MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBUK INDONESIA DENGAN KONINKLIJKE NEDERLANDSE CENTRALE VERENIGING TER BESTRIJDING VAN TUBERCULOSE FOUNDATION TENTANG BANTUAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN UNTUK PROGRAM NASIONAL PENGENDALIAN TUBERKULOSIS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "KEMENKES", dan Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging Ter Bestrijding Van Tuberculose, selanjutnya disebut "KNCV Tuberculosis Foundation", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak"; MENGINGAT bahwa KNCV Tuberculosis Foundation adafah lembaga internasional nonpemerintah yang bersifat non sektarian, non-politik dan nir-laba; MENGAKUI ke~asama para pihak yang bermanfaat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian tentang Bantuan Teknis dan bantuan Keuangan Untuk Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis yang ditandatangani di Jakarta tanggal 1 April 2010 yang telah berakhir; BERKEINGINAN untuk melanjutkan ke~asama antara Para Pihak dalam program Nasional Pengendalian Tuberkulosis; SESUAI dengan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia serta kebijakan-kebijakan serta prosedur Pemerintah Indonesia yang berlaku tentang ke~asama teknis luar negeri; TELAH MENCAPAI suatu pengertian sebagai berikut: PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk melanjutkan
ke~asama
Para Pihak dalam melaksanakan pencegahan dan pengobatan Tuberkulosis, terutama pengendalian penyakit dalam rencana kerja yang disepakati bersama, berdasarkan pada tujuan, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Nasional Pengendalian Tuberkulosis Indonesia
-
PASAL2 RUANG LINGKUP KERJASAMA Para Pihak sepakat untuk beke~asama dalam pelaksanaan program-program pada bidangbidang sebagai berikut: (1) Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes} yang memberikan pelayanan Tuberkulosis (TB) dalam menerapkan strategi Directly Observed Therapy Shortcourse (DOTS) dan Pencegahan Pengendalian lnfeksi (PPI) Tuberkulosis. (2) Penguatan sistem uji kualitas Laboratorium TB (3) Pengembangan dan Penguatan Managemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat (4) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam: a. Pengembangan Sistem lnformasi TB Terpadu berbasis web b. Pelaksanaan Riset Operasional TB
c. Manajemen Obat Anti TB PASAL3 LOKASI KEGIATAN 1. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program-program pada Pasal 2 di: (1) Sumatera Utara, (2) Sumatera Barat, (3) DKI Jakarta, (4) Jawa Barat, (5) Jawa Tengah, (6) Dl Yogyakarta, (7) Jawa Timur, (8) Sulawesi Selatan, (9) khusus Papua dan Papua Barat penekanan pada pengembangan Fasyankes yang memberikan pelayanan TB dalam menerapkan strategi DOTS dan Pencegahan Pengendalian lnfeksi (PPI) Tuberkulosis serta penguatan sistem uji kualitas Laboratorium TB. 2. Setiap perubahan lokasi kegiatan wajib disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak. PASAL 4 PIHAK PELAKSANA Untuk pelaksanaan MSP ini: (1). KEMENKES menunjuk Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Ungkungan (selanjutnya disebut "PP dan PL") (2). KNCV menunjuk KNCV Tuberculosis Foundation di Indonesia (selanjutnya disebut KNCV Indonesia).
PASAL5 ARAHANPROGRAM (1 ). KNCV Indonesia bers~ma PP dan PL akan menyusun arahan program yang memuat fokus
program, ruang lingkup program, pembiayaan program, Jokasi pelaksanaan
program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutup. Arahan Program merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini sebagai lampiran.
(2). Semua program yang akan dilaksanakan di bawah MSP ini wajib sejalan dengan strategi KEMENKES tentang pembangtman nasional dan daerah. (3). Rincian program wajib dirumuskan dalam Rencana lnduk Kegiatan. PASAL6 RENCANA KEGIATAN ( 1). KNCV wajib menyusun dan menyampaikan Rencana lnduk Kegiatan yang berisi keseluruhan program selama tiga tahun kepada KEMENKES untuk mendapat persetujuan. (2). Dengan difasilitasi KEMENKES, KNCV dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau maupun lembaga terkait lainnya untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan. (3).Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan wajib disetujui bersama oleh Para Pihak. PASAL 7
KEWAJIBAN 1. KEMENKES wajib: a. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dan KNCV dalam menyusun Rencana Kegiatan T ahunan apabila dibutuhkan. b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi pemerintah Indonesia terkait. c. Memfasilitasi KNCV dalam pengurusan visa, ijin
ke~a,
masuk ke Indonesia bagi maksimum 3 (tiga) tenaga
ijin tinggal, ijin keluar dan
ke~a
asing KNCV Indonesia.
Pemberian ijin tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. d. Memfasilitasi KNCV dalam mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang bertaku. e. Menggunakan
bantuan
sepenuhnya
untuk
tujuan
pelaksanaan
Program
Pengendalian Tuberkulosis f.
Melakukan registrasi penerimaan bantuan melalui Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, u.p. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Kementerian Keuangan
2. KNCV wajib: a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. b. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini. o. Menyediakan pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. d. Mengutamakan penggunaan produk-produk buatan lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program. e. Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka melaksanakan program
dan
meningkatkan
kapasitas
pelaksana
program
pengendalian
tuberkulosis. f.
Membatasi jumlah tenaga kerja asing dalam struktur manajemen, sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang.
g. MemiJiki kantor perwakilan di wilayah DKI Jakarta. h. Mewajibkan semua tenaga ke~a asing KNCV Indonesia mengikuti orientasi yang dilakukan oleh KEMENKES.
i.
Mewajibkan semua tenaga kerja asing KNCV memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing.
j.
Menjaga citra baik Indonesia di mata lntemasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi negatif yang merusak nama baik Indonesia
k. Berkoordinasi dengan KEMENKES at-as segala bentuk publikasi tentang Indonesia yang diprakarsai oleh KNCV Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri
L Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur keuangan KNCV Indonesia untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dladakan oleh KEMENKES bersama-sama dengan instansi terkait. m. Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KEMENKES dan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait lainnya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. n_ Menyampaikan laporan perkembangan tahunan kepada KEMENKES melalui PP dan PL dan laporan tambahan bila diperlukan. o. Mencantumkan logo KEMENKES pada setiap pengumuman program, laporan tahunan dan seluruh jenis publikasi lainnya.
PASALB BATASAN AKTIFITAS KNCV INDONESIA DAN STAFNYA (1). KNCV menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini wajib: a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
b. Sejalan dengan kepentingan naslonallndonesia. c. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun. d. Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat lokal. e. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/ klandestin apapun.
f. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun. g. Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau aliran kepercayaan yang
dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama. h. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya. i. Tidak menggunakan fasilitas Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain yang disetujui oleh MSP ini.
j. Tidak melakukan kegiatan lain selain yang disetujui oleA MSP ini (2). Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan izin personil dan aktivitas dimaksud serta tindakan-tindakan lain yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan perundangan Republik Indonesia serta kebijakan Pemerintah Indonesia yang berlaku. PASAL9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG (1 ). Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/dibeli oleh KNCV dalam rangka pelaksanaan program wajib hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program. (2). Perlengkapan yang diadakan/dlbeli dan ditempatkan oleh KNCV selamatnasa program merupakan milik Donor yang setelah berakhirnya masa pendanaan Donor tersebut terhadap KNCV, Donor bersama KNCV Indonesia dan KEMENKES akan meninjau ulang status dari perlengkapan tersebut. (3). Apabila .sebelum ·berakhirnya program te~adi perubahan pemanfaatan dan atau penghapusan atas perlengkapan dan material pendukung, maka hal tersebut wajib didiskusikan terlebih dahulu dengan KEMENKES.
(4). Setelah berakhimya program, penghapusan peralatan dan material yang bebas pajak harus didiskusikan dan disetujui bersama-sama oleh Para Pihak. (5). Serah terima peralatan dan material pendukung dimaksud dituangkan dalam dokumen Be rita Acara Serah T erima Barang.
PASAL1 0 SURAT MENYURAT Setiap pemberitahuan, laporan, permintaan, persetujuan dan komunikasi sehubungan dengan MSP ini harus dibuat secara tertulis, disampaikan secara langsung, dan dikirim melalui pas tercatat, email atau melalui faksimili ke masing-masing pihak di alamat berikut:
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Jalan Percetakan Negara No 29, Jakarta 10560, Indonesia. Tembusan: Pusat Kerjasama Luar Negeri Fax: (021) 521-4870 Email:
[email protected]
KNCV Tuberculosis Foundation -Indonesia Gedung Menara Bidakara 2, Lt.18 JL Jend. Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran- Jakarta Selatan, 12870 Fax: (021) 837-93353 E-mail:
[email protected] (Apabila terjadi perubahan domisili, KNCV Indonesia wajib memberitahukan kepada KEMENKES)
PASAL11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perselisihan atas perbedaan penafsiran dan/atau penerapan MSP ini wajib diselesaikan perselisihan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi.
PASAL12 PERU BAHAN (1 ). MSP ini dapat dirubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. (2). Perubahan dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh Para Pihak
PASAL 13 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN (1). MSP ini wajib mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan bertaku untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis antara Para Plhak. (2). MSP ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran. (3). Dalam hal MSP ini diakhiri, KNCV Indonesia harus menyelesaikan kegiatan yang sedang berlangsung di bawah MSP ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal pengakhiran, kecuali Para Pihak menentukan lain. SEBAGAI BUKTI, para penandatangan, telah menandatangani MSP ini. DIBUAT di Jakarta pada tanggal
S~-ftA bu.Lctn April ~ 0 l S
dalam rangkap dua, dalam
bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, dokumen dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
KE~ANKESEHATAN
·
~DONESIA )h
KNCV TUBERCULOSIS
F~JON
Signed
Signed
IProf. aialjiiifillilia Aditama. SpP (K).
Drs. Dina Boonstra
,..
MARS. DTCE
Direktur Jenderal Pengendalian
Kepala Dewan Dlrektur
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
KNCV Tuberculosis Foundation
ARAHAN PROGRAM (Tahun 2013·2016) TENTANG BANTUAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN UNTUK PROGRAM NASIONAL PENGENDAUAN TUBERKULOSIS
I. KEGIATAN Semua kegiatan akan dilaksanakan dalam 3 tahun ke depan: (selengkapnya lihat Matriks
Rencana lnduk Kegiatan) 1.
Nama Program: Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang memberikan pelayanan TB dalam menerapkan strategi DOTS dan Pencegahan Pengendalian lnfeksi (PPI) Tuberkulosis a. Tujuan I hasil yang ingin dicapai: 1) Meningkatnya permintaan dan penggunaan layanan TB yang berkualitas dan meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan TB 2) Meningkatnya kualitas pelayanan TB di fasilitas pelayanan kesehatan 3) Mengurangi keterlambatan pelayanan terhadap pasien 4) Meningkatnya komitmen terhadap pencegahan pengendalian infeksi TB di fasilitas pelayanan kesehatan 5) Meningkatnya pelaksanaan strategi pencegahan pengendalian infeksi TB b. Kegiatan utama: 1) Pengembangan strategi DOTSdi fasilitas pelayanan kesehatan. 2) a. Mendukung pembentukan dan pelaksanaan PPM {public private mix) di tingkat provinsidan kabupaten b. Advokasi dan mendampingi Kementerian Kesehatan dalam menetapkan kebijakan dan pedoman yang berkaitan denganTB pada semua fasilitas pelayanan kesehatan c. Mempertahankan dan memperluas pelaksanaan jejaring DOTS di Rumah Sakit (HDL) di provinsi yang didukung oleh TB CARE 3) Mendukung pembentukan dan pelaksanaan jejaring pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten 4) Mendukung NTP dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi pencegahan pengendalian infeksi TB di fasilitas pelayanan kesehatan 5) Mendukung Dinas Kesehatan Provinsi dalam melaksanakan on the job training untuk meningkatkan pelaksanaan pencegahan pengendalian infeksi TB di Puskesmas c. Jadwal (tanggal pelaksanaan): 1
Kegiatan 1: 2013-2016; Kegiatan 2: 2013-2016; Kegiatan 3: 2013-2014 Kegiatan 4: 2013-2014; Kegiatan 5: 2013-2016 d. Kelompok sasaran: Rumas Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten e. Lokasi: 1) Tingkat Pusat : Program TB Nasional 2) Tingkat Pusat : Program TB Nasional
Dinas Kesehatan Provinsi dan Mitra
ke~a
(Provinsi : Sumatera Utara,
Sumatera Barat, DKJ Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Tim~r. Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat) 3) Dinas Kesehatan Provinsi dan Mitra ke~a (Provinsi : Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat) 4)
NTP dan BUK (Bina Upaya Kesehatan)
5)
Dinas Kesehatan Provlnsi dan Mitra ke~a (Provinsi : Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat)
f.
Unit I Mitra Lokal: -
g. Deskripsi I Pelaksanaan llndikator Keberhasilan: a.
Jumlah total rumah sakit yang mengimplementasikan DOTS berkualitas: 225
b.
Jumlahfasilltas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar intemasional kontrol infeksi TB: 15
c.
Jumlah tim PPM kabupatenlkota yang terbentuk: 24
h. Anggaran: Selama 3 tahun sekitar (Tergantun~ perubahan Nilai Tukar) 1)
2.
$ 100,000; 2) $ 1,500,000; 3) $ 500,000; 4) $ 50,000; 5) $ 200,000
Nama Program: Penguatan sistem uji kuaUtas Laboratorium TB
a. Tujuan I hasil yang ingin dicapai: 1) Menjamin kapasitas, ketersediaan dan kualitas pengujian laboratorium untuk mendukung diagnosis dan pengawasan pengobatan pasienTB 2) Menjamin ketersediaan dan kualitas dari bantuan teknis dan pelayanan 3) Menjamin penggunaan teknik baru konfirrnasi kuman TB secara optimal dan mengintegrasikannya pada Rencana Strategi Nasional Laboratorium b. Kegiatan utama: 1) a. Mendukung penyediaan panel mikroskopi bakteri tahan asam pada laboratorium rujukan Provinsi b. Mendukung peningkatan sarana dan prasarana laboratorium
2
2) a. Menyediakan bantuan Teknis kepada NTP, BPPM, dan Laboratorium rujukan b. Menjaga, mengkalibrasi dan memperbaiki BSCs c. Mendukung tes panel EQA untuk kultur dan DST di Laboratorium rujukan yang ditunjuk d. Mendukung koordinasi kelompok ke~a teknis laboratorium 3) a. Mendukung penggunaan teknologi baru pada pemeriksaan TB (HAIN tes,
GenXpert) c. Jadwal: Kegiatan 1: 2013-2016; Kegiatan 2: 2013-2016; Kegiatan 3: 2013-2016 a. Kelompok sasaran:Laboratorium Provinsi, Laboratorium Rujukan b. Lokasi: 1) - Laboratorium rujukan nasional - Laboratorium Provinsi 2) - NTP - BPPM
- Laboratorium rujukan 3) - NTP - BPPM
- Laboratorium rujukan c. Unit /mitralokal:d. Deskripsi/Pelaksanaan /lndikator Keberhasilan: a)
Jumlah total laboratorium yang memenuhi standar untuk uji kultur dan uji sensitivitas obat: 8
b)
Jumlah totallaboratorium yang dapat melakukan pemeriksaan GeneXpert: 17
c)
Jumlah pemeriksaan GeneXpert yang dilakukan: 3500
e. Anggaran:Selama3 tahun sekitar(Tergantung perubahan Nilai Tukar) 1) $ 2,250,000; 2) $ 900,000; 3) $ 500,000
3.
Nama Proyek: Pengembangan dan Penguatan Managemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat a. Tujuan I hasil yang ingin dicapai: Meningkatkan keberhasilan pengobatan TB MDR b. Kegiatan utama: 1) a. Mendukung NTP dalam mengembangkan dan mengkaji ulang kebijakan dan regulasi pelaksanaanPMDT
3
b. Menyediakan bantuan teknik dalam mendukung NTP dan pusat pengobatan TBMDR c. Menyediakan bantuan psikososial dan pengobatan untuk pasien TB MDR d. Mendukung peningkatan pelayanan di fasilitas pusat pengobatan c. Jadwal: Kegiatan 1: 2013-2016 d. Kelompok sasaran: Rumah Sakit, Puskesmas
e. Lokasi: 10 Provinsi yang didukung oleh TB CARE ((Provinsi : Sumatera Utara, Sumatera Barat, OKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat)
f. Unit /mitralokal :g . Deskripsi/Pelaksanaan /lndikator Keberhasilan: a.
Jumlah keseluruhan fasilitas pelayanan satelit untuk PMDT: 200
b.
Jumlah pasien T8 kebal obat baru yang diobati: 1575
h. Anggaran:Selama3 tahun sekitar $2,000,000 (Tergantung perubahan Nilai Tukar)
4.
Nama Proyek: Peningkatan kapasitas SDM dalam: 1) Pengembangan Sistem lnfonnasi TB Terpadu berbasis web 2) Petaksanaan Riset Operasional TB 3) Manajemen Obat Anti TB a. Tujuan I hasil yang ingin dicapai: 1) Pengendalian TB menjadi prioritas dalam strategi kesehatan nasional dengan dukungan pendanaan dalam negeri dan didukung oleh keterlibatan mitra kerja 2) Komponen pengendalian TB (pengelolaan ketersediaan obat, laboratorium, dukungan
komunitas,
HRD
dan
M&E)
membentuk
kesatuan
~ecara
menyeluruh dalam rencana dan strategi nasional pelayan kesehatan 3) Penguatan TB Surveillance
4) Meningkatkan kapasitas NTP dalam menganalisis data yang berkualitas dalam program TB 5) Meningkatkan kapasitas NTP dalam melaksanakan penelitian operasional 6) Menjamin ketersediaan obat secara nasional b. Kegiatan utama: 1) a. Mendukung pelatihan ACSM di provinsi yang diduki.mg oleh TB CARE b. Memberikan dukungan serta bantuan kepada NTP dalam melakukan bimbingan ACSM di tingkat provinsi 2) Mendukung pelatihan ACDA (Advance Course for DOTS Acceleration) 3) a. Mendukung penerapan SITT
4
b. Membantu integrasi SITT ke SIKDA 4) a. Mendukung
peningkatan
kapasitas
Tim
Manajemen
Data
dalam
pengembangan SITT lebih lanjut b. Mendukung pelatihan manajemen data untuk WASOR TB di tingkat propinsi dan kabupaten
5) a. Mendukung TORG dalam pelaksanaan OR program TB b. Mendukung tim penelitian yang terpilih dalam melakukan penelitian operasional 6) a. Mendukung NTP dalam mengembangkan dan memperbarui buku pedoman, SOP dan Modul pelatihan pengelolaan obat TB b. Mendukung pelatihan logistik obat lini kedua c. Menyediakan Bantuan teknis untuk NTP dalam pengelolaan obat lini pertama dan lini kedua c. Jadwal: Kegiatan 1: 2013-2016; Kegiatan 2: 2013-2016; Kegiatan 3: 2013-2016 Kegiatan 4: 2013-2015; Kegiatan 5: 2013-2016; Kegiatan 6: 2013-2016 d. Kelompok sasaran:NTP, Dinas Kesehatan Provinsi e. Lokasi:
1) - NTP - Dinas Kesehatan Provinsi dan Mitra ke~a (Provinsi : Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat) Kegiatan 2), 3}, 4), 5), dan 6) : NTB a. Unit /mitralokal :b. Oeskripsi/Pelaksanaan /lndikator Kebemasilan: a.
Jumlah kabupatenlkota yang mengimplementasikan SITT: 150
b.
Jumlah penelitian operasional TB yang telah selesai: 8
c.
Jumlah kabupatenlkota yang mengalami kekosongan obat: 0
c. Anggaran:Selama3 tahun sekitar: 1) $ 450,000; 2) $100,000; 3) $ 600,000; 4) $150,000; 5) $ 750,000; 6) $150,000
5
II.PELAPORAN 1. KNCV Indonesia akan mempersiapkan laporan kemajuan tahunan yang akan disampaikan kepada PP dan PL tembusan Pusat Ke~asama Luar Negeri. lsi dari laporan ini akan meliputi: 1) Kegiatan dan pencapaian proyek dan program yang telah selesai dan sedang. berlangsung; 2) Melanjutkan dan evaluasi proyek dan program yang telah selesai dan sedang berlangsung; 3) Laporan keuangan , mengenai pengeluaran untuk program d~n proyek termasuk peralatan dan tenaga ahli; 4) Penilaian dan rekomendasi untuk tindak lanjut; 5) Peristiwa tak terduga dan kendala yang dihadapi; 2. Laporan kemajuan tahunan harus dilaporkan setidaknya sekali setiap tahun atau jika ada permintaan dari Kemenkes.
Ill. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1. Monjtoring dan evaluasi dilakukan oleh KNCV Indonesia bersama-sama dengan Kemenkes dan lembaga terkait lainnya, jika diperlukan setiap tahun,
secara
berkelanjutan sebagai bag ian dari kegiatan proyek tertentu; 2. KNCV Indonesia akan mengkoordinasikan dan memberlkan pengaturan untuk masingmasing perwakilan; 3. Hasil monitoring dan evaluasi harus disampaikan oleh KNCV Indonesia ke Kemenkes dan Lembaga Pemerintah terkait. 4. Sebelum Monitoring dan Evaluasi, sebuah Kerangka Acuan mengenai isi dari kunjungan, sumber daya manusia dan keuangan dalam melakukan kunjungan ini, akan dibahas dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
IV. KESIMPULAN
Arah Program ini memberikan gambaran singkat tentang strategi dan intervensi dari KNCV Indonesia di Indonesia sesuai dengan yang telah disepakati dalarn MSP. Oleh karena it~ menetapkan mekanisme intervensi dan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan pada tingkat yang berbeda. Dalam tahun-tahun mendatang kemitraan dengan LSM local dan jaringan masyarakat sipil akan didorong dan diperkuat. Kemajuan proyek akan dipantau dan dievaluasi oleh internal KNCV Indonesia, donor, dan oleh Kemkes, melalui penyampaian laporan tahunan oleh KNCV Indonesia dan kunjungan tahunan ke lapangan.
6
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND KONINKLIJKE NEDERLANDSE CENTRALE VERENIGING TER BESTRIJDING VAN TUBERCULOSE FOUNDATION ON DEVELOPMENT AND STRENGTHENING ASSISTANCE TO THE NATIONAL TUBERCULOSIS CONTROL PROGRAMME Ministry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as aMOH", and Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging Ter Bestrijding Van Tuberculose Foundation, hereinafter referred to as "KNCV Tuberculosis Foundation", hereinafter jointly referred to as "The Parties";
NOTING that KNCV Tuberculosis Foundation is an international non-governmental or.ganization (INGO) that is non-sectarian, non political and non-profit;
ACKNOWLEDGING the fruitful cooperation between the Parties which was formed based upon the Memorandum Of Understanding on Technical And Financial Assistance To The National Tuberculosis Control Program, signed in Jakarta on 1 April 2010 that has been expired;
DESIRING to continue the cooperation between the Parties in the National Tuberculosis Control programs;
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia and Indonesian Government policies and procedures concerning international technical cooperation;
HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION The objective of this Memorandum Of Understanding (MOU) is to continue co-operation between the Parties to implement the prevention and treatment of tuberculosis, particularly the control of disease in mutually agreed work plans, based on the objectives, strategies and policies as formulated in the National Strategic Plan Tuberculosis Control Program of Indonesia.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
The Parties agree to implement programs in the following areas: (1) Development of the health service facility that provide Tuberculose (TB) services in implementing the Directly Observed Therapy Short course (DOTS) strategy and Tuberculosis Infection Control (TBIC). (2) Strengthening the quality assurance system of TB Laboratory
(3) Development and Strengthening
·ot Integrated Management of Drug Resistant
Tuberculosis Control (4) Increasing the Human Resources capacity in: a. Development of Web-based TB Integrated information system b. Implementation of Operational Research TB c. TB Drug Management ARTICLE 3
LOCATION OF ACTIVITIES 1. The Parties agree to implement programs stated in Article 2 at: (1) North Sumatera, (2) West Sumatera, (3) DKI Jakarta, (4) West Java, (5) Central Java, (6) Dl Yogyakarta, (7) East Java, (8) South Sulawesi, (9) Special for Papua and West Papua emphasis on the Development of Health Service Facility providing TB services in implementing the DOTS strategy and Infection Control (IC) and the Strengthening Tuberculosis Laboratory quality assurance system. 2. Any change of location of activities shall be agreed in writing by the Parties ARTICLE4 EXECUTING AGENCY
For the implementation of this MOU: (1). MOH appoints Directorate General of Disease Control and Environmental Health (hereinafter referred to as "PP dan PL"). (2). KNCV Tuberculosis Foundation appoints KNCV Representative Office in Indonesia (hereinafter referred to as KNCV Indonesia). ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION
(1). KNCV Indonesia and PP dan PL shall prepare a Program Direction, containing program focus, program scope, program funding, the locations for program
implementation, mechanisms of implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication, as well as conclusion. The Program Direction shall constitute an integral part of this MOU as an annex. (2). All programs to be implemented under this MOU shall be in line with the national and regional development strategies of MOH. (3). The details of programs shall be formulated in the Master Plan.
ARTICLE 6 PLAN OF OPERATION
(1 ). KNCV shall prepare and submit a Master Plan containing overall three-year programs to MOH to get approval. (2). KNCV, facilitated by MOH, may consult with Local Government and/or other related agencies in preparing an Annual Action Plan containing the overall annual action plan of activities.
(3). The Master Plan and Annual Action Plan shall be agreed upon by the Parties.
ARTICLE 7 OBLIGATIONS
1. MOH shall: a. Facilitate the Local Government and KNCV in formulating the Annual Action Plan
when required. b. Monitor and to evaluate the implementation of the program activities described within this MOU in cooperation with related Indonesian government institutions. c. Facilitate KNCV Indonesia in arranging the visa, working permit, stay permit, entry and re-entry permit for maximum of 3 (three) KNCV Indonesia foreign staff. The issuance of permits shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. d. Facilitate l
Register the receipt of the financial assistant through the Center for International Cooperation, attention to the Directorate of Evaluation, Accounting and Settlement of the Ministry of Finance
2. KNCV shall: a.
Comply with all applicable laws and regulations in Indonesia.
b.
Implement all programs that have been mutually agreed under this MOU.
c.
Provide necessary funding, equipment and facilities for the implementation of all programs, and provide foreign experts only if Indonesian experts are not available, within the framework of transfer of knowtedge and technology to local staffs and communities in accordance with the prevailing laws and regulations of Republic of Indonesia.
d.
Prioritize the use of locally made and environmental friendly products for all equipment and materials used in the implementation of the program activities.
e.
Provide training and technical assistance in the implementations of the programs
which are focused on community and building the capacity of human resources as well as the welfare of the beneficiaries. f.
Limit the number of foreign staff in the management structure as many as 3 (three) persons.
g.
Have a representative office in Jakarta.
h.
Require all foreign human power resources of KNCV Indonesia to follow orientation held by the MOH.
i.
Require all foreign staff of KNCV to comply with immigration regulations relating to permits and foreigners monitoring procedure.
j.
Maintain Indonesia's good image in the International forum and refrain from publishing any negative information that may damage Indonesian reputation.
k.
Coordinate with the MOH regarding any national or international publication on Indonesia initiated by KNCV Indonesia.
I.
Be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according to KNCV Indonesia accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the project conducted by MOH together with related institutions.
m. Consult and coordinate with the MOH and Local Government as well as related institution to ensure a smooth program implementation. n.
Submit annual progress reports to MOH through PP dan PL and if deemed necesarry any additional reports.
o.
Appropriately place the MOH logo on every program board, annual report and all type of publication.
ARTICLE 8 LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF KNCV INDONESIA AND ITS PERSONNEL (1). KNCV assures that its activities and staff assigned in their official status under this MOU, shall: a. Observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia. b. Be in line with Indonesian national interest.
c. Respect the
integrity~
political freedom and sovereignty of the Unitary State of the
Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements. d. Respect the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the local community. e. Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities. f. Refrain from engaging in any political and commercial activities. g. Refrain from conducting any religious and or belief propagation that potentially sabotage the religious harmony stability condition in Indonesia.
h. Refrain from conducting funds raising activities from individuaJs or local organizations in Indonesia to support its programs and activities. i. Not using the facilities of Government Institutions and Local Government for activities other than approved under this MOU.
j. Refrain from doing activities other than approved under this MOU (2.). Any violation of the above provisions may result in the revocation of the permits of the concerned person and or activities and other measures required by the prevailing laws
and regulations of the Republic of Indonesia as well as Indonesian Government Policies.
ARTICLE 9 STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS SUPPORTER (1 ). Equipment and materials provided/purchased by the KNCV to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the
implementation of the program. (2). Equipment held/purchased and placed by KNCV during the program are owned by the Donor after the expiration of the funding for KNCV, Donor with KNCV Indonesia and Ministry of Health will review the status of the equipment. (3). If there is a change of purpose and or abolition of the equipment and materials before completion of the program, then it shall be discussed with and approved by MOH. (4). After the completion of the program, disposal of the tax exempted equipment and materials shall be discussed and agreed by The Parties. (5). The said handing over of the materials and equipment shall be documented in a Handover Minutes.
ARTICLE 10 CORESPONDENCE Any notice, report, request, approval, consent and other communication required or permitted under this MOU shall be made in writing, delivered in person, and sent by
registered mail, email, or by facsimile transmission to the Parties respectively at the following addresses: Ministry of Health of the Republic of Indonesia Directorate General of Disease Control and Environmental Health
Jalan Percetakan Negara No 29, Jakarta 10560, Indonesia Attention: Center for International Cooperation Fax no.: (021) 5214870
E-mail:
[email protected] KNCV Tuberculosis Foundation -Indonesia Gedung Manara Bidakara 2, Lt.18 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73 Pancoran- Jakarta Selatan, 12870 Fax: (021) 837-93353 E-mail:
[email protected] (Any change of address shall be informed to the MOH)
ARTICLE 11 SETTLEMENT OF DISPUTES Any dispute concerning the interpretation and/or application of this MOU shall be settled amicably through consultation or negotiation between The Parties. ARTICLE 12 AM ENDMENT (1). This MOU may be amended at any time by mutual written consent of The Parties. (2). Such amendment or revision shall come into force on the date as may be determined by the Parties. ARTICLE 13 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION (1 ). This MOU shall enter into force on the date of its signing, shall be effective for a period of three years, and may be extended by mutual written consent of the Parties . . (2). Either party may terminate this MOUat any time by sending a written notification to the other Party at least 6 (six) months prior to the intended date of termination. (3). In the event that this MOU is terminated, the KNCV Indonesia shall complete on-going activities under this MOU no later than 3 (three) months after the termination date, unless the Parties decide otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MOU.
MADE in duplicate at Jakarta on the O)\ day of
1Aprt
in the year 2.01~ in Indonesian
and English languages, both of the text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the Indonesian texts shall prevail.
M~ HEALTHOF OF INDONESIA ~
KNCV TUBERCULOSIS
...ri _
Signed
FOUNPATJON
..
Signed Drt. Dina Boons&a
Director General Disease Control and
Chair of the Board of Trustees
Environmental Health
KNCV Tuberculosis Foundation
PROGRAM DIRECTION (YEARS 2013-2016) ON ASSISTANCE FOR DELOPMENT AND STRENGTEHING NATIONAL TUBERCOLUSIS CONTROL PROGRAM
I.
ACTIVITIES All of the activities will be carried out in the next three years (detailed description can be seen in the Activity Master Plan Matrix).
1.
Name of Program: Development of Health Services Facilities (HSF) which provides Tuberculosis (TB) services through the Directly Observed Treatment, Short-course (DOTS) strategy and Prevention and Control of Infections (PCI) of Tuberculosis (TB).
a. Aims/Objectives to be achieved: 1) To increase the requests and use of quality Tuberculosis (TB) services and improve satisfaction towards TB services;
2) To improve the·quality of TB services at the Health Services Facilities (HSF); 3) To reduce late services to patients; 4) To improve commitment to prevention and control of TB Infections (PCI) at the Health Services Facilities (HSF); 5) To improve the performance of prevention and control of TB infection strategy. b.
Main Activities: 1) To develop the DOTS strategy at the Health Services Facilities (HSF); 2) a. To support the establishment and implementation of PPM (Public Private Mix) at
provincial and regency levels; .
b. To advocate and accompany the Ministry of Health in determining policies and guidelines related to Tuberculosis (TB) at all available health service facilities; c. To maintain and extend the Hospital DOTS and Linkage Project (HDL) in provinces being supported by the TB CARE; 3) To support the establishment and implementation health services network at provincial and regency levels; 4) To support National Tuberculosis Program (NTP) in developing policies and regulations on the prevention and control of TB infections at the Health Services Facilities (HSF); 5) To support Provincial Health Services Agencies in implementing the "job trainingn to improve the implementation of the prevention and control of TB infections at the Community Health Centers (Puskesmas). c.
Schedules (Implementation Dates): Activity 1: 2013-2016; Activity 2: 2013-2016; Activity 3: 2013-2014; Activity 4: 2013-2014; Activity 5: 2013-2016
1
d. Target groups: Hospitals, Community Health Centers (Puskesmas), Provincial and Regency Health Services Agencies. e. Locations: 1) Central Level: National Tuberculosis Program (NTP}; 2) Central level: National Tuberculosis Program (NTP); Provincial Health Services Agencies and Partners (Provinces: North Sumatera, West Sumatera, DKI Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta Special Region (DIY), East Java, South Sulawesi, Papua dan West Papua); 3} Provincial Health Agencies and Partners (Provinces: North Sumatera, West Sumatera, DKI Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta Special Region {DIY), East Java, South Sulawesi, Papua dan West Papua); 4) NTP and Health Development Efforts (HOE); 5) Provincial Health Agencies and Partners (Provinces: North Sumatera, West Sumatera, DKI Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta Special Region (DIY), East Java, South Sulawesi, Papua dan West Papua); f.
Units/Local Partners: -
g.
Descriptio~s
/Implementation/ Achievement indicators:
a.
Total number of hospitals implementing the quality DOTS: 225
b.
Total number of health services facilities which meet the international standard of control of TB infections: 15
c.
Total number of established PPM {Public Private Mix) at regency/municipality levels: 24
h. Budget: The budget required for the 3 (three)-year-program is about (depending on
the exchange rates): 1) $ 100,000, 2) $ 1,500,000, 3) $ 500,000, 4) $ 50,000, 5) $ 200,000
2. a.
Name of Program: Strengthening of TB Laboratory Quality Test syatem Ajms/Objectives to be achieved: 1)
To ensure the capacity, availability and quality of laboratory test to support the diagnosis and supervision of TB patients' treatment;
2)
To ensure the availability and quality of technical assistance and services;
3)
To ensure the use of new technique of optimal confirmation of TB bacteria and integrate it with Laboratory National Strategic Plan;
b. Main Activities: 1) a. To support the provision of acid-resistant bacterium-microscopic panel at the Provincial referral laboratories; b. To support the improvement of laboratory facilities and infrastructure; 2) a. To provide technical assistance to NTP, Development of Medical Support Services (DMSS), and referral laboratories;
2
b. To maintain, calibrate and repair the Biological Safety Cabinets (BSCs); c. To support External Quality Assurance (EQA) panel test for culture and drug susceptibility testing (DST) at the designated referral laboratories; d. To support laboratory technical working group coordination. 3) a. To support the use of new technology for TB examination (HAIN test, Gehe
Xpert). c.
Schedules:
Activity 1: 2013-2016; Activity 2: 2013-2016; Activity 3: 2013-2016 d. e.
Target groups: Provincial laboratories, and Referral Laboratories; Locations: 1)
National referral laboratories; Provincial laboratories;
2)
NTP; Development of Medical Support Services (DMSS); Referral laboratories.
3)
NTP; DMSS; Referral laboratories.
f.
Units/Local Partners: -
g.
Description /Implementation I Achievement Indicators: a. Total number of laboratories which meet cultural testing standard and drug susceptibility testing (DST): 8 b. Total number of laboratories which are capable of performing Gene Xpert examination; 17 c. Total number of Gene Xpert examinations performed: 3.500.
h.
Budget The budget required for the 3 (three) year-program (depending on the exchange rates):
1) $2,250,000, 2) $900,000, 3) $500,000
3. a.
Name of Project: Development and Strengthening Management of Integrated Control of Drug-Resistant Tuberculosis Aims/Objectives to be achieved: To improve the success of treatment of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB);
b.
Main Activities: 1) a. To support NTP in developing and reviewing the policies and regulations on the implementation of Programmatic Management of Drug-resistant TB (PMDn; b. To provide technical assistance in supporting NTP and the center for the treatment of muttidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB); c. To provide psycho-social assistance and treatment of multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB); d. To support the improvement of services at treatment center facilities.
c.
Schedules: Activity: 2013-2016
d.
Target groups: Hospitals, Community Health Centers (Puskesmas).
3
e.
Locations: 10 provinces supported by TB CARE (North Sumatera, West Sumatera, DKI Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta Special Region (DIY), East Java, South Sulawesi, Papua and West Papua).
f.
Units/local partners: -
g.
Description /Implementation 1 Achievement Indictors: a. Total number of all satellite service facilities for Programmatic M~nagement of Drug-resistant TB (PMDT): 200 b. Total number of new drug-resistant tuberculosis patients being treated: 1575
h.
4.
a.
Budget The budget required for the 3 (three) -year program is about $ 2,000,000 (depending on the exchange rates).
Name of Project: Improvement of Human Resources Capacity In: 1)
Development of Web-Based TB Information System.
2)
Implementation of TB Operational Research.
Aitns/Oojectives to be achieved:
1) TB Control becomes a priority in national health strategy with the support of domestic financing and being supported by the involvement of workin~ partners;
b.
2)
TB control components (namely: management of drug availability, laboratories, community supports, HRD and M&E) form an integral unity in the national health services strategy.
3)
To strengthen TB Surveillance.
4)
To improve NTP capacity in analyzing quality data in TB program.
5)
To improve NTP capacity in implementing operational research.
6)
To ensure the availability drug nationally.
Main Activities: 1) a. b.
To support Advocacy, Communication, and Social Mobilization (ACSM) training in provinces which are supported by TB CARE; To support and provide assistance to NTP in giving provincial level.
ACSM direction at
2) To support ACDA (Advance Course for DOTS Acceleration). 3) a.
To support the application of Telecommunications System (ITTS).
Information
Technologies
and
b.
To assist the integration of ITTS with the Regional Health Information System (RHIS).
4) a.
To support further capacity improvement of Data Management Team in developing ITTS;
b. To support data management training for ("WASORTB") at provincial' and regency levels.
4
TB
Deputy
Supervisor
5) a. b. 6) a.
c.
To support Tuberculosis Operational Research implementing TB Operation Research program;
Group
(TORG)
in
To support selected research teams to conduct operational research. To support NTP in developing and revising guidelines, SOP, and Training Modules on TB drug management;
b.
To support the second line drug logistic training;
c.
To provide technical assistance to NTP in the first and second lines drug management.
Schedules: Activity 1:
2013~2016;
Activity 2:
20 13~2016;
Activity 3: 2013-2016;
Activity 4:
2013~2015;
Activity 5:
2013~2016;
Activity 6: 2013-2016
d.
Target groups: NTP, Provincial Health Services Agencies
e.
Locations: 1) - NTP - Provincial Health Services Agencies and Partners (Provinces: North Sumatera, West Sumatera, DKI Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta Special Region (DIY), East Java, South Sulawesi, Papua and West Papua); Location for activities: 2) , 3) , 4) , 5) and 6) : NTP
f.
Units/local partners
g.
Description /Implementation I Achievement Indicators: a. Total number of regencies I municipalities which implement !TIS: 150 b. Total number of TB operational researches which have been completed: 8 c. Total number of regencies I municipalities which experience drug unavailability: 0
h.
Budget: The budget required for the 3 (three)- year program is about:
1) $450,000, 2) $100,000. 3) $600,000, 4) $ 150,000, 5) $750,000, 6) $ 150,000 II. REPORTING 1.
The Royal Nethertands Tuberculosis Association (KNCV) Indonesia will prepare an annual progress report to be delivered to PP and PL and the copy of which will be sent to the Center for Overseas Cooperation. The contents of the report will include: 1) The activities and project achievement and the programs which have been completed and those that are in progress; 2)
Continuation and assessment of completed programs and those which are in progress;
3)
Financial statements which cover the expenditure on the programs and projects, including equipment and experts;
4)
Assessment and recommendations to be followed-up;
5}
Unexpected events and constrains being faced.
5
2.
The annual progress report should be prepared at least once a year or upon the request from the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.
Ill. MONITORING AND ASSESSMENT 1.
Monitoring and assessment will be conducted by KNCV Indonesia in cooperation with the Ministry of Health and other relevant institutions, if required, to be made every year, in a sustainable way, as a part of certain project activities;
2.
KNCV Indonesia wiJI coordinate and make necessary arrangement for each representative;
3.
The results of monitoring and assessment must be delivered by KNCV Indonesia to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and other relevant Government Agencies; Prior to Monitoring and Assessment, a Term of Reference on the contents or
4.
purposes of visit, human resources and finance in making this visit, will be discussed and signed by both parties.
IV. CONCLUSION This Program Direction gives a brief picture of the strategy and intervention of KNCV Indonesia in Indonesia in accordance with those agreed in the MSP. This Direction includes intervention mechanism and cooperation with the Ministry of Health at different levels. ln the coming years, partnership with local NGOs and civil community network will be encouraged and strengthened. Project progress will be monitored and assessed by internal KNCV Indonesia, donors, and the Ministry of Health of the Republic of Indonesia by means of delivering an annual report prepared by KNCV Indonesia and annual field visits.
6
