P E R S E T U J U A N ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN •
PEMERINTAH REPUBLIK
PERANCIS
TENTANG KERJASAMA DI
BIDANG-BIDANG
RI SET
ILMIAH DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik
Perancis,
Mengindahkan Persetujuan mengenai Kebudayaan dan Kerjasama Teknik yang ditandatangani oleh kedua Pemerintah pada tanggal 20 September 1969, Berhasrat untuk meningkatkan selanjutnya hubungan-hubungan erat dan bersahabat yang telah terjalin antara kedua negara, Mengingat kepentingan bersama dalam memajukan riset ilmiah dan pengembangan teknologi, Menyadari manfaat-manfaat yang akan diperoleh kedua Negara dari kerjasama yang erat dalam bidang-bidang ini, Telah menyetujui sebagai berikut
Pasal
1
(1) Kedua Pihak setuju memajukan kerjasama antara kedua negara di bidang-bigang penelitian ilmiah dan pengembangan tekno logi yang diakui merupakan kepentingan bersama. Kerjasama tersebut khususnya meliputi bidang-bidang a) teknologi yang berkaitan dengan pengembangan industri; b) riset dan teknologi ruang angkasa; c) riset dan teknologi energi ; d) disain dan pembangunan Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK); e) ilmu-ilmu pengetahuan alam (kedokteran, biologi dan agronomi), oseanologi dan ilmu-ilmu pengetahuan bumi; f) ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan; g) dokumentasi dan informasi ilmiah dan teknik. (2) Kerjasama itu dapat juga dilakukan di bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya yang dapat disetujui oleh kedua Pemerintah.
Pasal
2
Kedua Pihak setuju memajukan kerjasama antara badan-badan atau lembaga-lembaga ilmiah dan teknologi; untuk memajukannya akan diadakan pengaturan-pengaturan khusus antara badan-badan atau lembaga-lembaga tersebut dalam rangka Persetujuan ini. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing, maka pengaturan-pengaturan khusus ini memerlukan persetujuan kedua Pemerintah.
Pasal
3
(1) Kerjasama dapat dimajukan dengan cara-cara melakukan a) pertukaran informasi; b) pertukaran ilmiawan-ilmiawan dan tenaga-tenaga riset dan teknik lainnya; c) pertemuan-pertemuan para ahli dan kegiatan-kegiatan bersama lainnya; d) pemberian jasa-jasa penasehat dan jasa-jasa lainnya; serta e) pelaksanaan riset bersama atau riset yang dikoordinasikan ataupun tugas-tugas pengembangan bersama atau tugastugas pengembangan yang dikoordinasikan. (2) Kedua Pihak memberi kemudahan bagi kerjasama demikian, dengan salah satu Pihak menyediakan untuk Pihak lainnya, bahan-bahan dan peralatan-peralatan yang diperlukan dalam batas-batas kemampuan mereka. (3) Pengaturan-pengaturan khusus yang diadakan berdasarkan Pasal 2 dari Persetujuan ini akan menentukan siapa yang berhak atas hasil-hasil dari riset bersama dan tugastugas pengembangan tersebut.
Pasal
4
Pembayaran dari biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dari Persetujuan ini akan dicantumkan dalam pengaturan-pengaturan khusus yang akan diadakan berdasarkan Pasal 2 dari Persetujuan ini.
Pasa1
5
Untuk tujuan memajukan pelaksanaan Persetujuan ini dan pengaturan-pengaturan khusus yang akan diadakan berdasarkan Pasal 2 dari Persetujuan ini, wakil-wakil dari kedua Pihak akan bertemu bilamana dan dimana diperlukan untuk saling memberikan keterangan tentang kemajuan yang telah dicapai dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama, dan untuk saling bermusyawarah mengenai tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan. Musyawarah sedemikian akan dilakukan sewaktu pertemuanpertemuan berkala dari Komisi Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dari Persetujuan mengenai Kebudayaan dan Kerjasama Teknik tertanggal 20 September 1969.
Para ahli atau kelompok-
kelompok para ahli dapat ditunjuk untuk membahas masalah-masalah tertentu.
I
I
Pasal
6
(1) Pertukaran informasi dapat diadakan baik secara langsung antara kedua Pihak maupun antara badan-badan yang ditunjuk oleh mereka. (2) Kedua Pihak atau badan-badan yang ditunjuk oleh mereka dapat menyampaikan informasi yang diperoleh kepada lembaga-lembaga Pemerintah atau kepada lembaga-lembaga ataupun badan-badan hukum tanpa-bertujuan-keuntungan yang ditunj ang oleh instansi-instansi Pemerintah. Kedua Pihak atau badan-badan yang ditunjuk oleh mereka dalam pengaturanpengaturan khusus yang akan diadakan berdasarkan Pasal 2 dari Persetujuan ini dapat membatasi atau mengecualikan penyampaian informasi sedemikian. Penyampaian informasi kepada badan-badan lainnya atau perorangan-perorangan harus dikecualikan atau dibatasi, apabila salah satu Pihak atau badan-badan yang ditunjuk olehnya menetapkan demikian sebelumnya atau pada waktu pertukaran informasi tersebut. Ketentuan ini tidak mengurangi hak setiap badan atau perorangan yang diberi wewenang untuk secara leluasa menggunakan informasi yang penyampaiannya tidak dibatasi atau dikecualikan. (3) Masing-masing Pihak menjamin bahwa mereka, yang berhak menerima informasi berdasarkan Persetujuan ini atau berdasarkan pengaturan-pengaturan khusus yang akan diadakan untuk pelaksanaannya, tidak meneruskan informasi sedemikian kepada badan-badan atau perorangan-perorangan yang tidak diberi wewenang menerima informasi sedemikian berdasarkan Persetujuan ini atau pengaturan-pengaturan khusus yang akan diadakan berdasarkan Pasal 2 dari Persetujuan ini.
Pasal
7
(1) Persetujuan ini tidak dapat diberlakukan terhadap : a) informasi yang oleh kedua Pihak atau oleh badan-badan yang ditunjuk oleh mereka tidak boleh disampaikan karena berasal dari pihak-pihak ketiga dan penyampaiannya telah dikecualikan; b) informasi dan hak-hak pemilikan atau paten yang berdasarkan pengaturan-pengaturan yang diadakan dengan pihak ketiga, tidak boleh diberitahukan atau dialihkan; serta c) informasi .yang oleh salah satu Pihak dianggap tidak boleh diumumkan, kecuali apabila sebelumnya telah disetujui oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari Pihak yang bersangkutan. Perlakuan atas informasi sedemikian akan diatur secara khusus dalam suatu persetujuan tersendiri yang akan memuat persyaratan-persyaratan dan prosedur untuk setiap penyampaiannya. (2) Informasi yang mempunyai nilai dagang disampaikan berdasarkan pengaturan-pengaturan khusus yang sekaligus mengatur persyaratan-persyaratan penyampaiannya.
Pasal
8
(1) Masing-masing Pihak atau badan yang ditunjuk oleh mereka mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjaga ketepatan informasi yang disampaikan atau kesesuaian bahanbahan dan peralatan-peralatan yang diserahkan untuk suatu keperluan tertentu sesuai Persetujuan ini atau pengaturan-penga turan khusus yang dibuat untuk pelaksanaannya. Kecuali adanya ketentuan khusus, penyampaian atau penyerahan sedemikian tidak melibatkan tanggungjawab apapun. (2) Pengaturan-pengaturan khusus yang akan diadakan berdasarkan Pasal 2 dari Persetujuan ini, apabila perlu, memuat ketentuan tentang pertanggungan jawab mengenai kerusakan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan atau kelalaiankelalaian dari satu Pihak sehubungan dengan kerjasama berdasarkan Persetujuan ini.
Pasal
9
Terhadap barang-barang yang diimpor atau diekspor kembali menurut Persetujuan ini dan mengenai impor barang-barang pribadi maupun pembebasan pajak pendapatan atas para ilmiawan, tenagatenaga riset dan teknik yang dipertukarkan berdasarkan Persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan dari Persetujuan mengenai Kebudayaan dan Kerjasama Teknik tertanggal 20 September 1969 akan diberlakukan, apabila disetujui dalam pengaturan-pengaturan khusus yang akan diadakan berdasarkan Pasal 2 dari Persetujuan ini.
Pasal
10
Kedua Pihak akan memberikan bantuan selayaknya melalui badanbadan Pemerintah yang berwenang kepada para ilmiawan dan tenaga lainnya yang dipertukarkan sesuai dengan pengaturan-pe-
•
ngaturan khusus yang akan diadakan berdasarkan Pasal 2 dari Persetujuan ini.
Pasal
11
Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam wilayah Pihak masing-masing. Kewajiban-kewajiban internasional dari kedua Pihak tidak akan dipengaruhi.
Pasal
12
Perselisihan-perselisihan tentang penafsiran, peneterapan atau pelaksanaan Persetujuan ini diselesaikan secara bersahabat melalui musyawarah atau perundingan antara kedua Pihak.
Pasal
13
Persetujuan ini berlaku terhadap wilayah Republik Indonesia seperti dirumuskan dalam Undang-undangnya dan bagian-bagian landas kontinen dan lautan sekitarnya yang berbatasan, atas mana Republik Indonesia
memiliki kedaulatan, hak-hak berdau-
lat atau hak-hak lainnya sesuai dengan hukum internasional. Bagi Perancis, Persetujuan ini berlaku terhadap Departemendepartemen Eropa dan Seberang Lautan dan Daerah-daerah Seberang Lautan demikian juga terhadap landas kontinen yang berbatasan di mana Republik Perancis melaksanakan hak-haknya sesuai dengan hukum internasional.
Pasal
14
(1) Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal kedua Pihak saling menyampaikan pemberitahuan bahwa ketentuan-ketentuan konstitusional masing-masing untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. (2) Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan selanjutnya diperpanjang berturut-turut untuk jangka waktu dua tahun. Persetujuan ini dapat dibatalkan oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan duabelas bulan sebelumnya. Jika Persetujuan ini tidak berlaku lagi karena pembatalan tersebut, maka ketentuan-ketentuannya akan terus berlaku untuk jangka waktu dan sejauh yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan dari pengaturan-pengaturan khusus yang akan diadakan berdasarkan Pasal 2 dari Persetujuan ini dan yang masih berlaku pada tanggal Persetujuan ini dibatalkan. Masa berlaku pengaturan-pengaturan khusus yang akan diadakan berdasarkan Pasal 2 dari Persetujuan ini tidak akan dipengaruhi oleh pembatalan Persetujuan ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah dikuasakan oleh Pemerintah masing-masing menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Jakarta pada hari kedelapan bulan Mei tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan, dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia dan Perancis, kedua-dua naskah ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.
UNTUK PE.MERINTAH REPUBLIK INDONESIA Signed
Bacharuddin Jusuf HABIBIE
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
PERANCIS
Signed
Pierre AIGRAIN
(,
ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'INDONESIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DANS LES DOMAINES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Le Gouvernement de la Republique d'Indonesie et Le Gouvernement de la Republique
Fran~aise,
Vu l'Accord de Cooperation Culturelle et Technique signe par les deux Gouvernements le 20 septembre 1969, Desireux de favoriser davantage les relations etroites et amicales qui existent entre eux, Considerant l'interet commun qu'ils portent al 'encouragement de la recherche scientifique et du developpement technologique, Reconnaissant les avantages que les deux Etats peuvent retirer d une cooperation etroite dans ces domaines, 1
Sant convenus de ce qui suit :
- 2/ ...
- 2 -
ARTICLE 1
(1) Les deux Parties favorisent la cooperation entre les deux pays dans les domaines de la recherche scientifique et du developpement technologique reconnus d'un interet commun. Cette cooperation comprend notamment les domaines suivants : a)b)c)d)-
technologie liee au developpement industriel, recherche et technologie spatiale , recherche et technologie en energie, conception et realisation du Centre pour le Developpement Scientifique et Technologique (PUSPIPTEK), e)- sciences de la nature (medecine, biologie, agronomie), oceanologie et sciences de la terre, f)- sciences sociales et humaines, g)- documentation et information scientifiques et techniques.
(2) ~ a c ~ op~ ra~ion peut e~alement etre entreprise dans tous autres domaines de la science et de la technologie qui peuvent etre convenus entre les deux Gouvernements.
- 3/ ...
- 3 -
ARTICLE 2
Les deux Parties favorisent la cooperation entre organismes ou institutions scientifiques et technologiques ; pour la promouvoir, des arrangements speciaux seront conclus entre ces organismes ou institutions dans le cadre de cet Accord. Conformement aux lois et aux reglements en vigueur dans chacun des deux pays, ces arrangements speciaux devront etre approuves par les deux Gouvernements.
- 4/ ...
- 4 -
ARTICLE 3
(1) La cooperation peut etre favorisee au moyen a)- de l 1 echange d'information, b)- de l'echange de scientifiques ou d'autres techniciens et chercheurs, c)- de reunions d experts et d'autres activites conjointes, d)- de la fourniture de services , de conseil et autres, et e) de la realisation de travaux conjoints ou coordonnes en matiere de recherche ou de developpement. 1
(2) Les deux Parties facilitent cette cooperation , chacune d'elles mettant a la disposition de l 'autre, dans la mesure de ses moyens , les materiels et les equipements necessaires. (3) Les arrangements speciaux devant etre conclus en vertu de l'article 2 du present Accord designent les personnes qui ont droit aux resultats des travaux conjoints en matiere de recherche et de developpement.
- 5/ ...
- 5 -
ARTICLE 4
' Le paiement des frais decoulant de la mise en oeuvre de la cooperation en vertu du paragraphe 1 de 1 'article 3 du present Accord est prevu dans les arrangements speciaux devant etre conclus en vertu de 1 •article 2 du present Accord.
- 6/ ...
-
~
-
ARTICLE 5
Afin de favoriser la mise en oeuvre du present Accord et des arrangements speciaux devant etre conclus conformement a 1 'article 2 du present Accord, les representants des deux Parties se reunissent en temps et lieu afin de s'infonner mutuellement des progres realises dans les activites d'interet commun et de se consulter au sujet des mesures eventuelles necessaires. De telles consultations prennent place lors des reunions periodiques de la Commission-Mixte prevues par l'article 17 de 1 'Accord de Cooperation Culturelle et Technique du 20 septembre 1969. Des experts ou groupes d'experts peuvent etre designes afin de debattre de questions particulieres.
- 7I ...
- 7 -
ARTICLE 6
(1) L echange d informations peut avoir lieu soit directement entre les deux Parties, soit entre les organismes designes par celles-ci. 1
1
(2) Les deux Parties ou les organismes designes par celles-ci peuvent transmettre les informations obtenues a des etablissements publics OU a des etablissements OU SOCietes a but non lucratif aides par les pouvoirs publics. Les deux Parties ou les organismes designes par celles-ci dans les arrangements speciaux conclus conformement a 1 article 2 du present Accord peuvent limiter OU interdire cette transmission. La transmission d information a d autres organismes ou personnes est interdite ou limitee si une partie contractante ou les organismes designes par celle-ci en decident ainsi avant ou a la date de 1 echange. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque organisme ou personne autorise de faire libre usage des informations dont la transmission n•a ete ni limitee ni interdite. 1
1
1
1
(3) Chaque Partie veille a ce que les personnes ayant le droit de recevoir des informations, en vertu du present Accord ou en vertu d1 arrangements speciaux devant etre conclus aux fins de la mise en oeuvre dudit Accord, ne transmettent pas ces informations a des organismes ou a des personnes non autorises, en vertu du present Accord ou des arrangements speciaux devant etre conclus conformement a l'article 2 du present Accord, a recevoir les dites informations.
- 8/ ...
- 8 -
ARTICLE 7
(1) Le present Accord ne s'applique pas :
a)- aux informations dont les parties contractantes ou les organismes designes par celles-ci ne peuvent pas disposer du fait qu'elles proviennent de tierces parties et que leur transmission est interdite, b)- aux informations et aux droits de propriete ou brevets qui, en vertu d'arrangements conclus avec une tierce partie, ne peuvent etre communiques ou transferes, et c)- aux informations qui sont soumises au secret par une des parties contractantes, a mains qu'un accord prealable ne soit donne par les autorites competentes de cette partie contractante. L'utilisation de ces informations reste subordonnee a un accord separe prevoyant les conditions et la procedure requises pour une telle transmission.
(2) Les informations de valeur commerciale sont communiquees sur la base d'arrangements speciaux reglementant en meme temps les conditions de transmission.
- 9/ ...
- 9 -
ARTICLE 8
(1) Chaque Partie ou organisme designe par celle-ci
prend les mesures appropriees afin d'assurer 1 'exactitude des informations transmises OU l'adequation du materiel et des equipements fournis a un usage particulier en vertu du present Accord ou des arrangements speciaux devant etre conclus en vue de la mise en oeuvre de celui-ci. Sauf disposition expresse, cettetrammission ou fourniture n'engage aucune responsabilite.
(2) Les arrangements spec1aux devant etre conclus conformement a l'article 2 du present Accord comportent, le cas echeant, une disposition relative a la responsabilite dans le cas d'un prejudice cause par des actes ou omissions d'une partie contractante ayant trait a la cooperation prevue au present Accord.
- 10/ ...
- 10 -
ARTICLE 9
En ce qui concerne les marchandises importees ou reexportees en vertu du present Accord et en ce qui concerne tant 1 'importation d'effets personnels que 1 'exemption de 1 'impot sur le revenu des scientifiques~des techniciens et des chercheurs participant a un echange en vertu du present Accord, les dispositions de 1 'Accord de Cooperation Culturelle et Technique du 20 septembre 1969 sont applicables lorsqu'il en est convenu ainsi dans les arrangements speciaux devant etre conclus en vertu de 1 'article 2 du present Accord.
- 11/ ...
- 11 -
ARTICLE 10
Les deux Parties preteront 1 'assistance appropriee, par 1 'intermediaire des organismes publics competents, aux scientifiques et aux autres personnes participant a un echange conformement aux arrangements speciaux devant etre conclus en vertu de 1 'article 2 du present Accord.
- 12/ ...
- 12 -
ARTICLE 11
•
Les dispositions du present Accord sont appliquees conformement aux lois et reglements existant sur le territoire de 1 'une ou l'autre partie contractante. Elles ne portent pas atteinte aux obligations internationales assumees par les deux Parties.
- 13/ ...
- 13 -
ARTICLE 12
Les differends relatifs al 'interpretation, a l 'applicabilite ou a la mise en oeuvre du present Accord sont regles a l 'amiable par voie de consultation ou de negociation entre les deux Parties.
- 14/ ...
•
- 14 -
ARTICLE 13
Le present Accord s applique au territoire de la Repu1 blique d Indonesie tel qu 1 il est defini dans sa legislation et aux parties du plateau continental et des eaux adjacentes sur lesquelles la Republique d Indonesie exerce sa souverainete, des droits souverains ou d autres droits conformement au Droit International. 1
1
1
Pour la France, le present Accord s 1 applique aux Departements europeens et d 1 0utre-Mer, et aux Territoires d 1 0utre-Mer ainsi qu au plateau continental adjacent oQ la France exerce des droits conformement au Droit International. 1
- 15/ ...
•
- 15 -
ARTICLE 14
• (1) Le present Accord entre en vigueur a la date de la notification mutuelle par les parties contractantes de 1 'accomplissement de leurs procedures constitutionnelles respectives requises pour 1 'entree en vigueur du present Accord. (2) Le present Accord restera en vigueur pendant une periode de cinq ans et sera proroge par la suite pour des periodes successives de deux ans. Chacune des parties contractantes pourra le denoncer sous condition d'un preavis de douze mois. Si 1 'Accord cesse d'avoir effet du fait de sa denonciation, ses dispositions continueront a etre applicables pendant la periode et dans la mesure necessaires pour assurer la mise en oeuvre des arrangements speciaux conclus en vertu de 1 'article 2 du present Accord et seront encore applicables a la date a laquelle 1 'Accord cessera d'avoir effet. La periode de validite des arrangements speciaux conclus en vertu de l'article 2 du present Accord ne sera pas modifiee par la denonciation dudit Accord.
- 16/ ...
•
- 16 -
I
EN FOI DE QUO!, les soussignes dGment autorises par leur Gouvernement respectif ont signe le present Accord.
FAIT a Jakarta, le huit mai mil neuf cent soixante dix neuf, en double exemplaire, en langues indonesienne et fran~aise, les deux textes faisant egalement foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'INDONESIE,
Signed
Bacharuddin Jusuf HABIBIE
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRl\NCAISE, Signed
Pierre AIGRAIN
