PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, selanjutnya disebut "Para Pihak"; Mengakui kepentingan yang sama antara kedua Negara untuk meningkatkan hubungan bertetangga yang baik, hubungan yang bersahabat dan kerjasama saling menguntungkan diantara mereka; Menyadari nilai strategis dari hubungan khusus antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Singapura, dan manfaat bersama dalam pengembangan profesionalisme dan interoperabilitas dari kedua Angkatan Bersenjata melalui kerjasama pertahanan yang sukses dan telah berlangsung lama; Mengakui bahwa Republik Singapura memiliki keterbatasan geografis dan memiliki kebutuhan yang mendesak untuk daerah latihan; Berkeinginan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang telah ada antara Para Pihak melalui kegiatan kerjasama dibidang pertahanan yang saling menguntungkan; Memperhatikan bahwa peningkatan kerjasama pertahanan akan memberi kontribusi pada hubungan pertahanan nasional kedua belah pihak yang saling menguntungkan; Mengingat prinsip-pnns1p hukum internasional, khususnya yang tercantum pada Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa 26 Juni 1945, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara 24 Februari 1976, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bang sa Bang sa 10 Oesember 1982 dan Perjanjian Zona Bebas Nuklir Asia Tenggara 15 Desember 1995;
Konsisten terhadap hukum internasional serta hukum dan peraturan yang berlaku di negara Para Pihak; DENGAN INI MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:
Pasal 1 Tujuan
Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk membentuk suatu kerangka kerjasama strategis yang komprehensif guna meningkatkan kerjasama bilateral pertahanan kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan serta integritas teritorial , untuk meningkatkan profesionalisme dan interoperabilitas kedua angkatan bersenjata melalui akses yang lebih besar dan saling menguntungkan pada wilayah latihan dan fasilitasfasilitasnya serta untuk melambangkan hubungan erat antara Republik Indonesia dan Republik Singapura.
Pasal2 Ruang Lingkup Kerja Sarna
Ruang lingkup kerja sama dari Perjanjian ini adalah: a.
Dialog dan konsultasi kebijakan bilateral secara reguler mengenai isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama;
b.
Pertukaran informasi intelijen, termasuk di bidang penanggulangan terorisme, antara instansi terkait Para Pihak;
c.
Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personil , saling kunjung , pelatihan, dan pertukaran informasi, termasuk mengembangkan proyek bersama yang disetujui;
d.
Peningkatan sumber daya manusia dari institusi-institusi pertahanan dan angkatan bersenjata Para Pihak melalui pendidikan , pelatihan, saling kunjung , penyediaan peralatan pendidikan serta kegiatan lain yang terkait;
e.
Pertukaran personil militer secara reguler dengan tujuan saling menghadiri kursus-kursus dan program-program militer;
f.
Secara bersama atau masing-masing melaksanakan latihan dan pelatihan , operasi bersama serta dukungan logistik antara kedua angkatan bersenjata Para Pihak, termasuk akses bersama pada wilayah latihan dan fasilitas di bagian tertentu wilayah dari Para Pihak untuk kegiatan tersebut; dan
g.
Kerjasama SAR dan bantuan kemanusiaan serta operasi pemulihan bencana di wilayah Para Pihak;
Pasal3
Kerjasama Latihan
Kerjasama latihan sesuai pada Artikel 2(f) termasuk tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut : a.
Pembangunan daerah latihan bersama dan fasilitasnya di Indonesia untuk penggunaan latihan bersama atau oleh salah satu Pihak baik TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura dan penetapan bantuan pelatihan kepada TNI termasuk yang berikut: 1.
Pemulihan dan pemeliharaan Air Combat Manoeuvring Range (selanjutnya disebut ACMR) serta infrastruktur dan instrumen terkait;
ii.
Pembangunan Overland Flying (selanjutnya disebut 0FTA");
Training
Area
Range
11
111.
Pengoperasian dan pemeliharaan Siabu Air Weapons Range (selanjutnya disebut uAWR, );
IV.
Penetapan Pulau Kayu Ara sebagai daerah melaksanakan pelatihan Bantuan Tembakan Laut;
v.
Pemberian bantuan teknis Angkatan Laut dan akses pada fasilitas latihan Angkatan Laut;
untuk
vi.
Pengembangan dan penggunaan Daerah Latihan di Baturaja; dan
VII.
Keberlanjutan pemberian bantuan pelatihan oleh Angkatan Bersenjata Singapura kepada TNI pada latihan di bidang simulator termasuk kursus-kursus tehnik dan akademik.
b.
Penetapan akses dan penggunaan wilayah udara dan laut Indonesia untuk latihan oleh Angkatan Bersenjata Singapura, termasuk mengijinkan pesawat dari Angkatan Udara Singapura untuk melaksanakan test kelaikan terbang , pengecekan teknis dan latihan terbang dalam wilayah udara yang disebut Daerah Alpha Satu, selanjutnya mengijinkan pesawat Angkatan Udara Singapura untuk melaksanakan latihan dan pelatihan militer di wilayah udara Indonesia di Daerah Alpha Dua dan mengijinkan kapal Angkatan Laut Singapura untuk melakukan manuver laut dan latihan termasuk latihan menembak dengan peluru tajam , bersama dengan pesawat Angkatan Udara Singapura, di wilayah udara dan perairan Indonesia pada Area Bravo (Area Alpha Satu, Alpha Dua dan Area Bravo ditunjukkan dalam peta dan diberi tanda seperti disebut dalam Lampiran). Angkatan Laut Singapura dengan dukungan Angkatan Udara Singapura dapat melaksanakan latihan menembak peluru kendali sampai dengan 4 kali latihan dalam setahun di Area Bravo. Angkatan Laut Singapura akan memberi informasi kepada TNI-AL apabila akan melaksanakan latihan menembak dengan peluru kendali.
c.
Angkatan Bersenjata Singapura dapat melaksanakan latihan atau berlatih dengan Angkatan Bersenjata dari negara lain di wilayah udara Indonesia pada daerah Alpha dua, dan di perairan dan wilayah udara Indonesia pada daerah Bravo, dengan persetujuan Indonesia. Indonesia dapat melakukan peninjauan latihan dengan mengmm para pemnJaunya. Indonesia dapat berpartisipasi pada latihan tersebut setelah berkonsultasi diantara Para Pihak. Personil dan perlengkapan angkatan bersenjata dari negara lain yang melaksanakan latihan bersama Angkatan Bersenjata Singapura diwilayah udara dan perairan Indonesia akan diperlakukan sama seperti perlakuan pada personil dan perlengkapan Angkatan Bersenjata Singapura.
Pasal4 Aplikasi Wilayah
Untuk tujuan-tujuan dari Perjanjian ini, istilah "wilayah" berarti wilayah Republik Indonesia atau Republik Singapura sebagaimana didefinisikan dalam hukum dimasing-masing negara sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa 1982.
Pasal5 Komite Kerjasama Pertahanan
1.
Komite Kerjasama Pertahanan harus dibentuk untuk mengawasi aspek-aspek baru dari kerja sama pertahanan dibawah Perjanjian ini dan untuk melaksanakan dialog kebijakan serta konsultasi kepentingan keamanan bersama. Kerjasama militer yang telah ada akan diawasi oleh mekanisme yang telah ada, yang akan melaporkan kepada Pertemuan Laporan Bersama Tahunan (CARM).
2.
Komite Kerjasama Pertahanan harus : a.
mengidentifikasi dan mendiskusikan isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama kedua negara;
b.
merekomendasikan kegiatan dan program kerjasama baru dalam kerangka Perjanjian ini;
c.
mengkoordinasikan, memonitor dan mengontrol implementasi dari kegiatan dan program kerjasama baru;
d.
melaporkan dan mengevaluasi implementasi dari Perjanjian
1n1; e.
mengirimkan laporan tahunan kepada Menteri Pertahanan Para Pihak; dan
f.
menyelesaikan perbedaan atau pertentangan pandangan pada implementasi dari Perjanjian ini;
3.
Komposisi dan jumlah anggota Komisi Kerjasama Pertahanan harus mendapat persetujuan bersama oleh Para Pihak.
4.
Komite Kerjasama Pertahanan, harus mengadakan pertemuan setidaknya sekali dalam setahun atau bila dianggap perlu , diselenggarakan di suatu tempat atas dasar kesepakatan bersama. Pertemuan diketuai secara bersama oleh pejabat pertahanan senior Para Pihak.
5.
Komite Kerjasama Pertahanan dapat membentuk Kelompok Kerja apabila dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan kerjasama, program-program atau tugas-tugas spesifik lainnya. Kelompok Kerja dimaksud harus melaporkan kepada Komite Kerjasama Pertahanan.
Pasal6 Peraturan Pelaksanaan
Untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, hal-hal operasional , administratif dan teknis akan tunduk kepada peraturan pelaksanaan terpisah yang akan disepakati oleh Para Pihak.
Pasal7 Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan lntelektual
lsu-isu perlindungan Hak Kekayaan lntelektual termasuk kepemilikannya, penggunaan secara legal (yang diberikan atau dibuat berdasarkan Perjanjian ini) dan perlindungan atas hak legitimasi pihak ketiga harus diatur pada ketentuan terpisah yang ditetapkan oleh organisasi dari Para Pihak sesuai kompetensinya.
Pasal8 Kerahasiaan
1.
Para Pihak berkewajiban untuk melindungi informasi yang berklasifikasi yang mungkin dapat diperoleh dari kerangka Perjanjian ini sesuai dengan hukum dan peraturan negara masingmaslng.
2.
lnformasi yang berklasifikasi dan peralatan hanya dapat diberikan melalui jalur resmi atau jalur lain yang telah disetujui oleh para Ketua Bersama dari Komite Kerjasama Pertahanan. lnformasi dan peralatan tersebut akan diberi label yang menyatakan tingkat klasifikasi dan Negara Asal sebagai berikut : BAHASA INDONESIA SANGAT RAHASIA RAHASIA KONFIDENSIAL BIASA
3.
BAHASA INGGRIS TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL/RESTRICTED UNCLASSIFIED
Seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka Perjanjian ini tidak boleh dipindahtangankan, diumumkan atau disebarluaskan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sementara ataupun bersifat tetap kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun badan tanpa ijin tertulis dari pihak yang memilikinya. Para Pihak tidak boleh menyebarluaskan informasi rahasia yang diperoleh dari Perjanjian ini kecuali kepada anggota atau badan dibawahnya, yang telah dijamin oleh pemerintahnya, dan kepada siapapun yang penyebarluasannya akan mempengaruhi kepentingan Perjanjian ini. Pasal9 Yurisdiksi dan Klaim
1.
Pihak berwenang dari Negara Tuan Rumah memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif terhadap personil mil iter dan atau komponen sipil dari negara pengirim dalam hal pelanggaran kriminal yang dilakukan didalam wilayah negara Tuan Rumah .
2.
Jika pelanggaran tersebut berhubungan dengan pelanggaran militer yang terkait dengan tugas resmi atau melibatkan hanya personil atau hak milik Negara Pengirim, maka hanya Negara Pengirim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan disiplin atau melakukan penuntutan terhadap personilnya.
3.
Para Pihak akan mengesampingkan setiap dan seluruh tuntutan , kecuali tuntutan yang bersifat kontraktual terhadap Para Pihak mengenai kerusakan, kehilangan atau hancurnya barang milik Angkatan Bersenjata Para Pihak atau luka atau kematian terhadap personil militernya dan/atau komponen sipil yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas resmi mereka.
4.
Tuntutan oleh pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan atau perlakuan personil militer dan /atau komponen sipil dari pihak pengirim ketika berada di wilayah teritorial Pihak Tuan Rumah , akan diselesaikan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku di Negara Tuan Rumah .
5.
Untuk tujuan Perjanjian ini yang dimaksud "komponen sipil" berarti personil sipil yang dipekerjakan di angkatan bersenjata atau departemen atau badan Para Pihak yang mempunyai fungsi terkait dengan masalah pertahanan atau angkatan bersenjata.
6.
Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap sebagai pengecualian kekebalan hukum oleh salah satu Pihak terhadap aturan hukum yang berlaku di Pihak lain.
Pasal 10 Alokasi Pendanaan Tunduk kepada pengaturan pendanaan untuk tiap-tiap Peraturan Pelaksanaan pada aspek-aspek khusus dari kerjasama seperti tercantum pada Pasal 6 dari Perjanjian ini, tiap Pihak harus menanggung kebutuhan biaya sendiri dalam kaitan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini berdasarkan alokasi pendanaannya.
Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan
1.
Setiap hal yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini, akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada Komite Kerjasama Pertahanan guna penyelesaian secara damai.
2.
Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan pada tingkat Komite Kerjasama Pertahanan, kedua Ketua Bersama Komite akan membawa hal kepada Menteri Pertahanan masing-masing Pihak untuk penyelesaian secara damai.
3.
Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan berdasarkan Ayat 2, perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.
Pasal 12 Perubahan
1.
Perjanjian ini dapat diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama antara Para Pihak.
2.
Setiap perubahan pada Perjanjian ini akan berlaku pada saat pemberitahuan yang paling akhir dari Para Pihak yang memberitahukan bahwa semua persyaratan domestik yang diperlukan telah dapat dipenuhi.
Pasal13 Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pengakhiran
1.
Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa persya ratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini telah terpenuhi . Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang akan ditetapkan secara bersama melalui pertukaran Nota.
2.
Perjanjian ini dan Aturan Pelaksanaannya akan berlaku untuk jangka waktu 25 tahun. Para Pihak dapat melakukan peninjauan atas Perjanjian ini dan Aturan pelaksanaannya tersebut sekali setiap 6 tahun setelah berlaku selama 13 tahun . Perjanjian ini dan Aturan Pelaksanaannya akan diperbaharui untuk periode 6 tahun setelah setiap peninjauan, kecuali atas kesepakatan bersama oleh Para Pihak.
3.
Apabila Perjanjian ini berakhir, Para Pihak akan menentukan kelanjutan kegiatan dari seluruh proyek yang telah disepakati dan sedang berjalan sebagaimana diatur dalam kerangka kerja sama Perjanjian ini dengan persyaratan dan pengaturan yang jelas. Hak dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai Pasal 7 dan 8 tetap berlangsung walaupun Perjanjian telah berakhir.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Perjanjian ini.
DILAKUKAN di Tampak Siring, Bali, pada tanggal duapuluh tujuh bulan April tahun 2007 dalam bahasa Indonesia dan lnggris, kedua naskah memiliki nilai otentik yang sama.
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Pemerintah Republik lndonesi~
Untuk Pemerintah Republik Singapura
Signed
Signed
DR. Juwono Sudarsono Menteri Pertahanan
Mr. Teo Cf'me tfe!n Menteri Pertahanan
L~ampiran
PETA AREJ\ ALPHA SATU, AREA ALPHA DUA DAN AREA JRAVO
0-4 30.00N 107 40.COE
03 45.00N 106 35.00E
~
.. ~ $ .... ~
•
~
i
•
.... v
02. 30.00N 1~ 59.00£
02 22.08 N
105 01.03 E 01 54.07 N 105 05.03 E
BRAVO
....
"
A.J'4
•
02 30.00N 02 ...l o.OON 1OS OO.DOE 1Ofi lS.OO
02 43.00 N 107 40.00 E
I
02 1O.OON 105 .40.00 E
ALPHA DUA
Q
01 ~O.OON 106 OO.OOE
" ~
\:)
~ -
q '·' q
"'~ ~
-<1
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON DEFENCE COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore, hereinafter referred to as "the Parties"; Recognising their common interest in promoting good neighbourliness, friendly relations and mutual cooperation among them ; Acknowledging the strategic value of the special relationship between the Indonesian National Defence Force and the Singapore Armed Forces, and the mutual benefits in the professional development and interoperability of both forces through their longstanding and successful bilateral defence cooperation ; Recognising that the Republic of Singapore, being a geographically disadvantaged State, has critical need of training areas; Desiring to enhance and strengthen the existing bilateral relations between the Parties through mutually beneficial cooperative activities in the field of defence; Noting that the strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually beneficial relations of both national defences; Bearing in mind principles of international law, particularly those enshrined in the United Nations Charter of 26 June 1945, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia of 24 February 1976, the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 and the Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone of 15 December 1995;
Consistent with international law and the prevailing laws and regulations of the Parties; HEREBY AGREE AS FOLLOWS:
Article 1 Purposes
The purposes of this Agreement are to provide a comprehensive strategic framework for promoting bilateral defence cooperation based on the principles of equality, mutual benefit, and full respect of sovereignty and territorial integrity, to enhance the professionalism and interoperability of both forces through greater mutual access to each other's training areas and facilities and to symbolise the enduring ties between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore.
Article 2 Scope of Cooperation
The scope of cooperation under this Agreement may include: a.
Regular bilateral policy dialogue and consultation on security issues of common interest;
b.
Exchange of intelligence information, including on counter-terrorism , between relevant institutions of the Parties;
c.
Cooperation in science and technology in the field of defence through exchange of personnel , visits, trainings, and exchange of information , as well as developing mutually agreed joint projects;
d.
Promoting human resources development of defence institutions and armed forces of the Parties through education, training, exchange of visits, provision of educational equipment and other related activities;
e.
Regular exchange of military personnel for the purpose of crossattendance of military courses and programmes;
f.
Joint or unilateral exercises and training , joint operations and logistic supplies between the armed forces of the Parties, as well as mutual access to training areas and facilities in certain parts of the territory of the Parties for these activities; and
g.
Cooperation in Search and Rescue and Humanitarian Assistance and Disaster Relief operations within the territory of the Parties;
Article 3 Training Cooperation
The training cooperation pursuant to Article 2(f) will include but shall not be limited to the following : a.
Development of joint training areas and facilities in Indonesia for joint or unilateral use by the Indonesian National Defence Force and the Singapore Armed Forces, and the provision of training assistance to the Indonesian National Defence Force, including the following: 1.
The restoration and maintenance of the Air Combat Manoeuvring Range (hereinafter referred to as "ACMR") and its related infrastructure and instrumentation;
11.
The establishment of an Overland Flying Training Area Range (hereinafter referred to as "OFTA");
111.
The operation and maintenance of the Siabu Air Weapons Range (hereinafter referred to as "AWR");
IV.
The provision of Pulau Kayu Ara for the conduct of Naval Gunfire Support exercises;
v.
The provision of naval technical assistance and access to naval training facilities;
VI.
The development and use of the Baturaja Training Area; and
vrt.
The continued training assistance provided by the Singapore Armed Forces to the Indonesian National Defence Force in the areas of simulator training as well as technical and academic courses.
b.
The provision of access to and use of Indonesian air and sea space for training by the Singapore Armed Forces, including allowing Republic of Singapore Air Force aircraft to carry out air worthiness tests, technical handling checks and training flights in Area Alpha One, allowing Republic of Singapore Air Force aircraft to conduct military training and exercises in Indonesian airspace in Area Alpha Two, and allowing Republic of Singapore Navy ships to conduct naval manoeuvres and exercises, including weapons live firing activities, together with Republic of Singapore Air Force aircraft, in Indonesian waters and airspace in Area Bravo. (Area Alpha One, Area Alpha Two , and Area Bravo are shown in the map attached and marked as Annex.) The RSN, with the support of the RSAF, may carry out up to 4 missile firing exercises in Area Bravo in a year. The RSN will inform the TN I-AL in advance of these missile firing exercises.
c.
The Singapore Armed Forces may exercise or train with the armed forces of other countries in Indonesian airspace in Area Alpha Two, and Indonesian waters and airspace in Area Bravo, with Indonesia's consent. Indonesia may observe such exercises by sending its observers. Indonesia may participate in such exercises after consultation between the Parties. Personnel and equipment of the armed forces of other countries exercising or training with the Singapore Armed Forces in Indonesian waters or airspace shall be treated in the same manner as personnel and equipment of the Singapore Armed Forces.
Article 4 Territorial Application
For the purposes of this Agreement, the term "territory" shall mean the territory of the Republic of Indonesia or of the Republic of Singapore as defined in their respective laws in conformity with the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.
Article 5 Defence Cooperation Committee 1.
A Defence Cooperation Committee shall be established to oversee the new aspects of defence cooperation under this Agreement and to hold policy dialogues and consultations on security issues of common interest. Current military cooperation will continue to be overseen by existing mechanisms, which report to the Combined Annual Report Meeting.
2.
The Defence Cooperation Committee shall: a.
identify and discuss the common security concerns and interests of both countries;
b.
recommend new cooperative activities and programmes within the framework of this Agreement;
c.
coordinate, monitor, and control the implementation of the new cooperative activities and programs;
d.
report on and evaluate the implementation of this Agreement;
e.
submit annual reports to the respective Defence Ministers of the Parties; and
f.
settle any difference or divergence implementation of this Agreement;
of v1ews
on
the
3.
The composition and the number of the members of the Defence Cooperation Committee shall be mutually agreed by the Parties.
4.
The Defence Cooperation Committee shall meet at least once a year or as and when it deems necessary in a place as mutually agreed . The Meeting shall be Co-Chaired by the appropriate senior defence officials from the Parties.
5.
The Defence Cooperation Committee may establish Working Groups as and when it deems necessary for carrying out cooperative activities, programs, or other specific tasks. The Working Groups shall report to the Defence Cooperation Committee.
Article 6 Implementing Arrangements
For the purpose of the implementation of this Agreement, operational, administrative and technical matters relating to this Agreement shall be subject to separate Implementing Arrangements to be concluded between the Parties.
Article 7 Protection of Intellectual Property Rights
The issues of protection of intellectual property rights including its ownership, legal use (which are being transferred or created in accordance with this Agreement), and protection of third parties' legitimate rights shall be regulated by separate arrangements concluded by organisations of the Parties on specific areas of cooperation .
Article 8 Confidentiality
1.
The Parties shall protect the classified information to which they may have access to within the framework of this Agreement in accordance with their national laws and regulations.
2.
Classified information and equipment shall only be provided through official channels or other channels agreed upon by the Co-Chairs of the Defence Cooperation Committee. Such information and equipment are to be labelled with the indication level and State of Origin as follows:
3.
BAHASA INDONESIA
BAHASA INGGRIS
SANGAT RAHASIA
TOP SECRET
RAHASIA
SECRET
KONFIDENSIAL
CONFIDENTIAL/RESTRICTED
BIASA
UNCLASSIFIED
All information and equipment received within the framework of this Agreement shall not be transferred , disclosed or released , either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons and entities, without the prior written consent of the originating Party. The Parties shall not disclose any classified information obtained under this Agreement other than to their own employees or agents, who have been cleared by their respective governments and to whom such disclosure is essential for the purposes of giving effect to this Agreement.
Article 9 Jurisdiction and Claims
1.
The authorities of the Host Party shall have the right to exercise exclusive jurisdiction over military personnel and/or civilian component of the Sending Party with respect to criminal offences committed within the territory of the Host Party.
2.
Where the act relates to military offences relating to official duties or involving solely the Sending Party's personnel or property, the Sending Party shall have the sole responsibility to discipline or prosecute its personnel.
3.
The Parties waive any and all claims, other than contractual claims, against each other for damage, loss or destruction of property belonging to their armed forces or injury or death to their military personnel and/or civilian component arising out of the performance of their official duties.
4.
Claims by a third party arising out of either acts or omissions by any military personnel and/or civilian component of the sending Party, while in the territory of the Host Party, will be settled in accordance with the laws and regulations of the Host Party.
5.
For the purposes of this Agreement, "civilian component" means the civilian personnel who are in the employ of the armed forces or a department or agency of the Parties having functions relating to defence matters or the armed forces.
6.
Nothing in this Agreement shall be regarded as a waiver of immunity by either Party from the jurisdiction of the courts of the other Party.
Article 10 Budgetary Allocation
Subject to the financial arrangements for a particular Implementing Arrangement on specific aspects of cooperation as provided by Article 6 of this Agreement, each Party shall bear its own costs in connection with the implementation of this Agreement in accordance with its budgetary allocations.
Article 11 Settlement of Disputes
1.
Any matter arising from this Agreement with respect to its interpretation, application or implementation shall , in the first instance, be submitted to the Defence Cooperation Committee for amicable settlement.
2.
In the event that a dispute is not settled at the Defence Cooperation Committee level, both Co-Chairs of the Defence Cooperation Committee shall bring the matter to their respective Ministers of Defence for amicable settlement;
3.
In the event that the dispute is not settled under paragraph 2, it shall be settled by the Parties through diplomatic channels.
Article 12 Amendments
1.
This Agreement may be amended in writing by the mutual consent of the Parties.
2.
Any Amendment to this Agreement shall come into force on the date of the later notification of the Parties informing that all necessary domestic requirements have been complied with.
Article 13 Entry Into Force, Duration and Termination
1.
The Parties shall notify each other in writing that their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with. This Agreement shall enter into force on a date to be mutually agreed between the Parties through an exchange of Third Person Notes.
2.
This Agreement and its Implementing Arrangements shall remain in force for a period of 25 years. The Parties may review the Agreement and Implementing Arrangements once every 6 years after the 13th year of their entry into force. The Agreement and Implementing Arrangements shall be renewed for 6-year terms after each review, unless otherwise mutually agreed by both Parties.
3.
Upon the termination of this Agreement, the Parties shall determine the further course of all ongoing projects concluded within the framework of this Agreement in clearly defined terms and conditions. The respective rights and responsibilities of the Parties under Articles 7 and 8 shall continue, notwithstanding termination of this Agreement.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE at Tampak Siring, Bali, on this twenty-seventh day of April in the year 2007 in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shal l prevail.
For the Government of The Republic of Indonesia,
Signed DR. Juwono Sudarsono Minister of Defence
For the Government of The Republic of S;.ngapore,
Signed Mr. Teo C~ee tan Minister for De ence
A.anex MAP OF A~A ALPHA ONE, AREA ALPHA TWO AND AREA BRAVO
0-4 30.00N 107 MUlOE
Q.3 •s. OON 106 35.00E
.. •
.
~
'"L ~ 102~ 30.00N 59.00!;. 02 22.08 N 105 01.03 E 01 54.07 N 105 05.03 E
~
~ ~~· ~ .
02 .50.00N ,.\. 111& OO.DOE 02 0 !O.OON 02 10.00N 105 .-o.OOE
ALPHA TWO
!
.
11
02 43.00 N 107 40.00 E
~s.oo
q
01 ~O.OON 106 OO.OOE:
~
~ .
~
t
BRAVO
"Q I
00 28.00N 1 O.l 44.00E'C:)
.t7
\'
q,..
.v .,. ~
..{}
