PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintab seianjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
Republik
Tajikistan,
Mengingat hubungan yang bersahabat dan kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara dan -rakyatnya; Berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi jangka panjang yang lebih luas dan saling menguntungkan bagi kedua be!ah Pihak; Bermaksud untuk mencipt~kan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam. modal dari satu Pihak yang didasarkan atas kedaulatan yang sama dan sating menguntungkan; dan Mengakui bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tersebut akan mendorong untuk merangsang kegiatan investasi di kedua negara; Telah menyetujui sebagai berikut :
PASALI DEFINISI Untuk tujuan Persetujuan ini : 1.
lstilah 'psnanarnan modai" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanarr. oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang disebut · terakhir, mencakup tetapi tidak terbatas pada : a.
benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak lain seperti hipotik, hak istimewa, dan jaminan serta hak-hak serupa lainnya;
b.
hak-hak yang diperoleh dari saham, surat obligasi atau senap bentuk lainnya dari hasil bunga dalam perusahaan atau usaha patungan di wilayah Pihak lainnya dan pengembalian keuntungan untuk tujuan investasi kembali;
c. d.
e.
2.
4.
konsesi usaha yang diberikan oleh undang-und ang atau berdasarkan kontrak yang bertalian dengan penanaman moda termasuk konsesi untuk mencari atau mengeksploitasi sumber daya alam;
istilah :'nasionar' bag1ma ing-ma ing
(i) (ii)
3.
tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai n1lai keuangan; hak ata kekayaan intel,ektual , proses teknik, muhibah, dan keahlian;
pi~~ak,
terdiri dari :
seseorang yang mernpunyai kewarganegaraan dari satu Pihak; badan hukum yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku dari satu pihak;
1stilah • anpa penundaan" dianggap untuk dipenuhi jika suatu transfer di!akukan dalam suatu periode sebagaimana lazimnya diberlakukan dalam praktek keuangan internasim1al. -tilah "wil'ayah" harus diartikar. sebagai : a.
D larn hll.Jbungan dengan Republik lndone ia :
Wilayah Republik lndonesi2 sebagaimana dite1apkan
d a ~lam
perundang-undangannya. b.
Dalam hubungar. aengan Republik Tajikistan : Wilayah R publik Tajikistan sebagai ana ditetapkan dalam perundang-undangannya, yang mana Republik. Tajikistan kedau~atan dan jurisdiksl mempunyaikedaulatan, hak berdasarkan hukum internasional.
PA ALn PROMOSI DAN
PERL~N DU NG A -
ATAS PENANAMAN MODAL
1.
Masing-masing pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal dari Pihak lain untuk' menanam modal d. wilayahnya, serta mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan hukum oar. peraturan yang berlaku.
2.
enanaman modal oleh penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu harus membertakukan secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di Pihak lain.
PASAL Ill KETENTUAN p:ERLAKUAN NEGARA SAHABAT
1.
Masing-masing Pihak harus menjamin perlakuan yang wajar dan seimbang bagi penanaman modal dan penanam modal Pihak lain dan harus tidak merugikan dengan tindakan yang tidak beralasan atau diskriminasi, pelaksanaan, manajemen, pemeliharaan, penggunaan, pemilikan atau pengaturan oleh penanaman modal tersebut. Masingmasing Pihak harus memberikan perlindungan dan keamanan fisik yang memadai atas penanaman modal.
2.
Lebih khusus, masing-masing Pihak harus memperlakukan penanaman modal dalam hal apapun harus tidak boleh kuran g menguntungkan daripada yang diperoleh oenanaman modal yng dilakukan para penanam modal dari Negara Ketiga.
3.
Jika satu Pihak memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari Negara Ketiga berdasarkan persetujuan mengenai pembentukan kesatuan pabean, kesatuan ekonomi, kesatuan moneter atau bentuk serupa lainnya, atau bedasarkan persetujuan lainnya yang mengarah pada bentuk kesatuan institusi, maka Pihak tersebut tida wajib untuk memberikan perlakuan khusus kepada penanam moda. dari Pihak lainnya.
PASAL IV PENGAMBIL-ALIHAN
Masing-masing Pihak tidak akan melakukan tindakan apapun dari pengambilalihan, nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan terhadap penanaman modal oleh penanam modal Pihak lainnya kecuali berdasarkan syarat-sya rat di bawah ini: (a)
tindakan dilakukan untuk kepentingan hukum atau kepentingan umum, dan yang sesuai dengan proses hukum;
(b)
tindakan tidak berdasarkan diskriminasi;
(c)
tindakan yang disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi harus sesuai dengan nilai pasar yang pantas tanpa penundaan sebelum tindakan pencabutan hak milik diketahui umum. Nilai pasar tersebut harus ditentukan sesuai dengan praktek-praktek dan metode-metode yang diakui secara internasional, atau bilamana nilai pasar yang pantas tidak dapat ditetapkan, ganti rugi tersebut harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui besama antara para Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dari Pihak yang bersangkutan dengan mata uang yang dapat digunakan secara bebas.
PASAL V GANTI RUGI ATAS KERUGIAN
1.
Penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir, harus diberikan perlakuan oleh Pihak tersebut terakhir berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya.
2.
Perlakuan tersebut harus tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak tersebut terakhir kepada penanam modal sendiri maupun penanam modal dari negara ketiga, yang mana lebih menguntungkan bagi penanam modal yang bersangkutan.
PASAL VI
TRANSFER 1.
Masing-masing Pihak harus menjamin berdasarkan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya, memperkenankan penanam modal tersebut untuk melakukan transfer tanpa penundaan atas : a) b)
c) d) e) f) g) h) i) 2.
laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya; dana-dana yang dibutuhkan (i) untuk akuisisi bahan baku atau bahan pembantu, produk setengah jadi atallJpun produk jadi, atau guna melindungi (ii) untuk mengganti aset modal kesinambungan penanaman modal; dana tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan penanaman modal; dana pembayaran kembali pinjaman; royalti atau biaya; pendapatan perorangan; hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal; ganti rugi atas kerugian; ganti rugi atas pengambil-alihan.
Transfer tersebut harus dilakukan sesui dengan nilai tukar yang berlaku pada saat dilakukan transfer dengan memperhatikan transaksi berjalan dalam mata uang yang akan ditransfer.
PASAL VII SUBROGASI
Jika penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya diasuransikan atas resiko non komersial sesuai sistem hukum yang berlaku, setiap subrogasi dari penanggung atau penanggung-ulang atas hak penanam modal tersebut sebagaimana persyaratan asuransi diakui oleh Pihak lainnya, tetapi bagaimanapun bahwa penanggung atau penanggung-ulang tidak berhak untuk melaksanakan haknya selain daripada hak yang telah diberikan.
PASAL VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PENANAM MODAL DAN PARA PIHAK
1.
Setiap perselisihan modal dari penanam modal Pihak lainnya, mengenai penanaman modal Pihak yang disebut terakhir di wilayah yang disebut sebelumnya, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.
2.
Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak tangga pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak yang meminta penyelesaian secara damai, perselisihan tersebut atas permintaan penanam modal yang bersangkutan dapat disampaikan melalui prosedur hukum yang berlaku di Pihak yang bersangkutan atau kepada arbitrasi atau konsiliasi internasional.
3.
Masing-masing Pihak setuju untuk menyerahkan setiap perselisihan yang timbul antara Pihak dan penanam modal dari Pihak lainnya mengenai penanaman modal oleh penanam modal tersebut di wilayah Pihak yang disebut sebelumnya kepada Pusat Penyelesaian Perselisihan penanaman Modal lnternasional (International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID) untuk penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrasi berdasarkan Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Penanam Modal dari Negara lain (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States) yang terbuka untuk ditandatangani di Washington D.C. pada tanggal 18 Maret 1965.
PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PIHAK PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PERSETUJUAN
Perselisihan antar Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, jika mungkin, diselesaikan dengan saluran diplomatik.
PASAL X PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN
Persetujuan ini berlaku terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Tajikistan di wilayah Republik Indonesia yang telah mendapat ijin sebelumnya sesuai dengan Undang-undang Republik lndo nes~a No. 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah Republik Tajikistan sesuai dengan peraturan mengenai penanaman modal yang berlaku pada saat penanaman modal dilakukan.
PASALXI PENERAPAN KETENlUAN -KETENTUAN LAI N Jika ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berlaku sekarang atau yang akan diberlakukan di masa depan antar Pihak se:bagai tambahan terhadap Persetujuan ini yang memuat peraturan, baik umum maupun khusus, yang memberi hak penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak suatu perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh persetujuan ini, maka peraturan yang lebih menguntungkan yang berlaku.
PASAL XII KONSU LTASI DANPERUBAHAN 1.
Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak yang lainnya secara simpatik akan mempertimbangkan usul tersebut dan mengupayakan kesempatan yang memadai untuk berkonsultasi.
2.
Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama.
PASAL XIII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 1.
Persetujuan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terakhir dimana salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai penyelesaian prosedur dalam negerinya untuk meratifikasi Persetujuan ini. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan tetap berlaku untuk sepuluh tahun lagi dan seterusnya, kecuali secara tertulis diakhiri oleh masing-masing Pihak satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir.
2.
Dalam hal penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam pasal I samapai Pasal XII akan tetap berlaku selama jangka waktu sepuluh tahun berikutnya terhitung sejak tanggal berakhirnya Persetujuan ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing tel ah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT dalam rangkap tiga pada tanggal 28 Oktober 2003 dalam Bahasa Indonesia, Tajik dan lnggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN
Signed
Signed .
Dr. N. HASSAN WIRAJUDA Menteri Luar Negeri
J,
KHAKIM SOLIEV Menteri Ekonomi dan Perdagangan
C03HUJHOMA 6aiiuu X.yKyMaTH ~YMXYPHH 11u.r.oue3UH Ba XyKyMaTU "lJ;yMXypuu To.. uKncTou ou.r. 6a TaiUBHI\ sa xn4l3n MyTal\o6uJiau capMoHryJopuxo
X,yKyMaTII lJ;yMx,ypiiii l1H~OHe3II51 Ba X,yKyMaTII l}.yMx,ypiiii ToLJ:IIKIICTOH, KII MIIH6an~ Tapacpx,o11 A~KyHaH~a HOMII~a MeiiiaBaH~, 6a MaK,Ca~H
Myx,all:e COXTaHH IIIapOIITII MYCOII~ 6ap011 3IIe~
HaMy~aHII capMoHry3opiix,oii IIIax,pBaH~OH Ba IIIIIpKaTX.OII 51K Tapacpii
A:x.~KyHaH~a ~ap K,aJiaMpaBII Tapacpii A~KyHaH~an ~IIrap;
6o 3bTIIpocpii oH, KH Co3IIIIIHOMa OII.[( 6a TaiiiBIIK. Ba x,IIcp3II MyTaK,06IIJial1 capM051ry30piiX,O Ba X,aBaCMaH,[(rap~OHIIH ~a'bOJIII51TII capMoHry3opn ,[(ap x,ap ~y Tapacl>II A~KyHaH~a Mycoii,[(aT MeHaMo51~,
6a Mysow~K;.a.™ JaiiJI pacu.r.au)l: MO)JJ(Alll l1CTHJIOX.OT Eapoii MaK,ca~x,oii IIH Co3HIIIHOMa:
1. l1CTIIJIOX,l1 «CapM051ry3opif» X,aMa ryHa
HaMy~II
ap3IIIIIX,OH MOJIHpo, KII 6a TaBpH MYCTaK,HM e rall:pn MYCTaK,IIM a3 l{OHH6H capM051ry3opii 51Ke a3 Tapacl>x.o~ Ax,nKyHaH~a Ha3opaT MeiiiaBaH~ e xy~ 6a oH TaannyK, ~opaH~ sa ~ap K,aJial\lpaBH Tapa~II Ax,~KyHaH~an ~nrap MyTo6HK,II K,OHYH sa TapTH6II ~aBJiaTH A~KyHaH~aii Ma3KYP 6a Kop aH~OXTa MeiiiaBa,[(, Ma'hHII~O~ MeHaM051~; l1H HCTHJIO)\ 6051,[( Ma'hHOX,OH: a) MOJIHKH51TH MaHK,yJI sa FaHpHMaHK,YJI Ba x,aMaryHa X.YK.YI\X,OII ,[(IIrapH MOJIHKII51T, 6a MOHaH~II 6aH'hl1 1{0113, rapaBMOHH e X.YK.YK,II HHrO~OpH sa ,Z:U1rap X.YK.YKXOH 6a OH MOHaH,n; IIIaKJIX,OM ~IIrapH IIIIITHpOKH CaX,X,OMH, yx.,na,n;opii~OII K,ap3IIII IIIIIpKaTy KOpXOHaX,O, BOM6apr Ba KOFa3X,OH K,HMaTHOKe~ KII capMo51ry3opii x,ap Ka~oM a3 Tapa
X.oii Ax.n.KyHaH,na 6apoBap,naacT sa OHX.O 6a MaK,ca.,nn a3Has6aKopaH,no3.H 6o3rap,noHn,na rny,naaH,n;
6) CaX,MX,O, aKTCHSIX.O
~a
B) ,D;abBO HaMy,naH 6a Ma6JiaFX,OH TIYJIH e X,aMa ryHa cl>aoOJIII51T a3 p)'H K,apop,D;O,[(e, KH ,[(OpOII ap3IIIIIII MOJIH Me6orna,n:; r) X.YK.YK. 6a MOJIIIKII51TII MabHaBH, HYcPY3II IIIIIpKaT, rrpOTCeCII TeXHIIKH Ba «Hoy-xay»;
,n) HMTlle3X,Ol1 KOpH, Kll MYT06HK,ll K,OHYH e K,apop,no,n ,no,na MelllaBaH,[(, a3 q;yMna HMTl1e3X,O 6ap011 HKTHlllOcp, llCTHXpOG; e HCTHcpo,naH 3aXHpaX,Oll Ta6HaTpo .nap6ap r:Hpa.n, Bane MeTaBoHa,[( 6a HH Max..ny.n Harap.na.n.
2. HcTMnox.H «CapMo.siry3op» HHc6aTH )\ap .siKe a3 Tapa¢x.o Ma'hHOll 3epllHpO ,[(Opa,n: a) rnaxc11 soK,ei1, KH rnax.pBaH,[(ll .siKe a3 Tapa¢x.o Me6orna.n Ba .nap K,anaMpaBH Tapa¢ll ,[(Hrap MyTo6HK,H K,oHyHry3opnn OH Ma6rrarry3opi1 MeHaMO.si,n; 6) rnaXCH X.YK.YK.H, C03MOHX,O Ba HTTJ1X,O,[(H51X.Ol1 ,[(Hrap, Kll X,aK,K,H rnaXCH X.YK.YK,HpO .nopaH,[( e Ha,[(opaH,[(, MYT06HK,H K,OHyHry3opHH 51Ke a3 Tapa¢x.o TaocHc rap,nH,[(aaH,[( Ba .nap K,arraMpaBH OH BOK,e'h Me6ornaH,[( Ba ,nap K,arraMpaBH Tapa¢11 ,n11rap Ma6rrarry3opi1 MeHaMO.siH,[(.
3. YlcTHrrox.n «6eTaoxHp» ,naBpaepo 11¢o.na MeKyHa,n, KH 6apoll 6a aHY,OM paCOHll,[(aHH paCMll51TX,OH TaX.BllJIH nap,[(OXT Tll6K,H MyK,appapOTH aMaJIH.siH MOJill.siBHH 6aliHarrxarrK,i1 3apyp Me6orna.n.
4. HcTHJIOX.ll «I\arraMpaB» Ma'hHOll 3epHHpo ,nopa,n: a) ,nap po6MTa 6a ll:YMX.YPHH Toq;HKHCTOH - TaMOMH K,arraMpaBH ll:YMX.YPHH Toq;MKncToH, KM Toq;MKMcToH .nap oH X.YK.YK.H cox.M6IIxTHepi1 Ba .K,oHyHry3opHH xy.npo aMarri1 Meco3a,n; 6) ,nap po6HTa 6a I1H,[(OHe3H51 - K,aJiaMpaBH ,[(aBJiaTllH OH, HHIIYHHH TyHyKo6aH (rnerr¢) KOHTHHeHTarri1, Kll a3 x.y.ny.nn o6x.oM capx.a.ni1 Tyrr MeKarna,n Ba ,nap OHX.O I1H,[(OHe3ll51 MYT06HK,11 X.YK.YK.ll 6aHHaJIMHJiaJii1, C03l1lllHOMaX.Ol1 6aHHH,[(aBJiaTi1 Ba K,OHyHry30plll1 MllJIJIH X.YK.YK.ll COX,l16llXTllepi1 Ba K,OHyHry30pl1ll xy,npo aMaJIH MeC03a,[(.
MOMAM 2 TarnBHK, Ba x.ncp3H capMo.siry3opHX.O
1. X.ap .siKe a3 Tapa¢x.oii Ax.,nKyHaH,[(a 6apoll capMo.siry3opoHH Tapa¢ll Ax.,nKyHaH,[(all ,[(Hrap 6a xoTHpll capMo.siry3opi1 .nap K,arraMpaBH xy,n rnapOHTll MYCOH,[( cpapoX,aM Meopa,n Ba OHX.OpO X,aBaCMaH,n Merap,noHa,n.
2. CapM051ry3opllX,OH rnax.pBaH,[(OH e lllllpKaTX.Oll x.ap 51Ke a3 Tapacpx.oH Ax.,nKyHaH,[(a ,nap .K,arraMpaBH Tapacp11 Ax.,nKyHaH,naH ,n11rap a3 Hll30Mll 6apo6apx.yK.yK,H O,[(llflOHa, X,l1M051 Ba aMHl151Tl1 KOMllJI 6apxyp,nop Me6ornaH,n. MOL(L(AH 3 HuJoMu Mycou)laTn 6ernTap
1. X,ap SIKe a3 Tapa¢x.o yx..na.nop MernaBa,n, KH ,nap K.arraMpaBn xy.n HHc6aT
6a
capMo.siry3opnx.on
Ma6rrarry3opoHII
Tapa¢II
.nnrap
Ba
cpabOJUUITH capM051ry30pHH OHX,O HH30MM O,[(HJIOHa Ba 6apo6apx,yK,yK,pO Ta'hMHH HaM051,[( Ba 6a HCTHcpo,n:aH HK,[(OMOTH Ta6'hH3He, KH 6ap011 H,[(Opa Ba COX,H6HXTHepHH capM051ry30pHX,O MORea 3LJ;O,[( HaM051,[(, pOX, Ha,[(HX,a,[(.
2. Hn3oM Ha KaMTap a3 HH30Me xox,a,n: 6y,n:, KH MycoH,n:aTpo 6a Ma6JiaFry30pHX.OH capM051ry3opOHH ,[(OXHJIH e capM051ry30pOHH x,ap Ka,[(OM ,n:aBJiaTH ,[(Hrap Ba cpabOJIH51TH 6a l.JYHHH capM051ry30pHX,O Map6yT cpapox,aM MeoBapa,n:. 3. MyK,appapOTH HH MO,[(,[(a HMTHe3 Ba acp3aJIH51TX,Oepo, KH Tapacpx,o 6a capM051ry3opOHH ,n:aBJiaTH celOM e capM051ry3opHX.OH OHX,O ,n:ap aCOCH MYIIIOpHKaTH OH ,[(aBJiaT ,n:ap MHHTaK,aH 030,[(H THG;OpaTH, HTTHK,O,[(H ryMpyKfi e HK,THCO,[(H ,n:ap X,OJIH X03Hp e ,n:ap 051H,[(a neiiiHHX,O,[( MeHaM051,[(, cpapo HaMerHpaH,n:. MO)J)J,AH 4 Myco~upa (3 ~ecnponpu aTcuH)
CapMo51ry3opnx,oH IIIax,pBaH,n:oH sa IllHpKaTx,oH x,ap Ka,n:oM a3 Tapacpx,oH Ax,,n:KyHaH,n:a ,n:ap K,aJiaMpaBH Tapacpn Ax,,n:KyHaH,n:an ,n:nrap HaMeTaBOHaH,[( MHJIJIH Kap,n:a IIIaBaH.[(, MYCO,[(Hpa rap,n:aH,[( e 6a Ta,n:6npx,oe ,n:yt.IOp IllaBaH,[(, KH OK,H6aTH 60 MHJIJIHrap,[(OHfi e MYCO,[(Hpa IIIa6ox,aT ,[(OpaH,[(, 6a HCTHCHOM MaBpH,[(X,Oe, KH: a) Ta,n:6npx,o ,n:ap aCOCH K,OHYH e 6a MaHcpHaTH OMMa TH6K,H K,OHyHry3opfi aH,n:ernH,n:a rny,n:a 6ornaH,n:; 6) 6ap TI051H FaifpHTa6'bH3fi K,apop ,[(OlllTa 6oiiiaH,n:;
a) aHY,OMH 6eTa'hxHpn nap,n:oxT, q,y6poHM MyHocn6 Ba caMapa6axlllpo Ta'hMHH HaM051H,[(. AH,n:o3an HH q,y6poH 6o51,n: 6o ap3HIIIH BOK,enn capMo51ry3opnn MYCO,[(Hpaiiiy,n:a TO 3aMOHH MYCO,[(Hpa 6eBOCHTa e TO 3aMOHe, KH Myco,n:npan ,n:ap nern6y,n:a MannyMn YMYM IIIy,n:aacT, 6o51,n: MyBocpnK, 6ollla,n:. qyHnH ap3nrnn 6o3opfi 6o51,n: MyBocpnK,n MyK,appapoTn Menepx,on 6aifHanxanK,fi Myal151H Kap,n:a IIIaBa,n:. Ll,ap MaBpn,n:e, KH Myal151H Kap,n:aHn ap3HII1H x,aK,HK,HH 6o3opfi HMKOH Ha,n:ornTa 6oiiia,n:, oHpo Tapacpx,on Ax,,n:KyHaH,n:a 6o TaBocpyK.n x,aM,n:nrapfi 6o ap3n K,o6nnn Ta6,n:nnn o3o,n: Myaif51H MeKyHaH,[(. MO)l)lAI1 5
q;y6ponu Japapy TaJJacJl
1. Ea capMo51ry3opoHn 51Ke a3 Tapacpx.on Ax,,n:KyHaH,n:a, KH 6a capMo51ry3opnxon oHx,o ,n:ap K,aJiaMpaBn TapacpH Ax,,n:KyH,n:aH ,n:Hrap ,n:ap HaTHY,aM LJ;aHr e ,[(Mrap Hl130'hX.OM MyCaJIJiaX,, HHK,HJI06, Ba3'hl151TM cpaBK,YJI'hO,[(a, rnypHIII, HCeH e Ollly6 3apap BOp11,[( rap,n:n,n:aacT, a3 Y,OHH6M
TapacilM A)\):(KyHaH,[(aM ,IJ,Mrap, 6a MaH3YPM 6apK,apop HaMy,[(aHM MOITMKM51T, TaiTOQJMM 3MeH, Y.J;y6poH Ba ,[(Mrap HaMy,[(X,OM TaH3MM, HM30MM MYCOM,[(aT cilapox,aM OBap,[(a MernaBa,[(.
2. Mycon,[(aTM HM30MM nernHnx,o,IJ,rap,[(M,[(a 6o51,[( Ha KaMTap a3 HM30Me 6orna,IJ,, KM TapacilM Ax,.uKyHaH,[(aM ,[(Mrap 6a rnax,pBaH,[(OH e II1MpKaTX,O Ba e illaX,pBaH,[(OH e II1MpKaTX,OM ,[(aBnaTM ,[(MrapM CelOM nernHMX.O,[( MeHaM051,[(. llap,[(OXTX.OM ,IJ,ap MH cypaT aMannrnaBaH,[(a 6a TaBpM 030,[( ry3apOHM,[(a MeillaBaH,[(. MOMAM 6
Eaprap,[(OHM,[(aHM capMo51ry3opi1 Ba ,IJ,apoMa,[( X,ap 51Ke a3 Tapacllx.on Ax,.uKyHaH,[(a 6a capMo51ry3opoHM Tapaclln Ax,,IJ,KyHaH.uan ,[(11rap ry3apoH11,[(aHI1 030,[(11 Ma6rrarx.oepo, Kl1 6o capMo51ry3opnx.o q11 ,IJ,ap .uoxMn Ba q11 6epyH a3 K,anaMpaBI1 OH Bo6acTaaH,[(, Kacllorra T Me,[(MX.a,IJ,, a3 Y.J;yMna; a) cy,IJ,, cilo11.na Ba .napoMa,[(X.011 .unrap; 6) capM051M 3apypH:; -6apOM XapM,[(aHI1 arneM XOM, MaBO,[(M TaKMI1illl, MaCOJieX.11 HMMTaiiep Ba MOITM Taiiep; -acil3y.UaHI1 capM05111 acocH: Ma6narry3op11X.011 nai1:.napnai1:;
6a
MaK,ca,[(l1
Ta'hMI1HI1
KacllonaTM
s) Ma6narx.o11 11noBar11e, Kl1 6apoM pyrn.u11 capM051ry3opMX.O 3apyp acT; r) Tanocll:H sa nap.noxTM ,II,apca.nx.o, Kl1 a3 K,ap3 Ba capMo51ry3opMX.O 6a .uacT oMa.naaH.u; ,II,) p051ITTM Ba nap,[(OXTX,O; e) ,[(aCTMY3,IJ,M KOp Ba ,[(11rap LJ:OI13anyn11X.Oe, KM rnax.pBaH,[(OHI1 51Ke a3 Tapacpx.o 6apo11 11LJ:POI1 Kop ,II,ap K,anaMpaBI1 TapaciJM ,[(Mrap r11p11clJTaaH.u;
)I() ,[(apoMa,[(X.O a3 clJypyrn e 6apx.aM3aHI111 capM051ry30p11X.O; 3) Y:y6poHnynMM 3MeHx,o; n) Y:y6poHnyni1M Myco,[(Mpa. llap,[(OXTX,O 6051,[( 6eTa'hXMp ,[(ap rnaKnM aCbOpM 6a,[(aJIII1aBaH,[(a, KM 6a oH capM051M aBBanl151 ry3oiiiTa rny.ua 6y.u e .uap rnaKJIM acnopM ,[(MrapM 6a,IJ,arrrnasaH.ua 6o MYBOcPMK,aTI1 6ai1HM capMo51ry3op sa TapacilM MaHcp11aT,II,OpM AX.,IJ,KyHaH,[(a ry3apoHI1,[(a rnaBaH,[(. )J;ap cypaTM Ha6y,IJ,aH11 TaBOcPYI\11 ,[(11rap 6o capMo51ry3op, nap,[(OXT a3 py11 I\yp611 My6o,[(l1na ,IJ,ap py3M ry3apoHM,[(aHM OH Ba MYBOcP11K.M K,OHYHX.011 Y.J;Op1111 My6o,[(l1na ry3apoHM,[(a MernaBa,n.
MO~)J;AH
7
Cy6poraTCHH ;::::(ap x.onaTe, KM arap capMo51ry3opnn 51Ke a3 Tapacpx,o 51fOH KacpoJiaTM MOJIMpO a3 TaBaKKaJIM ralipMTMl{OpaTH HMC6aT 6a capMo51ry3opnn capM051ry3opoHH xy,n; ,n;ap K,aJiaMpaBH Tapacpn ,n;nrap rrernHnx,o,n; HaMy,n;a Ba a3 pyn HH KacponaT Ma6nar rrap,n;oxTa 6orna,n;, Tapacpn ,n;nrap ,n;ap acocn ycynn cy6poraTCM51 ry3arnTaHH X.YK.YK., HHLIYHHH X.YK.YK.H Tana6n capMo51ry3opoHpo ,n;ap MHK,ecn yMyM:H 6a Tapacpn aBBaJI Hnc6aT 6a yx.,n;a,n;opnx,on HH capMo51ry3opoH ,n;ap po6nTa 6o capM051ry3opnx,on HH Tap3 cyrypTarap,n;n,n;a, 31>THpocp MeHaMo51,n;. MO)J;~AH
8
Tau3HMH 6ax.cx.ou capMOHry3op sa ,II;asJiaTu capMOHrup
1. Eax.cx.on 6aliHH capMo51ry3opoHH 51K Tapacpn Ax,,n;KyHaH,n;a 6o Tapacpn Ax,,n;KyHaH,n;an ,n;nrap ,n;ap po6nTa 6a yx.,n;a,n;opnx,oM oH MyTo6nK,H HH Co3HWHOMa HMc6aT 6a capM05J:ry3opnM Tapacpn aBBaJI 6o51,n; 6o pox.n ry3apOHH,IJ;aHM MarnBapaT e MYJIOK,OT 6an,D;I1 ,n;o,n;aHM ,n;anBOM xarr:H )\aJI Kap,n;a rnaBaH,n;. 2. Arap 6ax.c ,n;ap My,n;,n;aTM warn MOX. a3 p)'3M ,n;o,n;aHM apn3a a3 -g;oHM6n 51Ke a3 Tapacpx.o x.an Harap,n;a,n;, OH rox. 6o MHTMxo6n capMo51ry3op 6ax.c MeTaBoHa,n; 6apoM 6appac:H 6a MapKa3H 6ai1HaJIMHJiaJI:H ,n;onp 6a x.annn 6axcx.on capM051ry3opil cyrryp,n;a rnaBa,n;. 3. Eapon xap 51Ke a3 Tapacpx,on Ax.,n;KyHaH,n;a TaCMHMOTH MapKa3H 6ai1HaJIMMJiaJiii ,n;onp 6a )\aJIJIH 6ax.cx.on capMo51ry3opil MyTo6nK,H KoHBeHTCH51 ,n;oMp 6a TaH3MMM 6ax.cx.on capM051ry3opnM 6aliHH ,n;aBJiaTx,o Ba rnax,pBaH,n;OHH ,n;nrap ,n;aBJiaTx,o, KH ,n;ap BarnnHrTOH 18 MapTH conn 1965 HM30 rny,n;aacT, x,aTMH Me6orna,n;.
MO)J;L(AH 9 liax.cx.ou 6aiiuu Tapacllx.ou Ax.r.Kynau,l(a Eax.cx,oM 6aliHM Tapacpx,oM Ax,,n;KyHaH,n;a Bo6acTa 6a TacpcHp e HCTMcpo,n;an HH Co3MWHOMa 6o51,n; a3 pyn HMKOHM51T 6a BOCHTan KaHanx,oH ,n;MrrJioMaTii x.anny cpacn rap,n;aH,n;.
MO)]J(AM 10
11cTMcpo,n;an Co3HWHOMa 11H Co3HWHOMa 6apon capM051ry3opMX.OM rnax,pBaH,n;OHH ~YMX.YPMH To-g;HKMCTOH ,n;ap K,aJiaMpaBH ~YMX.YPMH 11H,n;oHe3H51, KM TH6K,n K,OHYHM N2 1 a3 TanpMXH 1967, KH 6a capMo51ry3opMX.OM xopn-g;ii ,n;axn .[(Opa,n; sa xaMaryHa TarilnpoTy HJIOBax,on 6a OH Bopn,n;rap,n;n,n;a sa
6apoH capM051ry30pHJ\Oll IIIa)\pBaH,[J;OHH lJ;yMJ\YPHH l1H,[J;OHe3H51 ,ll;ap K,anaMpasn lJ;yMJ\YPHH ToLJ;HKHCTOH, KH MysoQ:>nK,n K,OHyHry3opnn ll;yMJ\YPHH To~HKHCTOH cypaT rnpnQ:>TaaH,[J;, TaT6HK, XO)\a,[J; eQ:>T.
MOMAH 11
HcTnQ:>o,ll;aH K,OH,ll;aJ\OH ,ll;Hrap Arap MyK,appapoTH K,oHyHry3opnn )\ap 51Ke a3 TapaQ:>J\OH AJ\,lJ;KyHaH,[J;a e y)\,[J;a,ll;OpHJ\0 MYT06HK,H J\YK.YK.H 6ailHaMHJiaJIH, Kll ,[!;ap aHHH 3aMOH By~y,ll; ,ll;OpaH,[J; e ,ll;ap 051H,[J;a 6aHHH TapaQ:>)\Oll A)\,[J;KyHaH,[J;a, KH nnosa 6ap HH Co3HIIIHoMa MyK,appap Merap,ll;aH,ll;, ,ll;Opon K,OH,ll;aJ\OH YMYMH e Maxcyc, Kll 6a capM051ry3opHH IIIa)\pBaH,[J;OH sa IIIHpKaT)\Oll TapaQ:>n A)\,[J;KyHaH,ll;aH ,ll;Hrap HH30MH MycoH,ll;Tap Ha3ap 6a HH30MH nern6nHnHaMy,ll;aH HH Co3HIIIHOMa Q:>apoJ\aM opaH,ll;, qyHHH MyK,appapoT 6ap HH Co3HIIIHOMa 6a oH aH,ll;03ae 6apTapn ,ll;OIIITa MeTaBoHaH,ll;, KH 6a Ka,ll;OM aH,ll;03a ,ll;opon Mycon,ll;aTH 6eiiiTap 6ornaH,ll;.
MOMAH 12 Marnoapar~o
1. X,ap 51Ke a3 TapaQ:>J\OH AJ\,lJ;KyHaH.n;a J\YK.YK. ,ll;Opa.n; ry3apoHH,ll;aHH MarnsapaTJ\O ,ll;OHp 6a MacoanaJ\OH HH Co3HIIIHOMapo ,n;apxocT HaMo51,n;. TapaQ:>n .n;nrap 6apon 6appacnn HeKXOJ\OHaH neiiiHHJ\O,lJ;J\O sa HMKOHH51Tll 6apo6ap ,[J;OIIITaH .n;ap ry3apOHH,[J;aHH MaiiiBapaT)\0 Ca'bH MeHaMO 51.D;. 2. ,[(ap MaBpH,ll;H 3apypn ,n;ap HH Co3HIIIHoMa MYMKHH acT ncnOJ\OT 60 ry3aiiiTH )\aM,[J;HrapH BOpH,ll; Kap,ll;a IIIaBa,[J;. MO~~All
13
Ilaii~O Kap~aHH ~YBB3H 3bTH6op,
MYXJlaT sa ~aTbH aManu uu CoJurnnoMau
1. HH co3HIIIHoMa 6an,ll;H ry3arnTaHH ce MOJ\ a3 My6o):(nrran HoTnQ:>nKaTCH51J\O a3 ~oHn6n TapaQ:>J\OH A~KyHaH.n;a ):(OHp 6a ry3apOHH,[J;aH Ba H~pOH TapTH60TH 3apypHH ,lJ;OXHnH,[J;aBnaTH 3'bTH6op naH:,ll;o HaMy,ll;a, ,ll;ap ,ll;aBOMH ,[l;aJ\ con aMan MeHaMo51,n;. ,[(ap x.onaTe, KH arap 5JTOH TapaQ:>n AXJI:KyHaH,ll;a 51K con neiii a3 xoTHMaH MYJ\IIaTn aMann HH Co3HIIIHOMa TapaQ:>n AXJI:KyHaH,[J;aH ):(Hrappo ,ll;ap 6opan XOJ\HIIIH xy,ll; on,n;n K,aT'hH aMann OH oro)\ Haco3a,ll;, aMann oH xy.n; a3 xy,n; 6o3 6a MyJ\naTH 10 con TaM,nn,n Mee6a,ll;.
2.
,[(ap po6nTa 6a capMo51ry3opHJ\Oe, KH TO MyJ\naTH KaT'hH aMann HH Co3HIIIHOMa aMann rap,ll;n,naaH,n;, MyK,appapoTH MOMaJ\OH 1-12 ,nap
My~aTH I 0 coJIH MHH6a'h~a, Kll a3 MY)\JiaTH K,aT'hll aMaJIH HH Co3HIIIHOMa 6a x.Hco6 rHpHcpTa rny~aaH~, 3bTH6opH xy~po ryM HaMeKyHa.LI;.
Ea Ta'hlill~ll HH, IIIaxcoHH 6a TaBpH JI03HMa a3 I.J:OHH6H X,yKyMaT)\Oll xy~ saKoJiaT~op HH Co3HIIIHOMapo 6a IIM30 pacoHH~aH~. HH Co3HIIIHOMa ~ap IIIaX.pH l.J;aKapTa « » OKT516pH conH 2003 ~ap ~y Hycxa 6a 3a60H)\Oll llH~OHe3fi, TOI.J:llKll Ba aHrJillCll 6a llM30 pacH~. ,ll,ap cypaTH HXTHno4> ~ap Ta4>cHpH MaTHll HH Co3HIIIHOMa MaTHH aHrJIHCllll oH qyH acoc K,a6yn Merap~a~.
A3l.J;OHM6M
AJ ~OHMEM
~YKYMATM~YM~YPMM
~YKYMATM~YM~YPMM
MH,LI;OHEJM.sl
TO~MKMCTOH
t •. I
..
Signed
Signed
,[(-p H. x;A CCAH BMPAl.J;YJlA
Ba1upu
Kop~ou
xopn'lli
'
Ba1upu
HI\THCOJJ:
Ba cao;.:J:o
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND T HE GOVERINMENT OF TH E REPUBLIC OF TAJIKISTAN CONCERN,ING THE PROMOTIO N AND PROTECTION OF INVESTMENTS
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tajikistan (hereinafter referred to as "Contracting Parties"); Bearing in mind the friendly and cooperative relations existing between the two countries and their peoples; Desiring to create favorable conditions for investments by nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; Recognizing that promotion and protection of investment under this Agreement will be conducive to the stimulation of individual business initiative and will increase prosperity in both States. Have agreed as follows:
ARTICLE I
Def,initions For the purpose of this Agreement: 1.
The term of "investments" shall mean any kind of asset invested by nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracti~~9 Party, in conformity with laws and regulations of the latter, including , but not exclusively; r a)
b)
movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, privileges, and guarantees and any other similar rights; shpres, stocks, or any other forms of share holdings or interest in com panies, securities, issued by national of any Contracting Party and returns retained for the purpose of re-investment;
c) d) e)
2.
claims to money or to any performance having a financial value; intellectual property rights, technical processes, goodwill and know-how; business concessions conferred by law or under contract related to investment including concessions to search for or exploit natural recourses.
The term "nationals" shall comprise with regard to either Contracting Parties: a) b)
natural persons, having the nationality of that Contracting Party; legal persons constituted under the law of that Contracting Party.
3.
The term "without delay" shall be deemed to be fulfilled if a transfer is made such period as is normally required by international financial practices;
4.
The term territory shall mean : a)
In respect of the Republic of Indonesia: The territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws.
b)
In respect of the Republic of Tajikistan: The territory of the Republic of Tajikistan as defined in its laws over which the Republic of Tajikistan has sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law.
ARTICLE II Promotion and Protection of Investments
1.
Either Contracting Party shall encourage and create favorable conditions for nationals of the other Contracting Party to invest in its territory and shall admit such capital in accordance with its laws and regulations.
2.
Investments of nationals of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the territory of the other Contracting Party.
ARTICLE Ill Most-Favored-Nation Provisions 1.
Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment of the investments of nationals of the other Contracting Party and shall not impair by unreason able or discriminatory measures, the operation , management, maintenance, use, enjoyment or disposal there of by those nationals. Each Contracting Party shall accord to such investment adequate physical security and protection .
2.
More particularly, each Contracting Party shall accord to such investments treatment which in any case shall not be less favorable than that accorded to investments of nationals of any third state.
3.
If a Contracting Party has accorded special advantages to nationals of any third state by virtue of agreements establishing customs unions, economic unions, monetary unions or similar institutions, or on the basis of interim agreements leading to such unions of institutions, that Contracting Party shall not be obliged to accord such advantages to nationals of the other Contracting Party.
ARTICLE IV
Expropriation Each Contracting Party shall not take any measures of expropriation, nationalization or any other dispossession, having effect equivalent to nationalization or expropriation against the investments of a national of the other Contracting Party except under following conditions: a) b) c)
The measures are taken for a lawful purpose of public purpose and under process of law; The measures are non discriminatory; The measures are accompanied by prov1s1on for the payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the fair market value without delay before the measure of dispossession became public knowledge. Such market value shall be determined in accordance with internationally acknowledged practices and methods or, where such fair market value cannot be determined, it shall be such reasonable amount as may be mutually agreed between the Contracting Parties hereto, and it shall be freely transferable in freely usable currencies from the Contracting Party.
ARTICLE V Compensation for Losses
1.
Nationals of one Contracting Party, whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt insurrection or riot in the territory of the latter Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitutions, indemnification, compensation or other settlement.
2.
The treatment shall not be less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own national or nationals of any third state, whichever is more favourable to the nationals concerned.
ARTICLE VI Tra nsfer
1.
Either Contracting Party shall guarantee within the scope of its laws and regulations concerning foreign investment guarantee to the nationals of the other Contracting Party, the free transfer, including through not exclusively: a)
b)
c)
d) e) f)
g) h) i) 2.
profits, interests, dividends and other current income; funds necessary (i) for the acquisition of raw or auxiliary materials, semi fabricated or finished product, or (ii) to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment; additional funds necessary for the development of an investment; funds in repayment of loans; royalties or fees; earnings of natural persons; the proceed of sale or liquidation of investment; compensation for losses; compensation for expropriation.
Such transfer shall be made prevailing rate of exchange on the date of transfer with respect to current transaction in the currency to be transferred.
ARTICLE VII Subrogation
If the investments of the one Contracting Party are insured against non-commercial risks under a system established by law, any subrogation of the insurer or re-insurer to the rights of the said national pursuant to the terms of such insurance shall be recognized by the other Contracting Party, provided, however, that the insurer or the re-insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which the national would have been entitled to exercise.
ARTICLE VIII Settlement of dispute between Nationals and the Contracting Party
1.
Any dispute between Contracting Party and a national of the other Contracting Party, concerning an investment of the latter in the territory the former, be settled amicably through consultations and negotiations.
2.
If such a dispute cannot be settled within a period of six months from the date of a written notification either party requested amicable settlement, the dispute shall, at the request of the national concerned, be submitted either to the juridical procedures provided by the Contracting Party concerned or to international arbitration or conciliation .
3.
Each Contracting Party hereby consents to submit any disputes arising between that Contracting Party and a national of the other Contracting Party concerning an investment of that national in the territory of the former Contracting Party to the International Centre for Settlement of Investment Disputes for settlements by conciliation or arbitration under the Convention by Settlement of Investment Disputes between States and nationals of other States opened for signature at Washington on 18 March 1965.
ARTICLE IX Settlement of Disputes between the Contracting Parties concerning interpretation and application of the Agreement.
Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement should, if possible, be settled through diplomatic channels.
ARTICLE X Ap plicability of this Agreement This Agreement shall apply to investments by nationals of the Republic of Indonesia in the territory of the Republic 0f Tajikistan which have been previously granted admission in accordance with the laws of Tajikistan, and to investment by nationals of the Republic of Tajikistan in the territory of the Republic of Indonesia which have been granted admission in accordance with the Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment and any law amending or replacing it.
ARTICLE XI Application of other Provisions If the Provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law acting at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investment by nationals of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such regulations shall to the extent that it is more favourable prevail over the present Agreement.
ARTICLE XII Consultations and Amend ent 1.
Either Contracting Party may request that consultations be held on any matter concerning this Agreement. The other Contracting Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultations.
2.
This Agreement may be by mutual consent.
mended at any time, if deemed necessary,
ARTICLE XIII Entry into Force, Duration and Termination 1.
The present Agreement shall enter into force three months after the date of the latest notification by any Contracting Parties of the accomplishment of its internal procedures of ratification. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of ten years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.
2.
In respect of investment made prior to the date of termination of this Agreement becomes effective, the prov1s1ons of Article I to XII shall remain in force for a further period of tel" years from the date of termina tion of prm;unt Agreement.
IN WITNESS WHEREOF, the understanding duly authorized thereto by their respective Governme11ts, h::tvc signed this Agreeme11t DONF. in duplic;tte '~t J;·t:<;Jrta on 2Gth ot October in the year Two thousand and three in the Indonesian, Tajik and Enah~.;h lc;nguages. All texts are eql •ally a11thcn1ir.. If thme is any aivergence concerning lnterpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVL:f.:NMENT OF THE REPUBLIC OF INDONE-SIA
Signed
c
nt~~ N.. 'tAr-SAN WIRAJUDA
rl.inister for Foreign Affairs
FOt.: THE GOVERNMENT OF THF. REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Signed " I 11\l~ll\1 SOLIEV Minister of Economy and Trade
