MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA DAN SCOPE GLOBAL Pty. Ltd. TENTANG Program Peogembaogao Desaio Perdesaao Mandiri dao Kapasitas Sumber Daya Maousia di Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pada hari ini Kamis, tanggaJ Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:
I.
Nama Jaba tan
: Lili Romli : Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementeriao Desa, Pembaogunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya dalam MSP ini disebut sebagai PIHAK KESATU. IL Nama Jabatan
: Kym Davis : Managing Director
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Scope Global Pty. Ltd., yang selanjutnya dalam MSP ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat dirinya dalam Memorandum Saling Pengertian, (selanjutnya disebut MSP) dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal tersebut di bawah ini;
Pasal 1
MAKSUD MSP ini merupakan kerangk.a kerjasama antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua untuk membantu program kerja Kementerian Desa, Daerab Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka pengembangan desain perdesaan mandiri dan kapasitas sumber daya manusia.
Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA (1) Pihak Kedua membantu Pihak Kesatu untuk mengembangkan desa mandiri di Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; (2) Pihak Kedua membantu Pihak Kesatu untuk mengembangkan desain Perdesaan Mandiri
untuk membantu mewujudkan desa sebagai basis utama swasembada pangan nasional; (3) Pihak Kedua membantu Pihak Kesatu untuk mengembangkan kapasitas Sumber Daya
Manusia di wilayah kerja Pihak Kesatu melalui program-program pelatihan di dalam dan luar negeri ; (4) Pihak Kedua menjembatanj kerjasama Pihak Kesatu dengan mjtra Pihak Kedua yang mendukung pelaksanaan program Pihak Kesatu, jika dianggap perlu.
Pasal 3 PELAKSANAAN DAN PENDANAAN (1) Kedua Pihak sepakat untuk melaksanakan ini melalui penjabaran program atau kegiatan yang akan ditentukan secara bersama-sama setelah ditandatanganinya MSP ini; (2) Pendanaan program atau kegiatan yang timbul dari pelaksanaan MSP ini akan diatur
melalui kesepakatan tertulis antara Pihak Kesatu clan Pihak Kedua sesuai dengan hukum dan aturan masing-masing Pihak.
Pasal 4 BAK KEKA YAAN INTELEKTUAL (I) Penggunaan hak kekayaan intelektual oleh masing-masing Pihak wajib patuh terhadap hukum nasional Republik Indonesia; (2) Penggunaan logo nama dan/atau lambang resmi dari salah satu dari kedua Pihak pada setiap publikasi, dokumen dan/atau lembaran apapun dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari salah satu Pihak; (3) Tanpa mengesampingkan ketentuan Paragraf I diatas, hak kekayaan intelektual
berkenaan dengan pengembangan teknologi, dan produk dan pengembangan jasa, dilaksanakan: a) Bersama oleh Para Pihak atau hasil riset yang diperoleh melalui kegiatan bersama, wajib dimiliki oleh Para Pibak sesuai dengan syarat yang disepakati bersama dalam suatu pengaturan tersendiri; dan b) Secara sendiri-sendiri dan secara terpisah atau hasil riset yang diperoJeh melalui usaha sendiri dan terpisah oleh salah satu Pihak, akan dimiliki oleh Pihak yang bersangkutan.
Pasal 5 KERAHASIAAN (I) Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya
yang digunakan untuk pelaksanaan MSP ini; (2) Dalam haJ pengakhiran MSP, ketentuan dari ayac ini wajib tetap berlaku meskipun terjadi
pengakhiran MSP. Pasal 6 PEMBATASAN PERSONIL Masing-masing pihak wajib memastikan bahwa personil yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan MSP ini harus menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan dan integritas territoriaJ dari negara tuan rurnah, memiliki kewajiban untuk tidak mencarnpuri urusan internal negara tuan rumah dan akan menghindari setiap kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari MSP ini.
Pasal 7 PENYELESAIAN PERBEDAAN Setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran, pelaksanaan dan/atau penerapan dari MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.
Pasal 8 PENUNDAAN (t) Pihak Kesatu memiliki hak atas dasar keamanan dan kepentingan nasional, ketertiban umum dan kesehatan masyarakat untuk menunda sementara, baik pada keseluruhan atau sebagian dari pelaksanaan MSP ini; (2) Penundaan berlaku efektif setelah pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua. Pasal 9 AMANDEMEN MsP ini dapat ditinjau kembaJi atau diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Setiap perubahan wajib berlaku pada tanggal yang ditetapkan bersama oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
Pasal 10 MULA! BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
(I) MsP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan; (2) MsP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu dua (2) tahun dan dapat diperbaharui untukjangka walctu dua (2) tahun melalui persetujuan tertulis dari Para Pihak: (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini setiap saat dengan pemberitahuan tertulis pada Pihak lainnya tiga (3) bulan sebelumnya; (4) Pengakhiran MSP ini tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka walctu dari program dan kegiatan yang sedang berjalan berdasarkan MSP ini.
Pasal 11
PENUTUP Demikian MSP ini dibuat dan ditandatangani di Adelaide pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal MSP ini. MSP ini dibuat rangkap dua dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sarna. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dari MSP ini, naskah dalam Bahasa Indonesia yang berlaku.
Untuk Kemeoteriao Desa Pembaogunan Daerah Tertinggal dao Transmigrasi
Untuk Scope Global Pty, Ltd.
Lili Romli
Kym Davis
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga
Managing Director
MEMO RANDUM OF UND ERSTANDING BE TWEE M IN IST RY OF VILLAGES, DEVELOPMENT OF DISA DVANT AGED AREAS AND TRANSMI GRATION O F REP UBLI C OF INDONESIA AND SCOPE GLOBAL Pty. L td. C O NCERNI NG The Development of Independent V illages Design a nd Capaci ty Build ing of H uman Resources in t he M inist ry of Villages, Developmen t of Disadvan taged Areas and T ran smigr a tion
On this day Thursday, October the P', in the year Two Thousand Fifteen, the undersigned:
I.
ame : Lili Romli Designation : Expert Advisor for the Minister of Inter-Agency Relations
thi case, acting for and on behalf of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration, hereinafter in this Memorandum of Understanding is referred to as the F IRST PARTY. [n
II. Name
: Kym Davis Position : Managing Director In this case, acting for and on behalf of Scope Global Pty. Ltd., hereinafter m this Memorandum of Understanding is referred to as the SECO ND P ARTY. Both sides agree, agree to bind themselves in the Memorandum of Understanding, (hereinafter referred as MOU) with the provisions and requirements as seated in the Articles mentioned below; Article 1 P URPO SE The MOU is a framework of cooperation between the First Party and Second Party to assist the work program of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration in order to develop the Independent Villages Design and Capacity building of Human Re ources Ar ticle 2
SCOPE OF COOPERATION l) 2) 3) 4)
The Second Party assists the First Party in develop ing independent village in Disadvantaged Areas and Transmigration; The Second Party assists the First Party in developing the design for independent villages to help realizing the villages as the main base of national food self-sufficiency; The Second Party assists the First Party in building the capacity of human resources in the the first Party's accreditation through training programs both in Indonesia and abroad; The Second Party assists the First Party in faci litating the cooperation of First Party with Second Party's partners that support the implementation of the First Party's program, if it is deemed necessary.
Article 3 IMPLEMENTATION AND FINANCI G I) Both Parties agree to implement this through the elaboration of a program or activity that will be determined jointly after the sign ing of this MOU; 2) Funding of programs or activities arisi ng from the implementation of this MOU will be governed by a written agreement between the First Party and Second Party in accordance with the laws and rules of Each Party. Article 4
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS I) The use of intellectual property rights by each Party shall in accordance with the national laws of the Republic oflndonesia; 2) The use of the logo name and/or official emblem of either Party on any publication, document and/or any kind of printed paper is prohibited unless previously obtained the prior written consent of one of The Parties; 3) Notwithstanding the provisions of sub-article I above, intellectual property rights relating to technology development, and product and services development, implemented: a) Jointly by The Parties or research results obtained through joint activities, shall be owned by The Parties in accordance with the terms mutually agreed in a separate regulation; and b) lndjvidually and separately or research results obtained through its own efforts and separated by either Party, will be owned by The Party concerned.
Article 5 CONl'IDENT IALITY I) Each Party shall maintain the confidentiality of documents, information and other data used for the implementation of this MOU; 2) l n the event of termination of the MOU, the provisions of this article shall remain in effect despite the termination of the MOU.
Article 6
LIMITATION OF PERSO NEL Each party shall ensure that personnel invol ved in activities related to the MOU should respect the political independence, sovereignty and territorial integrity of the host country, must not interfere in the internal affairs of the host country and s hall avoid any activity which is contrary to the purpose and objective of this MOU.
Article 7
SETTLEMENT OF DI FFER ENCES Any difference arising from the interpretation, implementation and/or application of t his MO U shall be settled amicably through consultation and negotiation between the Parties.
Article 8
SUSPENSION 1)
the First Party has the right to suspend temporarily, either in whole or in part of the implementation of this MOU for the reason of security and its national interests, public order and public health:, 2) The suspension will be effective upon written notification to the Second Party.
Article 9
AMENDMENTS The MO U can be reviewed or amended at any time by wrilten consent of the Parties, Any amendment shall take effect on the date agreed by the Parties and shall form an integral part of this MOU.
Article 10 ENTRY I N TO FORCE, D URATION A
D T E RMI NATION
l) MOU comes into fo rce on the date of signing: 2) T his MO U will remain valid for a period of two (2) years and can be renewed for a period of another two (2) years through a written consent of the Parties; 3) Either Party may terminate this MOU at any time by written notice to the other Party three (3) months in advance; 4) Termination of MOU does not affect the validity and period of the programs and ongoing activities based on this MO U.
A rticle 11
Fl NAL PROVISION The MOU is made and signed in Adelaide on the day. date, month, and year as stated at the beginning of this MOU.
The MOU is made duplicate in Bahasa lndonesia and English. All texts being equall.y authentic. In case there is a difference of interpretation of this MOU, the Bahasa fndonesia text prevails.
FOR MINISTRY OF VTLLAGES, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED AREAS AND TRA SMIGRATION OF REPUBLIC OF fNDONESJA
FOR SCOPE GLOBAL Pty, Ltd.
Lili Romli Expert Advisor for The Mfoister of Inter-Agency Relations
Kym Davis Managing Director
