Persetujuan an tara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman mengenai Kerjasama Teknik Tahun 2005
- 2-
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman
berdasarkan semangat hubungan bersahabat yang ada antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman, berhasrat untuk memperkokoh dan mengintensifkan hubungan bersahabat tersebut melalui kerjasama teknik dalam semangat kemitraan, menyadari bahwa pemeliharaan hubungan tersebut merupakan dasar dari Persetujuan ini, bermaksud untuk memberikan kontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di Republik Indonesia, merujuk pada Catatan Perundingan antar-pemerintah tertanggal 12 dan 13 Desember 2005, sesuai dengan peraturan hukum dan ketentuan serta prosedur kegiatan kerjasama teknik yang berlaku di negara masing-masing telah bersepakat sebagai berikut: Pasal 1 ( 1) Sesuai dengan Persetujuan pada tanggal 9 April 1984 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerjasama Teknik, proyek berikut ini harus dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang ada di dalam persetujuan ini: 1. Pemerintahan Lokal- Mitigasi dari komponen Georisk
- 3-
2. Dukungan Jasa Konsultasi untuk Desentralisasi, 3. Keamanan dan Pembangunan, 4. Bantuan dalam Pencegahan dan Penghapusan Korupsi di Indonesia, 5. UKM di Propinsi dan Pengembangan Kewirausahaan, 6. Pengembangan Sistem Asuransi Kesehatan Sosial di Indonesia, 7. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sektor Kesehatan, 8. Penyediaan Air Daerah dan Sanitasi di Nusa Tenggara Timur (NTT), 9. Pembangunan Kapasitas, Sektor Transportasi, I 0. Proyek Peningkatan Kualitas Pendidikan Ilmu Pengetahuan, 11. Meningkatkan Kapasitas Manajemen di Kementerian Kehutanan, 12. Dana Ahli dan Pembelajaran, bila setelah dilakukan penelitian, proyek-proyek tersebut dinilai telah memenuhi syarat untuk diberikan bantuan. (2) Untuk proyek-proyek yang dijelaskan dalam ayat (I) diatas Pemerintah Republik Federal Jerman harus menyediakan kontribusi pengeluaran sebesar EUR 25.000.000,- (dua puluh lima juta euro) dalam bentuk personil, pemasukan dan apabila dimungkinkan, kontribusi keuangan. Hal ini dibebankan pada Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH dengan penerapan proyek yang diatur dalam ayat (1) butir 1 sampai 12 di atas dan the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) dengan penerapan proyek yang diatur dalam ayat ( 1) butir I di atas.
-4-
(3) Pemerintahan Republik Indonesia harus menjamin bahwa setiap proyek disediakan dengan dana tersendiri untuk menjamin kelancaran pelaksanaan dan harus memastikan bahwa lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana (lampiran) harus menyediakan kontribusi yang dibutuhkan untuk proyek sebagaimana diatur dalam ayat ( 1) diatas. Kontribusi ini dalam bentuk personil, masukan dan apabila dimungkinkan, kontribusi keuangan. (4) Proyek-proyek yang dinyatakan dalam ayat (1) di atas dapat diganti dengan proyek lain atas kesepakatan antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia. (5) Komitmen - komitmen untuk menyediakan jumlah dana seperti tersebut dalam ayat ( 1) diatas dan untuk Kerjasama Teknik seperti terse but dalam ayat (2) diatas akan batal tanpa penggantian jika implementasi dan pengaturan-pengaturan keuangan yang diatur dalam Pasal 2 perjanjian ini tidak tercapai dalam jangka waktu 8 (de Iapan) tahun setelah komitmen terse but dibuat. Untuk komitmen yang telah dibuat tahun ini, tanpa mengesampingkan terhadap penjelasan dari ayat (4) diatas, batas waktunya sampai 31 Desember 2013. Jika, dalam jangka waktu yang telah disediakan, implementasl dan pengatt.1tan-pengaturan keuangan dihasilkan hanya untuk sebagian dari komitmen, klausul pembatalan ini hanya berlaku khusus untuk jumlah yang tidak diatur dalam pengaturan-pengaturan terse but.
Pasal2 Rincian dari proyek-proyek sebagaimana terse but pada Pasal 1 ayat ( 1) dalam Persetujuan ini dan terhadap kontribusi serta kewajiban-kewajibannya harus diterapkan pada pengaturan pelaksanaan tersendiri dan, apabila dimungkinkan, pengaturan keuangan, yang harus dicapai antara institusi pelaksana yang dibebankan atau yang akan dibebankan sesuai pasal 1 ayat (2) dan (3) dari Persetujuan ini dengan pelaksanaan proyek.
Ub
-5-
Pasal3 (1) Pemerintah Republik Indonesia harus membebaskan bahan-bahan, kendaraan bermotor, barang-barang, perlengkapan, suku cadang yang disediakan untuk proyek-proyek yang sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (1) Persetujuan ini atas nama dan pembiayaan dari Pemerintah Federasi Republik Jerman dari lisensilisensi, bea cukai, pajak pelabuhan, bea ekspor dan impor dan pungutan-pungutan resmi lainnya seperti biaya pergudangan, dan harus memastikan bahwa masuknya barang-barang terse but dilakukan oleh pihak Bea Cukai dengan segera. (2) Pemerintah Republik Indonesia harus membebaskan GTZ dan BGR dari segala pajak dan pungutan-pungutan resmi lainnya yang berlaku di Pemerintah Republik Indonesia dalam hubungannya dengan pemenuhan pelaksanaan dan pengaturan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal2 Perjanjian ini.
Pasal4 Dalam hal lainnya ketentuan Persetujuan tanggal 9 April 1984 mengenai Kerjasama Teknik sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) di atas dianggap berlaku dalam Persetujuan ini.
Pasal 5 Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
-6-
·rq
Dibuat di Jakarta pada tanggal 3 Met' ~ asli dalam rangkap dua masingmasing dalam bahasa Indonesia, Jerman, dan Inggris, ketiga naskah ini mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jerman, maka naskah bahasa Jnggrislah yang berlaku.
Untuk Pemerintaf'
Untuk Pemerintah
Republik Indo~sia
Republik Federal Jerman
Signed
Signed
-7-
Lampiran atas Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman mengenai Kerjasama Teknik tahun 2005 :
Proyek
No.
Partner Lembaga
Komitmen
Indonesia
dalam Juta Euro
1.
2.
Pemerintahan
Lokal
-
Mitigasi dari komponen
dan Sumber Daya
Georisk
Mineral
Dukungan Jasa Konsultasi
2,7
Departemen Dalam Negeri
untuk Desentralisasi 3
Departemen Energi
Keamanan dan
Badan Perencanaan
Pembangunan
Pem bangunan
1,5
1
Nasional 4.
Bantu an
dalam
Pencegahan
dan
Penghapusan Korupsi di
Komisi Pemberantasan
2
Korupsi
Indonesia 5.
6.
UKM
di
Propinsi
dan
Badan Perencanaan
Pen gem bangan
Pembangunan
Kewirausahaan
Nasional
Pengembangan Sistem Asuransi Kesehatan Sosial
3,2
Departemen Kesehatan
3,5
di Indonesia
tJb
- 8-
Proyek
No.
Partner Lembaga
Komitmen
Indonesia
dalam Juta Euro
7.
Pengembangan Sumber
Departemen
Daya Manusia di Sektor
Kesehatan
2,5
Kesehatan 8.
9.
10.
Penyediaan Air Daerah dan Sanitasi di Nusa Tenggara Timur (NTT)
Departemen
Pembangunan Kapasitas,
Departemen
Sektor Transportasi
Perhubungan
Proyek Peningkatan
Departemen
Kualitas Pendidikan Ilmu
Kesehatan
Pendidikan Nasional
1
3
0,5
Pengetahuan 11.
Meningkatkan
Kapasitas
Manajemen
di
Departemen Kehutanan
2
Kementerian Kehutanan 12.
Dana
Ahli
Pembelajaran
dan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2,1
Abkommen
zwischen
der Regierung der Republik Indonesien
und
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Uber
Technische Zusammenarbeit
2005
- 2-
Die Regierung der Republik Indonesien und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland -
im Geist der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Republik lndonesien und der Bundesrepublik Deutschland , im Wunsch, diese freundschaftlichen Beziehungen durch partnerschaftliche Technische Zusammenarbeit zu festigen und zu vertiefen, im Bewusstsein, dass die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen die Grundlage dieses Abkommens ist, in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Republik lndonesien beizutragen, unter Bezugnahme auf das Protokoll der Regierungsverhandlungen vom 12. bis 13. Dezember 2005, in Anwendung der ftir Tatigkeiten der Technischen Zusammenarbeit im jeweiligen Land geltenden Gesetze, sonstigen Rechtsvorschriften und Verfahren -
sind wie folgt tibereingekommen:
Artikel 1 (1) In Ausftihrung des Abkommens vom 9. April 1984 zwischen der Regierung der Republik
Indonesien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland tiber Technische Zusammenarbeit werden folgende Vorhaben im Rahme)l dieses Abkommens gefdrdert:
r
- 3-
1. ,Gute lokale Regierungsflihrung- Komponente Verminderung von Georisiken";
2. ,Beratung bei der Umsetzung der Dezentralisierung";
3. ,Sicherheit und Entwicklung";
4. ,Vorbeugung und Bekampfung von Korruption";
5. ,Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen und Unternehmerforderung auf Provinzebene";
6. ,Entwicklung eines sozialen Krankenversicherungssystems";
7. ,Personalentwicklung im Gesundheitssektor";
8. ,Landliche Wasser- und Sanitarversorgung Nusa Tenggara Timur (NIT)";
9. ,Beratung Transportsektor";
I 0. ,Qualitatsverbesserung des naturwissenschaftlichen Unterrichts an Privatschulen";
11. ,Starkung der Managementkapazitaten des Forstministeriums";
12. ,Studien- und Fachkraftefonds";
wenn nach Prtifung die Forderungswtirdigkeit dieser Vorhaben festgestellt worden ist (siehe Anlage).
(2) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt fur die in Absatz I genannten Vorhaben auf ihre Kosten Personal- und Sachleistungen sowie gegebenenfalls Finanzierungsbeitrage im Gesamtwert von 25.000.000,-- EUR (in Worten: flinfundzwanzig Millionen Euro) zur Verfligung. Sie beauftragt mit der Durchflihrung der in Absatz I
-4-
Nummern 2 bis 12 genannten Vorhaben die Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Das in Absatz 1 Nummer I genannte Vorhaben wird in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) durchgefuhrt.
(3) Die Regierung der Republik Indonesien gewahrleistet eine eigene aufgeschltisselte Haushaltsplanung zur Sicherung einer stetigen Durchfuhrung der jeweiligen Vorhaben und stellt sicher, dass die von ihr mit der Durchfuhrung zu beauftragenden Institutionen (siehe Anlage) die fur die in Absatz 1 genannten Vorhaben notwendigen Leistungen erbringen. Diese Leistungen umfassen Personal- und Sachleistungen sowie gegebenenfalls Finanzierungsbeitrage.
(4) Die in Absatz 1 bezeichneten Vorhaben konnen im Einvernehmen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Indonesien durch andere Vorhaben ersetzt werden.
(5) Die Zusagen fur die in Absatz 1 genannten Vorhaben und den in Absatz 2 genannten Betrag der Technischen Zusammenarbeit entfallen ersatzlos, soweit nicht innerhalb von acht Jahren nach dem Zusagejahr die in Artikel2 genannten Durchfuhrungs- sowie gegebenenfalls Finanzierungsvertrage geschlossen werden. Ftir die Zusagen dieses Jahres endet diese Frist, unbeschadet der Regelung in Absatz 4, mit Ablauf des 31. Dezember 2013. Sollten nur fiir einen Teil der Zusagen in dem vorgesehenen Zeitraum Durchfuhrungs- sowie gegebenenfalls Finanzierungsvertrage geschlossen werden, so gilt diese Verfallsklausel nur fur die noch nicht durch diese Vertrage gebundenen Teilbetrage.
Artikel2
Einzelheiten der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Vorhaben und der zu erbringenden Leistungen und Verpflichtungen werden in einzelnen Durchfuhrungs- sowie gegebenenfalls Finanzierungsvertragen festgelegt, die zwischen den in Artikel 1 Absatzen 2 und 3 mit der
- 5-
Durchftihrung der Vorhaben beauftragten oder noch zu beauftragenden Institutionen geschlossen werden.
Artikel3 ( 1) Die Regierung der Republik Indonesien befreit die im Auftrag und auf Kosten der Regierung der Bundesrepublik Deutschland fur die in Artikel I Absatz I genannten Vorhaben gelieferten Materialien, Fahrzeuge, GUter und AusrlistungsgegensUinde sowie Ersatzteile von Lizenzen, Zoll-, Hafen-, Einfuhr-, Ausfuhr- und sonstigen offentlichen Abgaben sowie von LagergebUhren und stellt eine unverzligliche Entzollung sicher. (2) Die Regierung der Republik Indonesien stellt die GTZ und die BGR von samtlichen Steuern und sonstigen offentlichen Abgaben frei, die im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Erftillung der in Artikel 2 genannten Durchftihrungs- sowie gegebenenfalls Finanzierungsvertrage in der Republik Indonesien entstehen.
Artike14 Im Obrigen gelten die Bestimmungen des in Artikel 1 Absatz 1 genannten Abkommens vom 9. April 1984 tiber Technische Zusammenarbeit auch fiir dieses Abkommen.
Artikel 5 Dieses Abkommen tritt am Tag seiner Unterzeichnung in Kraft.
. 6.
Geschehen zu Jakarta am
in zwei Urschriften, jede in
indonesischer, deutscher, und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher Auslegung des indonesischen und des deutschen Wortlauts ist der englische Wortlaut maBgebend.
FOr die Regierung der
FOr die Regierung der
Republik Indonesiell
Bundesrepublik Deutschland
Signed
Signed
tlo
- 7-
Anlage zum Abkommen zwischen der Regierung der Republik Indonesien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland tiber Technische Zusammenarbeit 2005:
Nr.
Vorhaben
lndonesische
Zusage in €
Partnerinstitutionen 1.
Gute lokale Regierungsftihrung - Komponente Verminderung
Ministry of Energy and
2.7 Mio.
Mineral Resources.
von Georisiken 2.
Beratung bei der Umsetzung
Ministry of Home Affairs
1.5 Mio.
National Development
1.0 Mio.
der Dezentralisierung 3.
Sicherheit und Entwicklung
Planning Board
4.
Vorbeugung und Bekampfung von Korruption
5.
Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen und
Corruption Eradication
2.0 Mio.
Commission (KPK) National Development
3.2 Mio.
Planning Board
Unternehmerfdrderung auf Provinzebene
6.
Entwicklung eines sozialen
Ministry of Health
3.5 Mio.
Ministry of Health
2.5 Mio.
Ministry of Health
1.0 Mio.
Krankenversichrungssystems 7.
Personalentwicklung im Gesundheitssektor
8.
Landliche Wasser- und Sanitarversorgung N usa Tenggara Timur (NIT)
9.
Beratung Transportsektor
Ministry of Transportation
3.0Mio.
10.
Qualitatsverbesserung des
Ministry ofNational
0.5 Mio.
naturwissenschaftl ichen
Education
Unterrichts an Privatschulen 11.
Verbesserung der Leitungska-
Ministry of Forestry
2.0 Mio.
Bappenas
2.1 Mio.
pazitaten des Forstministeriums 12.
Studien- und Fachkraftefonds
Agreement
between
the Government of the Republic of Indonesia
and
the Government of the Federal Republic of Germany
regarding Technical Cooperation
in 2005
-2-
The Government ofthe Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany,
in the spirit of the friendly relations existing between the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany,
desiring to strengthen and intensify those friendly relations through Technical Cooperation in a spirit of partnership,
aware that the maintenance of those relations constitutes the basis of this Agreement,
intending to contribute to social and economic development in the Republic of Indonesia,
referring to the Summary Record of the intergovernmental negotiations of 12 and 13 December 2005,
applying the laws, regulations and procedures in their respective countries governing Technical Cooperation activities,
have agreed as follows:
Article 1 (I) In pursuance of the Agreement of 9 April 1984 between the Government of the Republic of Indonesia and the Government ofthe Federal Republic of Germany regarding Technical Cooperation, the fo11owing projects shall be promoted:
)
- 31. Good Local Governance - Mitigation of Georisk Component, 2. Advisory Service Support for Decentralization,
3. Security and Development,
4. Assistance in Preventing and Combating Corruption in Indonesia,
5. Provincial SME and Entrepreneurial Development,
6. Development of Social Health Insurance Systems in Indonesia,
7. Human Resources Development in the Health Sector,
8. Rural Water Supply and Sanitation in Nusa Tenggara Timur (NTT),
9. Capacity Building, Transport Sector,
10. Science Education Quality Improvement Project,
11. Strengthening Management Capacities in the Ministry of Forestry,
12. Study and Expert Fund,
if on examination they have been found eligible for promotion (cf. Annex).
(2) For the projects specified in paragraph (1) above the Government of the Federal Republic of Germany shall make available at its own expense contributions totalling EUR 25,000,000 (twenty-five million euro) in the form of personnel, inputs and, where appropriate, financial contributions. It shall charge the Deutsche Gesellschaft ftir Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH with the implementation of the projects specified in paragraph (1) 2 to 12 above and the Federal Institute for
-4Geosciences and Natural Resources (BGR) with the implementation ofthe project specified in paragraph (1) 1 above.
(3) The Government of the Republic of Indonesia shall guarantee that each project is provided with an itemized budget of its own in order to ensure its smooth implementation and shall ensure that the institutions (cf. Annex) it will charge with implementation provide the necessary contributions for the projects specified in paragraph (1) above. These contributions shall include personnel, inputs and, where appropriate, financial contributions.
(4)
The projects specified in paragraph (1) above may be replaced by other
projects provided the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Indonesia so agree.
(5)
The commitments for the projects specified in paragraph (1) above and for
the Technical Cooperation sum specified in paragraph (2) above shall lapse without replacement if the implementation and financing agreements referred to in Article 2 of the present Agreement are not concluded within a period of 8 years after the year in which the commitments were made. For the commitments made this year, without prejudice to the provisions of paragraph (4) above, this deadline shall be 31 December 2013. If, in the given period, implementation and financing agreements are concluded for a part of the commitments only, this cancellation clause shall apply solely to the amounts not covered by those agreements.
Article 2 Details of the projects specified in Article l (1) of the present Agreement and of the contributions and obligations shall be laid down in individual implementation agreements and, where appropriate, financing agreements, to be concluded between the institutions charged or to be charged under Article 1 (2) and (3) of the present Agreement with the implementation of the projects.
)
- 5-
Article 3
( 1) The Government of the Republic of Indonesia shall exempt the materials, motor vehicles, goods, items of equipment and spare parts supplied for the projects referred to in Article 1 ( 1) of this Agreement on behalf and at the expense of the Government of the Federal Republic of Germany from licences, customs duties, harbour dues, import and export duties and other public charges as well as storage fees, and shall ensure that these inputs are cleared by customs without delay.
(2) The Government of the Republic of Indonesia shall exempt the GTZ and the BGR from all taxes and other public charges levied in the Republic of Indonesia in connection with the conclusion and implementation of the agreements referred to in Article 2 above.
Article 4
In all other respects the provisions of the Agreement of9 April 1984 regarding Technical Cooperation referred to in Article 1 (1) above shall apply to the present Agreement.
Article 5
This Agreement shall enter into force on the date of signature thereof.
)
- 6-
Done at Jakarta on
'6 · M~ ~ '1' 0 l
in duplicate in the
Indonesian, German, and English languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretations of the Indonesian and German texts, the English text shall prevail.
For the Government ofth~ Republic oflndonesia
Signed
For the Government of the Federal Republic of Germany
Signed
- 7Annex to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Cooperation in 2005:
No. I.
Project title Good Local Governance Mitigation of Georisk
Indonesian Partner Institution
Commitment in euro
Ministry of Energy and
2.7 million
Mineral Resources
Component 2.
Advisory Service Support for
Ministry of Home Affairs
1.5 million
Decentralization 3.
Security and Development
National Development
I
million
2
million
Planning Board
4.
Assistance in Preventing and Combating Corruption in
Corruption Eradication Commission (KPK)
Indonesia 5. 6.
Provincial SME and Entre-
National Development
3.2 million
preneurial Development
Planning Board
Development of Social
Ministry of Health
3.5 million
Ministry of Health
2.5 million
Ministry of Health
I
million
Ministry of Transportation
3
million
Health Insurance Systems in Indonesia 7.
Human Resources Development in the Health Sector
8.
Rural Water Supply and Sanitation in Nusa Tenggara Timur (NTT)
9.
Capacity Building, Transport Sector
10.
Science Education Quality Improvement Project
11.
Strengthening Management
Ministry of National
0.5 million
Education Ministry of Forestry
2
million
Capacities in the Ministry of Forestry 12.
Study and Expert Fund
Bappenas
2.1 million
