'
DEKLARAStBERSAMA ANT ARA ..: · i
·
•
.. . .
REPUBLIK INDONESIA : DAN REPUBLI~ RAKYAT CHINA · MENG EN Al KEMITRAAN STRATEGIS .
Dalam rangka memperingati pembukaan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China yang kelimapuluh lima, penyelenggaraan · Konferensi Asia-Afrika yang kelimapuluh;,. dan · pembentukan Perserikatan Bangsa Bangsa yang keenampuluh, kami, Kepala Negara Hepublik Indonesia dan Republik Rakyat ~hina , telah mengkaji perkemban·gan hubungan bilateral antara kedua negara kami. Kami sepakat bahwa Indonesia dan China telah menj~di dua mitta penting dalam kerjasama, dan untuk itu, sebagai dua negara berkembang ya·ng utama, kami · harus membangun perspektif strategis dalam memusatkan perhatian pada kepentingan jangka panjang kami dan membawa hubungan kami ke tataran baru demi k-euntungan kedua negara dan rakyat kami serta untuk memberi sumbangan baru bagi solidaritas dan kerjasama antar negara.:.negara· berkembang serta pada perdamaian dan pembangunan umat manusia. Berdasarkan pandanga.n . ini, dengan ini kami · sepakat untuk rriembentuk Kemitraan Strategis antara Republik lndonesi~ dan Republik Rakyat China. · Kemitraan Strategis ·ini akan berupa hubungan yang tidak men]ihak dan tfdak tertutup yang ditujukan untuk mempromosikaf.l ·perdamaian; 'stabilitas, dan kemakmuran kedua negara beserta:rakyatnya . . : .. . . .. Kemitraan Strategis ini akan sesuai' dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Pi"agam PBB, Lima Prinsip Hidup· Berdampir:ig.an Secara Damai, ·Dasasila Konferensi Asia-Afrika, Traktat Persahabatan dan .-Kerjasama ·di Asia Tenggara, dan ncirma-norma hukum internasiohal lainnya yang..c;fia~1,1i se.cara univerS'al: Kemifraari Strategis in~· akan menjadi sendi penting dalartl memperkuat kemitraan strategis ASEAN-China serta menjadi komponen·tak terpisahkan dalam irerjas·ama· Selatan-Selatan antar negara berkembang.
Kemitraan Strategis ini akan menjadi dasar bagi koordinasi dan kerjasama yang erat dalam forum-forum dan organisasi-organisasi kawasan, antar kawasan, dan internasional dengan maksud untuk membangun ikatan yang komprehensif dan saling menguntungkan dalam menghadapi tantangan-tantangan milenium baru dan memperkuat perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan serta internasional. Kemitraan Strategis ini akan difokuskan untuk memperkuat kerjasama politik dan keamanan, memperdalam kerjasama ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kerjasama sosial budaya, dan memperluas hubungan nonpemerintah. Untuk itu, kami telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: A. Kerjasama Politik dan Keamanan
1.
Meningkatkan hubungan dan interaksi bilateral reguler tingkat tinggi sebagai upaya untuk memperbaiki kontak dan komunikasi serta untuk mempertinggi dialog mengenai topik-topik bilateral, kawasan , dan internasional yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, melalui: a. Membentuk mekanisme dialog pada tingkat Anggota Dewan Negara/ Menteri Koordinator bagi hubungan dan kerjasama yang lebih luas antara Indonesia dan China; b. Mengkonsolidasikan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral Indonesia-China (KBKB), yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, dalam mengkoordinasikan dan mengkaji kegiatan di dalam mekanisme dialog Indonesia-China yang ada; c. Memperkuat peran konsultasi Indonesia-China di tingkat Pejabat Tinggi dalam melaksanakan keputusan yang dibuat pada tiap tingkat mekanisme dialog bilateral serta dalam menyelidiki, bila dan ketika dibutuhkan dan berdasar pada kesepakatan bersama, kebutuhan mengenai mekanisme tambahan di berbagai bidang kerjasama pada tataran yang layak; dan d. Mendukung hubungan dan kontak langsung antara badan legislatif Indonesia dan China serta koordinasi dan kerjasama mereka dalam organisasi parlemen internasional seperti Organisasi Antar Parlemen ASEAN (AIPO), Asosiasi Parlemen Asia untuk Perdamaian (AAPP), dan Uni Parlemen Dunia (IPU).
2.
Terus mempromosikan saling pengertian dan dukungan sehubungan komitmen kam i atas prinsip-prinsip penghargaan bersama atas kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah kedua negara. China mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam upayanya
2
menjaga persatuan nasional dan keutuhan wilayah. Indonesia menyatakan kembali ketetapannya untuk terus berpegang pada kebijakan satu China dan pengakuannya bahwa Pemerintah Republik Rakyat China sebagai pemerintah resmi satu-satunya yang mewakili seluruh China dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China serta mendukung proses reunifiikasi damai China. 3.
Menyokong upaya menuju reformasi yang efektif dan demokratisasi yang lebih luas atas sistem PBB, dengan maksud untuk meningkatkan multilateralisme, memperkuat peran PBB dalam menjaga dan meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional serta pembangunan yang berkelanjutan, dan juga menjamin keikutsertaan dan pembagian peran yang lebih luas di antara negaranegara berkembang dalam proses pengambilan keputusannya.
4.
Memperkuat kerjasama dengan negara-negara Asia dan Afrika melalui Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (NAASP) serta dengan negara-negara Gerakan Non-Blok (NAM) dan Kelompok 77 dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan dunia serta dalam memastikan bahwa negara-negara berkembang mendapatkan keuntungan penuh dari globalisasi.
5.
Menegaskan kembali peran ASEAN dalam membangun kerjasama reg ional melalui pencanangan Komunitas ASEAN sert:a peran China dalam menyokong upaya-upaya ASEAN melalui program-program seperti BIMP-EAGA.
6.
Bekerja sama dalam mendorong seluruh negara Bersenjata Nuklir untuk menandatangani Protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. China akan menandatangani Protokol tersebut secepat mungkin segera setelah solusi atas pertanyaan yang belum terjawab mengenai Protokol dimaksud tercapai dan diterima oleh seluruh pihak terkait.
7.
Meningkatkan implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea sebagai cara untuk membuat Laut China Selatan menjadi dasar kerjasama dan jembatan persahabatan.
8.
Mempromosikan rasa saling percaya dan keyakinan dalam bidang pertahanan dan militer dengan maksud untuk membangun industri pertahanan masing-masing dan secara aktif menyelidiki kemungkinan untuk membentuk mekanisme konsultasi pertahanan dan keamanan .
9.
Mendorong kerjasama antar badan penegakan hukum dan intelijen dalam menangani isu-isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, penyelundupan, perdagangan obat terlarang , perdagangan manusia, pencucian uang, kejahatan dunia maya, dan kejahatan terorganisir transnasional lainnya melalui pelaksanaan perjanjian kerjasama yang
3
telah ada; secara aktif mencari kemungkinan pembentukan mekanisme konsultasi; dan mempromosikan bidang kerjasama lainnya yang tepat dan sesuai dengan hukum nasional tiap-tiap negara. 10. Bekerja sama dengan erat pada isu maritim melalui perbaikan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan membangun mekanisme konsultasi dan kerjasama maritim. 11. Memperkuat kerjasama dalam upaya memberantas terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kedua negara menolak pengkaitan hubungan antara terorisme dengan salah satu agama atau kelompok etnis dan menegaskan bahwa kampanye melawan terorisme harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memenuhi norma-norma hukum internasional yang diakui secara universal. B. Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
12. Mempromosikan kerjasama yang lebih besar pada tataran bilateral, regional, dan internasional dalam menopang pertumbuhan ekonomi dengan berdasar pada prinsip kesetaraan , saling menguntungkan, saling melengkapi, dan keanekaragaman untuk meningkatkan kemitraan ekonomi dan sekaligus mendirikan kemandirian ekonomi. 13. Memperkuat kerjasama dalam organisasi internasional untuk menjamin negara-negara berkembang mendapatkan secara penuh keuntungan dari sistem perdagangan multilateral dan proses liberalisasi perdagangan secara adil dan berimbang. Kedua negara menekankan pentingnya penguatan kerjasama dalam upaya untuk merealisasikan Tujuan Milenium PBB dan tujuan serta target pembangunan yang telah disetujui secara internasional. 14. Mempercepat implementasi ASEAN-China Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation sebagai langkah untuk meliberalisasi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan rejim investasi yang transparan , liberal, dan memberi kemudahan. 15. Mengkonsolidasikan Komisi Bersama Ekonomi, Perdagangan, dan Kerjasama Teknis dengan tujuan untuk mencari konsep, pendekatan, dan modalitas baru di berbagai bidang kerjasama. 16. Meningkatkan kerjasama investasi dengan memperkuat saling pengertian dan pembangunan jaringan di antara otoritas investasi, termasuk sektor swasta, dan dengan membuat iklim ekonomi-sosialpolitik dan hukum yang kondusif bagi aliran investasi.
4
17. Membangun bersama usaha dan industri kecil dan menengah masing-masing melalui pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, perluasan akses pasar, dan identifikasi kemungkinan bidang kerjasama lain. 18. Mempromosikan stabilitas finansial yang lebih baik dengan meningkatkan bantuan teknis bagi kedua belah pihak dalam membangun pasar modal dan sebuah sistem peringatan dini untuk mengawasi aliran modal. 19. Mempercepat implementasi dari mekanisme yang sudah ada dalam memperluas kerjasama di bidang pertanian, kehutanan , dan perikanan, dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia, teknologi, bantuan teknis, produktivitas dan diversifikasi, manajemen yang berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas di bidang-bidang tersebut, dan memperkuat kerjasama menanggulangi pembalakan liar dan penangkapan ikan ilegal. 20. Meningkatkan dialog dan konsultasi di bidang kebijakan energi dan cakupan lebih lanjut pada Forum Energi China-Indonesia dengan memberikan pertukaran kebijakan , perkuatan pertukaran dan kerjasama di bidang minyak, gas, dan pertambangan, mendorong partisipasi yang lebih luas dari perusahaan dalam eksplorasi dan pembangunan bersama sumber daya energi, dan membangun jaringan transportasi energi regional yang secara ekonomi memungkinkan, dengan tujuan mempromosikan pembangunan energi yang berkelanjutan, termasuk pengembangan energi baru, efisiensi energi, konservasi energi, dan energi nuklir untuk maksud damai. 21. Memperkuat kerjasama dalam pembangunan infratruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, serta fasilitas tenaga dan telekomunikasi. Indonesia menyambut baik partisipasi China di bidang ini. Kedua negara juga menekankan pentingnya memaksimalkan mekanisme yang ada dan mencari area kerjasama yang berpotensi untuk ditindaklanjuti di bidang perhubungan darat, udara, dan laut. 22. Memperkuat kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan riset bersama di bidang makanan, obat-obatan dengan penekanan di bidang bioteknologi, energi, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi , dan teknologi pertahanan. 23. Memajukan perlindungan lingkungan melalui pertukaran kerjasama antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat umum.
5
dan dan
C. Kerjasama Sosial Budaya dan Lain-lain
24. Menghargai hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dengan berbasis kepada persamaan dan kesejajaran serta berjuang untuk melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut pada semua tingkatan sosial dan di dalam komunitas internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya. 25. Meningkatkan rasa saling menghormati dari segi budaya melalui pelaksanaan kerjasama di bidang pariwisata, kesenian , media, olah raga di kalangan organisasi kepemudaan dan organisasi non pemerintah dalam rangka meyakinkan bahwa persahabatan Indonesia - China terjalin dari generasi ke generasi. 26. Mendorong kerjasama pendidikan melalui pertukaran pelatihan aktif serta pengajaran bahasa masing-masing. 27. Menguatkan kerjasama dan peningkatan kemampuan dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyakit-penyakit menular dan tidak menular. 28. Bekerja secara erat dalam meningkatkan kerjasama kawasan dan antar kawasan di bidang pencegahan dan pengendalian bencana alam melalui pembangunan mekanisme-mekanisme peringatan dini yang mutakhir, penanggulangan darurat dan rekonstruksi pasca bencana.
Dibuat di Jakarta pada tanggal 25 April 2005 dalam duplikat bahasa Indonesia, bahasa China dan bahasa lnggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia
Atas Nama Pemerintah Republik Rakyat China
Signed
Signed
Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden
Hu Jintao Presiden
6
Elllli~~51Il~~~qi:f~A&~~~
~~lt:D:~Bl&tk~~~ag~~'§ ~
'1 ~~Ef.JJ.l@g§"5fil;t:t*1 ~*1 Jil~.A.&~*1 ~-~55~' 7J ~~iSl. B 7f 5o~ ~ . ij**~.SX:IT6o~ ~
, a~ntt='1 EP/Ji@~SIIZ
;t:t*1~*1Jtl~~~~~,;t:t~@~7~~*~~~ffi~o
&ill--~'1,Ef.J@*1Jil~B.SX'1~~~*ft=~#oft=~
~~~~'1l*~,&ill$Mtt••·~~*~~~,~~~* ~mL-~~--,~~~~*1~~.A.~,#'1~~'1l~~~
~~*ft=*1A~~*1~~~$~ft=ili~~~~o '1~,arn~•n:rrEP•@~5IIL;t:t*1~~Jt1~.A.~;t:t*1~
oi•1xf#*~o i!-oi•1xf#*~m~1'~ml . ~F~~fma'g*~
,
~1±~*
~~*1~~A~B'g~~ . ~~~-~o i!-~~~#~~~~~~~~~-~
Jj!IJ.. JJ~~iS( +~JjJ{Jj!lj,
..
~~~~n~~
~*1¥f5fil~~*ft=~~{_J~
.1-:;J.<fm1}
iJ.. B'g ~ ~ 51;; '1 /ID!IJ o ~-tt•~#*~m~~~*ml'il~tt•~#*~B'gm~ ~tt,m~~~'il~~mm~tt=~m~m.sxw~o
~-~~~#*~$~~~-,~~-&~~~~~~~ ffmmw~•q~~~-~a•,~~-h~•ft~oo, li~
~IB*,~--~~~-~,*~*~~~m·~~·,a~
q•5Ro ~-~~1xf-¥*~$.J..~:ha~m.a5tsq3l:~~~, )~1t~51fq
~m~~, ~**±~3t1t~~, f1*~1'B1~1±~~~P'J5io ~itt
, ~inits~J..~ r~i.R :
(-)~~-~~~ttli~q~~,~m~li-~q-~,
ltrJJ xx ti~~ liiJ
*
'L'*1~5i ~ XXJiI,
±tE ~ *1~~1EJ 12iff mx'1 l!:
1,•ft~§·~~-~$*•~~~1.!m~,~~~ @*1~~*~q:XXtJ~~; 2,m~~~~~*•~~~@*1~~aN~:xxJiI~~
--~~~-q-~~~~i!m~tiOO~~ffl;
3, ~~~@~~~•~m••~-~~~*m~~m ~~~~~tiOO~~ffl,*~M~~~~:XXtiits~--
~--~~~~*~~-~~m~m~~m~;
4,&~ro@~~~~~m*~•~tt,*~*oo~~ ffi~,W~~~~~~~,*~~~·00~~~~~~ ~~ ~ 1* M~ ifa.I ~ .g.fl= o
(=)••~-~~tt~li#m~~, ~&~~±~~~ ~~~~li~M,~li~Mo~~~M$M@~W~~~~fi
~-~~---~~±~~~fl=~~ho
ro@m$•••fi-
~~ ~~~ ,~~~~A~~~~~~~~~~~~~~-ft
~~~,~-~~~1'~~~~-$~o ro@~M~~~~~ ~n-J!tmo
(
) ••~hr•.g.~~~n~~~~~~~~1tJ!tm ,
-~~~~~,*~·.g.~fr·~~~-~~~~' ~~&~ M•~mnoo~fl=m,#'i*~~m~~~tt•*~~~Mm~ tffl~~*~~~tX*°~¥fXo
( [g ) imMW~Flff~OiBm1xf#*~ha~i~W~F~-~.g.tf,
:hD5i~1'~M~TJ.7 ~-~77~~1?11 ~.g.f'F
1'~~1t~t!t.W.~iJiJirr**~~k~J<: J!tm~3t~~~o
,
~ iqj$x\f~J.3J<1t*°
, TA~~m~ ~-tt~1*11t
(n)~~~~*~~li~~*e~~~tt~~~~~~
EOO~~~~ffl,~~w~~~Rli~~*e*$**~~~ § tt:SiJ~*mlI~EOO~~~~ffl o
(~)~~•~m~~~~~~~~ < *m~~~~~~
~~ ) ~~~0-~~*&E~~~~-M~m~~&E~ft ~~~M~E~,~~~g~~~ < *m~~~~~~~~ )
(~)m~M~ < ~•&Eff~~~ > ,~m~~-~~ %~SJZ~~~ii~~o
(A)~m~Ett~~~~-~-~li~ , m~&§~~ I~~M , ~~~~~li~~~~~~m~o
(ft)·~~E~~~•afin~ff~~~,RliM~~ ~~~~~,~~$~~~~~,~~,~-,~~AQ, ~
tt,
ljjj~~B~&!tffg~~~t§.~R~B~)!~~~F-ffl~Jc~~fEJm ,
#~~~~~li~~m~,m~&§~~~~~-~flg~~~ ~B'g~f1=o
(+)mWff~•~*~,•*n~~&,~~-~~~
itfJ1" l:j * ~ ~Jl, *1J
0
(+-)~~~N**~%~~m~~~1JOO~*~o~ IE&~~m~~~~~~~*•~~-~-~,~~&mfi~ $~~~•<•*~~->~*~~~~~&-~0~~1E~
$;/tDllJo
(+=)*-~m~~~\~~~~~*~,*•~~a ~u\ tt~:a~~\ %~~~~~911J-f*~~)1f~~il*
, -OE*~1J
~*1xf=f.~~~~)1f~9l~o
( +_ ) tJa5il:jlE~m~R~*~ ,
rA~:&~ t:p IE~~0
IE\ ~~~m1£~M.~~~~-1*~~~~ ~ m1t*f¥t:p"1t~~ ~o~n~~tt~~~.g.IE~~.'&~§~~~~IE~~~~ ~~£.J&§*~~)ttfi.g.~~~~tto
(+~)~~M~<*~~IE~W~~.g.~--~~),
ff~#-m~~~~~&~~~ '~J~)!aJL ~EB\ ff~U~t9:~~J
JJlo
(+E)m~~n~~~~-•~m~,•w*••~~ a'9*1i"J~,~
.
*1i"J£~
.
*'fn~o
(+~)~mN•~~,~•~n~•$n&~•:lf~~ a'9mli7m~a~,~~~~~~~m . tt~,~~~$•~
ii , 1*iiE~•mtTJJ
0
( +-t ) ~!ft* f~ptvJ':if~ , 7f fft~WJ . A.:b.)1:7f ~ . ~*$~*A~~~,#~JftX~eynfffft~~a'9•do
(+A)~**~·~ , ~·tt~··*$~ , ~~-~
mtTJJ ~m w~JL ~Jn oo R9 ~* liWJ o (+ft)~~-~~~m~,~·~~ . #~~~~•• ~~,m~L~••.A.:b-~7f~ . ~~7f~ . ~*~Wl
.
~
f=*~~~1t . eyt€f~~Im~tt~.:b~iil¥91l<S¥0 im~i~ntt}T
m~F$11G* . ~F5~M~ nmia'9~~0
(=+)~~··~-~~~~~•,m-~£•~~~ ••~~~~m,Hm~•~m,~~~~~r~••~~m
~*~,•a~~~~•~•*••m•~~H~,~~-~
~~ff~*~~--~~~•,m~••~~M•~m,~~
*~~~~••,••••~m•,~~••~&~•~m•
(=+-)~~m•,M•,
MQ,
~h,~m•~~~
-~~~*~o ~~~~~~-~~-··*~o~~~~~ ~~~~~~m•~m~,*~M~~,
•,
~~~~~••
1f"**~o (=+=)~~M~*~'~*~,~~-~*~m~~ ~~,--, ~~,~-'~ffi~~~••HmAhm•H~ ~~~iiJf~o
(=+
)lt~~~~n,m~m~~~A~~~~~~
-~~m~*~o
(=+~)~•5,0~~-~Lm~A~~-*~~,
~~<•*~~-)~-~~~A~~~~~~,•h~~tt ~~moo~~~tt~~~~L~A~~~~o
( =+:n) -fii1!~1lj~a:eJm, 7f Hi~1J~)h¥,
-Z#, lfT
~,••, •~~•~m~-~~*~,~~~~@~m~re ~.ffl 0
( = +-t
) 1Ja5mmtfitt~~Fmtfftt~(pgl9J5it~*~~~~h
•i9:o (=+A)~~~~l9J~~~~~~W1JW~~-~-~
-~~,•~~-~~•, ••~~~~~m•m~o
*'§ ~ r = oo n1Fll9.F.I =+n s 1'±fitmit~tT , -~jJJ;j fil,Mfil~~~@~, ~~~-~~~,
Signed
~~*~~~*o
Signed
JOINT DECLARATION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON STRATEGIC PARTNERSHIP
In commemoration of the 55th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Republic of Indonesia and the People's Rejublic of China, the 501h anniversary of the Asian-African Conference, and the 60 anniversary of the United Nations, we, the Heads of State of the Republic of Indonesia and the People's Republic of China, have reviewed the development of bilateral relations between our two countries. We agree that Indonesia and China have become important partners for cooperation and that, as two major developing countries, we should develop a strategic perspective in addressing our long-term interests and take our relations to a new level to the benefit of our two countries and peoples as well as to make new contributions to solidarity and cooperation among the developing countries and to peace and development of mankind. In view of this, we hereby agree to the establishment of the Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China. The Strategic Partnership shall be a non-aligned and non-exclusive relationship aimed at promoting peace, stability and prosperity of the two countries and its peoples. The Strategic Partnership shall conform to principles set out in the UN Charter, the Five Principles of Peaceful Co-existence, the Ten Principles of the Asian-African Conference, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, and other universally recognized norms of international law. The Strategic Partnership shall be an important pillar in strengthening ASEAN-China strategic partnership as well as a critical component of South-South cooperation among developing countries. The Strategic Partnership shall provide a basis for close coordination and cooperation in regional , inter-regional, and international fora and organizations with a view to building comprehensive and mutually beneficial ties in meeting the
challenges of the new millennium and strengthening regional and international peace, stability and prosperity. The Strategic Partnership shall focus on strengthening political and security cooperation, deepening economic and development cooperation, enhancing sociocultural cooperation, and expanding non-governmental exchanges. To the·se ends, we have agreed as follows : A. Political and Security Cooperation
1.
To increase regular high-level bilateral exchanges and interactions as a means to improve contacts and communications as well as promote dialogue on bilateral, regional and international topics of common interests and concerns, through; a. Establishing a dialogue mechanism at the State Councillor/ Coordinating Minister level for greater relations and cooperation between Indonesia and China; b. Consolidating the Indonesia-China Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC), headed by the Foreign Ministers of both countries, in coordinating and reviewing activities within existing Indonesia-China dialogue mechanisms; c. Strengthening the role of Indonesia-China consultations at the Senior Officials level in implementing decisions made at each levels of bilateral dialogue mechanism as well as in exploring, if and when necessary and based on mutual consensus, the need for additional mechanisms at appropriate levels in various areas of cooperation; and d. Encouraging exchanges and direct contacts between the legislative bodies of Indonesia and China and their coordination and cooperation within international parliamentary organizations such as the ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO), the Association of Asian Parliaments for Peace (AAPP), and the InterParliamentary Union (IPU).
2.
To continuously promote mutual understanding and support in our commitment to the principles of mutual respect for independence, sovereignty and territorial integrity of both countries. China supports the Government of the Republic of Indonesia in its efforts to maintain national unity and territorial integrity. Indonesia reiterates its continuing adherence to the one China policy and its recognition that the Government of the People's Republic of China is the sole legal government representing all of China and that Taiwan is an inalienable
2
part of China and supports the process of peaceful reunification of China. 3.
To sustain efforts towards the effective reform and greater democratization of the UN system, with a view to promote multilateralism, reinforce the role of the UN in maintaining and promoting international peace and security and sustainable development, as well as ensure greater participation for and share among developing countries in its decision-making processes.
4.
To strengthen cooperation with Asian and African countries through the New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) as well as with countries of the Non-Aligned Movement (NAM) and the Group of 77 in facing the challenges of globalization and the changing world environment and in ensuring that developing countries fully share the benefits of globalization.
5.
To reaffirm the role of ASEAN in developing regional cooperation through the pursuit of the ASEAN Community as well as the role of China in sustaining the efforts of ASEAN through programs such as BIMP-EAGA.
6.
To cooperate in encouraging all Nuclear Weapon states to sign the Protocol to the Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapons-Free Zone. China will sign the Protocol as soon as possible once a solution to the unresolved question on the Protocol is reached and accepted by all parties concerned.
7.
To enhance the implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea as a means to make the South China Sea a platform for cooperation and a bridge of friendship.
8.
To promote mutual confidence and trust in defense and military fields with a view to developing each other's defense industries and actively exploring the possibility of setting up defense and security consultation mechanism.
9.
To encourage cooperation among law enforcement and intelligence agencies in addressing non-traditional security issues such as terrorism, smuggling, drug-trafficking, trafficking of persons, money laundering, cyber crime, and other transnational organized crimes through implementing existing cooperation agreements; actively exploring the possibility of setting up a consultation mechanism; and promoting other areas of cooperation where appropriate and in accordance with the national laws of the respective countries.
10. To work closely in maritime issues through enhancing capacity-building and setting up a mechanism for maritime consultation and cooperation. 3
11. To strengthen cooperation in the fight against terrorism in all its forms and manifestations. Both countries are against linking terrorism with a particular religion and ethnic group and maintain that the campaign against terrorism should be conducted in full conformity with the purposes and principles of the Charter of the United Nations and in accordance with universally recognized norms of international law. B. Economic and Development Cooperation
12. To promote greater cooperation at the bilateral, regional and international levels in sustaining economic growth under the principles of equality, mutual benefit, complementarities and diversity in order to both enhance economic partnership and establish economic independence. 13. To strengthen cooperation within international organizations to ensure that developing countries fully reap the benefits of the multilateral trading system and process of trade liberalization in a fair and balanced manner. The two countries stress the importance of strengthening cooperation in realizing the UN Millennium Goals and other internationally agreed development goals and targets. 14. To expedite the implementation of the ASEAN-China Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation as a means to liberalize and promote trade in goods and services as well as create a transparent, liberal and facilitating investment regime. 15. To consolidate the Joint Commission on Economic, Trade and Technical Cooperation with a view to exploring new concepts, approaches and modalities of various areas of cooperation. 16. To enhance investment cooperation by increasing mutual understanding and networking among investment authorities, including the private sectors, and by creating more conducive eco-socio-political and legal climates for the flow of investments. 17. To jointly develop each other's small and medium local enterprises and industries through financing, human resource development, expanding market access, and identifying possible areas of cooperation. 18. To promote greater financial stability through enhancing mutual technical assistance in developing capital markets and an early warning system to monitor capital flows.
4
19. To expedite the implementation of existing mechanisms in furthering cooperation in the fields of agriculture, forestry, and fishery, with a view to enhancing human resources development, technology, technical assistance, productivity and diversification, sustainable management and capacity building in these fields, and strengthen cooperation against illegal logging and illegal fishing . 20.
To step up dialogue and consultation on energy policy and give further scope to the China-Indonesia Energy Forum to allow for policy exchanges, strengthen exchanges and cooperation in the fields of oil, gas and mining, encourage greater participation by enterprises in joint energy resource exploration and development, and establish a 1
commercially viable regional energy transportation network, with a view to promoting sustainable energy development, including the development of renewable energy, energy efficiency, energy conservation, and nuclear energy for peaceful purposes. 21.
To strengthen cooperation in the development of infrastructures such as roads , bridges, ports, as well as power and telecommunications facilities. Indonesia welcomes China's participation in this field. The two countries also stress the importance of maximizing on existing mechanisms and exploring potential areas for further cooperation in the fields of land, air and maritime transportation.
22. To strengthen scientific and technological cooperation in implementing
human resource development and joint research in the fields of food, medicine with emphasis on biotechnology, energy, transportation, information and communication, and defense. 23.
To promote environmental protection through exchanges and cooperation among the governments, non-governmental organizations
and the general public. C. Socio-Cultural and Other Cooperation 24. To value human rights and fundamental freedoms on the basis of
equality and equity, and strive to protect such rights and freedoms in all levels of society and within the international community in accordance to the principles of the UN Charter and other international human rights instruments.
25. To enhance cultural mutual respect through conducting cooperation in tourism , arts, media, sports and among youth groups and nongovernmental organizations in order to ensure that the China-Indonesia friendship is carried forward from generation to generation. 26. To promote education cooperation through active training exchanges as well as the teaching of each other's languages.
5
27. To strengthen cooperation and capacity-building in efforts to prevent and control communicable and non-communicable diseases. 28. To work closely in enhancing regional and inter-regional cooperation in the field of natural disaster prevention and management through developing advanced early warning , emergency relief and post-disaster reconstruction mechanisms.
Done in Jakarta on 25 April 2005, in duplicates in the Indonesian, Chinese, and English languages, all texts being equally authentic.
For the Republic of Indonesia
For the People's Republic of China
Signed
Signed
Dr. Susilo Bambang Yudhoyono President
Hu Jintao President
6
