PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

Pe me r i n ta h Rep u b 1 i k I n done s i a d an Pe me r i n ta h Rep u b 1 i ~' Tunisia (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"); Mengingat hubungan persahabatan dan kerjasama yang ada di antara kedua negara dan bangsa; Berkeinginan untuk menciptakan iklim yang menguntungkan untuk penanaman modal oleh para penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lain berdasarkan persamaan kedaulatan dan saling menguntungkan; dan Menyadar1 bahwa peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal tersebut akan menimbulkan dorongan bagi prakarsa usaha swasta dan meningkatkan kemakmuran di k.edua negara; Telah menyetujui sebagai berikut

PASAL I Definisi Untuk tujuan Persetujuan ini

1/ Yang dimaksud dengan "penanaman modal"

adalah setiap jenis a s et yang ditanam oleh para penanam modal yang merupakan warganegara dari satu Pihak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang- undangan Pihak yang disebu i. belakangan termasuk tetapi tidak t e rbatas pada a- benda bergerak dan tidak bergerak serta seperti hipotik~ hak gada l atau jaminan.

hak

lain

b- saham,

stok

merupakan

dan surat

bagian

tidak

perusahaan atau

bunga

hutang perusahaan yang terpisahkan da 1 .1 milik

dari

milU<

perusahaa i1

tersebut; c-

tag i han a tas ua ng a ta ·.: .~·i. tas set i ap pe laksanaa n per janJ ian yang berkai ta il dengan penanaman moda1

yang mempunyai nilai keuangan . d-

hak milik intelektual termasuk hak cipta_ mere !·\ dagang komersial, paten, desain industri, keahlia~ . rahasia dagang, nama dagang dan goodwill )

e- hak ijin usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang berkaitan dengan penanaman modal termasuk i j 1 i'1 untuk menca i 1. menambang, mengolah atau mengeksploitasi sumber · sumber alam 2/ "Penanam modal" adalah setiap warganegara a tau perusahaan yang merupakan warganegara suatu Pihak yang sudah melakukan atau sedang melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lain

3/ .,Perusahaan'' adalah a-

Dalam hubungan dengan Republik Indonesia :

Setiap perseroan terbatas yang didirikan di wilayah Republik Indonesia atau setiap badan huku 111 yang

didirikan menurut undang-undangnya ; b- Dalam hubungan dengan Republik Tun{sia badan hukum atau perusahaan atau asosiasi) didirikan menurut undang - undangnya

yang

4/ "Warganegara" adalah

a- Dalam hubungan dengan Republik Indones ia : orang-orang yang menurut undang - undang Republik Indonesia adalah warganegara Indones ia ,

b- Dalam hubungan dengan Republik Tuni s ia : orang-orang yang dianggap sebagai warganegar- a Republik Tunisia menurut undang-undangnya.

3

5/ "Keuntungan" atau "peng hasilan" adalah jumlah uang >: ang di hasilkan dari ·.:,uatu penanaman modal dan khususnya, meskipun tidak te1batas, termasuk keuntu ngan, bu nga, keu ntungan dari penjuala n barang modal, deviden> royalti atau uang jasa.

6/ "Wilayah" adalah a- Dalam hub un gan dengan Republik Indonesia, wilavah Republik Indonesia sebagaimana d1atu ; dala 111 per u nd~ng- u ndangannya dan bagian dari landas kontinen dan laut yang berdampingan, dimana RepubliK Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau haK lain sesuai dengan hukum internasional . b- Dalam hubungan dengan Republik Tuni sia, wilayah Republik Tunisia sebagaimana diatur dalam perundang-unda n gannya dan bagian dari landas kontine n da n laut y ang berdampingan, dimana Republik Tunisia mempu n yai kedaulatan, hak berdaulat ata u ha k lai n ses u a i dengan h ukum internasional

PASAL II Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal

1/ Masing-masing

Pihak harus mendorong dan menciptakan ikli m yang menguntungkan un t uk wargan egara ata u perusahaan dari Pihak lai n untuk menanam - modal d 1 w i 1 ayah n ya , d a n ha r us me n g i j i n k a n· mod a 1 t e rs e bu t ses u ai dengan peraturan perundang-undangannya .

2/ Penanaman mod al oleh warganegara atau perusahaan rnasing-masing Piha k harus setiap waktu diberikan perlakuan yang seimbang dan layak serta harus mendapat per 1 i ndu ngan dan. keamanan y ang memada i di wi lay a i Pihak lain .

1

, 1

I

4

III Ruang Lingkup Persetujuan PAS~L

Psrsetujuan ini harus berlaku atas penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Tunisia di wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan ijin sebelumnya sesuai dengan undang-undang Indonesia mengenai penanaman modal asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan atas penanaman modal dar1 Republik Indonesia di wilayah Republik Tunisia yang telah diberikan ijih sebelumnya sesuai dengan undang - undang Tunisia mengenai penanaman modal asing dan setiap undang undang yang mengubah atau menggantikannya

PASAL IV I' I

Ganti Rugi atas Kerusakan atau Kerugian

Para penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami

kerugian Karena

perang atau

konflik bersenjata lain> re volusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, huru - hara atau kekacauan di wilayah Pihak yang disebut belakangan , harus diberikan oleh Pihak yang disebut belakangan perlaku an tidak kurang menguntungkan daripad a yang di berika n oleh Pi hak yang di seiz>u t belakangan kepad a wars negara nya se ndir i atau per usah aan a au pa a penanam modal dar Negar a keti a, apapun yang paling menguntu ngkan ber keriaati dengan rest · tu s i nd emnifi k asi, ganti rug ; a .au pen y elesaian lain . 1

PASAL V Pe ngambilalihan Hak

1/ Pe nan a man

,., leh warg anegara a tau peru sa h aa n dar i ma s ing .- masing Pihak. tidak boleh dinasional isasi, diambilalih atau ·dikenakan tindakan yang mempunyai akibat sama dengan nasionalisasi atau pengambilal ihan hak (selanjutnya disebut sebagai "pengambilalihan hak.") di wilayah Pihak lain kecuali untuk s uatu k epenti ngan umum berkaitan dengan kebutuh an dalam negeri Pihak yang melakukan pengambilalihan hak dan member ikan ganti rugi yang penuh , segera dan efektif. moda l

I

I

I

5

Ganti

rugi

penanaman

tersebut modal

keputusan

yang

untuk

harus sebesar

nilai

diambilalih

sebelum

mengambilal ih

dipublikasi kan .

Ganti

penundaan

dipercaya

dapat

l'

ditransfer

rugi

hak

dan

harus

secara

secara bebas.

pengambi lal i han

hak

efektif saat

dari

dimana

diumumkan

a tau

dilakukan efekti f

Keabsahan

prosedurnya 1

tanpa

dan

dari

jumla.h

dapat

set1ap dan

car a

pembayaran ganti rugi harus ditinjau kemb ali oleh proses hukum sesuai dengan hukum dan peraturan p e r u nd a ng - u nd a ng a n

'i a n g

be

r- a k u

d

1

l

1 i·1a .K

pengambilalin.

s uatu Pihak mengambilalih kekayaan suatu perusah.a an yang didirikan atau dibentuk berdasarkan undang-undang y ang berlaku di setiap bagian dari

2/ Apabila

wilayahnya,

dan dimana warganegara

atau perusahaan

dari Pihak lain mempunyai saham, Pihak tersebut harus menjamin bahwa ketentuan ayat 1 Pasal ini diberlakukan sejauh yang diperlukan untuk menjamin ganti rugi yang ditentukan

di

dalam

ayat

itu

kepada

para

pemilik

saha m-saham itu .

PASAL YI Repatriasi Penanaman Modal

1/

Pihak dalam hubungan dengan penanaman oleh para penanam modal dari Pihak lain sesuai dengan ruang linqkup peraturan perundang-un dangannya harus memberikan kepada para penanam modal tersebut tanpa penu n daan y a n g tidak. v~ aJa1- da setelah m e r e ~~ a memenuhi selu 1-- uh hew_ jiba 1 paja~rny a. t r a sfe a _ Masing-masing modal

a-

Modal

dan

modal

tambahan

yang

digunakan

untuk

mengadakan dan menambah penanaman modal; b- Keuntunga n bersih operasi termasu k deviden dan bunga sebanding dengan pemilikan saham peserta a s ing; c- Pembayara n kembali atas tiap pinjama n dan bunganya. sejauh hal itu berkaitan dengan penanaman moda l tersebu t;

6

d- Pembayaran atas royal ti dan uang jasa Ltu berkaitan de n gan penanaman modal;

sejauh

hal

dalam

hal

e - Hasil penjualan saham; f- Ganti

rugi atas kerusakan ata u kerugian;

g- Ganti rugi atas pengambilalihan hak; h- Hasil

yang likuidasi ,

diterima

oleh

penanam

modal

i- Penghas iL an dari warganegara satu Pihak yang diperbolehkan bekerja dalam hubungannya dengan penanaman modal di wilayah Piha k Lain.

2/ Sejauh

penanam moda l dari masing- ma_sing Pihak tidak melakukan pengaturan lain dengan · pihak yang berwenang dari Pihak lain di wi l ayah dimana penanaman modal berada, transfer rnata uang yang dilakukan menurut ayat 1 Pasal i ni harus diijinkan dalam mata uang dari penanaman modal semula atau dalam setiap mata uang lain y ang dapat dipertukarkan secara bebas. Transfer tersebut harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada ta ngg al tran sfer menurut peraturan pertukaran mata uang yang berlaku .

3/ Tanpa mengurangi arti ayat-ayat sebelumnya > masingma si ng Pihak dapat men~rapkan peraturan perundangundangan y ang mewajibkan penyampaian laporan mengenai transfer mata uang

PASAL VII ?ubrogasi Jika sat u Pihak, berdasarkan jamina n yang diberikan atas suatu penanaman moda l di wilayah Pihak lain.. melakukan pembayaran kepad a warganegaranya, Pihak lain, tanpa mengabaikan hak -ha k Pihak pertama menurut Pasal IX. harus mengakui pengalihan berdasarkan undang-undang atau sua tu kontrak, atas semua hak , tagihan dan kewajiban (h ak yang dialihkan) dimana Piha k pertama akan berwenang u ntuk melaksanakan hak sebagaimana y ang dimiliki pendahulunya.

I

,~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . . . .

Mengenai pengalihan pembayaran yang akan dilakukan kepada Pihak yang berkepentingan berdasarkan hak pengalihan. ketentuan Pasal IV dan V berlaku ,., mu tat is mutandis".

PASAL VIII Penyelesaian Perselisihan antara para ~enanam Modal dan ~ara Pihak

1/ Setiap pers~lisiha n yang timbu l antara suatu Pihak dan penanam modal dar :i Pihak lain., harus diselesaikan sejauh mungkin secara damai.

2/ Warganegara atau per-usahaan yang bersa ngkutan dapat memilih untuk memberi persetuj u an tertulis untuk menyelesaika n perselisihan ke the International Center for the Settlement of Invest ment Disp u tes (ICSID) untuk penyelesaia n melalui konsi l iasi atau ar-bitrase pada setiap waktu setelah enam bulan dari tanggal dimana perselisihan timbul. Seger-a setelah warganegara atau perusahaan yang bersangkutan me n yetujuinya, masing-mas i ng pihak yang berselisi h dapat melaksanakan proses hukum tersebut asalka 1·1 (i)

Perselisihan belum diajukan oleh warganegara atau perusahaa n untuk penyelesaian sesuai dengan setiap prosedur penyelesaian persel isihan yang berlaku y ang disetujui sebelumnya.

(ii) warganegara atau perusahaan yang bersangkutan bel u m mengajukan perselisihan dihadapan pengadilan atau peradilan administrasi atau lembaga denga n kewenangan jurisdiksi dar i Pihak yang adalah suatu pihak yang berselisih. para pihak yang berselisih menyetuJui hal lain warganegara a.tau per:usahaan dapat memilih penyelesaian baik melalui konsilias i atau arbitrase . Kecual i

8

PASAL IX Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak rnengenai Penafsiran dan Penerapan Persetujuan

1/ Persel isihan mengenai penafsi ra ,·1 a tau penerapan dari Persetujuan ini harus diselesaikan secara dama J melalui perundingan diplomatik antara Para Pihak. 2/ Jika suatu perselisihan antara Para Pihak tidak dapat diselesaikan secara demikian, perselisihan ata . permintaan masing- masing Pihak harus diajukan ke suatu peradilan arbitrase.

3/ Suatu peradila 1· arbitrase tsrsebut harus dibentuk untuk mas i ng - masing kasus ter-sendiri dengan cara sebagai berikut. Dalam dua bulan dari diterimanya permintaan untuk arbitrase, masing-mas ing Pihak harus mengangkat sa tu anggota peradi lan. Kedua anggota i tu kemudian harus rnemilih seorang warganegara dari Neg ara ketiga yang · atas persetujuan kedua Piha .k haru s diangkat s ·e bagai Ketua peradilan. Ketua peradilan haru s diangkat dalam dua bulan dari tanggal pengangkatan kedua anggota lain . 4/ Jika dalam

ja ngka waktu yang disebutkan dalam ayat (3 1 d a r i Pas a J .1. n i pen g a n g k at a n ya n g d i per 1 u k a n be 1 um dilakukan, masing-masing Pihak dapat, dala 111 hal t1dak ada per s etujua n lain . meminta Ketu&i Mahkama'1 Int e rnasional untuk melaku k a n pengangkatan yang diperlukan. Jika Ketua adalah seorang wargan~gara dari salah sat u Pihak atau jika ia juga dicsgah untuk melaksanakan f u ngsi tersebut, Wakil Ketua harus diminta untuk melakukan pengangkatan yang diperluKan. Jika Wakil Ketua adalah seorang ~arganegara dari sa lah satu Pihak atau ia juga dicegah untuk melaksanakan fungsi tersebut, anggota se nior berikutnya dari Mahkamah Intsrnasio nal yang bukan se orang warganegara dari masing-masing Pihak ha r u s diminta untuk melakukan pengangkatan yang diperlukan 7

5/ Peradilan arbitrase harus mengambil putusannya dengan suara terbanyak. Putusan tersebut harus mengikat kedua Pihak. Masing-ma sing Pihak harus menanggung

9

biaya anggota peradilannya s endiri dan wakilnya dalam persidangan arbitrase, biaya Ketua dan biaya lain harus ditanggung renteng oleh Para Pihak. Peradilan dapat, meskipun demikian, da la m putusannya menent ukan bahwa sebagian besar biaya haru s di tanggung oleh sal ah sa tu dari kedua Pihak, dan putusan ini harus mengikat kedua Pihak. Peradilan harus menentukan prosed urnya sendiri.

PASAL X Penerapan Ketentuan Lain Bilamana setiap masalah yang d1atur oleh Persstujuan in1 juga diatur oleh setiap persetujuan lain dimana keduany a merupakan pihak, maka ketentuan yang lebih menguntungkan haru s berlaku untuk para penanam modal

PASAL XI Mulai Berlaku. Masa Berlaku dan Akhir Masa Berlaku

1/ Persetujuan in1 harus mulai berlaku tiga bulan setelah pemberitahuan antara Para Pihak tentang pemenuhan prosedurnya masing - masing mengenai ratif ikasi dan pemberlakuannya Pe 1- s e tu ju a n i n i t e tap be r 1 a k u 1 1 , -, tu k j a n g k a wa k t u sepuluh tanun dan terus berlaku ~etelah itu untuk jangka waktu sepulu~ tahun dan seterusnya kecuali diakhiri secara tertu'lis oleh salah sat u Pihak satu tahun sebelum pengakhirannya. 2/ Dal am hubungan dengan penanaman modal yang di lakuKan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketsntuan-ketentuan Pa s al I s ampai X harus tstap berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dari tanggal pengakhiran Persetujuan ini

SEB AGAI BUKTI,

yang bertandatangan di bawah ini yang untuk itu telah diberi kua s a penuh oleh Pemerintah masing - mas i ng telah menandatangani Persetujuan ini

.

..

DIBUAT

dala m r angkap

(.,.~.· /.~9~... Bahasa

Inggris.

dalam

asli

Bahasa

Ketiga

di

~a--t.

Indonesia.

naskah

mempunya

Bahasa 1.

pad a

Arab

kekuatan

dan

h ukum 1

yang sama

UNTUK

PEMERINTA~

UNTUK PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK TUNISIA

Signed

Signed

ALI Al .ATAS

MENTER! LUAR NEGERI

HABIB BEN YAHIA MENTER! LUAR NEGER I

i

~I

I

4...:r,...SI ~. . .~I

•I

;

ia _,L. J

ul) • ~, ·11

4 '1~1

~~.J

~. . .~ i.. _,L. ~ t;:'!z :. ; J

••• q W I .i,_.,.:, . ·: ti L . .. ~ J I ~ ( .I I .. . - t I .. ,_.. .J~ ~J .. .'..'J~ ~.J~U~(J

.u..i ~ I' - - . . .. ~.J

f

~11,Js)Jl/

~.)JI ~ 1

r.!.J, :;·i

0

J;S ~ ~~I

~ 1 ) ••l~i..w~ ~~ I ~ JPI ~

ds ~ ~.JJ -

~ 4.J).~ ~J ~J~ o:-~ U"'L.,I ~~~I -i.)JI ~IJI~ .~.) ~ L....'1..-.; rj ,I

4L.. VA ~ 1 .J 1 ~: ··

,)! ;I.~~~~ J ~-~..;,;; . ~ Li l ""~ I J ,, ~ ~~ I

.)3

.;lai)j ~ I ~l J ~L!L I ~ 1.;~4JI

.....&,, ,I ar

sP :

1J

I

cjJI

wlj~~f .J ~).uII 0Y" }~ ..,~T ~ ""'~ ~~.J 41 _,..i-JI ~ J ~ _,..i-JI ~~~I -1 -~~~ l ~~) IJ

~by>:~~~l~JI ~~f ~i ~~~I ~1.:w..wJ~Jrt+w l J~ -'-:-'

. ~~~l.i1.Jle ..iWJLe ..

~· I Lt ~ L. .. '1"'.J

4.b..w , 'Y. . .))I . .;A ~~ ,_d .. J i LlUI ..

-~ ~

- l-

I

!

,...

G:

£

)

1: '( .

-'f l'

~

Ii....

t, : · . . '

.( :

,,.

:~

:[ l , i.... '

~:

L ......

.

li.o

~-. .-.I~

E ·_ : .: .

-

t~

. ~ ~· £" t-.

rt-

~. .t '-

! ... :

~ I

tt__ _ \

.... L

r ..

c;.

_••

~.'~ :.._ . ~ . .E

cl!.. __· -

~: ~:(,

l',

"_"-

le

!\_ • : l. c. - .t~

L'1i. :

\ -r., . 't, . ·[-•. ,

.-

(;, ' ·" -

(f:_

l : ~.t-·' .r r '-a. .

I

-v

:f"

..... rL ·f ~"·

1-

~\....:~~-

tr

It,. -

c_

~. ~-_;

[

[:

~I _~~ .

t "

f .,r.:

.... "-

, t .,. ·.r-. ~ - ' . <[:_

r GI. . .. r-

I

(,ti

I

!t_

\....

.~ -

V'

(.J1

:

·l

._'

1C- ·(

~ T. 'E. ,.,-. . "-

~

I

:t =

!::..

l

1

'L-

.

'[..; t .·.-_ ~.l· ._ Lt_-_: ~--= [-·, = "°t .·_ ..[ ' ·

.. .: f

~

. Jl.. l

-

rl;-

,r· -·.

Ll

J.- : .

~

K.

-

.- •

I:'

f 1-

··.

--

f.

_= _~

. .

·.F _. :

_ .,.

f ):.

i _ r..

•

(:

- 't.

~

~~

."t:· _

-~,: 1.._ ~

·-

:C-

\ .~

l--f \. """

lbL•

L.

t.

't:

1C· =

C·

:

-

£ ·

_

{ .

f,

~

•A

·t:r.:

b

•

·C-

l•

.' '

:C. . [· . : : :

-

'

.

·~

l, ·-~

~

11...."'

~ l:'

ir. :

..._

·f

·( :.. . -~ f, _I

:[

.~·.

l

•t ..J

f-r. -

.f

~

tV

[ :

·V-

,b,

tl '- . E it · -

(i. :

I1.

It..._

E:

)_

v ·

r. -. l~.· ~' .r: ·t ft V- \

It,.. --

.

:l"

1

:t

(:

r.i .t_ ~ t ~

It,..

(_ .

-

[:

[~

""'

•

· [·

L

~ -:[=

'-

-

i

~~.. \-_

~~

....:Ca,..,.

:

c_t _:

:r = """'l

.- l'.l_' (~' ~. 1~:· ~;' t

r ~ L ::

c_·.·. · l "'I

:. '-t".

~

~

f

.r

•.[' ~·-

:[_.·

.....

(D7 '...

"-

=r

-'!'

"-t "· .r = '"'

~. l : _,, :~

~

.r

.

It,..

~l:

(r

~

,I;

~.

II...

-

~.

t;

:t

l

~

t,...11

~er.;

-

=--

L=_r• I

.

t...

ft:

't

tt =

~

r.= ....

~

l s_·

f

ir.. :

~ -E

r. .~ ~...--

~

~I=

~t:

111:11 :

L""

l:; v ·

~

1· ~

' °[':

E


_- ~

if: =

~ ~ I

-

~

-

~

t

r_- :·

·(

I

~.

t:

L

[:

l

~·

~,,._ :

£SE

:l.-~·: :r '

cr.. .t

(;"'.~ L

:f"

:t:

E '° 1:

·C- -

ft~ ---.

[:

&""'

\:;

ff -

G. :

[

~

1l "-

(:

,..

:t: i

i::: ...;

~

~

11

~

·~ c:_.

1~

"[ '

ttf

-

]:

.....

r..t,1

c

- '--F~~ ~ .

~

"b: ~Fa.l. :~-

:c., .r (: I~ I~ ~V'.

ti... -

~·.~~t · -

[

: ;_

[ r:-r · ~~r

'

~l: f

.

. .. r.: ~r~ t

r-

·V'

~: a.l.

v

ff

.r' ·~~ ~­ fc- ~ = r

t~.

c__

.,-

-

~· r

tE' _- t..l. ~ f ~

~·-\ i ....

·C

t~~~tF l~- r ~ t~. . l .f ~ 't: ~ ·~ ~ I ~· . tL.

C·

p.

~

~·

~ ~ :· ·-~

I;:""'~~

._::.- C;

\ .

c.- ~

_,.. ·f_ : ,-

I

.

- "'°"

. _· t . . .

li..o

"

' -

•fl .;_ : t L.

~_

~

:C..,

~

'"'-

t1 · ~ ! ~. ~ 1_:· ~- .\-~~f \ \. t :_ t .. l\. l,L. ~~- ;f..· : .. "-. - · ~ -

~

•'

( •· '(

t_ ;'

'-

.~

tt .

-~

<'f. h "' t _: . .

\..

·rj r.:

if' ~ c . ~· £

'£..

[·

.

~ r..

ti...-_·

c

~

l•

:c't ~

f

K.

_ ._ ('

·[

~.- ~. 4L E

"·· .&.. t· -

f

\ _.......

~ . ~ 'r:.., ~ _:_ c ·r. , t, ,f" ~ ,,, :-

r'

I

\...

·~

l f_·:·

_ .,.

~

Cl t ·~

t'

rr-·· :_

'

..

I

~ ~1

"

b

'

"-

:tt ~ 1

.~ L .

~:;): ti...

-

~ (:

~(A.

ll:· -r,.,,. '-r. 'f ~

ti...

ti..

J; ~ . .[. : r_· '

-

,(1

F .itt

t·

·r

.c~

. '

~=

---·- - - -

-

~l.1l::.. - .• c~

'f .

cg:. :r = E .

~~~

I:':- :G., lb '· ~

,.. -:

-1 :l

"- E \.

c.. \ . t. . ·•

Cb-:-\..

l_

~-" :~ t -

:t:

Cf. "-

a..l.

-~

E-_ ,.

~ - _. \"'" -· c_ "- ·-- . 1 ' w!- •

~

c; .

:'

~'

lf ,-'L

~

ft _

I ,:

ll: ' ~

'to ·

t

t1.t

s:;

-

):

""-:- ._-

:~. · _c _ ~·_.. f_. .·~. · r ~ 't ~".1 l

L.

~

\.. .t \c. .

1: \- .~ 1. -.,. r~ fr t

t~

t::

(_

'

-£~~...

.

l:

.[·~

t-~

•

:c.,

It...,

C' _-

~ 1( "P

.

-

'( .

~

f-' .f(:

C~ i-·_.' '-- l:C. ·_:· ~ [ ~~ Ec-:- t f ~ .
~f f f, E -~:ii...

~ -

'r-

.~1 t t _C7' ~ i:: ·-

: . cs..

\

l \ . ~~~ \:.

· l r.....

·t: r- "t

~·

~.

ft f~l.J

'f'

et--

ff [l

E\- ·l -

f~ E

.._t.

-

-~

~~

:(~I:

~- }· ~~

l :·

IL, . •

t{

~~~~

l;- _:--

t~. ("P -~.

f i~

I

f-

..-... c ): ·C- -

('._

t) ·l

ti... . _

·T" · (

~l

~

[

.

~f-... ·. \tt : ~f... " . .__ :l~ r . ·.::- : f 'l I: .("

f {t~

r;

{'____

'Y '1

'i. :t: (_ ·(

r

~

·l

l : t: _.

:c., C.· t..: ..... -

.t

;

:t· r.. f:

\t 1. 1·: .

~

T~ \ -.. \t.c!

ftJ )

fC ~ ~!.__ ~V• ~L- :_r-~ ~r. ·

ti....

· ,

~

:t": ..,_

l:.[: r . ~

.

if E G:

I

·c

f-

t:· ;~

l,.

·l

~I

.. ir..:

.,._

[ .:

t~ .r (:

\t.£.

lt

Ll - ·l

tf

\.r:& c. .

£

rcF ~. ~

c~·

!_ .r

T): t.
I

.t

~.

t

l~

~' :

~

r~ u.·E

:l (;-"

~

~

. ~ t"

~

:t._

t

l-

"''

~

t.

);

I

'- ·

'i.. N

..t..

·l

~

t, .

t

li..o-

'-

c.=

'r

\

~

~

:I. 9

C::

(:

[ Nr

~

·E.,;

')_ ~


l:

~

f i

'"-

~

l>.l.

b ~ •

l -

fr

}· }· f i 1 f -

•

.....

-

I

la-

I

L

v

~

,.-11 U»

~ -

~

f

Cf..

L ~.

~

l.o

..L

'l; . "'

~

~

.t-

r I

N

~: ~

r.

"'

t.L.,1

f

' .· · t ,... -

..

~

~

~ - ~1

:c ·;.. . : \..

•

.

\l tE ."'- ~

M.

~ -

-

Cf:

J t

I;:

\

~G1

:t

f~

. . .f _ •

•

I

. .(

~

... ~

~

t~

.._-

L.

c_

~

-

"Ci. !,...,.. L -~

c~

C·

-

I[

:r li.t:

1· .

~

:...

~ ~

r: :

r

. ._

·l

•

.F.·:

-~ ~

fC· .._ ~. .

~·

1tt, . t t l :· ·1

~la

t. 'E ~ ;-'(;. · ~ "° . ._

~

~:

.~. f-

" .

i\:f · . • . · L. :

K. .

b-

....I>.

~··

' f

[1 IL-·

t

to
t- :

I

w.

'

-:~f' ·. - r~ 'L- ~ ~ t= .~

p CL_ c.~

.r-

~- ...~ IL,ot

(..

b

~=

.__ \-

.

" : ~: 'l. . ·~

-· ••

ta:~CA.· · "'.

~-

~~\· '~

"-

Ji. ;

~ ti ; .~· ~[. t. c

~

~

: lo·

't-l t

~

.....

tff

. : c~ r~

~

f. }:.:.. l'~

\- .

:E

=~ .

l ~: f~ cLf -:- ~

.[

fr l

t . .t ...G;7

[' {f· r .,. _,. , ~s;: 2

.......

. ~:

r

[.

\"f,.

l:

v~.··

l_ f

eV"

.

'[.

l)__ );· [,

~ :C.

~'

fr~ £::

Ii..

·C

- ~ :

..._l

.l.-. . r~

t.

[~"

\--

~

f

...£

\.

'[E '--cc

A

1

~

~.)

.r

. .rlfl' ~ 'r: Ct_ wt · C-

<;..

£;;

l:r

:C..,

~~

~.

'G ·

): ~:: c. .r ..

...~~ . .....

[l

~

[- .._'t ~

f ~: w. ....- \

~

~. ~

t=:1

~:~ f' '

~

ts :t ".-."" " t i· C ~·-- 1··'

'

I

[ vi

\

~

~

\'•

\

ff ..._

~

"':r;.

\-

~

L -

(;:

\-

1;. "' ""-

I

CJ'I I

::--

.~

t

-

' · ~ ',,. t:_ ..........

.. L

~~

=C.. -~ : ...

-

(. .

t

~

"'-~

'[."~ S.t.. :

&
~ ·r:

i;-\. ~=.

·~

re.

:·f;=· ·

~

- w'. ~

(: 1: V '

(:

'$'>

.

\

\.o -

~t.

I~

'i" :4

..._

li.0

:t' '

......

v V-

~

t.

<&·. ~. "t ·t : ~

("(1o

IE r:-

c_.

l ''

,·c. ... ...c. •V ~ -· I

~ :f''

l

s '-'" [ I

~~ i '- .

~

~

(';~

L

~~- =

\:r

~~~

~-

rf 'f-

·

~ ~ I c: -

""'r'() L ~

t~ ~ -

.

~~

t

- "• ~. ;(\.-. '~ 'L..

.

:l~

.t '

.~

.lL ~ · -~

lo -_-.

·~

-

.t . r -·-· ~

a..£

t

C.·

v·

:C..

:t

J~

t

\

~ .....

...

~I=;~ "- )._

'i'>

~

C · ..._

tL},f \,. ~. l ~ [.' "-.f{.. . l'C.:

\ it-:!

J~

It-!.

·l

r . i .;·


( 1 \.· .

......

t-

b

t:_ .... ... .ra...:! .. ~.. : ~ f:. ~ ~ -

L.· · r·. :: £.:. \.. - .: :r t"":C•. ..._

( 1.

1'

f;""

~ t~ I.

~ ·~

l::.

~ ~ .w.

.r:·r l "

~ r: .r ~ ' Lr:-._:,

. .. l \ . i:..

:~ G_ Ii.

::. : L "

1;·

,.

l. ....

E·

"

:t l "t:... -

l.O '-.,.

.

..·

"" ·,1::.

~l

\:: .r

c·. '

f

,;--

=!:::

c "t..

~

L . ._

~

:r:

'l(» . :

~.

-

,. ~

tl:-~t'-

l

1·

.£•

l

l .·.

G:

f

~

.!;"

i~r1tr -'-'

1

~.:t :. ~ l'. "{, ..f ~ " . ,~ .E ~ . ~ qo \ . l

~.•~. t.· f

:·

"' .

:

.

c_.

... r. . \.

·'-a,

..e.

.F ("C>

't.~

f: 'f:. (;:- e "t . l-t . .c~.· : ~~. \v.. .~

·~

-~ .

fai" .•

~

i -

f? • .~·~ C

t~

.t "-f

~

.....

-

~·

fr\

fl'~ ) , t.i

--.....

'f-

...... .

L.

·f

\.£

[, 't - ~

;

-~ ~

(i

l

ii..

\ . \-

E

If l: C · Irae.:,

·C-

"-

'-

t-

\:: t f't.t.· -

~

[

t~

i;-

lr

~

1· . ; . lb · . (:

i;; . t

\:: ,..

(» 1 {:.

.(

~.

1·'

-


r;

~

~

l: l!· ~i t

ft

~ . G7 ~

~

:(;.,.

C · C...· ·: "

\-fr ~' t

ti..

~ t.e:_i:. ...! c- ~ ~ i;~

....

Eb - ,..

f

·c·

\..

~}

ll-l.

= [·;.\ t \ ,r - . ·{' 1.= .~ · ~

C·

(·:.

~

· -L.

~. . .r ~ -~ ~~

G. ,

I

~ -

. · . 1.· " . · \· ~

•

Ir.

~:

t 'L

l[ t: I ·~ ­ ~ ·l

:. _t' !t·· '-....,.

-

-

l

~·

~-

.... be;. {" . );- r;- ~ ~

t ~~:

t.

t.

{;"-:-

,..

E:: ' J· ~ c'- ·~'-

~

:£.

C·

t

c:

-

~

C:

l"

(:

\_,.

(i.

.,..

\.I.

I

r[

· ['~ . ""°'

·C- G:.: ~- [ It...~

:f ~ · ~1

f'·~

·~

~.

~~

-.,,

f

~ I

:

:

c_ .

t ' It L :c,

'- .

-

(";""

M!:.

l

t

.r

-

· L.~.. : :[°- ,._._ _. -~ f·- : C~~Eg. (1. "' .t: :t·
·C- C.

~ i£ :t •£::; ....... Ii.a

L

1t f: ·:r· ·. ·C-

.

. S· - ~

~~ti;:-

=-

-

~ C: ·C-

\o..

r~r~·

~ ·r J. l[. [: ~l'.:. \.. ·~~ ~ . f"'-

".:·

: ·:

L.

~- ~ ~· ~

't t

-;-,, ~~i· ~· ·t. ·[ ·t 1t. " ~t· .t r"' ~. ~. ~ p· ~ ~~ -

[1··.(£"'" f ~

-- .c-

\I

. - •

( :

tp! :r

~

-

l, tn

w:

:t · .·.

-

~ (1

t t
l> ' (. . ~ ~· ·, c. t· : \ . ·~

i..

[_C'· Ui·

c"° ~ ." rT· .r

..

=t . -

-. :

~.

·It,_ .... :

_- _

fb. ~.. ~ ~ : Ji

1. :1 . : ~L-f~ '-"l:· L c-:- c.. ·~ :G.._ ~ ·

·r ""\ " t

_ ..,, ~

c: ~----. ·t~ '[~~ · =t :r

:I:- r;-

'. c

t.o'

b.

-

~

F .; ~

1:

i-· '. •.

(i. ,

~ ,._t

' ri, .

1'

.[. c 'tJ~ l. . ~.-' ~C· ~

-

It,._

-

l.t

i;:

("tlo

-

"t

,t'

l

~.

(1 .

'-t

:l>

r

C.·

~

.F' t=

~t ~

'1r.

s.· ~~

1. l l

f-t-~

C:

v

f_

~

.f

~~

f)

~

~ -

~-

1'

.. \-

fi

Cb·

(t. ,

..

·.[

:_ t . \ ~. 1 ·. r !·~:f 11;··. \. ·"~- ~. E -

~~

t 't_

c_ -

~. -: c-;-

~

L

. .

'I'>

I

- ·:.·

[

.r.....

-

t.

?... _

-

I_

\\

\ ·~

.("'" c_ ) :

t:: ~ t c .r- -

~:

t

:[ l·

vJ

-"\,

r E

~

1:

I\._

;·[ ' l "'t·° £- t. ..:

(·

~.

t{

.

~

rt.

r·=.

f:'=

.

" t

lbL. -

~l·. • [(;• ~." •

It,._

~ tJ ~. r :. ··~~ " .· ~· ' · i:.. ~ ti:""""' l: 't: ~ .r ~ ~ ·~ l- : .('~· KJ" . ~ ~ ~?. t ~.\~ ~ ~·- f -""

c;-:~t

[f

\-

1;

'1r--

I

1

[ r~ ...

~.

I

t.: ..

[

\-

a·.

J- .t;.·:. ~·.

Y•

~"' _ l....... ..

~ ~

~~ . , ~ :r.,,li..g. l~

~

~·

~

~~ ,rt

L

;..t.: ~·.

1

"

,~

, F~ :r .-. ,.. - r-...-·

~;

: ~,··

-

[:

,;-

L ~- ~. ~1 ~ : ~ ' ~· ,

~ .

:i;r_.

1·~

:l

. :_

I"

~-

f · i ....

~

~)! I

-.t ~ l -.t _.;1 ~ ).a. .~ I

~.;

·· ,;.;-a ~ I

J..J~

.).Jl..J

~..a.;. ·;

n ~ ijlLi~ I

l a~~ . 1

4.Ji_, ~ J ~1~ ~ ~~

J_,ull ~.;· ~ ~J, j _~ ·J i ; .U.)LA...Lr ~l~ I ~l~ l r. 1 jl..c~ • ~~ I ·Lr~ 4.i-,, ~ ~ ~~ ·VA Lu~ .,:;.Li.JI ~ ~ ~ ~t ~ ~ (.)~.> t ~~ ~~ ~

10 ~ I 1 L.l~ I j~ I ~ ~.JliJ')!' l I», ~W I &)~

J.i.i o~I ~ 1 ... ~~ ~L .2

.jl.Li)!I I ~ ~WI~-)~ 0-A ~ 1 ~ ~ ~L:il o.:J. 1.J_;.aJ.ll ~...ii_. I ~. ·;

a_,...L. I +;..,. · a ~~I .u...a.....I 0' · A...( I ~ i.)-4 t3l.a.;/~I I.).& :r.~I f ..!JJ) ~ b~IJ .~_;il l J~

.

f 992 ~ !.__-~o 13

'-t)UI ~~~ I

n__ . . v::--·---.. . ·;j. ·. ,.,,- -'

~

.,)~ ~' d;'~~i.J-W .. . .. I L·.~ 1,( t ~.. ~ . '. J ·~ --~1 J

Signed

Signed

. ,_ ___, . ~ ., .. ,u ~

.

. - 1-

.

~

'-"" . . q J' ~.~~ I .ii..i.JJG .. . ..)*' .. _ ..,

L

'W

l

..,~

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TUNISIA OF THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of th e Repu lie of Tunisia (hereinafter referred to as "Parties") . Bearing in mind the f riendlY and co-operative relations existing between the two countries and their peoples; Intending

to

create

favourable

conditio! 1·.

for

investments by investors of one Party in the territory of the other Party on the basis of so v ereign equality and mutual benefit; and

Recognizing that the promotion and protection of such inve st me nt s wil l be conducive to the stimulation of individual business initiative and to foster prosperity i n both cou ntrie s . Have agreed as follows

ARTICLE I Definitions For the purpose of this Agreement 1/

The term " i n vest men ts " means any k i n d of asset inve s ted by investors being a national of one Party in the territory of the other, in conformity with the laws and regulations of the la tter exclusively :

including but not

2

a-

movable and immovable property as well

as . other

rights such as mortgages, liens or pledges, b-

shares

stocks

1

and deb en tu res

i n corp o r a t e d

w he rev er

1.:.0

r

l

t)

I

comp an le s

n t e rests

.l ;·i

t he

property of such companies ; c-

claims to money or to any performance related to investment having a financial v alue;

d-

intellectual property rights including copyright,

commerc1a J

trade mark.

designs , Know-how,

patents.,.

industria L

trade secrets, trade names and

goodwill , e-

business

concessions

conferred

by

law

or

under

contrac r. t elated to investment including concessions to search for. cultivate, extract or exploit natural resources 2/ "Investors " means any nationals or companies being a national of

a Party who effected or is effecting investments in the territory of the other Party.

3/ "Companies " means

a-

In r espect of the Republic of Indonesia Any company with a limited liability incorporated in the territor y of the Republic of Indonesia or any juridical person constituted in accordance with its laws ..

b-

In respect of the Republic of Tunisia 1ega1

pe

r so n s

c1 ;..

f i

r ms

\~)

;-

ass oc i at i ons

cons tituted in accordance with its laws

3

4/ "Nationals" means

a-

In respect of the Republic of Indonesia parsons who according to the laws of the Republic of Indonesia are Indonesian nationals;

b-

In respect of the Republic of Tunisia physical

persons w,ho are deemed

national~

to be

of the Republic of Tunisia in accordance with its

laws

5/ '. ' Returns" or "incomes '' means the amounts yielded by an

investme n t

exclusively,

gains,

and

in

includes

particular, profit .,

though

interest7

not

capital

royalties or fee s.

~ividends,

6/ " Territory" means a-

respect of the Republic of Indonesia, the territory of the Republic of Indonesia as defined

111

its laws and parts of t.he continental s helf and adjacent seas, over which the Republic of '· n

or other rights in accordance with inte national Indonesia

has

sovereignty,

so vereign

rights

law; b-

resp e c t

I n

of

territory of

t he

Rep u b l i c

the Repub lic of

of Tu n i s i a , t .h e Tunisia as defined

laws and parts of the continental s helf and adjace n t seas, over which the Republic of Tunisia has sovereignty, sovereig n rights or other rights in accordance with international in

its

law ..

ARTICLE I I Promotion and Protection of Investment 1/ Either

Party

conditions

shall

for

enco u rage

nationals

or

er-sate favourable companies of the other and

4

Party to inve st :i;-, its territory, and shall. admit s u c h c a p i ta l i r1 a c co r d a n c e w i t h i ts 1 a w s a n d regulations

2/ Investments of nationals or companies of either Party shall at all time be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the territory of the other Party.

A,RTICLE III

Scope of Agreement This agreement shall apply to investments by investors of the Republic of Tunisia in the territory of the Republic of Indonesia which have been previously granted admission in accordance with the Indonesian law on foreign capital investment and any law amending or

replacing it, and to investments by in ve stors of the Republic of Indonesia in the territory of the Republic of Tunisia which have been previously granted admission in accordance with the Tunisian law on foreign capital investment and any law amending or replacing it. I

I

ARTICLE IV Compensation for Damages or Losses I nv es t o r s

of

o ne

Pa r t y .

v.1 1·) o s e

i n v e s t me n t s

i n

t he

territory of the other Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution~ a st~te of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter P.a rty, shal 1 be accorded by t he latter Party a treatment not less favourable than that whi ch the latter Party accords to its own nationals or companies or to investors of any third State whichever is the most favourable, as regards restitutions. indemnification, compensation or other set tlement. 7

5

ARTICLE V

Expropriation

11 I

1/ Investment of nationals or companies of ei ther Party s hall not be nationalized, exprcipriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization o r expropriation (hereina~ter referred to as "expropriat ion" ) in the territory of the other Party excep t

for a public purpose related

to the internal needs .of the exprop1iating Party and

against

full~

prompt and effective compensatio

Such compensation shall amou nt to the effective value of the investment expropriated prior- to the moment in whi c h the decision to expropriate is announced or .. . made public. Compensation shall be made without undue delay~ effec tively reliable and freely tran sfe rable . The legality of any expropriation and it s procedures , the amount and the method of payment of compensa tion s hall be s ubject to review by due process of law i n accordance with the existing laws and regulations of the expropriating Party 2/ Where a

Party expropriates

the assets o I

a

company

which i s incorporated or constituted under the law i n for o e 1 i -. any pa r t. u f i ts terr j_ tor y ) and i n which nat io nals or companies of the o ther Party ow n shares) it shall ensure that the provisions of paragraph 1 of this Article are applied to the extent nece ssary to guarantee the co mpensation provided for- in that paragraph to t he owners of these shares.

ARTICLE VI Repatriation of Investment 1/ Either Party shal l within the scope of its laws and regul atio ns in respect to in vestment by investors of the other Part y gran t t o those investors without

6

unreasonable delay and after they have complied with all their tax obligations, the transfer of · a-

Capital

and

additional

capital

amou n ts

used

to

maintain and increase investments. b-

Net operating profits in cluding dividends and interests in proportion to the s hare -holding of the foreign participant.

c-

Repayment of any loan and the relevant inte res t thereof, as far as it is related to t he investment;

d-

Payment of royalties and services fees as far as i t is related to the investmen t;

e-

Proceeds from sales of s hares;

r ·

Compensation for damages or losses .

g-

Compensation for expropriation,

h-

Proceeds · received

b/

"inve s tor

in

case

of

l iq uidation; i-

The earnings of nationals of one Party who ~re allowed to work 1 ii connection with inve~tment in the territory of the other Party

2/ To the extent investor of either Party has not made another arrangement with the appropriate authorities of the other Party in whose territory the investment is situated, currency transfer made pursuant to paragraph 1 of this Article s hall be p e rmitted in the c urr e ncy of the original inves tment or in any other freely convertible currency . Such transfer s hall be made at the prevailing rate •:)f exchange on the date of transfer pur s uant to the exchange regulation in force .

7

3/ Notwithstanding

the

preceding

par-agraphs,

Party may maintain laws and regulation s

. e1

ther

requiring

reports of currency transfers.

ARTICLE VII Subrogation the Party 1 by virtue of a given guarantee for an investment in the territory of the other Party 1 carries If

out payments to its own nationals> the other Party, without prejudice to the rights of the first Party pursuant to Article IX, shall recognize the transmission

a contract, of all the rights, claims and obligations (transferred rights) that the first Party will be authorized to fulfill in the same extent as its predecessor. Concerning the transfer of payments to be effected to the interested Pat- ty by virtu e of rights of transmission,, the stipulations of Article IV and V are applicable "mutatis mutandis"

by

effect

the

of

or

law

of

ARTICLE VIII Settlement of Dispute

petween Investors and the Parties 1/ Any dispute arising between a Party and the investor

of the other Party,

shall be settled as amicably as

possible. 2/ The national or company concerned may choose to consent in writing to the submission of the dispute to the International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) for the settlement by conciliation or arbitration, at any time after sL . months Once

from the

the da ts

national

upon

which

the

dispute

arose.

or company concerned ha s

so

consented, either party to the dispute may institute such proceedings provided

8

the

(i)

dispute

has

not

been submitted by

the

national or company for resolution in accordance with any applicable previously agreed dispute settlement procedures; and (ii) the nat io n a l or company b·rought the dispute before

concerned has not t~h e courts of justice

or administrative tribU i1 als or agencie s of competent Jurisdiction ot t he rt arty tha L .t~ ct part y . to the disp u te. Unless the parties to the dispute agree otherwise,

the

national or compan y may choose whether to proceed through conciliation or arbitration.

ARTICLE IX Settlement of Dispute between the Parties Concerning Interpretation and Application

of the Agreement

1/ Disputes

concerning the interpretation or implementation of this Agreement s h all be settled amicably through diplomat ic negotiation between the the Parties.

2/ If

a

dispute

between

the

Parties

cannot

thus

be

settled, it sha ll upon the reque st of either Party be submitted to an arbitral tribunal.

3/ Such an arbi tral each

individual

tribunal shal l be constituted for case in the following way . Within

t wo months of the receipt of the request for arbitration, each Party s ha l l appoint one member of the tribunal. Those two members s hall then select a national of a third State who on

~ pproval

by the two

Part i es shall be appointed Chairman of the tribunal. The Cha irman sha ll be appointed within two months f r om

t he

members.

da t e

of

a pp o i n t me n t

of

t t) .::.

;' t

he r

t wo

9

4/ If with:ii i1

the periods specified in paragraph

(3)

of

this Article the necessary appointments have not been made 1

eit her Party may,

agreementJ

in the absence of a ny other

invite the President of

the I n ternational

Court of Justice to make any necessary appointments.

If the Pres ident i s a national of either Party or if he

is otherwise prevented from

function~

the said

the Vice-President shall be invited to make

the necessary appointments. a

discharging

If the Vice-Presiden t

nationa1 of either Party or · if he too i s

prevented

the member of the

function~

from discharging the said

is

International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Party shall be invited to make the necessar y appointments reach its decisions by a

5/ The arbitral tribunal shal l majority of votes . both Parties.

Such deci sion shall be binding on

Eac h Party shall bear the cost of its

own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings;

the cost of the Ch airman

and the remaining costs s hall be borne in eq u al parts by the Parties ma~,

The tribuna l

in it s decision direct that a

however,

higher proportion of cost s hall be borne by one of two

Parties -

Parties.

and T he

this

award

trib u nal

shall

s ha l l

be

binding

determine

on

the both

its . own

procedure.

ARTICLE X Application of other Prov isions Whenever any issue is go v erned by this Agreement and by any

other

Agreement

to

which

both

are

parties

favourab l e provisions s hall be applied to investo rs.

more

0

ARTICLE XI Entry into Force Duration and Termination

1/ The present Agreement shall enter into fo r ce three months after the notification between the Part i e s of i.he accompl i shment of their re spective internal procedures of ratification and execution. It s hall and

r emain

s hall

in force

continue

i n

for

force

a

period of

thereafter

ten years

for

another

period of · ten years and so forth unles s

denounced in

writing

before

by

eithe ;

Party

one

year

its

expi r ation. 2/ In respect of investments made prior termination of the present of Articles I a

further

to

Agreement~

the date of

the provisions

to X shall continue to be ef f e c tive for

per i od

of

ten

yea r s

from

the

date

of

termination of the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Agreement .

DONE

in

duplicate

~,,.. /,~, /~~ .. .

at . 4~-1'~ in Indonesian, Arabic

.. . ..... and

O r!

Eng.li s h

languages . The three texts are equally authentic

FOR THE GOVERNMENT OF

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC

~F

INDONESIA

THE REPUBLIC OF TUNISIA

Signed

Signed

HABIB BEN YAHIA

ALI PLATAS

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

-

MINI S TER

OF FOREIGN AFFAIRS