PERSETUJUAN HUBUNGAN UDARA ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN

Tl.Wml'

ll.EPUBL

NDOl'IESIA

PERSETUJUAN HUBUNGAN UDARA ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YUNANI

PERSETUJUAN HUBUNGAN UDARA ANT ARA PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YUNANI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yunani selanjutnya dalam Persetujuan ini disebut "Para Pihak"; Sebagai Pihak-Pihak dalam Konvensi Penerbangan Sipil lnternasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944; dan Bermaksud membuat suatu Persetujuan , pengganti dari Konvensi dimaksud. untuk tujuan membangun hubungan udara berjadwal diantara dan meliputi wilayahnya; Setuju untuk hal-hal sebagai berikut: PASAL 1 DEFINISI Untuk maksud Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain, pengertian : a. "Konvensi" adalah Konvensi tentang Penerbangan Sipil lntemasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944 dan termasuk juga setiap lampiran dan perubahan yang ber1akunya sesuai Pasal 90 dan 94 Konvensi tersebut, sepanjang lampiran atau perubahan tersebut telah berlaku bagi masingmasing Pihak; b. "Pejabat-pejabat penerbangan sipil" adalah dalam hal Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Perhubungan, atau dalam hal serupa setiap orang atau baden yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas yang tertuang dalam Persetujuan inl dan dalam hal Pemerintah Republik Yunani, Gubernur Penerbangan Sipil, atau dalam hal serupa setlap orang atau badan yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas-tugas yang tertuang dalam Persetujuan ini; c. "Wilayah" dalam hal Republik Indonesia seperti ditetapkan dalam hukum-hukumnya, dan bagian-bagian dari landas kontinen dan laut-laut yang berdekatan yang menjadi kedaulatan Republik Indonesia, hak-hak kedaulatan atau yuridiksi sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hukum Laut tahun 1982 dan dalam hal Republik Yunani adalah sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 Konvensi tersebut;

d. "Persetujuan" adalah perubahannya;

persetuJuan

ini,

Lampirannya

dan

setiap

perubahan-

e. "Perusahaan penerbangan yang ditunjuk" adalah sebuah perusahaan penerbangan yang ditunjuk atau diberi kuasa sesuai Pasal 3 Persetujuan ini; f.

"Angkutan Udara", "Angkutan Udara lntemasional", "Perusahaan Penerbangan" dan "Berhenti untuk tujuan-tujuan bukan angkutan" memiliki pengertian sesuai yang tercantum dalam Pasal 96 dari Konvensi;

g. "Rute Tertentu" adalah rute-rute yang ditetapkan dan akan ditetapkan dalam Bab Persetujuan ini;

h. "Persetujuan Petayanan" adalah angkutan udara internasional yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal II dari Persetujuan ini pada rute tertentu; i.

"Tarif adalah harga-harga yang dibayar untuk pengangkutan penumpang, barang dan kargo dan kondisi lain yang mana harga tersebut berlaku, termasuk harga-harga dan kondisi-konsidi bagi agen dan tambahan fayanan, tetapl tldak termasuk biaya atau kondisi pengangkutan surat/pos:

j.

"Kapasitas" adalah yang terkait dengan pesawat udara berarti daya beban yang tersedia dari pesawat pada suatu rute penerbangan atau bagian dari suatu rute penerbangan dan istilah "kapasitas" yang terkait dengan kesepakatan penerbangan berarti kapasitas dari suatu pesawat yang digunakan pada penerbang.a n tersebut, dikalikan dengan frekuensi penerbangan yang dioperasiken oteh pesawat dimaksud pada waktu ( periode ) yang telah diberikan pada suatu rute atau sebagian dari suatu rute;

k. ''Biaya bagi pengguna jasa" adalah suatu biaya yang dikenakan kepada perusahaan penerbangan sehubungan dengan penggunaan fasilitas Bandar Udara, pemberian pelayanan navigasi udara. atau penyediaan fasilitas untuk keamanan penerbangan atau pelayanan yang diberikan termasuk pefayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penerbangan; Telah dipahami bahwa judul dari Bab-bab Persetujuan ini tldak membatasi atau memperluas arti dari Persetujuan ini.

PASAL2 HAK ANG KUT AN

1. Masing-masing Pihak memberikan kepada Pihak lainnya bagi pelaksanaan angkutan udara internasional pada rute-rute yang telah ditentukan sesuai Pasal ini.

2. Perusahaan penerbangan masing-masing Pihak diberikan hak-hak sebagai berikut : a. melintas wilayah udara Pihak lainnya tanpa mendarat; b. mendarat di wilayah negara Pihak lainnya untuk maksud bukan angkutan; c. mendarat di wilayah negara lainnya pada kota-kota tertentu sesuai Lampiran dari Persetujuan ini untuk tujuan mengangkut dan atau menurunkan, pada penerbangan internasional, penumpang, barang dan pos sesuai ketentuan pada Lampiran Persetujuan ini, ke atau dari wilayah Pihak lain atau ke atau dari wilayah negara lain.

2

3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 2 Pasal lni sama sekali tidak dapat diartikan seba,gai pemberian kepada satu atau lebih perusahaan penerbangan dari salah satu Pihak hak untuk mengangkut penumpang . bagasinya, kargo, atau pos dengan pembayaran, di dalam wilayah Pihak lainnya. 4. Meskipun telah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal lni, operasi dari dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui di daerah rawan atau di bawah penguasaan militer atau di daerah-daerah yang dipengaruhi oleh keadaan tersebut, sesuai dengan Pasal 9 Konvensi. memerlukan izin dari penguasa mlliter yang berwenang. PASAL 3 PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN IZIN 1. Masing-masing Pihak mempunyai hak untuk menunjuk secara tertulis kepada Pihak. lainnya satu atau lebih perusahaan penerbangan untuk melaksanakan angku\an udara yang disetujui pada rute terinci dan untuk mencabut atau menunda penunjukkan tersebut. 2. Pada saat menerima penunjukan tersebut, Pihak lainnya harus, tanpa menunda-nunda memberikan izin operasi yang diperlukan kepada perusahaan penerbangan dengan memperhatikan : a. Dalam hal perusahaan penerbangan ya119 ditunjuk oleh Pemerintah Republik Yunani: i)

perusahaan tersebut didirikan di wilayah Republik Yunani berdasarkan Ketetapan Hukum Uni Eropa dan memiliki ljin Operasi yang berlaku sesuai hukum Eropa;

ii) pengawasan penuh terhadap perusahaan penerbangan tersebut dilakukan oteh negara anggota Uni Eropa yang bertanggung jawab menerbitkan ijin operasi dan pejabat keudaraan yang ditunjuk; b. Dalam hal perusahaan penerbC1ngan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia bahwa kepemilikan mutlak dan pengawasan penuh perusahaan penerbangan tersebut berada pada Pemerintah Republik Indonesia, warga negaranya atau kedua-duanya; c. Perusahaan penerbangan yang telah ditunjuk mampu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalam Undang-Undang maupun Peraturan-peraturan yang umumnya dan biasanya diberlakukan didalam operasi penerbangan internasional dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi. 3. Setelah memperoleh izin sesuai dengan ayat 2 diatas. perusahaan penerbangan yang ditunjuk dapat setiap saat memulai beroperasi sesuai dengan hasil persetujuan yang telah disetujui.

3

PASAL4 PENUNOAAN DAN PENCABUTAN

1. Masing-masing Pihak berhak untuk mencabut suatu izin operasi atau menunda pelaksanaan hak-hak tertentu dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk apabila : a. Dalam hal perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Yunani: i) perusahaan tersebut tidak didirikan di wilayah Republik Yunani berdasarkan Ketetapan Hukum Uni Eropa dan tidak memillki !jin Operasi yang ber!aku sesuai hukum Eropa; ii) pengawasan penuh terhadap perusahaan penerbangan tersebut tidak dilakukan oleh negara anggota Uni Eropa yang bertanggung jawab menerbitkan ijin operasi dan pejabat keudaraan yang ditunjuk; iii) Perusahaan penerbangan tersebut telah beroperasi berdasarkan persetujuan angkutan udara antara Indonesia dan negara anggota lainnya dan Indonesia dapat membuktikan/menunjukkan bahwa pemberlakuan hak angkut berdasarkan persetujuan ini dapat menimbulkan circumventing restriction pada hak angkut persetujuan lainnya; iv) Perusahaan penerbangan tersebut memllki ijin operasi dari negara anggota Uni Eropa yang tidak memiliki persetujuan angkutan udara dengan Indonesia dan perusahaan tersebut menolak hak angkut perusahaan penerbangan Indonesia yang ditunjuk. b. Dalam hal perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan mutlak dan pengawasan penuh atas perusahaan penerbangan tersebut berada pada Pemerintah Republik Indonesia, warga negaranya, atau kedua-duanya; c. Dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak mampu memenuhi atau tidak menglndahkan undang-undang atau peraturan-peraturan dari Konvensi yang mengatur pelaksanaan penerbangan international; d. Dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak mampu memenuhi atau tidak mengindahkan undang-undang atau peraturan-peraturan dari Pihak lain yang memberikan hak-hak ini, atau; e. Dalam hal perusahaan penerbangan tersebut tidak mampu melaksanakan operasi penerbangan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Persetujuan ini. 2. Kecuali apabila tindakan-tindakan pencabutan, penundaan atau pengenaan dari syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini perlu segera diambil untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut atau hukum atau peraturan, hak-hak tersebut hanya dapat dilaksanakan sesudah diadakan konsultasi dengan Pihak lainnya, dengan memperhatikan Pasal 15 Persetujuan ini.

4

PASAL5 PENERAPAN HUKUM DAN PERATURAN 1. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan dari masing-masing Pihak yang mengatur tentang masuk atau berangkat pesawat aari suatu wilayah tunduk pada hUkum dan peraturan-peraturan yang berfako di wjlayah Pihak yang mengatur tentang masuk atau keluamya pesawat terbang tersebut sesuai dengan ketentuan navigasi penerbangan internasional begitu pula dengan operas! dan navlgasi penerbangan pada pesawat tersebut di atas atau di dalam wilayahnya harus ditetapkan pada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain.

2. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan salah satu Pihak yang mengatur izin untuk masuk, menetap dan keberangkatan dari wilayahnya, termasuk imigrasl, paspor, bea cukai dan karantina seperti halnya awak pesawat, penumpang , muatan pesawat terbang dan angkutan pos tunduk pada hukum dan peraturan yang diber&akukan di dalam wilayah tersebut berkenaan dengan operasi penerbangan dari perosahaan penerbangan Pihak lain.

3. Penumpang, bagasi dan kargo pada saat transit di wilayah salah satu Pihak dan tidak dipindahkan dari lingkungan bandara adafah hanya untuk tujuan memudahkan pengawasan. Bagasi dan kargo transit fangsung dibebaskan dari kewajiban cukai dan sejenisnya. PASAL 6 SERTIFIKASI DAN PERIZINAN 1. Surat keterangan laik udara, surat keterangan kecakapan dan izin-izin yang dikeluarkan atau yang dinyatakan berlaku oleh satah satu Pihak harus diakui oleh Pihak lainnya datam hal pelaksanaan operasi penerbangan yang telah disetujui pada persetujuan ini, dengan ketentuan bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagl penerbitan surat-surat keterangan dan perizinan atau telah dinyatakan berlaku adalah sesuai dengan atau di atas standar minimum yang dikembangkan berdasarkan Konvensi Penerbangan Sipil lnternasional. Masing-masing Pihak Penandatangan dapat mencadangkan haknya dalam hat te~ad inya penolakan atas berlakunya sufatsurat keterangan kecakapan dan izin-izin yang diberikan kepada warga negaranya oleh Pihak lainnya, atau dari semua negara lainnya.

2. Dalam hal persyaratan khusus atau kondisi tertentu dari izin atau sertifikat seperti yang disebutkan pada ayat 1 (satu) di atas, yang diterbitkan oleh pejabat/lembaga keudaraan salah satu Pihak kepada orang atau perusahaan penerbangan atau dalam rangka pengoperasian pesawat udara untuk angkutan udara pada rute terinci

menyetujui suatu perbedaan dari standar yang diletapkan Konvensi. maka lembaga keudaraan Pihak lainnya dapat mengajukan konsultasi sesuai Pasal 15 Persetujuan inl untuk meyakinkan bahwa hat yang dipertanyakan tersebut dapat diterima. Apabi!a masing-masing Pihak tidak saling yakin , maka pengaturan pada Pasal 4 Persetujuan ini diterapkan.

5

PASAL 7 KETENTUAN KESELAMATAN PENERBANGAN

1. Masing-masing Pihak harus meminta diadakan konsultasi mengenai standar~standar keselamatan yang diterapkan oleh Pihak lalnnya berkaitan dengan fasilitas aeronautika, awak pesawat, pesawat terbang, dan atau pelaksanaan penerbangan yang diterapkan Pihak lain. Konsultasi tersebut dilakukan dalam waktu 30 hari sejak diajul
6

PASAL8 KEAMANANPENERBANGAN 1.

Sesuai dengan hak dan kewaj ibannya berdasarkan hukum internasional, Para Pihak setuju bahwa kewajiban mereka satu terhadap lainnya untuk melTndungi penerbangan sipil menghadap1 tindakan-tindakan melawan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan in i. Tanpa membatasi hak dan kewajibannya secara umum berdasarkan hukum internasional, Para Plhak hendaknya secara khusus bertindak sesuai ketentuan-ketentuan dari Konvensi tentang Kejahatan dan Tindakan-tindakan lainnya di atas Pesawat Terbang yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 14 September 1963, Konvensi tentang Tindakan Melawan Hukum di dalam Pesawat Terbang yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 16 September 1970, Konvensl tentang Tindakan Melawan Hukum terhadap Keamanan Penerbangan Sipil yang ditandatangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971 dan hukum internaslonal lainnya dibidang yang sama yang mungkin diratifikasi di masa mendatang oleh Para Pihak.

2.

Para Pihak harus menyediakan semua bantuan yang diperlukan satu sama lain untuk mencegah tindakan melawan hukum terhadap keselamatan pesawat, para penumpang, awak pesawat, bandar udara. fasilitas navigasi udara dan setiap ancaman lainnya terhadap keamanan penerbangan sipil.

3.

Para Pihak harus, dalam hubungan diantara mereka, bertindak sesuai ketentuanketentuan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil lnlernasional dan ditetapkan sebagai lampiran dari Konvensi sepan}ang ketentuan-ketentuan keamanan tersebut berlaku bagi Para Pihak; mereka harus meminta kepada operator pesawat yang terdaftar di tempat mereka atau operator pesawat yang mempunyai pusat kegiatan atau menetap di dalam wilayah mer~a agar bertlndak sesuai ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan tersebut: dalam hat Republik Yunani, perusahaan penerbangan yang terdaftar diwilayahnya sesuai Persetujuan Uni Eropa dan memiliki ijin operasi sesuai hukum Uni Eropa dan penyelenggara bandar udara bertindak sesuai dengan ketentuan keama11an penerbangan. Maka, masing-masing Pihak harus sating memberi tahu Pihak lain jil
4.

Masing-masing Pihak sepakat bahwa para operator pesawat dapat diminta untuk mengamati ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan sebagaimana maksud ayat diatas yang diminta oleh Pihak lainnya untuk masuk, berangkat atau singgah di dalam wilayah Pihak Penandatangan lainnya. Masing-masing Pihak harus menjamin diterapkannya tindakan-tindakan yang tnemadai secara efektif di dalam wilayah mereka untuk melindungi pesawat dan memeriksa para penumpang, awak pesawat, bagasi kabin. bagasi, kargo dan peratatan pesawat sebelum dan selama proses pemuatan. Maslng-masing Pihak harus memberikan pertimbangan kepada Pihak lainnya mengenai tindakan-tindakan keamanan khusus yang dilakukan dalam menghadapi ancaman tertentu .

7

I

5.

Bilamana terjadi suatu keJadian atau tindakan melawan hukum terhadap pesawat terbang sipil atau tindakan rnelawan hukum lainnya yang rnengaflcam kesetamatan pesawat terbang , penurnpang, awak pesawat. bandar udara atau fasilitas navigasl udara, para Pihak harus saling rnembantu satu sama lain dengan menyediakan fasilitas komunikasi dan tlndakan-tindakan yang diperlukan lainnya dengen tujuan untuk mengakhiri dengan cepat dan aman kejadian atau tindakan melawan hukum tersebut.

6.

Bilarnana satu Pihak menyakini bahwa Pihak lainnya tidak lagi mematuhl ketentuan dalam Persetujuan ini, Pihak pertema dapat rnengajukan konsultasi. Konsultasi dilakukan dalam waktu 15 hari setelah permohonan diterirna. Ttdak tercapainya kesepakatan dalam 15 han sejak konsultasi harus rnenjadi alasan dilakukannya penahanan , pencabutan, penundaan atau pembatasan terhadep ijin perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak satunya. Dalam keadaan darurat, atau dengan alasan rnenghindari pelanggaran yang lebih jauh terhadap Pasal ini. Pihak pertama dapat melakukan tindakan sementara setiap saat berdasarkan Pasal 4 Persetujuan ini. PASAL 9 PELUANG MELAKUKAN USAHA

1. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk salah satu Pihak merniliki hak untuk membuka dan mengelola perwakilannya di wilayah Pihak lainnya. 2. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk salah satu Pihak dapat, sesual hukum dan peraturan-peraturan Pihak lainnya berkenaan untuk masuk, tempat Unggal dan pekerjaan , untuk rnenempatkan dan menyelenggarakan di dalam wilayah Pihak lainnya manajerial, penjualan , teknis, operasional dan stat khusus yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kegiatan angkutan udara. 3. Setiap perusahaan penerbangan yang ditunjuk dapat melakukan penjualan produty. produk angkutan udara di wilayah Pihak lainnya secara langsung atau rnelatul agennya dan setiap orang dapat membeli jasa angkutan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku . 4. Masing-masing perusahaan penerbangan yang ditunjuk memiliki hak un.tuk lakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan, sesuai dengan peraturan ni~af tukar meta uang asing yang berlaku, yaitu sisa pendapatan yang telah dikurangi pembelanjaan dari pengangkutan penurnpang, kargo dan pos dari jenis angkutan yang diperjanjikan di wilayah Pihak lainnya. 5. Perusahaan penerbangan masing-rnasing Pihak diizinkan untuk melakukan pembayaran dengan mata uang lokal, termasuk pernbelian bahan bakar, di witayah Pihak lainnya. Atas kebijakan mereka, perusahaan penerbangan rnasing-masing Pihak dapat membayar dengan rnenggunakan mata uang apa saja semua pengeluaran di wilayah Pihak lainnya sesuai peraturan keuangan seternpat. 6. Apabila satu Pihak membertakukan pembatasan terhadap pengiriman uang sisa pendapatan yang diperoleh perusahaan penerbangan Pihak lainnya, maka Pihak lainnya juga berhak melakukan pembatasan yang sama terhadap Pihak satunya.

8

PASAL10 PEMBEBASAN DARI BEA MASUK DAN PUNGUTAN LAIN 1. Pesawat terbang yang beroperasi pada jalur-Jalur penerbangan intemasional dari perusahaan penerbangan yang dltunjuk oleh masing-masing Pihak, termasuk perlengkapan yang biasa digunakan. persediaan bahan bakar dan minyak pelumas dan perlengkapan pesawat (termasuk makanan. mlnuman dan tembakau) yang berada dafam pesawat terbang tersebut. harus dibebaskan dari semua bea , pajak-pajak. biaya pemeriksaan dan biaya-biaya lain pada waktu masuk dalam wilayah Pihak lainnya, dengan syarat bahwa perfengkapan dan persediaan tersebut tetap berada dalam pesawat terbang sampai barang-barang itu di eksport kembafi. 2. Pembebasan juga diberikan berdasarkan hukum negara yang berfaku dari kewajiban dan pajak yang sama dengan pengecualian biaya yang terkait dengan jenis angkutan yang dilakukan : a. persediaan tiket, dokumen keudaraan, barang cetakan dengan logo perusahaan dan barang publisitas yang diberikan secara gratis dari perusahaan penerbangan; b. persediaan dalam pesawat udara di wilayah salah satu Plhak, dengan batas tertentu yang tetapkan pejabat berwenang Plhak bersangkutan dan untuk digunakan didalam penerbangan pada rule tertentu; c. Bahan bakar dan minyak pef umas sebagai persediaan pesawat yang dioperasikan pada rute tertentu, bahkan ketika persediaan lersebut digunakan sebagai bagian dari perjalanan di atas wifayah dari safah satu Pihak dan diangkut dalam pesawat udara: 3. Perlengkapan pesawat yang biasa digunakan, demikian pufa bahan-bahan den persediaan yang berada di dalam pesawat yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak Penandatangan, boleh diturunkan dafam wilayah Pihak Penandatangan fainnya hanya dengan izin dari Pejabat·pejabat Bea Cukai negara yang bersangkutan . Dalam hal-haf tertentu, barang-barang tersebut dapat diletakkan dalam pengawasan dari pejabat-pejabat tersebut sampai di export kembali atau diselesalkan sesuai dengan ketentuan peraturan Bea Cukai. 4. Sepanjang tidak ada kewajiban atau pungutan-pungutan lain pada barang·barang yang disebutkan pada ayat 1 sampai 3 Pasal ini, maka barang-barang lain tidak dilarang untuk tujuan masuk, keluar atau transit yang dilakukan, kecuali pelarangan atau pembatasan tersebut berlaku bagi semua perusahaan penerbangan termasuk perusahaan penerbangan nasional kecuali

~e rhadap

barang-barang yang dlsebutkan

dalam ayat 1 sampai 3 Pasal ini. 5. Perlakuan yang disebutkan dalam Pasal ini merupakan tnmbahan dan tanpa pengecualian terhadap masing-masing Pihak terhadap kewajiban/kepatuhan yang diatur pada Pasaf 24 l
9

PASAL11 PUNGUTANBAGIPENGGUNAJASABANDARUDARA 1. Masing-masing Pihak dapat menerima biaya-biaya yang wajar untuk penggunaan Bandar Udara dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dikelolanya. 2. Masing-masing Pihak sepakat bahwa biaya-biaya dimaksud tidak melebih dari pada yang dlbayarkan untuk penggunaan fasilitas bandar udara tersebut dan fasilitas lainnya bagi perusahaan penerbangan nasional yang sama-sama melayani penerbangan internasional.

PASAL12 PENGATURAN KAPASITAS DAN PERSETUJUAN PERJALANAN 1. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak. harus mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam rangka agar mereka dapat menikmati kesempatan yang sama dalam melaksanakan operasi dari pelayanan penerbangan yang disetujui berdasarkan rute-rute yang ditentukan. 2. Dalam melaksanakan operasi penerbangan yang telah disetujui. perusahaan penerbangan dari maslng-masing Pihak harus mempertimbangkan kepentingankepentingan perusahaan penerbangan Pihak lain sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi operasi penerbangan yang dilakukan oleh Pihak lain, untuk seluruh atau sebagian dari rute-rute yang sama. 3. Angkutan udara yang dilayani oleh perusahaan penerbangan masing-masing Pihak harus memperhatikan pelayanannya, tingkat load faktor yang wajar, kapasitas yang cukup untuk melayani dan mengantisipasi permintaan dari pengangkutan penumpang, kargo dan pos antar wilayah masing-masing Pihak. 4. Pengangkutan penumpang, kargo dan pas yang diangkut dan diturunkan di poin-poin pada rute-rute yang ditentukan di wilayah bukan negara perusahaan penerbangan, disetujui antara masing-masing Pihak. 5. Kapasitas yang disediakan, frekwensi penerbangan yang dilaksanakan dan tipe pesawat yang digunakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk masing-masing Pihak melalui persetujuan Pejabat-pejabat penerbangan. 6. Setiap penambahan kapasitas atau frekwensi penerbangan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak lainya, harus disepakati antara pejabat-pejabat penerbangan berdasarkan perkiraan jumlah permintaan angkutan udara antara wilayah

kedua Pihak dan lalu lintas angkutan lainnya harus disepakati bersama. Dalam hal terjadi ketidak sepakatan antar Pihak dari ketentuan pada ayat 3 di atas. maka penyelesaian dilakukan sesuai Pasal 15 Persetujuan lni. Kapasitas dan frekwensi yang telah diberikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk harus tetap tidak berubah, sampai persetujuan tersebut dicapai. 7. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak Penandatangan harus mengajukan kepada otoritas penerbangan sipil dari para Pihak Penandatangan lainnya tidak lebih dari 30 hari sebelum awal pelayanan penerbangan pada rute yang telah ditentukan. Kecuali terdapat perubahan dalam kasus-kasus tertentu terhadap perubahan waktu tersebut berdasarkan persetujuan otoritas penerbangan sipil.

10

PASAL13 TARIF ANGKUTAN UDARA 1. Tarif yang dikenakan kepada perusahaan penerbangan dari salah satu Pihak untuk pengangkutan ke atau dari wilayah Pihak lainnya ditentukan pada tingkat yang wajar, dengan memperhatikan kewajaran seluruh unsur-unsur yang bersangkutan, termasuk biaya operasi, keuntungan yang wajar, karakteristik dari pelayanan penerbangan dan tarif-tarif dari perusahaan penerbangan lainnya. 2. Tarif yang diusulkan perusahaan penerbangan diajukan setidak-tidaknya dalam waktu 60 hari sebelum usulan tanggal penetapan untuk mendapatkan persetujuan otoritas penerbangan sipil dari para Pihak. Waktu ini dapat dikurangi berdasarkan kesepakatan dari maslng-masing Pihak. 3. Tarif tidak dapat diberlakukan tanpa persetujuan dari kedua Pihak. Persetujuan ini dapat diberikan secara eksplisit. Jika tidak ada Pihak yang mengajukan keberatan dalam 30 hari sejak tarif diaJukan maka berdasarkan ayat 2 Pasal inl, tarif tersebut dianggap disetujui. Dalam hal pengurangan waktu permohonan. sebagaimana disebut dalam ayat 2, Pihak otoritas penerbangan harus setuju bahwa periode penolakan harus disampaikan sebelum 30 hari. 4. Otoritas Penerbangan masing-masing Pihak harus memperhatikan dan menetapkan tarif yang tidak disetujui berdasarkan penetapan tarif yang bersifat diskrimiasi, tarif yang terlalu tinggi atau terbatas sebagai akibat dari penyalahgunaan posisl dominan, tarif rendah karena adanya subsidi langsung atau tidak langsung atau dukungan lainnya atau mengakibatkan harga dumping. 5. Tarif-tarif yang telah ditetapkan berkenaan dengan Persetujuan ini harus tetap berlaku sampai adanya penetapan tarif baru. Namun demikian, tarif yang ditetap tldak dapat diberlakukan lebih dari 12 bulan sejak disetujui. 6. Mengacu pada ketentuan dari Pasal ini, tarif yang ditetapkan oleh perusahaan penerbangan Indonesia untuk angkutan di wilayah Uni Eropa tunduk pada Hukum Uni Eropa. Ketentuan yang sama bertaku bagi perusahaan penerbangan yang dltunjuk Republik Yunani untuk angkutan antara wilayah Indonesia dan negara-negara ASEAN. PASAL14 PEMBERIAN DATA STATISTIK Otoritas Penerbangan salah satu Pihak Penandatangan harus memberikan kepada Pejabat Penerbangan Pihak Penandatangan lainnya, informasi atau dokumen-dokumen lain mengenai statistik yang diperlukan untuk maksud meninjau kapasitas yang disediakan dalam pelaksanaan penerbangan yang disetujui oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk para Pihak Penandatangan disiapkan secara wajar dan dikirimkan melalui perusahaan penerbangan yang ditunjuk pada otoritas penerbangan mereka. Tambahan data statistik lalu lintas udara yang diperlukan dapat diajukan sesuai kesepakatan antara dua Pihak.

11

PASAL15 KONSULTASI DAN MODIFIKASI 1.

Masing-masing Pihak atau Otoritas Penerbangan dapat mengajukan konsultasi dengan Pihak lainnya.

2.

t
3.

Perubahan dari Persetujuan ini dapat berlaku ketika kedua Pihak telah sating memberitahu tentang pencapaian yang telah dilakukan berdasarkan prosedur konsultasi terkait dengan kesimpulan dan ketentuan persetujuan internasional.

4.

Mengacu pada ketentuan ayat 3, perubahan dari rute penerbangan yang tercantum dalam Lampiran dari Persetujuan ini dapat pula dibuat melalui persetujuan langsung antara Pejabat-pejabat Penerbangan Sipil yang berwenang dari masing-masing Pihak dan dikukuhkan melalui pertukaran nota diptomatik.

PASAL16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Jika timbul suatu perselisihan antara para Pihak Penandatangan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini, maka para P1hak Penandatangan harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui perundingan diantara mereka . 2. Jika para Pihak gaga! mencapai suatu penyelesaian metalui perundingan, perselisihan dapat diajukan untuk diputuskan kepada badan perwasitan yang terdiri tiga orang wasit, masing-masing Pihak mengangkat seorang, dan orang ketiga ditunjuk oleh kedua wasil yang telah diangkat tadi dengan ketentuan bahwa wasit ketiga bukan merupakan warga negara dari salah satu Pihak Penandatangan . Masing-masing Pihak tlarus mengangkat seorang wasit dalam waktu enam puluh (60} hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan melalui jalur-jalur diplomatik oleh salah satu Pihak yang meminta penyelesaian perselisihan itu, dan wasit yang ketiga hendaknya ditet1:1pkan dalam jangka waktu 60 hari berikutnya. Jika jangka waktu ini sudah berakhir sedangkan wasit ketiga belum disepakati maka para Pihak Penandatangan dapat meminta Ketua Dewan Organ isasi Penerbangan Sipil lnternasional untuk menunjuk seorang wasit atau para wasit sebagalmana diperlukan: apabila Ket(.!a Dewan Organisasi Penerbangan Sipil lnternasionaJ adatah warganegara dari salah satu Pihak, maka wakilnya atau j ika wakllnya juga warganegara dari salah satu Pihak. maka Anggota Senior dari Dewan yang bukan warganegara dari salah satu Pihak. Namun demikian , wasit ketiga harus bukan kewarganegaraan dari salah satu Pihak dan bertindak sebagai Ketua Wasit serta menentukan tempat penyelesaian dilakukan. 3. Pengadilan menentukan sendiri aturannya . 4. Biaya Pengadilan ditanggung bersama antara kedua Pihak.

12

5. Para Pihak Penandatangan berkewajiban umuk mentaati setiap keputusan yang ditetapkan Pasal ini. 6. Apabila dan selama salah satu Pihak atau perusahaan penerbangan yang ditunjuk tidak dapat mentaati keputusan menurut ayat 2 Pasal ini, Pihak lainnya dapat membatasi, menunda atau mencabut hak dan kemudahaan yang telah diberikan dari Persetujuan ini.

PASAL17 PENGAKHIRAN PERSETUJUAN

1. Masing-masing Pihak sewaktu-waktu dapat memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik kepada Pihak lainnya tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini; pemberitahuan tersebut harus disampaikan pula secara bersamaan kepada Organisasi Penerbangan Sipil lnternasional. 2. Dalam hat demikian, maka Persetujuan ini berakhir masa berlakunya dua belas (12} bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Pihak yang lain kecuali jika nota pengakhiran itu dicabut kembali dengan suatu persetujuan diantara mereka sebelum batas waktu tersebut berakhir. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan dari Pihak yang lain, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima empat belas (14} hari setelah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil lnternasional. PASAL18 PENYESUAIAN TERHADAP KONVENSl-KONVENSI MULTILATERAL

Oalam hat diperoleh kesepakatan mengenai sesuatu Konvensi Multilateral tentang angkutan udara dimana kedua Pihak terikat didalamnya, maka Persetujuan ini harus diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.

PASAL19 PENDAFTARAN

Persetujuan ini dan seluruh perubahannya harus didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil lnternasional.

13

PASAL 20

MULAI BERLAKUNYA PERSETUJUAN

Persetujuan ini mutai bertaku jPada tanggal saat kedua Pihak sating memberitahukan secara tertulis, melalui pertukaran nota diplomatik bahwa persyaratan-persyaratan yang menyangkut ketentuan konstitu81 masing-masing Pihak mengenai mulai berlakunya telah dipenuhl.

Sebagai bukti, yang bertandati~ngan di bawah cn1, yang dikuasakan oleh Pemerintah masing..masing, telah menandati:1ngani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di .Jakarta pada tanggal 24 bulan Juni tahun 2008. dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Yunani, dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hat te!rdapat keragu-raguan atau perbedaan penafsiran, naskah dalam Bahasa lnggris digunakani.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Untuk Pemerintah Republik Yunani

Signed

Signed

BUOHI M. SUYITNO

H.E. CHARALAMBOS CHRISTOPOULOS

14

LAMPI RAN RUTE PENERBANGAN

1. Rute Penerbangan I Rute yang dapat diterbangi oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia. untuk masing-masing jurusan : Tempat-tempat Keberanakatan

Tern pat-tern pat Persinaaahan

T empat-tempat Tu1uan

Tempat-tempat Selaniutnva

Tempat-tempat di Republik Indonesia

Semua tempat

Athena

Semua tempat

2. Rute Penerbangan I Rute yang dapat diterbangi oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Yunani , untuk masing-masing jurusan : Tempat-tempat Keberanakatan

Tempat-tempat Persinaaahan

Tempat-tempat Tuiuan

Tempat-tempat Selanjutnya

Tempat-tempat di Republik Yunani

Semua tempat

Jakarta

Semua tempat

3. Masing-masing perusahaan penerbangan yang ditunjuk dapat, pada suatu atau semua penerbangan tidak menyebutkan tempat-tempat diatas , selama angkutan yang disetujui pada rute tersebut dimulai dan berakhir di wllayah Pihak Penandatangan. 4. Tempat-tempat persinggahan dan tempat-tempat selanjutnya dapat dilayani oleh perusahaari penerbangan yang ditunjuk. Hak angkut kelima antara tempat-tempat tersebut di wilayah Pihak Penandatangan lain, harus berdasarkan persetujuan Otoritas Penerbangan dari kedua Pihak.

15

R.EPUBLi:. IJUJONSSIA

I:YMfiNIA AEPOflOPIKQN METAcI>OPQN METAEY TH~

KYBEPNHI:HI: THI: .lHMOKPATIAI: THI: INAONHI:IAI: KAI

TH!: KYBEPNHI:HI: THI: EAAHNIKHI: AHMOKPATIAI:

REPlJBLDt JllDOD&IA

!:YM!!NIA AEPOilOPIK!!N METAOP!!N METAEY THl: KYBEPNHI:HI: THI: AHMOKPATIAI: THI: fNAONHI:IAI: KAI THI: KYBEPNHI:HI: THI:

EAAHNIKH~

AHMOKPATIAI:

H K u ~ £ p v 11 a 11 't 11 <; 6 11 µ o Kp a. 't i a. <; 't 11 c; 1 v 8 o v 11 a i a. c; Ka. t Tl K o Pf. p v 11 a 11 n1c; EA.A.flvtKfl<; 611µ0Kpo.'tio.c;. o.noKa.A.ouµevec; ecps~T]<; fi crto l:ucayo , tflV eP06µ11 6eKeµppiou 1944 Kat E 1t l eu w.O \' t u <; v a. au v Ct \jf 0 u v µ to. Lu ~l

µ 1t AT] p (!) µ a 'tl K~ t 1l c; e v A 6 y ro 1: u µ P a a T] c; , µ e a Ko 7t 6 't T] v c KT€ A. c a Tl 7t p o y p a µ ~ta 't ta µ s v co v O.Ep07tOplKWV OpoµoA.oyirov µetO~U KO.l 7tEpCl.Y lX7t6 'tffiV O.V'tlO't01X.(l)V €1t1Kpa1:ElcOV 'tOU<; I:uµcprovricra. v (J)<; e~fi~:

AP0PO 1 OPl.EMOI rn u c; cr Ko 7t o u<; -r ri c; 7t a. p o ua a c; tu ~l cp co v t a. c; , i:: 1ct 6 c; a v Tn p us 6 ~t e v a an a t 't o uv K ~t a. a rp> a TJ ~l a i v c t tlj I: µ a. u ri "/ t a 't 11 t\ u: 0 v l) 0 A. t 1: l K ii A e p 0 7t 0 p i a ' 7t 0 u 't ~ rp< e 7t p 0 <; u 1t 0 1' p 0, cp ii O" rt) l; \. K 'Y 0 ,

f' t 'l

•J 1> µ
n

f3.

P

e

u P

a

tljv epo6~t11 6eKeµppiou 1944, Kat ncp1A.uµPavet orr0to0Tir.01i:. n (t p ci p 't 11 µa l) t 0 eEt ll fh1 Ke (l uµ cp (!) v a µ c 1' 0 A 1-) ap 0 9 0 l\ IC d v,, <; 'T.tj ; L uit 0a a ri <; Ka \ 0 7t 0 la b Ti 7t 0 ·ce T p 0 1t 0 1t 0 i 11 '-11 t 0 u n a p (( p·d1 µ U-t 0 c; ll 'tll<; LuµPacrT]<;, cruµcprovcx µeta A.pOpa 90 K((l 94 n1c; ?tUj)Oll(J'Q~, cr 'to µ € 't p o 7t o u u u 't ~ c; o 1 t p o 7t o no t Ti r; e : c; K a t 11 a p a p i: Ti iw 't a ~ xo u \' i:i::0ei cm tcrx·i) yta. a.µcp6tepu 1a. Luµjja/, A.6~teva Mtpri , 0 6 p 0 c; (( A e p 0 1t 0 r l K ec; A IJ x€ c; )) o·1uw i v r-; t ' Ci L 11 v 7t f. p i 1t '[ (!) CJrl 1:'1'') -; EA..A.11v1Kt)c; ~ ·riµoKfHltt.<; noA.tnKi}~ A f, p 0 1t 0 p i Ct <; Kal 0 1t 0 l 0 0 Ti 7t 0 t B 7t p 6 O' ( :) i t 0 ~

vten un6 'tOV Ev A.6yw Ynoupy6 Ti. nap6µoiec; A. .s t'toupyif:c; ,

y. 0 6poc; «£7t tKp6. ·rnia», o-criv nepin1:roari -cri; El.).. rivlloic; L\11µ0Kpai:{ac; exet -rriv £vvOUl 'tOU f\p0pou 2 n1c; Ll>µPacn1c; Ka1, cr1:11v 7tepini:ooari i:nc; L\11µ0Kpa1:iac; n1c; 1v8ov11aiac;, 'tll<; £7ttKp6.i:eiac; i:11c; L\11µ0Kp~» 00. sxoi>v -rte; evvo~£<; rrou opi~o vto.1 avuato1x,o. y1' etu-ro16c; cr'to f\p0po 96 -r11c; :Euµ.paa11c; ~. 0 6 p o c; « cr u µ <j)• co v 11 et v ta op o µ o A. 6 y urn a 11 µ a i v e t t a xpoypaµµa.ucrµsva aepo7tOptK6. opoµoA.oyta <J'tt<; OtetOpoµsc; 1tOU np0cro1opi~ov'tat cr-ro Oapnpn1µa -rri~ napouaac; :Euµ 0 et '\' l Cl. T 11 µ e r Ol

Pll'tlKO'tll'ta», O'B axeoT] µF. eva aepOO'KUq>oc; , <JflµCliVel T0 ~ q> EA. t µ 0 q> 0 p 't l 0 't 0 1) a c p 0 cr i( Cl<j> 0 ll c; n 0 \) ei \' u l 0 1 (l e€a l µI) CJ 6 µ l ct 8 tao poµ ii ft £v a T µiiµ a µtac; o1 a op o ~t ii c; . Kat o 6 po c; « x(£J p ll 'tL K 6 t Tl ta )) cr £ (J xeCJ 11 µ f, « £ v a (J l) µ

0 u i; it 0 l} Xf>llO"tµ07tOlettC'.l <JC f.va tE'tOtO OpcµoA.oyto, noA.A.aT:A.ao·tas6µev11 € 7t ( ·c11 cr u xv 6 t 11 t a 7t io ); u u T 6 f. K a A. d 't a 1 rt n 6 to a s p o a K a. q> o c; au t 6 Otrt Ot
J

K. 0 6 p 0 s \( 't t A0 <; xp Ti u EKoA.uvcrerov, Eivat Ko.tavorrr6 6n oi ti.tA.ot 7tO\l 8ivovto.t crto. Ap0po. n1c; no.poucro.<; :Euµ<provio.c; 8ev nepiopi~ouv it E7tEK'tEtVOUV ere KO.µio. 7tEpintrocn1 n<; tvvote<; onotacr8ipto'tE a.no n<; ota'ta~etc; 'tTJ<; no.poucro.<; !:uµ<provia<;. AP0PO 2 IlAPOXH T!!N AIKAI!!MAT!!N

I . K aeF. L \) µ f3 0: AA. 6 µEv 0 M ep 0 <; 1t a p e:<.en CH 0 6. AA0 L '\) µ f3 0. AA ll µ IW (.) M t p o <; Ta ot Ka l ffi ~l a t a n o u n p o a 8 t o p i ~ o v 't o. 1 cr HJ v n a p o ua a. Lu µ q> (J) v i a ' µ f. cr Kco 7t 6 't 'Tl v E K't t AEa Tl 8 tE e v ci:J v (1. t: J) 0 7t 0 p \ K o u ( 2) ft 11'. op d vu Oe<.ope:.1;a.t on 1u1pf:xc\ cHqv o. ep0nopt11: ·~ 1:1raLpt::iu. f.VO<; I: t> µ f3 a A. A. 0 p. t v o u M 1: p o u <; to ot K u I ro µ a v a e rr l ~ t ~ ci ~ i; l , a 1; ri v E7tlKp c, . 4. A•H: ~ ~l Cj) m v Ct µ € " r 0 A IP ep 0 9 't Tl c, L u~l ~ a (J Tl <; ' (J 't Tl v e'Y 1( p l CH\ ., (J) v a r ~l 6 o1 <.o v a ·cp a 't 1. co n K
AP0PO 3

AIOPI:E.MOI: KA I E50YI:IOAOTHI:EII: 1. K6.0e tuµpa.A.A.6µevo Mepo c; ea. exet to OtKairoµa. va OlOpiset OlO. tT)<; Ot7tA.roµa.'ttKTJ<; ooou (J'tQ aA.A.o I:uµpaA.A.6µEvO Mepoc;. µta ,, ni::ptcro6tEpec; aeponoptKec; eta ipEi ec;, µE crKon6 triv EKt8A.s o11 tCOV cruµq>COVrJGev ·troV opoµoA.6ytcOV <Jtl<; Ka0opia9e{<J6~ oiaopoµsc;, Kat va anool>p et 1'1 va o.A.A.6.~et tf.toiouc; iirnptcrµouc;. 2. Me 'tTJY napa.A.ul3Ti ev6c; t8toiou otoptcrµou , to liA.A.o :Euµpa.A.A.6µevo Mspoc; ea XOPTJYF.i 'tt~ Kat6.A.A.11 A.ec; r.yKpicret~ Kat 6. o e ta<; , µ e -.: TJ v e A. 6 x1 cr t i1 oto. o t Ka cr n Kl) Ka 9 u cr t ep T\ u TJ , u it 6 tOV OpO Otl: a) CT'tTJY 7tEpi.1ttCOO"T) µtac; aep07tOpllcll <; Etll tp eiac; 7tOU OtOplSE'tQl an6 'tTJV EA.A.11v1K '~ D.riµoKpatia: i ) aut1) Eivat ey1opf.a tou lC7to8eoetc; 'ICU\) t i0 EV t (H pa O' el 't CO V V 6 ~l CO V Y. al 't µq> rova ~l E t t c; ota ta~ etc; tT) c; Euµ.BacrTJ c;- 'Y 1,a t11v ~ K 't 8 AE cr Tl t (1) v 0 l E ev ou 2, Jl' a 8 t 0 p tcr µ t v TJ a E p 0 7t 0 pl KTi ET alp Ei a µ 7t 0 p ei' 01t 0 t tl 0 fl n. 0 t E attyµfi, v<J. apxiae1. va EKtEA.d tc.1. cruµq>ro vriec v:ra 5roJloA.61tr.1. yw ta onota txei otoptcrtd, un6 tov 6po 6tt TJ o,eponop1Ki} etatpda 0a cruµµOtp<j>WVEtO,l µE 1t<; lO'XUOUO'E<; otata~et<; tll<; xapo1'>crcts Euµcproviu:c;. 0

0

lD13X?!,?OlLU C\OlL Sod?W O/\~ri9"("(T>grin1 01 /\ 8 31 g /\ (1)1 lu.:> 3"(?1 .>l 3 ,\ll.l D1.l ll!> D dTi<). :i Lt2 3rl DAroTi<,to /\C\O<).Xn1 nA.o"(c;t~ lX>)( J;>)ll/\OAY>.>t C\OlL AC?ri01/\0/\X>)( l\(T)l. 10)( /\(T)rll)/\ /\(J)l. 13!>'9£1 'lX>l/\O)JdO C\OlL J13D~80lL<}.Od:U Sun 1391d)(ClLD2/\n DI\ lt!>?e 3n l'0/\13 u 9 13~pgolLu DI\ l.LO ;J0 3!> lDAp /\3!,? opd1'023 lf)(ldOlLOd3D T:>l02?1 niri(A.) O<;tg lH ll))( I} "JUJ. S n oQ.'lUlL l X> 2 /\ ~l. 0 ){ .D 1J /\ 3 g ) Dp d 1 D2 3 S ~l )( 1 d 0 lL 0 d 3 1l S ll/\ ? riD1do i.g S l.12 Sl;l.20.n SoXA.3"(? S9)i 12on1ono o 11Dt n1nlu.)101g1 lf~anrf.l..ndu lt 'Sn11nltAog1q S ia np,od)(olil.tyi la 9un l u 1 3)} d o t g n o u S n 13 1h n l. n Slpll d o lL o d 3 n :n>1 1i Lt D oo 2 lL} d :=J u /\ lll n ( g ) D}DUAO!,?AJ /\Ul. 9un ll>l.3J}do1g nou npd1n:.3 l;t.)11douodn.1 /\lt1n SILDU/\}.>l n2DriC!JlD)( lg J38UAd'O 13X~ SO"(?y.J - SOlJ;>d)f \Jl. Q10.D lD)I SO.O"l?JN-SCl02'9d)I llOl c;i o 1 n n l D)I s n 1n u Ao g/\ l S lu c;t ~l n 1 s rf .HQ 1A. 9 "(on o d g /\ C9 )11 d o u o d 3 n 'O}All'>1LC\ A3g UDI SO"(?JN-SO:i.J;>d)I nrq Q lLD }300!,?)13 t::tX? C\OlL 'l;t101dl3X <).0)1ldOlLOd3y Q)(llUlOlLOlDlLJ D •\? l 3 X? 1 D )I 'O p d 1 D 1 3 I}. )( 1 d 0 lL 0 d 3 D U /\ 3 rf 9 J1 C'J 1 g U . /\ ! ~ D } /\ (T) cl> Ti C\ .0 U"( "l 1) Ahl l}1 C\D 91LD l'Ol/\0"("l'99llt'.ll Cl.OlL St>}dOd>O"t)(Cl..)l DlDJiq>l'O)tl!,? OJ..O ~H)Orfo1dotd3lL SC\O.l 3llLTID)l?dDlL u0 'SO"(?v-J-SO.lVd)f O"f't9 01 9inn ,D opriu.o DA? 13A7)>gThJ"(td3lL nou l;trfodgxng Dtrl xnJ.. 'SD}"rod>rin:i Sn.o<).odnlL Sl.11 0 1.DJD "(lt 021> Su1doo'()IC\)I DJ.Drll JDll\q>)(!>D 'llQ l3~]3gOlL'O '01\ J3dOlLTI nJDU/\O !,?" l l.t tD)( Sr.O'(?JN~Sno~L'9d)I n0"("('9 S9A3 l'O)( Sn3D ltAog"I S l.u 9 ~ n 1 3 1f S u J " ro cl> rf n .o S <} o d 3 rl i g S 7J1 Ti o 1 .o }n "( u o i .o p A. d n o i 1 s "( D /\ lt /\ ? TI lll 0 g 0 1D (\ 0 ~ 3 U !,? lf l D /\ p D J3 d 1 'O 1 3 ~l )( l d 0 lL 0 0 3 D U .III C)rln1do1g 01D '->C?DD 1n13],}do1g.oodu "39 l}.Xdy l,D11douodsy n1g9rldo Lt lD)( D?dOI 01 3rf '01\00d>rl~H> 'SllD0.3'( ' CQJ.3rix3 Dl3!,?V. ltdn)(,t~ n 111 l3X;J1D)( 1\39 lD)( Sn1u19A10)1 Slf.)11nurodn3 ;Lt1 lLDndgJ Alli n 1A. Su)(l,t9An3' Sl.t.1 otDJ'O "llL 02n 'Sn11nd)(orfuv 5l})llAU"("(3 Su1 nn11;id)(tlL3 Alt~tn lt1qrill1n317J.)IA.3 1nAp A3!,? l}1no · 1 :npDd.)lorllJ.yi l}.)(ll\ll."("(3 /\Ul C)lLD 1n23)1do1g nou 5Dpd1n13 Sl}.)11douod3n Su 1T1 UD(l).llLJd3JL /\Ul.D(n) : /\ 'O .l Q ' SC\ 0 d ~ Y'J C\ 0 /\ 3 tf 9 "( "( DgTI C\. :i n.0"("(9 0.01 Snpd1ni.3 Sl}.)( 1dou od3n 5n1rl Ss 13gy S;J.)( l/\'X 31 Su ~ SUDC\3"("('913TI)(3 Dl3!,?'9 l\UJ.. 13D!dOtd3lL DI\ I}. 13"03.lDDl\D nA ' t 3D?'tD)('OAD DA pdou rl Sod?V'J OA31'19"('(UgTin:I s1oul}.go 1ouo · 1

H :t H V )IV N V I Y )I H V 0 J. :t Y NV t~

Od0dY

to &toptcrµ6 i1 (O)TJ aeponop1Ki)<; etatpEiu<; anon>yxavet va cruµµop<pro0Ei µ e 't01.><; v6µouc; i) /Ka t touc; Kavovlcrµouc; tou I:1.>µpaA.A.6µevo1.> Mepou<; to onoio EKXropei aui:6. i:a OtlpyfiaEl cruµcprova µa tt<; 7tpOU7t00E<JE l <; 1t01) opisov'tat CJ'tO nA.aiato tT]<; napouaac; I:uµ<provia<;. EKt6c; an6 'tT]V nepinHocrti 7t01.> Tl 6.µecrT} avaKAT]CTT] Ti 11avacrro)..f)1) 11 E7ttPoA.iJ trov 6prov :nou avarova µe 'to /\p0po 15 tT]<; n a p o ua a <; l: u ~t

A PMOrH TON NOMQN KAI TON KANONII:MQN

I. Ot v6µ01, 01 Kctvovtaµoi Kat ot &w81Kaaie<; r.v6<; ~>nµpaA.A.6µevo1> Mi:.poU<; aepOCJKCl <.o cr Tl c; an 6 t 11 't £'to t ro v a c p o a Ka

tou l:uµpa)..A.6µevou Mf.pouc; . J. Oi €.7ttP o p ti o c; f.
AP0PO 6 ANArNnPIEH TITYXlfiN KAI AAElfiN l. Ta 7ttn µ

pffi0 rtKllV tt'tOlQ. 1ttert07t0ll1Tt!<; t(t)V 7ttii 1CH:COV 7tUVW an6 'tTJV E1ttKpci'tEl8t6'trita<; K«t noetcov JtO\\ x.op11youv'tat er'tou<; U7tT)KOOU~ 'tOU ii ta onoia Ka0iotCt.V'tCt.L tyKupa yt' auto{><; Ct.7t6 'tO aA.A.o Eu~tPaA.A.6µevo M£po<; fi an6 onoto8i]no'te ciA.A.o Kpato<;. 2 . E &. v Ta 7t p 0 v 6 iu a. ii 0 l 0p01. 't (t) v as El ro v ~ 't co v 7t l (J 't 0 7t 0 l fl 't t I( ch v. nou ava~epovta.t atriv nap6ypa<po ( I) Kat EK06BnKav a~6 tt<; A E p o 1t o p uce<; A p x.f. <; e v 6 <; El.> µ pa A. A. 6 µ E v o u M {; p o u <; 1· i a 0 7t 0 l 0 8 il 7t 0 t E 7t p 6 0 Cllt 1t 0 1) 8 l 0 p l er µ CVTl a. C p 0 1t 0 p l Kii E't ll l p et a. ll 'Y l a f:va a.epocrKcl<j>OCj 7tOU EKtEAOUV ta cruµ~tµq>covia <;, µ& 'ttc; AaponoptKe<; Apx.e<; autou 'tOU LuµpaA.A.6µevou Mepou<;, µE OK01t6 V('L /tEl<JtOUV 6tt 11 EV /...6yw 7tpO.KLtKT) eivat a7tOOEKti) <JC /ll)'tE<;. H Ct.7tO'CUXtU .i; ni't cU~Tt<; ~l tCl i; lKO.V01tOlT)t l K1)<; <JU~l<j)OlVia<; ea ouv t ota A.6yo e

Ape pou 4 t11<; 1tnpoi>erac; Z: u µ

AP0PO 7

AE(J>AAEIA flTHEEfiN 1. Kafh: Euµl>aA.A.6µevo Mepos µnopei va i;l')'ti}err.t 8u1~ouA.eucret~. 1)7t()lfl.OiptOtE ernyµT) , erx.EttKti µs ta. 7tpO'tU1t(l aerq>clAEtVHll Cl7t0 ~na a.cp07tOptKii l!HLtpda 1t0U 01opisf.'tUl C1.7t6 T.'O ciA.A.o LuµpaA./...6µavo Mepo<; , cre onotooiino'tE toµ f'.;cx oxe-i:tK6. µc tt<; nEp0vu.uttKec; eyKatuert6.cret<;, ta nA.11proµata i-oov C1 c p 0 er K a

p y i (l 't 0 l) <; 7t 0 u €x0 l.l v \) i 0 e Et,., 0 s i CL 11. 0 't 0 (Jl A. A. 0 I: u µ ~ a AA. (> ~·· Ev 0 M ep 0 c; . 0 l 0 l a p0 u AEu er El <; o. 1> t 8 <; 0 a n; p a y µ cu o ::to to uv 1 u. t g ~ cr et G e 3 0 11 µ f. p F. <; i:t.7r 6 t o a it 11 ~l a au't6 .

0

2. Eav, µet<.i a.n6 tEtOlEs lhet~ouA.euuet<; , ~va. I:uµpa.A.A.6•tevo M€poc; 0 l (l 1tl cr t<.O a f; t 6 t l t 0 aAAv L l) µ p0. ). A. 0 µEv 0 M Ep 0 <; 0 Ev t 11 pd a7toteA.ecrµcntKO.A.eta.c; , cre onotooi]no'te 'tEtoto 'toµta. 'ta. onoia eivat -rouA.ax_ta1.ov icrcx µe ta. EAUXt<J'tO. C1tt7td)a. 7tOU t<JXUOUV EKdVT) 'tTJ cr-rqµii cruµq>rova µE 'tTJ I:uµpa.cr11 "COU ~~tKayou, "CO rtpcbto I:uµ~a.A.A.6µEVO Mtpoc; ea e t oo n o t d -c o aA. A. o }': 1> µ t3 a A. A.. oµ Ev o M F. p o c; y ta -c a au µ n Ep 6. cr µ a. 't a .:x. 11 T 6. Ko: t 't a µ e-r p fl no 'l> 0 Ero p o uv 't (.t) v l'] eE i. ea a. n 0 't £/., e i A6 y 0 '(ta e cp a p µ o y i1 t o u i\ p ep o u 4 n1 c; n a p o ucr a .; I: u µ cp ro v i a <;; . 3. Ave~epo_vt"at cno i\p0po 33 tfl<; I:uµ~acrri<; tou l:tKayou, cruµcproveitat 6H onota&ipto'te ac:pocrK6.q>11 xpricr t µ.onolouvta.t an6 rriv aeponop1Ki] Et 'Y la 1t p 0 c; ii a. 1t 6 t Tl v c 1t l Kp 6. 't E tu. Ev 6 c; aAA0 I) ~nµ.pa:>./.6µevou MF.pouc; ~L7tupouv , 1~ v6crro ppicrKovt'a t ro v Kcu c: KEi v ro v 'to u · 7t A..ri p 6> µ a t o c; 't o u , 6 (j 0 K
on.oto.8i1 no'tF. E7ttGeci>pr1cr11 nia-ro.c; it o p µ ii y i a : ct ) G0 pa pe<; C.t V 11 JU X, l E <; 6 'tl eV a CU.: p 0 C' K cl q> 0 c; fi 1] ) , £ l 't 0 U p yla. EV 6 <; c;. e p o a K 6: cp o u ~ 8 i; v cm ;.qto p cp cb \' c T a t µ s T a e A. nxla Ta e 7t in e oa 7t o 1) 1cr x1) o u v f. K d v 11 t Tl <JT ' yµ ii , CT () ~l cp (J) v a µ f: r TJ l: u~t fl a a 11 't <> o l'. 11< v u. n q> {1. Ae ia c; 1t o u t cr x1) o n v e: K' ti.v 11 tr1 cr n y p ii , o- u~up w v a µ E t r1 :r. uµ ~ o. a 11 t o,, l:t KCt)'OU . l. () L u µ pa AA6 µ. e v 0 M E p 0 c; 1T 0 t) 7t p (l y µ a 't' 0 1t 0 l £i n1 v E 7t I e i::; ch p T\ cr Tl ' 'Y ta. '( 0 us Ci K ~ 11: 0 '6 c; T 0 l) A p e(j I) 11 .l 3 '( 11 c; L ~" F fl a cr Tl c; 't 0 u 1: ll( cl 'Y 0 l>. 0 a el v a. t d.£·: u0F.po vu 1noOf.cre1c; uno 'f ~ S 0 '1to i E <; e K 5 6 0 11 K a V fj 1C (L t ECY T TJ a Cl \' t !' K U p £<;; 't a 1t t cr T 0 7t 0 t Tl t l K a i) 0 l a 0 f. l ~ c; u xi:; t 1 K a µ £ E K c i v u t 0 a f. p 0 Ci K (l.Cp 0 c; ii t 0 1t Aft p Ct) 11- 0. € 1( E:: i. v 0 u 1: 0 u a e p o o u c; , ll 6 t t. o t 1c ~; o into et cr e u; u rr o 'tl c; on o t e c; xp 11 ~ t p o no t ei Htt e Kd v o co a e p o a Ka cp o s, 8 s v £i v cu i cr e c; i1 a v cb 't e p e c; u 1c 6 r. a el.. ,x. x Len a en i Tt ·d ) o it o n t ~ x. ii o " v a uµ q> ro v a. µ B '\: 11 I: 1> µ 13 o. u 11 't cn1 [u::
.,

~e

7tEpi7nrocr11 7t0U TJ 7tp6crPcova µe -r11v napaypaq>o 3, anayopeuetat an6 tov avttnp6aUJ7tO autT)~ tTl c; ae p 07t0 pl Kll c; eta tp Eiac; it a Ut ro v 't (i) v a Ep 07t 0 pt KOOV E tCHp&\V > 'tO aA.A.o 1:uµ[3o.A.A.6µevo Mepoc; ea EtVClt eA.eu9epo va cruµnsptlVEt 6tl 7tpOKU1t'tOUV aof3ap€-; av11crux,iec; tOU 'tU7tQ\) 7tOU avaq>EpE'CCU cr 't T\ V 1£ a p 6. y p n q> 0 4 KCl l VCl CJ U Va)' E l 't Cl ~l 7t Ep aEpovtnt GE EKE:i.Vrt tllV 7t0.f)ftypncpo. 6 . K 6. 0 c I: u µ ~ u A. :\. 6 µ e v o M t 11 o t; ot a t 11 p f.i t o 8 t K a i UJ µ n v a a. v a cr 't El A. t t it v a µ e 't a paJ. Ae l a µ P, a (t) c; 't T\ v a8 E t I:uµ[3aA.A.6µ£vou Mspouc; , cH: nept7ttCilcrT\ nol) 'to 1'pono 'EuµpaA./...6µsvo Mepoc; cruµnepnve1, Ein: cruveneia 1.uai; snt0erop11<111c; nicrtuc;, µtac; aeipac; £11:t0eUJp1icrec.ov nicnac;, µiac; 6. p v T\ a 11 c; :i: p 6 a Pa a 11 c; y tu En t 0 e O) p TJ C! 11 7t { a t a c; , 8 ta Po u /... E ucr e CJ) v Ei 't e µe aA.A.o tp6no , 6n aµecrec; EVEpyetec; Cl1t0.t'tOUV'tCll yta 'tll'I acrcpaA.ft A.ettoupyia µtui; aeponoptKllS ETCl tpda c; . 7 . 0 :r o t a S ipr o t F. e v € p y e ta f. v oc; I: u ~lfht A. A. 6 µ e v o u M € p o l>c; , cr uµ cp UJ v a µ r.: t u; n a p a yr cup o u c; 2 it 6 , 0 o. S t a K 6 n Te t a t ~l 6 /, t:; /t 6. 'V e t v u '11r i cr 1· a 't u. i 11 ~ acr 11 y w n1 v u v a A. 11 'l' T\ t ·ri c; e v € p y e ta c; a u ·i: ft c; . 5.

AP0PO 8 AEPODOPIKH A!:(J>AAElA I . I: uwi> to v a µ t: Ta &t Ku. uo µat a Ku. 1 n c; u no x. p e ffi a z 1~ to us ~a a e 1 To u S t E 0 v o 1) <; 1 Ka i. c.>'u , i · a r. u µ p a ).J, oµ e v a M € p 11 e n n v o, p e pa. 1 ro v o u v 6 n 1l 1l11'0X,p~Ul<JTl '!:OU c VOc; 1tp0<; 1:0 UAAO VO. 7tpO {L A. s t a Tl1 c; ]'[ l1 AtL t K ll t; a r. p I) 1t 0. p t a <; Cl 1t 6 7t p ~ E l c; 7t a p v 0 µ 11 <; e 7t € j.l ~a CT 1l c; , r1 no ·rn A. d F. v a av a tr 6 crn a cr To 't µ fi µa TT\ c; 7t a.po u
o

a

:~

a

KCll 'tC.OV U1tOX,pEOHH:CilV TOU<; ~ciuEI. TOU OtP.0VOU<; DlK C:dOU , 'tll L,uµIJaA.A.6µeva M€p11 Ou evepyouv iotatttpUJc; cri>ftq>(J)V 11 K E a t 11 X rq i 1 cr n c; l6 LleKr.µppiou 1970 KUl t"l<; I:uvOT) f\'.T)S yia n1v KaTucrtoA.i) HOV l1 a r a v 0 µ (1) v n p 6, ~ c (i) v I( a 1: a 1: 11 c; A (J

E tY. A. o t t c; 2 3 } E. 7t 't f. j.I. ppi l) u l 9 7 1 K :l l 6 A (i) v T(t) v cD.. A (i) v t) t £ ev 61 \I E. 7t i (J TJ ~l (J) v E "( y p fl q> '..O V cr t 0 V l S l 0 1 l1 ~l EO., 't Cl 01t O i <1 µ 1t 0 p E i V l1 fl 1t l KU p (J) 0 0 U\' CJ 't 0 µ F.A.A.ov CL7t6 ta >.:uµpctJ..A.6µeva Mf.p11. . T u !: u µ p0. I.. I.. 0 µ s v a M € p r1 0 a 1t a p t x. 0 u v ' Ku 1: 6 n l v Cl l 'ti1 er i:: (1) c; ' r. aEl 6 u r. u. ~ a. i 't l') 1: 11 cr u v 0 p 0 µ ,, t 0 e\I o. (TL 0 aAA0 ' 1t p () Ke t µ t v 0 \) v (t

ll7t01:pE\j/OUV npasctc; napv, 'tcov e7ttPa.trov Kat i:ou nA.tJproµa.Toc; i:ouc; , 'tCOV aepoA.tµ€vcov Kat eyKa.ta.crt1; xe tptcr -rsc; teov nepocrKa<prov nou dvat e 'Y K a 1: Ea 't TJ µ S V0 l Ci 't TJ V E1t l Kp a: r El 11 T0 U <; , <J t 0 1t ACl i CH 0 TT) <; 1-uv0itKtl<; yta 'tllV iO~uori n1c; Eupco7tai:Kfic; Kotv6n]Htc; Kat KC1TSXOU'/ tyKupec; A.oi;u:c; AstTOUpyiac;, cruµuµ~o. A.A.6µtvo Mtpoc; 0a. svriµe:provet to .aA.A.o I:uµBaA.A.6µevo Mepoc; y ta o·n:ota81ptou: ll. 1t 6 !\'.Al cn1 µ f. 'I.' a~{> l" (1) v r; 0 v l Kro v Ka v 0 v laµ ro v K(l l 7t p (L KT L Kro v L 0 u KCH "[(1)\! 1tpOtU7t<.OV a.~po7toptKl1<; \lG<j>IXA.E lll<; 't(t)V flapap'!'THtcl'tWV no u av u

: u µ f, u.A. A. 6 µ E v o M t p o c; a u µ q> Ct) v s i oi: t o t vn p t cr rt c; fl€ p 0 (j K(l <j> 00 V r 0 'I) p. 1t 0 f) cL VCl Cl 7t ( (l 'C F. lt (l l V Cl 't 11 p 0 U\I , KCl 't 0 tTl V c.var..corriar, it yta 6aa ot q v e:n1Kpatr;ta "COU 6.A./..ou l.u 1tBa i~ A.6µzvou Mapoui; , 'tt<; 010.ia~i::u; CtsponoptKijc; acrcp6.A.8lU<; , cruµrp1 '.) Vr£ µs 'tO OiKCllO 7[(1\) l<JX,Uf.l ~"[,., x. ill pa a wt fi , au µ 7t e p t A. a ~t pa, v o µ 6 v o u , otKniou. K'1.0E 1: l) ~l pal~ A.t'> µI:: VO MF.: p oc; eCl 0 u:x.crq> ('(A icre: t 6 "Cl . F.

l\ p 6 µEv U, a 1t 6 Cl\) 't 0 uc; (L \I"[ t K d µ e v ('( Ka l va 1tpayµaco:co1ouv KaHiA.A.q .>.. ou; r.A.£yiouc; cr-i:u nA.riproµu-&a, 't<J. µ E T llO~t(l 't0)\.' aepOCIKClljHLV, 7tptv Klll KCl't 6 p t (tJ a Tl c; . Ka et Luµ Ba AA6 µ e v 0 Mt p 0 c; 0 a 8 6H~ et l 0 ta t 't e p Tl 7t p 0 a 0 x1i CH 0 1t 0 l 0 8 fpro 'CE: (l i 't T) µ 0 T0 u aAA0 u Euµ~aA.A.6µcvo'O ME!POU<; , yta ta et>A.oya EtOtKa'A.ew<; . ~! p 0 KE l µ t V 0 l> VCl Cl Vt l µ EHO 1t l cJ Tr.i Il t Cl
s

s

11

l~DydOA.'D

e

lt n? :.i !) 1 u "J3 t1 0 o lL ro .o 9 d lt 3 l.olllfgo1 o u o l n :--1 :> u 1 I\ co lL ro Do d .lL .x 3 /\. ~ l ro .o :;n1 ~l j n 13 n 3 l! D 'J n o d ? no/\. 3 tf 9 ''f'l n ti n 1 no·cc9 nu1 n131J:>d::..t1u3 Allin ,\·01Jriod:rn )3}.03dLLun p"(c.TJu 1) 1\ riif ID? ',;))I l ~ (11 t 3'Y.~ ·o DP ell X>l. 3 lpt Id OlL(l J :ro lt.» ;ni .Old 012 ~ 9'9 ){ · 11 · )nod?fl\l n0/\3TI<)"C(D~ilct~ 30V·')I ~<,lOTI.01'\0A 'OJt 1 n :x S n o rf 9 .\ S3 1 /\. o 9-X .o 1 S <) o ~n 1 3 X .o S no 1 :n1 n /\ ro dni ~ o 1 o i 3 ) 1d 1 ·1 i g :i91nn SO.lLfo) .0Qdl!)l 3 () '/\003.0 l,l"((l)ll C\Ol!.DOUlt)l3 C}0)111\3A. n"

o

w

g

e

ne

'> 9 A 3 l;t

n o lt .o c1 d lL .)I ~

c,t o )I 1"

3 /..,

S9 " 3

u.o lT)l. l! 1o3 :.JL

9 o ; I .o 1 d o 1 ~

. 1\ (I) )

).

0

~ 3:

Aqi:>t1dOJLOU3'0 ll.03"(?l.)13 /\Ul lJlJ... 1DlJ3llXllLD O}Ol!O OJ. '9)1\lLCIJ .OOdl... 9 ~ t g\ 3 o ~ "l '9 l n )I 9 )11 /.., d no 1 l s "( ' <:> >t t /\ 'X 3 1 ' A ci> 3 .o l,l "( ro 2~ · 9 )I i 1 ,, no 11u:t Alt1!> pd tu .0, g D /\ l 'O )I p "( n )I D 13 rf n /\ ' UD lt. "( 9 'X .0 D lL 0 /\ lt l 1 l'l )I ~ /\ 0 ti D d 'O lL Alu •ogoop 1du 3Tf '1)l)tll3'X. :o 'Sno dnl\J noA3tf<;>"("(ng1ln:r nO'{"{~l Cl 0 l. ~ t.l 0 rf D l /\ 0 " D )I J n 0 1 1 D )I ~ Cl 0 Ti 9 /\ s n 0 l 3 rf D " (() rl <;t i> • } :: d 0 l!. Tf Snod~W noAsric;>"("(1lgrln:r Sc;>A'1 DJ3dlD13 y. )11dollod~D U/\ ~ Tio1do1g H no A 3 ri 9 ''f'( tl gTi n :r no"("( v n0i J lll l,1 )I \ g l.J. J. }3 d lt l. n1 q D /\ 11DI

li 131 ;> c1)11l!3 I 3 ~ } 0 /\ D,

'O /\

'!111'

·(

"t 0 rf 0 d ~

'(

·Snod'(.Ji~ ll D l.t. u Cl) .o CJ d l~ )t 3

U lfo) J D ).l ~

0 l.

13 'X ?

Snod'W C\0/\3Tf9"('(Dgrfn::I )91\3 npd•n13 l, Diidoltodsu Lt 1q rfo1do1q

)) 0

l1 · 1

6 Od0dV

v

·~u1Arod>nn1 SnDAr1tfo ·nih?ri d l/. 1 :l ij 'I)"( D /\ 3 l 0 lL l,t. g 3 .l 0 lL 0 }3 d 0 lL rf ) 0 d ;,I W 0 I. 3 t1 9 "( "( l> fj rf Cl:{ 0 1 OJ d lL 0 l. . Cl 0 d 0 d \I, S 0 .l. /\ 9 d ti lL 0 0 l S l 3 ~ Vl. D l q ~ ll. 3 rf Lt i>CO d> d 9 1hfo. .0 U t1 (I) d ~ l. Ul U3 lL }3 11 D d .l 0 ll D D fl• n 0 I\? Ti 1 3 .)! 0 d lL l;t U)I /.., ~ /\ D lt l .)! 1' l. )I ? '1J l Ti 9 lL lJ 1 D l. j3 A. 0 "( 0 I D .)l l g 3 .l IO l'. 0. . J 0 d? IN 0 "3 r1 ~) "( "( l) 1f Cl:.~ 0 "l '{ ~ 0 1 9 lt ?> l 7) l . t\ 0 J} d 0 l g Cl 0 lL I\

l 3 Sl}.)ltdo1t0d 3 u Slt .i Sst3Q'9 Sari Arod9 lf"(og1u3 /\Ul. l;t l!"to1oul\n I\ lu. · ll D ll"( )I '9 /\ti /\Lt l • l.J. .o 1.J. .l V d )ID d D lL /\ lt l D l J.. O /. f)"'( }3 "( 3 l. O lL lJ t\ro3.0~~"(ClOdDlff (l)l. lt.~dD/\~ AUl. 9un 53d? t1lt (~I) 31A?UD)l3Q :H> D.0 ? r1 sD1" (') d> rf (\ D 'j l;.l )I u ul 0 )LO /\ D )I \ 'j u~ n 3 l. J'.IL 3 D (X n l () l.:tl H · ; o d :;i o " 3 rf 9 "( '( n g ri n :I 3 1 u 11. l,l q o ' o lL o Qu v S o 1 n Ti I} 1 1 ·o ll o t o i ? 1 S9A3 ll.Jf\l;l'( lt1 c;>J.!D Ssd? r1l1 ( ~ 1) 31A?1LD)l3Q 3.o nn;trf AOOf>\'XciD i.10 S;nnn S13D<;l3"(no gn1~ 10 ·)13D<;l3"(nogn1g t 3.ol}.1 ll. J l),\ pclourf 'QA 1 d (IH) 0

g

ne

w

Sodn~ o:,3t19"l'(Oglin:i 01(9dll oi ·nododv. So11,9dnJL no1 S1s~9101g Su. 9uD 13 "}"()I )13 dnlt 13'X ? Sod :;i 3 r19'("(1> rf n:r O"("( '1)l ol 1l. '.' p tfo> '.:I 0 D " D Jl 1 n Li./.., 0 "{ <,l 3 ' :1 ? J 0 d ? 0" 3 rf 9 "( '( D gT1 Cl :r n A ? A l)J. 0. . 9 · lJ. "( ' g JL n lJ. S 9 " o A. ::i1 A. o t o .i ? i D A '} u " n g " prn 1 n )I n d o A.1,t. d .t t3~l,l"( D/\ QlLO)ID Ano'X? ClOlL ndl?Ti D"(U"(~9J.D)I '1)llL10"( D.l lD)t S3JA©Al0)11ll3 Su SDl./\OAtf"(O)ln31g 'O"l"C9 01 DA? Ol. Anorf-,;>dg/\nD D0 Ud?W D/\3Tic;>"("(Dgrfn:r 'Ol 'J 'O!O"(l!Od3D /\ID3DX)l.0Dl.'O)IA.3 " oo 1 1D >1 t\ 1 'AC?Jd>U)l.OOd3TJ /\IDlOl?l. Snuq;>d>.on Sll l v1n::>1 Aros~ ·9dJL A (l) rf 0 t\ '9 d 7llL /\ (l) 'f'C9 ~ ) n 0 d> ~Dt 0 0 d 3 J) '} 0 )t '1 .• "( 0 lL ll D U1 '9 d )t D 1 n )I Slt lioAri>dnJL So19AoJ...3/.., Sc;>A3 l)."(t31tD ~ )91\0/.,3). DA~ pglino An10, ·~

x

w o., w

u

s

'te'tou:c; µe'ta.cpope c;, ol'quprovo. µf:: tou c; oxet1Kouc; u:rxuov'te<; v6µouc; KO.l KO.VOVLO[µouc;. 5. K6.0e I:uµPa.A.A.6µevo Mepoc; Oa xopT)yei otT) 01op1oµtv11 a.ep07tOptKT) Etatpda tOU aA.A.ou EuµpaA.A.6µevo u Mepouc; to oticaiwµa va µe'tucpepet crt11 x,ropa. tou, µ e'ta a7t6 ai'r11µa, oi>µcprova µc touc; iox·uovtec; Ka.vovtoµou c; ouvaA./.uyµa.'toc;, to 7t A. e 6 v a. o µ. ct µ e 't a ~ u e o 6 o co v Kct t e ~ 6 o ro v , t o o 7t o i o e 7t t 't u y x cl v e t a t a € 0 XE0 fl µ € 't T) µ € 't O p cl t (I) V C7t t p C.tt cO V, 't 0 U cp 0 f) 't l 0 \) K(l l 't 0 U t . CJ't(l Cn>µq>OOVT)0tvta Opo µo /..6yta OtT)V C1tlKpcl'tE:ta. tou uA.A.ou tuµpaA.A.6µevou Meponc;. 6. H aeponoptK~ Ettltpda. Ka0e tuµpa.A.A.6µevo'll M~~pouc; ea €7ttt pS7t C'ta t va. 1tAT)pcOVEl tu; 't07ttKBc;, ~n7t6.Vc<;, cruµ1tEptA.a µp avoµsvric; Kat tT)c; ayopuc; Kaucriµwv. otriv E7ttKpclteta. tou 6./l A.ou I:uµpa.A.A.6 µ evou Mtpou;, oe tontKo v6µ1cr~ia. . Ka.-ra t ri ota.KptnK~ tT)<; t::uxtpeta , ll o.epo1rnp1Kft eta.tpdo Ka0e Luµ.paA.A.oµevou Mepouc; µn:opei va. 7tA.f'lp©ve1 tE'tOtec; Oet7t6.vec; cntT)V E1t lKpatElO. tOU aA.A.ou tuµpa:U.. oil t:VOU Mtpouc; , cre 1:;A.eu0epa. µF..Ta.-rp €\jf tµa voµicrµn ·cet, cn'.>µcprova µt touc; 't01ttKOU~ cruvaA.A.a.yµ.a'ttKOU<; KO.VOVtcrµouc;. 7 . Eav eva Z:uitPa.A.A.6~t€1/0 Mepoc, t:ntPclAAEl 7t€p1or1crµo1)<; O"tll it e 'ta cp 0 pa t 0 1) u 7t E p p 6. A. A0 v t 0 c; u 7t I) A. 0 i 7t 0 \) t (I) v ea 6 0 (I)" 1t 0 \) ent'tcux0 11Ke a.no 'tl) o iopicrµevri a.epo7toptKi) etatpeia. tou 6.J.J,o u Luµp11AJ.6µevou Mepo·uc; , to aA.A.o tuµpa.A.A.6µevo M tpo<; ea txe t to otKairoµn va errtj~ aA.tn £7ticrT)c; touc; iotou; nF.ptoptcrµo'6c; oi:11v acponoptt
t . To a e p o cr K 6 <j> 11 · 7t o u '.Xp ri cr t µ o 1t o t o uv t a. L a e o t e 8 v il o p o µ o ~\ 6 yta o.7t 6 i::iv aF.ponoptKii e-rutpeia 1rnu &1opisf:"ra1 an:6 tcft0e tu ~L PnA.ll6µevo M tl poc;, Ka0roc; enia11c; Ket1 o KavoV\lCO'; f.~0 7tA t cr Jl 6 s, 0 t rrp 0 µ f\ 0 e LE'.; KUU a iµ rov KO. t At 7t0. v t t KWV Ka l 'l: c; Ka. 1

EK':'.oAOUVtO.l ')' t<1 :

a . to a.n60eµa e1crn11pirov, nc; q>0ptro'ttKE<;, orrotoof\no'tn tv 'tun c UAl K6 '!> ep € t ta. 0 I a Kp L't t 1\ a 't T) S P. 1t t :X et p TJ a 11 <;

tu n w µ it v a e n 6. v ro t o u IC a l 't o cr uv Tl 0 e <; ot a. q> Tl ~L t cr i: L K 6 u A. t K 6 n o u 0 l Cl V Bµ E1: Cll X(I) p l <; Xp t (j) CJ ll Cl 1t 0 O.'v rl\ 't Tl 0 l 0 p L<J µ EYTl 0. Ep 0 7t 0 p l Kf\ ei:aipEia. p . Ta erov nou q>opi:ro0T)Ka.v cri:l)v t:'lttKpa'teu1 onotouoijno'te L·uµpaA.A.6µevou Mepou<; , µecra. cri:a 6pta nou Ka.0opisov'tf.tt an6 n<; apxe<; i:ou ev A.6yro IuµpaA.J..6µevou M € p 0 u <; IC a l 'Y t a xp iJ (J r1 n av (l) (J t a u e p 0 (J Ka

11 it e n t o K e u tl ·t ro v aepocrKa<prov nou xp11cr1µonoto\)vi:a.t cre µta ouyKe1Cp1~1evri ota.Opoµli a.7t6 'tl) Otop1crµev11 a.eponoptKfj E't1Hpeia 'l:OU 6."-A.ou EvµpaA.A.6µevou Mtpou<; 6. r.:o.ucriµa. Kat A.t :TCa.Vi:tKu nou npoopi~ovHt.t vo. e<po~hacrouv C.tf. p o o K6. cp 11 nou xp 11 a t µ o 1t o t o 6 v 't a t cr e µ ta cr u y KE K p Lµ t v rt o t a.8poµi; a.no t11 01op1crµevl) aeponoptKTJ eta.tp£ia tou aA.A.ou I:uµpa.A.A.oµevou M£pouc; , a.K6µa Kat 6ta.v autec; ot npoµi}0en:c; 7T p 6 K e tr a t v a xp 11 en µ o x <> t 11 0 o uv cr 1: o 't µ ii µ a i: o u 't a ~ t o l o u '.It o u f. K't~Aet't(l.l 7tEpa opTro011Kav 3 . 0 (J u y ii e11 <; cm p 0 µ e 1: (l q> I:: p 6 µ f. v 0 c; E :; 0 1t Al (J µ 6 <; ' . Ka eci> (; e 1t i a 1l c; 1C 6) v 'I( cl ee ~ u up a A/,, 6 ~le v 0 \) M Ep 0 u <;. ~ L 1t 0 p 0 ~ v v fJ. EK~Op't~9o6v CJ~T)Y ~7ttKp6.'tElCl 'tOU aA.~ou Iuµpa.A.A.6µtvou M ep 0 u <; , ~L 6 v 0 ~t e 8:'Y Kr l o· 11 't (l) \I 't e A. co v e ta Kro y a p xro v a'\) 't 0 t) T 0 \) Lu ~l Pa ).J. 6 µEv o u M € 1Pout;. Le µ ta 1 ET o la n e pin T co a 11 , iuro po\) v v c.l 't e 0 OU v l) 1t0 tl) v e 1ci.PA. e \j/Tj 't co v E y A 6-y (l) a PX ro v. µ£x1ni; 6-rou ~7rClVC~COVQ µ £ 'tOU~ tf.A(.l)VElClKOU~ KO.VOYt<Jµouc;. 4. Iio Pa9µ6 JtOU Kav£va~ 8acrµ6~ 11 6.A./-.s<; xperocret~ oic;v ~ntP~A.~ovTa t O'ta aya06. nou ava,tp~v'tat cr~t<; napuyp4~ou~ J E(•} <; 3 t 0 u 1t a p 6 v t 0 ~; A p e jJ 0 \} ' 't a a 'Y a e6. a \) 't a 0 e y e(l '\) 1t 6 K ft \ v 't a \ (J~ 07t0tf;O'OTt1tO'te OlKOVOµtKE<; a7ta.yopeucre tc; ii 7t£ptoptcr~lCll~, IC a t 6. 1: l) V e t <J a y Ci> 'Y it . t 11 V E ~ 0. 'Y CO YTJ K CH T 11 0 i. EA C ·0 CJ 11 , 0 l 0 7t 0 i 0 t µ 1t (\ µ 0 uv 0 ta (j' 0 p f. 't 'l Ku •V u L (J xu 0 u v ' e K 't 6 <; a v p L(l ·u h 0 LCL an a y 6 pr. u cr 11 iJ 7t c p t o p 1 cr µ 6 i; HT x1) o u v y i. o. 6 /.. s c; 't 11.; a i> po 1rn pt Kt<; r.tu.tpdec;, 0t1µ7TeptA.cqtBavoµcv11s Ko,1 Tl)<; eOvtKil<; a.u.punop~K11c; E'ta I p E i a I, , 6 <J 0 V a q> •O r- cX Cl t: 0 p L<J 1Lev o u <; I t co<; 3 i: o u no. p 6 vi o i; A p 0 po'). 5. H i.;.atux.sip1cr11 nou ~t1rnKptvi~e'tat crto 1trtp6v Ap0po Oa eivcn £n t11: lf.ov Kat xv>Pi<; err1
,.,

,.,

S? .)1 1d 0 lL 0 d 3 0 J 3 1q Ti .D I d 0 i Q Sl l 9 lL D i\ C) 0 9 U1 0 lL 0 lh D U d 'X D 0 nou 1H? !3 d 1 o l. 3 lp11 d o lL o d 3 n lt ' 3 <). " )I 1 3 g o 1L n n o 1£ 7)J l. n n 9un SQl.)13 'AC!J l.Dd)I i\(l)1 S313l.l)l d)l llL3 SnD /\<).Ol.Ol/\ld)ln 3 1g n9 nol£ i\ ~o rf 0 d g D l g I\ CJ) l. 0 }3 rf Lt D 3 D 1D ] . ,\ 0) '9g1g01L D 1 D ) I lD J, i\ 0) 7i> g 1g 1lt3 n 0 1L o. o p r1 o d g n Xn .i 1 u )I Cl o p, d o l. n g 1 u 3 S1)1 cJ o )IOgDodu n il0"(<).3 HJ)I S3Dno'X?d J. S11 n1.t Sn1 lt1 9)111Ud(l)X S~lO)f d olL3 ·sn1 U.19Jlt'(u 1;t.1D 3"(31AnD 9 )I 1 ).. 0 "( 3rf ' l;t 'X 0 d D lL 1\ U l. S g TI n '.i /\ CJ) 1 S ::J 13 d 1D 1 3 S? ) II d 0 lL 0 d 3 li S3 /\? rf D l d 0 l g Sn QlL n 1 X> i Ao X? d o 1£ no u o l ,l.. 9 "'( o 1io d g o .l A? 9 Lt" (T) n .L · £ ·S'} rfodgxng S3 1g} S11.o 13 d?rf 1\3 l;l 1;>)(1A3A. l3X ?d X>lL O!Dl.C\.3"(3 1. Ol. nol£ DlA.Q"(Orl odg Dl. Dl.U l.Q"(O l lJ)(\gD AC)Ol.DlJ3dUlL3 A l.t rf n" 3 l. D CT,> l .o l.? ' Sn o d? 1AJ no" 3 ri 9 ''{'( X> g 1f n :I n o"'( 't y no 1 "C? 13d1 n i 3 "q))I 1 d o u o d 3 TJ A (T) l. TJ i Ao d? d> 1f n D n l ll 11\ 9 u n Ano rqi Tin"( 1J0 5)1 Sspdll)l.3 5?)1lOOlLOd31J S 3 I\ ;·Pf .0 1 d 0 1 g l0 • "Ol ,.\, 9 "( 0 rf 0 d ~? X> l. A ? 0 UA (I) "( 3 l. )l 3 ' l ·S?rfod~n 1 g S3A? rfi>td o9n )( ) \1. D /\ (0 } ).. 0 '( lHf 0 d g A(T)l.A?9ltAro grf tJ "'( o lL u n " " <). o d o lL 11 TJ " n o " ? Ti 1 3 )( o d u 'S l.t..01 d p'X u1 3 ti Sl.to 1 tX>)( SltlX>)(}g /\C\.OA1)1'XA.n.i xi9 AC!Jd3W A© 1 S3pd t i013 S?)(1doi.:0J3n S31q rl.01do1g 10 · 1 A(l)A3 ri 9"(''frJgrf n:i

s'()

s

x

u

g

.

NUI.JOV0"10dV H:Ild)f..13 IV){ '.IVJ.H!J.0)11.LHdUX IOW'.IINONV)f

ZI Od0dV ·n 1J..9 ·t orlodg l;l.A9 3 1g n10rf9dnu At;l0"(31:x3 D}Ol£0 Dl ' lt l. 9 lLX> /\(l}3Dl}ll.Oll1D)(,.\,3 tD:il i\COA?Tf • "lodni A(T)l AC!Jl l.AOAq>dlt"(lL n 9 " 3 g S? 1 n X> S1 3 D ~) 3 d 'X o 9 n o 1L S? l n n 9 1L D S3 d 3 l. 9 "( Lt A1n 1D Ap 10 ll. 9 ' S \ 0 l. <,l. 0 1 /\ 3 ' p I\ (l) )(J..3 AO)lL l O"'( tD)( A(l)A?rit"'(Od3D /\ (l)l. U.0 l}. d X U.l D 1 ).. S13 .0 (!) 3 d X ~> 3 ,.\, 0 "( C) 3 l D )I S3 \ XDq g A <). 0 9 U "( g l lL 3 Xl /\ 1311\;Jdi1u 3 'OA l;t 13"(l}lg1u3 nA pdolLrf Sod~w OA3 ri 9"("'(Dg rf(\. '.i 39'9 )! · 1

'.IU3:IHdX HV3'J. I I Od0dV

;.

Msprov crta cruµq>rovnetv1a Btatp£iec; HOV i:uµpo.116µevrov opoµoA.6yi.a, ea cruµ<provf10£l crxt·ttK6. a1t6 ti.<; Aepo7toptK€<; A px.tc; . 6. 07tOtCLOTJ7tO'tE o.l>~Tl0'1l cr111v XffiPTl'tl.K611110. 7tOU ea 1tapacrxEe£i iJ 111 cruxv61111a trov opoµoA.oyirov 7t0\) ea BK'tBAOUvtat an6 'tll otoptcrµtv11 aeponoptKfl Etntpeia tou 6.A.A.ou Euµpo.A.A.6µevou Mtpouc; ea cruµq>rov11ed µeto.~1'.> -rrov aeponoptK&v apxrov , pacret 'tOOV KO.tl BKTiµ11crri (l7tattf)crerov KUKAO<j.'Opiac; µe-ra~u -rrov en1Kp Oa cruµ<prov'Tl0ei Kat ea KaOoptcrtei an6 KOtvou. LE nepi.7tt1(1)crl] ota<pop6.c; µs1a~u trov LU~tPctA.A.6µevrov MEprov , 10. ~11tiJµa1ra nou avaq>F.pov1a1 crtT]V napaypaq>o 3 nio 7t0.V(1) ea oteueetOUV'tO.l cruµq>rova µe ttc; OlO.tcl~Et<; tOU Ap0pou I 5 tll<; napoucrnc; LUµq><0viac;. Ev avaµovfi µtac; 1€-rotac; cruµq>(t)viac; ii ou: u et 1 Tl a 11 c; , t a o ti<: a t O) µ a 1 a xro p 111 t K 6 t Tl t a c; Ka t crux v 6 t 1p a c; no 1> TJOT) tcrx.uouv ea £7tt1Cpa'tOUV. 7. O t otoptcrµevec; u.e;ponoptKE<; EtatpEiec; K6.ee i:uµpo.A.A.6µevou Mtpouc; 0a unopaA.A.ouv y1a eyKptcr'Tl cntc; Aeponoplld:c; Apxf.c; 't o u 6. A. ). o u Lu µ P a A. !..6 µ e v o u M t p o u c; , -r o a p y 6 t e p o e v t 6 c; Tp t 6. v t a 7tptv 'tT'IV K0.0t€procr11 tro\' opoµo/...oyirov crttc; 11µeprov Ka e0 p l a ~l ev f; c; 0 w 0 pt 0 µ E<; , I1 iv a K £ c; t.\ p 0 µ 0 A. 0 'Y i ro v . A u 't 6 , 0 µ 0 i (.0 c; ' ea LOX,U£t Kat yta µetaysv€cr't£pec; a/...A.ayec; , LE EtOtKE<; 1t £ p l 7C 't tO cr E l <; , U U 't 0 't 0 Xp 0 Vl K6 6 p l 0 µ 7t 0 p d VU µ £ l (J) 9 Ei , U1t 6 't 0 V 6 p o t 11 c; t y Kp t
AP0PO 13 AE !POOOPlKA TIMOAOrIA l. Ta n~toA.6yia nou xpeci1vovtat an6 nc; aeponoptKe<; e1atpf.is; 'trov i:uµBuA.:\.6µEV(1)\' M ~: pOOVT)eevTa opoµoA.oy\a On Ka0optcrto\>v OE euA.oya E7tircRoa, A.aµp6.vov1ac; OHOV~mc; D1t0o/11 6 A. o u c; 't o u c; (J x£ t t K •O uc; n a p cty o v t Ec; , o u µ n Ep t A. a µ ~ o. v o µ f; v o u x: a t t ou K 6 at o l) c; A. £ 1L t o u p 'Y i a c; , t ou e uA. o y o u K t: p o o u <; , t c.o v xapO.KtllptcrtlKcOV tOU opoµo/..oyiou Kflt, 07tOU Kpivt:t, o. v 8 Ev to £ x. o u ~· eyi..:pivet ot AEpo7toptKec; Apx.ec; Kat 1rov ouo 1:1)µ~0.\/.. 6 µt;vo~v ME-;p(.ov . H ~'YKPL<>ll autft µrcopsi vo. So0Ei pn-.::6.. E6.v Kaµia a.no t t c; Ac 'po no pt K' t c; A p x. ac:; £" € xE t f-~ K <~ p 6. CT e t tllV an o oo K t µ a a i o. 't r1 <; evt6<; tpt6.vta T\µ£.µ w v CL µ e ·c11 v n r.t p u.'Y p Cl cp o ( 2 ) to u no. p 6 v to<; A p 0 1>o u , t O'.

o

o

I '1

u

t l µ o /,. 6 'Y ia a u t
nap0 (2), ot Aepo1top1Kec; Apx.ec; µnopei va cruµ<poovijcrouv 6tt ri nspioooc; ev tCi c; n1c; onolac; nptnet va 011A.000ei onotaoi)note u 1t o oo Kt µ a cr i a e a d .v a t µ l Kp 6 t s p Tl t oo v t p t ci v t u 11 µ qHo v . 4 . 0 l A e p 0 7t 0 p l Ke c; A p x€ c; Ka l 't Cl) \ ' 0 u0 L \) µ ~ a A. A. 6 µ E v Cl) v M e p ro v ea E~E'tCtCJOUV Kat 9a JUl~OUV Q7tOptCJtlKCt AO"(OO KllttlXPTfOT}<; oecrn6~ouCJa.<; 9eCJ11c;, T) t£XVl'Jtc'.t xaµ11A.ci, A.6yoo aµeCJl'jc; T) tµ)te 0 p S U 1( a tla dxe A.1i ~ei. 6 . Avc~ciptl'lHt an6 ~t .; 6tat&.~ctc; tou nap6vtoc; :'-\p~pou, T.a nµo:\.6yta rrou np1.'>Ketrai va xpewvovtat nn6 t11 01optuµcv11 aeponopi.Kil iHttpeio: 't'l)c; lvoovl'lCJiac;, yiu µe-ra<pope<; er; o Ao K A. ii p o u e v t 6 i; 1r 11 c; E u p oo 1rn ·t K Ti c; K o Lv 6 t rrr a c; , 9 a u n 6 K e t v t u i cr·co Eupoona"iK6 Ko'lVOt'LK6 L\iKalO. Ot iotE<; Otatci~etc; en 7tpS7tB\ c ·rricrric; va eq>apµi6sov'ta1. 'YLCt nc; otopiCJitevec; aepo:topoctc; e t a l p ei. E c; 't 11 c; E A A. nv 1IC Ti c; ~ 11 µ 0 Kp at i a c; ' r l a t 1l ~l e 'ta \I) 0 p a j( l) KA. 0

AP0PO l 4 XOPHrHI:H I:T ATII:Tl KQN 01 AeponoptiC€c; Apxec; KCl0cv6c; l:uµ~aA.A.6µevou Mtpouc; ea n a p eXo u v tit t <; A i:-: p o n o p t 1\'. e~ A pxt c; 't o u uCJtoA.o-ytKa va. 1t p 0 e t 0 t µ 0. CJ 't 0 uv l(' ll l v (). \l 1t 0 ~ A. 11 e 0 ·6 v a 7t 6 'tl c; 6 '· (J p 1. CJ µ F, v e <; t~ s fh> 1rn P , JI: F, c; e t u l P d 1; ~; 1c fJ o c; 't l c; s ov \ K t <; A e P o 1f o p 11c ec; A p xec; 't o u c; . (l 1t 0 '· ll 0 ·~ 1t 0 ·r I:: CJ '/. Ei l K cl it p UCT f) e Ta CJ t a t 1 IJ 't t Ka <J 't 0 t Xf: ( (J, KU "7 A0 CJ' 0 p la c; , ti) o7toia µ-:rnpd vu un0oµouv ot AepoitoptKtc; Apxsc; ev6c; ~l}µ~aA.A.6µavou Mepouc; a7t6 tl<; AeponoptKES !\ px£c; 'tOU aA.A.ou r. u µ I~ a).. A. 6 iL£ v o u M € p •D u c; 9 a a n o 't g / ., t CJ o u v , K n 't 6 n t v a n T) µ a t o c; , fl.VtllO:iµf.VO ~i'1t11crric; KQl CTtl~l
11

AP0 P O

15

A I A B OY AE:Yl:EJ'E KAI TPOfiOfiOIHl:EII: 1. K6.0e L'UµpaA.A.6µevo Mtpoc; it ot Aepo7toplKEc; Apxtc; -r;ou µnopouv , onow5ipto-re crnyµi;, va sTl'tiJcrouv 8ta.PouA.eucretc; µe -r;o tiA.A.o I:uµpaA.A.6µevo Mtpoc; fl µenc; AeponopiKtc; Apx.tc; -rou . 2 . 0 ~ 5 ta p o u A. c l> cr e l c; a. U"tf. <; ea o. p x. (s o u v e v i: 6 c; µ t a <; ;i; e p t 6 8 o u e ~ il v i: a. (60) Tlµepcov CL7t6 -rriv 11µepoµriviu 7tapaA.apT)c; i:ou o.ul)µai:oc;, e1Ci:6c; av cruµcpmvriei::t ~to. <pope-r1Ka un6 i:a. I:uµ~a/~A.6 1..teva. Mepri. :.. 07tola8ijnoi:e 1po7to11coiricrTJ cri:riv napo1>cra I:uµcpcov(a Ga 'tE0ci cre t cr x. u 6 LCL v i: a 8u o L u ~L p a A. A. 6 µ e v a M t p 11 8 a. t xo u v e 15 o n o t Ti cr e l -r o f.va 'tO aA.A.o yta. 'tTlV £1C7tAf}pCO<Jll HOV <JUV'tO.)'µa'tlKOOV bLU0 1. Kll<JlWV 't 0 U <; , <J X€ 't l Kcl ~l € 't Tl <J U Va \jl l'] Ka l 0 E<J TJ <J e l <J XU 1'<.l l \I 0 l € 0 \I cl) V (J'\) µcp rov l ro v. 4. Ave~ap-rl"JHL o.7t6 -r t e; 8to.i:6.~etc; -r;ric; 7tapaypucpou (3), 'tpv7t01tO l Tt<JEI.<; <J'tOV n£vaKO. D.taOpoµrov 7tOU 1tpOcro.p11l'to. t <J'tT\V 1tapot'lcra Luµcprovia, µ7topouv vu cruµ<provT]8ouv a7te·u8eiuc; µe:-ra~u -r ro v A e p o 1t o p t Kro v A p xcl) v 1 co v i: u µ p a. A. A. 6 µ Ev ro v M e p co v . @a -ri8ev-rnt cre l <JX.U a.<pou E1ttP£Pa t ro8ouv µe: a.vi:aA.A.o.yft OtTC'A.wµa.-rt1".fJl\' ota.Kotvc.Ocrerov. 1

AP0PO

t {)

AI JJ:\' 0 E T Hl: H A I A -i>O P!!N 1 . E 6. v 7C p (.\ Ku 1p: l 0 7t 0 la 0 T\ 1T: 0 't e 0 1. a

cO 't 0 A0 'Y 0 Va t ' 11 Dl e U8 £ T f] (J 0 U V µ f. (; t a zt p a yµ a t e ua f. t 1; . 2. Eci.v i;a. Luµpal~A.6 ,µevµq>rova p. ~ 'tTJV 1tapaypa , Tl Ota<pop6. ect n a p u 1t·t µ n e ·te1 1 cr s:, .=: v a D. t Ka cr i: ii f> to i: pt c.O v ota 1 i: ri i: c.O v , €v a. c; an 6 't 0 1) c; 0 7t 0 i 0 u 1; 0 a ch 0 p i. s I~ t 0. l a 1t 6 K (t e E ~ u µ pll A. A. 6 ~l e v 0 M f. p 0 c; 1C a l 0 i:pii:o-; ea (JU~tcprnvs:haL 07t0 TOUS ouo 7t01> ea 01.0plG'tOU\' µs 'tOV 'l'.ponn (l'J'tO. K6.0e LUµPuA.A.6µevo M£poc; ea opisin eva 01.Ctt'tll'tft 6Vr6c; µtac; 7t€pt68ou l::~llV'tC1 (60) ri µepffiv U.7t0 'tTJV T] µ EpOµ'JlVl(.t 1t a p oJ. a p Ti c; a 1t 6 K cl. OI f. Lu µ p0. A. A. 6 ~l e v 0 M ep 0 c; ~ll a c; E l 0 01t 0 l Tl (J T\ c; a 1t 0 1: 0 U/.. A 0 , 0 lCL 't T] c; 0 l 1t A CO µ a 'tt Ki} c; 0 ~ 0 U, µ € 't T] \' 0 1t 0 i 0. 0 0. S11 't cl "T\ o 1 a u T\ cr i a -r Tl c; o t a

wpi~F.'tCll f.V'!;6c; µtac; 1tepa.1i:tpco 1tEpt6oou e ~ ~ v tu ( 6 0) Tl it Ep (O v . Ea v o 1t o t oo it 7t o i: e }: u µpa/.../,. o µ e v o Mt po<; rm pa. A. d ~' e 1. v a op i at~ 1• -r o ol 111t11 t' i] • o u e v't 6 c; ·c 11 c; n e p t 6 oo u 1t o u K110opi.se:i:o.t, o Il poeopoc; i:ou "I:uµpou/..iou too D.1F.0vouc; 0 p 'Y <.t v l cr µ 0 u II 0 A. l 't l ICTJ c; A e p 0 1t 0 p i a. c; µ 7t 0 p ci v a. K ATl eEi a. n: 6 01tOlOoi]7to'tE ruµrJa.A.A.oµevo Mf.po.:; va Otopicret f.va O\Ql1:T\tit Ei'te to 1J c; otu t i; 11 t £ S, 61t w ~;

l!S

'

·So}douod3y S~Dlllo"(OU 9 rf .o l Au it d o ~l" 31 \7 o 1 9 u u S LI. J) lq o l.l o g1 3 S la I.uh ~ "( lu ~ 1 3 rf S 3 d :pi u ( p ( ) St d '1 .0 .0 ? J. D )l 3 g }3 Q d> U '( D d l) l.l 1 3'X ? l1 9 1X> l J3 d (l) t1 Cl J.) 3 rf }3 () cl Cl .0 0 lL l) (,\ o 11 .o t1 D ri d 3 l. l.t .D ll ] o lL o g1 3 ll t\ n ~ 9 l )l a ' So d ;qAJ o A 'J l1 9 '('<'. tt grf Cl ~ 0 "( 'l 1) 0 l. I) lLI> J U 0 U} 0 lLO g 1 3 SUl . SlL fh lf "( 'D } A l.t rf O d 3 rf lt I\ Ul. '9 1 3 1f S'3 A ~l ri (Z l) OY.a~(l)Q 13.(.~ ·l tl() lJ}i\rotin:I XH><;tOd'Oll AIU 13.Dp.n1fd31 DA (\()l. ll.un.©9lLD "lu 3 rf ~,)tu" 'X .o ·sod ;1 o A 3 rf 9 "l ·t n g 11 n :I o ·~ ·o> o 11) ·<;tog o ~ lp111 n ri ro "( Jt. 1 g S LL 1 l.11 g · Li .o LL ! o lL o g1 3 ~ l li o d !.. 1 2 "'( p i n o u n tJ "' • tpU.11 n 3.lou l,l~o 1 o :.i o 'p ci o u Ti S <-' d? V-J o .\ 3 rf 9 "( "( n grf o. :i s 1) )l · (

o

w

e

HBHV L, I Od9dV

.s

s

D ! " (l)(b ri 0 :i (I .0 ') 0 d 't) l.l :, LL ,;, l 3 ri 1) •\ (\ g DJ 0 lL 0 lH 'D1 rl 91\ 0 d lL l,1 0 l. 0 li C!')l lJ )t lg 310lL~5_?"D1 0 ll 0 1 :.rn ? x »)I l:· " n n " t,t. 1 3 .o l,t in d )l l) d o u n A ' 1 3 n l d o 1d ~rn n" p cl o lL t i o d :n~ OA9~9t~ndrfnI oy"(~ 01 ' nodod~ ~01A9dou no1 (t) no~9ditodnu Sh,;. 01.01n ·tlL oin l'O l. 35.?HPl3 nol£ U.nod>9JL0 nni u r1 .\c;i.oerochdo1irfnn Di\ i\Oo 'X n1o u o ClOl l>l3dtD l 3 LL)lldO'..ILOd31J LLA3ri.cndc10-.> Lt l;t ; 0 d ;I Y'J 0 I\ 3 ti 9 ~ "( 'X) grf (l I 3 :L 0 lL l,L g 0 1 0 l.l 0 I\ 0 D 9 d> 3 l 'O )I .'\ I} 3 . 9 ·n:)dedv; So:iA9doJL no1 ltAolidnd>3 3JD 'p9og)l3 llond>91Lo 31ou1.,tgx,1ouo s ti 1·011\0l\C!Jd>doti rfn.o DI\ ActOAl)ijliX>"(Dl\D LLdiJW 7lA3rf~"t"lDEJTin:r D.L ·~ 'l\C?d3Ji\! /\(•)/\3TI<j"("('O~ 'iiCl:I A(l)1 no1du1.on)l1v no1 S31q> 1ix:1g 10 ·p <.l3n1a1f noDJ~3 1n1Aorf?An10~. . Cl 0 l. ) 3 ) J.) lJ )11 g 111 g ) 1l. 13 ) Jti 0 0 7> )I D 0 0 1d l,11 D 'O )l 1 V' 0 .1 ' ( ''O}.OUl.lDlg ll p9lt t Olt.01orfA.lldl.l »9 Cl0lL9 OlLC}l /\Ol. Vil )Jd001>)l D() lD)I nO JdU1!>'0)11'\7 no1 Sodg39du Sro pA.d3A<: 00 11D1 Sno29d)I no11d1 Soo)ll,t lln 1'01\}3 n9 •;101<;tOll\3 'S ~:ill11111g So 1}d.l 0 ·u.oro:ilLJd3lL l;>l'lJ)l 'Sc;i.orf .01do1g Sno1 AnOAl;>)I DI\ A<;l00l.t"()l DI\ '' i\ V 0 l. ' S 0 0 )I l,t. lL Cl 1D i\ }3 S 9 l Cl D 'l'O)l 1q>a · ~ nonnogt1n:i no1 Sod~39dll tl A\/ Sod3iq>AD o 'Snod?W nOA3tl9"("{X>grin3'. 3 1ou1.,tgno10JL0 Soo)l l,tu n tX>AJ3 Sn1doJLod3y Sl}.)lu1xou <;torfn 1Anit do Sc;i.oAHs·1 v aol Ctonnogrfn~ no1 Sodg39du 0 i\l;>3 · 119 od9 i\Ol. QllA · lJ1.oro:LlLld3lL lt 1X>l.)311DllD Di\ pdolLrf

HI .0 I.} A. ll rj 0 Y,

1 3 X?

s

I

I

I

I

I

ue

AP0PO 18

I:YMMOPCJ>.Ql:H ME DOA YMEPEII: I:YN0HKEI:

Ie

ne pi 7ttro crri cruv opt<;, µc. tT}V onoia OE<Jµeuovtat Kill to :EuµpaA.A.6µeva MepT) , Tl 7tapoucra :Euµq>rov{a ea. tp07t07t0\T)0st ID<JtE Va evapµovisetat µe tt<; Otat
7tapoucra I:uµq>rovia, to Oo.paptT)µa t p o 7t o 7t o 111 cr s 1<; t ri <; e a Ka t a xc·) p Tl e o u v cr t o noA.ttlKTJ<; Aspo7topia<; .

6A.s<; Ol Opyav1crµ6

H

AP0PO 20 ENAPEH II:XYOI:

ea tseei <JS l<JXU Kata tT)V riµspOµllvia Kata 01t0l0. K!ll ta ouo :EuµpaA.A.6µeva MtpT) ea f.l607t0lft<JOUV 'tO t va -co
Ie 7ttoto7toiT)crTJ trov av(J)tepro, ot 7tA.11pi::~oucr1ot unoyp6.<povte<; , 6 v t a <; 8 e 6 v t ro <; s l; o u cr t o 8 o t Tl µ €v o t an 6 t 1 <; et v t i a 28 louviou 2008 crttc; EA.A.T)VlKTJ, Iv8ov11cr1aKi} Kat AyyA.1KTJ yA.rocrcre<;, Kat Ht -r;pta Kd~teva ovl:a<; d;icrou au0t:vnKti. :Ee nepintro<JT) ota <prov i u <; 6 a o v a <pop e1 to a y y A.1K6 Kdµevo.

r,a

rm

T'IV Kl>JUpv'ICJ'l

'Tfl<; L\'f1µ0Kpa-ria<; Tfl<; lvOOV'f1GLCl<;

Signed

TlJV

K\)ptpv'ICJ'l

Tfl~ El..#.:qvtKl\<; A11µ0Kpa-ria<;

Signed

!! u d hj M . S u y i t o o

Xapal.a t!~Xp 1.aTonovJ..os;

?.O

I 7

"A1 n1nriC!JllD11g UJ, ·S3pd1n13 S?)(tdolLod3D S3/\:;ni.01do19 Sa 9u.n tni.\(;1.013dLLun~3 "Ot\ i\<}Odouri ADd?ll npriLLo Dl lD)l U]3rfLLo D031i7)tg/\3 1JJ, 't · Sc.od:;:iw uoA31i9"f'(ogril1'.I noi n131 ·~d)ltlL3 0 I\ (!) I 3 "( 3 l. 'D 0 ll))l I\ (\. 0 ~/J 'X d 'O U0 ' lpi 0 d g 'D l g Ul. A ~t l 0. 'O 3 .0 • 7) l A. C/ "'( 0 Ti 0 d g Dl. I\ ? e Lu, co (.) Ti (\ .D n l. l.l 9 0 d Q I\ 0 l. 9 u (\ ' 'D p r. lt !) co A l)lL Ol'.1.£ Dl. 91n> 3 lOlL If g ()I Olli) 3 !) 13 .O} .tA.31> 0 dJL 'O t\ l 31.q 3 ·uJJ lJ lL '/..)A ' S1 3 0 lf l ll ) 'l.J, ) 3 "( 9 3 .0 l,t 3 1 0 ll lf g 0 3 ~ 0 lL 0 3 i> ' J3 d '"I ~:TI : n 0 d ;; JAJ n o A 3 11 9 "( "( n gTi n 1 3 e ~))1 n p d 1 n 1 3 lp1 1 d o :ii o d 3 n Lt " ? Ti !.,;. i d o 1 g H · f I\

U.l 0

I\ tl

rf Lt 0 31clLl,tgn1olLo

nprf lto

X) }3

3.lOlLl}Q1l10lLQ

"<9rin1doodu nprflt:r

npri lto r.J.D3ri91g/\3

SLLoltdC!J'XDA!I oprilt~ :)130A<;l00.3.l0)( O<).g

S11 Sodu tn::.t Snp.nd)tonltv Sl;l)lt/\U'Ct3. SLL1 u1301n13 1,t)l1douod3n LL A~ ii !)I d o 1 g lt i 9 u n rn 1 " <;t o 1 o u o i u rLt n d lL ne o.ou S?rf odgu1v

II HWOdVVl\7

nprilto 3 l.Oll ~g Dl Oll Q

·z

nAt,tev

nprilt.o 31oulfgmouo

Sn10LL/\ogAI! Slt1 'O}l'Od)IOrfllVI I\ lt lo 'O p li lt ;II

A
nprf lt.o D.D3rir,ng/\3

S lto LL d C? 'X D" V op Ti LL ::r

: S\30/\<).80.311J)( o<;tg Su Sodu HJ)( Sn1.ou/\Og/\1 Slt1 Snpud)(oriuv Slt1 npd1Dl3 l,t)(1doltodsn U/\?rfo1do1g lt1 9un 1Dl/\<).OlOlL01'Dri.tndu ne o.oll S:]riodgt>lV I HWOdVVJV "I

NUWOdVVIV ':IV)IVNJll VWH.LdVdVU

vt83110QNI lll'IS.Cldmt ~

$fi

AIR SERVICE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC

AIR SERVICE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC

The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Hellenic Republic hereinafter called in this Agreement as the Contracting Parties; Being Parties to the Convention on International Civil Aviation , opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944; and Desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing scheduled air services between and beyond their respective territories; Have agreed as follows :

ARTICLE 1 DEFINTIONS

For the purpose of this Agreement , unless the context otherwise requires: a. The term "Convention" means the Convention on International Civil Aviation . opened for signature at Chicago, on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annex or Convention under Articles 90 and 94 hereof insofar as those amendments and Annexes have become effective for both Contracting Parties; b. The term "aeronautical authorities" means, in case of the Hellenic Republic the Governor of the Civil Aviation Authority and any person or body authorized to perform any functions al present exercised by the said Authority or similar functions and. in case Government of the Republic of Indonesia. the Minister of Transportation and any person or body authorized to perform functions at present exercised by the said Minister or similar functions;

c. The term "territory", in case of the Hellenic Republic nas the meaning of the Article 2 of the Convention and, in case of the Republic of Indonesia. the territory of the Republic of the Indonesia as defined in its taws, and part of continental shelf and adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty. sovereign right or jurisdiction in accordance with 1982 UNCLOS; d. The term "agreement" means this Agreement. the Annex attached thereto, and any protocols or similar documents amending the present Agreement or the Annex; e. The term "designated Airline" means, an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 3 of the present Agreement; f.

The term "air service", "international air service". "airline" and "stop for non-traffic purposes" shall have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

g. The term "agreed services" means scheduled air services on the routes specified in the Annex to this Agreement for the transport of passengers, cargo and mail , separately or in combination ; h. The term "Specified Routes" means the routes established or to be established in the Annex to this Agreement;

I.

The term "tariff' means the price to be charged for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services performed by the carrier in connection with the air transportation but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail ;

j.

The term "capacity'' in relation to an aircraft means. the payload of the aircraft available on a route or section of a route and the term "capacity" in relation to "an agreed service" means, the capacity of the aircraft used on such service, multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period and a route or section of a route;

k. The term "user charge" means a charge imposed on airline(s) for the provision of airport, air navigation or aviation security facilities or services including related services and facilities; It is understood that the titles given to the Articles of the present Agreement do in no way restrict or extend the meanings of any of the provisions of the present Agreement.

ARTICLE 2 GRANT OF RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing international schedule air services on the routes specified in the appropriate Section of the Annex thereto.

2

2. The airline of each Contracting Party shall enjoy the following privileges : a. to fly without landing across the territory of the other Contracting Party; b. to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and

c. to make stops in the said territory at the points on the route(s) specified in the Route Schedule annexed to this Agreement for the purpose of taking on board and discharging international traffic in passengers. cargo and mail, separately or in combination. 3. Nothing in the provisions of paragraph (2) shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the right to take on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mall carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of the other Contracting Party. 4.

Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, the operation of the agreed services in areas of hostilities or military occupation , or in areas affected thereby, shall, in accordance with Article 9 of the Convention, be subject to the approval of the competent military authorities.

ARTICLE 3 DESIGNATION AND AUTHORIZATIONS

1. Each Contracting Party shall have the right to designate through diplomatic channeJs to the other Contracting Party, one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes. and to withdraw or alter such designations.

2. On receipt of such designation. the other Contracting Party shall grant the appropriate authorizations and permission with the minimum procedural delay, provided : a. in the case of an airline designated by the Hellenic Re:public : i)

it is established in the territory of the Hellenic Republic under the Treaty establishing the European Community and has a valid Operating License in accordance with European Community law; and

ii) effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by the European Community Member State responsible for issuing its Air Operator's Certificate and the relevant aeronautical authority is clearly identified in the designation; b. in the case of an airline designated by the Republic of Indonesia, its substantial ownership and effective control of that airline is vested in the Republic of Indonesia, nationals, or both; c . the designated airline is qualified to meet the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied-in contormity with the provisions of the Convention to the operation of international air services by the Party receiving the designation.

3

3. On receipt of the operating authorization of para.graph 2, a designated airline may at any time begin to operate the agreed services for which it is so designated, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement

ARTICLE4 SUSPENSION AND REVOCATION 1.

Each Contracting Party may revoke, suspend or limit the operating authorization or technical permissions of an airline by the other Contracting Party, where : a. in the case of an airllne designated by the Hellenic Republic : i. it is not established in the territory of the Hellenic Republic under the Treaty establishing the European Community and does not have a valid Operating License in accordance with European Community law;

ii. effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the European Community Member State responsible for issuing its Air Operator's Certificate and the relevant aeronautic aLtthority is not clearly identified in the designation; iii. the airline is already authorized to operate under a bilateral agreement between Indonesia and another Member State and Indonesia can demonstrate that, by exercising traffic rights under this agreement on a route that includes a point in that other Member State, it would be circumventing restrictions on the traffic rights imposed by that other agreement; or

iv, the airline designated holds an Air Operators Certificate issued by a Member State and there is (10 bilateral air services agreement between Indonesia and thal Member States and that Member State has denied traffic rights to the altline designated by Indonesia. b. in the case of an airline designated by the Republic of Indonesia, the substantial ownership and effective control of that designated airline is not vested in the Republlc of Indonesia, her nationals, or both; c. such air line is unable to prove that it is qualified to fulfill the conditions prescribes under the laws and regulations normally and reasonably applied in conformity with the Convention to the operation of international air services by the Party receiving the designation; or d. the airline tails to comply with the laws and/or regulations of the Contracting Party granting these rights; or e. the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under the present Agreement.

4

2. Unless immediate revocation or susoension or imposition of the conditions mentioned in paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws and/or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party, in conformity with Article 15 of this Agreement.

ARTICLE 5 APPLICABILITY OF LAWS AND REGULATIONS

1. The laws, regulations and procedures of the Contracting Party relating to entering into, remaining in or departing from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation and navigation of such aircraft shall be complied with by the designated airline of the other Contracting Party upon entrance into. while within and departure from the said territory. 2. The laws and regulations of one Contracting Party respecting entry, clearance, staying or transit, emigration or immigration. passports, customs and quarantine shall be complied with by the designated airline of the other Contracting Party and by or on behalf of its crews, passengers. cargo and mail upon transit of, admission to while within and departure from the territory of such Contracting Party. 3. Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall only be subject to a simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes.

ARTICLE 6 RECOGNITION OF CERTIFICATES AND LICENCES

1. Certificates of airworthiness , certificates of competency and licenses issued or rendered valid by one Contracting Party, and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating services provided for in this Agreement, provided that the requirements under which such certificates or licenses were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which are or may be established pursuant to the Convention. Each Contracting Party reserves the right. however to refuse to recognize for the purpose of flights above its own territory, certificates of competency and licenses granted to its own nationals or rendered valid for them by the other Contracting Party or by any other State. 2. If the privileges or conditions of the licenses or certificates referred to in paragraph (1) above, issued by the Aeronautical Authorities of one Contracting Party to any person or designated airline or in respect of an aircraft operating the agreed services on the specified routes would permit a difference from the standards established under the Convention , and which difference has been filed with the International Civil Aviation Organization, the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party may request consultations in accordance with Article 15 of this Agreement with the Aeronautical Authorities of that Contracting Party with a view to satisfying themselves that the practice in question is acceptable to them . Failure to reach a satisfactory agreement will constitute grounds for the application of Article 4 of this Agreement.

5

ARTICLE7 AVIATION SAFETY PROVISIONS 1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning safety standards maintained in respect of an airline designated by the other Contracting Party in any area relating to aeronautical facilities, aircrew, aircraft or their operation adopted by the other Contracting Party. Such consultations shall take place within 30 days of that request. 2. If. following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards in any such area that are at least equal to the minimum standards established at that time pursuant to the Chicago Convention. the first Contracting Party shall notify the other Contracting Party of those findings and the steps considered necessary to conform with those minimum standards and that other Contracting Party shall take appropriate corrective action. Failure by the other Contracting Party to take appropriate action within 15 days or such longer period as may be agreed shall be grounds for the application of Article 4 of this Agreement.

3. Notwithstanding the obligations mentioned in Article 33 of the Chicago Convention it Is agreed that any aircraft operated by the air1ine or airlines of one Contracting Party on services to or from the territory of another Contracting Party may, while within the territory of the other Contracting party, be made the subject of an examination by the authorized representatives of the other Contracting Party, on board and around the aircraft to check both the validity of the aircraft documents and those of its crew and the apparent condition of the aircraft and its equipment (in this Article called "ramp inspection»), provided th is does not lead to unreasonable delay.

4. If any ramp inspection or series of ramp inspections gives rise to:

a. Serious concerns that an aircraft or the operation of an aircraft does not comply with the minimum standards established at that time pursuant to the Chicago Convention , or b. Serious concerns that there is a lack of effective maintenance and administration of safety standards established at that time pursuant to the Chicago Convention. the Contracting Party carrying out the inspection shall, for the purposes of Article 33 of the Chicago Convention, be free to conclude that the requirements under which the certificate or licenses on respect of that aircraft or in respect of the crew of that aircraft had been issued or rendered valid, or that the requirements under which that aircraft is operated, are not equal to or above the minimum standards established pursuant to the Chicago Convention. 5. In the event that access for the purpose of undertaking a ramp inspection of an aircraft operated by the airline or airlines of one Contracting Party in accordance with paragraph 3 above is denied by the representative of that airline or airlines, the other Contracting Party shall be free to infer that serious concerns of the type referred to in paragraph 4 above arise and draw the conclusions referred in that paragraph. 6. Each Contracting Party reserves the right to suspend or vary the operating .authorization of an airline or airlines of the other Contracting Party immediately in the event the first Contracting Party concludes, whether as a result of a ramp inspection, a series of ramp inspections, a denial of access for ramp inspection, consultation or otherwise, that immediate action is essential to the safety of an airline operation.

6

7. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraphs 2 or 6 above shall be discontinued once the basis for the taking of that action ceases to exist.

ARTICLE 8 AVIATION SECURITY 1

Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generaffty of their rights and obligat1011s under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention of Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft , signed at the Hague on 16 December 1970 and the Convention for the suppres~ion of Unlawful Acts against the Safely of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 , and all other International instruments in the same field which may be ratified in the future by the Contracting Parties.

2. The Contracting parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew. airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation . 3. The Contracting Parties shall . in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International CiVll Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry, or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in the territory of the Contracting Parties or. 111 the case of the Hellenic Republic, operators of aircraft which are established in Its territory under the Treaty establishing the European Community and have valid Operating licences In accordance With European Community law, and the operators of airports in their hmitory act in conformity with such aviations security provisions. Accordingly each Contracting Party shall advise the other Contracting Party of any difference between its national regulations and practices and the aviation security standards of the Annexes referred to above. Either Contracting Party may request Immediate consultations with the other Contracting Party at any time to discuss any such differences. 4. Each Contracting Party agrees that its operators of aircraft may be required to observe. for departure from or while within the territory of the other Contracting Party, aviation security provisions in conformity with the law in force in that country, including, in the case of the Hellenic Republic, European Community law. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to screen passengers and their carry-on items and to carry out appropriate checks on crew, carry--on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding and loading. Each Contracting Party shall give positive consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

7

5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers, crew, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such in cfdent or threat thereof. 6. When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from the provisions of this Article, the first Contracting Party may request consultations. Such consultations shall start within fifteen (15) days on receipt of such a request from either Party. Failure to reach a satisfactory agreement within fifteen (15) days from the start of consultations shall constitute grounds for withholding, revoking, suspending or Imposing conditions on the authorizations of the airline or airlines designated by the other Contracting Party. When justified by an emergency, or to prevent further non-compliance with the provisions of this Article, the first Contracting Party may take interim action at any time in accordance with Article 4 of this Agreement.

ARTICLE 9 COMMERCIAL OPPORTUNITIES 1.

The designated airline of one Contracting Party shall have the right to open and maintain its own representation in the territory of the other Contracting Party.

2.

The designated airline of one Contracting Party may, in accordance with the laws and regulations of the other Contracting Party relating to entry, residence and employment, bring in and maintain in the territory of the other Contracting Party managerial, sales, technical, operational and other special staff required for the provision of air services.

3.

In case of nomination of a general agent or a general sales agent, this agent shall be appointed in accordance with the relevant applfcable laws and regulations of each Contracting Party.

4.

Each designated airline shall have the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party directly or through its agents and any person shall be able to purchase such transportation in accordance with the relevant applicable laws and regulations.

5.

Each Contracting Party shall grant to the designated airline of the other Contracting Party, the right to transfer to its country on demand, in accordance with the foreign exchange regulation in force, the excess of receipts over expenditure achieved in connection with the carriage of passengers, cargo and mail on the agreed services in the territory of the other Contracting Party.

6.

The airline(s) of each Contracting Party shall be permitted to pay for local expenses, including purchase of fuel, in the territory of the other Contracting Party in local currency. At their discretion, the airline(s) of each Contracting Party may pay for such expenses in the territory of the other Contracting Party in freely convertible currencies according to local currency regulations.

8

1,

If one Contracting Party imposes restriction on the transfer of the excess of receipts achieved by the designated airline of the other Contracting Party, the other Party will also have the right to impose the same restrictions to the other Contracting Party's airline. ARTICLE 10 EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES

1. Aircraft operated on international services by the airline(s) designated by each

Contracting Party, as well as their regular equipm~nt , supplies of fuel and lubricants and the aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all custom d uties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in lhe territory of the other Contracting Party, providing such equipment and supplies shall remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported . 2. There shall also be exempted in accordance with applicable national law from the same duties and taxes with the exception of c~arges corresponding to the service performed: a. Ticket stock, air way bills, any printed material which bears the insignia of the company printed thereon and usual publicity material distributed without charge by that designated airline; b. aircraft stores taken on board in the territory of either Contracting Party, within limits fixed by the authorities of the said Contracting Party, and for use on board the aircraft engaged on a specified route of the other Contracting Party; c. spare parts entered into the territory of either Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on a specified route by the designated airline of the other Contracting Party; d. fuel and lubricants destined to supply aircraft operated on a specified route by the designated airline of the other Contr11cting Party, even when these supplies are to be used on the part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board: 3 The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies normally retained on board the aircraft of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs authorities of that Contracting Party, In such case , they may be placed under supervision of tt1e said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations. 4

In so far as no duties or other charges are imposed on goods mentioned paragraphs 1 lo 3 of this Article, such goods shall not be subject to any economic prohibitions or restrictions on importation, exportation and transit that may otherwise be applicable unless such prohibition or restriction applies to all airlines including the national airline in respect to certain items mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article.

5

The treatment specified in this Article shall be in addition to and without prejudice to that which each Contracting Party is under obligation to accord under Article 24 of the Convention.

9

ARTICLE 11 USER CHARGES 1. Each of the Contracting Parties may impose or permit to be imposed just and reasonable charges for the use of airports and other facilities under its control.

2, Each of the Contracting Parties agree, however. that such charges shall not be higher than would be paid for the use of such airports and facilities by its national aircraft engaged in similar international service.

ARTICLE 12 CAPACITY REGULATION AND APPROVAL OF TIMETABLES

1. The designated airlines of the Contracting Parties shall be afforded fair and equal treatment in order that they may enjoy equal opportunities in the operation of the agreed services on the specified routes. 2.

In operating the agreed services, the designated airline(s) of each Contracting Party shall take into account the interest of the airtine(s) of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same route.

3. The agreed services provided by the designated airlines of the Contracting Parties shall have as their primary objective the provision. at a reasonable load factor, of capacity adequate in carry the current and reasonably anticipated requirements for carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the Contracting Party designating the airline and the territory of the other Contracting Party. 4 . Provision for the carriage of passengers. cargo and mail both taken on board and discharged at points on routes to be specified in the territories of states other than that designating the airline shall be agreed upon between the two Contracting Parties.

s.

The capacity to be provided including the frequency of services and the type of aircraft to be used by the designated airlines of the Contracting Parties on the agreed services shall be agreed upon by the Aeronautical Authorities.

6. Any increase in the capacity to be provided or frequency of services to be operated by designated airline(s) of the other Contracting Party shall be agreed between the aeronautical authorities, on the basis of the estimated requirements of traffic between the territories of the two parties and any other traffic to be jointly agreed and determined. In case of disagreement between the Contracting Parties, the issues referred to in paragraph 3 above shall be settled in accordance with the provisions of Article 15 of this Agreement. Pending such agreement or settlement, the capacity and frequency entitlements already in force shall prevail.

7. The designated airline(s} of each Contracting Party shall submit for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party not later than thirty days prior to the introduction of services on the specified routes the flight timetables. This shall, likewise, apply to later changes. In special cases, this time limit may be reduced subject to the approval of the said Authorities.

10

.ARTICLE 13 AIR TRANSPORT TARIFFS 1. The tariffs to be charged by the airlines of the Comracting Parties for the agreed services shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation reasonable profit characteristics of service and, where it is deemed suitable, the tariffs of other airlines operating scheduled services over the whole or part of the same routes. 2. The tariffs proposed by the designated airlines shall be submitted to the approval of the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties at least sixty (60) days before the proposed date of their introduction. In special cases. this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities. 3. No tariff shall come into force unless the aeronautical authorities of both Contracting Parties have approved it. This approval may be given explicitly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty days from the date of submission, in accordance with paragraph (2) of this Article, these tariffs shaD be considered as approved . In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (2), the Aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty days. 4 . The Aeronautical Authorities of both Contracting Parties shall consider and shall make decisions on unacceptable tariffs that are unreasonably discriminatory, unduly high or restrictive because of the abuse of a dominant position, or artificially low because of direct or indirect subsidy or support, or are resulting in the price dumping. 5. The tariffs established ac~ording the provisions of this Article shall remain in force until new tariffs have bP.en estaolished according the provisions of this Article. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve months after the date on which it otherwise would have expired . 6. Notwithstanding the provisions of this Article the tariffs to be charged by the designated airline(s) of Indonesia for carriage wholly within the European Community shall be subject to European Community law. The same provisions should also be implemented for the designated airlines of the Hellenic Republic for carrying traffic between Indonesia and other ASEAN countries. ARTICLE 14 SUPPLY OF STATISTICS The Aeronautical Authorities of either Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, at their request, such information and statistics relating to the traffic carried on the agreed services by the designated airline of the first Contracting Party to and from the territory of the other Contracting Party as may normally be prepared and submitted by the designated airline to their National Aeronautical Authorities. Any relevant additional statistical traffic data which the Aeronautical Authorities of one Contracting Party may desire from the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party shall, upon request, be a subject of mutual discussion and agreement between the two Contracting Parties.

11

ARTICLE 15 CONSULTATIONS ANO MODIFICATIONS

1. Each Contracting Party or its Aeronautical Authorities may at any time request consultations with the other Contracting Party or with its Aeronautical Authorities. 2. Such consultations shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties. 3. Any modification to this Agreement shall enter Into force when the two Contracting Parties will have notified each other of the fulfillment of their constitutional procedures rerating to the conclusion and the entering into force of international agreements. 4. Notwithstanding the provisions of paragraph (3), modifications to the route schedule annexed to this Agreement may be agreed directly between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties. They shall enter into force after having been confirmed by an exchange of diplomatic notes.

ARTICLE 16 SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or

application of this Agreement and its Annex. the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiations.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement pursuant to paragraphs 1 above, the dispute shall be referred to a Tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be agreed upon by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting party from the other of a notice, through diplomatic channels, requesting arbitration of the dispute by such a Tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate its arbitrator within the period specified , the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case may require; provided that if the President of the Council of the International Civil Aviation Organization is a national of either Contracting Party, the sen ior Vice-President of the Council or if he is such a national, the Senior Member of the Council who is not such a national may be requested to make the appointments as the case may be. The third arbitrator, however, shall be a national of a third state and shall act as the President of the Tribunal and shall determine the place where arbitration will be held. 3. The Tribunal shall determine its own procedures. 4. The expenses of the Tribunal shall be shared equally between the Contracting Parties.

12

5. The Contracting Parties undertake to comply with any decision delivered in application of the present Article.

6, If and so long as either Contracting Party or its designated airline fail to comply with a decision given under paragraph (2) of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of ltlis Agreement.

ARTICLE 17 TERMINATION

1. Either Contracting Party may at any time give written notice through diplomatic channels

to the other Contracting Party of its decision to terminate the present Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization , 2. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate Is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization. ARTICLE 18 CONFORMITY WITH MULTl LATERAL CONVENTIONS

In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.

ARTICLE 19 REGISTRATION

This Agreement, its Annex and all amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

13

ARTICLE 20 ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force on the date when both Contracting Parties notify eacrother, through diplomatic channels. that they have completed their internal legal procedure ; necessary to this end. In witness thereof, the undersigned plenipotentiaries being duly authorized by their respective Governments have signed the present Agreement. Done at Jakarta in two original copies, this day 24th of June 2008 in the Indonesian. Greek , and English languages, all three texts being equally authentic. In case of difference of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of The Republic of Indonesia

For the Government of The Hellenic Republic

Signed

Signed

BUDHI M. SUYITNO

H.E. CHARALAMBOS CHRJSTOPOULOS

ANNEX ROUTE SCHEDULE

1. SCHEDULE I Routes to be served by the designated airline(s) of the Republic of Indonesia in both directions : Point of Departure

Intermediate Points

Points of Destinations

Points Beyond

Points in the Republic of Indonesia

Any points

Athens

Any Points

2. SCHEDULE I Routes to be served by the designated airline(s) of the Hellenic Republic in both directions: Point of Departure

Intermediate Points

Points of Destinations

Points Beyond

Points in the Hellenic Republic

Any points

Jakarta

Any Points

3. The designated airline(s) of either Contracting Party may, on any or all flights omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on this route start and terminate in the territory of that Contracting Party; 4. Intermediate points and points beyond may be served by the designated airlines. Fifth freedom traffic rights between such points and the territory of the other Contracting Party shall be agreed by the respective Aviation Authorities of the two Contracting Parties.

15