Persetujuan
an tara
Pemerintah Republik Indonesia
dan
Pemerintah Republik Federal Jerman
mengenai
Kerjasama Keuangan
Tahun 2006
(Komitmen khusus untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
akibat bencana Tsunami/Gempa Bumi)
- 2-
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman
berdasarkan semangat hubungan bersahabat yang ada antara Republi k Indonesia dan Republik Federal Jerman,
herhasrat untuk memperkokoh dan mengintensifkan huhungan bersahabat tersebut melalui Kerjasama Keuangan dalam semangat kemitraan,
menyadari bahwa pemeliharaan hubungan tersebut merupakan dasar dari Persetujuan tnt,
bermaksud untuk memberikan kontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di Republik Indonesia,
menimbang bahwa dunia diliputi oleh rasa solidaritas terhadap Tsunami yang tetjadi di Samudera Hindia pada tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi dahsyat di Pulau Nias tanggal 28 Maret 2005,
merujuk pada Berita Acara Perundingan antar-pemerintah tertanggal 7 Maret 2006 dan persetujuan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dari komitmen khusus tanggal 5 Oktober 2006 dan Berita Acara Perundingan mengenai komitmen khusus yang ditandatangani di Banda Aceh pada tanggal 16 Desember 2006 dalam kunjungan Menteri Federal Wieczorek-Zeul,
telah bersepakat sebagai berikut :
Uu
-3-
Pasal I
( l) Pemerintah Republik Federal Jerman akan memungkinkan Pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan dari KfW Bankengruppe (KfW), Frankfurt/Main, kontribusi keuangan sebesar EUR 72.000.000,-- (terbilang: tujuh puluh dua juta EURO) untuk proyek berikut:
l. Rehabilitasi dan Rekonstruksi terhadap Rumah Sakit Zainoel Abidin di Banda Aceh,
2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi terhadap sistem kesehatan Propinsi dan Kabupaten,
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi terhadap Pusat Pelatihan Kejuruan,
4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sekolah Menengah Pertama,
5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Pemukiman Penduduk,
6. Infrastruktur lokal.
bila setelah dilakukan penelitian, bantuan untuk proyek tersebut layak diberikan (lihat lampiran).
(2) Proyek-proyek yang dinyatakan dalam ayat (1) di atas dapat diganti dengan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi lain di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Pulau Nias, atas kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman.
l-Ib
- 4-
Pasal2
( I ) Penggunaan jumlah bantuan yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Persetujuan
ini dan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, demikian juga prosedur untuk mengadakan kontrak-kontrak, akan diatur dengan perjanjianperjanjian yang akan dibuat antara Ktw dan penerima pinjaman keuangan, yang akan tunduk pada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Federal Jerman.
(2) Komitmen untuk menyediakan jumlah dana seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat ( l) Persetujuan ini akan batal jika perjanjian-perjanjian pinjaman atau pendanaan tidak dibuat dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah komitmen tersebut di buat. Untuk jumlah di atas periode ini akan berak.hir pada tanggal 31 Desember 2009.
Pasal 3
Pemerintah Republik Indonesia membebaskan Ktw dari semua pajak dan pungutanpungutan resmi lainnya yang dikenakan di Republik Indonesia sehubungan dengan diadakannya dan dilaksanakannya persetujuan-persetujuan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat ( I) dari persetujuan ini.
Pasa14
Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan izin kepada penumpangpenumpang dan rekanan-rekanan untuk secara bebas memilih perusahaan angkutan untuk pengangkutan melalui laut atau udara sebagai akibat dari kontribusi keuangan
- 5-
tersebut, tidak mengambil tindakan yang dapat menyisihkan atau mempersulit keikutsertaan dengan persyaratan-persyaratan yang adil terhadap perusahaanperusahaan angkutan yang mempunyai tempat usaha di Republik Federal Jerman dan memberikan izin yang diperlukan untuk keikutsertaan perusahaan-perusahaan terse but.
Pasal 5
Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ketika kedua Pemerintah telah saling memberitahukan bahwa persyaratan masing-masing pihak untuk pemberlakuan persetujuan telah dipenuhi. Tanggal yang menentukan adalah tanggal penerimaan pemberitahuan yang terakhir.
Dibuat di Jakarta pada tanggal
3 Mei 2.001
asli dalam rangkap dua
masing-masing dalam bahasa Indonesia, Jerman, dan Inggris, ketiga naskah ini mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi penafsiran yang berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman, maka naskah bahasa lnggrislah yang menentukan.
Untuk Pemerintah
Untuk Pemerintah
Republik lndonesj6
Republik Federal Jerman
Signed
Signed
- 6-
Lampiran atas Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman mengenai Kerjasama Keuangan tahun 2006 (Komitmen Khusus untuk Bantuan Rekonstruksi dalan1 Pembangunan Bencana Tsunami/Gempa Bumi) No.
I.
2.
3.
Proyek
Partner Lembaga
Komitmen dalam
Indonesia
Juta Euro
Rehabi litasi dan
Departernen Kesehatan/
19,0
Rekonstruksi terhadap
Badan Rekonstruksi dan
Rumah Sakit Zainoel Abid in
Rehabilitasi Aceh-Nias
di Banda Aceh
(BRR)
Rehabilitasi dan
Departemen Kesehatan/
Rekonstruksi terhadap
Badan Rekonstruksi dan
sistern kesehatan Propinsi
Rehabi litasi Aceh-Nias
dan Kabupaten
(BRR)
Rehabil itasi dan
Departemen Keuangan/
Rekonstruksi terhadap Pusat
Badan Rekonstruksi dan
Pelatihan Kejuruan
Rehabilitasi Aceh-Nias
10,0
12,0
(BRR) 4.
Rehabilitasi dan
Departemen Keuangan/
Rekonstruksi Sekolah
Badan Rekonstruksi dan
Menengah Pertarna
Rehabilitasi Aceh-Nias
5,0
(BRR)
5.
Rehabilitasi dan
Departernen Keuangan/
Rekonstruksi Perumahan
Badan Rekonstruksi dan
dan Pernukiman Penduduk
Rehabilitasi Aceh-Nias
21,0
(BRR) 6.
lnfrastruktur Lokal
Departernen Keuangan/ Badan Rekonstruks i dan Rehabilitasi Aceh-Nias (BRR)
5,0
Abkommen
zwischen
der Regierung der Republik Indonesien
und
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
i.iber
Finanzielle Zusammenarbeit
2006 (Sonderzusage zur Wiederaufbauhilfe nach der
Tsunami/ Erdbeben Katastrophe)
-2-
Die Regierung der Republik lndonesien und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland -
im Geist der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Republik lndonesien und der Bundesrepubl ik Deutschland, im Wunsch, diese freundschaftlichen Beziehungen durch partnerschaftliche Finanzielle Zusammenarbeit zu festigen und zu vertiefen, im Bewusstsein, dass die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen die Grundlage diescs Abkommens ist, in dcr Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Republik Indonesien beizutragen, eingedenk der weltweiten Solidaritat nach der Tsunami-/Erdbeben-Katastrophe im Indischen Ozean vom 26. Dezember 2004 und dem Erdbeben bei der Niaslnselgruppe am 28. Marz 2005, unter Bezugnahme auf das Protokoll der Regierungsverhandlungen vom 7. Marz 2006, der Bestatigung der Sonderzusage vom 05. Oktober 2006 durch Badan Rehabili tasi dan Rekonstruksi (BRR) sowie des Zusage-Protokolls vom 16. Dezember 2006 unterzeichnet in Banda Aceh - anUisslich des Besuchs von Bundesm inisterin Wieczorek-Zeul, sind wie fo lgt i.ibereingekommen:
- 3-
Artikel I (I) Die Regierung der Bundesrepubl ik Deutschland erm5glicht es der Regierung der Republik lndonesien, von der KfW Bankengruppc (KfW), Frankfurt am Main, Finanzierungsbeitrage von insgesamt 72.000.000,-- EUR (in Worten: zweiu ndsiebzig Millionen Euro) fUr folgende Yorhaben zu erhalten: I. "Wiederherstellung und Wiederaufbau des Zainoel Abidin-Hospital Banda Aceh"; 2. "Wiederaufbau und Yerbesserung des Gesundheitsdienstes in der Provinz Aceh"; 3. "Wiederaufbauhilfe im Bereich Berutliche Bildung"; 4. "Wiederaufbauhilfe im Bereich Sekundarschulcn";
5. "Wiederaufbauhilfe Wohnungs- und Siedlungsbau"; 6. "lnfrastrukturh ilfe Wohnungs- und Siedlungsbau"; wenn nach Prlifung die Forderungswi.irdigkeit dieser Yorhaben festgestellt worden ist (siehe Anlage). (2) Die in Absatz 1 bezeichneten Yorhaben konnen im Einvernehmen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik lndonesien durch andere Yorhaben ersetzt werden, die der Wiederherstellung oder dem Wiederaufbau in der Provinz Nanggroe Aceh Darussalam und der Niaslnselgruppe dienen.
)
- 4-
Artikel2 ( I) Die Verwendung des in Artikel I Absatz I genannten Betrags sowie die Aufteilung auf die einzelnen Vorhaben gemaB Anlage, die Bedingungen, zu denen er zur Verfligung gestellt wird, sowie das Verfahren der Auftragsvergabe bestimmen die zwischen der Ktw und dem Emptanger der Finanzierungsbeitrage zu sch lieBenden Vertrage, die den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften unterl iegen. (2) Die Zusage des in Artikel I Absatz I genan nten Retrags entfli llt, soweit er nicht inncrhalb einer Frist von drei Jahren nach dem Zusagejahr ausgezahlt wurde. FUr diesen Betrag endet die Frist mit Ablauf des 31. Dezember 2009.
Artikel 3 Die Regierung der Republik Indonesien stellt die KfW von samtlichen Steuern und sonstigen Mfentlichen Abgaben frei, die im Zusammenhang mit Abschluss und Durchfi.ihrung der in Artikel 2 Absatz I erwahnten Vertrage in der Republik lndonesien erhoben werden.
Artikel 4 Die Regierung der Republik Indonesien Uberlasst bei den sich aus der Gewahrung der Finanzierungsbeitrage ergebenden Transporten von Personen und Gtitern im See- und Luftverkehr den Passagieren und Lieferanten die freie Wahl der Verkehrsunternehmen, trifft keine MaBnahmen, welche die gleichberechtigte Beteiligung der Verkehrsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausschlieBen odcr erschweren, und erteilt gegebenenfal ls die fUr eine Beteiligung dicscr Vcrkehrsunternehmen erforderlichen Genehmigungen.
- 5-
Artikel 5 Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem beide Regierungcn einandcr mitgeteilt haben, dass die innerstaatlichen Voraussetzungen fUr das Jnkrafttreten erfii llt sind. MaBgebend ist der Tag des Eingangs der letzten Mitteilung. Geschehen zu Jakarta am
in zwei Urschriften,
jede in indonesischer, deutscher, und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbind lich ist. Bei unterschiedlicher Auslegung des indonesischen und des deutc;chen Wortlauts ist der englische Wortlaut mal3gebend.
FUr die Regierung der
FUr die Regierung der
Republik lndoncsief
Bundesrepublik Deutschland
Signed
)
Signed
-6-
Anlage zum Abkommen zwischen der Regierung der Republik Indonesien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland Uber Finanzielle Zusammenarbeit 2006 (Sonderzusage zur W iederautbauhilfe nach der Tsunami/ Erdbeben Katastrophe):
Nr.
Projekt
lndonesische
Zusage
Partnerinstitution
in Mio. €
(Empfiinger/ Trager)
1.
Wiederherstellung und Wiederaufbau des Zainoel Abidin Hospital Banda Aceh
2.
19.0
Reconstruction and Rehabilitation Agency (BRR)
Wiederaufbau und Verbesserung des
Ministry of Finance/ Aceh-Nias
Gesundheitsdienstes in der Provinz
Reconstruction and Rehabilita-
Aceh
3.
Ministry of Health/ Aceh-Nias
10.0
tion Agency (BRR)
Wiederaufbauhi lfe im Bereich
Ministry of Finance/ Aceh-Nias
Berufliche B i ldung
Reconstruction and Rehabilita-
12.0
tion Agency (BRR)
4.
Wiederaufbauhilfe im Bereich
Ministry of Finance/ Aceh-Nias
Sekundarschu len
Reconstruction and Rehabilita-
5.0
tion Agency (BRR)
5.
Wiederautbauhilfe Wohnungs- und
Ministry of Finance/Aceh-Nias
Siedlungsbau
Reconstruction and Rehabilita-
21.0
tion Agency (BRR)
6.
Infrastrukturhilfe Wohnungs- und
Ministry of Finance/Aceh-Nias
Siedlungsbau
Reconstruction and Rehabilitation Agency (BRR)
)
5.0
Agreement
between
the Government of the Republic of Indonesia
and
the Government of the Federal Republic of Germany
concerning Financial Cooperation
in 2006
(special commitment for reconstruction assistance in the wake of the Tsunami/Earthquake Disaster)
-2-
The Government of the Republic of Indonesia
and
the Government ofthe Federal Republic of Germany,
in the spirit of the friendly relations existing between the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany, desiring to strengthen and intensify those friendly relations through financial cooperation in a spirit of partnership, aware that the maintenance of those relations constitutes the basis of this Agreement, intending to contribute to social and economic development in the Republic of Indonesia, recalling the worldwide solidarity shown in the wake of the tsunami/earthquake disaster in the Indian Ocean on 26 December 2004 as well as the earthquake in the vicin ity of the Nias Islands on 28 March 2005, referring to the Summary Record of the intergovernmental negotiations of 7 March 2006 as well as the approval by Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) of the special commitment of 5 October 2006 and the Summary Record of Discussions on the special commitment signed at Banda Aceh on 16 December 2006 on the occasion of the visit of Federal Min ister Wieczorek-Zeul,
have agreed as follows:
7
- 3-
Article I (I) The Government ofthe Federal Republic of Germany shall enable the Government of the Republic of Indonesia to obtain from the Ktw Bankengruppe (Ktw), Frankfurt/Main, financial contributions totalling EUR 72,000,000 (seventy-
two million euro) for the following projects: I. Rehabilitation and Reconstruction of the Zainoel Abidin Hospital Banda Aceh, 2. Rehabilitation and Reconstruction ofProvincial and District llealth Systems, 3. Rehabilitation and Reconstruction of Vocational Training Centres, 4. Rehabilitation and Reconstruction of Secondary Schools, 5. Rehabilitation and Reconstruction of Housing and Human Settlements, 6. Local Infrastructure, if on examination they have been found eligible for promotion (see annex). (2) The projects specified in paragraph I above may be replaced by other rehabilitation or reconstruction projects in Nanggroe Aceh Darussalam Province and the Nias Islands, provided the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Indonesia so agree.
Article 2 (I) The util ization of the amounts specified in Article I (I) ofthis Agreement and the terms and conditions on wh ich they are made available, as well as the procedure for awarding contracts, shall be governed by agreements to be concluded between the
-4-
KfW and the recipient of the financial contributions, wh ich shall be subject to the laws and regu lations applicable in the Federal Republic of Germany. (2) The commitment to grant the amounts specified in Article I (I) of this Agreement shall lapse if they arc not disbursed within a period of three years after the year in which the commitment was made. For the specified amounts the deadline shall be 3 I December 2009.
Article 3 The Government of the Republic of Indonesia shall exempt the KfW from all taxes and other public charges levied in the Republic of Indonesia in connection with the conclusion and implementation of the agreements referred to in Article 2 (I) of this Agreement.
Article 4 The Government of the Republic of Indonesia shall allow passengers and suppliers free choice of transport enterprises for such transportation by sea or air of persons and goods as resu lts from the granting of the financial contributions, abstain from taking any measures that might exclude or impair the participation on equal terms of transport enterprises having their place of business in the Federal Republic of Germany and grant any necessary permits for the participation of such enterprises.
Article 5
This Agreement shall enter into force on the date on which the two Governments have notified each other that the national requirements for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the day on which the last notification is received.
~~
- 5-
Done at Jakarta on
in duplicate in the Indonesian,
German, and English languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretations of the Indonesian and German texts, the English text shall prevail.
For the Government oft~ Republic of lndonesi~.
Signed
For the Government of the Federal Republic of Germany
Signed
-6-
Annex to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany concerning Financial Cooperation in 2006 (special commitment for reconstruction assistance in the wake of the tsunami/earthquake disaster): No. I.
Project
Indonesian partner
Commitment in
institution
million €
Rehabilitation and
Ministry of Health/ Aceh-
Reconstruction of the Zainoel Abid in Hospital Banda /\ceh
Nias Reconstruction and Rehabilitation Agency (BRR)
Rehabilitation and Reconstruction of Provincial
Ministry of Finance/ AcehNias Reconstruction and
and District Health Systems
Rehabilitation Agency (BRR)
Rehabilitation and Reconstruction of Vocational Training Centres
Ministry ofFinance/ AcehNias Reconstruction and
Rehabilitation and Reconstruction of Secondary Schools
Ministry of Finance/ AcehNias Reconstruction and Rehabilitation Agency
5.
Rehabi litation and Reconstruction of Housing and Human Settlements
(BRR) Ministry of Finance/AcehNias Reconstruction and Rehabilitation Agency (BRR)
6.
Local Infrastructure
2.
3.
4.
19.0
10.0
12.0
Rehabilitation Agency (BRR)
Ministry of Finance/AcehNias Reconstruction and Rehabilitation Agency (BRR)
5.0
21.0
5.0
