PERSETUJUANPERDAGANGAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA
======================================= = === Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" Berhasrat untuk memperluas dan memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan untuk tujuan peningkatan perkembangan ekonomi masing-masing negara. Telah sepakat sebagai berikut : PASAL I Para Pihak, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan masingmasing negara yang berlaku, akan melaksanakan tindakan-tindakan yang tepat untuk memberi kemudahan,
memperkuat,
mengkonsolidasikan dan mendiversifikasikan
perdagangan antara kedua negara. PASAL II
1.
Para Pihak dalam batas perundang-undangan dan peraturan masing-masing
negara, akan saling memberi jaminan yang paling menguntungkan bagi negara dalam hal ini bea masuk dan pajak-pajak serta bea masuk dan formalitas lainnya yang dapat diberlakukan pada perdagangan kedua negara, sebagaimana disepakati oleh mereka dalam Persetujuan Umum mengenai Perdagangan dan Tarif (GATT) 1994.
2
2.
Bilamana masalah-masalah tentang akses pasar dalam hubungan perdagangan
mereka timbul, kedua Pihak atas permintaan salah satu Pihak, dengan semangat kerjasama dan saling pengertian akan mencari jalan keluar yang adil. PASAL III 1.
-
Ketentuan-ketentuan Pasal 2 tidak berlaku pada : (a)
perlakuan
preferensi
khusus,
keuntungan-keuntungan
dan
pengecualian dari salah satu Pihak yang telah diberikan kepada negara-negara tetangga dalam rangka pemberian kemudahan kegiatan lalu lintas, perdagangan diperbatasan ; (b)
perlakuan preferensi eksklusif yang dihasilkan dari persetujuanpersetujuan perdagangan bebas atas wilayah perdagangan bebas atau kelompok ekonomi regional dimana salah satu Pihak menj adi a tau akan menj adi anggota ;
(c)
sebagai hasil peraturan-peraturan yang dibuat untuk imbal beli dengan negara ketiga.
2.
Perdagangan barang-barang dan produk-produk antara Para Pihak akan
dilakukan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.
3
PASAL IV 1.
Para Pihak, berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing,
sepakat akan memberikan kemudahan untuk berpartisipasi dalam pameran dagang dan mengorganisir kunjungan dagang di masing-masing negara.
2.
Pengecualian dari bea masuk dan pungutan-pungutan serupa terhadap
barang-barang dan contoh-contoh produk untuk pameran dagang, termasuk pula ijin masuk, ijin meninggalkan tempat, penjualan dan penyebaran akan diberlakukan sesuai dengan perundang-undangan negara di mana pameran dagang itu dilaksanakan. PASAL V Semua pembayaran dalam kerangka Persetujuan ini akan dilakukan oleh setiap negara yang telah disetujui Para Pihak dalam mata uang-mata uang yang dipertukarkan secara bebas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masingmasing negara. PASAL VI Tiap Pihak, sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan masing-masing akan memberikan kepada warga dari negara lain segala bantuan yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, seluruh bantuan yang mungkin untuk menunjang pekerjaan dan pelaksanaan tugas-tugas mereka yang dikirim oleh negara yang bersangkutan untuk melakukan pekerjaan dan untuk menjamin pekerjaan mereka berhasil.
!
4
PASAL VII Para Wakil dari kedua Pihak, atas permintaan salah satu Pihak, bersedia, dengan semangat kerjasama dan saling pengertian, melakukan pembicaraan tentang tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memperluas hubungan perdagangan antara kedua negara dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini. Tempat dan waktu pembicaraan tersebut, atas dasar kesepakatan bersama akan ditetapkan apabila dirasa perlu oleh kedua Pihak. PASAL VIII Sesuai persyaratan agar tindakan-tindakan tidak diterapkan dalam tata cara arbitrase atau cara yang diskriminasi, ketentuan dari Persetujuan ini tidak akan membatasai hak-hak dari setiap Pihak untuk melaksanakan tindakan-tindakan : (a).
untuk alasan keamanan;
kesehatan
masyarakat, moral, perintah
atau
(b).
untuk perlindungan tanaman dan binatang terhadap penyakit dan pes ;
(c).
untuk melindungi posisi keuangan eksternal dan neraca pembayaran; dan
(d).
untuk melindungi kekayaan nasional di bidang kesenian, nilai sejarah dan arkeologi.
PASAL IX Setiap perselisihan yang timbul atas penafsiran dari Persetujuan ini akan diselesaikan melalui saluran diplomatik. Dalam hal penyelesaian secara damai tidak tercapai, Para Pihak bersepakat untuk menempuh prosedur menggunakan hokum intemasional.
5
PASAL X Para Pihak sepakat untuk membentuk sebuah Komite Perdagangan Bersama untuk membahas cara-cara memperluas perdaganan langsung antara kedua negara dan masalah-masalah yang timbul dari penerapan Persetujuan ini. Komite Perdagangan Bersama dapat juga membuat usulan-usulan penting untuk pencapaian tujuan Persetuj uan ini dan akan bertemu di setiap negara pada waktu yang disepakati bersama.
PASAL XI Para Pihak setuju menunjuk Departemen Perindustrian dan Perdagangan, atas nama Pemerintah Indonesia, dan Kementerian Perdagangan Luar Negeri, atas nama Pemerintah Kolombia, sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan pelaksanaan dari Persetujuan ini.
PASAL XII
1.
Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir, di
mana Para Pihak memberitahukan satu dengan lainnya bahwa masing-masing perundangunangan dan peraturan setelah dipenuhi.
2.
Persetujuan ini akan berlaku untkuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan
selanjutnya akan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun berikutnya dan seterusnya kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis maksudnya untuk mengakhiri Persetujuan ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya Persetujuan ini.
6
3.
Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini akan berlaku meskipun setelah
berakhirnya, terhadap semua kontrak-kontrak yang dibuat semasa berlakunya Persetujuan ini, tetapi belum sepenuhnya terselesaikan pada saat berakhirnya Persetujuan ini.
4.
Setiap waktu pada saat Persetujuan ini berlaku, salah satu Pihak dapat
mengusulkan secara tertulis amendemen-amendemen dan Penandatangan lain akan menjawab dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima pemberitahuan dimaksud. Setiap pemakaian kata-kata atau modifikasi pada Persetujuan ini dilakukan dengan persetujuan bersama dan tanpa prasangka terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang muncul dari Persetujuan ini sebelum tanggal pemakaian kata atau modifikasi tersebut sampai hakhak dan kewajiban dimaksud sepenuhnya dilaksanakan. SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, yang dikuasakan oleh Pemerintah mereka masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1996, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol dan bahasa Inggris, ketiga naskah mempunyai kekuatan hokum yang sama. Teks dalam bahasa lnggris akan dipergunakan sebagai referensi apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran terhadap teks bahasa Indonesia dan bahasa Spanyol. ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA
Signed
Signed
T. ARIWIBOWOMENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DR. MORRIS HARF ME~ MENTERI PERDAGANG LUAR NEGERI
ACUERDO DE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
El Gobierno de la Republica de Indonesia y el Gobierno de la Republica de Colombia (de aqui en adelante las "Partes "); Deseosos de desarrollar y de fortalecer las relaciones comerciales y econ6micas entre los dos paises sobre la base de la igualdad y del mutuo beneficio, con el prop6sito de intensificar su respective desarrollo econ6mico;
ACUERDAN LO SIGUIENTE:
ARTICULO I Las Partes deberan, dentro del marco de sus leyes, normas y procedimientos vigentes, tomar todas las medidas apropiadas para facilitar, fortalecer y diversificar el comercio entre los dos paises. ARTICULO II I . Las Partes, dentro del limite de las leyes y regulaciones vigentes en sus respectivos
paises, se otorgaran el tratamiento de Nacion mas favorecida con respecto a aranceles, impuestos, gravamenes y otras formalidades aplicables al intercambio comercial entre los dos paises, segun lo acordado dentro del Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas (GATT) de 1994. 2. En caso de que dentro de sus relaciones comerciales surjan problemas de acceso al mercado, ambas Partes a solicitud de una de ellas, buscara soluci6n adecuada dentro del espiritu de cooperaci6n y mutuo entendimiento.
ARTICULO III 1. Las provisiones de! Articulo II no se aplicaran a: (a) las preferencias, ventajas y exenciones que cualquiera una de las Partes haya otorgado u otorgue a paises vecinos con el fin de facilitar su comercio fronterizo ; (b) el tratamiento preferencial exclusive que resulte de una Union Aduanera, de una zona de libre comercio, de grupos econ6micos regionales o acuerdos multilaterales a Ios cuales cualquiera de las Partes sea o llegare a ser miembro. (c) como resultado de pactos efectuados para comerciar bajo la modalidad de trueque con terceros paises. 2. El comercio de bienes y productos entre las Partes se hara con sujeci6n a las !eyes y regulaciones vigentes en los respectivos paises. ARTICULO IV 1. Las Partes acordaran, con sujeci6n a sus respectivas !eyes y regulaciones, facilitar la participaci6n en ferias y exhibiciones, y organizar visitas comerciales en cada pais. 2. La exenci6n de los derechos de aduana y de otros derechos similares para articulos y muestras destinadas a ferias y exhibiciones, lo mismo que su internaci6n, salida, venta y disposici6n, se sujetara a las !eyes, a las normas y a Ios reglamentos de! pais en donde dichas ferias y exhibiciones se celebran. ARTICULO V Todos los pages realizados bajo el marco de este Acuerdo seran hechos por cada pais en todas las monedas de libre convertibilidad que sean acordadas por las Partes de acuerdo a las !eyes y regulaciones vigentes en los dos respectivos paises. ARTICULO VI Cada Parte, de acuerdo con las !eyes y regulaciones vigentes, otorgara a los ciudadanos de otro pais, conforme a las disposiciones de este Acuerdo, toda la asistencia necesaria para facilitar su trabajo y el desarrollo de sus labores. ARTICULO VII Los representantes de ambas Partes, a solicitud de cualquiera de ellas, dentro de! espiritu de cooperaci6n y mutuo entendirniento, discutiran las medidas encarninadas a ampliar las relaciones comerciales entre los dos paises y coadyuvar en la soluci6n de los
problemas provenientes de la implementaci6n de este Acuerdo. El lugar y la fecha para tales discusiones sen\ establecido, de considerarse necesario, por acuerdo mutuo. ARTICULO VIII Bajo la presunci6n de que las medidas no seran aplicadas de manera arbitraria o discriminatoria, las previsiones de este Acuerdo no podran limitar los derechos de ninguna de las Partes de adoptar o aplicar medidas: (a) (b) ( c) (d)
por razones de salud publica, por cuestiones de moral, orden o seguridad; para la protecci6n de plantas y de animal es contra enfermedades y pestes; para salvaguardar su posici6n financiera externa y su balanza de pagos; y para proteger tesoros nacionales de valor artistico, hist6rico o arqueol6gico. ARTICULO IX
Las contraversias relativas a la interpretaci6n de! presente Acuerdo, seran resueltas por medio de los canales diplomaticos. En caso de no llegar a una soluci6n amigable, las Partes se acogeran a los procedimientos previstos en el Derecho Internacional. ARTICULOX Las Partes acordaran la creaci6n de un Comite Mixto Comercial para discutir las medidas para la ampliaci6n de! comercio directo entre los dos paises y los temas que surjan de la aplicaci6n de este Acuerdo. El Comite Mixto Comercial podra hacer las recomendaciones necesarias para el logro de los objetivos de este Acuerdo para lo cual se reunira en forma alterna, en Indonesia y Colombia, en la fecha fijada por acuerdo mutuo . ARTICULO XI Las Partes acuerdan COMERCIO, en representaci6n MINISTERIO DE COMERCIO Republica de Colombia, como las de este Acuerdo.
designar al MINISTERIO DE INDUSTRIA Y del Gobierno de la Republica de Indonesia, y al EXTERIOR, en representaci6n del Gobierno de la entidades responsables de la coordinaci6n y ejecuci6n
ARTICULO XII 1. Este Acuerdo entrara en vigor, en la fecha de la ultima notificaci6n por medio de la cual, las Partes, notifiquen a la otra, que los formalismos de las leyes y regulaciones internas han sido cumplidos.
2. Este Acuerdo sera valido por un periodo de tres (3) afios y continuara vigente, por otro periodo de tres (3) afios, y asi consecutivamente, a menos que cualquiera de las Partes notifique a la otra por escrito su intenci6n de dar por terminado el Acuerdo con tres meses de anticipaci6n a la fecha de su expiraci6n. 3. Las provisiones de este Acuerdo regiran, aun despues de su extinci6n, para los contratos acordados durante el periodo de validez de este Acuerdo y que no hayan sido totalmente ejecutados en el dia de la terminaci6n de este Acuerdo. 4. En cualquier momenta durante la vigencia de este Acuerdo, cualquiera de las Partes podra proponer por escrito enmiendas del mismo, las que deberan ser respondidas por la otra Parte dentro de los tres meses siguientes a la fecha de recibo de dicha petici6n. cualquier alteraci6n o modificaci6n de este Acuerdo debera hacerse de mutuo consentimiento y sin perjuicio de los derechos y obligaciones que emanen de este Acuerdo con antelaci6n a la fecha de dicha alteraci6n o modificaci6n hasta que dichos derechos u obligaciones se cumplan en su totalidad. En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Acuerdo. Hecho en Jakarta el veinticuatro (24) de octubre de mil novecientos noventa y seis ( 1996), en dos originates, en los Bahasa Indonesia, idiomasEspafiol, e Ingles, siendo los tres textos igualmente autenticos. El texto en ingles servira de referencia en caso de diferencias en la interpretaci6n de los textos en Castellano y Bahasa Indonesia.
POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA
Signed T. ARIWIBOWO MINISTRO DE INDUSTRIA YCO:MERCIO
POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Signed MORRIS BARF MEYER MlNISTRO DE COMERCIO EXTERIOR
TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPBULIC COLOMBIA
==================== ==================== === The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia, hereinafter referred to as "the Parties" ; Desirous of expanding and strengthening trade relations between the two countries on the basis of the principles of equality and mutual benefit for the purpose of enhancing their respective economic development ; Have agreed as follows : ARTICLE I The Parties shall, within the framework of their respective laws and
-
regulations in force, take all the appropriate measures to facilitate, strengthen, consolidate and diversify the trade between the two countries. ARTICLE II
1.
The Parties shall, within the limit of laws and regulations in force in their
respective countries, grant each other most favoured nation treatment with respect to custom duties and other taxes and duties and other foreign formalities applicable to trade exchange between the two countries as agreed upon by them in the General Agreement on Trade and Tariff (GATT) of 1994.
2
1.
2.
In case problems of access to market in their trade relations emerge, both
Parties upon request by one of them, shall, in the spirit of cooperation and mutual understanding, find an adequate solution.
ARTICLE III
1.
The provisions of Article II shall not apply to : (a).
preferences, advantages and excemptions which either of the Parties has granted or may grant to neighbouring countries in order to facilitate their frontier trade ;
(b).
exclusive preferential treatment which results from any customs union, free
trade
areas,
regional
economic
groupings,
multilateral
arrangement to which either of the Parties is or may become a member; (c).
2.
results of arrangements made for counter trade with third countries.
The trade of goods and products between the Parties, will be carried out in
accordance with the prevailing laws and regulations of the respective countries.
ARTICLE IV 1.
The Parties shall agree, subject to their respective laws and regulations, to
accord facilities for participating in fairs and exhibitions, and organize trade visits in either country.
..
2.
3
Exemption from customs duties and other similar charges on articles and
samples intended for fairs and exhibitions, as well as their entry, leaving, sale and display shall be subject to the laws and regulations of the country where the fairs or exhibitions are held.
ARTICLE V All payments under the frame work of this Agreement shall be made by each countries in all freely convertible currencies that may be agreed upon by the Parties in accordance with the laws and regulations in force in the respective countries.
ARTICLE VI Each Party shall, in accordance with its existing laws and regulations, grant to the citizens of the other country, pusuant to provisions of this Agreement, all possible assistance to facilitate their work and performance of their tasks.
ARTICLE VII The representatives of both Parties, upon request by either of them, shall, in the spirit of cooperation and mutual understanding, discuss measures aimed at broader trade relations between the two countries and to help in the solution of problems arising from the implementation of this Agreement. The place and date of such discussions shall be established, if deemed necessary, by mutual consent.
4
ARTICLE VIII Subject to the requirement that such measures are not applied in an arbitrary or discriminatory manner, the provisions of this Agreement shall not limit the rights of either Party to adopt or execute measures : (a).
for reasons of public health, morals, order or security ;
(b).
for the protection of plants and animals against diseases and pests ;
(c).
to safeguard its external financial position and balance of payments; and
(d).
to protect national treasures of artistic, historical or archaeological value.
ARTICLE IX Any dispute that may arise from the interpretation of this Agreement shall be resolved through diplomatic channels. In case an amicable solution is not reached, the r
Parties may resort to procedures provided for in International Law.
ARTICLE X The Parties agree to establish a Joint Trade Committee to discuss measures for the expansion of direct trade between the two countries and issues which may arise from the application of this Agreement. The Joint Trade Coommittee may also make the necessary suggestions for the achievement of the objectives of this Agreement and shall meet alternately in Indonesia and Colombia, at such time as shall be fixed by mutual agreement.
5
ARTICLE XI The Parties agree upon designating the Ministry of Industry and Trade, on behalf of the Indonesian Government, and Ministry for Foreign Trade, on behalf of the Colombian Government, as responsible bodies for the coordination and execution of the Agreement.
ARTICLE XII 1.
This Agreement shall enter into force on the date of the last notification by
which the Parties notify each other that their respective laws and regulations have been fulfiled.
2.
It shall be valid for a period of 3 (three) years and shall continue in force
there after for another period of 3 (three) years and so forth unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement 3(three) months prior to its expiry. 3.
The provisions of this Agreement shall apply, even after its termination, to
contracts entered into during the period of the validity of this Agreement but not fully consumated on date of the termination of this Agreement. 4.
At any time this Agreement is in force, either Party may propose in writing
amendements thereto and to which the other Party will reply within three months upon receipt of such notice. Any alteration or modification of this Agreement shall be done by mutual consent and without prejudice to the rights and obligations arising from this Agreement prior to the date of such alteration or modification until such rights and obligaions are fully implemented.
6
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement. DONE in Jakarta on the 24 October, 1996 in 2(two) originals in the Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. The English text will serve as reference in case on difference in the interpretation of the Spanish and Indonesian texts.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
T. ARIWIBOWO MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA
Signed
DR. MORRIS HARF MEYER MINISTER FOR FOREIGN TRAJ)E
