Persetujuan an tara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Penyediaan State Loan kepada Pemerintah Republik Indonesia
Pembukaan
Pemerintah
Federasi Rusia selanjutnya disebut "Pemberi dan Pemerintah Republik indonesia , selanjutnya disebut "Penerima Pinja.man" diwakili oleh dan melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia , yang selanjutnya disebut "Para Pihak", dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan lebih jauh hubungan persahabatan antara kedua negara dan meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan yang saling menguntungkan , mengakui Statuta Komisi antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai kerjasama di bidang teknik militer tanggal 22 September 2005, dan dengan mempertimbangkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republi k Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai bantuan dalam Rangka Pelaksanaan Program Kerjasama di Bidang Teknik Militer antara Indonesia - Rusia 2006-2010 tanggal 1 Desember 2006 , berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing negara , telah menyetujui hal-hal sebagai berikut : Pinja.man" ,
Pasal 1 Jumlah dan Tujuan Pinja.man
1 . Pemberi Pinjaman meyediakan bagi Penerima Pinjaman State Loan (selanjutnya disebut "Pinjamanu ) sejumlah USD 1,000,000 , 000 . 00 (satu miliar dollar Amerika Serikat) untuk membiayai kontrak- kontrak pengadaan peralatan militer seperti tersebut pacta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan ini . 2 . Pinjaman ini akan digunakan hanya untuk membiayai 85% dari nilai masing-masing kontrak pengadaan barang yang dibuat antara para eksportir yang
berdomisil i di Federasi Rusia ( selanj utnya disebut "Eksportir Rusiau ) dan Departemen Pertahanan Republ ik Indonesia (selanjutnya disebut "Kontrak Jual Beli") untuk pengadaan per ala tan mil iter oleh para Eksportir Rusia kepada Departemen Pertahanan Republik Indonesia sebagai import i r di Republik Indonesia . Pembayaran Oang Muka harus mencakup tidak kurang dari 15% dari nilai setiap Kontrak Jual Beli dan akan dibayarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia dalam mata uang dollar Amerika Serikat .
Pasal 2 Penarikan Pinjaman 1 . Pinjaman ini akan digunakan dalam waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal efektifnya Persetujuan ini. 2 . Pinjaman ini akan digunakan sesuai dengan protokol-protokol (perjanjian pinjaman individual) yang akan dibuat antara Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Federasi Rusia dalam kerangka Persetujuan ini (selanjutnya disebut "Protokol") . 3. Pembayaran atas Kontrak Jual Beli a kan dilakukan dengan tata cara Letter of Credit . 4 . Tanggal penggunaan dari setiap jumlah Pinjaman adalah : a) untuk pengadaan peralatan mili ter dengan masa produksi lebih dari 1 tahun tanggal pernyataan yang mengkofirmasikan penye1esaian dari setiap tahap pekerjaan atau tanggal dari dokumendokumen lain yang dinyatakan dalam kontrak ; b) untuk pengadaan peralatan militer lainnya tanggal dari bill of lading, air consignment note atau tanggal dari dokumen-dokumen lain yang dinyatakan dalam kontrak, termasuk dokumen - dokumen yang mengkonfirmasikan penyerahan suatu jasa atau penyelesaian suatu pekerjaan. Tata cara dalam penentuan tanggal penggunaan dari pinj aman akan di jelaskan lebih lanjut dalam dokumen Technical Arrangement (sebagaimana ditentukan di dalam pasal 8 ayat 1 Persetujuan ini) dan Protokol .
Pasal 3 Pembayaran kembali Pinj aman
Penerima Pinjaman akan membayar kembali jumlah pinjaman yang benar-benar telah digunakan dalam mata uang dollar Amerika Serikat pada setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya sebanyak 20 kali dalam jumlah yang sama, secara berturut- turut, per semester, pembayaran pertama dilaksanakan setelah 5 tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan masing-masing Protokol antara Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Federasi Rusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Persetujuan ini . Pemberi Pinjaman atau agen yang diberi kuasa oleh Pemberi Pinj aman seperti dinyatakan dalam Pasal 8 ayat 1 Persetujuan ini akan mengirim Notice of Payment paling lambat 10 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
Pasal 4 Bunga Pi.njaman
1. Suku bunga pinjaman sebesar 5,3% per tahun, akan dihitung atas jumlah pinjama:n yang telah digunakan dan belum dibayar kembali . Bung a pinj aman akan dihi tung pada tanggal 14 2. Pebruari dan 14 Agustus setiap tahunnya ( "Masa Bunga") terhitung mulai masing-masing tanggal penggunaan pinjaman dan akan dibayar oleh Penerima Pinjaman dalam mata uang dollar Amerika Serikat pada tanggal 15 Pebruari dan 15 Agustus setiap tahunnya . Pembayaran bunga terakhir akan dilakukan bersama-sama dengan pembayaran angsuran terakhir pokok pinjaman . 3. Bunga pinjaman akan dih i tung atas dasar jumlah hari kalendar sebenarnya berdasarkan 360 hari per tahun .
Pasal 5 Keterlambatan Pembayaran I Alokasi Pembayaran
1 . Dalam hal terdapat pembayaran pinjaman berdasarkan Persetujuan ini yang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal jatuh tempo dengan alasan apapun, maka jumlah tersebut dianggap sebagai tunggakan dan akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 6,3% per tahun terhitung mulai tanggal jatuh tempo sampai dan termasuk tanggal pembayaran kembali tunggakan tersebut .
2 . Dalam hal pembayaran sebagian oleh Penerima Pinj aman atas jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan Persetuj uan ini , pembayaran yang diterima akan dialokasikan dalam urutan berikut a) terhadap bunga keter l ambatan yang harus dibayar ; b) terhadap bunga pinjaman yang harus dibayar ; c) terhadap tunggakan yang belum dibayar ; d) terhadap jumlah pokok pinjaman yang jatuh tempo .
Pasal 6 Penangguhan Pinjaman, Pembayaran Kernbali Segera
Pemberi Pinjaman berhak untuk menangguhkan secara sepihak penggunaan pinjaman ini , secara keseluruhan atau sebagian dan/atau meminta pembayaran kembali segera atas jumlah pinjaman yang belum dibayar , serta pembayaran atas semua bunga yang harus dibayar di dalam Persetujuan ini , dalam hal terjadi nya penundaan atas pembayaran berdasarkan Persetujuan ini oleh Penerima Pinjaman untuk masa lebih dari 180 hari kalender.
Pasal 7 Pajak, Bea dan Pungutan Lainnya
Semua jumlah yang harus dibayar oleh Penerima Pinjaman di dalam Persetuj uan ini dibebas kan dari paj ak, dan tanpa dikenakan dan dikurangi segala jenis pajak, bea dan pungutan lainnya , kecuali pemotongan atau pengurangan tersebut d ipersyarat kan oleh hukum-hukum di Republik Indonesia . Dalam hal terdapat pajak-pajak yang menurut hukum-hukum di Indonesia harus dibayar a tau dipungut , Penerima Pinjaman akan membayar jumlah pajak tersebut sepenuhnya agar jumlah yang diterima oleh Pemberi Pinjaman setelah pengenaan pajak tersebut adalah sama dengan jumlah yang seharusnya diter i ma oleh Pemberi Pinjaman jika tidak ada pengenaan pajak tersebut.
Pasa.l 8 Agen dan Tata Cara
1 . Metode dan tata cara pembukuan dan pembayaran yang akan digunakan dalam Persetujuan i ni akan ditentukan dalam suatu Technical Arrangement yang disepakati antara Vnesheconombank, yang bertindak sebagai agen yang diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia yang bertindak sebagai agen yang diberi kuasa oleh Penerima Pinjaman . Pihak-pihak yang diber i kuasa tersebut akan berusaha sebaik - baiknya agar pembayaran dan pembukuan dilaksanakan secara lengkap dan tepat waktu berdasarkan Persetujuan ini. 2 . Federal Service for Military and Technical Cooperation dan Departemen Pertahanan Republik Indonesia akan mengambil segala tindakan yang perlu dan patut untuk mewujudkan Kontrak Jual Beli untuk Pengadaan Peralatan Militer sebagaimana tercantum dalam lampiran Persetujuan ini .
Pasa.l 9 Penyelesaian Perselisihan
Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai dengan cara konsultasi dan negosisasi . Pasal 10 Independensi Hukum
Persetuj uan ini secara hukum terpisah dari Kontrak Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 2 dan 8 Persetujuan ini . Berkenaan dengan hal tersebut, Penerima Pinjaman dalam pe l aksanaan dan pemenuhan Persetujuan ini tidak akan mengajukan sanggahan atau keberatan yang mungkin timbul dari hubungan komersial antara para pihak yang bersepakat dalam Kontrak Jual Beli . Setiap perselisihan yang mungkin timbu l antara Eksportir Rusia dan Departemen Pertahanan Republik Indonesia da l am pe l aksanaan kewajiban kontraktualnya, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak Jual Beli terkait.
Pasal 11 Instansi-Instansi yang Berwenang
1 . Instansi-instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Persetuj uan ini dari pihak Rusia adalah Kementerian Keuangan Federasi Rusia - untuk hal - hal yang berkaitan dengan penggunaan dan pembayaran kembali Pinjaman yang diberikan berdasarkan Persetujuan ini ; Federal Service for Military and Technical Cooperation untuk hal-hal yang berka i tan dengan pengadaan peralatan militer berdasarkan Persetujuan ini . 2 . Instansi - i nstans i yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Persetujuan ini dari pihak Indonesia adalah : Departemen Keuangan Republ i k Indonesia - untuk hal ha l yang berkaitan dengan penggunaan dan pembayaran kembali Pinjaman yang diberikan berdasarkan Persetujuan ini ; Departemen Pertahanan Republik Indonesia untuk hal - hal yang berkaitan dengan pengadaan peralatan militer berdasarkan Persetujuan ini.
Pasal 12 Kerahasian
1 . Pertukaran informasi rahasia antara kedua belah pihak dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan ini dan perlindungannya akan dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Perlindungan Informasi Rahasia tanggal 16 September 2004 . 2 . Para Pi hak akan memastikan perlindungan atas informasi rahasia yang diterima dalam proses pelaksanaan Persetujuan ini .
Pasal 13 Perubahan
1 . Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu dengan kesepakatan tertu lis bersama Para Pihak . 2 . Segala modifikasi dan perubahan pada Persetujuan ini akan dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak .
Pasal 14 Mulai Berlaku dan Waktu Berakhir
Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir atas pemenuhan prosedur internal Para Pihak dan sah berlaku sampai Para Pihak memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini .
Dibuat di Jakarta pada tanggal 6 September rangkap dua , dalam Bahasa Indonesia , Rusia semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang hal terdapat perbedaan , maka naskah Bahasa berlaku .
Untuk Pemerintah Republik Indonesia ,
Signed
2007 , dalam dan Inggris , sama . Dalam Inggris yang
Untuk Pemerintah Federasi Rusia ,
Signed
Lampi ran Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Penyediaan State Loan kepada Pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 September 2007
Daftar peralatan militer yang akan menggunakan State Loan dari Pemerintah untuk Pemerintah Republik Indonesia
dibeli dengan Federasi Rusia
1 . Helikopter angkut militer Mi - 17V- 5 . 2. Helikopter serbu Mi - 35P beserta suku cadang . 3 . Kapal Selam Diesel Elektrik kelas Kilo
Project
636 .
4 . Tank Amphibi BMP-3 E' . 5 . Persenjataan (termasuk avionic) untuk pesawat tempur SU-27 dan SU - 30MK2 yang telah diserahkan sebelumnya .
Catatan : teknis, jumlah, waktu dan harga 1 . Spesifikasi peralatan militer (dengan penyerahan jasa yang diperlukan dan penyelesaian pekerjaan) , yang harus dipasok sesuai dengan Persetujuan ini, akan disepakati dalam kontrak yang dibuat oleh Eksportir Rusia dan Departemen Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Program Kerjasama Teknik Militer Indonesia-Rusia tahun 2006 - 2010 . 2 . Daftar tersebut d i atas dapat diubah atas kesepakatan antara Federal Service for Military and Technical Cooperation dan Departemen Pertahanan Republik Indonesia .
COrJIAillEHIIE Me~y llpasnTeJibCTBOM Pecny6nuKn liH,noHe3nH u
llpasnTeJibCTBOM PoccuncKou (J)e,nepa._.uu o npe,nocTasneHnn rocy,napcTBeHHoro Kpe,nuTa llpasnTeJibCTBY Pecny6nnKn 1Iu,noue3nu
I1paBI1TeJihCTBO
Pecny6JII1KI1
l1H.ll.OHe31111,
11MeHyeMoe
a
.ll.aJihHei1weM 3aeMIU11K, B Jmue MI1HI1CTepcTaa qnmaHcoa Pecny6nmm l1H.lJ.OHe31111, 11 I1paBI1TeJibCTBO Pocc11i1CKOH
e.n.epaU1111, 11MeHyeMoe a ,IJ,aJihHei1weM Kpe,IJ,I1Top, BMecTe HMeHyeMhie a .lJ.aJihHeH'weM CTopoHaMI1, B uemiX )],aJihHeHrnero pa3BHTM.SI 11 yKpenJieHI1SI .n.py>KeCTBeHHbiX OTHOllleHI1H
Me>K.ll.Y
.ll.BYMSI
C1paHaMI1
11
pa3BI1TI1SI
B3ai1MOBbif0)],HOf0
TOprOB0-3KOHOMI1l.JeCKOf0 COTpy)J.HHt.IeCTBa, yYI1ThiBaSI
I1onmKeHI1e
o
Pocci1HCKO-l1H.lJ.OHe311HCKOH
I
Me>KnpaBI1TeJibCTBeHHOM
no
BOeHHO-TeXHI1t.IeCI
22 ceHTSI6p~ 2005
COTpY.ll.HI1l.JeCTBy, ITO)],ITI1CaHHOe
ro.n.a,
np11HI1Ma~ BO BHI1MaHI1e MeMOpaH)],YM 0 B3ai1MOnOH11MaHI111 Me)l(.lJ.Y I1paBI1TeJihCTBOM Pecrry6ni1I
Pocc11i1cKoi1
l1H.lJ.OHe31111
no
11
e.nepau1111
f1paBI1TenncTBOM
co.neH'cTBMIO B p eaJII13aUH11
TiporpaMMhi
pOCCI1MCK0-11H.l(OHe311MCKOf0 BOeHHO-TeXHHt.IeCI
2006-2010 B
ro.n.ni oT
1 .n.ei
COOTBeTCTBI111
C
HOpMaMI1
11
npaBI1JiaMI1
3aKOHO)],aTeJibCTBa
rocy .n.apcTB CTopoH COfJiaCI1JII1Cb 0 HI1>KeCJie.LzyiOIUeM:
CTaTbH 1 CyMMa u ._.enu ucnoJib30BaHHH Kpe,nnTa
1.
Kpe.n.11Top npe.nocTaan~eT 3aeMIU11I
(,n:aJiee -
Kpe.IJ.HT)
11HaHCMpOBaHl1~ BOeHHOfO
B
cyMMe
3I
Ha3Hat.IeHI1~
.D.O 1 (O.llHH) Mnp.u. KOHTpaKTOB
COfJiaCHO
Ha
.n.onn. CWA
ITOCTaBKY
np11JIO>KeHI110,
.UJISI
npOJ1:YKU1111
KOTOpOe
SIBJI~eTC~
HeoneMneMoH' YaCThiO HacTo~mero CornameHI1~.
2.
Kpe,n:I1T npe,n:ocTaBJI~eTC51 11CKJIIOt.II1TeJihHO Ha uen11 onnaThi
npOUeHTOB CTOI1MOCTI1 3aKJIIOYaeMoro (.naJiee
-
Ka)l(.l(OfO OT.l(eJibHOfO ) KCIIOpTHOfO KOHTpaKTa,
3KcnopTepaMI1- pe3H.lJ.eHTaMH
pocc11i:fcK11e
85
3KcnopTepni)
Pecny6JII1KI1 l1H)],OHe3I111 (,n:aJiee -
11
Pocci1H'CKOH
e.nepau1111
MI1HI1CTepcTBOM
o6opoHhi
3KCnOpTHbiM KOHTpaKT) Ha ITOCTaBKy
rrpo,nyKU1111 BOeHHOfO Ha3Hat.IeHH~ poCCI1HCKI1MI1 3KCIIOpTepaMI1 B nOJib3Y
MHHHCTepcTsa
o6opOHbi
Pecny6nHI
HMnopTepa Pecny6nHI
I
15
nomKHbi COCTaBJ15ITb He MeHee 3KCTIOpTHOf0
I
H
l1H,noHe3HH,
l1HnoHe3HH.
.nei1cTsyiOmero
AsaHCOBbie
s
nnaTe:>~m
npoQeHTOB OT CTOHMOCTH Ka)f()l0f0
OTIJlat.IHBaTbC51
MHHHCTepCTBOM
o6opOHbi
Pecny6nHKH l1HnoHe3HH B .nonnapax CiliA. CTaTbH
2
llopHAOK HCOOJ1b30BaHHH KpeAHTa
1.
Kpe,nHT HCilOJlb3yeTC51 s Tet.IeHHe
5
neT c .naTbi scrynneHH51 s
cH.rry HacTo.Hmero CornarneHH.H. 2. Kpe,nHT
HCTIOJlb3yeTC51
Me)f(ny
MHHHCTepcTBOM
MHHHCTepcTBOM
B
COOTBeTCTBHH
KpenHTHbiMH
(HHnHBH,nYaJibHbiMH
<}?HHaHcos
C
COrJlallieHH51MH), Pecrry6nHKH
PoccHMCKOH
IlpOTOKOJiaMH 3aKJIIOt.IaeMbiMH l1HnoHe3HH
s
H
paMKax
HacTo.Hmero CornarneHH51 (.na.JI.ee- rrpoTOKOJlbi).
3.
f1pH
paCt.IeTaX
no
3KCilOpTHbiM
KOH1paKTaM
HCilOJib3yeTC51
aKKpenHTHBHM opMa paCt.IeTOB.
4. ,naTOM IlpH
HCTIOJib30BaHH.s1 Ka)f(nOM t.IaCTH KpenHTa Ct.IHTaeTC51:
TIOCTaBKaX
nponyKUHH
BOeHHOfO
Ha3Hat.IeHH51
C
UHKJIOM
rrpoH3BO.llCTBa 6onee onHoro rona
- naTa aKTa, nonTaep)f(nmomero
3aseprneHHe
npOH3BO.llCTBa,
Ka)f()l0f0
3Tana
UHI<Jla
HJIH
)laTa
HHbiX
)lOKyMeHTOB, npe,nyCM01peHHbJX ycJIOBH51MH KOH1paKTOB; IlpH IlOCTaBKaX HHOH npO.llYKUHH BOeHHOfO Ha3Hat.IeHH51 - ,naTa I
KpenHTa
6yneT
H3JIO)f(eHa B TeXHHt.IeCKOM COrnarneHHH (KaK OHO OilpeneneHO B nyHKTe cTaTbH
8 HacTo.Hmero
1
CornarueHH51) H s npoToKonax. CTaTbH
3
lloraweHue KpeAHTa
3aeMmHK norarnaeT aKTHt.IeCKH HCilOJib30BaHHYIO CYMMY KpenHTa a nonnapax CiliA
15
espa.JI51 H
15
aarycTa Ka)f(Jloro rona 20-Io paBHbiMH
nocne.uosaTeJibHbiMH nonyro.uosbiMH .uon.HMH, npHt.IeM rrepBbiH nnaTe)f( 6y)leT ocymeCTBJieH t.Iepe3
5
JieT C )laTbl IlO)lTIHCaHH51 COOTBeTCTByiOmero
npoToKona Me)f(.uy MHHHCTepcTBOM HHaHcos PoccHMCKOM
MHHHCTepcTBOM 4>HHaHcos Pecny6mtKI1 HH,noHe31111, YKa3aHHOro B nyHKTe 2 CTaTbl1 2 HacT051W.ero CornameH1151. Kpe,n11Top 11n11 ynonHOMOYeHHbiH areHT Kpe,nHTopa (KaK OH onpe.neneH B nyHKTe 1 cTaTbl1 8 HaCT051W.ero CornameH1151) 6y,neT HanpaBJI51Tb nrraTe:>KHbie yse,noMneHI151 He MeHee 4eM 3a 10 pa60YI1X ,nHei1 .no Ka:>K.noi1 .naTbi nrraTe:>Ka. CTaTbB 4 fiopB,[(OK H31.fHCJleHHSI npoQeHTOB
1. Ha 11CnOJih30BaHHYlO 11 HenorameHHYlO YaCTb Kpe,ni1Ta HalJI1CJI5UOTC51 npOl_\eHTbl nO CTaBKe 5,3 npol_\eHTOB fO,[(OBbiX. 2. IlpOI.\eHTbl Ha411CJI5110TC51 no COCT051HI110 Ha 14 4>eBpaJI51 11 14 asrycTa Ka)l<.noro ro.na (npol.\eHTHhiH nepHo.n), Ha411Ha51 c ,naTbi 11COOJib30BaHH51 COOTBeTCTBYIOW.eH 4aCTH Kpe,nHTa, H ynrra4HBalOTC51 3aeMW.HKOM B .nonnapax CiliA 15 4>espan51 H 15 asrycTa Ka:>K,noro ro.na. IlpH 3TOM nocne,nHHH nnaTe:>K B onnaT)' npol.\eHTOB 6y,neT npoH3Be,neH O,[(HOBpeMeHHO C nOCJie,[(HHM nJiaTe:>KOM B norameHHe OCHOBHOfO ,[(OJira. 3. DpoueHThi paccqMThiBalOTC51 11cxo,n51 H3 4>aKTH4ecKoro KOJII1qecTBa ,[(Heti, HCTeKIDHX B 360-,[(HeBHOM ro,ny. CTaTbB 5 llpocpoqeHHaH 3a.r.oJI:~~eeHHOCTb/Pacnpe.r.eJieHne nJiaTe:~~eeu
1. B cnyqae ecnM n106oi1 nnaTe:>K B norameHMe 3a,non:>KeHHOCTM no HaCT051W.eMy ComameHMlO He npoM3Be,neH s ycTaHosneHHhii1 cpoK no Jil06biM npMqMHaM, 3Ta 33,[(0JI)I(eHHOCTb 06'b51BJI5leTC51 npocpo4eHHOH 11 Ha Hee HaqMCJI5llOTC51 npoueHTbl no CTaBKe 6,3 npoueHTa fO,[(OBbiX CO ,[(H51 B03HMKHOBeHM51 npocpoqeHHOH 3a,[(OJI:>KeHHOCTM ,[(0 ,naTbl ee nOJIHOfO norameHM51 BKJilOqMTeJibHO. 2. B c.nyqae t.zacTI14Hoi1 ynnaTbl 3aeMW.MKOM nl06oi1 cyMMhi, no.nne:>Kaw.ei1 norameHMlO B cooTBeTCTBMM c HacT051W.MM CornameHHeM, nocT)'nMBmMe cpe,ncTBa pacnpe.nen5llOTC51 B cne.nyiOmei1 oqepe,nHOCTI1: a) Ha ynnaT)' npoueHTOB Ha npocpo4eHHYlO 3a,non:>KeHHOCTh; 6) H3 ynnaT)' H3411CJieHHblX npoueHTOB; B) Ha norameHMe npocpoqeHHOH 3a,non:>KeHHOCTM; r) Ha norarneHMe OCHOBHOro .nonra.
CTaThH 6 llpuocTanosKa ucnoJihJOsannH Kpe,n;uTa/HeMe.n;nennoe norawenue Kpe;:unop HMeeT npaao a O.UHOCTOpOHHeM nop5I.UKe npHOCTaHOBHTb 11.CnOJib30BaHHe Kpe,UHTa nOJIHOCTbiO HJIH ttaCTH'LJHO 11(11JI11) no-rpe6oaaTb HeMe.nneHHoro norarneH11.5l Ja.D.OJI)KeHHOCTH no Kpe.D.HTY, a TaK)Ke ynnaTbi acex npoueHTOB, HattHCJieHHbix no HaCT05IIIJ:eMY CornarneHHIO, a cnyttae 3a,nep)KK11. 3aeMIIJ:l1.KOM ynJiaTbl nJiaTe)KeM B COOTBeTCTB11.11. C HaCT05IIIJ:l1.M CornarnetmeM 6onee tteM Ha
180 KaJieH.napHbiX .nHeH.
CTaThH 7 Hanoru, c6ophl u .npyrue HJbHTHH u y.n;epJKaHHH Bee cyMMhi, no.nne)Kalll(He ynnaTe 3aeMII.J,HKOM a cooTaeTCTBHH c HaCT05IIIJ:HM CornarueHHeM, ynnattHBaiOTC5l 6e3 KaKHX -n11.6o y .uep)KaHHM HJIH BbltteTOB, 11. He o6peMeH.sriOTC5l KaKHMH 6bl TO HH 6biJIO HaJioraMH, TIOlliJIHHaMH 11. .npyrHMH C60paM11. 11. 11.31>5IT11.5IM11., eCJIH TaKHe y .nep)KaH11.5l HJIH
BbflleTbi
He
npe;zycMo-rpeHbi
JaKoHo.naTeJibCTBOM
Pecny6nHKH
l1H,UOHe311.11.. B cnyttae ecn11. a cooTBeTCTBHH c JaKOHo,naTeJibCTBOM Pecny6JIHKH I1H.UOHe3HH
-rpe6yeTc5l
ynJiaTa
Kai<MX-JIH6o
HaJioroa,
3aeMIIJ:HK
OCyiiJ:eCTBJI5leT ,UOTIOJIHHTeJibHbJe TIJiaTe)Kl1. B CYMMe, He06XO,Ul1.MOM ,UJ15l Toro, ttT06bi o6ecnettHTb noJiytteHHe Kpe,nHTOpoM TaKHX cyMM nJiaTe)KeM, KOTOpbie OH MOf 6bi TIOJIY411Tb, eCJIH 6bi YKa3aHHbie y ,Uep)KaH11.5l 11. BhitteTbi He -rpe6oaanHCh.
CTaThH 8 AreHThl u npoue.n;yphl
1.
Dop.H.UOK 11. npoue.uypbi ytieTa 11 pac4eTOB no HaCT05IIIJ:eMy
CornarneHHIO
6y.nyT
3aKJIIOttaeMOM
Me)K_ny
onpeneneHbJ fJiaBHOM
MHHHCTepcTaa HHaHcoa
a
TeXHHttecKOM
,[(HpeKUHeH
Pecny6nHKH
cornarneHHH,
ynpaBJieHH.H
I1H.UOHe3HH,
.UOJifOM
.neM:cTayiOmeM:
a
Ka'lecTae ynoJIHOMOtteHHoro areHTa 3aeMIIJ:HKa, 11. BHern3KOHOM6aHKOM , .neM:cTBYIOIIJ:HM
a
KattecTae
ynoJIHOM04eHHoro
areHTa
Kpe.nHTopa.
CooTaeTcTayromHe ynoJIHOMOlJeHHbJe areHThi npHMYT ace 3aBHC.HIIJ:He OT HHX Mepbl )lJI.H nOJIHOfO 11. CBOeBpeMeHHOfO OCyii.J,eCTBJieH11.5l pactteTOB 11. y4eTa no HaCTO.HIIJ:eMY CornarneHHIO.
2.
MHHHCTepcTBO
e)J.epanbH85I
cny)K68
npe)J.np11MYT
o6opOI-Ibi no
He06XO)J.I1Mbie
Pecny6nHKI1
11H)J.OHe31111
BOeHHO-TeXHJillieCKOMY )J.eHCTBIDI
38KfliOl.JeHI15I
)J.fl5I
11
COTpy)J.HW-IeCTBY 3KCnopTHbiX
KOHTp8KTOB Ha nOCT8BKY npO)J.yKU1111 BOeHHOfO Ha3H8l.JeH115I COrnaCHO np11flO)KeHI1IO K HaCT05IIUeMY CornarneHI1IO.
CTaTbH 9 IlopHAOK pa3pemenHH cnopos J1Io6bre cnopbi
11 pa3Hornaci15I, B03HHKaiOml1e Me)l<.D.Y CTopoHaMH
no sonpocaM TonKoBaH115I 11n11 BhmonHeHI15I HaCT051IUero CornarneHI151, pernaiOTC51
)J.py)KeCTBeHHO,
nyTeM
npOBe)J.eHI151
)J.pyr
C
)J.pyrOM
KOHcynhT8U11H 11 neperosopos.
CTaTbH 10 IOpHAH'IecKaH caMOCTOHTeJJbHOCTb Hacro51mee CornarneH11e 5IBn51eTC51 IOp11)J.Hl.JecKI1 caMOCT051TenbHbiM no OTHOllleHJillO K 3KCnopTHbiM KOHTpaKT8M, yTIOM5IHYTbiM B CT8Tb5IX 11
8
1, 2
HaCT051IUero CornarneHI15I. CooTBeTCTBeHHO, 3aeMIU11K B npouecce
BbmonHeHI15I HaCT05IIUero CornarneHI151 He 6y)J.eT nO)J.HI1M8Tb sonpocos 11fll1
cnopOB,
3KCnOpTHbiX Me)K.n.y
BbiTeKaiOIU11X KOHTpaKTOB.
pocc11:HCKI1MI1
Pecny6n11KI1
npoue)J.ypaM I1,
KOMMept.JeCKI1X
J1I06bie
cnopHbie
3 KcnopTepaMI1
HH)J.OHe31111
06513aTenbCTB,
113
B
npouecce
pa3pernaiOTC5I
B
11
OTHOllleHI1H
BOnpOCbl,
COOTBeTCTBI111
npe.LJ.YCMOTpeHHhlM11
B
B03HI1KaiOIU11e
M11HI1CTepcTBOM
BhmOnHeHl15I
11x C
CTOpOH o6opOHbi
KOHTp8KTHbiX
ycnOBH5IMI1
COOTBeTCTBYIOIUHX
Jil
3KCTIOpTHbiX
KOHTp8KTaX.
CTaThH 11 YnoJJHOMO'lCHHble opraubt CTopou
1.
BI>monHeHHe
nono)l(eHI1H
HaCT051IUero
CornarneHI151
c
POCCHRCKOR CTOpOHbl B03naraeTC5I: Ha sonpocaM,
M11HI1CTepcTBO KacaiOIUHMC51
cpHHaHcos
Pocc11fiCKOH
11cnonh30B8Hl15I
H
e)J.epaUH11
norarneHH5I
no
Kpe)J.aTa,
npe)J.OCT8Bn5leMOfO B COOTBeTCTBI1H C H8CT051IU11M CornarneH11eM; Ha
e)J.epanbHYIO
COTpy)J.HHl.JeCTBY -
TIO
cny)K6y
no
BOnpocaM, K8CaJOIUHMC5I
BOeHHO-TeXHH'·IeCKOMY nOCTaBOK npO)J.YKUH11
BOeHHOfO Ha3Hal.JeHH5I B COOTBeTCTBHI1 C H8CT051lUJiiM CornarneHI1eM.
2.
BbmonHem~:e
noJIO')f(eHHH HaCT0$1I.Uero CornarneHH$1 c I1H.UOHe3HHCKOH CTopOHhi so3naraeTc$1: Ha MHHH'CTepcTBO
1. B3aHMHhiH o6MeH ceKpeTI-IOH HHe.nepaU.HH a TipaBRTeJibCTBOM Pecny6mrKH I1H.UOI-Ie3HH o B3aHMHOH 3auune ceKpeTHOH HH
13.1. HacT0$1I.Uee CornarneHMe MmKeT 6hiTh M3MeHeHo B mo6oe speM51 no B3aHMHOMY nHCbMeHHOMY cornacmo CTopoH. 13 .2. Bee H3MeHeHH51 H .nononHeHH$1 K HaCT0$1I.UeM)' CornarneHHIO o
Cosepw e Ho B r. ,[{)l(aKapTe
3K3eMrrn~pax, ~3hiKax,
Ka)l(.ll.biH
Ha
6 ceHT~6p~ 2007
11H.LI.OHe311HCKOM,
r. B .n.syx rro.n.JmHHhiX
pyccKOM
11
aHrJIYfHCKOM
rrpHtieM see TeKCTbi HMeiOT pasHyiO IOpH.LI.HtJecKyiO CHJIY.
B
CJiyqae KaKHX-JIH60 pa3HOlJTeHHH HCf10Jlh3yeTC5l TeKCT Ha a HfJIHHCKOM 5l3hiKe.
3a IIpasnTeJibCTBO Pecny6JIHKH IIu.noneJHH
Signed
3a flpaBHTeJibCTBO PoccnifcKoif (l)e.nepauuu
Signed
D puno"'euue K CornarneHI11() Me)f(.uy OpaBI1TenhCTBOM Pecny6JII1KI1 11H.UOHe31111 11 OpaBI1TenhCTBOM Pocci1HCK011:
TIEPEl.lEHh npO.LlYKUIUi BOeHHOfO Ha:mat.teHMSI, 3aKynaeMOH B Ct.teT rocy,Ll8pCTBeHHOf0 Kpe,Ll11T8, IIpe,LlOCT8BflSieMOf0 0 paBMTenhCTBOM Pocc11ttcKoi1:
1. BoeHHO-lpaHcrropTHhie sepToneThi Ml1-l7B-5 2. TpaHcrropTHo-6oeBhie sepToneThi MH-35TI 11 3arracHhie l.J8CTI1 K HMM 3. Eonhrnl1e .LlM3enh-:meK1pi1LJecKI1e no.nBO.LlHhie no.UK11 npoeKTa 636 4. EoeBhie MalliMHhi MopcKoii nexOThi EMTI-3I<eT 6hiTh yTOl.JHeH no cornacoBaHMI() Me)f(.ny M11HMCTepcTBOM o6opoHhi Pecny6ni1KH 11H.UOHC31111
AGREEMENT between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on the extension of a state loan to the Government o f the Republic of Indonesia
Preamble
The Government of the Russ i an Federation hereinafter referred to as " Lender" , and the Government of the Republic of Indonesia , he.reinafter referred to as "Borrowern represented by and through Ministry of Finance of the Republic of Indonesia hereinafter referred to as the "Parties", Looking forward to further developing and strengthening friendly relationship between the two countries and in view of promoting mutually beneficial trade and economic cooperation, recognizing the Statute of the Indonesia Russia Intergovernmental Commission on Military Technical cooperation signed on September 22, 2005, and taking into account the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on assistance in implementation of the Program of the Russian-Indonesian military-technical cooperation in 2006-2010 signed on December 1, 2006 , Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries, have agreed as follows :
Arti c le 1 Amount and Purpose of the Loan
1.
The Lender makes available to the Borrower a state loan (hereinafter referred to as "the Loan") for an amount of up to USD 1 (one) billion for financing the military purpose equipment delivery contracts according to the Annex which constitutes an integral part to the present Agreement .
2.
The Loan shall be exclusively extended for financing 85% of each contract value of individual purchase
contracts which are concluded by exporters domiciled in the Russian Federation (here i nafter referred to as "Russian exporters") and Ministry of Defence of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Purchase Contracts") for the delivery of military purpose equipment by Russian exporters to the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia as the importer in the Republic of Indonesia . Advance payments shall cover not less than 15% of the value of each Purchase Contract and shall be paid by Ministry of Defence of the Republic of Indonesia in US Dollars .
Article 2 Disbursement of the Loan
1.
The Loan shall be utilized within 5 years from the date of entry into force of the present agreement .
2.
The Loan shall be utilized in accordance with protoco l s (individual loan agreement) to be concluded between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Ministry of E'inance of the Russian Federation in the framework of the present Agreement (hereinafter referred to as "Protocols") .
3.
The settlements under Purchase Contracts executed by way of Letter of Credit .
4.
The date of utilization shall be
oE
shall
each amount of the
be
loan
a) for the delivery of military purpose equipment with a production period of more than one year - the date of statement that confirms the completion of each production stage or the date of other documents provided for in the contracts; b) for the delivery of other military purpose equipment the date of a bill of l ading , air consignment note or the date of other documents provided for in the contracts , including documents that confirm rendering services the of and accomplishment of work . The procedure of determining the date of Loan utilization will be detailed further in the Technical
Arrangement (as it is specified in paragraph 1 article 8 of the present Agreement) and Protocols .
of
Article 3 Repayment o f the Loan The Borrower shall repay actually utilized amount of the Loan in US dollars on 15th of February and 15th of August each year in 2 0 equal, c<;>nsecuti ve, semi -annual installments, the first installment being due in 5 years from the date of signing of respective Protocol between the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Ministry of Finance of the Russian Federation referred to in paragraph 2 of article 2 of the present Agreement . The Lender or the authorized agent of the Lender as it is specif i ed in paragraph 1 of article 8 of the present Agreement will send a notice of payment at least 10 business days before each due date .
Article 4 Interest 1.
Interest at the rate of 5 , 3% per annum shall be charged on utilized and outstanding amount of the Loan .
2.
Interest shall be calculated as on the date of 14th of February and 14th of August of each year ("Interest Period") starting from the date of each respective utilization of the Loan and shall be paid by the Borrower in US Dollars on 15th of February and 15th August of each year . The last payment of interest shall be effected together with the last installment in repayment of the Loan.
3.
Interest sha l l be calculated on the basis of actual number of calendar days elapsed in a 360 - day year .
Article 5 Arrears / Allocation of Payments
1.
In case any payment of the outstanding debt due under the present Agreement is not made on the due date for any reason, this amount is considered in arrears and bears interest at the rate of 6, 3 % per annum from the maturity date until and i ncluding the date the corresponding amount is repaid in full.
2.
In case of a partial payment by the Borrower of any amount due under the present Agreement, the payments received shall be allocated in the following order : ~} ~gainst late interest accrued; b) against interest accrued; c) against outstanding debt in arrears; d) against principal amounts due . Article 6 Suspension of Loan , Immediate Amortization
The Lender is entitled to suspend unilaterally utilization of the Loan, in full or in part and/or to demand immediate repayment of the Loan amount outstanding , as well as the payment of all interest accrued under the present Agreement , in case of delay of any payment in accordance with the present Agreement by the I ndonesi~n Party for a period of more than 180 calendar days .
Article 7 Taxes , Duties and other Levies and Charges
All amounts payable by the Borrower under the present Agreement shall be made free and clear of, and wi thout withhold i ng or deductions for, any taxes, duties and other levies and charges, unless such withholding or deduction is required by laws of the Republic of Indonesia . If any taxes according to the laws of the Republic of Indonesia are required to be withheld or deducted , the Borrower shall pay such additional amounts as may be necessary to ensure that that the amount received by the Lender after such withho lding or deduction is equal to the amount that the Lender would have received if no such withholding or deduction is required .
Article 8 Agents and Procedures
1.
Methods and procedures of accounting and settlements to be made under the present Agreement will be determined i n a Techn i cal Arrangement to be concluded between the Vnesheconombank , acting as an authorized agent of the Lender, and the Directorate General of Debt Management of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia , acting as an authorized agent of the Borrower . The respective authorized agents will make their best efforts to ensure the fu ll and timely settlements and accounting under the present Agreement .
Service for Military and Technical 2 . Federa l Cooperation and the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia sha l l undertake all necessary and appropriate actions to come to the conclusion of the Purchase Contracts for the delivery of the military purpose equipment l isted in the Annex to the present Agreement . Artic le 9 Settlements of Disputes
Any disputes or differences arising out of the interpretati on or implementation of the present Agreement shall be settled amicably by way of mutual consultations and negotiations . Article 10 Legal Independence
The present Agreement is legally independent of Purchase Contracts mentioned in Artic l es 1 , 2 and 8 of the present Agreement . Accordingly , The Borrower while carrying out and fulfilling the present Agreement shall not raise any disputes or objections emanat i ng from the commercial relationship between the parties to the Purchase Contracts. Any disputes arising between the Russian exporters and the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia in the process of Implementation of their contractual obligations, shall be settled pursuant to the terms and conditions provided for in the relevant Purchase Contracts .
Article 11 Authorized bodies of the Parties
1.
The authorities responsible for implementation of the present Agreement for the Russian Party shall be: Ministry of Finance of the Russian Federation - for the issues related to the utilization and repayment of the Loan extended according to the present Agreement ; Federal Service for Military and Technical Cooperation for the issues re lated to the deliveries of the military purpose equipment under the present Agreement .
2.
The authorities responsible for implementation of the present Agreement for the Indonesian Party shall be : Ministry of Finance of the Republic of Indonesia for the issues related to the utilization and repayment of the Loan extended according to the present Agreement ; Ministry of Defense of the Republic of Indonesia for the issues related to the deliveries of the military purpose equipment under the present Agreement .
Article 12 Confide ntial ity
1.
The mutua l exchange of the classified information on issues connected with the implementation of the present Agreement and i ts protection shall be executed according to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on mutual protection of classified information dated September 16 ,
2.
2004 .
The Parties shall ensure the protection of the confidential information received in the process of i mplementation of the present Agreement .
Article 13 Amendment
1.
The present agreement may be amended at any time by mutual written consent of the Parties .
2.
All modifications and amendments to the present Agreement shall be made in writing and shall be signed by both Parties
Article 14 Entry into Force, Expiry
The present Agreement shall come into effect on the date of the last written notification of completion by the Parties of respective internal state procedures and sha l l be va lid until the Parties have fulfilled their obligation s under t h i s Agreement .
Done in Jakarta on September 6, 2007 in two originals , each in Bahasa Indonesia , Russian and Eng l ish , all tex ts being equally aut he ntic . In case of any d i vergences , t he English text shal l prevail .
For the Government of the Repub l ic of Indonesia ,
Signed
For the Government of the Russian Federation ,
Signed
Annex To the Agreemen t between the Gove r nment of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on the extension of a state loan to the Government of the Republic of Indonesia dated September 6 , 2007
LIST
of the military purpose equipment to be purchased against the state loan extended by the the Government of the Russian Federation to the Government of the Republic of Indonesia
1 . Military transport helicopters Mi-17V-5 2 . Attack transport helicopter Mi -35P and spare parts for them 3 . Kilo class diesel e l ectric submarines rroject 636 4 . Combat Navy infantry vehicles BMP-3F 5 . Aircraf t Armament (inc l uding Avionic) for Su - 27 fighter aircrafts and Su-30MK2 multyrole fighters delivered earlier
Notes : quantity, time and cost of the 1 . Nomenclature , military purpose equ ipment (with rendering of necessary services , accomplishment of work), to be supp lied under the present Agreement , wi ll be agreed upon in contracts conc l uded by the Russian exporters and t he Ministry of Defence of the Republic of I n donesia on the base of t he Program of the Russian Indonesian Mil itary - Technical Cooperation for 2006 - 2010 . 2 . The list may be amended upon the Agreement between Federal Service for Military-Technical Cooperation and the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia .
