REPUBL
0
SIA
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLI K SERBIA TENTANG KERJA SAMA EKONOMI
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia (selanjutnya disebut "Para Pihak); MENGAKUI bahwa kerja sama perkembangan hubungan bilateral;
ekonomi
merupakan
faktor
penting
dalam
BERKEINGINAN untuk mengembangkan hubungan ekonomi antara kedua negara berdasarkan asas kesetaraan dan saling menguntungkan; SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masingmasing; TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:
Pasal 1 TUJUAN Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Para Pihak untuk melakukan promosi dan pengembangan berbagai bentuk kerjasama ekonomi bilateral dalam kerangka perundang-undangan internal dan kewajibankewajiban internasional Para Pihak.
Pasal2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA Ruang lingkup kerjasama Persetujuan ini adalah sebagai berikut: a.
Perdagangan;
b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
lnvestasi; Perbankan; Transportasi; lndustri; Komunikasi; terutama pos dan telekomunikasi, teknologi informasi dan komunikasi; Pertanian; Penelitian dan teknologi; Energi; Pariwisata; Ruang lingkup kerjasama lainnya yang disepakati bersama.
Pasal3 KERJA SAMA EKONOMI Para Pihak sepakat untuk mendorong dan memfasilitasi kerja sama lebih besar antara subyek orang-perorangan dan badan hukum termasuk asosiasi, lembaga-lembaga dan badan-badan bisnis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Untuk tujuan ini, Para Pihak sepakat untuk: a. Melakukan pertukaran informasi mengenai pembangunan ekonomi and perdagangan bilateral, perencanaan, perkiraan dan strategi ekonomi; b. Menginformasikan satu sama lain mengenai peluang yang ada tentang pekan raya dagang, pameran, misi kewirausahaan dan kegiatan promosi lainnya; c. Mempromosikan dan mendukung misi ekonomi dan investasi, kerja sama perdagangan dan investasi, analisis pasar, hubungan kelembagaan dan bisnis, dan inisiatif lainnya yang dapat mempertemukan mitra bisnis potensial. d. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan bersama, pembangunan kapasitas, serta pertukaran para ahli, teknisi, investor, dan perwakilan bisnis dari sektor publik dan swasta; e. Menjajaki dan mempromosikan kemitraan usaha antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Serbia di negara pihak ketiga.
Pasal 4 KEKAYAANINTELEKTUAL Mengingat pentingnya kekayaan intelektual dalam memajukan kerja sama perdagangan dan ekonomi, masing-masing Pihak harus menjamin secara penuh dan efektif perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya perlindungan yang memadai dan efektif terhadap hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, paten, invensi, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan informasi yang dirahasiakan mengenai keahlian, termasuk untuk mengakui dan melindungi sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta konvensi internasional yang telah ditandatangani.
Pasal5 BADAN PERWAKILAN Untuk melaksanakan perjanjian ini dan hal-hal lainnya yang terkait, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia menunjuk Kementerian terkait yang bertanggung jawab terhadap kerja sama ekonomi luar negeri.
Pasal6 KOMISI BERSAMA 1. Para Pihak sepakat untuk membentuk suatu Komisi Bersama Kerjasama Ekonomi dengan tujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian ini. Komisi akan bertemu atas permintaan salah satu Pihak secara bergantian di Indonesia dan Serbia. Waktu pertemuan-pertemuan ini akan diputuskan bersama-sama oleh Para Pihak. 2. Delegasi Komisi Bersama akan dipimpin oleh pejabat senior setingkat Wakil Menteri atau Direktur Jenderal dan terdiri dari wakil-wakil pemerintah sektoral yang berpartisipasi dalam pengembangan program-program kerjasama antara kedua negar. Bila diperlukan delegasi dapat dipimpin oleh Menteri.
3. Komite akan, antara lain: a. Meninjau pelaksanaan Persetujuan ini dan mempertimbangkan tindakantindakan yang mungkin diambil dengan tujuan untuk memenui ketentuan Persetujuan ini; b. Meninjau pengembangan dan perluasan hubungan perdagangan dan ekonomi antara kedua negara; c. Menjajaki kemungkinan peningkatan dan diversifikasi hubungan perdagangan dan ekonomi, termasuk kerjasama industri dan investasi, atas dasar saling menguntungkan, dan mengidentifikasi area baru kerja sama; d. Mengkonsultasikan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam perjalanan pengembangan hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara; e. Merumuskan dan mengajukan perubahan-perubahan dengan mempertimbangkan perkembangan baru kepada otoritas Para Pihak pada Persetujuan. 4. Komisi Bersama akan menyampaikan l.aporan dan rekomendasi kepada Para Pihak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, atas dasar persetujuan bersama.
Pasal7 PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai melalui negoisasi atau konsultasi antara Para Pihak.
Pasal8 SAAT MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui jalur diplomatik oleh Para Pihak yang memberitahukan bahwa prosedur internal masing-masing negara yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. 2. Persetujuan ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis melalui jalur diplomatik mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Dalam hal ini, pengakhiran Persetujuan akan berlaku enam bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh Pihak lainnya. Berakhirnya Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi pengaturan dan I atau program yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini hingga terselesaikannya pengaturan dan I atau program tersebut. 3. Persetujuan ini dapat diubah setiap saat berdasarkan kesepakatan bersama dari Para Pihak dan perubahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Perubahan mulai berlaku sesuai prosedur yang diatur pada Ayat 1 Pasal ini. 4. Setelah berlakunya Persetujuan ini, Perjanjian Jangka Panjang mengenai Kerja Sarna Ekonomi dan Perdagangan yang ditandatangani pada 12 April 1968 antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Federasi Yugoslavia akan berakhir masa berlakunya. Berakhirnya Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan
4JHOFE
4JHOFE
CnOPA3YM ~3ME"DY
BilA.QE
PEnY6Il~KE ~H.QOHE3~JE ~
BilA.QE PEnY6Il~KE CP6~JE 0 EKOHOMCKOJ CAPA.Qtb~
BnaAa Peny6nii1Ke liiHAOHe3111je 111 BnaAa Peny6n111Ke Cp6111je (y AaJbeM TeKcTy: CTpaHe yroBopH111~e), ~MAJYn~ Y B~.QY 6111!18Tepa!1HII1X OAHOCa,
Y
>KEJb~
Aa
je
eKOHOMCKa
capaAtba
3Ha4ajaH
cpaKTop
paaBoja
A8 yHanpeAe eKOHOMCKe OAHOCe 1113Mef]y ABe 3eMJbe, 38CHOBaHe Ha jeAHaKOCTII1 111 o6ocTpaHe KOPII1CT111,
npii1H~II1nii1Ma
Y CKilA.QY ca Ba>Keliii1M aaKOHII1Ma 111 npon111c111Ma CBoj111x aeMaJba, CArilAC~IlE
CY CE 0 CilE.QEnEM:
4naH 1 U~IbEB~
L\111Ib oBor cnopaayMa je Aa ycnocTaBII1 np111H~111ne Ha ocHoBy Koj111x lie CTpaHe paA111TII1, y OKBII1PY YHYTpawl-ber aaKoHOAaBCTBa 111 Mef]yHapOAH111X o6aBeaa, Ha ycnocTaBJbatby 111 paaBojy pa3!11114111TII1X B111AOBa 6111naTepanHe eKOHOMCKe capaAthe.
yroBopH111~e
4naH 2 CAP A.QtbE
06IlACT~
0BII1M cnopaayMoM cy npeAB111f]eHe cneAefle o6nacTII1 capa,D,the: a. TproBII1Ha, 6. 111HBeCTII1~111je, B. 6aHK8pCTBO, r. cao6paliaj, A. 111HAYCTpll1ja e. KOMYH111Ka~ll1je, noce6Ho nowTaHCK111 cao6paflaj 111 TeneKOM YHII1Ka~ll1je , 111HcpopMaT111Ka 111 111HcpopMa~ll1oHe 111 KOMYHII1Ka~II10He TexHonorll1je, >K. noJbonp111BPeAa, 3. 111CTp8>K111B8tbe 111 TeXHOilOrll1ja, 111. eHepreTII1Ka, j. TYPII138M, k. Apyre o6nacTII1 capaAtbe oKo KOjii1X ce CTpaHe yrosopHII1~e AOroBope.
llnaH 3 EKOHOMCKA CAPA.QtbA CTpaHe yroeopHVI~e cy carnacHe .Qa no.QCTV14Y VI yHanpef]yjy capa.QI-bY VI3Mef]y 1-bVIXOBVIX npaBHVIX VI cpV13VI4KVIX IlVI~a, yKJby4yjyflVI nocnoeHa y.Qpy>t<el-ba, VIHCTVITY~VIje VI areH~VIje, y CKila.Qy ca Ba>KeflVIM 3aKOHVIMa VI nponVICVIMa 1-bVIXOBVIX 3eMa!baMa. Y TOM CMVICily, CTpaHe yroeopHVI~e cy carnacHe .Qa: a. pa3Mel-byjy VIHcpOpMa~VIje 0 eKOHOMCKOM pa3BOjy VI 6VIIlaTepai1HOj TprOBVIHVI, eKOHOMCKVIM nilaHOBVIMa, npOrH03aMa VI CTpaTerVIjaMa; 6. o6aeewTaeajy je.QHa .Qpyry o nocTojeflVIM MoryflHOCTVIMa y norne.Qy opraHV130Bal-ba cajMOBa, V13IlO>K6VI, npe.Qy3eTHVI4KVIX MVICVIja VI .QpyrVIX npOMOTVIBHVIX aKTVIBHOCTVI; B. npOMOBVIWY VI no.Qp>Kaeajy eKOHOMCKe VI VIHBeCTVI~VIOHe aKTVIBHOCTVI, TprOBVIHCKY VI VIHBeCTVI~VIOHY capa.QI-bY, aHailVI3Y Tp>KVIWTa, nOCilOBHe VI VIHCTVITY~VIOHaJlHe Be3e VI .Qpyre VIHVI~VIjaTVIBe KOje OKyn!bajy noTeH~VIjanHe nOCilOBHe napTHepe; r. nO.QCTVI4Y 3aje.QHVI4KO VICTpa>KVIBal-be VI pa3BOj VI Vl3rpa.Q1-bY Kana~VITeTa, KaO VI pa3MeHy CTPY41-baKa, TeXHVI4KVIX IlVI~a, VIHBeCTVITopa VI npe.QcTaBHVIKa nocnoe~ x opraHVI3a~VIja Vl3 jaeHor VI npVIeaTHor ceKTopa; .Q. pa3MaTpajy VI npOMOBVIWY 3aje.QHVI4KO nOCilOBHO napTHepCTBO VI3Mef]y VIHtJ.OHe>KaHCKVIX VI cpnCKVIX cpVIpMVI y TpeflVIM 3eMJbaMa.
llnaH 4 lf1HTEJ1EKTYAJlHA CBOJif1HA lt1MajyflVI y BVI.QY 3Ha4aj VIHTeileKTyanHe CBOjVIHe 3a yHanpef)el-be TprOBVIHe VI eKOHOMCKe capa.QI-be, ceaKa CTpaHa yroeopHVI~a o6e36eP.VIfle nyHy VI ecpeKTVIBHY JaWTVITY npaea VIHTeileKTyanHe CBOjVIHe, yKJby4yjyflVI noce6HO O.Qroeapajyfly VI ecpeKTVIBHY 3aWTVITY ayTopcKVIX npaea, >t
llnaH 5 PEnPE3EHTATif1BHA TEJlA Bna.Qa Peny6nVIKe lt1H.QOHe3VIje VI Bna.Qa Peny6nVIKe Cp6VIje Ja VI3Bpwaeal-be VI aKTVIBHOCTVI no OBOM Cnopa3yMy OApef)yjy CBOja MVIHVICTapCTBa Ha.QJle>KHa 3a nOCilOBe eKOHOMCKVIX O.QHOCa ca VIHOCTpaHCTBOM. KOOp.QVIHa~VIjy
llnaH 6 3AJE.QHif1l.IKA KOMif1Cif1JA 1. CTpaHe yroeopHVI~e cy carnacHe ,Qa OCHyjy 3aje.QHVI4KY KOMVICVIjy 3a eKOHOMCKy
capa.QI-bY (y .Qa!beM TeKcTy: KoMVICVIja) pa.QVI naKwer cnpoeof)el-ba oeor cnopa3yMa. KoMVICVIja fle ce cacTajaTVI no JaxTeey je.QHe O.Q CTpaHa yroeopHVI~a HaVI3MeHVI4HO y Peny6nVI~VI li1H.QOHe3VIjVI VI Peny6nVI~VI Cp6VIjVI . 0 TepMVIHY OBVIX cacTaHaKa fle 3aje.QHVI4KVI O.QilY4VIBaTVI CTpaHe yroeopHVI~e. .
2. Ha Jace.Qal-bVIMa KoMVICVIje .Qenera~VIje fle ca4VII-baeaTVI npe.QcTaBHVI~VI ena,QVIHVIX Tena tJ.VIpeKTHO aHra>KoeaHVIX y nporpaMVIMa pa3eoja capa.QI-be VI3Mef)y .QBe JeMJbe a npe.QBO.QVITVI npe.QCTaBHVI~VI Bila.Qa y 3Bal-by 3aMeHVIKa MVIHVICTpa VIIlVI reHepailHOr .QVIpeKTOpa .QVIpeK~VIje. CXO.QHO noTpe6VI .Qenera~VIje Mary npe.QBO.QVITVI MVIHVICTpVI.
3. KoMIIICIIIje lie ce npe cBera 6aBIIITIII: a. npalie~eM 111 Ha.Q3opoM Ha.o. cnpoBof)e~eM oBor cnopa3yMa 111 pa3MaTpa~eM Mepa Koje 6111 ce Marne npe.Qy3eTIII y ~IIIIbY 3a.QoBoibe~a ~eroBIIIX o.o.pe.o.6111; 6. npalie~eM pa3BOja Ill npOWIIIPIIIBa~a eKOHOMCKIIIX O.QHOCa 1113Mel')y ABe 3eMibe; B. IIICniiiTIIIBa~eM MOryliHOCTIII 3a npOWIIIpe~e Ill pa3BIIIja~e TprOBIIIHe Ill eKOHOMCKIIIX o.o.Hoca 1113Mef)y ABe 3eMibe, yKiby4yjylilll 111 capaA~Y y IIIHAYCTpllljlll 111 IIIHBeCTIII~IIIjaMa, Ha 6a3111 y3ajaMHe KOpiiiCTIII, Ill carne.QaBa~eM HOBIIIX 06IlaCTIII capa.o.~e;
r.
pa3MaTpa~eM
npo6neMa KOjlll Mary .o.a ce nojaBe TOKOM pa3Boja eKOHOMCKIIIX O.QHOCa Ill TprOBIIIHe 1113Mef)y .QBe 3eMibe; .o.. ca4111~aBa~eM 111 npe.o.nara~eM CTpaHaMa yroBopHIII~aMa aMaH.QMaHa Ha oBaj Cnopa3yM, y 1...\IIIIbY o6yxBaTa~a HOBOHaCTailiiiX OKOilHOCTIII. 4. KOMIIICIIIja
lie,
Ha OCHOBY Mef)yco6HO ycarnaweHIIIX CTaBOBa, CTpaHaMa no.QHOCIIITIII 1113BewTaje 111 npenopyKe Koje ce o.o.Hoce Ha rope noMeHYTe aKTIIIBHOCTIII. yroBopHIII~aMa.
'-lnaH 7 PEWABAibE CnOPOBA
6111no KOjlll cnop 111!1111 pa3Illi1Ke y Be3111 ca TyMa4e~eM 111f111I1111 cnpoBof)e~eM oBor cnopa3yMa, pewaBalie ce npllljaTeibCKIII, nyTeM KOHcynTa~lllja 111 nperoBopa 1113Mef)y CTpaHa yroBopHIII~a.
'-lnaH 8 CTYnAibE HA CHArY, TPAJAibE ~ OTKA3~BAibE CnOPA3YMA 1. 0Baj cnopa3yM cTyna Ha cHary .o.aHoM np111jeMa nocne.o.~er nlllcMeHor o6aBewTe~a KOjiiiM CTpaHe yroBOPHIII~e .QIIInnoMaTCKIIIM nyTeM o6aBewTaBajy je.o.Ha .o.pyry, .o.a cy 3a ~eroBo cTyna~e Ha cHary cnpoBe.QeHIII nocTyn~lll npe.QBIIIf)eHIII O.QHOCHIIIM Ha~IIIOHailHIIIM 3aKOHO.QaBCTBOM; 2. 0Baj cnopa3yM lie Ba>KIIITIII 5 (neT) ro.QIIIHa 111 ayToMaTCKIII lie ce npo.Qy>KaBaTIII 3a nep1110.0. o.o. Hape.QHIIIX 5 (neT) ro.o.111Ha. CBaKa CTpaHa yroBopHIII~a MO>Ke, y cBaKo .o.o6a, y n111caHoj cpopMIII, .QIIInnoMaTCKIIIM nyTeM o6aBeCTIIITIII .o.pyry CTpaHy yroBopHIII~Y o cBojoj HaMeplll .o.a OTKa>Ke oBaj cnopa3yM. 0Baj cnopa3yM lie npecTaTIII .o.a Ba>KIII no IIICTeKy wecT Mece~lll o.o. .o.aTyMa np111jeMa niiiCMeHor o6aBewTe~a .o.pyre CTpaHe yroBopHIII~e . npecTaHaK Ba>Ke~a oBor cnopa3yMa Helie YTIII~aTIII Ha ea>Ke~e 111 Tpaja~e apaH>KMaHa 111/111I1111 nporpaMa 3aKiby4eHIIIX Ha OCHOBY OBOr cnopa3yMa, CBe AO ~IIIXOBOr 3aBpWeTKa. 3. Cnopa3yM Mo>Ke 6111TIII 1113Me~eH 111!1111 AOny~eH y3 o6ocTpaHy carnacHocT CTpaHa yroBopHIII~a . V13MeHe 111 .o.onyHe, Koje 4111He cacTaBHIII .o.eo oBor cnopa3yMa, cTynajy Ha CHary y CKila.Qy ca npo~eAypoM npe.QBIIIf)eHOM y 4IlaHy 8, CTaB 1 OBOr cnopa3yMa.
4. CTYnal-beM Ha cHary oBor cnopa3yMa, npecTaje .o.a Ba>KIII Cnopa3yM o .o.yropo4Hoj eKoHOMCKoj capa.o.~~~~ 111 TproBIIIHIII 1113Mef)y Peny611111Ke li1HAOHe3111je 111 Co~llljanii!CTIII4Ke
e.o.epaTIIIBHe Peny6nli1Ke JyrocnaBIIIje, noTnlllcaH y L)aKapTIII, 12. anp111na 1968. ro.QIIIHe. npecTaHaK Ba>Kel-ba oBor cnopa3yMa Helie YTIII~aTIII Ha Ba>Ke~e 111 Tpaja~e apaH>KMaHa 111/IIIIllll nporpaMa 3aKiby4eHIIIX Ha ocHoBy oBor cnopa3yMa, cBe .o.o ~IIIXOBor 3aBpweTKa.
4JHOFE
4JHOFE
RBPUBL
IIVDONESIA
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF SERBIA ON ECONOMIIC COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred to as "the Contracting Parties"); RECOGINIZING that economic cooperation is an important factor in the development of bilateral relations; DESIRING to develop economic relations between the two countries on the basis of equality and mutual benefit; PURSUANT TO the laws and regulations in force in their respective countries; HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1 OBJECTIVE The objective of this Agreement is to establish principles for the Contracting Parties to undertake, within the framework of their internal legislation and international obligations, promotion and development of various forms of bilateral economic cooperation.
Article 2 AREAS OF COOPERATION The areas of cooperation of this Agreement are as follows: a. Trade; b. Investment; c. Banking; d. Transportation; e. Industry; f. Communications; in particular postal and telecommunication, information and communication technology; g. Agriculture; h. Research and technology; i. Energy; j. Tourism; k. Other mutually agreed-upon areas of cooperation
Article 3 ECONOMIC COOPERATION
The Contracting Parties agree to encourage and facilitate greater cooperation between their natural and legal persons including business associations, institutions and agencies, in accordance with applicable laws and regulations in respective countries. To this end, they agree to: a. Exchange of information on economic development and bilateral trade, economic plans, forecast, and strategies; b. Inform each other of existing possibilities concerning trade fairs, exhibitions, entrepreneurial missions, and other promotional activities; c. Promote and support economic and investment missions, trade and investment cooperation, market analyses, business and institutional linkages, and other initiatives which bring together potential business partners; d. Facilitate joint research and development, and capacity building, as well as exchange of experts, technicians, investors, and business representatives of the public and private sectors; e. Explore and promote joint business partnerships between Indonesian and Serbian firms in third countries.
Article 4 INTELLECTUAL PROPERTY
Considering the importance of intellectual property for the promotion of trade and economic cooperation, each Contracting Party shall ensure full and effective protection of intellectual property rights including in particular adequate and effective protection of copyright, trademarks, geographical indications, patents, invention, industrial designs, topographies of integrated circuits and undisclosed information on know-how, as well as to acknowledge and protect genetic resources, traditional knowledge and cultural expressions in accordance with the national laws and regulations and international conventions to which they are signatories to.
ARTICLE 5 Representative Organs
For the purpose of implementing this Agreement and other related matters thereto, the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia designate their respective Ministries responsible for foreign economic cooperation .
ARTICLE 6 Joint Commission
1. The Contracting Parties agree to establish a Joint Commission on Economic Cooperation with the objective of facilitating the implementation of this Agreement. The Commission shall meet upon request of either Party alternately in Indonesia and Serbia. The time of these meetings shall be jointly decided by the Contracting Parties. 2. The delegations of the Joint Commission shall be headed by Senior Officials with the rank of Deputy Minister or Director General and composed of representatives of governmental sectors participating in the development of cooperation programs between both countries. When it is necessary the delegations could be headed by Ministers.
3. The Commission shall, inter alia: a. Review the implementation of this Agreement and consider measures which might be taken with a view to fulfilling its provisions; b. Review development and expansion of trade and economic relations between the two countries; c. Explore the possibilities of increasing and diversifying trade and economic relations, including industrial and investment cooperation, on the basis of mutual benefit, and identify new areas of cooperation; d. Consult regarding problems which may arise in the course of the development of economic relations and trade between the two countries; e. Formulate and submit to the authorities of the Contracting Parties amendments to this Agreement in order to take account of new development. 4. The Joint Commission shall submit to the Contracting Parties reports and recommendations relating to the above matters, on the basis of mutual consent.
Article 7 D~ I SPUT,E
SETTLEMENT
Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through negotiation or consultation between the Contracting Parties.
Article 8 ENTRY INTO F'ORCE, DURATION AND TERMINATIION
1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification by which the Contracting Parties inform each other through diplomatic channels that internal procedures required in the respective countries for giving effects to this Agreement have been fulfill ed ; 2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent period of 5 (five) years thereafter. Either Contracting Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other Contracting Party in writing through diplomatic channels of its intentions to term inate this Agreement. In such case, the termination shall take effect six months from the date of the above notification by the other Contracting Party. The termination of this Ag r·eement shall not affect the validity and duration of arrangements and I or programs made under this Agreement. 3. The Agreement may be amended at any time by mutual consent of the Contracting Parties and shall form an integral part of this Agreement. The amendments shall enter into force following the procedure stipulated in Paragraph 1 of this Article. 4. Upon the entry into force of this Agreement, the Agreement on Long Term Economic Cooperation and Trade signed on 12 April 1968 between the Republic of Indonesia and the Socialist Federative Republic of Yugoslavia shall cease to be in force. The termination of the Agreement shall not affect the validity and duration of arrangements and I or programs made under the Agreement until its completion.
4JHOFE
4JHOFE
