Persetujuan an tara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman mengenai Kerjasama Keuangan Tahun 2005
r
-2-
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman
berdasarkan semangat hubungan bersahabat yang ada antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman, berhasrat untuk memperkokoh dan mengintensifkan hubungan bersahabat tersebut melalui kerjasama keuangan dalam semangat kem itraan menyadari bahwa pemeliharaan hubungan tersebut merupakan dasar dari Persetujuan ini, bermaksud untuk memberikan kontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di Republik Indonesia, merujuk pada Catatan Perundingan antar-pemerintah tertanggal 12 dan 13 Desember 2005, telah bersepakat sebagai berikut : Pasal I (I)
Pemerintah Republik Federal Jerman akan memungkinkan Pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan dari Ktw Bankengruppe, Frankfurt/Main, sejumlah dana sebagai berikut: I. Pinjaman keseluruhan mencapai EUR 30.000.000,-- (tigapuluh juta euro) untuk proyek-proyek a) Bantuan pengusaha kecil dan menengah daerah hingga EUR 11.000.000,-- (sebelasjuta euro),
Wb
-3-
b) Program Transportasi hingga EUR 19.000.000,-- (sembilan belas juta euro), bila setelah dilakukan penelitian proyek-proyek tersebut dinilai telah memenuhi syarat untuk diberikan bantuan. 2. Bantuan pendanaan untuk hingga EUR 1.000.000,-- (satu juta euro) untuk upaya - upaya (proyek) lain yang diperlukan unluk melaksanakan dan mendukung proyek-proyek sebagaimana disebutkan dalam ayat I (a) di atas, 3. Bantuan pendanaan hingga EUR 4.000.000,-- (empat juta euro) untuk Dana Proyek Pembelajaran dan Ahli. (2)
Proyek-proyek sebagaimana disebutkan dalam ayat ( I) di atas dapat diganti dengan proyek lain atas kesepakatan antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia
(3)
Persetujuan in i berlaku apabi la, dikemudian hari, Pemerintah Republik Federal Jerman memungkinkan Pemerintah Republik Indonesia untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan pendanaan dari Ktw untuk persiapan proyek-proyek yang disebutkan dalam ayat I atau bantuan pcndanaan lainnya bagi upaya - upaya (proyek) lain yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan proyek-proyek yang disebutkan dalam ayat I di atas.
(4)
Bantuan pendanaan untuk persiapan dan upaya - upaya (proyck) lain menurut ayat 1 (2) dan (3) akan diubah menjadi pinjaman, apabila bantuan pendanaan tersebut tidak digunakan untuk upaya - upaya (proyek) dimaksud.
-4-
Pasal2 (I)
Penggunaan jumlah bantuan yang dinyatakan dalam Pasal I Persetujuan ini dan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, demikian j uga prosedur untuk mengadakan kontrak-kontrak, akan diatur dengan perjanjian-perjanj ian yang akan dibuat antara Ktw dan penerima pinjaman dan/atau kontribusi keuangan, yang akan tunduk pada hukumhukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Federal Jerman.
(2)
Komitmen untuk menyediakan jumlah dana seperti tersebut dalam Pasal ayat (I) butir I hingga 3 Persetujuan ini akan batal jika perjanjianperjanjian pinjaman atau pendanaan yang relevan tidak dibuat dalam waktu 8 (delapan) tahun setelah komitmen tersebut dibuat. Untuk jumlah di atas periode ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
(3)
Pemerintah Republik Indonesia, apabila bertindak bukan sebagai peminjam, akan menjamin kepada KfW semua pembayaran dalam Euro dalam memenuhi kewajiban-kewajiban peminjam berdasarkan perjanjianperjanjian yang akan dibuat sesuai dengan ayat I di atas.
(4)
Pemerintah Republik Indonesia, apabila bertindak bukan sebagai penerima bantuan pendanaan, akan menjamin kepada KfW semua tuntutan pengembalian bantuan yang dapat timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian pembiayaan yang akan dibuat sesuai dengan ayat I di atas. Pasal 3
Pemerintah Republik Indonesia harus membebaskan Ktw dari semua pajak-pajak dan pungutan-pungutan resmi lainnya yang dikenakan di Republik Indonesia sehubungan dengan diadakannya dan dilaksanakannya persetujuan-persetujuan seperti yang dinyatakan dalam Ayat 2 (I) dari Persetujuan ini.
(
I
I
Lj~
-5-
Pasal4 Pemerintah Indonesia harus memberi izin kepada penumpang-penumpang dan rekanan-rekanan untuk secara bebas memilih perusahaan angkutan untuk pengangkutan penumpang melalui !aut atau udara sebagai akibat dari pemberian pinjaman dan bantuan pendanaan, tidak mengambil tindakan yang dapat menyisihkan atau menghalangi keikutsertaan dengan persyaratan-persyaratan yang adil terhadap perusahaan-perusahaan angkutan yang mempunyai tempat usaha di Republik Federal Jerman dan memberikan izin yang diperlukan bagi keikutsertaan perusahaan-perusahaan tersebut.
Pasal 5 Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal kedua Pemerintah telah sating memberitahukan bahwa persyaratan nasional masing-masing pihak untuk pemberlakuan persetujuan telah dipenuhi. Tanggal yang menentukan adalah tanggal penerimaan pemberitahuan yang terakhir. Oi buat di Jakarta pada tanggal 3 Me ~ 200i asl i dalam rangkap dua masingmasing dalam bahasa Indonesia, Jerman, dan lnggris, ketiga naskah ini mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jerman, maka naskah bahasa Inggrislah yang berlaku.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Signed
y
Untuk Pemerintah Republik Federal Jerman
Signed
Abkommen zwischen
der Regierung der Republik Indonesien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland tiber Finanzielle Zusammenarbeit 2005
-2-
Die Regierung der Republ ik Jndonesien und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland -
im Geist der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Republik Indonesien und der Bundesrepublik Deutschland, im Wunsch, diese freundschaftlichen Beziehungen durch partnerschaftliche Finanzielle Zusammenarbeit zu festigen und zu vertiefen, im Bewusstsein, dass die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen die Grundlage dieses Abkommens ist, in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Republik Indonesien beizutragen, unter Bezugnahme auf das Protokoll der Regierungsverhandlungen vom 12. bis 13. Dezember 2005-
sind wie folgt Ubereingekommen:
Artikel I (I) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermoglicht es der Regierung der Republik lndonesien, von der KfW Bankengruppe (KfW), Frankfurt am Main, folgende Betrage zu erhalten: I. Darlehen bis zu insgesamt 30.000.000,-- EUR (in Worten: dreiBig Millionen
Euro) fiir die Vorhaben a) ,Kommunalfinanzierung" bis zu 11.000.000,-- EUR (in Worten: elf Millionen Euro),
-3-
b) ,Sektorprogramm Transport" bis zu 19.000.000,-- EUR (in Worten: neunzehn Millionen Euro), wenn nach Prilfung die Forderungswilrdigkeit dieser Vorhaben festgestellt worden ist; 2. einen Finanzierungsbeitrag ftir notwendige Begleitmaf3nahmen zur Durchftihrung und Betreuung des unter Nummer I Buchstabe a genannten Yorhabens bis zu 1.000.000,-- EUR (in Worten: eine Million Euro); 3. einen Finanzierungsbeitrag fur das Yorhaben ,Studien- und
Fachkraftefonds" bis zu 4.000.000,-- EUR (in Worten: vier Millionen Euro). (2) Die in Absatz I bezeichneten Vorhaben konnen im Einvernehmcn zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik lndonesien durch andere Yorhaben ersetzt werden. (3) Falls die Regierung der Bundesrepublik Deutschland es der Regierung der Republik Indonesien zu einem spateren Zeitpunkt ermoglicht, Darlehen oder Finanzierungsbeitrage zur Yorbereitung der in Absatz I genannten Yorhaben oder weitere Finanzierungsbeitrage ftir notwendige Begleitmaf3nahmen zur Durchfiihrung und Betreuung der in Absatz I genannten Yorhaben von der KfW zu erhalten, findet dieses Abkommen Anwendung. (4) Die Finanzierungsbeitrage fur Yorbereitungs- und Begleitmaf3nahmen nach Absatz I Nummern 2 und 3 werden in Darlehen umgewandelt, wenn sie nicht fur solche Maf3nahmen verwendet werden.
Artikel2 (I) Die Verwendung der in Artikel I genannten Betrage, die Bedingungen, zu
denen sie zur Yerfiigung gestellt werden, sowie das Yerfahren der Auftragsvergabe bestimmen die zwischen der KfW und dem Empfanger der Darlehen beziehungsweise Finanzierungsbeitrage zu schlief3enden Yertragc, die den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften unterliegen.
- 4-
(2) Die Zusage der in Artikel l Absatz l Nummern I bis 3 genannten Betrage entfallt, soweit nicht innerhalb einer Frist von acht Jahren nach dem Zusagejahr die entsprechenden Darlehens- beziehungsweise Finanzierungsvertrage geschlossen wurden. FUr diese Betrage endet diese Frist mit Ablauf des 31. Dezember 2013. (3) Die Regierung der Republik lndonesien, soweit sie nicht selbst Darlehensnehmer ist, wird gegeni.iber der Ktw aile Zahlungen in Euro in Erfiillung von Yerbindlichkeiten des Darlehensnehmers aufgrund der nach Absatz I zu schliel3enden Darlehensvertrage garantieren. (4) Die Regierung der Republik Indonesien, soweit sie nicht selbst Empfanger der Finanzierungsbeitrage ist, wird etwaige Rilckzahlungsanspri.iche, die aufgrund der nach Absatz I zu schl ief3enden Finanzierungsvertrage entstehen konnen, gegenUber der Ktw garantieren.
Artikel 3 Die Regierung der Republik Jndonesien stellt die Ktw von samtlichen Steuern und sonstigen Offentlichen Abgaben frei, die im Zusammenhang mit Abschluss und Durchftihrung der in Artikel 2 Absatz I erwahnten Yertrage in der Republik Indonesien erhoben werden.
Artikel4 Die Regierung der Republik lndonesien UberHisst bei den sich aus dcr Oarlehensgewahrung und der Gewahrung der Finanzierungsbeitrage ergebenden Transporten von Personen und Giltern im See- und Luftverkehr den Passagieren und Lieferanten die freie Wahl der Yerkehrsunternehmen, triffi keine Maf3nahmen, welche die gleichberechtigte Beteiligung der Verkehrsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausschlief3en oder erschwercn, und erteilt gegebenenfalls die flir eine Beteiligung dieser Verkehrsunternehmen erforderlichen Genehm igungen.
- 5-
Artikel 5 Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem beide Regierungen einander mitgeteilt haben, dass die innerstaatlichen Voraussetzungen fur das lnkrafttreten erftillt sind. MaBgebend ist der Tag des Eingangs der letzten Mitteilung.
in zwei Urschriften, Geschehen zu Jakarta am jede in indonesischer, deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher Auslegung des indonesischen und des deutschen Wortlauts ist der engl ische Wortlaut maBgebend.
FUr die Regierung der Republik Indonesie9'
Signed
FUr die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Signed
•
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government ofthe Federal Republic of Germany concerning Financial Cooperation in 2005
- 2-
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic Federal of Germany,
in the spirit of the friendly relations existing between the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany, desiring to strengthen and intensify those friendly relations through financial cooperation in a spirit of partnership, aware that the maintenance of those relations constitutes the basis of this Agreement, intending to contribute to social and econom ic development in the Republic of Indonesia, referring to the Summary Record ofthe intergovernmental negotiations of 12 and 13 December 2005,
have agreed as follows:
Article I (l) The Government ofthe Federal Republic of Germany shall enable the Government of the Republic of Indonesia to obtain from the KfW, Frankfurt/Main, the fo llowing amounts: I.
Loans totalling up to EUR 30,000,000 (th irty million euro) for the projects (a) Cred it Line for Municipal and District Enterprises up to EUR 11 ,000,000 (eleven million euro),
r
- 3-
(b) Sector Programme Transportation up to EUR 19,000,000 (nineteen million euro), if on examination they have been found eligible for promotion; 2.
a financial contribution up to EUR 1,000,000 (one million euro) for attendant measures necessary to implement and support the project specified in paragraph I (a) above;
3.
a financial contribution up to EUR 4,000,000 (four million euro) for
the project Study and Expert Fund. (2) The projects specified in paragraph (1) above may be replaced by other projects provided the Government ofthe Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Indonesia so agree. (3) This Agreement shall apply if, at a later date, the Government of the Federal Republic of Germany enables the Government of the Republic of Indonesia to obtain from the KfW loans or financial contributions for the preparation of the projects specified in paragraph ( 1) above or further financial contributions for attendant measures necessary to implement and support the projects specified in paragraph (I) above. (4) Financial contributions for preparatory and attendant measures pursuant to paragraph I (2) and (3) above shall be converted into loans in the event that they are not used for such measures.
Article 2 (I) The utilization ofthe amounts specified in Article I of this Agreement and the terms and conditions on which they are made available, as we ll as the procedure for awarding contracts, shall be governed by agreements to be concluded between the
-4-
Ktw and the recipient of the loans and/or financial contributions, which shall be subject to the laws and regulations applicable in the Federal Republic of Germany. (2) The commitment to grant the amounts specified in Article I ( I) I to 3 of this Agreement shall lapse if the appropriate loan and/or financing agreements are not concluded within a period of eight years after the year in which the commitment was made. For the specified amounts the deadline shall be 3 1 December 2013. (3) The Government of the Republic oflndonesia, where it is not itself the borrower, shall guarantee to the Ktw all payments in euro to be made in fulfi lment of the borrower's liabi lities under the agreements to be concluded pursuant to paragraph ( I) above.
(4) The Government of the Republic of Indonesia, where it is not itselfthe recipient of the financial contributions, shall guarantee any repayment due to the Ktw under the financing agreements to be concluded pursuant to paragraph ( I) above.
Article 3 The Government of the Republic of Indonesia shall exempt the KfW from all taxes and other public charges levied in the Republic ofl ndonesia in connection with the conclusion and implementation ofthe agreements referred to in Article 2 (I) of this Agreement.
Article 4 The Government of the Republic of Indonesia shall allow passengers and suppliers free choice of transport enterprises for such transportation by sea or air of persons and goods as results from the granting of the loans and the financial contributions, abstain from taking any measures that might exc lude or impair the participation on equal terms of transport enterprises having their place of business in the Federal Republic of Germany and grant any necessary permits for the participation of such enterprises.
- 5-
Article 5 This Agreement shall enter into force on the date on which the two Governments have notified each other that the national requirements for such entry into force have been fulfi lled. The relevant date shall be the day on which the last notification is received.
DONE at Jakarta on in duplicate in the Indonesian, German, and English languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretations of the Indonesian and German texts, the English text
shall prevai l.
For the Government of~ Republic of lndonesic/"
Signed
For the Government of the Federal Republic of Germany
Signed
