P E R S E T U J U A N an tara PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA ten tang KERJASAMA EKONOMI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN BATAM
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA
BERHASRAT untuk mengembangkan kerjasama ekonomi antara kedua Negara (se1anjutnya disebut Pihak) atas dasar prinsip persamaan dan sa1ing menguntungkan da1am rangka semangat ASEAN , khususnya da1am pengembangan Daerah Industri Pu1au Batam, Repub1ik Indonesia (se1anjutnya disebut Batam) ; MEMPERHATIKAN Pasa1 1 dan 2 Persetujuan Dasar Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Repub1ik Indonesia dan Pemerintah Repub1ik Singapura , yang ditanda- tangani pada tangga1 29 Agustus 1974 ;
Telah rnenyetujui sebagai berikut
Pasal 1 Perdagangan Barang dan Jasa (1)
Dengan rnernperhatikan tata perdagangan rnasing- rnasing
negara , kedua Pihak setuju untuk rnengernbangkan tata cara lalu l i ntas barang , pernbayaran serta penyerahannya antara Batarn dan Singapura yang sederhana dan saling rnenguntungkan . (2)
Dalarn rangka peningkatan perdagangan internasional ,
secara saling rnenguntungkan , kedua Pihak akan rnengernbangkan suatu tata cara pernasaran barang dan jasa perdagangan , dengan kernungkinan untuk rnernperrnudah usaha- usaha bersarna , dan rnernanfaatkan sejauh rnungkin fasilitas alih kapal dan pergudangan yang ada di Batarn .
Pasal 2 I n d u s t r i (1)
Dengan rnernperhatikan tata industri rnasing- rnasing negara ,
kedua Pihak bekerjasarna untuk rnengernbangkan suatu sistirn industri yang saling rnenguntungkan , terrnasuk kerjasarna di bidang pengernbangan industri , prasarana dan teknologi. (2) Dalarn rnelaksanakan kerjasarna di bidang industri ini , kedua Pihak setuju untuk rnernanfaatkan jasa-jasa yang tersedia di Batarn dan di Singapura di sektor reparasi dan jasa- jasa industri lainnya .
Pasal 3 Dana dan Perbankan Kedua Pihak setuju untuk mengambil langkah-langkah guna mempermudah penyediaan dana dan jasa perbankan yang diperlukan untuk pengembangan Batam, sejauh hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di masing- masing negara.
Pasal 4 P e r h u b u n g a n
Kedua Pihak, sesuai peraturan perundang- undangan masingmasing, bekerjasama secara saling menguntungkan , dalam mengembangkan jasa-jasa perhubungan, yang meliputi jasa angkutan darat , laut dan udara, jasa pos I giro dan telekomunikasi, kepariwisataan, meteorologi dan geofisika, dan "Search and Rescue (SA R)" , antara Batam dan Singapura.
Pasal 5 Pertukaran Penasehat, Tenaga Ahli dan Teknisi Masing- masing Pihak, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, setuju mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pertukaran penasehat, tenaga ahli dan teknisi , guna melaksanakan kegiatan- kegiatan dalam rangka Persetujuan ini.
Pasal 6 P e r p a j a k a n Kedua Pihak setuju untuk mengambil langkah-langkah di bidang perpajakan yang dapat mendorong penanam modal di Batam , termasuk penyederhanaan tata cara administrasi perpajakan serta cara pencegahan pemungutan pajak berganda, sejauh hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara .
Pasal 7 Bea dan Cukai Kedua Pihak setuju sesuai dengan peraturan perundangundangan masing- masing untuk menyederhanakan tatalaksana lalu lintas barang antara Batam dan Singapura , termasuk penyederhanaan penyelesaian dokumen - dokumen guna melancarkan lalu lintas barang .
Pasal 8 K e i m i g r a s i a n (1)
Kedua Pihak setuju dalam rangka kerjasama yang diatur
dalam Persetujuan ini, untuk membuat peraturan guna memperlancar lalu lintas orang antara Batam dan Singapura . (2)
Kedua Pihak bila menganggap perlu, bekerjasama untuk
menyelesaikan setiap masalah di bidang imigrasi yang berkaitan dengan masalah lalu lintas orang antara Batam dan Singapura.
Pasa1 9 Pengaturan Lebih Lanjut Dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan yang ber1aku di masing- masing Negara, kedua Pihak dapat membuat pengaturan 1ebih 1anjut untuk menjamin terse1enggaranya pe1aksanaan Persetujuan ini yang di1akukan o1eh masing- masing pejabat yang berwenang .
Pasa1 10 K1ausu1a Tanggung- jawab (1)
Pemerintah Repub1ik Indonesia bertanggung- jawab atas
tuntutan yang dapat diajukan oleh pihak ketiga terhadap penasehat , tenaga ahli dan teknisi Sin g apura atau pihak lain yang dikirim atas permintaan Pemerintah Indonesia dan menjalankan tugas-tugas resmi di Batam, serta membebaskan mereka di Batam dari tuntutan dan tanggung-jawab yang timbul sebagai akibat dari kegiatan berdasarkan Persetujuan ini , kecuali tanggung-jawab atas kelalaian yang berat atau pelangga ran yang sengaj a oleh pribadi - pribadi bersangkutan . (2)
Pemerintah Republik Singapura bertanggung- jawab atas
tuntutan yang dapat diajukan oleh pihak ketiga terhadap penasehat , tenaga ahli dan teknisi Indonesia atau pihak lain yang dikirim atas permintaan Pemerintah Singapura dan menjalankan tugas - tugas resmi di Singapura , serta membebaskan mereka di Singapura dari tuntutan dan tanggung-jawab yang timbu1 sebagai akibat dari kegiatan berdasarkan Persetujuan ini , kecuali tanggung-jawab atas kelalaian yang berat atau pelanggaran yang sengaja oleh pribadi-pribadi bersangkutan .
Pasa1 11 Wi1ayah Ber1akunya Persetujuan (1)
Persetujuan ini ber1aku untuk wi1ayah Repub1ik Indonesia
di Daerah Industri Pu1au Batarn dan wi1ayah Repub1ik Singapura. (2)
" Daerah Industri Pu1au Batarn" me1iputi Pu1au Batarn ,
Gugusan Kepu1auan Janda Berias, dan Kepu1auan Tanjung Sau , Ngenang dan Kasem sebagaimana ditetapkan o1eh Pemerintah Indonesia. (3)
Ketentuan ~ ketentuan
Pasa1 ini tidak akan mengurangi
peraturan dan perundang- undangan nasiona1 Repub1ik Indonesia dan Repub1ik Singapura yang bersangkutan serta PersetujuanPersetujuan yang ada antara kedua Pihak.
Pasa1 12 Penye1esaian Perse1isihan Setiap perse1isihan antara kedua Pihak mengenai penafsiran atau pe1aksanaan Persetujuan ini dise1esaikan secara persahabatan me1a1ui konsu1tasi atau perundingan dan tanpa menggunakan badan- badan hukum atau badan-badan semacamnya yang bertugas peradi1an untuk penye1esaian setiap perse1isihan .
Pasa1 13 Ber1akunya Persetujuan (1)
Masing - masing Pihak akan memberitahukan Pihak 1ainnya
tentang te1ah dipenuhinya persyaratan konstitusiona1 mereka masing- masing untuk ber1akunya Persetujuan ini. Persetujuan ini ber1aku pada tangga1 pemberitahuan dari yang terakhir menyampaikannya.
Pih~k
{2)
Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun
dan selanjutnya berlaku perpanjangan untuk jangka waktu 5 tahun berturut-turut . {3)
Persetujuan ini dapat dibatalkan oleh salah satu Pihak
dengan pemberitahuan tertulis 6 bulan sebelumnya . (4)
Untuk rneningkatkan pelaksanaan Persetujuan ini dan
pengaturan-pengaturan lanjutannya yang akan dibuat sesuai dengan Pasal 9 Persetujuan ini , para wakil kedua Pihak akan berternu sepanjang diperlukan untuk rnernberitahukan satu sama lain rnengenai perkernbangan pelaksanaan Persetujuan ini serta rnasalahrnasalah lain yang berkaitan dengan pengembangan Batam .
SEBAGAI BUKTI PERSETUJUAN , yang bertandatangan dibawah ini, yang telah dikuasakan oleh Pemerintah rnasing-masing , rnenandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Singapura pada tanggal 31 Oktober 1980 dalam dua rangkap dalam bahasa Indonesia dan Inggeris . Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran , maka naskah bahasa Inggeris rnenentukan .
ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK
Signed
SIN~RA
Signed
SUDJATMIKO
GOH jHOK~G
DUTA BESAR LUAR BIASA
ME~I
DAN BERKUASA PENUH
DAN PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN
~grecment between THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON THE ECONOMIC COOPERATION IN THE FRAMEWORK OF THE DEVELOPMENT OF BATAM THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE DESIROUS to promote economic cooperation between the two countries (hereinafter referred to as the Parties), on the basis of equality and mutual benefit within the ASEAN spirit, particula rly in the development of the Industrial Region of the Batam Island of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Batam). WITH A VIEW TO ARTICLES l and 2 of the Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singa pore signed on the 29th of August 1974. Have agreed as follows: ARTICLE
l
TRADE OF GOODS AND SERVICES ( l) Without prejudice to their respective trade systems, both Parties agree to develop, between Singapore and Batam, a simplified and mutually beneficial procedure of flow of goods, payment and delivery. (2) Within the framework of enha ncing international trade, both parties shall develop a mutually beneficial system of marketing of goods and services, with the possibility thereof to facilitate joint undertakings, and shall utilize, to mutual benefit and to the maximum extent possible, the available transhipment and warehousing facilities in Batam. ARTICLE
2
INDUSTRY (1) Without prejudice to their respective industrial systems, both Parties shall cooperate to develop a mutually beneficial industrial system, including the industrial , infrastructural and technological development.
(2) In implementing the cooperation in the field of industry, both Parties agree to utilise the available services in Singapore and in Batam in the sector of industrial repair work and other industrial services.
3 CAPITAL AND BANKING Both Parties agree to take necessary steps to facilitate the availability of capital and banking services needed for the development of Batam in accordance with their respective prevailing laws and regulations. ARTICLE
ARTICLE
4
COMMUNICATION Both Parties shall cooperate to develop to mutual benefit pursuant to their respective laws and regulations, the services in the field of communication including Land, Sea and Air Transports, Post and Telecommunications, Tourism, Meteorology and Geophysics and Search and Rescue (SAR) between Singapore and Batam. ARTICLE
5
EXCHANGE OF ADVISERS, EXPERTS AND TECHNICIANS Each Party shall, in accordance with the prevailing laws and regulations, adopt necessary measures to facilitate exchange of advisers, experts and technicians carrying out activities under this Agreement.
6 TAXATION Both Parties agree to take measures in the field of taxation which will encourage investment in Batam, including simplification of tax administration procedures and methods for the avoidance of double taxation, in accordance with their respective prevailing laws and regulations. ARTICLE
ARTICLE
7
CUSTOMS AND EXCISE Both Parties agree subject to their respective laws and regulations to simplify the procedures for the flow of goods between Singapore and Batam, including the processing of documents for such a speedy flow of goods. ARTICLE
8
IMMIGRATION (l) Both Parties agree, within the framework of cooperation set forth in this Agreement,
to establish regulations to facilitate the flow of persons between Singapore and Batam. (2) Both Parties, if they deem necessary, shall cooperate to solve any immigration problem relating to the flow of persons between Singapore and Batam. 9 FURTHER ARRANGEMENT With due observance to the regulations in each country, both Parties can make further arrangements to secure the implementation of the Agreement conducted by the respective authorities. ARTICLE
lO LIABILITY CLAUSE (I) The Government of the Republic of Indonesia shall be responsible for dealing with claims which may be brought by third parties against the Singapore advisers, experts and technicians or other persons sent at the request of the Government of Indonesia and performing official services in Batam and shall hold them harmless in Batam in respect of claims or liabilities arising from operations under this Agreement, except liability arising from the gross negligence or wilful misconduct of the said individuals. ARTICLE
2
(2) The Government of the Republic of Singapore shall be responsjble for dealing with claims which may be brought by third parties against the Indonesian advisers, experts and technicians or other persons sent at the request of the Government of Singapore and performing official services in Singapore and shall hold them harmless in Singapore in respect of claims or liabilities arising from operations under this Agreement, except liability arising from the gross negligence or wilful misconduct of the said individuals. ARTICLE
11
TERRITORIAL APPLICATION (1) This Agreement shall be applied within the territory of the RepubHc of Singapore and of the Republic of Indonesia in the Industrial Region of the Batam Island.
(2) The " Industrial Region of the Batam Island" consists of Batam Island, group of islands of Janda Berias, and Islands of Tanjung Sau, Ngenang and Kasem as stipulated by the Government of the Republic of Indonesia. (3) The provisions of this Article shall not prejudice relevant national laws and regulations of the Republic of Indonesia and of the Republic of Singapore and existing Agreements between the two Parties. ARTICLE
12
SETTLEMENT OF DISPUTE Any dispute between the two Parties concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation and without having to resort to legal or quasi-legal bodies for the justiciable resolution of any dispute. ARTICLE
13
ENTRY INTO FORCE (1) Each Party shall notify the other on the fulfilment of their respective constitutional requirements for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of notification of ejther Party who makes the later communication.
(2) This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be tacitly extended for successive period of five years. (3) This Agreement may be denounced by either Party subject to six months prior written notice. (4) In order to promote the implementation of this Agreement and of the further arrangements to be concluded jn accordance with Article 9 of this Agreement, representatives of the two Parties shall meet as and where required to inform each other of the progress in the implementation of this Agreement and any other matters pertaining to the development of Batam. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE at the Republic of Singapore on this thirty-first day of October 1980, in duplicate in the Indonesian and English languages. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
Signed
Signed
SUDJAT'MIJ«) Ambassador Eyfao_rdinary and Plenipotentiary For the Government of the Republic of Indonesia
GQfi CHJ)K'TONO Minijtp for Trade and Industry For the Government of the Republic of Singapore
--
3
