PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India (selanjutnya disebut sebagai "Para Pibak"); Bermaksud untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi peningkatan penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain; Mengakui bahwa dorongan dan perlindungan timbal balik atas penanaman modal tersebut akan mendorong untuk merangsang kegiatan bisnis perorangan dan meningkatkan kesejahteraan di kedua Negara; Telah menyetujui sebagai berikut :
PASAL I D EFINISI
Untuk tujuan Persetujuan ini : 1.
"Penanaman modal" berarti sebagai segala bentuk aset yang ditanam a tau diperoleh, termasuk perubahan dalam penanaman modal tersebut, sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan nasional dari Pihak dimana penanaman modal tersebut dilakukan dan secara khusus mencakup, tetapi tidak terbatas pada: a.
benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak lain seperti hipotek, hak gadai atau jaminan;
2.
b.
hak-hak yang diperoleh dari saham dan surat obligasi dari suatu perusahaan atau setiap bentuk lainnya atas keikutsertaan dalam perusahaan;
c.
tagihan atas uang atau atas setiap pelaksanaan kontrak yang mempunyai nilai keuangan;
d.
hak atas kekayaan intelektual, muhibah, proses teknik, dan keahlian sesuai dengan hukum yang berlaku pada Pihak terkait;
e.
konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak termasuk konsesi untuk mencari atau mengeksploitasi sumber daya alam.
"Penanam modal" berarti setiap warganegara atau badan hukum dari salah satu Pihak : (a)
"warganegara" berarti : (i)
(ii)
(b)
Dalam hubungan dengan Republik Indonesia : seseorang yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan hukumnya; Dalam hubungan dengan Republik India: seseorang yang memperoleh status sebagai warganegara India berdasarkan hukum yang berlaku di India.
"badan hukum" berarti : (i)
Dalam hubungan dengan Republik Indonesia : badan hukum yang dibentuk atau didirikan sesuai dengan hukumnya.
(ii) Dalam hubungan dengan Republik India : korporasi, perusahaan atau asosiasi yang didirikan, dibentuk menurut hukumyang berlaku di semua bagian wilayah India. 3.
"Pendapatan" berarti jumlah yang dihasilkan oleh penanaman modal dan secara khusus meliputi, tetapi tidak terbatas pada, keuntungan, hasil modal, dividen, royalti dan biaya.
2
4.
"Wilayah" berarti: a.
Dalam hubungan dengan Republik Indonesia; Wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan dalam perundangundangannya.
b.
Dalam hubungan dengan Republik India: Wilayah Republik India termasuk wilayah air dan angkasa diatasnya dan wilayah maritim lainnya meliputi wilayah ekonomi eksklusif dan landas kontinen dimana Republik India mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan peraturannya yang berlaku, Konvensi PBB tahun 1982 mengenai Hukum Laut dan Hukum Internasional. PASAL II PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN
"
Persetujuan ini berlaku terhadap seluruh penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lain, yang diterima sesuai dengan hukum dan peraturannya yang berkaitan dengan penanaman modal, baik yang dilakukan sebelum dan sesudah berlakunya Persetujuan ini. PASAL
Ill
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1.
Masing-masing Pihak hams mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain untuk menanam modal di wilayahnya, serta mengakui penanaman modal tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
2.
Penanaman modal dan pendapatan oleh penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu harus diperlakukan secara wajar dan seimbang di wilayah Pihak lain.
3
PASAL IV PERLAKUAN ATAS PENANAMAN MODAL
1.
Penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lain, harus menerima perlakuan yang wajar dan seimbang dan tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan kepada penanaman modal oleh penanam modal negara Ketiga.
2.
Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini yang berkaitan dengan pemberian perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada penanam modal dari negara ketiga tidak boleh diartikan sehingga mewajibkan salah satu Pihak memberikan kepada penanam modal dari Pihak lain keuntungan atas setiap perlakuan, referensi atau hak istimewa yang diakibatkan oleh :
3.
(a)
seti~ kesatuan ekonomi yang ada ataupun yang dibentuk pada masa yang akan datang, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama atau kesatuan moneter atau persetujuan internasional yang sama atau bentuk lain dari kerjasama kawasan dimana salah satu Pihak adalah atau akan menjadi pihak; atau penerapan salah satu persetujuan yang dibuat untuk membentuk atau memperluas kesatuan atau wilayah sedemikian dalam waktu tang wajar; atau
(b)
setiap persetujuan internasional atau pengaturan yang seluruh atau terutama berkaitan dengan perpajakan atay setiap peraturan domestik yang seluruh atau terutama berkaitan dengan perpajakan.
Masing-masing Pihak harus, sesuai dengan hukum dan peraturannya, menjamin penanaman modal oleh penanam modal Pihak lain, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan kepada penanaman modal pleh penanam modalnya.
4
PASAL V PENGAMBIL-ALIHAN
1.
Penanaman modal oleh penanam modal salah satu Pihak harus tidak melakukan tindakan nasionalisasi, mengambil-alih atau segala bentuk tindakan yang mempunyai akibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan (selanjutnya disebut "pengambil-alihan") di wilayah Pihak lain kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan hukum atas dasar persamaan dan ganti rugi yang wajar dan memadai. Ganti rugi tersebut ditentukan sesuai dengan nilai pasar yang wajar atas penanaman modal yang diambil alih segera sebelum pengambil alihan atau sebelim pengambil alihan tersebut diketahui umum, tergantung pada yang lebih awal, dan harus meliputi bunga yang ditentukan pada tingkat yang disetujui oleh kedua belah Pihak sampai tanggal pembayaran, dan harus dilaksanakan tanpa penundaan, secara efektif dapat direalisasikan dan dapat secara bebas ditransfer.
2.
Penanam modal yang terkena pengambil alihan hams mempunyai hak, sesuai dengan hukum pengambil-alihan di Pihak tersebut, untuk mengkaji ulang oleh suatu peradilan atau kewenangan lainnya yang bebas dari Pihak tersebut, atas kasusnya atau penanaman modalnya sesuai dengan prinsip yang diatur dalam ayat ini. Pihak yang melakukan pengambil-alihan harus berupaya untuk menjamin bahwa pengkajian ulang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
3.
Dalam hal salah satu Pihak mengambil alih aset suatu perusahaan yang didirikan atau dibentuk sesuai dengan hukum di salah satu wilayahnya, dan dimana penanam modal Pihak lain mempunyai saham, harus dijamin bahwa ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini dapat diterapkan untuk menjamin ganti rugi yang wajar dan memadai dalam kaitannya dengan penanaman modal dari penanam modal oleh Pihak lain yang memiliki saham.
PASAL VI GANTI RUGI ATAS KERUGIAN
Penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat atau gangguan keamanan di wilayah Pihak lainnya, harus diberikan perlakuan oleh Pihak tersebut terakhir berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi,
5
ganti rugi atau penyelesaian lainnya, harus tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan Pihak terakhir kepada penanam modalnya sendiri maupun penanam modal dari negara ketiga.
PASAL VI REPATRIASI PENANAMAN MODAL DAN PENDAPATAN
1.
2.
Masing-masing Pihak hams menjamin penanam harus mengijinkan semua dana dari penanam modal Pihak lain yang berkaitan dengan penanaman modal di wilayahnya untuk dapat ditransfer secara bebas, tanpa penundaan dan atas dasar tidak diskriminasi. Dana tersebut harus meliputi : a.
modal dan tambahan modal yang digunakan untuk memelihara dan meningkatkan penanaman modal;
b.
pendapatan yang meliputi dividen, bunga sesua1 dengan bagiannya dalam saham;
c.
pembayaran atas setiap pinjaman, yang meliputi bunga, berkaitan dengan penanaman modal;
d.
pembayaran royalti dan biaya serv1s berkaitan dengan penanaman modal;
e.
hasil penjualan saham;
f.
hasil yang diterima oleh penanam modal dalam penjualan atau likuidasi;
g.
pendapatan warganegara salah satu Pihak yang bekerja dalam kaitan dengan penanaman modal di wilayah Pihak lain.
Tidak satupun dalam ayat 1 dari Pasal ini yang akan mempengaruhi transfer ganti rugi yang diatur pada Pasal 6 Persetujuan ini.
6
3.
Kecuali disetujui oleh para Pihak, transfer mata uang sesuai ayat 1 dari Pasal ini hams diijinkan dlam setiap bentuk mata uang yang dapat dipertukarkan. Transfer tersebut hams dibuat pada tingkat nilai tukar uang pasar yang berlaku pada tanggal transfer dilaksanakan.
PASAL VIII SUBROGASI
Jika salah satu Pihak atau perwakilannya yang ditunjuk rnenjaminkan penanaman modalnya di wilayah Pihak lain untuk risiko non kornersial dan telah membuat pernbayaran kepada penanam modal tersebut berkaitan dengan tuntutannya berdasarkan Persetujuan ini, Pihak lain hams menyetujui bahwa Pihak pertama atau wakilnya yang ditunjuk berhak, atas dasar subrogasi, untuk melakukan hak atau mengajukan tuntutan pada penanam modal tersebut. Hak atau tuntutan subrogasi harus tidak melebihi hak atau tuntutan sehamsnya dari penanam modal tersebut.
PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISlliAN ANTARA PENANAMAN MODAL DAN PmAK
1.
Setiap perselisihan antara salah satu Pihak dan penanarn modal dari Pihak lain, mengenai penanaman modal dari Pihak yang disebut terakhir di wilayah yang disebut sebelumnya, hams diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.
2.
Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis, perselisihan atas pilihan penanaman modal terkait, dapat diajukan kepada peradilan setempat, badan arbitrasi atau administrasi dari Pihak yang telah mengakui penanaman modal untuk penyelesaian sesuai hukum dan ketentuan dalam Persetujuan ini, atau peradilan atau konsiliasi internasional. Pilihan yan dilaksanakan sesuai dengan ayat ini harus merupakan pilihan akhir.
3.
Dalam hal perselisihan diajukan kepada arbitrasi dan konsiliasi, penanam modal harus berhak untuk mengajukan perselisihan kepada :
7
(a)
Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional (International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID) untuk penyelesaian konsiliasi atau arbitrasi berdasarkan Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal (Convention on Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of other States), yang terbuka untuk ditandatangani di Washington pada tanggal 18 Maret 1965, dalam hal kedua belah Pihak menjadi anggota pada Konvensi;
(b)
peradilan ad hoc sesuai dengan Peraturan Arbitrasi Komisi PBB mengenai Hukum Perdagangan lnternasional (UNCITRAL) 1976, dengan ketentuan perubahan sebagai berik:ut : (i)
penunjukan kewenangan pada Artikel 7 Peraturan haruslah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Peradilan Tetap Arbitrasi di Denhag. Anggota peradilan yang ketiga haruslah yang bukan berkewarganegaraan salah satu Pihak;
(ii)
para Pihak harus menunjuk anggota peradilan dalam jangka waktu 2 bulan;
(iii)
keputusan arbitrasi harus dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini;
(iv)
peradilan arbitrasi harus mengemukakan dasar keputusannya dan memberikan alasan atas permintaan salah satu Pihak;
(v)
keputusan peradilan haruslah merupakan keputusan akhir dan mengikat kedua belah pihak.
8
PASAL X PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANT AR PIHAK
1.
Perselisihan antar Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, jika mungkin, harus diselesaik:an secara bersahabat melalui negosiasi.
2.
Jika perselisihan antara Para pihak tersebut tidak dapat diselesaik:an dalam waktu enam bulan, perselisihan tersebut atas permintaan dari salah satu Pihak disampaikan kepada peradilan arbitrasi.
3.
Peradilan Arbitrasi tersebut harus dibentuk untuk setiap kasus dengan caracara sebagai berikut: Dalam waktu tiga bulan sejak penerimaan permintaan untuk arbitrasi, masing-masing Pihak harus memilih seorang anggota peradilan. Kedua orang anggota tersebut kemudian akan memilih seorang warga negara dari Negara ketiga yang disetujui oleh kedua belah Pihak untuk menjadi ketua Peradilan. Ketua harus dipilih dalam waktu dua bulan sejak penunjukkan dua anggota lainnya.
4.
Jika dalam kurun waktu tersebut pada ayat 3 Pasal ini penunjukkan yang diperlukan belum dilakukan, salah satu Pihak dapat, dalam keadaan tidak terdapat persetujuan lainnya, mengundang Presiden Mahkamah [nternasional (International Court of Justice/ICJ) untuk melakukan penunjukkan yang diperlukan. Jika Presiden tersebut adalah warga negara dari salah satu Pihak atau dia tidak dapat melakukan fungsi tersebut, Wakil Presiden harus diundang untuk melakukan penunjukkan yang diperlukan. Jika Wakil Presiden adalah warga negara salah satu Pihak atau dia juga tidak dapat melakukan fungsi dimaksud, anggota Mahkamah Internasional yang paling senior, yang bukan merupakan warga negara salah satu Pihak, harus diundang untuk melakukan penunjukkan yang diperlukan.
5.
Peradilan arbitrasi harus menghasilkan keputusan dengan suara mayoritas. Keputusan tersebut harus mengikat para Pihak. Masing-masing Pihak harus menanggung biaya anggotanya dalam peradilan dan perwakilannya dalam mengikuti jalannya arbitrasi; biaya untuk Ketua dan biaya lain-lain harus ditanggung sama rata oleh para Pihak. Namun demikian, Peradilan dapat memutuskan bagian biaya lebih besar ditanggung oleh salah satu Pihak, dan
9
keputusan ini harus mengikat kedua belah Pihak. Pengadilan harus menentukan tata caranya sendiri.
PASAL XI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI
Suatu Pihak harus, sesuai dengan hukum dan peraturan mengenai masuk dan keluarnya pegawai yang bukan warganegara, mengijinkan warganegara Pihak lain dan pegawai yang dipekerjakan oleh perusahaan Pihak lain yang masuk dan menetap di wilayahnya untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal.
PASAL XII PEMBERLAKUAN HUKUM
1.
Kecuali yang ditentukan dalam Persetujuan ini, semua penanaman modal harus diatur dalam hukum yang berlaku di wilayah Pihak dimana penanaman modal dilakukan.
2.
Walaupun diatur pada ayat 1 Persetujuan ini, tidak satupun dalam Persetujuan ini yang mencegah Pihak penerima penanam modal dari pengambilan tindakan untuk melindungi kepentingan keamanannya yang vital atau dari keadaan bahaya sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat diterapkan atas dasar tiak diskriminasi.
PASAL XIIl PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Apabila ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berlaku sekarang atau dibuat di masa depan antar Pihak sebagai tambahan terhadap Persetujuan ini yang memuat peraturan, baik umum maupun khusus, yang memberi hak penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya
10
yang lebih menguntungkan daripada persetujuan ini, maka peraturan yang lebih menguntungkan yang berlaku.
PASAL XIV KONSULTASI DAN PERUBAHAN
1.
Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini.
2.
Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu oleh kedua Pihak setelah berlakunya Persetujuan. Setiap perubahan atau modifikasi Persetujuan ini harus dilakukan tanpa adanya prasangka atas hak atau kewajiban yang timbul dari Persetujuan ini sebelum tanggal perubahan atau modifikasi tersebut sampai hak dan kewajiban secara penuh dilaksanakan.
PASAL XV MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHffiAN
l.
Persetujuan ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal pemberitahuan terakhir dimana para Pihak telah saling memberitahukan bahwa persyaratan konstitusi bagi berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Tanggal terakhir hams merujuk pada pemberitahuan terakhir disampaikan.
2.
Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 tahun dan akan terus berlaku 10 tahun berikutnya dan seterusnya, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang keinginannya untuk mengakhiri satu tahun sebelum masa Persetujuan ini berakhir. Persetujuan ini haruslah berakhir satu tahun sebelum tanggal berlakunya Persetujuan ini.
3.
Walaupun pengakhiran Persetujuan ini sesuai ayat 1 Pasal ini, Persetujuan haruslah terus berlaku efektif untuk periode 15 tahun berikutnya dari tanggal pengakhiran dari penanaman modal yang dilaksanakan atau diperoleh sebelum pengakhiran Persetujuan ini.
11
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT diJ1a~t.!jO..f;.c;i!j ..... pada tanggal Shmu.4~..t9~S.dalam rangkap dua masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Hindi dan Bahasa Inggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengena1 penafsiran, maka naskab dalam bahasa lnggris harus berlaku.
Signed
UNTUK PEttfERINTAH REPUBLIK JNDONESIA
Signed
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDIA
"' ~h~l:i ~ b~ l::i~ =~ ~
!.\;:,lt.~ ~ttl:i ~ ,l-~b -l:,llhl2t?J~ .J:.l:!.,l.2 tt~ in~ lLti-~ ~~ lll!22b ~
hl..P
~ ~~b
lo._~~ ajb:U.Lh };lb l:!~l~.,t..fi l~ lk~ tt~ '1?J b~ ~ll~~ ~I:?
!bi ~ .1~ .l;E ~a ~~!i ,.L~nlJ ~~tit' b~ ~ ~a ~tjl~-!.fi -!~ ~~ ~l£' ~
Lt.1.k-k
~ ~b -l:,llhl2t?J.l:i ~1±:!2 lll~ .J:.~~
l2 ~b -l:,llhl2l?J~ ~
! B~ lt?Lt liH~ .~b -l:,llhl2PJ.l:i. 21~ ~~ ~~ ~ llcP-l.l:i ~':Q re.1.liail ~.lltt
.lfl£'
ll~l.l:t -l:,':2 re.l.llaLt lt21tj.~~
-
~
1•
q;(T"{
g<:rtVRT~:
• f.1~~· q;r ~u ~ 9"~q; ;rq;n- q;'t crfuq-~
Cf~, fufl~ fuf;:l~l=!f
~
cl
2 -
,_ ~
it
~
f.:fcm
vtt
iJ(g
f(fueJqin't
fqi~T ll(:iT
'31~(11( ""f ~Dr
l?t, ~ "tTT>~ q;T1_~t JJh '3!fcml?'ta Cli't rnf ~t a~ ~~ ~
cl ~Cf ~ crrn~~ ~ t1f°J:11fucl ~ "lh fufi~ fq~'J~
~~f\r ~11nf ~l?'t, f.:f~ft'ffu-a
S1S
"if t'f
arh"
mfJit>J
~ t'f t1'rf"m
cm·
~tTr
"{'Cf ~.
:
~ "I M n ~ ~ec:P-cr?f,
!T~ruq;TI "I ~T fllTq't ~T;
B1 1 8
fcR:i't qi"Jl:f~'t
tr
~ am- \Rl~ ""f~
q;"Jl:f;'.f't ~ ~Trr'lG:n't <}, ~'t 9"CliIT
s1 1 1 B
Va
~
fer;
'31MIT ;
~fua ti•fuG:lq;n't Cfaf
cl
(llffl q,T=J~t ~ CF!(lT{ ~t~q;
(ltrfm 31Mn, ti<{~TCl, ~'lq;'t 9"~Ttt
8I/ 8
~"t Cl
fu~ lJ~ Clr~'t (l'fuG:r ~ ~~ a1 '3J~r m't
q, n:ff.:ris-crR~ ~
8I
cl
"1h
"1h
vff~q;n't;
CliT=J~ G.TIT '3J~T f(fuG:T ~ a~a G:'t ~ O!:iTCfTrn
rnn:r~ fu~~ 9TCffaqi (lfITCAt q;'t ITTVI qi(~. ~~ f.:fq;rc;A
G:t~~ q}(~
fuQ fp.:rr~~ mfl:I~ ~ 1
"1h
\J~T
- 3 2•
.. f.1~ .. ctiT 31~ ~ ~fu~Tctin't tf~ C:PT q;t{ TT-ft>~ <:iT Cfii:tr;:i't;
8cti8
.. TTflS"~· CfiT 31~ ~ :
818
~tqftlllr JTOlTT\;[{ cl,~~&~: ~qftT<:rr $ qiT11°t
$ 31~~n ~qfulff
q;'t TT~dT
nFi
CiT~ ~;nVJTo
-e<:rfcffi 1
8I I 8
~d JTOlTT\;[f ~ ITT;ta
tr:
~d
tf
9qm C1iT=;J1 $ 31~~TT
~(1'-l<:J TT~~t $ ~tf ~ ~f ~ CiT~ ~fct(=J ;
Sa-8
qi"lt{"1't qiT -31~ ~ :
2r 8
mq~r JTOlTT\;[f
cl ~·~a
c$ 311~ n 11fud ~ T
f.1 Tf P=ia fu fuqi f.:1Cli ~
~
8I I 8
~d JTOlTT\;q
gqm ~
3•
cl
ff~&
tr ;
tr :
~cl CfiT~1t
"fIT
fuf.1<:l11t
1
'fTTC1 cl fqi~'t 'f't ~Tf
tr
CfiT11 ~ ~~ f.:fryfl:J(=I ~T Tffu(=J ~T ""f~Tfcrd f;:i1111,
Jih
tmtft:I~;
•"ln:I• qiT 31~ ~ ~ ~TIT -31fj(=J TT~I
-3Ih
~~ ~ ~tf t),
<:i~·ftr C
mfl1t1 t;
4•
·~'fTTf• CfiT ~~
~
t :
8Cfi8~q~r TfORT\;[f ~ ~~9 ~ :
~qftittr <'$ ctiT~1t # ~m-
crfPrr~ ~~f.m:lT JTUJTT\;[f CfiT 'J-~11 I
-
~a l"JU[{T~
f\¥1 rf
~c;;r
4 -
cl.
fi~a if : ~a 1"JOTtT\iQ
fl'1i=IT'cma V!~ Jih ~~
apq fl~'t ~~
q;r
*"~TI c-
.
\J1ft <$T qi<:{ ~ mfJ:I~ ~ a~
fYlfl?i fufu&c .?4Tfiicli ~ '31TI l1~T1;'1tr~ ac ~ fVffftrr
~na rJURT~ CfiT '31G'"~
9-qm
CiiT;;:J~t. fl1i~'t CfiT?~ f!'G!ITT tl'
~ 19a 2 a~~ a &T ~(ft~~ tliT?~ ~MIT "l~T fu~c ~Mn ~t
d11fl"IT S"')frmr, 9"~mT ~
r
_______ \31~~.. 2 ..,
rm
ff
t)
fcfifl°r
~t fl·fu~TCiiTI't q-~ ~ ~~ ~1r ~ ~a
~ fl'fu ~n't q-~
tr
fq;q 11q fl~ f1tj:t1t·, VlT fui?llA
ff 9Clm ~~ Cf>T~~t qq fu~l1t ~ a1f!TI ~~a fq;q
TJq ~t, tIT ITTlJ ~t11T. :qr~ tj ~
qi"{T{
~
gqm
~t~ t)
t{cf JluqT c.lR
~ fcrq llq ~t I
I.
9" ~q; f(fq~rq,n't q-~ Jlq-~ 'j-'>1T1l ff f-4~ fq,q VlT~ ~(} ¥lt
fl·fu~Ttlirt't tfl!"T ~ f'ic)trq;f CfiT
9"T ffiT~c=i
Cfitnr "ltT '3"~ f~q '311~~
ffufaqi tiftla CfDlT c=l~ff ~ f4aut Cfit aq-~ CiiT;;J~t ~ J14fl n ""RJ'Tcf;fu .... '
r
.?4h
fu~l1f
2·
5 -
g-~q; fi'fq~Tq?T"f't Cf~ c$ f;l~t
cr.t
<;:fit fi·fu~lciiTT
Cfe-l cl, ~~fPl ~ fi~ \Jfifa qq' fiT~T~ CiQcHffT gGT'i fcR:JT vlTQTfT I
1•
~~ ~'t ~ fl.fq~rcrn't tr~ ~ f-~mt ~nT1..fl'fu~n-'t cre=J c$ 'f-~11 •
~ fqiQ TfQ ~t q;t \Jfifa Qc( ~T"Rlrq:oY -~cr~n- g-~T'i fq,~T VITCZ1TT
aur ~:nf C<:la~n f&fl't
awt
TT~ c$
Ac1mt
~nr fq;cz TTCZ f=ia~1 t·
q;t
~T'i ~CZ VlT~ CIT~ C<:la~TT ~ q;11 '3J~c;J '1{?~ {?TTTT I
2•
m't ~~t "fT~ c$ f'i~Jqit q;t g-~T'i fq Q VlT~ cff~ C<:la~IT ~
q;11 dl~c;J C<:la~TI gGT'i '1 Cfi"{~ ~ fl'<Sl'Wa ~
q,"{T"{
'31~ '1(?~ ~TliT VlTCZTfT fq; fcf~'t fl'fu~TCi· TI't Cfe-l q;t
cre-r
iJtf~ut q,T rJ~
cli
~t ftfu~rq-,n't
cl f.:l~t q;t f.:l~f~M c$ crf
<:JT fl..fclITT CfiT ITT~ gGT'i Cf.T~ cl; sq; B
mo:
.
~iT~<:J ~T'iT Cf~ ;
q;t-€ li~~T rJT 'fTQ't fi~~ fi'a rJT ~a C<:lTCf"IT ~
<::IT flnIT <S!TVITT '3l~T lif~q;
t=!'e <::IT ~PCRfb~
q,(T"{
\31~T ~ g-q;n
c$ ~~ fl{?~T1T fvR:iq;T fq; ~t'it ~ ~ q;t"{ ~ fl·fu~jqin't Cf~ CfffiTT ~ <::IT ~'1 flq;ar ~t ; dl~T \Jfifa fi~rafu "l~T fcrfan
SGS
cl ~~~ ~ ~'t
?r
~ fl'a <::IT
ITT
c$ f.:llefor
CfiIT Cf.T dltf'iT'iT; \31~T
Cf(TITT'i ~ ~T <::IT ~aqT fi'c.lfua q;t-€ 3Rfff~
CR"fl <::IT OQCffUT \31~T qi"{TITT'i ~ q:~T <::IT ~a<::JT fl'~fffi=i q;tf ~~ q;T~'i I
-
3•
Q -
~q; f(fq~fCliTI'T tfql, '3Itf~ q;T?1t
3lifFl T~~
?iih fuf;.Tlf11Y ct
~Q, CiITT f!'fu~lcfTT'T tfa-T ct f~~TCfit cli f;oitj/#1 t q;t ~T ~~TT 9"~T1 cffl"TT
vit ~~ 3jtf~ f"1~JCllt ~ f~1t q;t 9"~T1
~ q;11 3l~i"f 1eft
Q't'fr
fq;cz VIT~ cff~ Ciqq~TT
I
---------I•
fifu~rq;n'T cre-T
\ftfn:It
01rn 1eft crn:rT VITQTTT fvl~T Sf~q TTlS~"')q
ct
3l~T ""RITfl:r~~ur
fl~ ~t,
8~
~fl~ ~T~ •tc1Tfl=r~~ur·
Cii~T 'J"TllT ~R ft:lcircz <1~ VI~ <:f~ q;T?"1 cl '31~TT ~)fyq T~o \31TITTT vi1m
~ Q't •
3!h
\fNo rzq'
flT~T~ atfut{~ ~q UlT~
ct g-fu ~t
Cf{
I
~'T a-Tfuq:~ t=cirfi:r(qQ'TOi ~ qr-~ ~ '31~T 0ITTI~ tc1rfi:r~~or ct flnfVlf;:Jqi ~t~ ~ ~,
\ilt
~ tf~~ ~t, fcrcz l"T'< ~
'3~ q;T ~aq; ~Tl"TT, ~~ ~T1 q;'T on'ta
c=iqi
ct
ff~T GtTVITT
~t"1t craft G.TTT <:{~
fl~ mP=ltTJ ~tJ"TT. <::{~ fu"1T 311fcfo fqtyf""l=~ ct ~T ct•T \i!TO:l"T'T, g-)fTqT ~
~er ~ ~ (YIT
liM<:I
~ni'T
"lh
~~ ~er ~ \JPITT~ ~tm
,
-
7 -
9~Tfud f~tqi q;t ~ thl11Ttli ~
2·
rn~r-c:rl" <$ ~~TI",
f;:JITTITC1
~Tfln~nrror q;T~ CfT~ t:ffuc::yq.n't craf ~ ctiT~~t
m:ict
m:i<$
lffl1~ ~ d~ ~~ '31?JCJT
~~
ct
ct
Ji-arld ~~ "'~T
~-~n~~ ~ crfl H~!c:in't
tfei ~ fq>fi't ~TM 31~T ~ Tcf(ffl 9"TMn't ~ fll1lm qi(QT~ qiT
01MTI" fITTTT I ""RfTfl:RQ"Ror qi(~ CfT'(WIT f!'fuc::rcfinl" tfe-1' q~ flf.lITTd ~"2:11:{1
3•
VI~ qq, HfuC::TC11n
""fefTfl=f(Q~ q!(~IT ~ VI t
q,r;;i~
ct "'-<"Pfu
Qf!l" ~p:frITT ~rt'f
"'
ct fuo:
n
fl~.(Cfitm
wr
qi(~
fcfi
fcti
~ct ~-'BTTJ
f.111P=!d Ji~T 11Rfff
q;°f mf
f
"t?t 01h
q;nl" er~
cl
31~C::
81 ~ ct \3q
\f~
ct
m-tr
~mt
ct
ct
~ ~. a t Cft? q~ ~f;:JITTd
thT
~f4ITTC1 'liT~ ~(j 01 1ct~ ~q; f!'111T
oqi
0
q;t
fufl~ ~t t:ifuG:T-
q;tm
f¢ ~
tf
ITTJJ f"q,q VITQ' I
'3Ff~C:: "'
qq; f! fuc::1ct>ITt er~ ~ rn~t
VITO: 1
<=lit
6
fvt~ ~ f!'fuc::,-q,n't tf~
~
f!'fctc::tctin't tfa1 ct ~-~T11
tr
~o:
~ fl}ll f?i" fl·~. TTt>0q aJTtfT"ffnUfu "1~T l!~ \ftf~t
ct
Ci• TTUf ~rf;:tql
~rrr ~
~ GT~
fq,o:
rt, Ciflt ct
110: f"1<)~1~·
¢
01~r
fffuC::lcliTI"'t tfe-1' rrfT ~cfur, 1i131Tct~ .~fel{~ 0l~T ~ f;:itf-
ti~a ~
cmr
CZief~n g-c::T~
fq;qr
VITQTJT VIT <;flt f!'fuc::T'f>n°r
crai'
--8--
m
f~~iitil ifiT JfQCfT fifiHt
cfhR-
znni ~ F
R q;11 -~rJ ~ e'Plr
ClrlJ ct:ittEIT
1 q-ftlirrlfl ~R ~cm \t\Cr
R
JitH of) ll Er~ I
--
.,.,_
rn
~1
-------
I•
~ fffEfqTCfi
ffem"r4i ITT ~1 ~ f"f~~Jli ~rrr ~ ~qrrr ~ fiv 1TV f.?cm R ~ R~ f.:m;iq'f ifiT mr JI~ foo ~(SJ ~ ottr lm"ilTCf ~ fea 3ffl.ITT" QT ~rfUtf Jlnror ~ti ifil"1TT 1Wtt "f.:rfQql ~ f.:n:""t ft'1 fm ~rtl:rrJ ~ :-
i iii 8
f.fcml ifiT ~ ~ JfQCfT ~'t ~ ~ fiiv 9'fl°1r lf rJTt 1Tt c[\ift 3fh- JI fo f~ ifff ~ ifi'T -rrfu ; Jrnf ~ ~'T lm"urfur i) ~rn ~ rJntTit m &tfi\jf irrfllrJ ! ; ~ }r- M1tTrr fifiHt i'Vl ctt crnntt-~n:rmtl> ~ m ctT
aaa i1Ti
~f\jf
¢
ifl" m-fl:JrJ ~ ;
r:ia
~ }r ~ -r-1t1 f<"'ctif
as-. a
~
iq-8
fcliHT f.fcm q(-f
JTrr R'fr ~l' ifi r ~r.:r ;
m-r-r ifi'T ~.,.. R ~t 3frti ;. fcsrfl
3JllCfT 3ftfmi ~ 3ff.fClT m~nr;:r ifi't
ffum ir f
au-a
Viii ~Tifi ITT ~1 ~ H
..
tn.1 ~ ~-~'fJT ~
2.
~ Jl~tU~ ~
-f.fcm
ctrr i 18
~ JF?t~o fictt ~1 Fos:-ftl ~
3fn:T ;
~~~l' tli't 3fTtf
~ mfu
if ifinf CfiTir el
~ 3 f<"'M f&io
31•=tn OJ
urr ~ ffqqnfil(T
i!ff
I
~ ~ Cli~IT ~ ~~ 6
ifiT 1JOIT fqo ~ ifi}:fr
1
--9-
3.
url5f ffifi
q"Rf
m
~
Cl?ill
JFqUf REllTir 'i
er ~Tt!,
~r 1 ~ 3f"-rtJfu ~r 3fITT1lT fcli?fr ift'" q f~ qft;ft t1 '$T
~ ifi'T orthi
itir ~oo
lt
~ ~q ~
~q e'Prr 1
ferf.:rnq ifi'T ~rurrr zy err ~
JR'T"f'Jr
fcliv
~nf}r I
tifu f4i cft"
rffqq"f4i ITT q-e JfttCfT ~ ~mo
rf"fqqfiirn CJ?.1 ~ ~-~PT
it
~ fifi#t f1~~fti
'rrr
:H"M ~ ~ ~
"f.fcm ~ R6fQ cft" er 3fIT mr
ftliv 1TV
ii lrr-Cf 1 fu1 fITQifi ~tftiijl' ~ 9"fo Tii rft t.lfos; f rt ifi'T 1T rtCT ifi irr ~ Jfr(f~t'f ~ q-nJl ~ ~ if ~ f1~U~ Y ifi l" ij310R fcfi llT ~r ffqqfili ITT ll1'l REJio ePrr Tii 4E"fT ~Teti ITT ~ ~r ;;rfmf ~ r1' rfcn=ttm ~ iti~
JIIT
q-rcr va
er or 3"Rili r
rrr
err R F1~un l ~ 3fM iti r ~"'1T qfq)' ifi l" ~ ~ iji r Eifiq"IT ~ I rfcn=t1rf1Tcf 3fM rr J{t.tqT
f1~~ ffi l" ~ 1,!<1
3fTUIT
3ffttqi rrl" JftlCf T
qT~T R 3fM ~ e~
I
~q"-9 fo:i~m
m
tftmrq;rn
1.
f!iji
ifi "fIT
~
ctfqqfiji
JPrmo ~ ~ ~
fcrq-m ifiT f.1trCR ~ 2.
fcliqr
rn ~
3fIT ¢
~ ~ 6ft"q
f.wCR
fqq~.,. ifi T
~Tifi
~
rn ~ ~
f'"l~~lfi·[E~ ~ ~ ~-~T1T
mrr-fcmlr
r1~iP ~
m
~
if f.=rcm ~ lli=6FU if
ottr finotfln ~ lln:lfil
R Rle~
~q
Vf n"JTT I
~
lrnr q;ft
mft"'il" cti'T JlQfQ
fqqrq. fqqrq ifi'T FM f~t'l ~r
~ ~
F1~~fifi ~ "fuQi(YQ" crr,
;;g=r
BrCTtlT 11q T
ctfcrGTiti ITT
cm
ifi'T
m-N R 1':
el" ot fmfrq
~ mr ~
ifi
r m:eff;:Qo
itil" c=m rr fctiqr
-10--
eT, ~ ~iiT
q; fTil'
-.=qrf1rcli,
Jr)T ~
tli
l1n:trftJT ~r
ih ~IT
9111 t1 f1ifi
~nrl
f<1q C: 1'i ~
ifiT
ifi r 1fUO fclitrr ~ JFfl~a ~ ~ rr ~ -Mc-tr Jt Ant ePir 1
l1 n: lif*l
3.
tr r
RJt NR
lr ~ fcti rtt
m mn:- ifiT l1rt=tfftJ{
nT f1~~Jfi fcrcf rq
ifi
r
Fi1:1 fM
Vifi
J{qCfT
fi;fv
am
3Flfff&"tftr
UJrv:T r 1 ~ ~r;r fCI\
~r MTQR
fm ifi 't ~
ifil' 1fQCf fitrr UJmr ifi r ~GIT ef:rr:
~.
or,
t:rfu" GRl ~Tifirtt ~1 3fPRPHi ~ cmtirr el la llnf, 1965 ifiT ~rrf.mc.=r lr ERfM" ~ frtv Jrn+=~ fitiv 1TV
liii8
mn:- ~
f14cl'i ~ JF?frf&-~ ~~ ifiT MTQ'R ~r
~rrr "f.:ltrCR ~ fi1v ;
i~l
l{Jl;tffqit
:Nc:Tr
W'i frt f&li ~'f ~ ~ JFm"h=-~ ctrnrrr ifi ~ m:!Ftft
~ t"-n;~ JITtrflr, 1976 ~ l1n;tn=~ ~-r ~ ~rr fififft oq~ l1rttr"ftW -;:qnrrfQ'ifi~ q; l'
8l 8
~f ~ ~G 1 ~ ffEff f1fJ fifo
lirt=trf*l
1f"M ITT
-.=trnifrltr ifiT ~s 1tt fuCf e'Plr, ~r
~ cf"fqqfififfi ~
aI I a
;,
ifir
<m-~ ~
el°Jrr
~ lr fftm "ftlM
1'.fC:tffP.f q)";:f'f ~ ~
fifirtt
1
q-f;r'i' ~ GT sn{l~ lb ~ JICRT ~~ l{t;tffP.f f1g~ ii~ I
i
I l Ii
aI v a
cftfrc ~ ifit"IT ~ ~ ~ ~IT ~trr uffVJTT l l1rt=tff~ -.=trnrrfQptoJ GRl lf ~ -Nfft ;ft" Cl?il ~ JG('hl QT
l1'f"t;tfft.JJ:l
m
~ ilif JfT'QIT fftlT ifi ITOf 6fff~T I
ay ~
l{Jl;tfft.JJ:l
e-"7lr
1
crorc 31 f;C1ll
ntlr
GR'l'
~fifi
rn ~l rrr ~n.;qq; rn
-
It--
~q
;o
--------
---------------------m
~fqi ITT ~~ ~
I.
~ fqqrq-'f
iliT tr~ ~Tffiflo ili llrt=~ R f1q cP:ir
~ ~fqi ITT
2.
~ ifi"fIT Cfi't ctn~ ~qT VlTPl
crel
~ 6fttr fqqrq
iji T
R
\ifr-:TT trrfEv 1
f'14 c I(" r fuqrq ~;r
g~ ~ HSitr
R ff: 1l~ ~ JFG"f ~ 1Cfi rr rrefl' fcfirrr i;JT RCfioT nt m; qR'f lf R fifirtr itt ~111i rn ~ ~ ~'hl CJZ 1l rt=l:Tf Qll -;=rrrrrrfilfi (Of ifi )- 1fijO
f"JTT I
Wir 1lrt=tn=!in -.:rrrrrrtUli-ror ~ ~ 1l-rn~ ~
3.
frill fu;r~rr
llfci'f fitrr urn>"JTr 1 1lrt=tff~ ~ fu\1 ~lu 511 fta ~ Rlltr
R G'T lltr.=f)'
~ JPGZ ~~ ~Tiirn tt?il -;:rrrrrriQfi?UJ ~ ~ cmrrr ifiT f1Qifct
q;trrn
~ q'Rl mfftr ~ ~ ~
ffTffl- "ff\TlJ ~ rrn-Rfi iii T trtr;r iii~' fvrR q)";,)' rifqqf
ifi't \ilTm
I
~ ~ ~q ~ ih-P,rl'Qi a3 a li F1 re$ c- ~t ~ JFGZ,
4.
-f.:rijfcrntrt ~
Jf, q~
qt
ere, ifitt
~rnr ;r g~ qz 3Fcrrl~-~ -;:trrrrrrm ~ :11t=~1 CfiT 3ffq~ tiili ~ fcrotrt Qi~ ~ frJ~ ~~o lfi"f RilioT g 1 rrfq ~~1 qT;ff lf R fifiNt JFtr
ffqqnJ
urrnr
~
m- ct?i1 ifi r
! c=rt
R t
CfiB
"frit"Rfi
ET
3J?.1qr ~ a-m
Cfi
nt CfiB R r.=rrtrr -rPfi r
3Ft'fr~~ -;:rrrrrrrrtl lf ~ ~oor
~ ctfcfGTiirn ~, iiir -rrfk~ .,-if}'
~ ftiv 3fPt~ fclirrr \iff\XITT 1
g,
q-frf
RG"Ftr, ur)- qR)'
ifir Jfrcwtfili
-Rgmrrr
·..:.,_12-
s. lt}l;trf~ -;:qn:rf"M-ror ~ff ~T~T JftRT ~ Cfil-rfr I ~r ~ ql;:rl RfqqTifiTtt ~f crr iiffl=~ITT El"a'TT I ~ ~Tifirn ~ ~n:rr iQJ;(Of ~ JitR ~q ff"IT ltrt=trftJJ ifi n:fq I fsqf lf ~ 9 ft1 f1 fQ-rq Qi T ~
iti~T; Jtt:~l ifiT
Jl~m~-1 I
--------------------...----(f'fqqTQi ITT CU.1 m- Pl () q; )' ~ ~ m
f.:Tcrnr ~ "ITT=~ if rr~ iii fTl'l JTIT fq f1tP~l ~ JfQ't;:r ~ ~Tifi rtt Qll ~ ~rn ~trfcrclq)' \1ifi
m
-";f
JfIT qcif ~TifiITT cu.1 ifi't ilil=mtr'l' ~ rrr ful"fura iii rfflifi l' ifi r ~'l' R' -m:6ff;:q=r ifiri ifiR ih )nlTuR R m ~-~PT lf ~ ifiR JTtr m ifi't ~fu ~R ifi~T I
-------------I•
~
q; ITT Qll
vrm g I 2.
Qi
-rrr ih J{Q't;:r
3F~T 3 q C5I f;:f.fO it; Jfi'l'TQT rilffff ~ ~ ~r-
~ ~-~PT if ~
~
ifi'fIT
ib
Qi
ll"tf ~ITT ~Tfffif g1'lf
azr a B ~ W:rr i!ff s:ft I
f91
UTEf ~
fern ;;tr g
UTT
f.:tmT fiv ~UfiifR
~T
-13~~ ~ ~ ~~ ~
qi
TTTl°
~ JIJffIT
Cli rfcrr~
'R
~rftm ifir-1
~G -13
-------
~
~'t:r
c:nmr.:r ilizrr ~
mit~
q-r.,1
~ iii 1Tf ~ 34 ~;:a JJttcfT
Cfchlr;; if
JFO"f~~ i1i ~ ~ 31••eJJfo ll~
Qfq Qll
f;{1;m'l' tli r
3f!.JCfr ~ ~TG Gh'f ~Tifim ~if~ f;;tp:f,
trrn ~ rrrnr-tr 6'l' ~r
~1 ~ P1~u
r:qrfl:rt=r ~n:lfffm ~ ~
qizrz
g,
~Tifi
~rrr. ~m -c~rr
m~ ITT VR ~ 311" m r CKffl8 ili"fIT rr ~felt 6~ I
3fftlifi ~Ff c~rr gqr;;
~ JrM ~Ff
m
fq fl~ c, 3FOWc ~ \ill" ¢
~ fuv ~r;;
f.?cm
~ ~ fitictt ift"' Mfq~Tifirn
iji
(iii'
UIEl'
R
nqi
~G -14
---------- -1~ rrn:t~ftlirn ~ ~ iliZIT ~ ~
1.
llrni'fl' err
tcmrr-fqlf~
~ fMV ~)"Q ifi"f ffiliITT ~ I ~ ifi"fIT
2.
if,
~ ~ 6~ ~ ~TG fqicft" :ft" ~tr qt;,'f ~T
m ~if ifi'T crrn=4'frili R6llfo ~ mihFr -filitrT \ifT ?filiITT g I ~ ili"fIT ~ iji tt ;ft" crrrQCf;; 3ft.tQT 3frnfQ;; ~ q ~ qJ;; trr JTTil'ltr.l Cli'T mitt 'R q;
~ ~ Cli ZIT ~ ifi T
q
9ltrferti fcti V
iii Tlf
ff.=qo
~
fi! ut ,·"i"fCW\!f 1 '9 t'\4 -'1 g~ CfrlJ JrfUfi rrl vd qrfln=eil' ~ fcfi V \if~ ~ ITCli ~ J{iQli IT Vcf q I ftt rq ~trT
Cli "f
TcYfV
\ifTir I
-14-
~q-15 Cfi "fIT iii T ~ gffi, ~ JTh- RllrfcIT ....................................
~8 ifi"fIT &rq- ili't JW
1.
~ rr'l' ~
\'iii
¢
ifi
fffw, ~ qR'f ~TCli rtt ~l ifi't
r ~ ~qr gl" fi
~ frfV ~ rr'fmrRCfi JI I q~ tlififfn' ~ ~ ~rn- ~
ef1Tr
crm
1 ~rq-
~ ~ 1Tltf
gf
I
2.
qs ifi"fIT
CJ4
if)- ~ ~
ffiji
ITT{
~f;;'f ~ ~ ~ cft"" VCli ~fifi
iJ"fIT-Rltrftff ~
m
ifi
~ ~ e~
-rrr
llt" ~. ~ ffTrr
~fcMn l:IE
t1=rf\I if
JTTilM
5T
~
frrv ~m
WIT
rn ~ {lrrr ¢
..
~ ~ 31 Rill
m
~ iSffq, Vf6f
ctr
RllifT \jffVllf I tl"E ifi"fIT ~
9""rfi:o
ifi't
iSf'rn RllfCO
3.
~ Jl~~G ~ thT;fN
~
tl"E iji"fIT,
81 8 ~
~ ~rfto ifi't
1TV f'1?i~ir ~ ~~
lf
WIT
ft"qi
tl"E
fu f8'1 ~T ifi't
1
Jl~tit 01 lf ~ ifirr"f ili Rllrc-0 g~ err
ffrtni
~
~ Rll rft;o Cfi't
JTcrfit ~ fuv ~rctt ~ ~ ~q
er Vff\llTT
rn ~1 ifir
\jfm, ffiSf
ifi"fT"f "feKf: ~
"futrr 1T!TT crrtra H v
fcR)'
fcrft.t
~Tifi
~~ ifi't fM f~ Hir-lT ~ ~
8308
m
~V
1TV Jttlqf
crrtra H JTPr
~
1T"Cff
fcfiV
cml ifi't
1
if ml"Ernr~crfJTl' ~ JJCAt-~
~ fcrfiJCICl 9""~o gfifi-r ~ ili"fIT
Q'T EfflThTf TiiV
~ I
m1fiITT
m't
JTIT
--15-
~
iff~,
ifi T HJ=q-;::;:f
ml ili~T"f ili't W"~ llt-
fe ~ JTlT :F,r~ o'r.i'f ~T&lrJTf ~ ~r-ql' lj.rt rfuirf ~rrrr lli't
1ff g, ITT::rl crro ~r;r ifi't fl:trftf
~r~ f~Jll r
~er
R !J"'fl{rfbJfi g
lt. ~ crro lir-=rr e~r
l'fOrf~ ili't
1
-crrnsrrr ~ "fu;=;ror
1
rrfifi rr
ifi't
3fIT Signed
Signed
e~
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as "Contracting Parties"); Desiring to create conditions favourable for fostering greater investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; Recognising that the encouragement and mutual protection of such investment will be conducive to the stinmlation of individual business initiative and will increase prosperity in both Contracting Parties; Have agreed as follows : ARTICLE 1 Definitions
For the purpose of this Agreement : 1.
"investment" means every kind of asset established or acquired, including changes in the form of such investment, in accordance with the national laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment is made and in particular, though not exclusively, includes: (i)
movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, liens or pledges;
(ii)
shares in and stock and debentures of a company and any other similar forms of participation in a company;
(iii)
rights to money or to any performance under contract having a financial value;
(iv)
intellectual property rights, goodwill, technical processes and know- how in accordance with the relevant laws of the respective Contracting Party;
(v)
business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for, extract and exploit natural resources.
2. "investor" means any national or company of a Contracting Party; (a) "national" means: (i)
in respect of the Republic of Indonesia : natural person having the nationality of Indonesia in accordance with its laws;
(ii) in respect of the Republic of India: persons deriving their status as Indian nationals from the law in force in India. (b)
"company" means : (i)
in respect of the Republic of Indonesia : legal person constituted or incorporated in accordance with its laws and regulations;
(ii) in respect of the Republic of India: corporations, firms and associations incorporated or constituted or established under the law in force in any part of India. 3. "returns" means the amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profit, interest, capital gains, dividends, royalties and fees;
4. "te1Titory" shall mean : (a) In respect of the Republic of Indonesia : The territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws. (b)
In respect of the Republic of India : the territory of the Republic of India including its territorial waters and the airspace above it and other maritime zones including the Exclusive Economic 2
Zone and continental shelf over which the Republic of India has sovereignty, sovereign rights or exclusive jurisdiction in accordance with its laws in force, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and International Law.
ARTICLE 2 Scope of the Agreement This Agreement shal1 apply to all investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, accepted as such in accordance with its laws and regulations in force concerning foreign investments, whether made before or after the coming into force of this Agreement.
ARTICLE 3 Promotion and Protection of Investment 1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to invest in its territory, and admit such investments in accordance with its laws and regulations.
2. Investments and returns of investors of each Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment in the territory of the other Contracting Party.
ARTICLE 4 Treatment of Investments l. Investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, shall receive treatment which is fair and equitable and not less favourable than that accorded to investments made by investors of any third State. 2. The provisions of this Agreement relating to the granting of treatment not less favourable than that accorded to the investors of any third State shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from : (a)
any existing or future customs union or free trade area or a common market or a monetary union or similar international agreement or other forms of regional 3
cooperation to which either of the Contracting Party is or may become a party; or the adoption of an agreement designed to lead to the formation or extension of such a union or area within a reasonable length of time; or (b)
any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.
3. Each Contracting Party shall, subject to its laws and regulations, accord to investment of investors of the other Contracting Party treatment no less favourable than that which is accorded to investments of its investors.
ARTICLE 5 Expropriation 1. Investments of investors of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose in accordance with Jaw on a nondiscriminatory basis and against fair and equitable compensation. Such compensation shall amount to the fair market value of the investment expropriated immediately before the expropriation or before the impending expropriation became public knowledge, whichever is the earlier, shall include interest at prevailing rate as agreed upon by both parties until the date of payment, shall be made without unreasonable delay, be effectively realizable and be freely transferable. 2. The investor affected shall have a right, under the law of the Contracting Party making the expropriation, to review, by a judicial or other independent authority of that Party, of his or its case and of the valuation of his or its investment in accordance with the principles set out in this paragraph. The Contracting Party making the expropriation shall make every endeavour to ensure that such review is carried out promptly. 3. Where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its territory, and in which investors of the other Contracting Party own shares, it shall ensure that the provisions of paragraph (1) of this Article are applied to the extent necessary to ensure fair and equitable compensation in respect of their investment to such investors of the other Contracting Party who are owners of those shares.
4
ARTICLE 6 Compensation for Losses Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, a state of national emergency or civil disturbances in the territory of the latter Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State. Resulting payments shall be freely transferable.
ARTICLE 7 Repatriation of Investment and Returns 1. Each Contracting Party shall permit all funds of an investor of the other Contracting Party related to the investment in its territory to be freely transferred, without unreasonable delay and on a non-discriminatory basis. Such funds may include : (a) Capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments; (b) Returns including dividends and interest in proportion to their share-holding; (c) Repayment of any loan, including interest thereon, relating to the investment; (d) Payments of royalties and services fees relating to the investment; (e) Proceeds from sales of their shares; (f) Proceeds received by investors in case of sale or partial sale or liquidation; (g) The earnings of nationals of one Contracting Party who work in connection with investment in the territory of the other Contracting Party; 2. Nothing in paragraph (I) of this Article shall affect the transfer of any compensation under Article 6 of this Agreement. 3. Unless otherwise agreed to between the Parties, currency transfer under paragraph 1 of this Article shall be permitted in any convertible currency. Such transfer shall be made at the prevailing market rate of exchange on the date of transfer.
5
ARTICLE 8 Subrogation Where one Contracting Party or its designated agency has guaranteed any indemnity against non-commercial risks in respect of an investment by any of its investors in the territory of the other Contracting Party and has made payment to such investors in respect of their claims under this Agreement, the other Contracting Party agrees that the first Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the rights and assert the claims of those investors. The subrogation rights or claims shall not exceed the original rights or claims of such investors.
ARTICLE 9 Settlement of Disputes Between an Investor and a Contracting Party 1. Any dispute between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party, concerning an investment of the latter in the territory of the former, be settled amicably through consultations and negotiations. 2. If such a dispute cannot be settled within a period of six months from the date of written notification of the dispute, the dispute shall, at the option of the investor concerned, be submitted either to the competent judicial, arbitral or administrative bodies of the Contracting Party which has admitted the investment for settlement in accordance with its laws and the provisions of this Agreement, or to international arbitration or conciliation. The option so exercised under this paragraph shall be final. 3. In case the dispute is submitted to arbitration or conciliation, the investor shall be entitled to refer the dispute to : (a)
The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) for settlement by conciliation or arbitration under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington on 18 March 1965, in case both Contracting Parties have become the parties to the Convention; or
(b)
an ad hoc arbitral tribunal in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), 1976, subject to the following modification: (i)
The appointing authority under Article 7 of the Rules shall be the Secretary
6
General of the Permanent Court of Arbitration at the Hague. The third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party. (ii) The parties shall appoint their respective arbitrators within two months. (iii) The arbitral award shall be made in accordance with the provisions of this Agreement. (iv) The arbitral tribunal shall state the basis of its decision and give reasons upon the request of either party. (v) The arbitral award shall be final and binding on both the parties.
ARTICLE 10 Disputes between the Contracting Parties l . Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through negotiation. 2. If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled within six months from the time the dispute arose, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal. 3. Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members. 4. If within the periods specified in paragraph (3) of this Article, the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.
7
5. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties and this award shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its own procedure.
ARTICLE 11 Entry and Sojourn of Personnel A Contracting Party shall, subject to its laws and regulations relating to the entry and sojourn of non-citizens, permit natural persons of the other Contracting Party and personnel employed by companies of the other Contracting Party to enter and remain in its territory for the purpose of engaging in activities connected with investments.
ARTICLE 12 Applicable Laws I. Except as otherwise provided in this Agreement, all investments shall be governed by the Jaws in force in the territory of the Contracting Party in which such investments are made. 2. Notwithstanding paragraph I of this Article nothing in this Agreement precludes the host Contracting Party from taking action for the protection of its essential security interests or in circumstances of extreme emergency in accordance with its laws normally and reasonably applied on a non-discriminatory basis. ARTICLE 13 Application of other Rules If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law
existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such rules shall to the extend that they are more favourable prevail over the present Agreement. 8
ARTICLE 14 Consultation and Amendment
1. Either Contracting Party may request for consultations on matters relating to this Agreement. 2. This Agreement may be amended by mutual consent of both Contracting Parties at any time after its entry into force. Any alteration or modification of this Agreement shall be done without prejudice to the rights and obligations arising from this Agreement prior to the date of such alteration or modification until such rights and obligations are fully implemented.
ARTICLE 15 Entry into Force, Duration and Termination 1. The present Agreement shall enter into force thirty (30) days after the later date on
which the Governments of the Contracting Parties have notified each other that their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. The later date shall refer to the date on which the last notification letter is sent. 2. This Agreement sha11 remain in force for a period of ten years and thereafter it shall be deemed to have been automatically extended unless either Contracting Party gives to the other Contracting Party a written notice of its intention to terminate the Agreement. The Agreement shall stand terminated one year from the date on receipt of such written notice. 3. Notwithstanding termination of this Agreement pursuant to paragraph (1) of this Article, the Agreement sha11 continue to be effective for a further period of fifteen years from the date of its termination in respect of investments made or acquired before the date of termination of this Agreement.
9
In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.
&~.qo~~on
&.~
of~ebr.u.ar._.~:1~
this the ... ........... day two originals each Done at in Indonesian, Hindi and English languages, all texts being equafiy authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail. Signed
Signed
fur tne Goyemment of the Republ1c of Indonesia
F6fthe Government 'of the Republic of India.
10
