REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA TENTANG KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");
Menginginkan untuk mengembangkan hubungan persahabatan dan mempererat kerjasama ekonomi dan teknik diantara dua negara; Memutuskan untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan di bidang ekonomi dan teknik berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan; Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masingmasing negara; Telah Menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1 Tujuan Tujuan utama dari Persetujuan ini adalah: 1.
Untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua Pihak berdasarkan persyaratan dan kondisi-kondisi yang saling menguntungkan; dan
2.
Untuk mendorong dan mendukung kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing.
Pasal2 Ruang Lingkup Kerjasama
Para Pihak wajib menggali dan mewujudkan kemungkinan-kemungkinan kerjasama ekonomi dan teknik di bidang: a.
pertanian;
b.
sektor minyak dan mineral;
c.
investasi dan perdagangan;
d.
kebudayaan dan pariwisata;
e.
keluarga berencana dan pemberantasan kemiskinan;
f.
usaha kecil menengah; dan
g.
bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
Pasal 3 Pelaksanaan
1.
Dalam kerangka Persetujuan ini, Para Pihak sepakat untuk membentuk kesepakatan khusus untuk melaksanakan program dan proyek kh usus di bidang ekonomi dan teknik.
2.
Kesepakatan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 pada Pasal ini wajib dirumuskan berdasarkan hukum dan perundang-undangan domestik yang berlaku di kedua negara serta hukum kebiasaan internasional atau kewajiban internasional dimana keduanya adalah pihak di dalamnya.
Pasal 4 Kerjasama Teknik
Para Pihak wajib mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong kerjasama teknik diantara mereka melalui pertukaran data ilmiah dan teknologi, ahli, teknisi dan pelatih guna mendorong seluruh aspek kerjasama teknik antara lembaga-lembaga khusus dari kedua negara.
Pasal5 Hak Kekayaan lntelektual Hak atas kekayaan intelektual yang dibuat atau dihasilkan dalam pelaksanaan Persetujuan ini wajib dilindungi dan diatur berdasarkan perjanjian regional atau internasional yang relevan yang mana kedua Pihak adalah pihak pada perjanjian tersebut atau sesuai dengan hukum terkait kekayaan intelektual yang berlaku di masing-masing negara.
Pasal6 Pembatasan Kegiatan Personil Setiap orang yang terlibat pada kegiatan dalam kerangka dan tujuan Persetujuan ini wajib menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan dan integritas wilayah dari negara tuan rumah, dan wajib menghindari setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Persetujuan ini.
Pasal7 Kerahasiaan Para Pihak tidak dapat memberikan informasi, dokumen atau hasil yang diperoleh oleh personil-nya yang berkenaan dengan pelaksanaan Persetujuan ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain.
Pasal8 Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
1.
Setiap akses ke dan penggunaan atas Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT) dari masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Persetujuan ini wajib memperoleh persetujuan sebelumnya, izin dari pihak berwenang yang relevan dari masing-masing Pihak. Para Pihak wajib menjamin bahwa masyarakat setempat terkait wajib diinformasikan mengenai hasil dari kerjasama dan /atau kegiatan kolaborasi yang menggunakan SDGPTEBT tersebut. Apabila kerjasama dan I atau kegiatan kolaborasi dalam Persetujuan ini memanfaatkan SDGPTEBT untuk tujuan komersial, masing-masing Pihak, atas nama masyarakat setempat terkait, berhak atas hak kekayaan intelektual dan pembagian keuntungan sebagaimana mestinya.
2.
Manfaat perlindungan SDGPTEBT bagi para pemegang yang berhak meliputi pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari penggunaan komersial atau industrialisasi SDGPTEBT.
Pasal9 Komisi Bersama 1.
Dengan maksud untuk menjamin pelaksanaan Persetujuan ini dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara, Para Pihak memutuskan untuk membentuk Komisi Bersama yang terdiri dari wakil-wakil dari Para Pihak. Kompetensi Komisi Bersama ini wajib ditentukan dalam kesepakatan terpisah.
2.
Komisi Bersama ini wajib memiliki fungsi sebagai berikut: a. menganalisis perspektif pembangunan dan hubungan bilateral ekonomi; b. mendirikan, memimpin dan memantau program-program kerjasama diantara Para Pihak di bidang tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Persetujuan ini; c. menilai hasil akhir dan dan kemungkinan mengubah keputusan-keputusan yang telah disepakati sebelumnya; d. memeriksa program pertukaran dan kerjasama serta modalitas untuk pelaksanaannya; dan e. mengusulkan bidang-bidang kerjasama baru.
3.
Komisi yang dibentuk ini wajib bertemu setiap dua tahun, secara bergantian di Indonesia dan Ethiopia dan juga dapat bertemu di sesi luar biasa bila diperlukan.
4.
Tingkat representasi, tanggal, tempat dan agenda rapat konsultasi wajib disepakati dengan kesepakatan bersama melalui saluran diplomatik.
Pasal 10 Pengaturan Keuangan 1.
Setiap kewajiban keuangan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini wajib dibuat dalam pengaturan yang disepakati diantara Para Pihak.
2.
Tanpa mengesampingkan Ayat 1 dari Pasal ini, biaya transportasi internasional, akomodasi dan penginapan selama pertemuan Komisi Bersama wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak. Namun demikian, biaya penyelenggaraan pertemuan dan transportasi internal wajib ditanggung oleh negara tuan rumah . Pasal 11 Perubahan
1.
Salah satu Pihak dapat meminta, secara tertulis, perubahan Persetujuan ini. Setiap perubahan yang disepakati oleh Para tersebut, Pihak wajib dibuat secara tertulis dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
2.
Perubahan tersebut wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Ayat 1 Pasal 13 Persetujuan ini.
Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan
Setiap perselisihan diantara Para Pihak yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.
Pasal 13 Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran
1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir oleh Para Pihak yang menginformasikan satu sama lain, melalui saluran diplomatik,bahwa persyaratan konstitusional yang diperlukan untuk memberlakukan Persetujuan ini telah dipenuhi. 2.
Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan wajib secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu dua tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetuj uan ini paling sedikit enam bulan sebelum masa persetujuan tersebut berakhir.
3.
Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau durasi suatu program atau proyek yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini sampai selesainya program atau proyek tersebut.
4JHOFE
4JHOFE
~ -
./lr
{ ~~ ~!tV
REPUBLIK INDONESIA
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia (hereinafter referred to as "the Parties"); Desiring to further develop the friendly relations and strengthen the economic and technical cooperation between the two countries; Determined to develop and promote a mutual advantageous cooperation in the economic and technical fields based on the principles of equality and mutual benefit; Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries; Have Agreed as follows: Article I Objective The main objectives of this Agreement are: 1. To promote economic and technical cooperation between the two Parties based on mutually beneficial terms and conditions; and 2. To encourage and support economic and technical cooperation between the two countries within the framework of this Agreement and in conformity with their respective laws and regulations.
Article 2 Areas of Cooperation The Parties shall explore and realize possibilities for the economic and technical cooperation in the following fields:
a. agriculture; b. oil and mineral sector; c. trade and investment; d. culture and tourism ; e. family planning and poverty eradication; f. small and medium enterprises businesses; and g. other areas as mutually agreed by the Parties.
Article 3 Implementation 1. Within the framework of this Agreement, the Parties undertake to conclude specific agreement (s) to implement specific economic and technical programs and projects. 2. The subsidiary agreements referred to in Paragraph 1 of this Article shall be formulated in accordance with the domestic laws and regulations in force in both countries as well as with international customary laws or international obligations to which both are party to. Arti cle 4 Technical Cooperation The Parties shall take all the necessary measures to encourage technical cooperation between them through exchange of scientific and technological data, experts, technicians and trainers in addition to the encouragement of all aspects of technical cooperation between the specialized institutions of both countries.
Article 5 Intellectual Property Rights Right to intellectual property created or generated in the implementation of this Agreement shall be protected and dealt with by the releva nt regional or international treaty to which both Parties are a party to or in accordance with the prevailing intellectual property laws in their respective countries.
Article 6 Limitation of Personnel Activities Any person engaged in activities within the framework and objectives of this Agreement shall respect political independence, sovereignty and territorial integrity of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this Agreement.
Article 7 Confidentiality The Parties shall not disclose any information, document or result obtained by its personnel in respect of the implementation of this Agreement to any third party without the written consent of the other. Article 8 Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore 1. Any access to and use of Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF) of the respective Party under the implementation of this Agreement shall require prior consent, permit from the relevant authorities of the Party. The Parties shall ensure that the local communities concerned shall be primarily informed with the results of the cooperative and /or collaborate activities using such GRTKF. 2. When the cooperative and /or collaborate activities under this Agreement utilize GRTKF for commercial purpose, the Party, on behalf of its local communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual property, where appropriate, and associated benefit sharing. 3. The benefits of protection of GRTKF to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial or industrial use of that GRTKF.
Article 9 Joint Commission 1. With a view to ensuring the implementation of this Agreement and any other matters pertaining to the developing of economic and technical cooperation between the two countries, the Parties decided to establish a Joint Commission to be composed of representatives of the Parties. The competence of the Joint Commission shall be defined by a separate agreement.
2. The Joint Commission shall have the following functions: a. to analyze the development perspective and the economic bilateral relationships; b. to establish, lead and monitor the programs of the cooperation between the Parties in specific areas, as provided in this Agreement; c. to assess, the outcome and possibly change the previously agreed decisions; d. to examine exchange programs and cooperation as well as the modalities for its iimplementation; and e. to propose new areas of cooperation. 3. The Commission established herein shall meet every two years, alternately in Indonesia and Ethiopia and may also meet in extraordinary sessions when necessary. 4. The level of representation, dates, venue and agenda of the consultative meetings shall be agreed upon by mutual consent through diplomatic channels.
Article 10 Financial Arrangements 1. Any financial obligation resulting from the implementation of this Agreement shall be made through arrangements to be agreed between the Parties. 2. Notwithstanding Paragraph 1 of this Article, the cost of international transport, accommodation and lodging during the meetings of the Joint Commission shall be borne by each Party. However, the cost of organizing the meetings and internal transport shall be covered by the host country. Article 11 Amandment 1. Either Party may request, in writing, amendment of this Agreement. Any such amendment(s) agreed upon by the Parties shall be made in writing and shall become an integral part of this agreement. 2. Such amendment shall enter into force in accordance with the Paragraph 1 of Article 13 of this Agreement.
;:;::---:-
D
4JHOFE
4JHOFE
