PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (selanjutnya di dalam Persetujuan ini
disebut sebagai
"Para
Pihak"}; Mengingat hubungan kerjasama dan
persahabatan yang
ada
diantara kedua negara dan bangsa; Dengan
maksud
penanaman modal Pihak
lainnya
menciptakan
iklim
yang
oleh para investor dari berdasarkan
persarnaan
menguntungkan
satu Pihak di
kedaulatan
dan
untuk
wilayah
keuntungan
bersama; dan Mengakui bahwa peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal akan menimbulkan dorongan bagi inisiatif usaha swasta dan meningkatkan kemakmuran di kedua negara; telah bersepakat sebagai berikut Pasal 1 Definisi Untuk tujuan Persetujuan ini, yang dimaksud dengan . (1) "Penanaman Modal" adalah setiap jenis aset yang ditanam oleh investor termasuk tetapi tidak terbatas pada (a) harta bergerak dan tidak bergerak dan hak-hak milik lainnya, seperti hipotek, hak gadai atau jaminan;
- 2 (b) saham-saharn,
stok
dan
surat-surat
perusahaan-perusahaan dirnanapun kepentingan-kepentingan di
dalam
hutang
didirikan, harta
a tau
kekayaan
perusahaan-perusahaan itu; (c)
tagihan-tagihan atas yang
berhubungan
uang
dengan
atau
atas
sesuatu
usaha
penanarnan modal
yang
mempunyai nilai uang; (d) hak-hak milik intelektual termasuk hak cipta, rnerek dagang, paten, desain produk industri,
keahlian,
rahasia dagang dan narna dagang, dan goodwill; (e) hak izin usaha yang diberikan oleh Undang-undang atau rnenurut Persetujuan yang berhubungan dengan penananam modal, termasuk izin usaha untuk meneliti, rnengolah,
menggal i
a tau
mengeksploi tas ikan
sumber -
sumber alarn. (2) "Investor" adalah warganegara atau perusahaan-perusahaan suatu Pihak yang sudah melakukan atau sedang melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lainnya . (3) "Warganegara" adalah . (a) dalam hubungan dengan Republik Indonesia orang-orang yang menurut Undang-undang Republik Indonesia adalah warganegara-warganegara Indonesia. (b) dalam hubungan dengan Republik Korea orang-orang yang dianggap sebagai warganegara Republik Korea menurut Undang-undang Republik Korea . (4) "Perusahaan" adalah (a) dalam hubungan dengan Republik Indonesia, setiap Perseroan Terbatas
yang
didirikan
di
wilayah
-
Republ ik
3 -
Indonesia a tau Badan Hukum yang didirikan
menurut Undang-undang yang berlaku . ( b) dalam
hubungan
dengan
Republik
Korea,
badan-badan
hukum atau perusahaan-perusahaan atau
asosiasi-
asosiasi, apakah yang mencari keuntungan atau tidak, yang didirikan di wilayah Republik Korea dan berada di bawah Undang-undang yang berlaku. (5) "Keuntungan" atau "Penghasilan" adalah
jumlah uang yang
berasal dari suatu penanaman modal dan khususnya, walaupun
tidak
terbatas
pada,
termasuk
keuntungan,
bunga, keuntungan dari penjualan barang modal, deviden, royalti atau uang jasa. (6) "Wilayah" adalah (a) dalam
hubungan
dengan
Republik
Indonesia,
wilayah
Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam hukum nasionalnya dan bagian-bagian dari
"continental
shelf" dan laut-laut yang berdampingan aLas mana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, berdaulat atau
hak-hak
lainnya
hak-hak
menurut hukum
internasional. (b) dalarn hubungan dengan Republik Korea, wilayah Republik Korea sebagaimana diatur di dalam hukum nasionalnya dan bagian-bagian dari
"continental
shelf" dan laut-laut yang berdampingan atas mana Republik
Korea
berdaulat atau internasional.
mempunyai hak-hak
kedaulatan,
hak-hak
lainnya menuruL hukum
- 4 Pasal 2 Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal (1) Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi para investor Pihak lainnya
untuk
mengizinkan
menanam
penanaman
modal
modal
di
itu
wilayahnya
menurut
dan
peraturan
perundang-undangannya. ( 2}
Penanaman modal
oleh para
investor dari
masing-masing
Pihak harus setiap waktu diperlakukan secara adil
dan
layak serta mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di dalam wilayah Pihak lainnya.
Pasal 3 Ruang Lingkup Persetujuan Persetujuan ini berlaku bagi penanaman modal oleh para investor dari Republik Korea di dalam wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan izin menurut Undang-undang No.
1 tahun
1967
mengenai Penanaman Modal Asing dan peraturan perundang-undangan apapun yang mengubah atau menggantikannya dan pada penanaman modal oleh para investor Republik Indonesia di wilayah Republik Korea yang telah di berikan i zin menu rut Undang-undang Pendorong Modal Asing sebagaimana diubah pada bulan Desember 1983 dan peraturan
perundang-undangan
menggantikannya
baik
pada
apapun
saat
atau
yang
mengubah
setelah
dan
berlakunya
Persetujuan.
Pasal 4 Perlakuan (1)
Tidak satu Pihakpun di dalam wilayahnya boleh memberikan penanaman modal
yang dilakukan dan penghasilan yang
diperoleh oleh para investor dari Pihak lainnya,
diberikan
- 5 -
perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikannya kepada penanaman modal lainnya yang dilakukan, dan penghasilan yang diperoleh oleh para investor dari suatu negara ketiga . (2)
Tidak satu Pihakpun di dalam wilayahnya boleh memberikan para
investor
dari
Pihak
manajemen,
penggunaan,
penanaman
modal
pemilikan
mereka,
berhubungan dengan
lainnya, serta
penanaman
berkenaan
atau
dengan
penguasaan
atas
kegiatan
apapun
yang
mereka,
per lakuan
yang
modal
kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang
diberikannya
kepada para investor dari suatu negara ketiga.
(3)
Tanpa mempersoalkan
ayat-ayat
tersebut di atas, penanaman
modal yang dilakukan oleh para investor dari satu Pihak di dalam wilayah Pihak lainnya harus diberikan perlakuan yang adil dan layak yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan yang diberikan oleh Pihak yang disebutkan belakangan kepada warganegara atau perusahaan sendiri sesuai peraturanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Perlakuan yang disebutkan di atas tidak berlaku pada keuntungan atau hak istimewa yang diberikan kepada para in vestor dari suatu negara ketiga oleh salah satu Pihak berdasarkan keanggotaan Pihak itu di dalam suatu "Custom Union"
(Persetujuan antar negara yang membebaskan bea-cukai
untuk barang-barang yang diekspor dari
suatu negara ke
negara lainnya di dalam Persetujuan itu), pasar bersama, zona
perdagangan
be bas,
Persetujuan
ekonomi
multilateral,
atau berdasarkan suatu Persetujuan yang dibuat antara Pihak itu dengan suatu negara ketiga mengenai Penghindaran Pajak Berganda atau berdasarkan pengaturan perdagangan lintas batas.
-
6 -
Pasal 5 Ganti Rugi atas Kerusakan dan Kerugian Para investor dari
satu Pihak yang penanarnan modalnya di dalam
wilayah Pihak lainnya yang menderita kerugian karena perang atau konflik senjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan,
huru-hara a tau
. belakangan
yang disebutkan disebutkan
belakangan
penyelesaian lainnya, di bandingkan belakangan
dengan
kepada
kerusuhan di
harus
res ti tusi,
dalam wilayah Pihak
diberikan
oleh
perlindungan,
Pihak
yang
ganti-rugi
a tau
perlakuan yang tidak kurang rnenguntungkan yang
para
diberikan
oleh
warganegaranya
Pihak
atau
yang
disebutkan
perusahaan
sendiri
atau kepada para investor dari suatu negara ketiga.
Pasal 6 Pengambilalihan { 1)
Penanaman modal
para
investor dari
salah
satu Pihak tidak
boleh dinasionalisasikan, diambilalih atau dikenakan tindakan-tindakan yang berakibat yang nasionalisasi
atau
pengambilalihan
setara dengan
(selanjutnya
di
dalam
Persetujuan ini disebut sebagai "Pengarnbilalihan") di dalarn wilayah Pihak lainnya, kecuali untuk tujuan kepentingan umum yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam negeri dari Pihak
yang
mengambilalih
dengan
ganti-rugi
secara
penuh,
tepat waktu dan efektif. Ganti-rugi itu, termasuk bunga dari tanggal pengambilalihan, penanaman
modal
keputusan
pengambi lal ihan
kepada umum.
yang
diambilalih
di transfer
pengambilalihan dan
sebelum
di umumkan
a tau
saat
di
mana
di ber i tahukan
Ganti-rugi harus dilakukan tanpa penundaan
yang tidak semestinya, dapat
harus sebesar nilai pasar dari
secara efektif dapat direalisir dan
secara
apapun
dan
bebas.
Keabsahan
prosedur-prosedurnya,
cara pernbayaran ganti-rugi
dari
besarnya
tunduk pada pertimbangan
melalui proses hukum sebagairnana mestinya sesuai dengan peraturan-peraturan
perundang-undangan
Pihak
yang
- 7 -
mengambilalih. ( 2)
Apabi la
salah
satu
Pihak
mengambi la l i h
kekayaan
sua tu
perusahaan yang didirikan atau dibentuk menurut Undangundang yang berlaku di suatu bagian dari wilayahnya, di mana warganegara-warganegara
a tau
perusahaan-perusahaan
Pihak
lainnya mempunyai saham, Pihak tersebut harus menjamin bahwa ketentuan-ketentuan ayat
(1)
dari
pasal ini berlaku sejauh
yang diperlukan untuk menjamin ganti-rugi yang ditentukan di dalam ayat itu pada para pemilik saham-saham itu.
Pasal 7 Repatriasi Penanaman Modal
(1)
Masing-masing Pihak harus dalam lingkup peraturan-peraturan perundang-undangannya berkenaan dengan penanaman modal oleh para investor dari Pihak lainnya memberikan kepada para investor itu,
tanpa penundaan yang tidak wajar dan setelah
mereka memenuhi kewajiban-kewajiban pajak mereka, izin untuk mengirim sebagai berikut : (a) modal dan tambahan yang d igunakan untuk mengadakan dan perluasan penanaman modal; (b) keuntungan-keuntungan operasi netto termasuk dividen dan bunga sebanding dengan pemilikan saham peserta asing; (c) pembayaran kembali berkenaan sejauh
hutang
hal
i tu
apapun dan
bunganya
berhubungan dengan
yang
penanaman
modal itu; (d) pembayaran royalti dan uang jasa sejauh hal tersebut berhubungan dengan penanaman modal itu; (e) hasil penjualan saham-saham yang dimi liki oleh para pemegang saham asing;
- 8 -
Cf) ganti-rugi atas kerusakan atau kerugian; (g) ganti-rugi atas pengambilalihan; (h)
hasil-hasil
yang
diterima
oleh
investor
dalam
hal
likuidasi; (i) penghasilan warganegara-warganegara satu Pihak yang diizinkan untuk bekerja sehubungan dengan penanaman modal di wilayah Pihak lainnya. ( 2)
Sejauh suatu investor dari
salah satu Pihak belum membuat
Persetujuan dengan pihak yang berwenang dari Pihak lainnya di
wilayah siapa penanaman modal investor itu terletak,
transfer mata uang yang dilakukan menurut ayat 1 dari pasal ini harus diizinkan dalam mata-uang penanaman modal aslinya atau dalam mata-uang lainnya yang dapat secara bebas ditukar. Transfer itu harus dilakukan dengan nilai tukar yang
berlaku pada tanggal
transfer
berkenaan dengan
transaksi-transaksi yang sedang berlangsung
dalam mata-uang
yang akan ditransfer. ( 3)
Tanpa mempersoalkan ayat-ayat di atas, boleh
memakai
peraturan-peraturan
masing-masing Pihak
perundang-undangan
yang
mewajibkan laporan-laporan mengenai transfer mata uang.
Pasal 8 Subrogasi Apabila salah satu Pihak atau memberikan
suatu
jaminan
wakilnya
terhadap
yang
ditunjuk
risiko-risiko
non
telah
komersial
berkenaan dengan suatu penanaman modal oleh investornya di dalam wilayah Pihak lainnya dan telah melakukan pembayaran kepada investor
itu menurut
jaminan
tersebut,
Pihak
lainnya
harus
mengakui pengalihan hak investor itu kepada Pihak yang disebutkan terdahulu atau yang manapun dari wakilnya yang ditunjuk.
- 9 -
Subrogasi dari Pihak yang disebutkan belakangan
tidak boleh
melebihi hak-hak asli investor tersebut. Mengenai pengalihan pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan kepada Pi hak berdasarkan subrogasi
tersebut sesuai dengan
Pasal
lainnya 6
dan
7
berlaku dari Persetujuan ini.
Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan an tar a Para Investor dengan Para Pihak (1)
Perselisihan apapun yang timbul antara salah satu Pihak dengan investor dari pihak lainnya haru s diselesaikan secara damai.
(2)
Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu dua belas bulan diantara Para Pihak yang berselisih melalui upaya penyelesaian setempat,
maka investor yang
bersangkutan boleh mengajukan perselisihan i tu kepada "the International Disputes"
Center
untuk
for
the
Settlement
menerapkan
prosedur
di tentukan oleh Washington Convention 1965
mengenai
Penanaman
"Penyelesaian
Modal
antara
of
Investment
arbitrase
tertanggal
yang
18 Maret
Perselisihan-perselisihan
Negara-negara
dan
Warganegara-
warganegara Negara-negara lain" .
Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak Mengenai Penafsiran "dan Penerapan Persetujuan (1)
Perselisihan-perselisihan
mengenai
penafsiran
atau
pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai melalui perundingan diplomatik diantara Para Pihak .
·--
-
(2)
10 -
Apabila suatu perselisihan di antara Para Pihak tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut di atas,
perselisihan
tersebut atas permintaan salah satu Pihak diserahkan kepada suatu tribunal arbitrase. (3)
Tribunal
arbitrase
itu
dibentuk
tersendiri dengan cara berikut.
untuk
seorang
kasus
Dalam waktu dua bulan dari
penerimaan permohonan untuk arbi trase, harus mengan'gkat
setiap
anggota
masing-masing Pihak
tribunal
itu.
Kedua
anggota tersebut kemudian harus memilih seorang warganegara dari suatu negara ketiga yang atas persetujuan kedua belah Pihak diangkat sebagai Ketua tribunal tersebut.
Ketua harus
diangkat dalam waktu dua bulan dari tanggal pengangkatan kedua anggota lainnya. ( 4)
Apa bi la dalam jangka waktu-jangka waktu yang di tetapkan di dalam ayat (3) dari pasal ini pengangkatan-pengangkatan yang diperlukan belum dilakukan,
masing-masing
Pihak
boleh,
karena tidak adanya suatu Persetujuan lain, mengundang Ketua Mahkamah
Internasional
diperlukan .
untuk
Apabi la Ketua
melakukan
i tu
adalah
pengangkatan
yang
seorang warganegara
salah satu Pihak atau apabila yang bersangkutan sebaliknya, dicegah untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua harus dim int a
untuk
diperlukan.
melakukan
pengangka tan-pengangka tan
yang
Apabila Wakil Ketua tersebut adalah seorang
warganegara salah satu Pihak atau apabila yang bersangkutan juga dicegah untuk melaksanakan tugas tersebut, senior
berikutnya
dari
Mahkamah
Internasional
anggota
yang
bukan
seorang warganegara salah satu Pihak harus diminta untuk melakukan pengangkatan-pengangkatan yang diperlukan. (5)
Tribunal
arbitrase
harus
dengan suara terbanyak. Pi hak . tribunal
mencapai
keputusan-keputusannya
Keputusan itu mengikat kedua belah
Mas ing-mas ing P ihak harus menanggung bi a ya anggota dan
perwakilannya
di
sidang-sidang
tribunal
arbitrase; biaya Ketua dan biaya-biaya selebihnya harus ditanggung renteng o]eh Para Pihak.
Tribunal boleh,
-
bagaimanapun
juga,
11 -
dalam keputusannya menetapkan
bahwa
perbandingan biaya yang lebih tinggi harus ditanggung oleh salah satu dari kedua Pihak tersebut, mengikat kedua belah Pihak .
dan keputusan ini
Tribunal
harus menentukan
prosedurnya sendiri.
Pasal 11 Penerapan Ketentuan-Ketentuan Lain Manakala suatu masalah diatur oleh Persetujuan ini dan oleh suatu persetujuan lainnya dimana keduanya adalah Para Pihak, ketentuan ketentuan yang lebih menguntungkan berlaku pada para investor.
Pasal 12 Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran (1)
Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal ketika Para Pihak saling memberi tahukan bahwa segala persyaratan hukum untuk mulai berlakunya Persetujuan telah dipenuhi.
(2)
Persetujuan
ini
akan
tetap berlaku
untuk
jangka
waktu
sepuluh tahun dan akan terus berlaku setelah itu untuk jangka
waktu
kecuali
sepuluh
tahun
berikutnya
dan
seterusnya,
apabila salah satu Pihak memberitahukan
secara
tertulis mengenai maksudnya untuk mengakhiri Persetujuan ini satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir . (3)
Persetujuan ini dapat diubah atas
kesepakatan bersama .
Perubahan atau pengakhiran Persetujuan ini harus dilakukan tanpa mengurangi hak atau kewajiban apapun yang ada atau timbul menurut Persetujuan ini sebelum tanggal mulai berlakunya perubahan atau pengakhiran tersebut . Se bagai
Bukti
ke s epaka tan,
b e rdasarkan kuas a
yang bertanda
tang an
di
bawah
ini,
yang dibe rikan oleh Pemerintah masing-masing,
-
12 -
menandatanE!ani Persetu,juan ini.
. -'7Jl La.fl!{
DJ bua L d1 V~7 . . ......
ma!:>ing-masing
dalam
Inggris dalam
rangkap
pada . . ~~ . . . . . . . . . . . . . tan~gal ..... . . . . . . . . . /f?I ,
lh /)4_,,_..c·
bahasa
Indonesia,
yang asli.
bahasa
horea
Dalam hal
dan
terdapat
bahasa
perbedaan
penafsiran dari Persetujuan ini, mal\.a nasl\ah dalam bahasa Inge:eis )ang
berlaku.
Pemeeintah Re J ubJik Indonesia
Signed
-
S/a
. I
Pemerintah Republik Korea
Signed ,
____
I
~ .1r. '-'1IJ. I0 l--b'· ~.;r -f-A}-~
~
.::3. A I
0 '-
~J-¥-~~ tjl~~.;r
~ .!l~ 611
.pt~~ L: ' -
~J-¥-z.!-~
"5:l ~4 l::I 0
Of
~)
Of ~
-0
0
'K' 'K' ll!r
:
rtr
~
i1t>
:
r-1
~
,ot= ~
0_,
'r
~
-0
rtr
~
'jl.J
~)
~)
li7'
'if"
p
ot '.Dr
•lo! -0l-
~
0\ ~)
rtr
'jlJ
~ rio <)"
z ~ u-:
¢.J
rtr ........
JjJ -..
tr
t)J
15"" .......
'K'
•IO
........
r-1
~
~
?(1,
r~ ........ •IO
-=<;r
nJ~J
i1t>
r<,-:,
0\
'.Ol'J ~
-0
~
""
1' Of
t)J
nr
Of ~)
-OF rujnl ........ K
Qr
Dir
0
Of
o!ol
~
~ u!o
lO
~
~
'ifJ
~
-0
~)
l)i ~
rtr ...... -< i1t> ~
i1r
i1r
~
1"<
?(~
-
~
--Ofo•
w
" ·lo! ~
J].J
~
'K"
w
l)~
........ •IO
iii< jz)
l(jo
0
Of .........
K 1111-
o!IJ ~
'fJ
Of
JD!r
KDl
-:r irr- :r .......
'if.l ':K"
is....... •IO
Of
-0
~
'K' 'K'
.
~
o!J ~ ~
w njr
: .......
tJil
Of
JCr :
~ ojll
i11
tr
0
--
~
Of.
0
'jf)
oj.J It:<
'K
J].J
ti4<
i1t>
w. t)J
~
K
-0
i\f" ........ 0
15"" ....... •to 'ilnJ
-
.
tr
~)
~ J:.1-l,
W'
r-i
........
Uj.J
*J
tii
•IO
*'
UJltJ ~ .J]J ¢~
~
'iil1I
~ ~
u 0
or
~
~)
•IO
........ K 1111-)'")
K
~ ":t.J
'K
'jT ¢11
"if
DJln!
":t.J
~ ........
or " -< ~
'if.l rP
.
41)""
.......
JIJ!r
:;;:-
~)
ujo
rjn
~
-=<:r
J]J
~
J\J ti-{
Hi
~
'jf)
":t.J ujo
l!\-J
~
;t.J
~)
1<.::"
.-.. .........
I"\
'K .......
-:r ._,
.........
-<
rjII
'jfJ
rt-
I*.
~
.
tr
~ ..._.,
is-
........ •to
¢11
-OF
0\
~
o~J
-0 ..._
'if.l "if
~)
~ K ~)
~
t:t\ oluJ ll\o 'jfJ
·lo! 'if" 'K ~
....... __,
'ifJ
or SrJ ,1-{ r-! . nr ~ ¢.J ri .Jj.J ........
ft.J
0
'ifJ
ol........
is-
nr :al-
'¢11
.
~)
¢r
llJJ
iitl 'i""
ii4<
~J
ir- rtr
tr
Of
t
or
.
J]J ~ ~)
'jf)
~J K
tr
~ ........
':E""
........
1' 'P
ulo
ti1
¢.J ojul
I"\
...... 0
uj;
•to
~ ~
io
-
is........
~)
~
"if
-0 -OF
7.
":t.J
o!rJ It:<
or w i\f"
jz.J ~
ojnJ
~
'if.l
Of
K
rtr
°"" rtr I"\
-
Of
o!rJ ":t.J
ii«
~
O·
~
.J].J
li~
~
«!fJ
'P
,(,r iiP . ~)
~
.
':<:ill Of
Of-'
'K'
'.g")
~)
~)
~)
.......
K °"" Jillis-
'ifJ 41)""
'Qo ~
........
~
~
J]J 'ii!;"
•to
t:t{
........ ll ..._.,
_,
rtr
~
..J1
(2)
".!f-AtAt"r..} ~~ c.l-'9-11-•'+~ ~~
J'O'l- c
( 3)
ii '9-11-.At~-~
.t.l.A~~ ~~ct.
"~~"Oj?..} ~~,
l7})
~.tt=.t.i].Ajo~-tfjf~Oil ~'O'l-o:fc,
tq. ?..}
(4)
~~ !f_ c
":t.j.A}"e} (7})
~ .tr. t.i].A] o}~ ~ ~E--~-
~ .£4].AJo~-tr:t+~'tlo:i]
{!-T- S:H: At
} uj
~~.
~.£4J.A]ol--tr-~~611 ~'8"1-o:fc, %~ ~~tsl-611 ~.tr.4f.Alot -"tfjf~ -~
.Aj"' Jt!
~ ~ iJ .Ai
~~iE- .~- tsl-c7l--~
o:t-¥-Oil
.Aj "' ~ .:i! tjJ ~ ~ ~ ttJ Oil
_1;1_ ~
.l.}.A} !f: C
~_'Ci_ 4].AJ
Ot
~71~ 0 1 t:ll~~~ -~ ~~
trJ- e}
~ ~ '8"} c
'ti ~ . .l.} .A~
:E c
~ :'-1-S- ~~tj-.
(5)
"Ao .1" ·~~ ",>...S"o]"'l $1-0 'B-.lAlJ 1, '·'. L • .., ..-, u-c- 1-"r"'l
( 6)
"~~"Oj?..} ~~
(71-)
-Tt~Jt! ~ .£t.i].A]ot-tf~~~
( y.)
~ .r.41.Alol--tfjf~'tlo:iJ
~~.3?} ~.S:-4].AJot-tf-~~o]
1* e} -T' .:r! . -T' .:r! ~i -t! al !E c
tj]~~~61] ~'8"to:f c
~ ~ .>4
1:11 ~ ~ ~ 0 I
I
7 J t=.}
-t! ?-I ~
tj]~~~ 't]6f] -Tt~Jt! tj]~~~~
~ ~1 'ti 611
trJ- e} -T'-t! . '"r-t! ~ -t! al
!X.c 7Jt=-l -t!al~ 71-Alc 1:11~*~ 'Q~q.
~...Q... ..::z.oRO 'e'n -re
1
~.£4}.AJol--=8-~~611 ~tsto:fc,
~ ~l 'ti 61]
ol·L..J
-'1-0-r"l
il-¥--Q}
~~J"~ 0J%
1.
~ ~tt}.A}~~
t=.}~1#-.A}~~ ~.i\}.i\}Oil -~~ .i\}~ ~~~ -Ill ~;\}~
~~ %ii~~ ~ ~% 1}-ajtr}.:il ~.AJt;~tJl,
.i\}~ i:;Je~o.il a:}i!.J- .:J.Cj~ ~.i\}~
t:ij-O-}o:f ~%~ut. ~~ 19831-'! 12-f:J 7~~3tl 9-l.i\}.£.~~ ~ EE~
~~~ %~% 7~~J EE~
~.i\}.i\}~ t:ll~~~ ~ ~ ~o:tPi~
t:!l~lll}~ .9- ~
-!f-.A}o:tl
01
Sj~~ ~j:_.AJ
~o.Jl a:};:i.} oi7}3t,! 'Us-~).AJo}-tf-~~
~i%3t.!t:J-.
Aj~~.2.l -rr~<>fl.r.
( 3) .!f-.1\t;\}Olf
-~t;tof
.l\t%-¥-~.l\]qJ,
E}-t1Jt:J..q~oj
~titof~ .!f-.1\t~,
q;\t{}
i:..J-t!Jt:JA~ ~~~61Pi
-M--Ttit.:1'-
;\t~
'!1~61]
~~1~~2.l t:J.At~ ;\]~611 7]~.tit7iY.
a:}t'.} ;\t.;r
11 t!Jt:JA~31f
~]3~{!-0i] ~ ?l~ o]~.:il}A]~~61] ~~ ~~ ~ ~~j1.~~r~61l
~ Yeft:J.A}~.2.l
.!f-.At;\t7t
F-}-t!Jt:J.At~~61}~i ~~
'tl-OiJ ~i 2.l Aj 7<§ O] Y. 7] Et Jj!- ~ ~% ,
~~
~ -0-~ ~tito:l ~{!-& ~-& ~~611, : i ~{!Oil qJ~ -~PJ~.!!\-,
~~ :cE~ ~A~~
~ ~~ ~] .9-l l5't .J1. ~ , .;r%~ tf. ~
,
~ 7t ~ J~J .At 'EJl ,
F-1-t!Jt:J.At~~
l'l~~J, _i;t_~J ~- ~
~13~ ~AtAt61l
F.} t!J t:J .A·~~
.!f-.l\t7t
qJtito:l
7Jt=..J-2.l
t>~
-¥-o:ltit~
7l&titof
F{t1Jt:J.At~ ~ ~
'{!- ~ , ~Jt ,
~t!Jt:J.At~
%
1!t!Jt:J.At.;r
?1611
-?t%
.!f-;\t;\t6IJ.JI]
~tito:l ;\t~
:J.~- t:l- ~t'-Jift;\l
~ ~ ~ 61Pi ~ %_tj. :F. ~ ~% 5:.J 7-i Y. ~ ~
~%Oil ~J%tit~ ~-ut~ 7t;\l~
~~j ( o]t;}
"4'%" 0 14
~tj-)ci
F 'jjf
or ....... '.'(, 11'.I-
'¢
~ .......
w. rjo
i-J
" ....... rto ~ F "( •IO $" ·ta! or ~
0
~
$" ~ ~.
UJjrJ
.......
K 0
or 'iU"
,I-
....... K
JD!'jj\J o(o
4Of ~J
K.
" 'K T\)'
ojo
~
o[J ~
;o:
"
~
µ
~ '¢
'i'J
01ll j'"
'i\ ~ ~.
r:jo
t)"J
-;r _._ 0
K'
~;.l
.
r~
K'
~ ....... •IO
;o 0
~
_._
¢t.l
4-
OF
"
~
'K t)"J
!lo
,1-
o[J
_._. •K 1<:'.11
pt" ~
;11 It."
or ojo
~
~
*'
~ _._ •IO
'ill
'¢ lj11
UIJ
~
µ
.
t)"J ~
rjr
....... "( !lo
:£)
or ~)
J!J
$"
l;i
~
~
()
¢ o~
o!rJ
~
0
n>1
t)"J
li-1
llJJ
.
o(o
o~
4o!J
ulo
r.t
~
()•
tr
o~
4-
w _._ "(
rjll
~
Of
~ ....... •IO
*1 'K
Of
Of rjr ....... "( !lo
~.
ojo
~ _._ •IO
o~J ~J
....... ~
"(
~
JIJ
'if" '¢ _._
K
OF
o~J
o[J
....... _._
" "(
~
JjJ 'OJ
rjr
Of ....... "( !lo rjr
rjr
....... "( !lo io 01ll u{o
. -0
~ ....... •IO
;T.iJ ftJ
100
w
0\ _._
'K
JD!-
~
t)"J
o-4 WJ ~ .......
"°
~ ~ ....... •IO
t<]o :n{ o~J
JjJ
*'
.......
K.
or
o!-
p
.......
I'\=
F
ti
rjr
o~J ~
t)"J
-\1
or
....t<.·-
'it
TU"
*)K'
t)"J
*)'K"~
$" ol=
01ll _,.
µ
JJ{o
l:H
~
-w ~)
~ -..
100
Qt!
or or _._
~
it>
~ ....... •IO !lo
~
-0
"io
~
~
-a-
µ
t)"J
~ ~
4- Of o~.
rjr
....... "( !lo
it" r-t io
;11
;11
.
it>
'¢ ....... -K. 1<:'.11
rjll
:x>\
0
ojo
~.
*' ~
4-
~
-<}-
0
~
~
0
:0:.
"° w ojo ~
4- I'\=
K
*· t-
w
4~
Of ....... K Ill!-
Of _._ K. ....... K ID!rjr _._ "(
!lo it>
.
t)"J
µ
!lo ,I-
o{o
* t)"J
~
t)"J ~ o~J ~
rjll
•IO
U)~J
~
~
UIJ
oi 0
~o
o!rJ ~
olo
Of ....... K JD!-
'tJ"
µ
olJ
rjr .......
JJ{o
!lo
~
JD!-
......_
-0
JJ{o
"(
N
.......
.._,
~J
~
'i'
Of fliO
p
0
u1111 ....... K ....... K
0
¢~
.......
"
~ K
'ii( '1J
It
ji(
-0 4- ......_ f\• 4- 'W ~
ol=
ojo
*)'K
.
'K
Of nl-
ni:. ojo .......
.......
K ~
~
~
rjo
¢J
~)
rjr OJ;' .......
"
':!" __,
__,
rjo
w
~.
UJIJ
w J")
.......
.......
-a-
t)"J
Of .......
K
4-
Of
-(1
.......
O•
*1 K'
0
-0
'ji(
-tin
-
:n
t
'K ol=
~
rjo
'if"
~
Wi
w
Of •tol
-a-
!lo
$"
11lltJ
UJ[J
'jl(
~
~
n}Of
....... K. 0
'jj\J o(o ~
J!J _._
....... K 0
Dl~J
"
0
lllrJ ....... K ....... K JD!-
it"
....... 11\I-
oJ;l 0
~
orJ -
t:l-l
~
"(
l}-J
or K
OF -<.i
~
:x>\
'jj\J jliJ ftJ
'jj\J l)J ftJ
*)'K
w
~ ....... K ID!-
~ ....... K JD!-
¢J
-0
.......
µ
_,.
.-.
~
-
rjr OJ;' .......
.......
JJ .._,
t)°J
~ -(~J
..... .......
:n
. tr ~
w ojo
1t
..,...
~
40
~
1l(r c~. •IO ~
.......
rjn <>· .(j-
~ !"'\
......
~.
K ....... K JD!-
;;
-01-
~
w
~
o(o
+
~
0\ :::;-; «°
.-..
.-.. _._
-·
0
....... -<
_,,
~
J\)
w
o~
~.
")-
~
W-:, ~
Ja{o ~
~)
~
r-:. .......
1r .......
'K
"°
~
•IO
Ji)
'f.tJ
~ ....... K
~ ;; ....... uJr K
.......
~ ~
w r:r
ojo
JI!-
it!~
?:' ~)
ll\r ~.
0\
0\ .......
~
....,
......... K _,
~ ()111
:r ......
JIJ
0
~
K
~
0\
;; o-;
:'(.
....... "<.
it!tir ......... -< 1to ~
orJ
--.. c,;i
_,,,
0\
'If.
lJ.{
~
~
o\J rjn
p
tir
1to
;; 1<11'
K""
0\ tir ....... -< 1to
~o
0\ ~
Jll\o
JI; K
1r ~ ~
~
~o
~ ....... K .......
~
()111
ll{o
rjn
oj;
~o
K
JD!0\
tir
tir
.........
;; f.\J
-< 1to ~
?(~
r-! .......
oc
T\'
~
~
rjn
K
0\ ....... K
-< 1to
0\
~ 0\ .......
o\uJ
1111-
tir
.........
r-1 :o:.
~)
Jiii-
~ ~
nJ~J
ojnl
lf!o
.........
~
!"'\
•IO
-0
~
tir tir ....... tir .......
-< 1to
.......
~
?:'
)}jo
-< 1to
o!=
1t
K ....... K
Ci)
~
l)O
JjJ
'W
lj'."
~
•IO
'Z 1to 0\
ll\lll lJ.{
?:'
lll!o
~
JI;
rt=
~
0\
rjll *{o
lljnJ ~
K")
ojJ rjn 1{o
tr 'i<,"J
M
4i)J
0
'-'
rl
Ill!0
--..
<>\-
w w
ti-
~
it)
.........
tr
J!J ~
rt o:,
li~ .........
"°
~
oltJ l(jo
:o:. 1r
w
1' JIJ ......
"°
~
0
iW p
K
0
'f.tJ
+ o!= o!rJ
T
.........
'K
K
rtr rl
K
o~
~rJ
40°)
•IO
~
-< 1to ~ ()111
1Dlo!J
tir .......
-< 1to ~
~
-
-01~
tJ ~
rultu
7t<.""
~
~ :n
tir ;; f.\J T -0 0
0\
......... K ......... K
p
)}jo
tir .......
~
......... K
r<1
lljrJ
K ~
?:' ....... K
OTJ
;;
.
?J"
w ;!;
-01-
~
1r .......
O-J o!rJ
W1
K"; 0
ni-:.
o\ 'f.tJ 1' JI; ....... •IO ~
K 0
tir
)}jo 0
tir .......
;;
-< 1to
~
0\
¢r.l
~
-0
.........
~)
l(jo
:0:.
I
40°)
rl
tr
1r
~
o'
K.7
......... •IO
1111-
w-:.
~
=
'K T mlulo
'iii<
)}jo
~
!"'\
ie
jf:J
tr tJ
•'.o{
u-:.
f.\J "° :r ......... 0
K ....... •IO
~
~
:ntJ
-0
~ ~ ~
rjn {io
*)
0\
~I
:njrJ
nlltl
'K J\)
i
0\
K
en
.........
......... •IO ~
w
'
ti!"
iP 0\ 'if lljJ
0\ ......... K ....... K D!lLljo J\J
Of
w 0\
rt .........
-< 1to
1r
W-:1
oj
tir
.........
-< 1to ~
It" '3'" ......... •IO
0\
-0 Of
w
.
tr
w ojo
K! N
~r 0
~
11= 0\ t<.1
t--
w
tJ
tir
-< 1to ~ .......
K ......... K
1111-
;; 'Er 0 0\
'tJ ......... K
'K 1111-
tir ....... -< 'j!o ~
~
~
tir ....... -<
.
1to ~
¢r.l
tr ;;
.-..
...... 0
_,,,
0
-
~
~ ~
or
.
...... ~
*J
-0 ~ 0
OlJP
-
~
"3"' ...... t:>
Jll!o li~J
';K ~
w rt-
~ ~
r1r"
0
~
"
r1r"
~
Lt"
w ~
rt=
-0
~ p ......
O·
"
r1r"
jilJ
~
Jj-J
~
~ ~
ll{o
rt- tr
'¢
~ o!
ll{o ~
ii"J
K
or
r1r"
Ill\-
()rJ
t)"J
rt o!J
'lilJ o!nJ
~
'gb
-
00
OlJD
OF o!U
1'Jl
'5'J
~
u::
0\
*).......
~
~)
Ill\-
;j;
-0
~ ....._
-0
-0}-
~
;tJ
1'Jl
-
c::::>
-
-
CM
~
w
K
CN
~ill
~
-0 tJ
........
K ......
"< ~
:al-J
......... K
rl-
or tJ 'SJ
r1r"
o(o
f<.:111tiu
........
""
~
1f
l(\o
r1r" .........
tr ~
4~
'.II\-
~
J!J
"<
Ut>
or
o!J
4-
tJ
~
r1r" ......
Jj-J
Ut>
;tJ ftJ
~
~
""r:::-
ftJ
~
~ ~
()
.
-0
"<
~
JjJ
;tJ
tH
....... 0 0
o(o
w or
.
~
'Jj-.J
;;
~
p
z.
~
or ~
tr
'iii'
1'Jl ~
1):1!
~I
0
..,.....
oj
,,.... ~
.._,
;11
o}-
~
~
'l!\-J
ttr ri
'l"
z.
~
w OF 4- or r:::;; ........ •IO ~ ~
tJ
"<
r<-=.
or or
1'Jl ~
17{"
M
ll"')
~
~11
ct
J!J
........
w
oltJ 'Jj-J
t<.·
·IOI
ol-
"3"'
........ ~
lt{o
<>\"
~ 0
~
Ji-;
or tJ
r1r" ........ "<
Ut> ,,.... ~
.._,
?
0\
ftJ 'i:tJ
'jjlpl ~ Qll
~
ol
~
'i:tJ
0
1f
~
or l(\o
w
-O'F'
:nl-
o!rJ 'j(;'J
•IO
...... "<
¢J
-
--
~,.J
I'\•
or
1f
r:::-
or
w
~
it' -0
1f
':t
~ ~ Q!'J
.._,
Ut> ........ ~
r1r" ...... -<
- o!J0
OlJP ~
~1-
4~11
~
o:t
~
l(\o
ftJ 'i:tJ
1f
or -OJ ~
;tJ
ttr ri
~
tJ
"OJ
~
~
r1= -0
o!J
~
~
'i:tJ
()
~
ftJ 'i:tJ
"<
r1r"
.JI 0
w
.........
¢J -<jo
" or
~
or U-:.
'!11 o[J
r1r"
':t
w
~ ~
.
~·
or.i
;; ;;
:nj;
C":>
1f
.
;!' ~
~)
o~J
ii")
r1r"
tr
....... 0
0 ~
!O ?
,
....., ...,,.
.._,
~
<;111
~
o!J
"<
........ "<
itUl
0
~
C":>
?
o~J
~
,.....
~
I'\·
r1r" .........
1f p
0
-<1
r1r"
0
-0
o:t
0
'i:tJ
~
jil
:nl-
Ut>
.........
~
r:::-
~
~
'i:tJ
?iJ
Iv
o:t or
•IO
f.
;tJ
J]J
~
"3"' ........
~
f. il-
w
1f 1f
l(\o
K:"
r1r" 0\ r1r" ......
~ ~
~ Qll
~
~
K
ii")
')rJ
'i:tJ
l(\o
'¢ ~
-0
-0
1f 1f
0\ 'K'
-<(.
~
0
w ....... .
~
~ o~J
tr ~
;tJ
~
........
~
C":>
;t;
~
ojt.J
r1r"
tr
o!J
-
~
o!-
~
-
t\
~
0
n>i ...... K
ilJ
r1r"
...... 0
~
ilJ
r1r" -0!- ...... ~
J]J ~
4~ ~
~ <;111
.JI
;;
~
tr
¢J
~
n>{
111 ........
'iillO
<:I=
~
;tJ
-
J!J
-0
"3"' .........
ll!J
Qnl
.
o:t ttlt"
tr
r1r"
~
o:t ttlt" ~
ojaJ !O
olJ]J
~
4~J ~
4o\rJ
(j13
;Jo
;; T
;tJ
~
~
r:::r:::-
«.
-
t\ 0
lJ.j ...... •IO
~
o!nJ
;; o:t
-<~
~
!O
or ~
~
o\rJ
¥
~
r:::r:::-
()
lf{r
0
0
4-
111
«.
':t
:nl-
•IO
~
~ (j13
o{r.l J!o
~
tr
;tJ
0
tr ~
'))
or
~
(j13
0
JjJ
T
. 4-
~
T ......
~
o:t
~
itUl
~
-0 ftJ 'i:tJ
1f ~11
~ ....... •K
0\
-<1
'i:tJ
1f ;11 ........ "<
w r1r"
I.,
Oj ~-'+~~ T~~tj-,
.i't~tjfll.~
1'11%%
-¥-it~tj-.
tj-~.
1'11%%
zt
~.A}~~ ;\t~ ~~:i!!-C?.J lJj-§-.°i!} ~~11;%t.;t.J
-¥-it~tj-.
~lfr~~
~.ia-~~ .:1. ~PJ~~
-¥-tf-0-}.£.~ ~~t! ~ ~ - 0 - nf,
~~~~ .:1. /\}~~
~~t~
~4-0ll ~
~.A}~ol ?t ~ is}/JI
~.At~~ ~~ 0 1
J
0
%
~CJ:l\Jl% ~
.!if.tj-
~~
~;(J~ Oj 'it.At~% T4f-~tj-,
~;(J~tj-.
~l
opt!_ ..qOJol o]
\Jl%JZ}
~;cJ:ll}
~~lt.f t:.i~ %al~
11
5-..
j~o] ~.A·~~ tj-~ ~;cJofl ~tstai -Tr%~ -~
0
;r;cJoJ
~I
~.i'}.i'}of].Jll
12
~i%J2tj- .
~-
(l )
<3 >
ol
~ ;cJ ~
.;l.J~ tl" ~ Oll .C?.J tf} at
7~ ~ ~ ~ ~ q. .
7~.;cJo]t.f ~-K~ .:1.1!-j~ 7~~olt.f ~.W. ~ ~j:
oj
oJ
~~~
~;cJOll ~tstai ~.;1.».se!
ojAJ9.l ~7i .~-• ft}7] AP~/\}~ ~~ ~o}
19
01
8J~~
qI
\1
~.£Li).A] 0 }6J, ~4L<>lJ ~
.?t7l
.:l~ .~ ;(J-¥-.'i!.-¥-t:.i ;<J1tllJ :e!~%
,.(i~-0-}~q.
2.. -lll I/, ~ 7/--?~ g_ .Cf- <>l!Ai % ~ ~1 ~~
~l--:tOi ~
~61~
.?t
2-¥-~
~t;(J~}~q.
t;~~PJ-~
AJ.$}7} ~%
~ 6j~o] 4L;(j~q .
Signed
Signed
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA OF THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea
(hereinafter
referred to as "Parties"); Bearing
in mind
the
friendly
and cooperative
relations existing between the two countries and their peoples; Intending to create favourable conditions for investments by investors of one Party in the territory of the other Party on the basis of sovereign
..
equality
and mutual benefit; and Recognizing that the promotion and protection of such investments will be conducive to the stimulation of individual business initiative and to foster prosperity in both countries; Have agreed as follows
- 2 -
Article l Definitions For the purpose of this Agreement (1) "Investments" means every kind of asset invested by (a)
investors, including but not exclusively · movable and
immovable
property and any other
rights such as mortgages, liens or pledges; (b)
shares stocks and debentures of companies wherever incorporated or interests in the property of such companies:
( c)
claims to money or to any performance related to investment having an financial value;
(d)
intellectual copyright,
property
commercial
rights
trade
including
mark,
pa ten ts,
industrial designs, know-how, trade secrets and trade names, and goodwill; (e)
business concessions conferred by law or under contract
related
concessions
to
to
investment
search for,
including
cultivate,
extract
or exploit natural resources . (2) "Investors" means nationals or who
companies of a Party
effected or are effecting
investments in the
territory of the other Party. ( 3) "Nationals" means (a)
with respect of the Republic persons who, Republic
of
according
to
Indonesia,
of
Indonesia,
the
laws of the
are
Indonesian
nationals. (b)
with
in
respect
of
the
Republic
of
Korea,
physical persons who are deemed to be nationals of the Republic of Korea in accordance with its laws; ( 4) "Companies" means (a)
with respect of the Republic of Indonesia, any company with a
limited
liability
incorporated
-
3 -
in the territory of the Republic of Indonesia, or
any
juridical
person
constituted
in
accordance with its laws. (b)
with
respect
of
the
Rupublic
of
Korea,
juridical persons or companies or associations, whether or not with limited liability and whether
or
not
for
pecuniary
profit,
incorporated in the territory of the Republic of Korea and existing
in accordance with
its
laws; ( 5) "Returns" or "incomes" means the amount yielded by an
investment and
exclusively,
in
includes
particular, profit,
though
interest,
not,
capital
gains, dividends, royalties or fees. ( 6)
"Territory" means (a)
in respect of the Republic of
Indonesia,
the
territory of the Republic of Indonesia as defined
in
its
laws
and
parts
of
the
continental shelf and adjacent seas, over which the Republic of
Indonesia has
sovereignty,
sovereign rights or other rights in accordance with international law. (b)
in respect of the Republic of Korea,
the
territory of the Republj c of Korea as defined in its laws and parts of the continental shelf and adjacent seas, Korea has
over which the Republic of
sovereignty,
other rights
sovereign
in accordance with
rights
or
international
law.
Article 2 Promotion and Protection of Investment ( 1) Either Party shal 1 encourage and create favourable conditions
for
investors
invest in its territory,
of
the
other
Party
to
and shall admit such
- 4 capital in accordance with its laws and regulations. ( 2) Investments of
investors
of
either Party shall at
all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the territory of the other Party.
Article 3 Scope of Agreement This agreement
shall
apply
to
investments
by
investors of the Republic of Korea in the territory of the Republic of Indonesia which have been granted admission in
accordance with
Foreign Capital
law No.
Investment and any
1 of
1967 on
law amending
or
replacing it, and to investments by investors of the Republic of Indonesia
in the
territory of the Republic
of Korea which have been granted admission ln accordance with the Foreign Capital
Inducement Act as amended on
December 1983 and any law amending or replacing it both at or after the entry into force of this Agreement.
Article 4 Treatment (1) Neither Party shall
in
investments effected by, investors
of
the
its
territory
subject
and income accruing to,
other Party
to
treatment
less
favourable than that which it accords to investments effected by,
and
income accruing
to,
investors
of
any third State. ( 2)
Neither Party shall investors of management,
in
its
the other Party, use,
territory as
subject
regards
enjoyment or disposal
their
of their
investment, as well as to any activity connected with these investments, to treatment less favourable
- 5 -
than that which it accords
to or investors of any
third State. (3) Notwithstanding
preceeding
paragraphs,
investments
made by investors of one Party in the territory of the other Party shall be accorded fair and equitable treatment not
less
favourable
latter Party accords companies
according
to
to
than
its
its
that
own
which
nationals
applicable
laws
the or and
regulations.
(4) The treatment mentioned above shall not apply to any advantage or priviledge
accorded to investors of a
third State by either Party based on the membership of that Party in custom union, trade
zone,
multilateral
common market, free
economic
agreement,
or
based on an agreement concluded between that Party and a third State on avoidance of double taxation or based on crossborder trade arrangement.
Article 5 Compensation for Damages or Losses Investors of one Party,
whose investments in the
territory of the other Party suffer losses owing to war or other armed comflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of
the
Party,
latter Party, as
regards
shall
be accorded
restitution,
compensation or other settlement,
by
the
latter
indemnification, treatment
no less
favourable than that which the latter Party accords to its own nationals or companies or to third State.
investors of any
- 6 Article 6 Expropriation
(1) Investments of investors of either Party shall not be nationalized,
expropriated or subjected to
measures having effect equivalent to nationalization or
expropriation
(hereinafter
referred
to
as
"expropriation") in the territory of the other Party except for a public purpose related to the internal needs of the expropriating Party and against full, prompt
and
effective
compensation.
Such
compensation,
including interest from the dated of
expropriation,
shall amount to the market value of
the investment expropriated prior to which made
the decision public.
to expropriate
Compensation
without undue delay, freely
amount
the moment in
is
announced or
shall
be
made
effectively realizable and
transferable.
The
legality
of
any
expropriation and its procedures, the amount and the method of payment of compensation shall be subject to with
review by due the
existing
process
of law in accordance
laws and regulations
of
the
expropriating Party. (2) Where a Party expropriates the assets of a
company
which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its territory, and in which nationals or companies of the other Party own shares,
it
shall
ensure
that
the
provisions
of
paragraph (1) of this Article are apllied to the extent
necessary
provided for those shares.
to
guarantee
the
compensation
in that paragraph to the owners of
- 7 -
Article 7 Repatriation of Investment (1) Each Party shall regulations in
within the scope of its laws and respect to investments by investors
of the other Party grant to those investors without unreasonable delay and after they have complied with all their tax obligations, the transfer of (a)
capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;
(b)
net operating profits
including dividends
and
interests in proportion to the share-holding of the foreign participant; (c)
repayment of any loan and the relevant interest thereof,
as
far
as
it
is
related
to
the
investment; ( d)
payment of royal ties and services fees as
far
as it is related to the investment; (e)
proceeds from sales of shares
owned by the
foreign share-holders; (f)
compensation for damages or losses;
(g)
compensation for expropriation;
(h)
proceeds
received by
investor
in case of
liquidation; (i)
the earnings of nationals of one Party who are allowed to work in connection with
investment
in the territory of the other Party. ( 2) To the extent an investor of either Party has not made another arrangement with the appropriate authorities
of the other Party in whose
the investment is situated,
territory
currency transfer made
pursuant to paragraph 1 of this Article shall be permitted in the currency of the original investment or
in any other
freely convertible currency.
Such
transfer shall be made at the prevailing rate of exchange on the date
of transfer with respect to
current
in
transaction
the
currency
to
be
- 8 transferred the currency to be transferred. (3) Notwithstanding the preceding paragraphs, Party may maintain
laws
and
regulations
either
requiring
reports of currency transfers.
Article 8 Subrogation In case one Party or any of its designated agency has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its territory of
the
investor
other Party and has
such investor under that guarantee,
made
in
the
payment to
the other Party
shall recognize the transfer of the
rights
of such
investor to the former Party or any of its designated agency. The subrogation of the latter shall not exceed the original rights of such investor.
As regards the
transfer of payments to be made to the other Party by virtue of such subrogration, Article 6 and 7 shall apply respectively.
Article 9 Settlement of Disputes between Investors and the Parties (1) Any dispute arising between a Party and the investor of the other shall be settled amicably. (2) In the event that such a dispute cannot be settled within twelve months between the Parties to the dispute through pursuit of local remedies,
than the
investor affected may submit the dispute to the "International
Center
for
the
Settlement
of
Investment Disputes", for the application of the arbitration
procedures
provided
by
the
Washington
- 9 -
Convention of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nati6nals of other States".
Article 10 Settlement of Dispute between the Parties Concerning Interpretation and Application of the Agreement (1) Disputes
concerning
implementation of
this
the
interpretation
Agreement
shall
be
or
settled
amicably through diplomatic negotiation between the Parties. (2) If a dispute between the Parties cannot thus be settled,
it shall upon the request of either Party
be submitted to an arbitral tribunal. (3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. two months
of
the
receipt of
Within
the request
for
arbitration, each Party shall appoint one member of the tribunal.
Those two members shall then select a
national of a third State who on approval by the two Parties shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members. (4) If within the periods specified in paragraph
(3)
of
this Article the necessary appointments have not been made,
either Party may,
other agreement,
invite
in the absence of any
the
President
of
the
International Court of Justice to make any necessary appointments.
If the President is a national of
either Party or
if he
discharging
said
the
is
otherwise prevented from
function,
the
Vice-President
shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Party
-
10 -
or if he too is prevented from discharging the said function,
the member of the International Court of
Justice next in seniority who is not a national of either Party shall be invited to - make the necessary appointments . (5) The arbitral tribunal shall reach its decisions by a rnajori ty of votes. of both Parties. its
own
Such decision shall be binding Each Party shall bear the cost of
member
of
the
tribunal
and
of
its
representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Parties . may,
however,
The tribunal
in its decision direct that a higher
proportion of cost shall be borne by one of the two Parties, and this award shall be binding on both Parties.
The
tribunal
shall
determine
its
own
procedure .
Article 11 Application of other Provisions Whenever any issue is governed by this Agreement and by any other Agreement to which both are Parties, more favourable provisions shall be applied to investors .
Article 12 Entry into Force, Duration and Termination ( 1) This Agreement shall enter
into force
on the date
when the Parties notify each other that all requirements for its entry into
force
legal
have been
fulfilled. (2) This Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for
-
11 -
another period of ten years and so forth
unless
either Party notifies in writing of its intention to terminate
this Agreement
one
year before
its
expiration . (3) This Agreement may be revised by mutual consent. Any revision or termination of this Agreement shall be effected without prejudice to any right or obligation accruing or incurred under this Agreement prior to the effective date of such revision or termination. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments have signed this Agreement. DONE
in
"1f'~4'.~ .. and
duplicate day of
English
authentic.
at
J.~.. .. . .. ..
T.4~? · ~~J ~r'~ndonesian,
languages,
In case
.
of
all
texts
divergence
of
being
this Korean
equally
interpretation of
this Agreement, the English text shall prevail.
FOR THE GO'JfERNMENT OF
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPl/f\r, IcfloF INDONESIA
THE REPUBLIC OF KOREA
Signed
Signed
-------- ~~--~:.-=-.:::...::...:~-~==-----
-----------r---------
S/a
