SIA
Persetujuan
an tara
Pemerintah Repu blik Indonesia
dan
Pemerintah Repu blik Federal Jerman
mengenai
Kerjasama Teknik
Tahun 2006
(Komitmen khusus untuk bantuan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Jawa Tengah I Yogyakarta tanggal 27 1\'lei 2006)
-2-
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman
dalam semangat hubungan bersahabat yang terjalin antara Republik Indonesia dan Republik Jerman,
berkeinginan untuk memperkokoh dan mengintens.ifkan hubungan bersahabat tersebut melalui Kerjasama Teknik dalam semangat kemitraan, menyadari bahwa pemeliharaan hubungan tersebut merupakan dasar dari Persetujuan ini,
bermaksud memberikan kontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di Republik Indonesia,
merujuk pada komitmen dari Kedutaan Besar Republik Federal Jerman dalam Nota Verbal No. 580/2006 tanggal 20 Juli 2006. dan Nota Verbal jawaban dari Pemerintah Republik Indonesia No. 0.387/X/2006/38 tanggal 11 Oktober 2006 dan Nota Verbal Kedutaan Besar Republik Federal Jerman No. '836/2006 tanggal 16 Oktober 2006,
dengan menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta prosedur kegiatan Kerjasama Teknik yang berlaku di negara masing-masing. telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: Pasal I (I)
Sesuai dengan Persetujuan paaa tanggal 9 April 1984 an tara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman tentang Kerjasama Teknik, proyek-proyek berikut ini wajib dilaksanakan dalam kerangka Persetujuan ini:
-3-
I. Tata Pemerintahan Daerah yang Baik, 2. Tata Pemerintahan Daerah yang Baik -
Mitigasi dari Komponen
Geohazard, 3. Local and Regional Economic Development (LRED) di Jawa Tengah, 4. Penguatan Lembaga-Lembaga Keuangan mikro,
hila setelah dilakukan penelitian proyek-proyek tersebut dinilai telah memenuhi syarat untuk dibedkan bantuan (lihat Lampiran).
(2)
Untuk proyek-proyek ya.1g dijelaskan dalam ayat (1) di atas Pemerintah
Republik Federal Jerman wajib memberikan kontribusi atas biaya sendiri sejumlah EUR 5.000.000 (lima juta euro) dalam bcntuk personit pemasukan dan apabila dimungkinkan, kontribusi keuangan.
Pembagian kontribusi keseluruhan untuk
masing-masing proyek wajib diatur pada Lampiran Persetujuan ini. Hal ini dibebankan pada Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)
GmbH dengan implementasi proyek yang telah dijelaskan pada ayat ( 1) butir 1, 3 dan 4 di atas dan Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR) dengan implementasi proyek yang dijelas)<.an pada ayat ( 1) butir 2 diatas.
(3)
Pemerintah Republik Indonesia wajib menjamin bahwa setiap proyek yang
disediakan dengan anggaran yang terperinci guna menjamin kelancaran pelaksanaan dan wajib memastikan bahwa lembaga yang ditunjuk dengan penerapan sebagaimana diatur pada lampiran atas Persetujuan ini harus menyediakan kontcibusi yang dibutuhkan untuk proyek sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas. Kontribusi ini harus meliputi personil, pemasukan dan apabila dimungkinkan, kontribusi keuangan. (4)
Proyek-proyek yang dinyatakan dalam ayat (1) di atas dapat diganti dengan
proyek-proyek lain atas persetujuan antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, upaya-upaya dapat juga dilaksanakan di luar wilayah yang terkena dampak bencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 in Jawa Tengah dan Jawa Timur.
-4-
(5)
Komitmen-komitmen untuk proyek-proyek sebagaimana tersebut pada ayat
(1) di atas dan untuk Kerjasama Teknik sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas akan batal tanpa penggantian jika pelaksanaan dan persetujuan-persetujuan keuangan yang dirujuk dalam Pasal 2 Perjanjian ini tidak dicapai dalam jangka wa'ktu 8 (delapan) tahun setelah komitmen t\!rsebut dibuat. Untuk komitmen yang dicapai tahun ini, tanpa merugikan ketentuan-ketentuan .Pada ayat (4) di atas, maka tenggat waktunya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Apahila, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pelaksanaan dan persetujuan keuangan dapat dicapai hanya untuk sebagian komitmen, klausula pembatalan ini hanya berlaku untuk jumlah yang tidak tercakup dalam perjanjian tersebut.
Pasal2 Rincian dari proyek-proyek sebagaimana terse but pada Pasal I ayat (1) dalam Persetujuan ini dan terhadap k.:mtribusi scrta 'k ewajiban-kewajibannya wajib diterapkan pada petsetujuan peldksanaan tersendiri dan, apahiia dimungkinkan~ persetujuan keuangan, yang h&rus l1icapai antara institusi-institusi yang berwenang atau akan diberi wewenang sesuai Pasal I ayat (2) dan ayat {3) dari Persetujuan ini dengan pelaksanaan proyek. Pelaksanaan dan persetujuan keuangan ini wajib tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Federal Jerman.
Pasal3
(1)
Pemerintah Republik Indonesia wajib membebaskan bahan-bahan, kendaraan
bermotor, barang-barang, perlengkapan, suku cadang yang disediakan untuk proyekproyek sebagaimana tercantum pada Pasal l ayat ( 1) Persetujuan ini atas nama dan pembiRyaan dari Pemerintah Republik Federal Jetman dari lisensi-lis.enst. bea cuKai, pajak pelabuhan, bea ekspor dan impor dan pungutan-pungutan resmi lainnya seperti biaya pergudangan, dan harus memastikan bahwa masuk.1ya barang-barang tersebut dilakukan oleh pihak Bea Cukai dengan segera.
(2)
Pemerintah Republik Indonesia wajib membebaskan GTZ dan BGR dari
segala pajak dan pungutan-plmgutan resmi lainnya yang berlaku di Pemerintah
4*(/&%
4*(/&%
-6-
Lamp iran dari Perjanj ian antara Pemerintah RepubUk Indonesia dengan
P~emerintah
Republik Federal Jerman mengenai Kcrjasama Teknik tahun 2006 (Komitmen khusus untuk bantuan rekonstruksi akibat bencana gempa bumi di Jawa Tengah I Yogyakarta tanggal 27 Mei 2006):
r-No.
Proyek
Partner Lem baga Indonesia
Komitmen
I dalam Juta Euro
I 1.
Tata Pemerintahan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
1,86
Kementerian Energi dan
0,74
yang Baik
2.
Tata Pemerintahan Daerah yang Baik- Mitigasi dar~i
I
Sumber Daya Mineral
Komponen Geohazards 3.
Local and Regional Economic
I-Jadan rerencanaan dan
Development (LRED) di Jawa
Pembangbnan Nasional
Tengah 4. I
I I
--
1,40
(BAPPENAS)
I Penguatan Lcmbaga-Lembaga I Keuangan mikro -
·-
Kementerian Keuangan Bank Indonesia
1,0
_j
~}o: ~
•• '{;:
~,.
.--~
~
~~ lr
-SI
PUBLIK INDONESIA
Abkommen
zwischen
der Regierung der Republik Indonesien
und
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
fiber
Technische Zusammenarbeit
2006
(Sonderzusage fiir den \Viederautbau uacb der Erdbebenkatastropbe vom 27. Mai 2006 in
z~ntralj ava/Yogya ka rta)
-2 .
Die Regierung dcr Republ;k lndonesien und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
im Geist der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Republik lndonesien und der Bundesrepublik Deutschland.
im
Wunsch,
diese
freundschaftlichen
Beziehungen
durch
partnerschaftliche
Technische Zusammenarbeit zu festigen und zu vertiefen,
im Bewusstsein, dass die Aufrechterha1ltung dieser Beziehungen die Grundlage dieses Abkommens ist,
in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Republik lndonesien beizutragen,
unter Bezugnahme auf die Zusage der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland mit Verbalnote Nummer 580/2006 vom 20. Juli
2006
und die
Antwortnote
D.387/X/2006/38 der Regierung der Republik Indonesien vom 11. Oktober 2006 und die Verbalnote Nummer 836/2006 vom 16. Oktober 2006 der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland,
in Anwendung der fur Tatigkeiten def Technischen Zusan.menarbeit im jeweiligen Land geltenden Gesetze, sonstigen Rechtsvorschriften und Verfahrcn-
sind wie folgt iibereingekommen:
Artikel 1
(I)
In Ausflihrung des Abkommens vom 9. April 1984 zwischen der Regierung der
Republik Indonesien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland tiber Technische Zusammenarbeit werden folgende Vorhaben im Rahmen dieses Abkommens gefordert:
- 3-
1. ,Gute lokale Regierungsfuhrung'"; 2. ,Gute lokale Regierungsflihrung - Komponente Verminderung von Georisiken'"; 3. ,Lokale und regionale Wirtschaftsentwicklung in Zentral-Java''; 4. ,SHirkung kleiner Finanzinstitutionen";
wenn nach Priifung die ForderungswUrdig'keit dieser Vorhaben festgestellt worden ist ( s. Anlage).
(2)
Die Regierung der Bundesrepublik Oeutschlcmd steUt fur die in Absatz 1
genannten Vorhaben auf ihre Kosten Personal- und Sachleistung.en sowie gegebenenfaUs Finanzierungsbeitrage im Gesamtwert von 5.000.000,-- EUR (in Worten: funf Millionen Euro) zur Verftlgung. Die Aufteifung des Ge.samtbeitrags auf die einzelnen Vorhaben wird in der Anlage zu d·iesem Abkommen geregelt Sie beauftragt mit der Durchflihrung der in Absatz l Nummern 1, 3 und 4 genannten Vorhaben die Deutsche Gesellschaft fUr Techni.sche Zusammenarbeit (OTZ) GmbH. Mit der Durchfuhrung des in Absatz I Nummer 2 genannten Vorhabens beauftragt sie die Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR).
(3)
Die
Regierung
der
Republik
aufgeschliisselte Haushaltsplanung zur
lndonesien S ~icherung
gewahrleistet
eine
eigene
einer stetigen Durchtuhrung der
jeweiligen Vorhaben und stellt sicher, class die von ihr mit der DurchfUhrung zu beauftragenden Iustitutionen die fur die in Absatz I genannten Vorhaben notwendigen Leistungen erbringen. Diese Leistungen umfassen Personal- und Sachleistungen sowie gegebenenfalls Finanzierungsbeitrage.
(4)
Die in Absatz 1 bezeichneten Vorhaben konnen im Einvernehmen zwischen der
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik lndonesien durch andere Vorhaben ersetzt werden. Ferner konnen Ma6nahmen auch auBerhalb der von der Erdbebenkatastrophe vom 27. Mai 2006 betroffenen Region in Zentral-Java und Ost-Java durchgefuhrt werden.
- 4-
(5)
Die Zusagen fur die in Absatz 1 genannten Vorhaben und den in Absatz 2
genannten Betrag der Technischen Zusammenarbeit entfallen ersatzlos,. soweit nicht innerhalb von acht Jahren nach dem Zusagejahr die in Artikel 2 genannten Durchfuhrungs- sowie gegebenenfalls Finanzierungsvertrage geschlossen werden. FUr die Zusagen dieses Jahres endet diese Fr1ist, unbeschadet der Regelung in Absatz 4, mit Ablauf des 31. Dezember 2014. Soilten nur fUr einen Teil der Zusagen in dem vorgesehenen Zeitraum Durchtlihrungs.. sowie geg,ebenenfalls Finanzierungsv,ertrage geschlossen werden, so gilt diese Verfallsklausel nur fur die noch nicht dureh diese Vertrage gebundenen Teilbetrage.
Artikel2
Einzelheiten der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Vorhaben und der zu erbringenden Leistungen und Verptlichtungen werden in einzelnen Durchfllhrungs- sowie gegebenenfalls Finanzierungsvertragen festgelegt, die zwischen den 'in Artikel, I Absatzen 2 und 3 mit der Dt.rchfilhrung der Vorhaben beauftragten oder noch zu beauftragenden Institutionen geschlossen werden. Diese Durchtuhrungs- sowie gegebenenfalls Finanzierungsvertrage unterliegen den
in der Bundesre:publik
Deutschland geltenden Rechtsvorschriften.
Artikel 3
(1)
Die Regierung der Republik 1ndonesien befreit die im Auftrag und auf Kosten
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland tlir die in Artikel I Absatz I genannten
Vorhaben
gelieferten
Materialien.
Fahrzeuge,
GUter
und
AusrtistungsgegensUinde sowie Ersatzteile von Lizenzen, Zoll-, Hafen-, Einfuhr-, Ausfuhr- und sonstigen offentlichen Abgaben sowie von Lagergebtihren und stellt eine unverztigliche Entzollung sicher.
(2)
Die Regierung der Republik Indonesien stellt die GTZ und die BGR von
samtlichen Steuern und sonstigen offentlichen Abgaben frei, die im Zusammenhang mit dem Abschluss und der Erfiillung der in Artikel 2 genannten Durchfiihrungssowie gegebenenfalls Finanzierungsvertrage in der Republik Indonesien entstehen.
4*(/&%
4*(/&%
- 6-
Anlage zum Abkommen zwischen der Regierung dcr Republik Indonesien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland Uber Technische Zusammenarbeit 2006 (Sonderzusage fiir den Wiederaufbau nach der Erdbebenkatastrophe vom 27. Mai 2006 in Zentraljava/Yogyakarta):
Nr.
I.
Vorhaben
Gute lokale
Indonesische
Zusage in
Partnerinstitutionen
Mio€
Ministry of Home Affairs
1.86
Ministry for Energy an
0.74
Regierungsfiihrung 2.
Gute lokale Regierungsftihrung -
Mineral Resources
Komponente Verminderung von Georisiken 3.
Lokale und regionale
I
Wirtschaftsentwicklung in
i
Zentral-J ava
l4.
SUirkung kleiner Finanzinstitutionen
Bappenas
1.40
I I I
T\1~nistry
of Finance
Bank Indonesia
1.0
s
Agre·e ment
between
the Government of the Republic of Indonesia
and
the Govern ment of the Federal Republic of Germany
concerning Technical Cooperation
in 2006
(Special commitment for reconstruction assistance in the wake of the earthquake disaster in Central Java/Yogyakarta on 27 May 2006)
- 2-
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany
in the spirit of the friendly relations existing between the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany,
desiring to strengthen and intensify those friendly relations through technical cooperation in a spirit of partnership,
aware that the maintenance of those relations constitutes the basis of this Agreement,
intending to contribute to social and economic development m the Republic of Indonesia,
referring to the commitment by the Embassy of th~ Federal Republic of Germany in Note Verbale No. 580/2006 of 20 July 2006 and the Note in reply D.387/X/2006/38 thereto from the Government of the Repub]iic of Indonesia of 11 October 2006 and the Note Verbale No. 836/2006 of 16 October 2006 by the Embassy of the Fedetal Republic of Germany,
applying the laws, regulations and procedures in their respective
countrie~
governing
Technical Cooperation activities,
have agreed as follows:
Article 1
(1)
In pursuance of the Agreement of9 April 1984 between the Government ofthe
Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Indonesia regarding Technical Cooperation, the following projects shall be promoted as part of this Agreement:
-3-
1.
Good Local Governance.
2.
Good Local Governance- Mitigation of Geohazards Component,
3.
Local and Regional Economic Development in Central Java,
4.
Strengthening of Small Financial Institutions,
if on examination they have been found eligible for promotion (see Annex).
(2)
For the projects specified in paragraph (I) above the Government of the
Federal Republic of Germany shall make available at its own expense contributions totalling EUR 5,000,000 (five million euro) in the form of personnel, inputs and, where appropriate, financial contributions. The division of the total contribution among the individual projects shall be regulated in the Annex to this Agreement. It shall charge the Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenm be it (GTZ) GmbH with the implementation of the projects specified in paragraph ( 1) 1, 3 and 4 above and the Federal Institute for
Geo~ciences
and Natural Resources (BGR) with the
implementation of the project specified in paragraph ( 1) 2 above.
(3)
The Government of the Republic of Indonesia shall guarantee that each project
is provided with an itemized budget of its own in order to ensure its smooth implementation and
shall ensure that the
institutions
it will charge with
implementation provide the necessary contributions for the projects specified in paragraph ( 1) above. These contributions shall include personnel, inputs and, where appropriate, financial contributions.·
(4)
The projects specified in paragraph (I) above may be
replac~d
by other
projects, provided the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Indonesia so agree. In addition, measurt:s may also be carried out outside the region affected by the earthquake disaster of 27 May 2006 in Central and Eastern Java.
(5)
The commitments for the projects specified in paragraph (1) above and tor the
Technical Cooperation sum specified in paragraph (2) above shall lapse without
-4-
rep!acement if the implementation and financing agreements referred to in Article 2 of the present Agreement are not concluded within a period of eight years after
~the
year
in which the commitments were made. For the commitments made this year, without prejudice to the provisions of paragraph (4) above, this deadline shall be 31 Dec,e mber 2014. If, in the given period, implem,entation and financing agreements are concluded for a part of the commitments only, this cancellation clause shall apply solely to the amounts not covered by those agreements.
Article 2
Details of the projects specified in Article I (I) of the present Agreement and of the contributions and obligations shall be laid down in individual implementation and, where appropriate, financing agreements, to be concluded between the institutions charged or to be charged under Article l (2) and {3) of the present Agreement with the implementation of the projects. These implementation and financing agreements shall be subject to the laws and regulations
applicabl~
in the Federal Republic of Germany.
Article 3
(I)
The Government of the Republic of Indonesia shall exempt the materials,
motor vehicles, goods, items of equipment and spare parts supplied for the projects referred to in Article I (I) of the present Agr,eement on behalf and at the expense of the Government of the Federal Republic of Germany from licences, customs duties, harbour dues, import and export duties and other public charges as well as storage fees, and shall ensure that these inputs are cleared by customs without delay.
(2)
The Government of the Republic of Indonesia shall exempt the GTZ and the
BGR from all taxes and other public charges levied in the Republic of Indonesia in connection with the conclusion and fulfilment of the implementation and, where appropriate, financing agreements referred to in Article 2 above. This tax exemption shall be effected in accordance with Indonesian tax laws and regulations and shall be granted for the entire duration of validity of this Agreement.
4*(/&%
4*(/&%
- 6-
Annex to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany concerning TechnicaJ Cooperation in 2006 (special commitment for reconstruction assistance in the wake of the earthquake disaster in Central Java/Yogyakarta on 27 May 2006):
No.
Project
1.
Good Local Governance
2.
Good Local Governance -
Indonesian partner
I Commitment l
institutions
in million €
Minis~try
of Home Affairs
1.86 --
0.74 Ministry for Energy and
Mitigation of Geohazards
Mineral Resources
Component
3
Local and Regional Economic Development in Central Java
4.
Strengthening of Small Financial Institutions
1.40
Bappenas Ministry of Finance Bank Indonesia
1.0
I
___j
