PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEHERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania dalam Persetujuan ini disebut sebagai Para Pihak ; Sebagai peaerta dalam Konvensi Penerbangan Internasional yang terbuka untuk ditanda tangani di pada tanggal 7 Desember 1944;
Sipi l Chicago
Berhasrat untuk membentuk sebuah Persetujuan guna melengkapi Konvensi tersebut, untuk mengembangkan dan mengoperasikan dinas-dinas penerbangan antara dan melampaui Wilayah berdaulat masing-masing, Telah bersepakat sebagai berikut PASAL 1 PENGERTIAN-PENGERTIAN Untuk kepentingan Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain : (a) Istilah "Konvensi" berarti Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944, termasuk Pasal 90 Konvensi dan setiap perubahan atas lampiran yang telah diberlakukan oleh masing-masing Pihak. (b) Istilah "Pejabat-pejabat penerbangan" berarti dalam hal Pemerintah Republik Indonesia adalah Menteri Perhubungan atau setiap orang atau badan yang dikuasakan untuk menjalankan setiap tugas oleh Menteri yang dimaksudkan atau tugas yang sama, dan dalam hal Kerajaan Yordania, adalah Pejabat Penerbangan Sipil, Kementerian Pengangkutan dan Perhubungan. (c) Istilah "pe ruaahaan penerbangan yang ditunjuk" berarti sebuah perusahaan penerbangan yang telah memperoleh penunjukan resmi sesuai Pasal 3 Persetujuan ini.
1
(d) Istilah "Wilayah" berarti wilayah negara Republik Indonesia dan wilayah Kerajaan Yordania sebagaimana dimaksudkan di dalam ketent uan-ketentuan hukum masingmasing pihak termasuk wilayah sekitarnya dimana Republik Indonesia dan Kerajaan Yordania melaksanakan hak-hak kedaulatannya atau mempunyai yurisdiksi sesuai hukum internasional. (e) Istilah "pelayanan penerbangan", "pelayanan penerbangan internasional", "perusahaan penerbangan" dan "berhent i untuk tujuan-tujuan bukan angkutan" maeing- masing telah mempunyai pengertian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 96 Konvens i . PASAL 2 HAK-HAK ANGKUTAN 1.
Masing-masing Pihak memberikan kepada Pihak lainnya hakhak terinci di dalam Persetujuan ini guna kepentingan pengembangan pelayanan penerbangan pada rute-rute terinci di dalam Bahagian yang tepat dari Lampiran tersebut ( selanjutnya dieebut sebagai "pelayanan penerbangan yang disetujui" dan "rute-rute terinci").
2.
Perusahaan penerbangan dari masing-masing menikmati hak-hak istimewa sebagai berikut : (a) Terbang melintasi mendarat ;
wilayah
Pihak
Pihak
lainnya,
(b) Melakukan pendaratan-pendaratan di dalam tersebut untuk maksud bukan angkutan ;
akan tan pa
wilayah
(c) Melakukan pendaratan di dalam wilayah tersebut untuk maksud menurunkan dan memuat angkutan internasional dalam hal penumpang, barang dan pos yang dimasukkan dari atau ditujukan ke wilayah P i hak lainnya atau wilayah Pihak Ketiga. 3.
Ketentuan-ketentuan di dalam ayat (2) Pasal ini, sama sekali tidak dapat diartikan sebagai memberikan kepada perusahaan penerbangan dari salah eatu Pihak hak-hak istimewa untuk memuat penumpang, barang dan pos dalam wilayah Pihak lainnya, baik dengan atau tanpa pembayaran atau sewa dengan tujuan suatu tempat lain di dalam wilayah Pihak lainnya tersebut.
2
PASAL 3 OTORISASI DAN PENUNJUKAN 1.
Masing-masing Pihak berhak menunjuk aecara tertulis kepada Pihak lainnya sebuah perusahaan penerbangan untuk melakaanakan operasi pelayanan penerbangan pada rute-rute yang telah diaetujui.
2.
Pada saat menerima penunjukan tersebut, Pihak lainnya sesuai ketentuan ayat (4) dan (5) Paaal ini, dengan tanpa menunda-nunda lagi memberikan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk, izin operaai yang diperlukan.
3.
Maaing-maaing Pihak berhak menarik kembali sesuatu perusahaan penerbangan dan menunjuk penerbangan lainnya, secara tertulis.
4.
Pejabat-pejabat penerbangan sipil salah satu Pihak dapat meminta kepada Peruaahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya, bahwa ia mampu untuk memenuhi persyaratanpersyaratan yang ditentukan di dalam Undang-undang maupun Peraturan-peraturan yang umumnya dan biaaanya berlaku bagi mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi bagi operasi pelayanan penerbangan komersial internasional.
5.
Masing-maaing Pihak berhak menolak pemberian izin operaai kepada sebuah peruaahaan penerbangan sebagaimana disebut dalam ayat (2) Paaal ini, atau menentukan persyaratanperayaratan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan hak- hak penerbangan sebagaimana dirinci dalam Pasal 2 Persetujuan ini, dalam hal di mana Pihak itu tidak dapat membuktikan bahwa bagian mutlak Pemilikan dan pengawasan effektif atas peruaahaan penerbangan itu berada dalam tangan Pihak yang menunjuk atau ditangan warganegaranya.
6.
Bila sebuah perusahaan penerbangan telah ditunjuk dan memperoleh izin, maka setiap saat ia dapat memulai operasi pelayanan penerbangan yang telah disetujui, dengan syarat bahwa tarif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan- ketentuan Pasal 10 Persetujuan ini dan suatu kesepakatan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Persetujuan ini telah dicapai aehubungan dengan penerbangan tersebut.
penunjukan perusahaan
PASAL 4 PENUNDAAN DAN PENANGGUHAN 1.
Masing-maaing Pihak berhak untuk menangguhkan izin operasi atau menunda pelaksanaan hak-hak dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak lainnya sebagaimana maksud Pasal 2 Persetujuan ini, atau apabila perlu dapat 3
membebankan persyaratan-persyaratan bagi pelaksanaan hakhak dimaksud : (a) Dalam hal di mana perusahaan penerbangan itu tidak dapat membuktikan bahwa bagian mutlak pemilikan dan pengawasan efektif atas perusahaan penerbangan itu berada dalam tangan Pihak yang menunjuk atau ditangan warganegaranya, atau ( b) Dalam hal perusahaan penerbangan itu gagal memenuhi ketentuan Undang-undang atau peraturan-peraturan dari Pihak yang memberikan hak-hak tersebut ; atau (c)
2.
Dalam hal perusahaan penerbangan itu tidak beroperasi sesuai persyaratan-persyaratan dicantumkan dalam Persetujuan ini.
mampu yang
Apabila penangguhan, penundaan atau pembebanan persyaratan sebagaimana maksud ayat 1 Pasal ini tidak segera membatasi terjadinya pe langgaran hukum atau peraturan-peraturan , maka hak- h a k itu hanya dapat dilaksanakan sesudah diadakan konsultasi dengan Pihak lainnya. Dalam hal tertentu, konsul tasi dimak:;u.-t hendakny.:i. diadakan dalam waktu 60 (enam plJ uh) had terhitung sP.jak perminta:in untuk i""u dilakukan oleh Para Pihak . PASAL f.
KETENTUAN-KETENTUAN HENGENAI KAPASITAS 1.
Perusahaf'jn penerhangan yang ditunjuk cleh masing-masing Pihak dalam segala hal akan menikmati kesempatan yang sama dan adi l dalarn o perasi penerbangan internasional antara dan melampaui wilayah kedua belah Pihak .
2.
Di dal am melaks anakan p enerbangan yang telah disetujui. perusahaan penerbangan d ari mas ing-masing Pihak akan memperhatikan kepentingan-kepentingan perusahaan penerbangan Pihak lainnya yang dapat membawa pengaruh yang tidak wajar terhadap sebagian atau keseluruhan rute yang sama.
3.
Kapasitas yang disediakan, frekwensi penerbangan yang dilaksanakan dan sifat dari penerbangan yakni yang melakukan persinggahan atau yang mengakhiri operasi penerbangannya di wilayah Pihak lainnya akan disepakati bersama diantara pejabat-pejabat penerbangan sipil sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal ini, dan akan diperinci dalam suatu pertukaran surat diantara pejabatpejabat penerbangan sipil kedua Pihak.
4.
Setiap peningkatan kapasitas yang disediakan frekwensi penerbangan yang akan dilaksanakan 4
a tau oleh
perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya, akan disepakati antara pejabat-pejabat penerbangan sipil dengan didaaarkan kepada perkiraan jumlah permintaan lalu lintas antara wilayah kedua belah pihak dan lalu lintas lainnya yang akan disepakati dan diakhiri secara bersama. Selama belum ada peraetujuan atau pengaturan, maka ketentuan-ketentuan mengenai kapasitas dan frekwenai yang telah ada tetap berlaku.
PASAL 6 PENGAKUAN TERHADAP SURAT-SURAT KETERANGAN DAN PERIZINAN Surat keterangan laik udara, surat keterangan kecakapan dan izin-izin yang dikeluarkan atau yang dinyatakan berlaku oleh salah satu Pihak, dan selama masa berlakunya, akan diakui oleh Pihak lainnya dalam hal pelaksanaan operasi penerbangan yang telah disetujui . Masing-masing Pihak berhak pula untuk tidak mengakui berlakunya surat-surat keterangan kecakapan dan izin-izin yang dikeluarkan pada warga negaranya atau dinyatakan berlaku oleh negara lain, untuk dipergunakan dalam penerbangan di atas wilayahnya.
PASAL 7 KEAMANAN PENERBANGAN 1.
Sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam hukum internasional, Pihak-Pihak Berjanji setuju bahwa kewajiban mereka untuk melindungi keamanan penerbangan sipil dari tindakan-tindakan melawan hukum merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Tanpa membatasi hak dan kewajiban mereka pada umumnya berdasarkan hukum internasional, Pihak-Pihak Berjanji akan mengambil tindakan sesuai ketentuan-ketentuan Konvensi mengenai Kejahatan dan Tindakan-tindakan lainnya di atas Pesawat Terbang yang ditanda tangani di Tokyo pada tanggal 14 September 1963, Konvensi mengenai Tindakan Melawan Hukum terhadap Keamanan Penerbangan Sipil yang ditanda tangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971.
2.
yang Pihak-Pihak Berjanji akan memberikan bantuan diperlukan untuk mencegah tindakan melawan hukum terhadap peeawat udara sipil maupun tindakan melawan hukum lainnya terhadap keselamatan pesawat udara tersebut , para penumpangnya dan awak pesawat, bandar udara dan fasilitas navigasi udara dan setiap ancaman lainnya terhadap keamanan penerbangan sipil.
5
3.
Pihak-Pihak Berjanji dalam hubungan satu sama lain, akan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan yang dikeluarkan Organisasi Penerbangan Sipil Inter nasional termasuk Lampiran-Lampirannya sepanjang ketentuan-ketentuan keamanan tersebut berlaku kepada Pihak-Pihak Berjanji; mereka akan meminta bahwa operator pesawat yang terdaftar di tempat mereka atau operator pesawat yang mempunyai pusat kegiatan atau tempat kediaman yang tetap di dalam wilayahnya dan operator bandar udara di dalam wilayah mereka bertinda.k sesuai dengan ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan tersebut.
4.
Masing-masing Pihak Berjanji sepakat bahwa operator pesawat terbang tersebut dapat diminta untuk mengamati ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan dengan menunjuk kepada ayat di atas yang diminta oleh Pihak Berjanji lainnya untuk memasuki, berangkat dari atau sementara berada di dalam wilayah Pihak Berjanji lainnya.
5.
Masing-masing Pihak Berjanji akan menjamin bahwa tindakan yang tepat sangat effektif untuk diterapkan di dalam wilayah mereka untuk melindungi pesawat dan untuk memeriksa para penumpang, awak pesawat, barang-barang cangkingan, bagasi, kargo dan peralatan pesawat sebelum dan selama berada dalam pesawat atau dikeluarkan. Masing-masing Pihak Berjanji akan selalu memberikan pertimbangan yang simpati untuk setiap permintaan dari Pihak Berjanji lainnya untuk mengambil tinda.kan-tindakan keamanan khusus yang layak untuk dapat menjawab ancaman tersebut.
6.
Apabila terjadi insiden atau ancaman insiden tindakan melawan hukum di dalam pesawat sipil atau tindakantindakan melawan hu.kum lainnya yang bertentangan dengan keselamatan pesawat tersebut, para penumpangnya dan awak pesawat, bandar udara atau fasilitas navigasi udara telah terjadi, maka Pihak-Pihak Berjanji akan membantu satu sama lain dengan menyediakan faeilitas komunikasi dan tindakan-tindakan tepat lainnya dengan tujuan untuk mengakhiri dengan cepat clan aman insiden atau ancaman tersebut.
7.
Oleh sebab itu masing-masing Pihak Berjanji akan memberi nasihat kepada Pihak Berjanji lainnya setiap perbedaan antara peraturan-peraturan nasionalnya dan praktekpraktek dari ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan . Salah satu Pihak Berjanji dapat meminta diadakannya konsultasi dengan Piha.k Berjanji lainnya setiap saat untuk membicarakan setiap perbedaan-perbedaan tersebut.
6
PASAL 8 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI LAINNYA l.
Pesawat terbang yang dioperasikan pada jalur-jalur penerbangan internasional oleh perusahaan pener bangan yang ditunjuk Para Pihak, seperti perlengkapan yang biasa digunakan, persediaan bahan bakar, minyak pelumas dan perlen gkapan pesawat (termasuk makanan, minuman dan tembakau) yang berada dalam pesawat terbang tersebut, akan dibebaskan dari semua bea, pajak-pajak, biaya pemeriksaan dan biaya-biaya lain yang serupa pada waktu masuk wilayah Pihak lainnya, dengan syar at bahwa perlengkapan dan persediaan ter sebut tetap berada dalam pesawat ter bang sampai barang-barang itu diexport kembali.
2.
Akan dibebaskan pula dari kewajiban yang sama dan pajakpajak, dengan pengecualian pungutan yang dikenakan terhadap pelayanan penerbangan seperti · (a) Perlengkapan pesawat terbang yang dibawa dalam penerbangan ke wilayah salah satu Pihak sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dar i Pihak tersebut, dan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pesawat terbang dalam rute-rute terinci dari Pihak lainnya; (b) Suku c adang yang dimasukkan kedalam wilayah salah satu Pihak Berjanji untuk pemeliharaan atau perbaikan pesawat terbang yang dipergunakan dalam rute-rute terinc i yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak yang lain; (c ) Bahan bakar dan minyak pelumas dengan tujuan untuk memasok pesawat yang beroperasi pada rute yang dirinci oleh perusahaan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya meskipun bahan bakar dan minyak pelumas tersebut akan dipergunakan dalam bagian penerbangan di atas wilayah Pihak di mana persediaan ter sebut telah dimuat. ( d) Muatan dan barang dalam persinggahan.
3.
Per l engkapan pesawat yang biasa digunakan, demikian pula bahan-bahan dan persediaan yang berada di dalam pesawat yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak, dapat diturunkan dalam wilayah Pihak lainnya hanya jika ada izin dari pejabat-pejabat bea cukai negara yang bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu, barang-barang t ersebut dapat diletakkan dalam pengawasan dari pejabat- pejabat t e rsebut sampai di export kembali atau diselesaikan dengan ke tentuan-ketentuan bea c ukai.
7
4.
Sepanjang tidak ada denda atau cukai lain yang dikenakan terhadap barang-barang yang disebut dalam ayat ( 1 ) sampai (3) Pasal ini, barang- barang tersebut akan tidak terkena setiap peraturan larangan ekonomi atau pembatasan didalam import , export dan transit yang mungkin dapat dikenakan, kec uali larangan atau pembatasan tersebut berlaku untuk seluruh perusahaan penerbangan termasuk perusahaan penerbangan nasional yang berkaitan dengan sebagian dari barang-barang tersebut dalam ayat (1) sampai (3) Pasal ini.
5.
Perlakuan yang dirinci dalam Pasal ini akan ditambahkan dan tanpa prasangka terhadap hal-hal dimana setiap Pihak mempunyai kewajiban untuk bersepakat menurut Pasal 24 Konvensi. PASAL 9 LALU LINTAS TRANSIT LANGSUNG
Penumpang- penumpang, barang dan muatan dalam persinggahan melalui wilayah salah satu Pihak Brjanji dan tidak dikeluarkan dari bandar udara untuk keperluan tertentu, hanya akan diawasi seperlunya. Barang dan muatan udara dalam hal transit langsung akan dibebaskan dari cukai dan pajak-pajak lainnya yang sama. PASAL 10 KETENTUAN TARIF 1.
Tarif yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan dari salah satu Pihak Berjanji untuk angkutan ke dan dari wilayah Pihak lainnya akan dibuat pada tingkat yang wajar, dengan memperhatikan kewajaran dari seluruh unsur yang bersangkut paut, termasuk biaya operasi, keuntungan yang wajar, jenis pelayanan (seperti standar kecepatan dan daya tampung).
2.
Tarif- tarif sebagaimana ayat (1) Paeal ini akan disepakati oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk maeing-masing Pihak.
3.
Kesepakatan sebagaimana maksud ayat (2) di atas, apabila memungkinkan, akan dicapai melalui penggunaan tata cara penetapan tarif dari Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional atau Badan Multilateral lainnya dalam hal p e netapan tarif.
4.
Tarif-tarif yang telah disetujui akan disampaikan kepada pejabat-pejabat penerbangan sipil kedua belah Pihak untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu sekurang-kurangnya
8
tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pelaksanaannya. Dalam hal-hal tertentu, jangka waktu ini dapat ditekan tergantung kepada izin dari masing- masing pejabat penerbangan 5.
Apabila suatu tarif tidak dapat disetujui berdasarkan ayat (2) Pasal ini, atau jika selama jangka waktu 15 hari pertama dari periods 30 hari yang ditetapkan dalam paragraf ( 4 ) Pasal ini, salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya nota mengenai ketidak setujuannya terhadap tarif yang telah disepakati berdasarkan ayat (2) Pasal ini, selanjutnya pejabat-pejabat penerbangan kedua belah Pihak akan berikhtiar untuk membuat kesepakatan baru mengenai tarif tersebut.
6.
Apabila pejabat-pejabat penerbangan tidak dapat menyetujui sesuatu tarif yang diajukan kepada mereka berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat (4) Pasal ini atau atas penetapan dari setiap tarif berdasarkan ketentuan ayat (5) Pasal ini maka perselisihan tersebut akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal ( 15) persetujuan ini.
7.
Tergantung dari ketentuan- ketentuan ayat (4 ) Pasal ini , maka tarif tersebut tidak dapat diberlakukan apabila tidak disetujui oleh pejabat-pejabat penerbangan sipil dari para Pihak.
8.
Tarif yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku sa.mpai dengan dibuatnya tarif yang baru. PASAL 11 KETENTUAN-KETENTUAN KEUANGAN
1.
Masing- masing Pihak memberikan hak kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk Pihak lainnya untuk bebas mengirimkan kelebihan pendapatan yang diperolehnya sehubungan dengan pengangkutan penumpang, barang dan muatan pos dengan didasarkan kepada kurs resmi yang berlaku untuk itu. Pengiriman dimaksud hendaknya segera diberlakukan paling la.mbat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sesudah tanggal yang diminta.
2.
Bila terdapat kesepakatan tentang suatu pembayaran khusus diantara para Pihak, maka pembayaran tersebut akan berlaku sesuai dengan ketentuan dari kesepakatan dimaksud.
9
PASAL 12 KEGIATAN-KEGIATAN KOHERSIAL Berdasarkan hukum dan peraturan-peraturan dari Pihak yang lain, perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh setiap Pihak akan mempunyai kesempatan yang sama : (a) Untuk mempekerjakan tenaga-tenaga teknik maupun komersial dalam hal pelayanan penerbangan pada route-route yang dirinci dan untuk mengembangkan serta mengoperasikan kantor di dalam wilayah Pihak lainnya. (b) Untuk menerbitkan semua bentuk dokumen angkutan dan untuk mengiklankan dan mempromosikan penjualan di dalam wilayah Pihak lainnya.
PASAL 13 KONSULTASI DAN PERUBAHAN 1.
Dengan semangat kerjasama yang erat, para pejabat penerbangan dari para Pihak akan saling berkonsultasi dari waktu ke waktu untuk menjalin kerjsama yang erat dalam hal pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini termasuk Lampirannya.
2.
Apabila para Pihak memandang perlu untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, dapat meminta diadakannya konsultasi dengan Pihak lainnya . Sesuatu konsultasi, (dapat dilakukan melalui diskusi diantara Pejabat-pejabat Penerbangan Sipil) akan dimulai dalam jangka waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal permintaan, jika tidak diperpanjang wak tunya oleh para Pihak. Setiap perubahan yang disetujui akan mulai berlaku setelah diperoleh konfirmasi mengenai hal tersebut melalui pertukaran nota diplomatik.
3.
Perubahan- perubahan terhadap Lampiran Persetujuan ini akan disepakati bersama diantara pejabat yang berwenang dari para Pihak dan akan mulai berlaku pada tanggal diadakannya pertukaran Neta Diplomatik.
PASAL 14 PENYESUAIAN TERHADAP KONVENSI-KONVENSI MULTILATERAL Apabila sebuah Konvensi Multilateral tentang angkutan udara berlaku dan mengikat kedua belah Pihak, maka persetujuan ini akan diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan Konvensi tersebut. 10
PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1.
Jika timbul perselisihan antara para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini, maka para Pihak akan menyelesaikannya terlebih dahulu melalui perundingan.
2.
Jika para Pihak gaga! untuk mencapai penyelesaian melalui perundingan, mereka dapat sepakat untuk menyerahkan keputusan perselisihan ini kepada beberapa orang atau badan, atau perselisihan tersebut atas permintaan salah satu Pihak diserahkan kepada suatu badan perwasitan untuk keputusan, yang terdiri atas tiga orang wasit, satu akan dicalonkan oleh masing-masing Pihak dan wasit yang ketiga akan ditunjuk oleh kedua wasit yang dicalonkan. Setiap Pihak akan mencalonkan seorang wasit dalam jangka waktu enam puluh hari dari tanggal diterimanya oleh salah satu Pihak dari yang lain sebuah pemberitahuan melalui saluran diplomatik yang meminta diselesaikannya perselisihan melalui perwasitan dan wasit yang ketiga akan ditunjuk dalam jangka waktu enam puluh hari kemudian. Jika salah satu dari para Pihak gaga! untuk mencalonkan seorang wasit dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau jika wasit yang ketiga tidak dapat ditunjuk dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Presiden dari Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dapat meminta salah satu Pihak untuk menunjuk seorang wasit atau wasit-wasit sesuai dengan kasus tersebut. Dalam hal tersebut wasit yang ketiga akan berkebangsaan dari negara ketiga dan akan bertindak sebagai Ketua dari badan perwasitan.
3.
Para Pihak akan mematuhi setiap keputusan yang menurut ayat (2) Pasal ini.
4.
Jika dan selama salah satu Pihak atau sebuah perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak gagal untuk mematuhi keputusan yang diberikan menurut ayat (2) Pasal ini, Pihak tersebut dapat membatasi, menahan atau membatalkan setiap hak atau hak istimewa yang telah diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini kepada Pihak yang cidera janji atau kepada perusahaan penerbangan dari Pihak tersebut atau kepada perusahaan penerbangan yang cidera janji.
diberikan
PASAL 16
PERTUKARAN STATISTIK Pejabat-pejabat penerbangan sipil masing-masing pihak akan memberikan kepada Pejabat-pejabat Penerbangan Sipil Pihak 11
lainnya berdaearkan eurat permintaan yang dikirimkan secara berkala atau pernyataan lainnya mengenai statistik yang layak diminta dengan tujuan untuk mengkaji kapasitas penerbangan yang telah disetujui dan yang dieediakan oleh perusahaan penerbangan dari para Pihak.
PASAL 17 PENGAKHIRAN PERSETUJUAN Masing-masing Pihak sewaktu-waktu dapat memberitahukan Pihak lainnya tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Pemberitahuan tersebut harus bersamaan disampaikan pula kepada Organiaasi Penerbangan Sipil Internasional. Dalam hal demikian, maka Persetujuan ini akan habis masa berlakunya dua belas (12) bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Pihak yang lain kecuali jika nota pengakhiran itu dicabut kembali melalui suatu persetujuan diantara mereka sebelum habis waktu tersebut. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan dari Pihak yang lain, maka pemberitahuan itu akan dianggap sebagai telah diterima empat belas (14) hari sesudah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipi l Internasional.
PASAL 18 PENDAFTARAN Persetujuan ini termasuk setiap perubahannya, akan didaftarkan pada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
PASAL 19 MULA! BERLAKUNYA PERSETUJUAN l.
Persetujuan ini termasuk Lampiran-lampirannya diberlakukan sejak tanggal penandatanganan.
2.
Persetujuan ini akan berlaku resmi pada saat pertukaran nota diplomatik, setelah memenuhi konstitusional masing-masing Pihak.
12
dapat
dilakukan ketentuan
C~buat di JAKARTA. pada har1 k~Pmpat bulan Nopember, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, dalam dua naskah asli. masing-masing dalam bahasa Indonesia, bnhasa Arab dan bahasa Inggris, yang mempunyai nilai keabsahan yang sama. D~lam ha! terdapat perbedaan penafsiran, maka dalam bahasa Inggris akan diberlakukan .
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIH INDONESIA Signed
•
I
II
naskah
UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA Signed
LAMPI RAN
Bagian I Rute yang akan dilayani oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, untuk masing-masing jurusan: Tempat-tempat Tempat - tempat pemberangkatan yang dilalui
Tempat-tempat di Yordania
Tempat-tempat Lainnya
Tempat-tempat di Indonesia
Amman
Dua ( 2) tempat
Dua ( 2 ) tempat
Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak Berjanji boleh melakukan persinggahan pada setiap tempat yang disebutkan, baik dalam satu penerbangan atau lebih, dengan syarat bahwa dinas penerbangan itu dimulai dan diakhiri di wilayah Pihak Berjanji yang menunjuk perusahaan penerbangan itu. Bagian II Rute yang akan dilayani oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kerajaan Yordania, untuk masingmasing jurusan · Tempat-tempat pemberangkatan
Tempat-tempat yang dilalui
Tempat - tempat di Indonesia
Tempat-tempat lainnya
Tempat-tempat di Kerajaan Yo rdania
Dua ( 2 ) tempat
Jakarta
Dua ( 2 ) tempat
Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing- masing Pihak Berjanji boleh melakukan persinggahan pada setiap tempat yang disebutkan, baik dalam satu penerbangan atau lebih, dengan syarat bahwa dinas penerbangan itu dimulai dan diakhiri di wilayah Pihak Berjanji yang menunjuk perusahaan penerbangan itu.
.
- - II I: . 1Lll.i:;l v""-::---!.• ..s~ ~ 1
~J.J..1"JI 4":!J~l 4.._,5.:>J ~~I ~J'jl .u...t......JI d..._,5.:>
~I ..s~IJj.;J~~
A
-
~1-,r'wl 0lr.hJ..l ri 1¥ ;;~i..- ~ ~i L...o.,.-;.,.s.J' C
<
• \ ~H. j_,1 0 _,_;LSu-oC°"WI r~I~ ~~,_ill
•I
o
t .!
0 . :
I iii c IJJ
Lo J +J::-! a
,, !; ·; ; o
iJ.....tY.
..::..Lo~• L....!..;I
...i.....) ~I
....
....:;;.,rWI ~_,.l..ll~wl0lr.-b-JI Ci~L...o " ci~t.-.JI" Ci)-~..s-'..a..:;
• l
.l~H J_,l0_,.;l.S ~.J-OC:'Wlt'~I~ ~~or'~~~ ~.u..:;15i_,c;~t.-.Jl..ill.:i.J-O ~. c1->W1~,.....,. L,J~15lj.....o..:..:;_, •0-:!.Ut....:;..,Jl ~.,h.JI ~ ~
.___......_....!;J ..::.."jW'il_, ji.;JI Ci)jJ o
6 1 _,1~
....____ ,! 11,
4..il W~ ~I~
,~w 101r.k'l
d.l:..L
,
~L,Jl
15 i_, ..::.."j Lo....""J I .)':!jj ~J.l..l'°il ~;~14.o~ ~
L,.-- ;l-o~ ,~-•-11 ._i!.LJ;,JI J j J lo.c"j I ~ t' 4iJ ~ J>~ 15.,_>l • ....i!. u;J .JO 4-rt L!. L. J j .r.!j i ...
11 IS~ ·-'I ...,...._, t :; · 11 a...._• ,_. "a...i....u..o.JI .. "-'-'! ,...- 'I" Ci ;
.._o_ _ _..,.. .............
_,.J I ..tl.J .l
~ . ..s""'-' · ..
~;~J ~L,J I ~->;"jl a..il.....Jl~I)" ~~I" Ci;L,..&~ "---,i-l b.oJ 1 ..::.. l> L....o.J 1J
'
a...JJ.l JS..:,,_,.; Li~ u
.r-o .$1>
L..S ~j .).j1
'---... ~ .. ·_,.).jj ~J~J ~L,JI ~.l;"jl o< I,, 11..:,,~.,rWlJ L,J •~_,.l..l 1..:,,_,.; L.i.1J l.i.,..b ..tl.J.lJ ~ ci.b..LJ 1 J j
o.>
lt-J I .:;.>
• T'
•
t:
l
~-
t ~t { [ 1 t t t l -tll t t. l t J- l ·f. c;,
~- 1
~
·'L
):~- .,_ft :r trft [
C·
_!
- 1 '\. \a
\
-
\..
'\
c;, .
t
.
.
~ . \a
-
f.
..c.
-
[
e>:
'L }. [
f.
' \.
{
•1.
7
~
•l
-
~
f
~ ....
. c;;'ti- -
'L ~
'"'.
~
~- "~ t.
..'.
't-
f '\.
t
f~ [ ·.E ,
..,.
~
E c.-:
•
e r;
~ c.
1 t
E -
'b ~
1-
.
b= c.-:
{(~\ l l
~-F "'· "
L Lt
~ l:: l:: ~ t:\
'r-
• • b~111 <6. C· t: 'I. 'I.. t
'i, ·
C.:_
..
_!
_!
lc;,
~- ~'tl ft E - _ . h=
-:-
~ t.
·
~ ~· 'i: ti. f. c · c · = 1.. l t , , l: t;: [ t "L .r _ i i ·_ r
~ \ 't· \a
~
-
1:- f ~- - .r ~lt lLt[~ \a~ t~~ -\. t -E
·{ 1-ez
:~
.L
·
\'bl~ fb-~~ [L. it.
-
~~ftC~i f '\.
C. ·
tr
..
't~ t l ~ t:\ l \ l =
.~ .( I
l
I
;
....
-;
_
.
c.
~-
:
[ ·t
- tE
C".1
l· [
.
.
.
tt!Jt • -
£o~'[ [[ lt
1 tt ~-~ t tr. f E - 'L- •
:-t \ c-:-' ;: ~ "£ f-" t
l
t
·~ ~~
~"
t.
r;;
t·
-~
"t
. t
1 ~ ~"
~.•
~~"
1"
t
r"
'i
: 'I:
o: 1'·
..L.
-
~ ~
.
~
-
-
1"
[
(i,
.
-
t {[lt 1t ~
;L.
: 1.:
~.
t -;• .F }; ro.
(i,
~
-
r \: ~f. ·l- ~(, ~ t; ~ 1 r ·'. t- r ii~·• t~ "'-rr t·~ tf'~ 'i·t;· fLt. iIr-• f- G..• <;-t• 'i't· 't"r tf e .~: :: '"-t: :~ ~t;· 1": -~~· ~ .E. 1t. l-. (-. l: : t { ~. l t . E 1 r E 1; t 1r L <.:.. • \'.' t ~ft f. [ ~~" 2 t \ 1 t J' ~ ~ } ·1 l . . . . -n
s;-
(i,
-n
~
•
C_:_"
f :-
~ '<;..-
•
t ,
[
.
C_:_"
t
~
I
I
L
-'
()
1-
f.
:
~
-
t t-1;{ t f l~ tft,1;. '[.t' >
.!- _'.
l;~
r
l •
-
tr [ t- t
C· "
'L
r
t
... -
..L.
(i,
• e -(• 1" "°
.f [
t
{
•
•
(, •
,fr :}, ~ h
1·
l {- l. ir i ~ t)'
•
I
1l ll ' . , f i
-tf-[G (· l
'!..,
M
-1
•
~.
~
;;
t;·
<
1
~
o
•
l
-
-
L
f: f: . t l_'. . ~-· t-
1[ 1{: (,
t
rr l.r
t [ -
~ t.
>
.
~
C.·
-"
tt
- g
':l
t
"'f, [-
'<;.,:
~
:
{- :: tt- t E- . i i t. t •
-
M
-
1r
.
-c
<>
1
t,
F fL.
f' \.'
1"
~ •
'
-
-
,C
I
1t 111~ l [ t E 'f. Jc
t. .
l
•
~
I
E:;:
~
-
'l'-l:
1' b
-
~ t 'i'.t
c.
~· f: ~'-f
l
l I
I
-
:. 'i- 1 f f
~
.
•
:
•l
'-
·l
•
"
•
-
[. ?;.•· ~t;. c.;... t ;;:~ .F ~ t ~ [ ~
;t~:r ~~tr e:~ ::- 1 p
-ft-\.o
.
}
-
. -4
•
t. •
-(
l;
t. ·
ll
I
1.:..: \.· t= \.[~ l-c.. ·~ f. e:l f.
~
ft
l
.
-
r l ve tt' ev t~
' \.
-
' \.
~
:
t· .t./_ ~ \:'" ·L
'k
~.
,.
~·
~
.'(
t -
-
~
[
,f
~.
I
~
:. ~
~ ~ i I;. f· 1. I
'-t'
-c.. -~
~ ~ t ~
c.. ,f' '\-.
t -
l l
~· t
l .
f. c..
.tl
t
~
1=
I
l ·t
t
F. [ l
-
I
't~
'f-_ft 1'
I
.'
s
lf{
Cl'
.ft · 1-t r g;l:: 5 - !;; - l:: t t~ ~ f. ~· ~
J- [
t . 'r
~
t -I
(J-
C·
.
·. ;ft t [ .~ ~lt: l E t ~ : 1F ,. :c. 1: l
1
l _l • ~ b "-'t. .t l[ .'to.. .
tr
~
J-
-
c..
·~
~-
t
t
'L
'
t~
\-
G.:
tt .
!
-
-
-
.
.
r[· t l[~.}~ t.r ~
}. e: - ~-1 ~- l .
c~ft
1
-
t-
f.
e:
~
~
:
~
\
1 -
1= -~
t (;,
\-
'L
:~:
[t .l, l ~r l
•
~
-[: <"c;-
\_
'tt't t
t;
<.:.
t. 1_
~. t
~
~
c·
[~~F
l .
1'
Ftt~~ll ~11tj f1i ·
0
e ~\ ~
}, 'l.
):_ \ -
"'
•
-
1 ~- {:
fi"'t~ : I •
I
.
-
~·2 (i,
-ft
.
,.,,
.
-
'
--
..
'tl
-
~
t· l l K
.
~
-
l -
.
...,
..L
f
>
-
'k ~
1~
"' fi 1 t ~. ~ e:- f.;
~
r
'tft C· G:ft
E -
r 1... \.
·
"' -
c"r . ' :f .~
r
"' -
t.
~:
,,_,.
[t
rz
t(i,i;;f~ . 1--E l~t;
"'
~ll;t ;~~t~
E
~
:
-
~ c~
C.. ''lo.
(_ ~ &-~ 1:1
}t~r "'-ft 1. 'l
-(
t
[
.
.. .
-·
..,,.. ..._.
~ ~ ~ rl;; I t l t.
f,'•r (• . ~ ~
C"i
<>:
~'-"
\ l ~-ft_~
l \t l
(.
- (: I
~ft c· ~
...
~~11 t -
1·
" !
\_
-
t_
(;,
r_-
b-
t
t~ (iE, r,· .1_-
l
[J (. . ~t f ~ f, [ t.~ c ~· ~ t t l;f t . ~ J ~ ·: ~ l } t
l tt
jr
't.
c. gE t \~c~ b .f v -~ t- t l g i.. t;:_ - ·,
t -
...!
(i,
..
t
. -
-
.-
~
.......__
1$.'
__,II
,i dy.lL.o.JI ..::,,lj~~I, ~ lil.JI d..i~
, ~)l..o.JI d..i~
.,,..--- --.,_..·i..... i'i ~' duu..:......JI ..Jl_,...b~I ..>->iJ.,J.:,-o J~I ~.JL... r.
• I
. I ~ ~ ~ ·: . ,,
~ ..,..--
...::,, ~ W
, ..JIµ'j I ~ r. .) ..r9 4...i.>..,.
~ L.ilJI ..::,,l..iy
,i ..::,,1..iL..y;JL;.
..::,,Lo..i..;.JI
!; ,; ·; > .: .)
I . : A ·:
•
: I
~ i.:P.r-
.!.IJ.l
,, ·
. ""I
' .r->
.Ul....:i...o ..J _,...b J..--£..l
, ..J,,_h.JI .!.IJ..>.,. i.:PGJI ~"""j I J,....S ulp.-h.JI
4......__J,..iJ....,..iw-4J~l 4.....,uL... ~~1,i ~I~ c1.....>~l ..::,,ljl..;>~1 3
ir.l t[l~rtr l[fll · ~ ~· .}t r ~ l r ·t · t.
~
·,r
~·
r· t "' ~ i
r
.. l· ~
.~
-
(..:_
~
~ ~ ~
~ ~. ~-
- { 1 'c:; t .t-
-· " 1- ~
:t " r ... l :
l t: : t t - "'t (
"'-·
.... ......
f
Cj.1
1· .
l.,. f [ "'
'[
.
~~·
: "'-c.. .
't_
I...
-
IJ"'.
•
"' t
l "~ 1
~
.
-(i-
~ i;:
I:..
~. ~
-
t
~
-
~
l { f
l
·~·
l-.
Ib·
:
\),!
~
E
~~t..
:
:
I01
r
·
.
~
tr ~
r
c
~
(.·
b.
1; f
(;;,
.
[·
·"
<
t:
.
-
t t~
~ ~. L ~.
t: r:l'F
r:lI..
.f
'6:
I
~fr 1. I
r "'' - . . {' ~
1· l~ t~ ~
c'.
t [
.(
"'
:L1:C·r '!.!. f; -
-
-
t·
'!;. - t l [ 't (• L (.· [ ~ 'l-: ~ ~- ~. .t ' 1r E ~ ~ ~ " Ii~ OL _ ~ ~· 'f f \ . 't ~ c;. t ~ !:= C ~
t
"'
1- ~·t
('t>
t;
d- 1. ~ t:
l l §: ~ 't~ .f t :; ~ "'- . :£ ~ 1. ~ (· c.: -:: .. ~ ·~ l t ,r· ~ :£ ~.
-"'
u-t
r. ·~ c: ~ ~
'l·
: \..,-
t'
' '. ~ -
~
"'
i;:
I
I:..
1.
I
f \.
-
.t
~.
(.·
1
~ .,_ "' '
'l.
\Ii-
• I
~
.\
t::f
~.E ~(;; l-
"'
~
(Y>
"'
[
t_
-
(.·
l
l
·L ~
f ); ~
.
••
.
.
t
-f, { );
(._
t
t {):c:: · ~ · Lf'~lf:Etftt\c[rt ~· ~-
l
1- l~
:~:~
.
,.,,
i-· ~L-
[ ·l
f:"
1-- i- ~.'t 1.~ ~- 'tTr l- ~"' ~" t~ [- ·[~ . . .... -.
(. :_ f
1: t
i t - k
E~~[
tltt ~·
- E .
i-· ~·
~
-
-1
.. l· ........
~
t.
~-
h
.r·
-· .t
c;,
\o
.
1 :-· i· ~ ~
t 't·
c·
't·
c-·
rn
~
r
~
[- ]· ·1't: (t' .rr
~ ~ ~· ~ ·~: t>•
(•
~
I
i;
•
i;
;[
c~
l- ·
.("'"
•
•
~
-
\.
~
\o
..L.
-
(..
~. ~
{'
I;,
.\
c:....
(..
't· 'tr
-
(..
.
.
<
-
!;;;
r
(1
!'...
~
f
[
.
~
r
~
•
[
.
):
'-(> : \a
c:....
~
~ C> I
~.
~
~
tc:;
{; •
.("'""
f..
[
~
r
- [: { ~
~
'-
:(;.
~ c:.... -
> :
>
-
~-
{
•
t: 1l:- (..f. '-lr.
't·
.
1 E .
'-
r.-
\-
,~· (.. rt. 'tr ~
(>
~- ~ (: 1 .,,. 't-:
1·
1.. ~
~
cf .~ -
-
~
'-
l t
t ,f C·
Q
.....
•
>
fr:- . (.. t. -
-'
tc:;
i;:
t
\~ --
l- )~·:: ,_:r.
-· t•
..L.
~
r C·
I;, i=:-
l
' (,.
l
t.
:
>
\;
1-~ l(.. ~ ('n
0 ~. .\
(• \ £
r.1 (\il{ f. t [ .("'" lr t. ,. ~ t i { { t t ~ t :~ \\o
E:
~-c.
f-· t.l
·r r :l
r
t.
i : ~ .b '\ f~ L c. .1 - F '..f c:....
r~ l~
[ ~
f ~~l . L {' ---· t :- r
'f
~ ·~
t f~ t: ~.
r
(..
1·
•
•
I;,
'_
-
\-
-
t
cp,
~
1
-·
·'c°··
~
~
l
f:=
en
ll r.E ~ l= t[ ~ ~ 1} E:' - - . [ t - \-
\ot ·:
>
~
.
0
>
~
\o
...
- T -
.....___ _ ....,,_.·~I
cI
.,
;; _·:I ~
4....1..... ~I
.
.:;,Id.r.-"JI V"" .
1Ji, J--i .~ ..9
.:;,"J Lo..:."J I ~ I. ·: ~ "':..
·.l.,!y1_,i..!...>G...JI1.l..,.-Ju-o~l_,J..:> W I ~l.....::i...o.Jl...J_,...b.Jl..:i~ .>~ciJ,.a.......o
1.-...i .>.il..&..:i...o...J_,b15..l....J0~
Lo~
......._ . _ l_bJ_,"JI .uil.....::i...o.Jl .j_,.h.LJ~ 4.i\.; , o.>WI "~1.P~J.>i .>.i .,,..>"JI • _r->~1.>.il.....::i...o.Jl...J_,.b.Jlt-- "'-:!J~
..::..IJJI;..,
• ,
~ t: t
'k [ f(.• c. . [ 1
r·
,f.
[. (_ L
't
Cb·
c.
,
1
.\ l 't..t
. [-
(-
~ I:: ~ t .... .f [ . " r - t [ - \• f t' f· t: ~ ~ ~ ~· c.. c.·
~ ~ 1 I
~_ 1 lo.
.£ -:-
~
~
J.. -
1
" IJ'"
';. .~
1• 'r:;E l-
-
-
n-
"'[-
c. .
~
l
~
~
~
-
\.l-
-
"
I
.
C.. ·
..
t
t.. t..
1- (• ~
~ ~ [ ~ ~
~ ~
1
t.
[(.
'~
't-: ' · '(: ft r.l• ft
~{:~ t-
•
1l :
~ -
t- -1l
t (.
1- "'~C. 1·. •
.'
(
I
-
f;
~
~.
1. ~,
~·
1 \.
I
,~ t
't
.f
F
,("'"
I
ftt. 1: ~~11
l '[~. c f;\
'[
{
-;-
"'(•
't"'
l\.
•• ~..
t. L
~
t.
L
•l
E'"
t 1 ~ r l i~ \. h t t ~ 1• 1 ~ t t (: 1~ lt l-1(, 'i:f· [c. l.. .
1_
~. I
c..:....
"
I
:- · ,~~ -;-~·.. .~-f t . 1..,t\ C 1
t_
l t. -
~
C'.
~ ~·
'l
-
l"' [-
1 U.
~
~
'- . ~
(•
t J "· \. (,· [ ~;. •
.'
(.·
~ ~ ~.
<~ ,~· ....i' ~.~ ~[ ~[
i \. ~ '-
t
c
p. :
t ·~. ·- [ • c. 1
f
F. t
I£_
E: ...- -;rt c.. '1;;
t.flft~t \ 1. t t i t. (.t~ r ,- t t ~. [ - 't" t. E: l v. -
ff
1' .[ 1. [ [
11
-
-"'
.
....
c;..
b _.
I;\
~
..,c
L
_
!
r-
-
~.
t-
t '[..
t [
(;,
\.L.
1 -.(:. r· ~
t
g
1
f:
-
\..
l ..
f:
OJ.
t
- T -
0""';_ __
0
..s--1: lr.- ..b
;·;>.:.,r-Jl0J.-Jl_, .>lro-Jl ..illil_, o.>l:.i.....o.JI ..::..l~I
...·--~-1v-- ~l 1.5~1J-j,;JI4-......_;... J..+i.r o.... ..\...;.. ·; J>-- :,..'I I ..LJ l.a..:i.oJ I .....; .,,._h.l I ~I) ~
,
11..::.,l~Lb.JI
t .,,_.i:i) ~ o~ l.a..:i.oJ I .....; I_,....b'I I
•.....; y.bJ I ..ill.l ~ .!.I J ~I ..::., Lh..L... 4-..U IJ-"'-1 ..6-...ii ..___ _ i:,)":!~
.>~)~1..::.,Lh.L.Jl o~ Ci).>I ~~.a.JG.JI o~~ •.!.IJ ~I 4....oJ:y"j L.i.,..b i,...o.. .,p
I NJ I J j
• T'
.u.-WI d.>WI ~_;.;Ir-JI 4S_,.:>
-i~1 0 _,~~.l.ll~_;..;lr-Jlc--!-L...;..,._,~j • ':""LSJ
·' a
•I "l
o
oV.JI JL.b..o.JI o s h ;•ujJ.>~ ~ ~.l.ll,~..i.....:91.a.:.i.oJl~_,........b.J I
l.iS.3 1~4...-l..r-~4.....J...t.....,J 0 ,_ . C.> .: , ._;,_,......i..JI l.l....J,~ .; · o u~
J ~ ~_;..;l_r.JL,. "JL.o...llc--!-t..=..,.JI, ~lkl.J
a
:
;
IL,.
• ~l.!...o.Jl ~,,_..>~I I',_.... ~I_, ~~I I'_,..._~ I i:.r---o
...;t_,r-__l,~I
.l.>~
~WI ~~I
j.i.;..J I
• 1
~--~:.~I ..i......91.a..:i...oJI....;_,_.h..JI ~l;i ~IJ 0-0 j.i.;..Jt..,. ~ ~ o..l....91.a..:i...oJI
.... a -~h ;JI ~Lo.>, J,..._..i.z-JI t-:';JI
.j .: ; • ·; 11 .,,; Lo.,. d..9.)L.JI
• ( ~I ,
4-'
_,...J I~_,.:;..-
)
,..~'----.!.) ~ <1.lL..o.JI "~ 0-0 ( \ ) ;;..,._il..JI ~ ~I ;u.....J I ..::,;LJ_r-:;.11 ...,........__ _SICl.-f-jWl~I ._, • ••
"
,.-11 ...,........... I ::· 11..::,,L-....' ,...
\.:>~
I ::.
~0-0
I~ .1 ,
.r
4......ijl--'I r"'
• 0-:!..U l.a..:i...oJ I .;r.:.s ,,.bJ I ,1....._
__..;.......... < ..!L.J.> 0 LS ~j o)l__,e j ( T) ;;_;iiJI.,,; ~I ; ~I ..::.;L:ii 1,_.JI
.)I...._____ »N
~
WI ..::,;LJ_,.......... . ., 11 ..::........i:i .. .
· ..:,,Lir:LJlc--'>.3 ~~ .__j ~
• T'
- ~ N !. .J"' • I~ . ,, v-<>,.I •• •: " ~ . <. J· I"T":'"
4C~ ~t.i:;I
, ~J..UI
~~I J_.i..;..11
. 1.11..::,,Lh.LJ 1~~ .1, .. u....~1 ·· :.:11..::..u . ·: 11 ~ ..r·w1 u.,..r.:---' ~~ _,.......... ('
•
~
O
0
~,....ii~ 1..o.t:! (r . ) ;;~J.S~I~ ~ .:UJ1,_.....1.J.,..ul.a..:i...oJ1J,w1 .,~lou ..:.~ . <- ci.....!.~~l..::,,~GJI _.; v-::---~ .. ~ '
,
1
••.u.:;J
~
~:: .11 c~
'";,....SWI ..::..L.hWI 4...i.SI,_. .1..1...:' ..::,,L__j _r.:01 ..ill:; 0-0
«1.lI
~i ~
0
; ,!
I
0 "
~~' J_;i..;..11..::..L-...... j.o ~ ,..__, 1.)1
..
II o~ 0-0 ( T) 6_,....iill L.i.,..b ~ _,.>l ":"' L.,.... j ~~ L,. ·;.: /\ ·; ~ ,..__I J j
iici
II~ ~I ;~I Lo.t:!~I Jj
....; _,_.h..JI ~ .) <1.l.il..Li..oJI Jl,,_l>~ I ~j~ ..• ,__ ~
__• ( T ) ;; _,.-... ::.;. 11
.) • : - I ~
, <1.lWI <1.l....A v-- ( t )
t.i..J:, • ., II ..ill:; . . ..::,;lj _,.......... .J"' ~L.
T / ·· ~ ~
4...J: W,:;,jl
(' ~.
r->• ~I
-
,.
-
.._ ,, _ _..,,,991.,_..JJ ~I ~.l.WI ..::..LS _,....:;JI~ ,).r.-b-JI ..::..t.l::..L ~ rJ 1.ll ..------ISj .l...:!~ ~ _, j
,___
• 1
• o.>WI o~ .;o ( t )
_....., e _.-b....i)l>.JIJ->~o........ils • (o) WIU"~
Ji-_
_.-:,..,),j
'J
o.j _,....:;JI 0
Ll • o.> WI o~ .;o {£)
• ~l.r...:i..o ....i _,....b IS j J....:.j .;o
L.r.-h 4-..Ul,_...J I ~ ~
l.>L..;.:;....1
l.ll .l Li..LJ I _r....-> ..s-11
•v
_,,.:.s. ~bJI .s.lWI ~L. .J,..1
., 1 •• '.?__j ~ · ' 1.9 ..r-:!j->W " - IJ ..~I ~
..::..l.ll,,
r->·~I
~l.a..:WI ...j ..r--' I.. IJ ~ I ·~
<"_,jlj....i.;..,.~ ~~l)~o l,, --...Jl..::..L.il..;..JI~
._,I
s ; II
J
L..........J.o J....,..sw-o 4...-l,_i-;..o..Jl~l..Q.,...JIJ ~.r.JI , ~~I • _r>~l .Ww..:......JI ._j~
J' ..s
-
I
•.:·.II ~~I
~..!l...J.l.3~~~1..io_r>..::..~~~l~J
l cJL...Jl~ ..::..~~ l o~•l~l~J ..
o
I h II
• ~Wl~~I
~..u.;; t~.J L.:; 0-4 Lo}':! ( , • ) .:;~ ..r .ill.l
;--->~ ~ .)
. ,.
.
.r--->'i I .1...Jl..L;...,,JI ....;~I 1.5LJ J-.-..:;
4
i: h o II 4.-.cJL"i I_, ~l,_i.l IC-0 ~
wi ~ .Wl..a...:i..o ....;.r-1J-S'~0-"
4
i.:
I
•
II 1.5~1 J.._.i....;.JI
a.__;.. 0 L
: ~_, 1-.:i... l.P ~ ..s--1: ..,~ - _ ___..a.... ·; .0...,11 ~L..o.l..>JI ~.l..LJ ~;~' ~ ~,... ..:r: 1,;-c-_
_...;
~l.S..o.JI J
.: ; • "J c L....:..;I_,
4
.:• 'i I
o~I J~I ~ ~
·_,...->'ii
~L.....:&.o.Jl...j~l~ I
JJ
. _ !-
-
·
.· ......,; ·;
u j ~_,JI uJ ~I ..J" 'O.J-!J ~..i.o.JI u l.r.-AJI ..::..L..b.L ~
.'
.,.."""- - - -...... .::....6...,,·;, ~ ~L J-:>i ..J" _,...>'J ~, ..J" ~1 ~t
• Lyi.>~j ~l,ij~I
o~ .._;p~
. ,.
'-'----~-t,..:;J ~ L,J r. ;, ~I ~~ ) ~ ..fW1J ) d JJ 1.-:...o.JI oLA .l ___ _ _ _ _ .t:!
a
• ! •; •
( 1 • ) ~ ;;;ti j)l.>
b.,..:; u1 ~ (u'.r--6.JI ..::..lh.L ~
11 11..-:!.),:;..... .l...11 ..::,, I< I.r-:>)IJ LS,Sj .l.-.i Lr...:;..., J _,_b J-.S J..-,..i .:_r--o
1..o~.l...1 1 ..:;,1_,._sw1 J .,)1..,ut-.!).:;..J" .lLL...11~.s-1 1 ...L>.\.:i,11..-:!.l..l
A
• ilil,..JI o~
..::,,,_ I _ _..... 6 ..... 1 _,II .
I
. ,,
• U..,'"'J I ..
~~-'
'..<> .....-
-;
.)L-.i...;..JI
a
i
0
;, · ;
0
II
.1.............,. - )l..oJI ~ ,, ..::..)L~I . . -- ~ ..
~u
~~I j........>.l.J_,
~ 6..\..il..s..:i...o.J I J l_,_b'J I ~ o
0
;
>..JI
• ~Lo.~.l...1 1 ..:;,l;SWI j.ll,u ~~ ~ .)J I ~J l.:i..J I
• T'
~ ~1,JI d.lWI
~ L...:>JI .::.W>t.....JI ~ .U..,.U:....ll
15,,._ __ _.....;_....,11 ~t.,. J-L.-;.:; ~~ o~~ ~( .>.......U 4......JL>..,.;
J.l.. _____._, .- )
~
,
Ly,.~ r .;,1.1..Ju..:.....JI.;, LJ;b...ll C
_. oi,
• o~t.....J I ..!.Ll:; ~~ J-...,. 1..b.:LJ ~1.i.:."l I o ~
ll .
\.~ f~:.r.
~
:
ct
1· I
i [
~
~f:
c:~ft
-
(;,
[
{t ~
. . \--
~J
.
~
~11
l lr t ~ t
.r~ '~-
C:·
:<;
it_
c:.:..
f
._ft
{_
r
t [ • t·[ . . t- [. l; t ~ ~-"'
1 r.r1~
~
'L
l
ri
f
t _
r 1-f.
t .
.
~
t
··
~
1
t. "'
b
l
r..
w-
t l:
.r ~:r j~
f
1 t.
(,,,
I
t
l
c
t l
r:
~·-
1
tL:
.r·
1.
~. ~.
; - t: ~ ~ fr }c:~ J ~ ~ { t i t ~ 1 f E~ :t ~ft l t. .. r ~ l -:r;
t ~ft t t. t -: g} f.~.~~
·t'.t' ~~ ~ ~·t, ,k-,
r1
-,,
t
[
f•
•
r
:r ~ f .~ ~ ~ ~
I;.
l
t
ei
·f;•. \.~ ~~ ~ :! t l ~· lt, r..f. :._ ~l .Et : .l- .. l· ~. 'Jt '.f·~ r..f. .t-ft 'Ll "' - ~: ~· ~ ~ i f r:. ~ ·~ ~ t [ 'l;. t. l ; . ~ };: t ·i E - ~ [ ' · .,, ~ ~ ~~ ~ ~ t l· ~ ~ b
[
t- ~.·
. r.~ E t. 'k ~ "' [ 1- ~ 'r
t l~ l~ct;
C·
:£.
rft
Ef.l {£r ~ ~ ~ ~ .
~
-.
1•
~~ rt (1
~. L.
t
f'{l1lt l t
lA
'-_A
r, t,
trl Eb c.. r. ~f
r--;
L
.E t ~ t \.. ~. l(., [I: '-_A ' T: [ E~ l i \ t ~l t: EE~ \. '{ _ t: 'r t ~r ~;'-_A G,,
i
r
. .
~·
-
~
tt · ~ ~~· it c;..lo.~t~f[
l- -1t (, t t t \ I ·E J, ~
0
r
0
C>:
Ir
G..
..t.."'_
-
.
c
-A
E - -~. •
. M
I:
~-.>WI
O.lWI
~~"j l ..:. l;~IJ.>4:i
"
6I
~~ ....;,,_...b ~'J ~w l u I.r.-AJI 4L...b..L .>J:r-:;
--------..-,~:l_b ~ • L___;_,, _ __
o
.....o....I
I
i ;J
_r->'J I ..l..-.1 u..:...J I ....;.r-h1J ~w I u Ir--b.JI
~.r-->14...-:? l....> I ~.J 1.i:i ~~ J 1"-:!JJ..01 ...::..L..; ~I..,.
II ~ l;-o ...;~ ..!l__J.l_,J,
;, oJ
• <1.l......-Su..:...J l...;l~'JI J-,..iu-- 0
<• !J
i.: ·
~GJ I o
o
.: o; ; ;
11~ ~ 1 ·~ 1
_,..:..&.~Wlca.>W I
• U..:WI J r---6-JI ~.:., j
•
~ j ~ ..\......iL....:A..o J _,.....b J--SJ
.: il.i.:.~I o~ c ~i..,. oJI~ ~Lo_,.J.,..l..llJ.rb..Jl.1J I
·o
c
# _ __
.J""~_
..::.._.iJ
·~ ~I
_ _. . . . . . . .
_.. ·; •...,. .: ..!l_.l,ij J
JJ.r---"
.!h:,.. ,r--->'JI
. a ~
L....b.>'j I ~ 4,_ji..,. _r->'j I ..\......iu..:'-o.JI J _,_.b.JI ~ r-J l.ll
t..______,,,Jt:; .:r--o
Lo~ ( l ~) ~ a............,. Ji~ ~ r)L..:;_.'j I~~ • )Lb.>)JJ~.l..o.JIJr-b.lJ ~J..UI ;;
oh io II~
J
..::..)l_,.__ _ _..,..!..u.:;JI ~ l----.!.:!-"'o""'?', ·~
;,>.....11,.:,,l.r.:
.:~ •.II
~lj,j~ I "~ Jl-_. .?'._ . __,;
b I I ~,.>JI ii
o I; i o
J .. __.._--'?'...... !
11 1.5~1...._ _ ' 1 .- '-!' ""
. l
• T ~
JJ,
11.3 Cl......:!-- L. ~.l..11 J_,.....h.JL,. -::..1_,.....$'.l...JI J..>L,.u ~ ~ 15.>...J I I I
.::..1...._ _......;_,_, i it.,.
4....-:!J_,.:.;.....l.JI .::..!< l~)U Li.,..b ~ a......iSl~I ~_;.....;;
' . ;L". t.,.;· ' ( \tH'
• ~ ~~\ ·(t-·r..
1~
\. -·
f
~
• ·"" -'· ._,· "':· J.r->
' ~J.....ib~ "'-:!~'j I c!..iJJI_," .: .: ;_,.l.J"j I , ~,,...JI u"'"-o_ _ _ __,_. ; 11.,:,U
.;:..LJ.)b.>t 15 j J~ Lll..:> ~J
,
Lr. J~'"°
• o..>~l~15Lll ~l.S~'j l
Signed
Signed
[t:
~.
[
rr1. •I
C.:_.
f.
~
tt-1-! t :·
1- ~ ~
~ ~ f
t- :tE br: (•
t
r
't
1...:. }' ~..
.
.
_,
I
t
l
"""-
. Ir f'
(, ·
i~ t {
:[
~~i ~f.f l 1 f." ~. ~ 1 1t'k:~ f
t
~ ~.
c=
lr t
k~l l~ '-
~
:l
Ir
f'
:
~ I;,
[ ~f E
l
f'
"'' t-.
::..
'-
[ t~
' i .' f'
. t
J
C·
1r
tr
"' -
I
1: 1 f
Ir
~f'
[
.l~ ~~.f f~
~.
i..'
f
.
(j,
(j,
-
~ ~
[
.~f
I
C·
-
~..
~
} \Ir. I
:
.
....
·r.
f'
-
t
c..
l
t
Ir
f'
't,
'-"
t i I~
f'
1r
't"
EE
-[ (,
1- ~ ( Ir
'f.
•Ir
~
r f.
}:
l
I
.
.'
t-
1
1
..
~-
Ir
f'
l
.t
i t
f:
f
i
c-:"
~
1:
~.
C.1
-
'[
~
·t
~ t
k }{ ll :l
Ir
f'
c..
~
- l •
.
AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN RELATING TO SCHEDULED AIR TRANSPORT
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, hereinafter called in this Agreement as the Contracting Parties; Being Parties to the Convention on Internasional Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seven th day of December, 1944; Desiring to conclude an Agreement, supplementary to t h e said Convention, for the purpose of establishing scheduled air services between and beyond their respective territories, have agreed as follows : Article l DEFINITIONS For the purpose of otherwise requires ·
this
Agreement,
unless
the
context
1)
the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago, on the seventh day of December, 1944 , and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convent i on and any amendmen t of the Ann ex in sofar as these have become effective for both Contracting Parties;
2)
the term "Aeronautical Authorities" means, in the case of the Government of the Republic of Indonesia the Minister of Communications and any person or body authorized to perform functions at present exercised by the said Minister or similar functions, and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, Civil Aviation Authority, Ministry of Transport and Communications;
3)
the term "designated airline" means, an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 3 of the present Agreement;
4)
the term "territory" means the territory of the Republic of Indonesia and the Hashemite Kingdom of Jordan as defined in its respective laws, and the adjacent areas overwhich t he Republic of Indones i a and the Hashemite Kingdom of Jor dan have sovereign rights or j u r i sdiction in accordance with international law. 1
5)
the term "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purpose" have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention; Article 2
TRAFFIC RIGHTS 1.
2.
Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the appropriate Section of the Annex thereto (hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes"). The airline of each Contracting Party the following privileges : a) to fly without landing across the the othe r Contracting Party; b) to make stops in the said traffic purpose, and,
shall
enjoy
territory
territory
for
of non-
c) to make stops in the said territory at the points on the specified routes for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and mail coming from or destined for the territory of the other Cont racting Party or of a third country. 3.
Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer o n the airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried with or withQut remuneration or hire and destined for another point in the territory of the other Contracting Party. Article 3
OPERATING AUTHORISATIONS 1.
Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Cont racting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
2.
On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provision of paragraphs ( 4) and (5) of this Article, wit hout delay grant to the designated air line the appropriate operating authorizations.
2
3.
Each Contracting Party shall have the right, by written notification to the other Contracting Party, to withdraw the designation of any such airline a nd to designate another one.
4.
The airline designated by either Contracting Party may be required to satisfy the other Contracting Party that it is qualified to fulfill the condit ions prescribed by the laws and regulations normally and reasonably applied by this Contracting Party to the operation of internat i onal air services in conformity with the provisions of the Convention.
5.
Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph (2) of this Article, o r to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article (2) of the present Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
6.
When an airline has been so designated and authorized, it may at any time begin to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article (10) of the present Agreement is in force and an agreement in accordance with the provisions of Article (5) of the present Agreement has been reached in respect of that service. Article 4
SUSPENSION AND REVOCATION 1.
Each Contracting Party shall have the right to revoke the operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article (2) of the present Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights : a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party, or b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights. or
3
I~
c) in case the airline otherwise fails to operate in accor dance with the conditions prescribed under the present Agreement. 2.
Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultations with the other Contracting Party. In such a case consultations shall begin within a period of sixty (60) days from the date of request made by either Contracting Party for consultations. Artic le 5 CAPACITY PROVISIONS
1.
The designated airline of each Contracting Party shall, in all respects, enjoy fair and equal opportunity for the carriage of international traffic between and beyond the territories of the two Parties.
2.
In operating the agreed services, the airline of each Contracting Party shall take into account the interest of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same route.
3.
The capac i ty to be provided, the frequency of services to be operated and the nature of air service, that is, transiting through or terminating in the territory of the other Contracting Party shall be agreed between the Aeronautical Authorities in accordance with the principles laid down in this Article; and shall be specified in an exchange of letters between the Aeronautical Authorities of the Contracting Party.
4.
Any increase in the capacity to be provided or frequency of services to be operated by the designated airline of the other Contracting Party shall be agreed between the Aeronautical Authorities, on the basis of the estimated requirements of traffic between the territories of the two parties and any other traffic to be jointly agreed and determined. Pending such agreement or settlement, the capacity and frequency entitlements already in force shall prevail.
4
Article 6 RECOGNITION OF CERTIFICATES AND LICENCES Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one Contracting Party, and still in force, shall be recognized as valid by the other Cont r acting Party for the purpose of operating the agreed services. Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flight above its own territory, cer tificates or competency and licences granted to its own nationals or rendered valid by another State. Article 7 AVIATION SECURITY 1.
Consistent with their rights and obligations under internasionnal law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement.
2.
Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on September 14, 1963, the Convention for the Suppression on Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on December 16, 1970, and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against The Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on September 23, 1971, and any other multilateral agreement governing aviation security binding upon both Contracting Parties.
3.
4.
The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation. The Contracting Parties shall act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties, they shall require that operators of aircraft of their registry, operators of aircraft who have their principal place of 5
business or permanent residence in their territory, and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions. 5.
Each Contracting Party agrees that its operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 4 above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within the territory of that Other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carryon items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding and loading.
6.
Each Contracting Party shall give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
7.
Each Contracting Party shall also give sympathetic consderation to a request from the other Contracting Party to enter into reciprocal administrative arrangements whereby the Aeronautical Authorities of one Contracting Party could make in the territory of the other Contracting Party their own assessment of the security measures being carried out by aircraft operators in respect of flights destined to the territory of the first Contracting Party.
8.
When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
9.
When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from the provisions of this Art icle, the first Contracting Party may request immediate consultations with the other contracting Party. Artic l e 8
EXEMPTION FROM CUSTOMS AND OTHER DUTIES 1.
Aircraft operated on international services by the airline designated by each Contracting Party, as well as their regular equipment, supplies of fuel and lubricants and the airc raft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempted from all custom duties, inspection 6
fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, providing such equipment and supplies shall remain on board the aircraft up to such time as they are reexported. 2.
There shall also be exempt from the same duties and taxes with the exception of charges corresponding to the service performed : a) aircraft stores taken on board in the territory of either Contracting Party, within limits fixed by the authorities of said Contracting Party, and for use on board the aircraft engaged on a specified route o f the other Contracting Party; b) spare parts entered into the territory of either Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on a specified route by the designated airline of the other Contracting Party; c) fuel and lubricants destined to supply aircraft operated on a specified route by the designated airline of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used on the part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board. d) baggage and cargo i n direct transit.
3.
The normal board equipment, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft operated by the designated airline of one Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of such a territory . In such a case, they be placed under the supervision of the said authorities until they are re-exported or otherwise disposed o f in accordance with customs regulations.
4.
In so far as no duties or other charges are imposed on goods mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article, such goods shall not be subject to any economic prohibitions or restrictions on importation, exportation and transit that may otherwise be applicable unless such prohibition or restriction apply to all airlines including the national airline in respect to certain items mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article.
5.
The treatment specified in this Artic le shall be in addition to and without prejudice to that which eac h Contracting Party is under obligation to accord under Article 24 of the Convention.
7
Article 9 DIRECT TRANSIT TRAFFIC Passenger, baggage and cargo in transit across the territory of one Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall only be subject to a very simplified control. Baggage and Cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes. Article 10 ESTABLISHMENT OF TARIFFS 1.
The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for the carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant facto rs including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation).
2.
The tariffs referred to in para 1 of this article shall be agreed by the designated airlines of both Contracting Parties.
3.
Agreements according to para 2 above may, where possible, be reached through the rate fixing machinery of the International Air Transport Association, or any other multilateral framework for the establishment of tariffs.
4.
The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties at least thirty (30) days before the proposed date of their introduction, in special cases, this time limit may be reduced subject to the consent of the said authorities.
5.
If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs or if for some other reason a tariff cannot be fixed in accordance with para 2 of this Article, or if during the first 15 days of the thirty days period ref erred to in para 1 of this Article, one Contracting Party gives the other Contracting Party notice of its dissatisfaction with any tariffs agreed in accordance with the provisions of para 2 of this Article, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall endeavour to agree upon the tariffs.
6.
If the Aeronautical Authorities cannot agree on the approval of any tariffs submitted to them under para 4 of this Article or on the determination of any tariff under para 5, the dispute shall be settled in
8
accordance with the provisions of Article 15 of present Agreement.
the
7.
Subject to the provisions of para 4 of this Article, no tariff shall come into force if the Aeronautical Authorities of either Contracting Party have not approved it.
8.
The tariffs established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article. Article
11
FINANCIAL PROVISIONS 1.
Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditure, earned on its territory in connection with the carriage of passengers , baggage, mail freight by the designated airline of the other Contracting Party, in a free convertible currency at the prevailing rate of exchange. Transfers shall be effected immediately , at the latest within sixty (60) days after the date of request.
2.
Where a special payment agreement exists between the Contracting Parties, payments shall be effected in accordance with the provisions of that Agreement. Article 12 COMMERCIAL ACTIVITIES
Subject to the laws and regulations of t he other Contracting Party, the designated airline of each Contracting Party shall have an equal oppportunity; a)
to employ the technical and commercial personnel for the performance of the agreed services on the specified routes and to establish and operate offices in thne territory of the other Contracting Party.
b)
to issue all kinds of documents of carriage and advertise and to promote sales in the territory the other Contracting Party.
9
to of
Article 13 CONSULTATIONS AND MODIFICATI ONS 1.
In a spirit of close co-operation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of , and satisfactory compliance with, the provisions of the present Agreement and the Annex thereto.
2.
If either of the Contracting Parties considers it desirable t o modify any provisions of the present Agreement, it may request consultation with the other Contracting Party. Such consultation, (which may be prepared by discussion between the Aeronautical Authorities) may begin within a period of sixty (60) days of the date of request, unless both Contracting Parties agree to an extension of this period. Modifications so agreed upon shall be approved by each Contracting Par ty in accordance with its constitutional procedures and shall enter into force on the date of exchange of diplomatic notes indicating such approval.
3.
Modifications to the Annex shall be agreed upon between the appropriate authorities of the Contracting Parties and shall come into force on the date of an exchange of diplomatic notes. Article 14 CONFORMITY WITH MULTILATERAL CONVENTIONS
In the event of the conclusion multilateral convention concerning which both Contracting Parties become Agreement shall be amended so as to provisions of such convention.
of any general air transport by bound, the present conform with the
Article 15 SETTLEMENT OF DISPUTES 1.
If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this present Agreement. the Contracting Parties shall in the first place endeavor to settle it by negotiations.
2.
If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body, or the dispute may at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each 10
Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated . Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty days . If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In any case, the third arbitrator shall be a nat ional of a third State and shall act as president of the arbitral body. 3.
The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.
4.
If and so long as either Contracting Party or designated airline of either ConLr~L~ing Party fails to comply with a ducision £iven under paragraph \'.:J o f this Artirle, the other Contracting f~rty may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline of that Contracting Party or to the designated airline in default. Article 16 EXCHANGE OF STATISTICAL DATA
The Aeronautical Authority of either Contracting Party shall supply to the Aernautical Authority o f the other Contracting Party upon their request such periodics or othe r statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airlines of the Contracting Parties. Article 17 TERMINATION Either Contracting Party may at any time given written notice through diplomatic channels to the other Contracting Party of its decision to terminate the present Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after 11
the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the r eceipt of the notice by the International Civil Aviation Organization. Article 18 REGISTRATION This Agreement and all amendments thereto registered with the International Civil Organization.
shall be Aviation
Article 19 ENTRY INTO FORCE l.
Thia Agreement and ita Annexes shall be provisionally applicable from the date of signatur e.
2.
Thia Agreement shall enter into force definitively on the day of the exchange of notes through diplomatic channels confirming that it had been approved in accordance with the c onstitutional procedures of Contracting Parties. Done at JAKARTA this day of November 4th, 1991, in duplicate in Indonesian, Arabic and English being equally languages. All texts are aut henticated. In case of any d i fferences the English text shall prevail. Ii
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Signed
FOR THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
Signed
12
ANNE X
Section I 1.
2.
Routes to be served by the designated REPUBLIC OF INDONESIA Points of Departure
Intermediate Points
Two points
airline
of
the
--------- ------------
Pointe of Destinations
------------
Points Beyond
Points in Indonesia
Amman
Two Points
-------
The designated airline of either Contracting Party may, on any or all flights, omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on this route start and terminate in the territory of that Contracting Party.
Section II 1.
2.
Routes to be served by the designated airline HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN in both directions Points of Departure
Intermediate Pointe
Points in Jordan
Two points
of
the
Points of Destinations
Points Beyond
Jakarta
Two points
The designated airline of either Contracting Party may, on any or all flights omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on this route start and terminate in the territory of that Contracting Party.
