REPUBLIK INDONESIA
RENCANA AKSI 2017-2021 UNTUK IMPLEMENTASI DEKLARASI BERSAMA KEMITRAAN STRATEGIS BAGI MASA DEPAN YANG SEJAHTERA DAN DAMAI ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan,
Menegaskan komitmennya terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma-norma hukum internasional lainnya yang telah diakui secara universal;
Terdorong oleh ikatan sejarah yang kuat antara rakyat Republik Indonesia dan rakyat Republik Afrika Selatan, serta hubungan baik dan kerja sama antara kedua negara, terlebih sejak berakhirnya rezim apartheid di Afrika Selatan dan pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1994;
Berkeinginan untuk melakukan tinjauan ulang dan evaluasi status hubungan bilateral, merekomendasikan arah kebijakan dan tujuan strategis yang dapat dilaksanakan dari hubungan bilateral dalam kurun waktu lima tahun, dalam rangka memperkuat Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis bagi Masa Depan yang Sejahtera dan Damai dan implementasi Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral;
Bertekad memperkuat hubungan bersahabat antara kedua negara berdasarkan prinsip saling menghormati integritas dan keutuhan wilayah, tidak saling bersikap agresif, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, kesetaraan dan kepentingan bersama, dan koeksistensi daiam damai, dengan tujuan menciptakan sebuah dunia yang adil, setara, damai, dan sejahtera;
l
~ ~
Mempertimbangkan Kemitraan Strategis seperti yang tertuang dalam Deklarasi
::
,
Bersama dalam Kemitraan Strategis bagi Masa Depan yang Sejahtera dan Damai
; :
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan,
:J
yang telah secara resmi disepakati dan ditandatangani oleh presiden kedua
'~
negara pada tanggal 17 Maret 2008 di Tshwane, dan bertekad untuk
1
)
·~ ,;..;
:~
'i
menjalankannya demi kepentingan bersama; 1
Mengingat Memorandum
!
Saling
Pengertian antara
Pemerintah
Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika mengenai Pembentukan Komisi
'•
~ ·i 1
~
Bersama untuk Kerja Sama Bilateral yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal
11
20 April 2015; dan Didorong
oleh
kemajuan
dalam
implementasi
sejumlah
perjanjian
dan
memorandum saling pengertian yang telah ada antara kedua negara di berbagai bidang; Menyetujui untuk melakukan aksi bersama untuk implementasi Deklarasi
Bersama dalam Kemitraan Strategis seperti tertuang dalam "Rencana Aksi 2017-
2021" ini (selanjutnya disebut "Rencana Aksi") sebagai berikut: i
l' j
A. PERTUKARAN KUNJUNGAN 1. Mendorong pertukaran kunjungan secara berkala di semua tingkatan di antara berbagai pemangku kepetingan kedua negara, termasuk Kepala Negara/Pemerintahan, pejabat pemerintah, anggota parlemen, komunitas bisnis, organisasi masyarakat, wadah pemikir, dan akademisi serta pemangku kepentingan lainnya;
,I
2. Mempertahankan dan mengintensifkan koordinasi dan konsultasi antara menteri/kepala lembaga terkait melalui pertemuan bilateral berkala di selasela forum regional dan internasional; 3. Menyelenggarakan pertemuan dalam working level antara berbagai sektor terkait
antara
kedua
negara
untuk
bertukar
pandangan
dan
mengoordinasikan upaya untuk mengimplementasikan Kemitraan Strategis , ,,
!
di bidang masing-masing;
rI
I, :
B. MEKANISME KONSULTASI BILATERAL
4.
Mengoptimalkan mekanisme ker1·a sama yang ada, terutama Komisi
I
II
Bersama Tingkat Menteri untuk Kerja Sama Bilateral sebagai mekanisme
I·'
~
utama dalam melakukan tinjauan ulang dan memberikan arahan strategis
11,
untuk memperkuat Kemitraan Strategis lndonesia-Afrika Selatan, selain Komisi Dagang Bersama, dan mekanisme konsultasi bilateral lainnya;
I· ~~ -~
l
l "' ' ~
: ~lJ : -~
C. KERJA SAMA POLITIK
5.
Mendorong dialog dan bertukar pandangan antara pejabat kedua negara di semua tingkatan dalam isu-isu bilateral, regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama;
6. 1
Mendorong kerja sama antara parlemen kedua negara, baik dalam kerangka bilateral maupun forum multilateral;
'
7.
Memperkuat persahabatan lndonesia-Afrika Selatan dengan pendirian Asosiasi Persahabatan lndonesia-Afrika Selatan oleh pihak Indonesia dan Asosiasi Persahabatan Afrika Selatan-lndonesia oleh pihak Afrika Selatan, sebagai bagian upaya mendorong people-to-people contact dan kerja sama antara Indonesia dan Afrika Selatan;
D. KERJA SAMA PERTAHANAN DAN KEAMANAN
8. Mendorong
implementasi
Memorandum
Saling
Pengertian
antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan ••
dalam Kegiatan Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (2008), meliputi, antara lain, pertukaran informasi di bidang pertahanan, pertukaran pejabat , ,I
11
untuk pelatihan, penelitian bersama, dan pertukaran data ilmiah dan teknologi; 9. Mendirikan Komisi Bersama sebagaimana tertuang dalam Memorandum Saling
Pengertian
berkoordinasi, Pengertian; I
I! !
dan
sebagai
sebuah
memonitor
instrumen
implementasi
untuk
mengatur,
Memorandum
Saling
!,
,: '
,,-
------
--
·- -
10. Mendorong kerja sama antara industri pertahanan kedua negara, termasuk pertukaran teknologi, produksi bersama, penyediaan peralatan pertahanan, dan bantuan teknis; 11. Memperkuat
kerja
sama
antara
Lembaga
Ketahanan
Nasional
(LEMHANNAS) dan Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Afrika Selatan, termasuk meningkatkan partisipasi pejabat militer senior kedua negara dalam program pelatihan agar dapat memahami isu-isu strategis terkait kawasan masing-masing dengan lebih baik; 12. Mengembangkan kerja sama di bidang penjagaan perdamaian, termasuk pertukaran pengalaman dan praktik terbaik, penyediaan
pelatihan,
pertukaran kunjungan pejabat dan para ahli, selain berbagi materi kurikulum dan modul pelatihan; 13. Meningkatkan kerja sama antara kepolisian nasional kedua negara, termasuk penandatanganan memorandum saling pengertian mengenai I
kerja sama kepolisian yang akan menyediakan landasan bagi kerja sama
:
I
dalam tindak pencegahan dan memerangi kejahatan lintas batas, kontra terorisme, pencucian uang, dan area kerja sama lainnya yang disepakati kedua belah pihak; E. KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
14. Mendorong pengembangan hubungan ekonomi, meningkatkan hubungan perdagangan dan membangun kerja sama keuangan kedua negara ',
I
I
melalui penguatan mekanisme kerja sama yang telah ada seperti Komisi Bersama Bidang Perdagangan, melalui partisipasi dalam kegiatan promosi perdagangan bersama, keterlibatan lebih besar sektor privat dan komunitas
:
bisnis, perdagangan langsung, pertukaran informasi dan pertemuan bisnis, dan mendorong kerja sama institusi antara Kamar Dagang dan asosiasi bisnis kedua negara; 15. Mendorong investasi dua arah melalui peningkatan pertukaran dan kontak antara otoritas pengelola investasi kedua negara dan asosiasi bisnis untuk mengeksplorasi dan mendapatkan kolaborasi potensial; menciptakan iklim
I
p
investasi yang lebih kondusif untuk komunitas bisnis dalam mendorong investasi dua arah; f
16. Mempercepat negosiasi memorandum saling pengertian dalam kerja sama antara zona ekonomi, sebagai sebuah
cara
I
untuk meningkatkan
perdagangan, industri dan kerja sama investasi kedua negara; 17. Mendorong kerja sama bilateral melalui kerja sama kota/provinsi kembar yang telah ada sebagai sebuah cara dalam pengembangan ekonomi, dan
people-to-people
contact,
selain
mengeksplorasi
kemungkinan
terbentuknya kerja sama kota/provinsi kembar lainnya; ;
18. Melaksanakan implementasi memorandum saling pengertian antara
·
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dan Sadan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Perdagangan I
!
dan lndustri Afrika Selatan, yang ditandatangani pada bulan November 2012,
-
''
termasuk
pendirian
Kelompok
Kerja
Bersama
untuk
mengkoordinasikan dan memonitor implementasi memorandum saling pengertian. Menegosiasikan perjanjian antara Badan Pengembangan Usaha Kecil, Kementerian Pengembangan Usaha Kecil Afrika Selatan dengan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil
1
Menengah, sebuah badan di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI .
~,
~
F. KERJA SAMA ENERGI '
!
t
1
19. Menjajaki kolaborasi dalam proyek unggulan di kedua negara antara lain
I
1
pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 35 ribu megawatt dalam
·
waktu lima tahun ke depan; 20. Mendorong ke~a sama lebih erat dalam bidang energi baru terbarukan untuk mendukung ketahanan energi kedua negara; G. KERJA SAMA SUMBER DA YA MINERAL
. ':
I
21. Mendorong kerja sama mineral, terutama investasi dalam pengolahan mineral dan industri penyulingan; iI !
!!
:
H. KERJA SAMA KELAUTAN, PERIKANAN, DAN AGRIKULTUR
22. Mempercepat pembahasan memorandum saling pengertian mengenai Kerja Sama Perikanan antara kedua negara; 23. Meningkatkan implementasi Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan mengenai Kerja Sama Pengembangan Agrikultur yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 April 2005, dan mempercepat pembentukan Komisi Bersama Kerja Sama Agrikultur seperti yang termuat di dalam memorandum dimaksud;
I.
KERJA SAMA TRANSPORTASI
24. Mendorong maskapai penerbangan kedua negara yang ditunjuk untuk mengimplementasikan pengaturan penerbangan antara Indonesia dan Afrika Selatan, baik yang dioperasikan secara mandiri maupun melalui kerja sama komersial; J. KERJA SAMA PARIWISATA
25. Memperkuat kerja sama bilateral di bidang pariwisata dengan tujuan meningkatkan jumlah kunjungan dua arah wisatawan dari kedua negara, jejaring di antara biro perjalanan, familiarization trips, mengembangkan platform digital, dan mengembangkan paket tur/wisata bersama; 26. Pertukaran informasi pariwisata, pertukaran praktik terbaik dalam kebijakan pariwisata, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dan model perencanaan pariwisata; 27. Penelitian mengenai pariwisata: study tour, pertukaran penelitian akademik dan nonakademik dan penerapan model atau praktik terbaik dalam bidang pariwisata; 28. Peningkatan kapasitas: kesempatan lowongan pekerjaan/magang dan seminar mengenai pariwisata dan simposium;
K. KERJA SAMA SAINS DAN TEKNOLOGI
29. Memperbarui Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Kementerian Sains dan Teknologi Republik Afrika Selatan dalam Bidang Penelitian Sains dan Pendidikan Tinggi; 30. Mengembangkan Program Kolaborasi Bersama di bidang makanan dan
agrikultur,
kesehatan dan
teknologi,
teknologi
obat-obatan, informasi, komunikasi, dan
transportasi,
advanced
materials,
teknologi
pertahanan, energi termasuk energi terbarukan, kelautan dan teknologi maritim, manajemen risiko bencana alam, humaniora, dan ilmu sosial;
31. Merevitalisasi Kelompok Kerja Bersama lndonesia-Afrika Selatan di Bidang llmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. L. KERJA SAMA PENDIDIKAN .
32. Mendorong jejaring institusional antara universitas di Indonesia dan Afrika '
.
I
Selatan;
33. Melanjutkan program beasiswa Indonesia bagi pelajar Afrika Selatan yaitu beasiswa Darmasiswa, Kerja Sama Negara Berkembang dan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia; M. KERJA SAMA PENELITIAN KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN DAN PELATIHAN ~
.
I
34. Mengimplementasikan
Memorandum
Saling
Pengertian
mengenai
Penelitian Kebijakan dan Pembangunan yang ditandatangani pada bulan
·I
Maret 2014, untuk mendorong dialog antara Departemen Kerja Sama dan
I
Hubungan lnternasional Afrika Selatan dengan Kementerian Luar Negeri
I
RI;
I
"
!
35. Mendorong kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan diplomatik. ',,
'
'
I
l N. KERJA SAMA BUDAYA .
'
,,
36. Meningkatkan implementasi Memorandum Saling Pengertian antara
I
Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Afrika Selatan
.
I
I
i t----
•
mengenai kerja sama budaya yang ditandatangani di T shwane pada tanggal 17 Maret 2008 sebagai berikut: Kedua pihak akan membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk mengimplementasikan Memorandum Saling Pengertian; Komposisi Kelompok Kerja Bersama akan ditentukan oleh kedua pihak dan akan melakukan pertemuan pada waktu yang disepakati bersama; Kelompok Kerja akan menentukan prosedur dan rencana dan mengidentifikasi proyek-proyek kerja sama dalam mencapai tujuan seperti tertuang dalam Memorandum Saling Pengertian; Kelompok Kerja akan melakukan peninjauan ulang implementasi memorandum saling pengertian ini secara berkala dan menyerahkan laporan pada Komisi Bersama Tingkat Menteri; 37. Mendorong saling pengertian mengenai masing-masing budaya dan people-to-people contact melalui pertukaran program yang melibatkan para
remaja, pemimpin agama, dan masyarakat; 0. KERJA SAMA KESEHATAN .:
38. Menyelesaikan pembentukan Memorandum Saling Pengertian dalam Kerja sama Kesehatan yang akan, di antaranya, mencakup peningkatan kapasitas untuk petugas kesehatan dan manajemen sumber daya kesehatan selain
manajemen penyakit menular, seperti
HIV/AIDS,
tuberkulosis, dan malaria; P. KERJA SAMA TEKNIK
39. Memperkuat kerja sama teknis dan peningkatan kapasitas antara kedua
"'
negara di berbagai bidang. Dalam hal ini, Indonesia mengundang Afrika
I(
·1
"
II II
Selatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program kerja sama teknis yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2014 sampai tahun 2018,
I
dan berlaku sebaliknya;
I
Q. KERJA SAMA INFORMASI, TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI
40. Mendorong kerja sama dalam bidang penyiaran digital, e-Governance, dan penggunaan "green" technology.
J
I
R. KERJA SAMA PERTUKARAN INFORMASI 41. Kantor Serita Pemerintah Afrika Selatan mengusulkan pembentukan persetujuan kerja sama pemberitaan dengan Kantor Serita Pemerintah Indonesia, Antara, dalam bidang sebagai berikut: Pertukaran berita pemerintah bebas biaya, untuk penggunaan jaringan dan publikasi selain distribusi pada pengguna di Indonesia dan internasional. Serita akan dipertukarkan hanya dalam bahasa lnggris; Pihak yang bersepakat setuju untuk saling bertukar foto-foto dalam negeri dan liputan video (terkini dan arsip) bebas biaya melalui internet; Pihak yang bersepakat setuju untuk bertukar pernyataan pers yang diterbitkan oleh pemerintah masing-masing. Hal ini mensyaratkan kedua pihak termasuk kedalam database distribusi media masingmasing;
I
:. . :
~
S. KERJA SAMA KEKONSULERAN 42. Menyelesaikan pembahasan persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas antara Indonesia dan Afrika Selatan; i
T. KERJA SAMA REGIONAL DAN INTERNASIONAL
i
43. Meningkatkan konsultasi dan kerja sama strategis baik secara bilateral maupun dalam konteks Perserikatan Bangsa-bangsa dan organisasi internasional lainnya seperti WfO, UNFCC, NAM, G-77, G-20, NAASP, dan IORA dalam menjaga dan mendorong multilateralisme, kerja sama i
.
internasional
i
untuk
pembangunan,
perdamaian
dan
keamanan
:
internasional, penyelesaian masalah sesuai prinsp dan fungsi Piagam
'
'
Perserikatan Sangsa-Sangsa dan norma hukum internasional lainnya yang diakui secara universal; 44. Menjaga dan meningkatkan kerja sama saling dukung untuk pencalonan satu sama lain dalam organisasi internasional; I
u.
IMPLEMENTASI
'
45. Kedua pihak sepakat untuk membentuk Komisi Koordinasi, terdiri dari pejabat senior dari Departemen Kerja Sama dan Hubungan lnternasional, -·-
~·,~-~
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN~
dan Kementerian Luar Negeri RI, setiap tahun secara bergiliran antara Jakarta
dan
perkembangan
Pretoria
untuk
implementasi,
melakukan pada
peninjauan
tanggal
yang
ulang
terkait
disepakati
dan
disampaikan melalui saluran diplomatik. Semua permasalahan yang muncul akan disampaikan pada Komisi Koordinasi untuk mendapatkan penyelesaian segera; 46. Kedua pihak sepakat bahwa agenda yang termuat dalam Rencana Aksi untuk lmplementasi Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis bagi Masa Depan yang Damai dan Sejahtera antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan 2017-2021 , akan ditinjau ulang setiap tahun, dan diperbarui pada setiap akhir periode lima tahun, dan diperbarui untuk lima tahun berikutnya untuk periode 2021-2025; Rencana Aksi ini akan berlaku sejak dilakukan penandatanganan. Komisi Bersama Tingkat Menteri untuk Kerja Sama Bilateral akan berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan peninjauan implementasi Rencana Aksi ini. Ditandatangani di Jakarta pada tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dibuat dalam dua salinan asli dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, kedua teks memiliki nilai keabsahan yang sama.
Untuk Pemerintah
R~""lndonesia
Untuk Pemerintah Republik Afrika Selatan
Signed
Signed
~~ L. P. Marsudi ri Luar Negeri
Mait~
Nkoana-Mashabane Menteri Hubungan lnternasional dan Kerja Sama
PLAN OF ACTION 2017-2021 FOR THE IMPLEMENTATION OF THE JOINT DECLARATION ON A STRATEGIC PARTNERSHIP FOR A PEACEFUL AND PROSPEROUS FUTURE BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa; Reaffirming their commitments to the Charter of the United Nations and other
universally recognized norms of international law; Encouraged by the long standing and historical ties between the peoples of the
Republic of Indonesia and the Republic of South Africa, as well as by the excellent relations and cooperation between the two countries, especially since the end of the apartheid regime in South Africa and the establishment of diplomatic relations in 1994; Desiring to review and evaluate the status of bilateral relations, recommend policy
directions and achievable strategic objectives for the development of our bilateral relations within a five year timeframe, so as to enhance the Joint Declaration on a Strategic
Partnership
for a
Peaceful
and
Prosperous
Future
and
the
implementation of the Joint Commission for Bilateral Cooperation; Determined to strengthen the friendly relations between the two countries based
on the principles of mutual respect for sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and
•
'·
mutual benefit, and peaceful coexistence, with a view to a world that is just, equitable, peaceful and prosperous;
Taking into account their Strategic Partnership as enshrined in the Joint
• ~
I
Declaration on a Strategic Partnership for a Peaceful and Prosperous Future
I I
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa, as officially agreed upon and signed by the Presidents of the two countries on 17 March 2008 in Tshwane, and determined to take it forward for the benefits of both sides;
Recalling the Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa on the Establishment of the Joint Commission for Bilateral Cooperation signed in Jakarta on 20 April 2015; and I
Encouraged by the progress made on the implementation of a number of existing
i I
agreements and memoranda of understanding between the two countries in various fields; I ·
Have agreed to undertake joint actions for the implementation of the Joint
1
Declaration on the Strategic Partnership as outlined in this "Plan of Action 2017-
.i i
2021 " (hereinafter referred to as "Plan of Action") as follows: •
A. EXCHANGE OF VISITS 1. To continue promoting the exchange of regular visits at all levels between various
stakeholders
of the
two
countries,
including
Heads
of
I.
i :,
State/Government, government officials, members of parliament, business communities, civil organizations, think tanks and academics as well as other relevant stakeholders; 2. To maintain and intensify coordination and consultation between relevant ministers/heads of agencies through regular bilateral meetings and on the ;
I
ri ..
sidelines of regional and international fora;
i
3. To conduct meetings at the working level between relevant sectors of the two countries to exchange views and coordinate efforts to substantiate the Strategic Partnership in their respective fields.
B.
BILATERAL CONSULTATION MECHANISMS :
4. To optimize the existing cooperation mechanisms, especially the Joint
. i
Ministerial Commission for Bilateral Cooperation (JMC) as the main mechanism to review and provide strategic guidance for the enhancement
·~
IJ
of the Indonesia-South Africa Strategic Partnership, as well as the Joint Trade Committee (JTC), and other bilateral consultative mechanisms.
C. POLITICAL COOPERATION 5. To promote dialogue and exchange of views between officials at all levels of the two countries on bilateral, regional, and international issues of common interest;
I I
6. To continue promoting cooperation between the Parliaments of the two countries, both in the bilateral framework and multilateral fora; ! I'
,.,. I: ,,
II .
7. To strengthen the Indonesia-South Africa friendship by the establishment
I~, ti !
of the Indonesia-South Africa Friendship Association by the Indonesian
:'
side as well as the South Africa-Indonesia Friendship Association by the
I:
South African side, as part of efforts to promote people-to-people contact and cooperation between Indonesia and South Africa.
D. DEFENCE AND SECURITY COOPERATION 8. To promote the implementation of the MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa on Cooperative Activities in the Field of Defense (2008), covering, among others, exchange of information on the Defence establishment, exchange of officers for reciprocal training, joint research, and exchange of scientific and technological data; 9. To establish a Joint Committee as prescribed in the MoU as an instrument to manage, coordinate, and monitor the implementation of the MoU;
10. To encourage cooperation between the defence industries of the two countries, including exchange of technology, joint production, provisions of defense equipment, and technical assistance; 11 . To enhance cooperation between the Indonesian National Resilience Institute (LEMHANNAS) and the South African National Defence College, including by enhancing the participation of senior military officials of both countries in their respective education/training programs, to better understand strategic issues in their respective regions; ·~
12. To develop cooperation in the area of peacekeeping, including exchange of experience and best practices, provision of trainings, exchange of visits of
•
officials and experts, as well as sharing of curriculum and training modules;
~
"
·~
13. To enhance cooperation between the national police of the two countries, ~
I
· I I
including the conclusion of a MoU on Police Cooperation providing for cooperation in the prevention and combatting of transnational organized crime, counter-terrorism, money laundering, and other areas of cooperation
' '
mutually agreed upon by the two sides.
E. ECONOMIC AND DEVELOPMENT COOPERATION 14. To promote the robust development of our economic relations, improve the
I
nature of our bilateral trade relations and build on our financial cooperation
Ii
through the reinforcement of existing cooperative mechanisms such as the
'
I~
;
!. '
!
,, I I
Joint Trade Committee (JTC); through participation in joint trade promotion activities, greater involvement of private sectors and business communities,
I
direct trade, information exchange and business meetings; as well as through encouraging institutional cooperation between Chambers of Commerce and Business Associations of the two countries; 15. To promote two-way investment flows through enhancing exchanges and contacts between the two countries' investment management authorities and business associations to explore and tap on potential collaboration; creating more conducive investment climate for the business community to
I
! i
i' ,;
promote two-way investment;
!' i,
,:
:
.I
16. To expedite negotiations on the establishment of MoU on cooperation between economic zones, as an avenue to enhance trade, industry and investment cooperation between the two countries; 17. To promote bilateral cooperation through the existing sister city/province arrangements as an instrument of both economic development and peopleto-people contact as well as to explore the possibility of establishing new ones; 18. To take forward the implementation of the MoU between the Indonesian Ministry for Cooperatives and the Department of Trade and Industry's Small and Medium Enterprises Development Agency (SEDA), signed in November 2012, including the establishment of a Joint Working Group to coordinate and monitor the implementation of the MoU. To negotiate an Agreement between the Small Enterprise Development Agency (SEDA) of the South African Department of Small Business Development (SBD) with the Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO), an Agency of the Indonesian Ministry of Small and Medium enterprises and
I
I
Cooperatives.
'
I
F. ENERGY COOPERATION 19. To explore collaboration in the priority projects in both countries such as the 35,000 MW power plants in Indonesia for the next five years; 20. To promote closer cooperation on new and renewable energy to support '
:
energy security of the two countries.
G. MINERAL RESOURCES COOPERATION 21 . To encourage mineral cooperation, primarily the investment in mineral processing and refining industry.
1
'
'
:,
H. MARINE, FISHERIES, AND AGRICULTURE COOPERATION
:
22. To expedite the conclusion of MoU on Fisheries Cooperation between the two countries;
'
23. To enhance the implementation of the MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South
) ]
Africa on Agriculture Development Cooperation signed in Jakarta on 19 April 2005, and to expedite the establishment of the Joint Agricultural Cooperation Committee (JACC) stipulated therein.
i
ti ~j ~
1
I.
TRANSPORTATION COOPERATION
!
24. To encourage designated airlines of the two countries to implement the air
1:
transport arrangements between Indonesia and South Africa, either by its
[j
own operation or commercial cooperation.
l
J. TOURISM COOPERATION
25. To strengthen bilateral cooperation in tourism with a view to increase the number of two-way visits by tourists of both countries, networking among ,,
travel agencies, familiarization trips, develop digital platforms, and developing joint tour packages; 26. Exchange of tourism information: Exchange of best practices on tourism policies, small micro and medium enterprise development and tourism
, I
planning models; 27. Tourism research: Study tours; exchange of academic and non-academic research and tourism best practices or models; 28. Capacity building: Placement opportunities/on-the-job training and tourism seminars and symposiums. K. SCIENCE AND TECHNOLOGY COOPERATION ~
,
29. To renew the MoU between the Ministry of Research, Technology and
l
Higher Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of Science
;I 11
and Technology of the Republic of South Africa in the field of Scientific Research and Higher Education; 30. To develop Joint Collaborative Program in the field of food and agriculture, health and medicine, information, communication and technology (ICT), transportation technology, advanced materials, defence technology, energy
!
including renewable energy; marine and maritime technology, disaster risk management, humanities, and social sciences; 31 . To revitalize the Indonesia-South Africa Joint Working Group on Science, Technology and Higher Education. L. EDUCATION COOPERATION
32. To encourage institutional linkages between Indonesian and South African Universities; 33. To continue Indonesian scholarship programs for South African students, namely Darmasiswa Scholarship, Partnership for Developing Countries Scholarship, and the Arts and Culture Scholarship. M. COOPERATION ON POLICY RESEACH AND DEVELOPMENT AND TRAINING
34. To implement the MoU on Policy Research and Development signed in
.
March 2014, to encourage dialogue between the South African Department of International Relations and Cooperation and the Indonesian Ministry of Foreign Affairs; Ii
Ii
35. To promote cooperation in areas of diplomatic education and training. N. CULTURAL COOPERATION
36. To enhance the implementation of the MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa on Cultural Cooperation signed in Tshwane on 17 March 2008, as follows: The two Parties will establish the Joint Working Group to implement the MoU; The Composition of the Joint Working Group will be decided upon by I
the Parties and they shall meet at the time agreed upon by the Parties; The Working Group will set out the procedures and plans and identify projects of cooperation towards achieving the objectives of the MoU; The Joint Working Group shall review the implementation of this MoU regularly and submit a report to the JMC.
..
37. To promote mutual understanding of respective cultures and people-topeople contact through exchange of programs involving youth, religious leaders, and civil society. 0. HEALTH COOPERATION
38. To work toward a MoU on Health Cooperation which would, among others, cover capacity building for health personnel and health resource management as well as management of communicable diseases, such as HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria. P. TECHNICAL COOPERATION
39. To strengthen technical cooperation and capacity building between the two countries in various fields. In this regard Indonesia invites South African participants in various technical cooperation programs held in Indonesia during 2014 to 2018, and vice versa. Q. INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION (ICT) I
COOPERATION
11
40. To encourage cooperation with regard to digital broadcasting, eGovemance and the use of "green" technology.
R. INFORMATION EXCHANGE COOPERATION II
41. The South African Government News Agency proposes the establishment
•
I
of a news cooperation agreement with the State News Agency of II
Indonesia, Antara, on the following :
u•
Government news exchange free of charge, for use on its wires and publications as well as for further distribution to subscribers in Indonesia and internationally. The news will be exchanged in English only; The contracting parties agree to exchange their domestic photo and video coverage (current and archived) free of charge via the Internet; The contracting parties agree to exchange media statements issued by their respective governments. This requires inclusion of contracting members in each other's media distribution database.
I I
~--
__ _ .
-
-
,
_____ ------
---
----
S. CONSULAR COOPERATION
42. To work towards the conclusion of an agreement on the exemption of visas
)
for the holders of diplomatic and service passports between Indonesia and
~II ~
1
South Africa.
1
il : il ~
T. REGIONAL AND INTERNATIONAL COOPERATION
43. To enhance consultation and strategic cooperation both bilaterally and in the context of the UN and other international organizations, such as WTO, UNFCC, NAM, G-77, G-20, NAASP, and IORA in maintaining and promoting multilateralism, international cooperation for development, international peace and security, peaceful settlement of disputes in accordance with the principles and purposes of the UN Charter and other universally recognized norms of international law. 44. To maintain and further enhance the cooperation of mutual support arrangement for each other's candidatures in international organizations. U. IMPLEMENTATION
45. Both sides agree to establish a Coordinating Committee, comprising of I I
Senior Officials from the Department of International Relations and Cooperation, and the Ministry of Foreign Affairs scheduled to meet on an
II
annual basis alternating between Jakarta and Pretoria to undertake a review of progress on implementation, with dates to be agreed upon and finalised through diplomatic channels. All outstanding issues would be referred
annually
to
the
Coordinating
Committee
to
fast
track
implementation;
46. Both sides agree that the agenda outlined in this Plan of Action for the
I I
Implementation of the Joint Declaration on a Strategic Partnership for a Peaceful and Prosperous Future between the Republic of South Africa and II
Ill«
the Republic of Indonesia 2017-2021, will be reviewed annually, and updated at the end of the five year period and renewed for a new five year period from 2021-2025.
Ill
This Plan of Action shall come into force from the date of signing. The Joint Ministerial Commission for Bilateral Cooperation shall serve as the mechanism to review the implementation of this Plan of Action. Done at Jakarta, on the Eighth day of March, in the year Two Thousand Seventeen, in two original copies, each in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic.
For the Government of the ~lie of Indonesia
Signed
For the Government of the Republic of South Africa
Signed Maittr Nkoana-Mashabane Minister of International Relations and Cooperation
