any amendment to this Memorandum of Understanding can only be made after consultation with and by written mutual consent of the two Parties. 2. This Memorandum of Understanding shall enter into force upon its signature by the Parties and shall remain valid for a period of 3 (three) years and shall be automatically renewed by consent of both Parties. 3. This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party by submitting written notice at least 6 (six) months in advance. 4. In case of the termination of this Memorandum of Understanding, a provision will be made to continue the ongoing projects and/or activities until their completion as agreed upon in the Annual Operational Plan. In witness thereof, Understanding.
the undersigned respectively sign the Memorandum of
Done at Jakarta 11th April, 2008, made m two originals m Bahasa Indonesia and English. All texts being equally authentic.
On Behalf THE COORDINATING MINISTRY OF PEOPLii'SlNELFARE OF THE REP¥JBLIC OF INDONESIA
SAVE THE CHILDREN UK IN INDONESIA
Signed
Signed
Dra. Siti RaHayu Hidayati, M.Si Official Expert of Institu~~:mal Cooperation and ForeigrYAffairs
Stephen Morrow Country Director
Page 4 of 4
