'
PERSETUJUAN DAGANG ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ROMANIA
'
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania, yang dalam Persetujuan ini disebut "Kedua Pihak", terdorong oleh keinginan untuk mengembangkan dan mengokohkan hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara, berdasarkan prinsip persamaan dan keuntungan timbal-balik, telah mencapai persetujuan sebagai berikut :
Pasal
1
Kedua pihak, sesuai dengan perundang-undangan, peraturan-peraturan dan prosedur yang berlaku pada masing-masing negara, akan mengambil .tindakan yang diperlukan untuk memberikan kemudahan, memperkokoh dan mendiversifikasikan perdagangan barang dan jasa antara kedua negara.
Pasal
2
Masing-masing Pihak, selaku anggota The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) akan memberikan kepada Pihak lain dalam Persetujuan ini perlakuan yang paling menguntungkan dalam semua hal yang berkaitan dengan : a.
~ea
masuk dan segala pungutan, termasuk cara
penarikan bea dan pungutan, yang dikenakan pada atau yang menyangkut impor dan ekspor, atau yang dikenakan pada transfer pembayaran untuk impor dan ekspor.
,
- 2 -
b. Peraturan-peraturan, cara-cara dan pungutan yang bertalian dengan penyelesaian bea cukai; c. Semua pajak dalam negeri atau segala macam pungutan dalam negeri - lainnya yang dikenakan pada atau yang berkaitan dengan barang-barang impor dan ekspor.
Pasal
t
3
Ketentuan-ketentuan didalam Pasal sebelumnya dalam Persetujuan ini tidak berlaku terhadap keuntungankeuntungan, keistimewaan atau pengecualian-pengecualian yang masing-masing Pihak telah memberikan atau yang mungkin akan diberikan : a. Kepada negara-negara tetangga untuk mengembangkan perdagangan. b. Kepada negara-negara yang menjadi anggota suatu kesatuan pabean atau wilayah perdagangan bebas, dimana masing-masing Pihak telah atau akan menjadi peserta. c. Sebagai akibat keikut-sertaan dalam pengaturan perdagangan bilateral, multilateral dan regional. d. Terhadap barang-barang yang diimpor dalam rangka program pemberian bantuan dari negaranegara atau badan-badan dan organisasi-organisasi internasional.
Pasal
4
1. Kapal-kapal dari salah satu Pihak dan muatan, penumpang serta awak kapalnya, dalam hal masuk, keluar dan tinggal di pelabuhan negara Pihak lainnya, akan menikmati keuntungan-keuntungan yang serupa seperti diberikan oleh undang-undang, ketentuan dan peraturan kepada kapal-kapal yang berlayar dibawah bendera negara ketiga.
1·
-
3 -
2. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam sub 1 Pasal ini tidak berlaku terhadap perdagangan pantai.
Pasal
5
Penyerahan barang-barang dan jasa akan dilakukan sesuai dengan Persetujuan ini atas dasar kontrak-kontrak yang dibuat antara warganya, perusahaan-perusahaan atau organisasiorganisasi dari masing-masing negara yang dapat melakukan aktivitas perdagangan luar negeri menurut ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di kedua negara dan kebiasaan perdagangan internasional. Kedua Pihak akan mendorong dan memberikan bantuan seperlunya kepada perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi yang berkepentingan di masing-masing negara untuk menjajagi kemungkinan diadakan pengaturan-pengaturan perdagangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.
Pasal
6
Segala pembayaran antara kedua negara akan dilakukan dalam mata uang yang secara bebas dapat dipertukarkan seperti yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), atau dengan pembayaran lainnya yang disetujui oleh Kedua Pihak.
Pasal
7
Kedua Pihak apabila perlu, mengeluarkan izin impor dan ekspor kepada warganya, perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi di masing-masing negara, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di masingmasing negara.
Pasal
8
Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak akan membatasi hak-hak dari masing-masing Pihak untuk
- 4 -
menetapkan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang bertalian dengan perlindungan dan pengamanan kesehatan umum atau pencegahan penyakit dan hama pada hewan dan tanaman.
Pasal
9
Untuk mengembangkan perdagangan antara kedua negara, kedua Pihak akan mendorong dan memberikan fasilitas kunjungan-kunjungan para pengusaha, wakil-wakil perusahaan dan organisasi serta delegasi dagang,dan partisipasi dalam pameran-pameran dagang yang diadakan di kedua negara.
Pasal
10
Kedua Pihak akan mengadakan konsultasi apabila dianggap perlu untuk mempertimbangkan langkah-langkah guna memperluas perdagangan timbal-balik atau untuk memecahkan masalah-masalah yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini.
Pasal
11
Persetujuan ini akan berlaku mulai . tanggal pemberitahuan terakhir untuk dilaksanakannya Persetujuan ini oleh kedua Pihak menurut persyaratan perundang-undangan kedua negara, dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, dengan perpanjangan berlakunya secara otomatis untuk jangka waktu 3 tahun lagi, kecuali apabila salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis 3 bulan sebelum habis berlakunya tentang niatnya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan yang lama antara kedua Pemerintah yang ditandatangani pada tanggal
8
Maret 1975 di Bucharest, menjadi tidak
berlaku lagi. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Persetuj uan ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Persetujuan khususnya mengenai kontrak-kontrak yang dibuat selama Persetujuan tersebut masih berlaku, akan tetapi belum dilaksanakan
-
5 -
sepenuhnya pada tanggal berakhirnya Persetujuan. Persetujuan ini dapat dirubah atas kesepakatan bersama. Suatu perubahan atau pengakhiran Persetujuan ini harus dilakukan tanpa mengganggu hak-hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari atau yang telah disepakati atas dasar Persetujuan ini, sampai pada tanggal perubahan atau pengakhiran Persetujuan. Sebagai bukti, yang bertanda tangan dibawah ini dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menanda tangani Persetujuan ini. Dilakukan di Bucharest, Romania, pada tanggal 3 Mei 1991 dalam rangkap tiga asli masing-masing dalam bahasa Indonesia, Romania dan Inggris; semua naskah mempunyai keabsahan yang sama, apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran antara masing-masing naskah Persetujuan ini, maka naskah berbahasa Inggris yang dipergunakan menjadi dasar.
'
Atas nama PEMERINTAB
Atas nama PEMERINTAB
REPUBLIK INDONESIA
ROMANIA
Signed
Signed
Dr. J. SOEDRADJAD DJIWANDONO
Dr. NAPOfEON POP
Menteri Muda Perdagangan, Departemen Perdagangan
.
Sekretar~s Negara ¥ Pada Kementerian Perdagangan dan Pariwisata
ACORD COMERCIAL intre
GUVERNUL REPUBLICII INDONEZIA SI GUVERNUL ROMANIEI
Guvernul Republicii Indonezia §i Guvernul Romaniei (denumite mai jos "PSxti Contractante"), Dorind s~ dezvolte §i s~ ints.reasc~ relatiile economice §i comerciale dintre cele dou& t&ri, pe baza egalit&tii §i avantajului reciproc, Au convenit cele ce
urmeaz~:
ARTICOLUL 1 P&rtile Contractante vor lua m~suri adecvate, conform legilor·, reglement~rilor §i procedurilor in vigoare in t ~rile lor, pentru a facilita, intensifica §i diversifica comertul cu m~furi §i servicii dintre cele dou~ tSxi. ARTICOLUL 2 Fiecare Parte Contractant~, ca membr& a Acordului General pentru Tarife §i Comert (GATT), va acorda celeilalte P~rti Contractante tratamentul naijiunii celei . mai favorizate in toate problemele referitoare la: a/ taxe vamale §i truce de· orice fel, inclusiv metodele de percepere a acestor taxe, impuse asupra sau in leg&tur~ cu importul §i exportul : sau impuse asupra transferului de fonduri pentru importuri §i exporturi; b/ reguli,
formalit~ti
§i cheltuieli legate de
v~uire
./.
- 2 c/ toate taxele interne sau alte cheltuieli interne de orice f el impuse asupra sau in leg~tur& cu produsele importate 9i exportate.
ARTICOLUL 3 Prevederile articolului precedent din prezentul Acord nu vor fi aplicate la avantajele, preferintele sau exceptiile pe care fiecare Parte Contractant& le-a acordat sau le poate acorda: a/
~i:irilor
tul de
limitrofe cu scopul de a facilita comerfrontier~;
b/ t&rilor care sint membre ale unei uniuni vamale sau ale unei zone de comert liber la care oricare Parte Contractant& a aderat sau poate s& adere; c/ ca rezultat al particip~rii la aranjamente comerciale bilaterale, multilateral, precum 9i regionale; 9i d/
m~rfurilor
importate in virtutea programelor de ajutorare, acordate de ti:iri sau organizatii 9i/sau institutii interna~ionale.
ARTICOLUL 4 1. Navele fieci:irei ~i:iri, precum 9i 'inci:irc&tura, pasagerii 9i echipajele lor . se vor bucura la intrarea, plecarea 9i sta~ionarea in porturile celeilalte P~r~i de avantajele similare acelora acordate de legile, regulile 9i reglementi:irile _lor respective . navelor navigind sub pavilioanele tertelor t&ri. 2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica traficului de
coast~.
. I.
- 3 ARTICOLUL 5 Livr~rile
de m~furi 9i servicii se vor efectua in conformit ate cu prezentul Acord, pe baz~ de contracte, care vor fi incheiate intre persoane fizice, intreprinderi sau organizatii din fiecare tar&, abilitate s & efectueze operatiuni de comert exterior, in conformitate cu reglementi:irile in vigoare in cele dou~ t~i 9i uzan~ele comerciale internationale. P~rtile
Contractante vor incuraja 9i acorda asistenta necesar ~ persoanelor fizice, intreprinderilor sau organizatiilor de resort din fiecare tar ~ , in veder ea examin~rii posibilit~tii de incheiere de aranjamente comerciale pe termen scurt sau lung, in conformitate cu legislatia in vi goare in t~rile lor. ARTICOLUL 6 Toate pl~tile intre cele dou& tlh'i vor fi ef ectuate in devize convertibile, a9a cum sint ele definite de Fondul Monetar International, sau in alt mod convenit intre cele dou~ P~rti.
ARTICOLUL 7 P&rtile Contractante se oblig~ s& acorde, dac & este cazul, licen~e de i mport 9i export persoanelor fizice, intreprinderilor 9i organizatiilor din t ~ile lor, in concordant& cu legile 9i re glementi:irile din fiecare tar~. ARTICOLUL 8 Prevederile prezentului Acord nu vor limita drepturile fiec&rei P~r~i Contractante de a adopta ~i aplica m~suri le gate de protectia securit~tii 9i s~~t~tii publice sau prevenirea bolilor 9i pestei la animale 9i plante •
./.
- 4 ARTICOLUL 9 In scopul promov~rii comer~ului dintre cele dou& ~&ri ·, P~r~ile
Contractante vor incuraja 9i facilita vizitele oamenilor de afaceri, reprezentantilor de firme sau organiza~ii 9i ale delegatiilor comerciale 9i participarea la tirgurile ~i expozi~ii le care vor avea loc in cele dou~ ~~i. ARTICOLUL lo
Ambele B~ti se vor consulta,ori de cite ori va fi necesar, in scopul de a recomanda m~suri pentru extinderea comer~ului reciproc sau pentru a rezolva probleme care s-ar putea ridica in leg~tur& cu indeplinirea prezentului Acord. ARTICOLUL 11 Prezentul Acord va intra in vigoare la data ultimei notific~ri privind indeplinirea de c~tre ambele P~r~i Contractante a cerintelor legislatiei proprii 9i va rrunine in vigoare pe o perioad~ de 3 ani, cu prelungire automat~ pe noi perioade de cite 3 ani, dac& nici una din P~tile Contractante nu va comunica in scris, cu 3 luni inainte de ex:pirarea perioadei de valabilitate, intentia sa de a-1 anula. La data intr~ii in vigoare a prezentului Acord, Acordul comercial anterior dintre cele dou& guverne, semnat la 8 martie 1975 la Bucure~ti, i9i inceteaz~ va~abilitatea. Prevederile prezentului Acord vor continua s& se aplice 9i dup~ ex:pirarea lui tuturor contractelor incheiate in perioada valabilit~tii sale, dar care nu au fost realizate in intregime pin& la data ex:pir&rii sale. Prezentul Acord poate fi modificat prin acord reciproc. Orice modificare sau anulare a prezentului Acord va fi f~cut~ f&r~ prejudicii asupra drepturilor ~i obligatiilor care deriv~ din, sau sint contractate in baza acestui Acord , pin& la data unei astfel de modific~i sau anul~ri •
./.
- 5 -
Drept pentru care subsemnatii, autorizati corespunz~ tor de c~tre Guvernul lor, au semnat prezentul Acord . Intocmit la Bucure~ti, Romania, l a 3 mai 1991, in cite trei exemplare originale, in limbile bahasa indonezian~, roman~ 9i englez~, toate textele fiind egal autentice. caz de diferen~e intre oricare din textele tului Acord, textul in limba englez~ va prevala. In
Signed
Dr. J.SOEDRADJAD DJIWANDONO
prezen~
Signed
Dr. NAPOtEON POP
Ministru Junior al Comertului, Secretar de Stat, Ministerul Comertului Ministerul Comertului ~i Turismului
I
• .:•
TRADE
AGREEMENT
between THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and THE GOVERNMENT OF ROMANIA
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Romania (hereinafter ref erred to as " the Contracting Parties "), desirous of developing and strengthening economic and trade relations between the two countries on the basis of equality and mutual benefit, Have agreed as follows: ARTICLE 1 The Contracting Parties shall, subject to the laws, regulations and procedures in force in their respective countries take all appropriate measures to facilitate,strengthen and diversify trade and services between the two countries. ARTICLE 2 Each Contracting Party as a member of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) shall grant the other Party the most-favoured-nation treatment in all matters relating to: a) customs duties and charges of any kind, including the method of levying such duties and charges, imposed on or in connection with importation or exportation. or imposed on the transfer of payment for imports or exports; b) rules, formalities and charges connected with customs clearance; and
. I ..
- 2 -
c) all internal truces or other internal charges of any kind imposed on or in connection with imported and exported products.
ARTICLE 3 The provisions of the preceeding Article of this Agreement shall not apply to advantages, preferences or exceptions which either of the Contracting Parties has granted or may grant:
a) to neighbouring countries in order to improve border trade; b) to countries who are members of a customs union or a free trade zone that either of the Contracting Parties has joined or may join · ; c) as a result of participation in bilateral, multilateral, as well as regional trading arrangements; d) to goods imported under or by virtue of relief programs granted by the countries or international bodies and/or organizations.
ARTICLE 4 1. Ships of each country and their cargoes, passengers and crews shall enjoy in respect of entry, exit and stay in the ports of the other country the advantages similar to those granted by its respective laws, rules and regulations to ships sailing under the flag of third countries. 2. The provisions of para 1 shall not apply to coastal trade.
ARTICLE 5 The deliveries of goods and services shall be made in accordance with this Agreement on the basis of contracts to be concluded between nationals, enterprises or organizations ./.
- 3 of each country, enabled to do foreign trade activities , in keeping with the rules and regulations in force in -both countries and the international trading practices. The Contracting Parties shall encourage and provide necessary assistance to the relevant hationals , enterprises or organizations of each country to explore the possibility to conclude short or long term trading arrangements , in accordance with their respective legislation. ARTICLE 6 All payments between the two countries shall be effected in freely convertible currencies as defined by the International Monetary Fund or otherwise the payments be executed as mutually agreed upon by both sides. ARTICLE 7 The Contracting Parties undertake to grant, whenever necessary, import and export licences to nationals, enterprises and organizations :in their respective countries, in accordance with .the laws and regulations in each country. ARTICLE 8 The provisions of this Agreement shall not limit the rights of either Contracting Party to adopt or execute measures relating to the protection of its security and public health or the prevention of diseases and pests in animals and plants. ARTICLE 9 With a view to promoting trade between the two countries, the Contracting Parties shall encourage and facilitat= the visits by businessmen, representatives of companies or organizations and trade delegations, as well as the participa-
tion in fairs and exhibitions organized in the two countries •
./.
- 4 -
ARTICLE lo Both Parties shall consult each other, whenever necessary, in order to recommend measures for expanding mutual trade or to solve problems that might arise in connection with the implementation of the provisions of this Agreement. ARTICLE 11 This Agreement shall come into force on the date of the last notification regarding the carrying out by both Contracting Parties of the requirements of their own legislation and shall be valid for a period of 3 years, with automatic extension for additional 3 year periods, unless one of the Contracting Parties notifies, in writing, 3 months before expiry of the period of validity, its intention to terminate it. On the date of coming into force of this Agreement, the previous Trade Agreement between the two Governments, signed on March 8, 1975, in Bucharest, ce ases its validity. The provisions of this Agreement shall remain equally applicable after its termination in respect of all contracts concluded during the period of its validity but which have not been fully implemented on the date of its expiry. This Agreement may be modified by mutual consent. Any such modification or termination of this Agreement shall be made without prejudice to the rights and obligations deriving from, or contracted on the basis of this Agreement, up to the date of such modification or termination.
In witness thereof, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Government, have signed this Agreement.
./.
- 5 DONE in Bucharest, Romania, on the 3rd day of May , 1991, in three originals, each in Bahasa Indonesia, in R0manian and in English, all texts being equally authentic. In the event of discrepancies between any of the texts of this Agreement, the English text shall prevail.
For the GOVERNMENT of the
For the GOVERNMENT of ROMANIA
REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
Signed
~APOLEON pd,p
Dr. J. SOEDRADJAD DJIW.ANOONO
Dr.
Junior Minister of Trade, Ministry of Trade
Secretary of State, Ministry of Commerce and Tourism
