REPUBLIK INDONESIA
PENGATURAN ANT ARA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN DALAM NEGERI .._ \ • REPUBLIK KOREA ··.
TENTANG . ··.. , ·.,_ PEMBENTUKAN KOMITE BERSAMA UNTUK KERJASAMA E-GOVERNMENT & REFORMASI BIROKRASI
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak": BERKEINGINAN untuk mengkoordinasikan , menjajaki bidang kerjasama baru yang memungkinkan, serta memperluas dan memperdalam hubungan bilateral pada bidang a-Government dan reformasi birokrasi ; MENGAKUI prinsip-prinsip saling menghormati dan saling memberikan manfaat serta kedaulatan , integritas teritorial dan non-interfensi; MEMPERHATIKAN Deklarasi Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Korea untuk Kemitraan Strategis Peningkatan Persahabatan dan Kerjasama dalam abad ke-21 , ditandatangani di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2006;
MERUJUK PADA Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik Republik Korea yang ditandatangani di Jakarta pada 4 Juli 2013; SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan di negara masing-masing; MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:
Paragraf I Tujuan Pengaturan ini bertujuan untuk membentuk Komite Bersama Kerja Sarna Bilateral, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "Komite Bersama", dalam rangka pengembangan dan perluasan aksi konkrit kerja sama untuk kepentingan kedua negara yang bersahabat di berbagai bidang a-Government dan reformasi birokrasi.
Paragraf II Aktivitas Kerja Sama Untuk mencapai hasil yang kongkrit dan nyata dalam kerjasama bilateral, dan untuk membangun usaha bersama di bidang a-Government dan menghadapi tantangan reformasi birokrasi di kedua negara, Komite Bersama akan: a. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi mengenai aspek-aspek yang berkenaan dengan a-Government dan reformasi birokrasi dan bidang terkait lainnya yang menjadi kepentingan bersama Para Pihak; b. Mengevaluasi kegiatan kerja sama yang telah dilaksanakan di bidang a-Government dan reformasi birokrasi; c. Memutuskan proyek atau program bersama, penelitian, dan pertukaran sumber daya manusia untuk meningkatkan kerjasama di bidang a-Government dan reformasi birokrasi; d. Mempromosikan bidang kerjasama baru untuk memperluas dan memperdalam hubungan bilateral;
2
e.
f.
g.
Mengidentifikasi, menganalisis dan merumuskan solusi yang mung kin dalam menghadapi tantangan di bidang a-Government dan reformasi birokrasi; Menyusun rekomendasi yang diperlukan kepada pemerintah masing-masing atas tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan hal-hal konkrit dan mengelola kemitraan Para Pihak di tahun-tahun mendatang; Melaksanakan tugas-tugas lain yang disepakati oleh Para Pihak;
Paragraf Ill Struktur 1.
2. 3.
4.
5.
Komite Bersama akan diketuai secara bersama-sama oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Menteri Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea. Dalam hal tidak adanya Menteri, setiap Pihak dapat menunjuk Ketua Delegasi sebagai Ketua Komite Bersama melalui persetujuan bersama. Komite Bersama akan terdiri dari perwakilan Pejabat Senior masingmasing Pihak serta Kementerian dan Lembaga terkait. Komite Bersama dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam Rapat Komite Bersama jika dianggap diperlukan. Setiap Pihak akan menentukan ukuran dan komposisi delegasi pada pertemuan Komite Bersama melalui persetujuan bersama. Dalam melakukan peran koordinasi, Komite Bersama mempertimbangkan laporan yang disampaikan melalui dialog bilateral dan konsultasi antar kedua negara.
Paragraf IV Mekanisme Pertemuan 1.
2.
Pertemuan rutin Komite Bersama akan diadakan setidaknya setiap 1 (satu) tahun atau pada waktu yang telah disepakati oleh Kedua pihak, secara bergantian di Indonesia atau Korea. Tanggal, tempat, agenda dan hal-hal lainnya harus disepakati terlebih dahulu oleh Para Pihak dan dikomunikasikan melalui jalur res mi. 3
3.
4.
Bila kedua Pihak dipimpin oleh menteri masing-masing, bila pertemuan Komite Bersama tersebut dapat diperlukan, mengagendakan sesi retret bagi kedua menteri untuk membicarakan hal-hal umum yang menjadi perhatian bersama. Agenda tentatif pertemuan rutin Komite Bersama akan diusulkan oleh negara yang menjadi tuan rumah pertemuan .
ParagrafV Panitia Kerja dan Sekretariat
1. 2.
3.
4. 5.
Untuk mendukung dan mempersiapkan Komite Bersama, kedua belah pihak akan membentuk Panitia Kerja Bersama. Panitia Kerja Bersama akan terdiri dari pejabat yang mewakili unit kerja terkait dari masing-masing Pihak serta Kementerian dan Lembaga terkait. Pertemuan rutin Panitia Kerja Bersama akan diadakan setidaknya setiap 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak, secara bergantian di Indonesia dan Korea. Tanggal , tempat, agenda dan hal-hal lain akan disepakati oleh kedua Pihak dan dikomunikasikan melalui jalur resmi. Para Pihak akan membentuk sekretariat Komite Bersama, masingmasing di Seoul, Korea dan Jakarta, Indonesia.
Paragraf VI Catatan Pertemuan 1.
2.
3. 4.
Hasil pertemuan Komite Bersama akan dibuat dalam bentuk ButirButir Kesepakatan. Negara tuan rumah akan bertanggung jawab atas penyusunan ButirButir Kesepakatan. Penyampaian dokumen atau informasi yang dianggap rahasia kepada pihak ketiga harus melalui persetujuan dari Para Pihak. Komite Bersama dapat memberikan pernyataan kepada media apabila diperlukan.
4
Paragraf VII Pengelolaan Keuangan Pengaturan masalah keuangan untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Pengaturan 1n1 akan diputuskan dengan mempertimbangkan anggaran dan sumber daya lain yang tersedia di antara Para Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Para Pihak harus memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pengaturan keuangan yang terkait dengan pertemuan Komite Bersama dan Panitia Kerja Bersama.
Paragraf VIII Penyelesaian Perbedaan Setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Pengaturan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
Paragraf IX Perubahan Pengaturan ini dapat direvisi atau diubah dengan persetujuan bersama Para Pihak. Revisi atau perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh para Pihak dan akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Pengaturan ini.
Paragraf X Mulai Berlaku dan Penghentian
1. 2.
Pengaturan 1n1 mulai berlaku pada hari dan tanggal penandatanganan oleh Para Pihak. Pengaturan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan otomatis diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun, kecuali salah satu Pihak memberitahukan niatnya kepada Pihak lainnya secara tertulis melalui saluran resmi, untuk mengakhiri Pengaturan ini 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran Pengaturan yang diinginkan.
5
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda menandatangani Pengaturan ini.
tangan
di
bawah
ini
telah
DIBUAT dalam rangkap dua di Busan pada tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Korea, dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas Pengaturan ini, maka naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Signed Yuddy Chrisnandi
Untuk Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea
Signed Chong, Jong-Sup
6
REPUBLIK INDONESIA
Ole -r
7HI::::I:IA-i0£~ 2
1-
L...
uC~A.LJ:..L" 0
I
I
I
~7:1, ~£ !:2.~, ~{!~ 0 1 ~~.J!~ ~.2.-e-~ ~ -5-~0I~ ~ ~~o~~, •. *.:
Xil1±
o~ALt'i~2.~..Q. o 1 E -, 2
£oH o
..:::J..AJIA:-101...1.!.'71 ---. ·1 -,
AIA:IA:-101 2 2 -, L..:
A-l.l!7JL2 o 12
C.I-A-I'QL...1.!.'7J 2 o r ,
O~.:::LOI
o ..., -
A~ALA:-It:::l L..:
1 o,-
gj -.
2
Xil3~
1.
~loJ-'-IL0 c:::..2."C" 2.S:.OIA~..Q. oo- 02
<2J£LiiAIOPo£R D ~ ..=:.[.~ • E a_
.21°1 AI
~~7H~¥ :g~i!~ CH~f2J~ ~~A~AI¥ A~.I!.~OI o a...; Il::::t
cH .±:f.: c~A~..Q. A~ = .£oH 0 L..!0o 21 0o- £
A~£_<5~0~..5. 0 t::l-
2.
2.5:.01 OJ£1-=ooTi!:: L-
z.t
gA~A:~ol
~Jf.IB-
xwar-=L-
7::10
01,
...,
7~
gA~A:~~
A~.I!.~OI 0 a_;
A~~ Ofl
A:l~~ ~ ~c.~.
~¥~
~
~741
¥:Ai2~
~01
[H.±:f.:A~~£ OI~Oi~C~.
3
I:HAI
0-,
4
3. 7I~£?1B-£1~ 2.~ .lil~@ Ai* ~~!I!.~~ '5'"A~X~ 0 1 A~ti~£1 o~Oil Xii3X~Oil7il
~.£
01 OJ 1
...... ooTi!:: .2.
ti ~~ C~.
XHA-IA:-1 0-,
5
Xil10~
1.
I::H _R 2
£1 [. I· L L...:
6
2.
g
Q{~Ai 0 1
~cH~
~~ ~
'2tA~:A~OJI.7-JI
Signed
3Ld{J-
:AI~£1~ .
'2_1-EOII~~
67Hi!
OiL
~ '2tAp:p~
~Oil
g
Qf~Ai ~
Signed
7
REPUBLIK INDONESIA
ARRANGEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF ADMINISTRATIVE AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF GOVERNMENT ADMINISTRATION AND HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF KOREA ON THE ESTABLISHMENT OF JOINT COMMITTEE FOR E-GOVERNMENT & ADMINISTRATIVE REFORM COOPERATION
The Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia and the Ministry, of Governr'Dent Administration and Home Affairs of the Republic of Korea hereinafter- individually referred to as the "Party" and collectively hereinafter referred to as the "Parties":
·.;... DESIRING to coordinate, explore new possible areas of cooperation, expand and deepen bilateral relations in the fields of e-Government and administrative reform; RECOGNIZING mutual respect and common benefit as well as the principles of sovereignty, territorial integrity and non-interference; TAKING INTO ACCOUNT the Joint Declaration between the President of the Republic of Indonesia and the President of the Republic of Korea on a Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century, signed in Jakarta on 4 December 2006; REFERRING TO the Memorandum of Understanding between the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia and the Ministry of Security and Public Administration the
Republic of Korea on Cooperation in the Area of Administrative Reform, signed in Jakarta on 4 July 2013; PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of the respective countries; HAVE REACHED mutual understanding as follows:
Paragraph I Purpose The purpose of this Arrangement is to establish a Joint Committee for Bilateral Cooperation, here in after referred to as the "Joint Committee", with the view of developing and widening the development of concrete actions of cooperation for the interest of the two friendly countries in various fields of e-Government and administrative reform.
Paragraph II Cooperative Activities To achieve concrete and tangible results in the bilateral cooperation, and to establish joint efforts in addressing e-government and administrative reform challenges in both countries, the Joint Committee will: a. Hold coordination and consultations on e-government and administrative reform aspects and other related fields of common interest of the Parties; b. Evaluate past cooperation activities in the field of e-government and administrative reform; c. Decide future joint project, research, and human resource exchange to enhance the e-government and administrative reform cooperation; d. Promote new areas of cooperation that allows the expanding and deepening bilateral relations; e. Identify, analyze and formulate possible solutions of challenges in the field of e-government and administrative reform; f. Make recommendations as appropriate to their respective governments on whatever necessary measures to produce tangible results and manage the progress of the partnership in the coming years; g. Implement other tasks as agreed upon by the Parties.
2
Paragraph Ill Structure 1. The Joint Committee will be co-chaired by the Minister of Administrative Reform of the Republic Indonesia and the Minister of Government Administration and Home Affairs of the Republic of Korea. In case of absence of the Ministers, each Party can designate its Head of Delegations as Chair through prior mutual consent. 2. The Joint Committee will be composed of representatives of Senior Officials of each Party and the related Ministries and Agencies. 3. The Joint Committee may invite relevant parties to attend and participate in the Joint Committee's Meeting as deemed as necessary. 4. Each Party will determine the size and the composition of its delegation to the meeting of the Joint Committee through mutual consent. 5. In conducting coordination role, the Joint Committee considers the reports submitted by any existing bilateral dialogues and consultations of the two countries.
Paragraph IV Mechanism of Meeting 1.
2.
3.
4.
The regular Joint Committee's Meeting will be held at least every 1 (one) year or at any time agreed by the Parties, alternately in Indonesia and Korea. The dates, venue, agenda and other matters will be agreed upon by the Parties and communicated through official channels. When both Parties are led by their respective ministers, the Joint Committee's Meeting shall include a retreat session for the two ministers to discuss global issues of common concern as and when necessary. The provisional agenda for regular Joint Committee's Meetings will be proposed by the host country of the Meeting.
Paragraph V Working Committee and Secretariat 1. To support and prepare the Joint Committee, both parties will establish Joint Working Committee. 2. The Joint Working Committee will be composed of representatives of working-level officials from each Party and related Ministries and Agencies.
3
3. The regular Joint Working Committee's Meeting ·will be held at least every 1 (one) year or at any time agreed by the Parties, alternately in Indonesia and Korea. 4. The dates, venue, agenda and other matters will be agreed upon by the Parties and communicated through official channels. 5. Each party will establish their own Secretariat for Joint Committee in Seoul, Korea and Jakarta, Indonesia.
Paragraph VI Minutes of Meeting 1. The results of the Joint Committee's Meeting will be made in the form of Agreed Minutes. 2. The host country will be responsible for the preparation of the Agreed Minutes. 3. Any documents and information exchanged which are deemed confidential will be transferred to a third party with the prior consent of both Parties. 4. The Joint Committee may issue statements to the Press as deemed appropriate.
Paragraph VII Financial Arrangement The Financial Arrangement to carry out any activity according to this Arrangement will be decided in consideration of available budget and other resources of each Party in compliance with the laws and regulations of respective countries. The Parties shall agree in writing the financial arrangement related to the meetings of Joint Committee and Joint Working Committee.
Paragraph VIII Settlement of Differences Any differences that arise from the interpretation or implementation of this Arrangement will be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
Paragraph IX Amendments This Arrangement may be revised or amended by mutual consent of the Parties. Such revision or amendment will enter into force on a date mutually decided by the Parties and will be an integral part of this Arrangement. 4
Paragraph X Entry into Effect and Termination
1. 2.
This Arrangement will enter into effect on the day of signature by the Parties. This Arrangement will remain in effect for a period of 3 (three) years and upon the expiry thereof will be automatically renewed every 3 (three) years, unless either Party notifies the other Party its intention in writing through official channels to terminate this Arrangement 6 (six) months prior to the intended termination date of this Arrangement.
IN WITNESS Arrangement.
HEREOF,
the
undersigned
has
signed
this
DONE in duplicate at Susan on the eleventh day of December in the year two thousands fourteen in Indonesian, Korean, and English languages, all texts are being equally authentic. In the event of divergences of interpretation of this Arrangement, the English text shall prevail.
For the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia
For the Ministry of Government Administration and Home Affairs of the Republic of Korea
Signed
Signed
Yuddy Chrisnandi
Chong, Jong-Sup
.:·
5
