\.
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KUBA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"); Mengingat persahabatan dan hubungan kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara dan rakyatnya; Bermaksud untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya yang berdasarkan kedaulatan dan keuntungan bersama; dan Mengakui pentingnya Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tersebut akan mendorong untuk merangsang kegiatan penanaman modal di kedua negara; Telah menyetujui sebagai berikut:
PASALI DEFINISI
Untuk tujuan Persetujuan ini : 1.
lstilah "penanaman modal" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanamkan oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak terakhir, mencakup tetapi tidak terbatas pada: a.
benda bergerak dan tidak bergerak dan hak-hak lainnya seperti mortgage, hak istimewa, dan jaminan serta hak-hak serupa lainnya;
b.
hak-hak yang berasal dari pengikutsertaan, bonds, atau bentuk-bentuk lainnya dari kepentingan dalam perusahaan atau usaha patungan di wilayah Pihak lain.
2.
c.
tagihan atas uang atau atas setiap pelaksanaan di bawah kontrak yang mempunyai nilai keuangan;
d.
hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, muhibah dan keahlian;
e.
konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang berhubungan dengan investasi, termasuk konsensi untuk mencari, atau mengeksploitasi sumber daya alam.
lstilah "penanam modal" harus berarti : (i)
seseorang yang sesuai dengan peraturan Republik Indonesia dianggap sebagai warga negara;
(ii)
seseorang yang sesuai dengan peraturan Republik Kuba dianggap sebagai penduduk;
(iii)
badan hukum yang diatur sesuai dengan hukum yang berlaku pada setiap Pihak;
3.
lstilah "tanpa penundaan" dianggap telah dipenuhi jika suatu transfer dilakukan dalam jangka waktu yang lazim dipersyaratkan dalam praktek keuangan internasional.
4.
lstilah "wilayah" harus diartikan sebagai : a.
Dalam hubungan dengan Republik Indonesia: Wilayah Republik Indonesia sebagaimana wilayah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangannya.
b.
Dalam hubungan dengan dengan Republik Kuba: Wilayah berarti wilayah Republik Kuba, termasuk kawasan maritim, termasuk dasar laut dan daratan yang berbatasan di luar batas wilayah perairan, di mana Negara melakukan hak-haknya, sesuai dengan hukum internasional, memiliki hak kedaulatan atau yuridiksi.
PASAL II PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1.
Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain untuk menanamkan modal di wilayahnya, serta mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku .
2.
Penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak setiap waktu harus diperlakukan secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.
PASAL Ill KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT
1.
Masing-masing Pihak harus menjamin diberikannya perlakuan yang wajar dan seimbang bagi penanaman modal oleh para penanam modal Pihak lainnya dan tidak akan merugikan, melalui peradilan atau tindakan yang membeda-bedakan, dalam kegiatan, pengelolaan, pemeliharaan, penggunaan, pemilikan atau pengaturan oleh para penanam modal tersebut. Masing-masing Pihak harus memberikan perlindungan dan keamanan fisik yang memadai.
2.
Lebih khususnya, masing-masing Pihak harus memperlakukan penanaman modal dalam hal apapun harus, tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diperoleh para penanaman modal dari negara ketiga.
3.
Jika satu Pihak memberikan perlakuan yang menguntungkan kepada penanam modal dari Negara Ketiga berdasarkan persetujuan untuk pembentukan kesatuan pabeanan, kesatuan ekonomi, kesatuan moneter, atau bentuk-bentuk serupa lainnya, atau berdasarkan persetujuan sementara yang mengarah pada kesatuan dan lembaga-lembaga dimaksud, Pihak tersebut tidak wajib memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari Pihak lainnya.
PASAL IV PENGAMBIL-ALIHAN
Masing-masing Pihak harus tidak melakukan tindakan pengambil-alihan. nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang memiliki akibat yang serupa dengan nasionalisasi dan pengambil-alihan, terhadap penanaman modal dari penanam modal dari Pihak lain, kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut: (a)
tindakan dilakukan untuk kepentingan hukum atau kepentingan umum dan dilakukan melalui proses hukum;
(b)
tindakan tidak berdasarkan diskriminasi;
(c)
tindakan yang disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang dapat memadai dan efektif. besarnya ganti rugi harus sesuai dengan harga pasar yang pantas sebelum tindakan pencabutan hak milik diumumkan. Harga pasar tersebut harus ditentukan sesuai dengan praktek dan metoda yang diakui secara
internasional atau, jika harga pasar yang pantas tidak dapat ditetapkan ganti rugi tersebut, harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara Para Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dari Pihak yang bersangkutan dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas yang disetujui antara investor dengan Pihak.
PASAL V GANTI RUGI ATAS KERUGIAN
1.
Penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayah Pihak lainnya, harus diberikan perlakuan oleh Pihak tersebut terakhir berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi, atau penyelesaian lainnya.
2.
Perlakuan tersebut tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan dalam keadaan yang sama oleh Pihak tersebut terakhir kepada penanam modal negara ketiga, yang mana yang lebih menguntungkan bagi penanam modal yang bersangkutan . Pembayaran harus dilakukan tanpa penundaan dan diam mata uang yang dapat dipertukarkan, yang disetujui antara investor dengan Pihak.
PASAL VI TRANSFER
1.
Masing-masing Pihak harus menjamin dalam lingkup peraturan dan perundangundangannya yang berkaitan dengan penanaman modal terhadap para penanam modal dari Pihak lain tanpa penundaan, untuk melakukan transfer atas : a.
laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya;
b.
dana yang dibutuhkan: (i)
untuk akusisi bahan baku atau bahan pembantu , barang setengah jadi ataupun barang jadi;
(ii)
untuk mengggantikan aset modal guna melindungi kesinambungan penanaman modal;
c.
dana tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan penanaman modal;
d.
dana pembayaran pinjaman;
2.
e.
royalti atau uang jasa atas penggunaan keahlian di bidang tertentu;
f.
pendapatan perorangan;
g.
hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal;
h.
ganti rugi atas kerugian pengambil-alihan;
i.
ganti rugi atas pengambil-alihan
Transfer tersebut harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat dilakukan transfer, pada saat transaksi dilakukan dalam mata uang yang disetujui antara investor dengan Pihak.
PASAL VII SUBROGASI
Jika penanaman modal dari penanam modal salah satu Pihak diasuransikan untuk risiko non-komersil sesuai sistem hukum yang berlaku, setiap subrograsi dari penanggung atau penanggung-ulang atas penanam modal tersebut mengacu pada istilah-istilah dari jaminan tersebut sebagaiman persyaratan asuransi diakui oleh Pihak lainnya, tetapi bagaimanapun bahwa penanggung atau penanggung ulang tidak berhak untuk melakukan haknya selain daripada hak yang seharusnya dilakukan.
PASAL VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PENANAM MODAL DAN PIHAK
1.
Setiap perselisihan antara Pihak dan Penanam Modal dari satu Pihak, mengenai penanaman modal dari Pihak yang disebut terakhir di wilayah yang disebut sebelumnya, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negoisasi.
2.
Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk meminta penyelesaian secara damai, perselisihan tersebut atas permintaan penanam modal yang bersangkutan harus disampaikan melalui prosedur hukum yang berlaku di Pihak yang bersangkutan atau kepada arbitrasi internasional atau konsiliasi .
3.
Jika perselisihan tersebut disampaikan kepada arbitrasi atau penyelesaian internasional, penanam modal berhak untuk menyampaikan kasus dimaksud kepada:
i)
Peradilan arbitrasi Kamar Dagang lnternasional di Paris
ii)
arbitrasi atau Peradilan Arbitrasi Sementara yang dibentuk di bawah peraturan arbitrasi dari Komisi Hukum Perdagangan lnternasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Commission on International Trade Law/UNCITRAL).
Pihak-Pihak yang bersengketa dapat menyetujui secara tertulis untuk mengubah peraturan-peraturan tersebut. Putusan arbitrasi harus bersifat tetap dan mengikat Pihak-Pihak yang bersengketa.
PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PIHAK MENGENAI PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PERSETUJUAN
1.
Perselisihan antara para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, jika mungkin, harus diselesaikan melalui saluran diplomatik.
2.
Jika suatu perselisihan antara para Pihak tidak dapat diselesaikan, perselisihan tersebut atas permintaan dari salah satu Pihak disampaikan kepada suatu peradilan arbitrasi.
3.
Peradilan arbitrasi tersebut harus dibentuk untuk setiap kasus dengan cara-cara sebagai berikut. Dalam waktu tiga bulan sejak penerimaan permintaan untuk arbitrasi, masing-masing Pihak harus memilih seorang anggota peradilan. Kedua orang anggota tersebut kemudian akan memilih seorang warga negara dari Negara ketiga yang disetujui oleh kedua belah Pihak untuk menjadi Ketua peradilan. Ketua harus dipilih dalam waktu dua bulan sejak penunjukkan dua anggota lainnya.
4.
Jika dalam kurun waktu tersebut pada ayat tiga Pasal ini, penunjukkan yang diperlukan belum dilakukan, salah satu Pihak dapat, dalam keadaan tidak terdapat persetujuan lainnya, mengundang Presiden Mahkamah lnternasional (International Court of Justice/I CJ) untuk melakukan penunjukkan yang diperlukan. Jika Presiden tersebut adalah warga negara dari salah satu Pihak atau dia tidak dapat melakukan fungsi tersebut, Wakil Presiden harus diundang untuk melakukan penunjukkan yang diperlukan. Jika Wakil Presiden adalah warga negara salah satu Pihak atau dia juga tidak dapat melakukan fungsi dimaksud, anggota Mahkamah lnternasional yang paling senior, yang bukan merupakan warga negara salah satu Pihak, harus diundang untuk melakukan penunjukkan yang diperlukan.
5.
Peradilan arbitrasi harus menghasilkan keputusan dengan suara mayoritas. Keputusan tersebut harus mengikat para Pihak. Masing-masing Pihak harus menanggung biaya anggotanya dalam peradilan dan perwakilannya dalam mengikuti jalannya arbitrasi; biaya untuk Ketua dan biaya lain-lain harus ditanggung sama rata oleh para Pihak. Namun demikian, Peradilan dapat memutuskan bagian biaya lebih besar ditanggung oleh salah satu Pihak, dan keputusan ini harus mengikat kedua belah Pihak. Peradilan harus menentukan tata caranya sendiri.
PASAL X PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN
Persetujuan ini berlaku terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Kuba di wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan ijin sebelumnya sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanam modal Republik Indonesia di wilayah Republik Kuba yang telah mendapatkan izin sesuai dengan perundang-undangnya yang berlaku dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya.
PASAL XI PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Apabila ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berlaku sekarang atau dibuat dimasa depan antara Para Pihak sebagai tambahan terhadap Persetujuan ini yang memuat peraturan, baik umum maupun khusus, yang memberi penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain perlakuan yang lebih menguntungkan daripada Persetujuan ini, maka peraturan yang lebih menguntungkan yang akan berlaku.
PASAL XII KONSULTASIDANPERUBAHAN
1.
Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak lain harus mempertimbangkan usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan untuk berkonsultasi.
2.
Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama.
PASAL Xlll MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
2
1 •
Persetujuan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung setelah tanggal pemberitahuan terakhir oleh setiap Pihak setelah penyelesaian prosedur ratifikasi masing-masing Pihak. Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 (sepuluh) tahun dan akan terus berlaku untuk periode seterusnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirannya satu tahun sebelum masa Persetujuan ini berakhir. Dalarn hubungannya dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan Pasal-pasal I - XII akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya terhitung sejak tanggal pengakhiran Persetujuan ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan d1 bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Per1E:rintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di ~~.~.~~•pada hari l~m .'.~t.. . tanggal 1 ~. ~.pt~~~r1997 dalam dalam Bahasabahasa Indonesia, Spanyol, d~ lnggris.
1~
Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa lnggris harus berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Signed ALI ALATAS Menteri Luar Negeri
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK KUBA
Signed ROBE:R-10 ROBAINA GONZALEZ Menteri Luar Negeri
,. 1 '
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA REFERENTE A LA PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES
El Gobiemo de la Republic.a de Indonesia y el Gobiemo de la Republic.a de Cuba (en lo adelante denominados ''Partes Contrata.ntes"); Teniendo en cuenta las relaciones de amistad y cooperaci6n que existen entre los dos paises y sus pueblos; Con el prop6sito de crear condiciones favorables para las inversiones de inversionistas de una Parle Contratante en el territorio de la otra Parte Contrata.nte sobre la base de la igualdad soberana y el beneficio mutuo; y Reconociendo que el Acuerdo sobre la Promoci6n y Protecci6n de dichas inversiones conllevara a estimular las actividades inversionistas en ambos paises; Han convenido cuanto sigue:
ARTICULOI DEFINICIONES
Para los fines del presente Acuerdo: 1. Por "inversiones" se comprende cualquier tipo de activo invertido por los inversionistas de una Parte Contmtante en el tenitorio de la otra Parte Con1rata.nte, en consonan.cia con las leyes y regulaciones de la ultima, e incluye, aunque no exclusivamente: (a)
bienes muebles e imnuebles y cualquier ofro derecho de propiedad, tales como hipotecas y garantlas y cualquier otro derecho similar;
(b)
(c)
derechos derivados de acciones, certificados o cualquier otra fonna de participaci6n en compaftias o empresas mixtas en el territorio de la otra Parte Contratante;
creditos financieros por sumas de dinero o cualquier otro derecho para obligaciones que posean valor financiero;
(d)
derechos de propiedad intelectual, procesos tecnicos, goodwill y know-how;
(e)
concesiones empresariales conferidas por la ley o por contrato relacionado con una inversi6n, incluyendo concesiones para la busqueda o explot.aci6n de los recursos naturales;
2. Por "inversionista" se comprende un nacional de una Parte Contrata.nte que invierta en el territorio de la otra Parte Contratante.
Por "nacional" se comprende con respecto a las Partes Contratantes: (i) la persona natural que de conformidad con la legislaci6n de la Republica de Cuba, se considere su ciudadano. (ii) la persona natural que de conformidad con la legislaci6n de la Republica de Indonesia, se considere su nacional. (iii) la persona juridica constituida a tenor de la ley de las Partes Contratantes; 3. El t:ermino "sin demora" se considerara cumplimentado si se real.iz.a una transferencia dentro del periodo que normalmente exigen las practicas financieras intemacionales.
4. Por "territorio" se comprende: (a) con respecto a la Republica de Indonesia: El Tenitorio de la Republica de Indonesia seglin se define en sus leyes. (b) con respecto a la Republica de Cuba: AdemAs de las Areas com.prendidas dentro de SUS limites terrestres y el espacio aereo, las Areas marltimas. Estas Ultimas incluyen las aguas territoriales y el fondo marino sobre el que el Estado cubano ejerce soberania y derechos soberanos y jurisdicci6n de acuerdo con el derecho internacional. ARTICULOII PROMOCION Y PROTECCION DE LAS INVERSIONES
1. Cada Parte Contratante promovera ycreara condiciones favorables para que los inversionistas de la otm. Parte Contmtan:t.e inviertan en su territorio, y admitira tal capital en consonancia con sus leyes y regulaciones.
2. Las inversiones de loo inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes recibiran en todo momento un trato justo y equitativo y disfrutarilll de adecuada protecci6n y seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante.
ARTICULO III DISPOSICIONES DE NACION MAS FAVORECIDA
1. Cada Parte Contratant.e le asegurar{l \lll tmto justo y equitativo a las inversiones y beneficios de los inversionistas de la otra Parte Contratante y no impedira, mediante medidas irracionales o discriminatorias, la operaci6n, gesti6n, mantenimiento, uso, disfrute o disposici6n que de las mismas bagan esos inversionistas. Cada Parte Contratante le brindani a dicha inversi6n una adecuada seguridad fisica y protecci6n. 2. En particular, cada Parte Coniratanre acordar8 pera tales inversiones y beneficios un tratamiento que en cualquier caso no sera menos favorable que el acordado para las inversiones de los inversionistas de cualquier tercer estado.
3. Si una Parle Contratante le ha otorgado vent.ajas especiales a los inversionist.as de cualquier tercer estado en virtud de acuerdos que establezcan uniones aduaneras, uniones econ6micas, lDliones monetarias o instituciones similares, o sobre la base de acuerdos interinos que conduzcan a la formaci6n de tales uniones o instituciones, esa Parte Contratante no estara obligada a otorgarle dichas vent.ajas a los inversionist.as de la otra Parle Contratante.
ARTICULOIV EXPROPIACION
Ninguna de las Partes Coniratanres tomara medidas de expropiaci6n, nacion.aliz.aci6n o cualquier otro desposeimiento, con un efecto equivalente a la n.acion.alizaci6n o expropiaci6n contra las inverskmes de 1ID inversionista de la otra Parte Contratante, excepto en las condiciones siguientes:
(a)
las medidas se toman por un objetivo legal o publico, mediante proceso legal;
(b)
las medidas son no discriminatorias;
(c)
las medidas van acompafiadas de disposiciones para la pronta, adecuada y efectiva indemn.iz.aci6n. Tal indemnizaci6n representara el valor justo de mercado sin demora antes que la medida de desposeimiento sea de conocimiento publico. Dicho valor de mercado se determinani en concordancia con las practicas y metodos reconocidos int.emacionahnente o, cu.ando no se pueda deten:nina.r dicho valor justo de mercado, seril la suma razon.able que acuerden las Partes Contratantes, y sera libremente transferible en la moneda libremente convertible que se acuerde por las Partes.
ARTICULOV RESARCIMIENTO POR PERDIDAS 1. Los inversionistas de una Parte Contratante que suftan perdidas sobre sus inversiones en el territorio de la otra Part.e Contratante, causa.das por guerras u otros choques armados, est.ado de emergencia nacional, revuelta, insurrecci6n o disturbio en el territorio de la ultima Parte Contratante, la Parte Contratante donde se ha realiz.ado la inversi6n ofrecenl \lll tratamiento con relaci6n a la restituci6n, indemniz.aci6n, compensaci6n o cualquier otro acuerdo.
2. El ttatamienio sera no menos favorable que el que la ultima Parte Contratante reserva para SUS propios inversionistas o para los inversionistas de \lll tercer estado, cualquiera que sea mAs favorable para los inversionistas interesados. Los pagos se har8n sin demora yen la moneda libremente convertible que se acuerde por las Partes
ARTICULOVI TRANSFERENCIA 1. Cada Parte Contratante garantizani, dentro del marco de sus leyes y re:uJaciones con ~-pecto a las inversiclnes de los inversionistas de la otra Parte Contratante otorgadas a esos inversionistas sin demon, y previo el pago de sus obligaciones fiscales, la transferencia de: a) b)
las utilidades, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes; los fondos necesarios
(i) para la adquisici6n de materias primas o materiales auxiliares, productos semiterminados o terminados, o (ii) para sustituir los bienes de capi1al con el objetivo de asegurar la continuidad de una inversi6n; c) los fondos adicionales necesarios para el desarrollo de una inversi6n; d) los fondos utilizados para el reembolso de emprestitos; e) royalties o comisiones; f) las ganancias de personas naturales; g) los reditos provenientes de la venta 0 liquidaci6n de una inversi6n; h) los resarcimientos por perdidas; i) los resarcimientos por expropiaci6n.
2. Dicha transfurencia se realiz.ani seg\Jn la tasa cambiaria en vigor en la fecha de la transferencia con respecto a la transacci6n corriente y en la moneda acordada por las Partes.
ARTICULO VII SUBROGACION Si las inversiones de un inversionista de una Parte Contratante estan aseguradas contra riesgos no comerciales bajo un sistema establecido por la ley, cualquier subrogaci6n del asegurador o
reasegurador con respecto a los derechos de dicho inversionista confonne a los tenninos de dicho seguro sera reconocida por la otra Parte Contratante, siempre que, sin embargo, el asegurador o reasegurador no tenga la potestad de ejercer ningUn. derecho que no sean los derechos que el inversionista hubiese tenido la potestad de ejercer. ARTICULO VIII CONCILIACION DE CONTROVERSIAS ENTRE LOS INVERSIONISTAS Y LA PARTECONTRATANTE
1. Cualquier controversia entre una Parte Contratante y nn inversionista de la otra Parte Contratante refurente a una inversi6n de la Ultima en el territorio de la primera sera resuelta amigablemente mediante consultas y negociaciones. 2. Si dicha controversia no puede ser resuelta dentro de un perfodo de seis meses a partir de la fedla de una notificaciOn por escrito en la que cualquiera de las partes haya solicitado una soluci6n amistosa, la controversia se someteri, a solicitud del inversionista interesado, a los procedimientos judiciales ofrecidos por la Parte Contratante interesada o a arbitraje o conciliaci6n intemacional
3. Si se somete la controversia a arbitraje o conciliaci6n internacional, el inversionista tendril. derecho a someter el caso a: (i) la Corte de Arbitraje de la Citmara Internacional de Comercio de Paris; (ii) un Arbitro o Tribunal Arbitral Ad Hoc constituido seglin el Reglamento de Arbitraje de la
Comisi6n de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). Las partes en litigio pueden acordar por escrito modificar estas regulaciones. El laudo arbitral sera definitivo y tendra car8.cter vinculante para las partes en causa. ARTICULOIX CONCILIACION DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES CON RESPECTO A LA INTERPRETACION Y APLICACION DEL ACUERDO 1. Las con.troversias entre las Partes Contratantes sobre la interpretaci6n o aplicaci6n cl.el presente Acuerdo deben, en cuanto sea posible, ser resueltas por la vfa diplomatica. 2. Si una controversia mtre las Partes Contratantes no puede ser resuelta de esta forma, la misma se puede someter, a solicitud de rualquiera de las Partes Contratantes, a un Tribunal Arbitral 3. Dicho tribunal arbitral se constituiri para cad.a caso individual de la siguiente manera. Dentro de los tres meses de la recepd6n de la solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante nombrari Wl miembro del tribunal. Esos dos miembros escogerin a su vez un nacional de un tercer Estado quien mediante la aprobaci6n de las dos Partes Contratantes seri nombrado
Presidente del tribunal El P:residente sen\ nombrado dentro de los dos meses a partir de la fecha de nombramiento de los otros dos miembros. 4. Si en los perfodos mencionados en el parrafo 3 del presente ArUculo no se han realizado los nombramientos nec:esarios, cualquier Parte Contratante puede, a falta de cualquier otro arreglo, invitar al Presidente de la Corte Internacional de .Justicia a efectuar los nombramientos necesarios. Si el Presidente es un nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o si no le es posible desempeilar dicha funcion, se invitani al Vicepresidente a efectuar los nombramientos necesarios. Si el Vicepresidente es un nacional de cualquiera de las Partes Contratantes o si a B tampoco le es posible desempeftar tal funci6n, se invitara a efectuar los nombramientos necesarios al miembro de la Corte que le sigue en orden de antigttedad y que no es un nacional de ninguna de las Partes Contratantes.
5. El Tribunal Arbitral adoptani su decisicm. median:te mayorfa de votos. Tai decisi6n tendni canicter vinculante para ambas Partes Ccntratantes. Cada Parte Contratante sufragani los costos de su propio miembro del tribunal y de su representacion en Jos procedimientos arbitrales; el costo del Presidente y los costos restantes se sufraganin de forma equitativa por las Partes Contratantes. El tribunal puede, sin embargo, al emitir su veredicto asignar una propordOn mayor de gastos para una de las dos Partes Contratantes, y este laudo tendni caracter vinculante para ambas Partes Contratantes. El tribunal determinani su propio procedimiento.
ARTICULOX APLICACION DEL PRESENTE ACUERDO
El presente Acuerdo se aplicara a las inversiones realizadas por los inversionistas de la Republica de Cuba en el territorio de la Republica de Indonesia que hayan recibido previa en1mda en consonancia con la Ley No. 1 de 1967 referente a la Inversi6n Extranjera y cualquier ley que la modifique o la sustituya, y a las inversiones realizadas por los inversionistas de la Repliblica de Indonesia en el territorio de la Republica de Cuba que hayan recibido entrada en consonancia con las leyes y regulaciones vigentes y cualquier ley que las modifique o la sustituya.
ARTICULOXI APLICACION DE OTRAS DISPOSICIONES Si las disposiciones legales de cualquiera de las Partes Contratantes o las obligaciones de derecbo intemacional vigentes o establecidas de aqui en lo adelante entre las Partes Contmtantes adetruis del presente Acuerdo contienen reglas, ya sean generales o especificas, que den derecho a las inversiones de los inversionistas de la otra Parle Contratante a un trato mAs favorable que el dispuesto por el presente Acuerdo, dichas reglas, en la medida que sean mAs favorables, prevaleceran sobre el presente Acuerdo.
ARTICULO XIl CONSULTA YENMIENDA I. Cualquiera de las Partes Cottratantes puede solicitar consultas sabre rual<Jiier asurto referente al presente Acuerdo. La otra Parte considerani la propuesta favorablemente y ofrecera las oporb.midades pertinentes para realizar dichas consultas.
2. El presente Acuerdo puede enmendarse en cualquier momenta, si se considera necesario, mediante anuencia mutua
ARTICULO
xm
ENTRADA EN VIGOR, PRORROGA Y TERMINACION I. El presente Acuerdo entrani en vigor a los tres meses posteriores a la fecha de la ultima notificacion por cualquiera de las Partes Contratantes sobre el cmnplimiento de sus procedimientos intemos de ratificaci6n.. Permanecera en vigor por un perf odo de diez aflos y continuara en vigor a partir de ese momenta por otro periodo de diez aflos y asf sucesivamente a menos que cualquiera de las Partes Contratantes le haya entregado una notificaci6n escrita de denuncia a la otra Parte Contratante un aflo antes de su expiracion.
2. Con respecto a las inversiones realiz.adas antes que la fecba de denuncia del presente Acuerdo sea efectiva, las disposiciones del Artfculo 1 al 12 continuaran teniendo validez por un perfodo adicional de diez aftos a partir de la fecha de denuncia del presente Acuerdo. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo flfDlantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiemos, ban suscrito el presente Acuerdo. Hecho en tres ejemplares en LaHabana, Cuba, el dia 19 de septiembre de 1997, en los idiomas indonesio, espailol e ingles. Todos los textos tienen identica validez. En caso de existir diferencias en cuanto a su interpretaci6n, prevalecera el texto en ingles.
Signed POREL GQBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA
Signed POR~OBIERNO DE LA REPUBLICA DE C.1IBA-
'
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
The Government of the Republic of Indonesia and the Govenunent of the Republic of Cuba (hereinafter refeITed to as "Contracting Parties"); Bearing in mind the friendly and cooperative relations existing between the two countries and their peoples; Intending to create favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Pruty on the basis of sovereign equality and mutual benefit; and Recognizing that the Agreement on the Promotion and Protection of such Investments will be conducive to the stimulation of investment activities in both countries; Have agreed as follows : ARTICLE I D EFINITIONS
For the pw-pose of this Agreement :
1.
The te1m "investments" shall mean any kind of asset invested by investors of one Contracting Pruty in the tenitory of the other Contracting Pruty, in conformity with the laws and regulations of the latter, including, but not exclusively : a. movable and inunovable prope11y as well as other rights such as m01tgages, privileges, and guru·antees and any other similar rights; b. rights derived from shru·es, bonds or any other form of interest in companies or joint venture in the tenit01y of the other Contracting Party; c. claims to money or to any pe1formance having a financial value;
d. intellectual property rights, technical processes, goodwill and know-how; e. business concessions conferred by law or under contract related to investment including concessions to search for or exploit natural resources. 2.
The term "investor" means national of one Contracting Party who invests in the territory of the other Contracting Party. The term "national" shall comprise with regard to either Contracting Party: (i) natural person who in conformity with the legislation of the Republic of Indonesia is considered as national; (ii) natural person who in conformity with the legislation of the Republic of Cuba is considered as citizen; (iii) legal person constituted under the law of that Contracting Party;
3.
The term "without delay" shall be deemed to be fulfilled if a transfer is made within such period as is n01mally required by international financial practices.
4.
"Territory" shall mean : a. In respect of the Republic of Indonesia : The Territ01y of the Republic of Indonesia as defined in its laws. b. In respect of the Republic of Cuba : "Territory" means the territory of the Republic of Cuba, as well as the maritime areas, including the sea bed and subsoil adjacent to the outer limits of the territorial waters of either territ01y, over which the State in question exercises, in conformity with international law, sovereign rights or jurisdiction.
ARTICLE II PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
1.
Either Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to invest in its territory, and shall admit such capital in accordance with its laws and regulations.
2.
Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be
accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the tenitory of the other Contracting Party. ARTICLE III MOST-FAVOURED-NATION PROVISIONS
1.
Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment of the investments and returns of the investors of the other Contracting Party and shall not impair, by unreasonable or discriminatory measures, the operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal thereof by those investors. Each Contracting Party shall accord to such investment adequate physical security and protection.
2.
Particularly, each Contracting Party shall accord to such investments and returns treatment which in any case shall not be less favourable than that accorded to investments of investors of any third state.
3.
If a Contracting Party has accorded special advantages to investors of any third
state by virtue of agreements establishing customs unions, economic unions, monetary unions or similar institutions, or on the basis of inte1im agreements leading to such unions of institutions, that Contracting Party shall not be obliged to accord such advantages to investors of the other Contracting Party.
ARTICLE IV EXPROPRJATION
Each Contracting Party shall not take any measures of expropriation, nationalization or any other dispossession, having effect equivalent to nationalization or expropriation against the investments of an investor of the other Contracting Party except under the following conditions : (a) the measures are taken for a lawful purpose or public purpose and under process of law; (b) the measures are non disc1iminat01y;
(c) the measures are accompanied by provts1ons for the payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the fair market value without delay before the measure of dispossession became public knowledge. Such market value shall be determined in accordance with
internationally acknowledged practices and methods or, where such fair market value cannot be determined, it shall be such reasonable amount as may be mutually agreed between the Contracting Parties and shall be freely transferable in freely convertible currencies agreed upon by the parties.
ARTICLE V COMPENSATION FOR LOSSES
1.
Investors of one Contrncting Party, whose investments in the te1rit01y of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitutions, indemnification, compensation or other settlement.
2.
The treatment shall not be less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or investors of any third state, whichever is more favourable to the investors concerned. Payments shall be made without delay and in the freely convertible currencies agreed upon by the parties.
ARTICLE VI TRANSFER
1.
Either Contracting Party shall guarantee within the scope of its laws and regulations in respect to investments by investors of the other Contracting Party granted to those investors without delay, and after the payment of their tax obligations, the transfer of : a. profits, interests, dividends and other CUITent income; b. funds necessaiy (i) for the acquisition of raw or auxiliaiy materials, semi fab1icated or finished products, or (ii) to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment; c. additional funds necessaiy for the development of an investment; d. funds in repayment of loans;
e. royalties or fees;
f. earnings of natural persons; g. the proceeds of sale or liquidation of the investment; h. compensation for losses; l.
compensation for expropriation.
2. Such transfer shall be made according to the exchange rate in force on the date of transfer with respect to cmTent transaction and in the currency agreed upon by the patties.
ARTICLE VII SUBROGATION
If the investments of an investor of the one Contracting Patty are insured against noncommercial risks under a system established by law, any subrogation of the insurer or re-insurer to the rights of the said investor pursuant to the te1ms of such insurance shall be recognized by the other Contracting Party, provided, however, that the insurer or the re-insurer shall not be entitled to exercise any tights other than the rights which the investor would have been entitled to exercise.
ARTICLE VIII SETI'LEMENT OF DISPUTES BETWEEN INVESTOR AND THE CONTRACTING P ARTY
1.
Any dispute between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Patty, concerning an investment of the latter in the tenitory of the former, be settled amicably through consultations and negotiations.
2. If such a dispute cannot be settled within a pe1iod of six months from the date of a written notification either patty requested amicable settlement, the dispute shall, at the request of the investor concemed, be submitted either to the judicial procedures provided by the Contracting Patty concemed or to intemational arbitration or conciliation.
3. If dispute is submitted to international arbitration or settlement, the investor will be entitled to submit to case to : i. The Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce in Paris, ii. An arbitrator or Ad Hoc Arbitral T1ibunal set up under the arbitral tribunal mles of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The Parties to the dispute may agree in writing to change these rules. The arbitral award shall be definite and binding for the Parties to the dispute. ARTICLE IX SETILEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES CONCERNING INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE AGREEMENT
1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation of application of this Agreement should, if possible, be settled through diplomatic channel. 2. If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal. 3. Such Court of Justice to Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party of if he is too is prevented from discharging the from the said function, the members of the International Comt of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments. 4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may in the absence of any necessaiy appointments. If the President is a national of either Contracting Patty or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he is too is prevented from discharging the from the said function, the members of the International Court of Justice next in seniority who is the national either Contracting Party shall be invited to make the necessaiy appointments.
5. The arbitral tribunal shall reach its decision by the majority of votes,. Such decision shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chai.Iman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The T1ibunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its own procedure.
ARTICLE X APPLICABILITY OF THIS AGREEMENT
This Agreement shall apply to investments by investors of Republic of Cuba in the territmy of the Republic of Indonesia which have been previously granted admission in accordance with the Law No. 1 of 1967 conce1ning Foreign Investment and any law amending or replacing it, and to investments by investors of the Republic of Indonesia in the territory of the Republic of Cuba which have been granted admission in accordance with the regulatory laws in force and any law modifying or replacing them.
ARTICLE XI APPLICATION OF OTHER PROVISIONS
If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such regulation shall to the extent that it is more favourable prevail over the present Agreement.
ARTICLE XII CONSULTATION AND AMENDMENT
I.
Either Contracting Party may request that consultations be held on any matter concerning this Agreement. The other Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultations.
2.
This Agreement may be amended at any time, if deemed necessary, by mutual consent.
ARTICLE XIII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
The present Agreement shall enter into force three months after the date of the latest notification by any Contracting Party of the accomplishment of its internal procedures of ratification. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of ten years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration.
2.
In respect of investments made prior to the date of termination of this
Agreement becomes effective, the provisions of Article I to XII shall remain in force for a further period of ten years from the date of tennination of the present Agreement. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. . dup1icate . iclny t9S(ptfmbfr1'}'!1,d · Sparus ·h and at Havana on ...fr ...... . .. .~ ..................... m 1il ones1an, Done m English languages. All texts are equally authentic. If there is any divergence concemmg the interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FORTHEGOVERNMENTOF THE REPUBLIC OF CUBA
Signed
Signed
ALIALAT/iS Minister of Foreign Affairs
ROBERTO ROBAIN 1n1c::t~- ~~ J.'ore1gn Affairs
z
