Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman Mengenai Kerj asama Keuangan Tahun 2002
-2-
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman
(selanjutnya disebut sebagai "Pihak-pihak pada Persetujuan")
Berdasarkan semangat hubungan bersahabat yang ada antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman, Berhasrat untuk memperkokoh dan mengintensifkan hubungan bersahabat tersebut melalui kerjasama keuangan dalam semangat kemitraan, Menyadari bahwa pemeliharaan hubungan tersebut merupakan dasar dari Persetujuan ini, Bermaksud untuk memberikan kontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di Republik Indonesia, Merujuk pada Berita Acara Perundingan Pemerintah tertanggal 12 Desember 2002
Telah bersepakat sebagai berikut:
Pasal 1 (1) Pemerintah Republik Federal Jerman akan memungkinkan Pemerintah
Republik Indonesia untuk mendapatkan dari Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (Reconstruction Loan Co1poration), Frankfurt/Main, p1ll]an1an sejumlah 15.000.000 Euro (terbilang: Lima Belas Juta Euro) untuk proyek ,.Kereta Api Komuter Jabotabek" , bila setelah dilakukan penelitian bantuan untuk proyekproyek tersebut layak untuk diberikan. (2) Proyek yang dinyatakan dalam paragraf 1 di atas dapat digantikan dengan proyek-proyek lain apabila Pihak-pihak pada Persetujuan menyetujuinya.
...,
- .)
Pasal2
(1) Penggunaan jumlah yang dinyatakan da1am Pasa1 1 Persetuj uan ini dan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, demikian juga prosedur untuk mengadakan kontrak-kontrak, akan diatur dengan ketentuanketentuan dari perjanjian-perjanjian yang akan dibuat antara K!'editanstalt fiir WiedeJ-aufbau dan penerima pinjaman, yang akan tunduk pada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Federal Jerman. (2) Komitmen untuk menyediakan jurnlah dana seperti tersebut dalam Pasal 1 (1) Persetujuan ini akan batal jika perjanjian-perjanjian pinjaman tidak dilaksanakan dalam waktu 8 (delapan) tahun setelah komitmen tersebut dibuat. Sesuai dengan komitmen seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 di atas periode ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. (3) Pemerintah Republik Indonesia, apabila bukan dia sendiri sebagai penerima pinjam.an, akan menjamin kepada Kredita.nstalt .ftJr Wiederaufbau semua pembayaran dalam Euro dalam memenuhi kewajiban-kewajiban penerima pinjaman berdasarkan Pasal (1) perjanjian diatas. Pasa13 Pemerintah Republik Indonesia membebaskan Kreditanstalt fiir Wiederaufbau dari semua pajak dan pungutan-pungutan resmi lainnya yang dikenakan di Republik Indonesia sehubungan dengan diadakannya dan dilaksanakannya persetujuanpersetujuan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 dari Persetujuan ini. Pasal4 Pe1nerintah Republik Indonesia akan n1emberi izin kepada penutnpangpenumpang dan rekanan-rekanan untuk secara bebas memilih perusahaan angkutan untuk pengangkutan melalui laut atau udara sebagai akibat dari pemberian pinjaman tersebut, tidak mengambil tindakan yang dapat menyisihkan atau mempersulit keikutsertaan dengan persyaratan-persyaratan yang adil terhadap perusahaan-perusahaan angkutan yang mempunyai tempat usaha di Republik Federal Jerman dan memberikan izin yang diperlukan bagi keikutsertaan perusahaan-perusahaan tersebu t.
-4-
Pasal 5 (1) Pinjaman tersebut berikut ini akan diprogram ulang dengan jutnlah yang disebut berikut ini dan digunakan sebagai tambahan untuk proyek yang dinyatakan dalam pasal 1 (1), bila setelah dilakukan penelitian bantuan untuk proyek tersebut layak diberikan : 1. Pinjaman yang termuat dalam persetujuan tertanggal12 Juli 1994 mengenai kerja sama keuangan untuk proyek "Pasokan Komponen Untuk Pembangunan Kapa1-kapa1 Penumpang" (nama baru: "Paket Material Untuk Kapal-kapal Penumpang Kecil") dengan jumlah sebesar 3.853 .979,62 EUR (terbilang: tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan 62/100 Euro); 2. Pinjaman yang termuat dalam persetujuan tertanggal 22 Januari 1996 mengenai kerja sama keuangan untuk proyek "Program Diesel V" (nama baru: Stasiun Pembangkit Diesel V) dengan jumlah sebesar 4.945.628,84 EUR (terbilang: empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan 84/ 100 Euro); 3. Pinjaman yang termuat dalam persetujuan tertanggal 12 November 1996 mengenai kerja sama keuangan untuk proyek "Pengendalian Polusi Industri Batam" (nama baru: "Keamanan Navigasi") dengan jumlah sebesar 3.200.000 EUR (terbilang: tiga juta dua ratus ribu Euro); 4. Pinjaman yang termuat dalam persetujuan tertanggal 29 November 2002 mengenai kerja sama keuangan untuk proyek "Program Sektor Kesehatan" dengan jumlah sebesar 1.169.378,22 EUR (terbilang: satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh pu1uh delapan 22/100 Euro). Dengan demikian maka jumlah seluruhnya yang diprogram ulang untuk proyek yang dinyatakan dalam Pasa1 1 (1) ada1ah sebesar 13.168.986,68 EUR (terbi1ang: tiga belas juta seratus enam puluh de1apan ribu sembilan ratus delapan puluh enam 68/100 Euro).
-5-
(2) Kontribusi pendanaan yang termuat dalam persetujuan tertanggal 25 Februari 1993 mengenai kerja sama keuangan untuk proyek "Pengelolaan Kebakaran Rutan" (nama baru: Pengelolaan Kebakaran Rutan Secara Terpadu") dengan jurnlah sebesar 4.100.000 EUR (terbilang: empat juta seratus ribu Euro) diprogram ulang dan digunakan sebagai tambahan untuk proyek "Pencegahan HIV I Aids dan Keluarga Berencana", bila setelah dilakukan penelitian bantuan untuk proyek tersebut layak diberikan. (3) Pinjaman tersebut berikut ini diprogram ulang dengan jumlah yang disebutkan berikut ini dan digunakan sebagai tambahan untuk proyek "Kredit Untuk Perlindungan Lingkungan Industrial", bila setelah dilakukan penelitian bantuan untuk proyek tersebut layak diberikan: 1. Pinjaman yang termuat dalam persetujuan tertanggal 17 November 1992 mengenai kerja sama keuangan untuk proyek "Pengadaan Air Minum Bengkulu" dengan jurnlah sebesar 3.500.000 EUR (terbilang: tiga juta lima ratus ribu Euro); dari jumlah tersebut, 1.000.000 EUR (terbilang: satu juta Euro) akan disediakan sebagai subsidi untuk tindakan penunjang yang diperl ukan; 2. Pinjaman yang termuat dalam persetujuan tertanggal 29 November 2002 mengenai kerja sama keuangan untuk proyek "Program Sektor Kesehatan" dengan jurnlah sebesar 6.500.000 EUR (terbilang: enam juta lima ratus ribu Euro). Dengan demikian maka seluruh 10.000.000 EUR (terbilang: sepuluh juta Euro) diprogram ulang untuk proyek "Kredit U ntuk Perlindungan Lingkungan Industrial", di mana 9.000.000 EUR (terbilang: sembilan juta Euro) dalam bentuk pinjaman untuk kegiatan investasi, dan 1.000.000 EUR (terbilang : satu juta Euro) dalam bentuk subsidi untuk tindakan penunjang.
-6-
Pasa16 Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal di mana kedua Pemerintah saling memberitahukan bahwa persyaratan masing-masing Pihak untuk berlakunya persetujuan tersebut telah dipenuhi. Tanggal yang dipakai adalah hari diterimanya pemberitahuan terakhir. ..
.
Dibuat di Jakarta pada tangg~l 6./Jopemher ~3 .·asli dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia ~ Jern1an dan Inggris, ketiga·· naskah ini mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjad.i penafsiran yang berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerrnan maka naskah bahasa Inggrislah yang menentukan.
U ntuk Pemerintah Republik Indonesia
Signed
Untuk Pemerintah Republik Federal Jerman
Signed
Abkommen
zwis<::hen der :R.egierung der Republik Indonesien und der Regierung der Rundesrepublik Deutscr.J.and uber
Finanzielle Zusam1nen
2002 ·•
-2 -
Die Regierung der Republik Indonesien und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
(im Folgenden als die "Vertragsparteien" bezeichnet) -
im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Republik Indonesien und der Bundesrepublik Deutschland, in dem Wunsch, diese freundschaftlichen Beziehungen durch partnerschaftliche Finanzielle Zusa:rn..menarbeit zu festigen und zu vertiefen, in dem Bewusstsein. dass die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen die Grundlage dieses Abkommens ist, in der Absicht, zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Republik Indonesien beizutragen, unter Bezugnahme auf das Protokoll der Regierungsverhandlungen vom 12. Dezember 2002 -
sind wie folgt iibereingekommen:
•
Artikel1
(1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ermoglicht es der Regierung der Republik Indonesien, von der Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt am Main, fur das Vorhaben ,S-Bahn Nahverkehrssystem Jabotabek" ein Darlehen bis zu insgesamt 15.000.000,-- EUR (in Worten: funfzehn Millionen Euro) zu erhalten, wenn nach Priifung die Forderungswiirdigkeit dieses Vorhabens festgestellt worden ist. (2) Das in Absatz 1 bezeichnete Vorhaben kann im Einvemehmen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Indonesien durch andere Vorhaben ersetzt werden.
-3-
Artikel2 (1) Die Verwendung des in Artikel 1 genannten Betrages, die Bedingungen, zu denen er zur Verfugung gestellt wird, sowie das Verfahren der Auftragsvergabe bestimmt der zwischen der Kreditanstalt fur Wiederaufbau und dem Empfanger des Darlehens zu schlieBende Vertrag, der den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften unterliegt. (2) Die Zusage des in Artike11 Absatz 1 genannten Betrages entfallt, soweit nicht innerhalb einer Frist von 8 Jahren nach dem Zusagejahr der entsprechende Darlehensvertrag geschlossen wurde. Fur diesen Betrag endet die Frist mit Ablauf des 31. Dezember 2010. (3) Die Regierung der Republik Indonesien, soweit sie nicht selbst Darlehensnehmerin ist, wird gegenuber der Kreditanstalt fur Wiederaufbau aile Zahlungen in Euro in Erfullung von Verbindlichkeiten des Darlehensnehmers aufgrund des nach Absatz 1 zu schlieBenden Vertrages garantieren.
Artikel3 Die Regierung der Republik Indonesien stellt die Kreditanstalt fur Wiederaufbau von samtlichen Steuem und sonstigen offentlichen Abgaben frei, die im Zusammenhang mit Abschluss und Durchfuhrung des in Artikel 2 erwahnten Vertrages in der Republik Indonesien erhoben werden.
Artike14 Die Regierung der Republik Indonesien uberlasst bei den sich aus der Darlehensgewahrung ergebenden Transporten von Personen und Gutern im Seeund Luftverkehr den Passagieren und Lieferanten die freie Wahl der Verkehrsuntemehmen, trifft keine MaBnahmen, welche die gleichberechtigte Beteiligung der Verkehrsuntemehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausschlieBen oder erschweren und erteilt gegebenenfalls die fur eine Beteiligung dieser Verkehrsunternehmen erforderlichen Genehmigungen.
- 4Artikel 5 (1) Die nachfolgend genannten Darlehen werden mit den nachfolgend genannten Betragen reprogrammiert und zusatzlich fur das in Artikel 1 Absatz 1 erwahnte Vorhaben verwendet, wenn nach Prti.fung des sen F orderungswti.rdigkeit festgestellt worden ist: 1. Das im Abkommen vom 12. Juli 1994 fiber Finanzielle Zusammenarbeit fur das Vorhaben "Materialpakete fur den Bau von Passagier-Fahren" (jetzige Bezeichnung: "Materialpakete fur kleine Passagierschiffe") vorgesehene Darlehen mit einem Betrag in Hohe von 3.853.979,62 EUR (in Worten : drei Millionen achthundertdreiundfunfzigtausendneunhundertneunundsiebzig 621100 Euro); 2. das im Abkommen vom 22. Januar 1996 tiber Finanzielle Zusammenarbeit fur das Vorhaben "Dieselstationen V" vorgesehene Darlehen mit einem Betrag in Hohe von 4.945.628,84 EUR (in Worten : vier Millionen neunhundertfunfundvierzigtausendsechshundertachtundzwanzig 841100 Euro); 3. das im Abkommen vom 12. November 1996 tiber Finanzielle Zusammenarbeit fur das Vorhaben "Industrieller Umweltschutz Batam" (jetzige Bezeichnung: "Sicherung der Schifffahrtswege") vorgesehene Darlehen mit einem Betrag in Hohe von 3.200.000,-- EUR (in Worten: drei Millionen zweihunderttausend Euro); 4. das im Abkommen vom 29. November 2002 i.iber Finanzielle Zusammenarbeit fur das Vorhaben "Sektorprogramm Gesundheit" vorgesehene Darlehen mit einem Betrag in Hohe von 1.169.378,22 EUR (in Worten: eine Million einhundertneunundsechzigtausenddreihundertachtundsiebzig 22 I 100 E uro). Insgesamt werden somit 13.168.986,68 EUR (in Worten: dreizehn Millionen einhundertachtundsechzigtausendneunhundertsechsundachtzig 68 I 100 E uro) fur das in Artikel 1 Absatz 1 erwahnte Vorhaben reprogrammiert.
-5-
(2) Der im Abkommen vom 25. Februar 1993 i.iber Finanzielle Zusammenarbeit fur das V orhaben "Waldbrandbekampfung" (jetzige Bezeichnung: "Integriertes Feuermanagement") vorgesehene Finanzierungsbeitrag wird mit einem Betrag in Hohe von 4.100.000,-- EUR (in Worten: vier Millionen einhunderttausend Euro) reprogrammiert und zusatzlich fur das Vorhaben "HIV I Aids-Pravention und Familienplanung" verwendet, wenn nach Pri.ifung dessen Forderungswi.irdigkeit festgestellt worden ist. (3) Die nachfolgend genannten Darlehen werden mit den nachfolgend genannten Betragen reprogrammiert und zusatzlich fur das Vorhaben "Kreditlinie Industrieller Umweltschutz" verwendet, wenn nach Pri.ifung dessen F orderungswi.irdigkeit festgestellt worden ist:
1. Das im Abkommen vom 17. November 1992 i.iber Finanzielle Zusammenarbeit fur das Vorhaben "Wasserversorgung Bengkulu" vorgesehene Darlehen mit einem Betrag in Hohe von 3.500.000,-- EUR (in W orten: drei Millionen funfhunderttausend Euro); hiervon wird 1.000.000,-- EUR (in Worten: eine Million Euro) als Zuschuss fur die notwendige BegleitmaBnahme zur Verfugung gestellt; 2. das im Abkommen vom 29. November 2002 i.iber Finanzielle Zusammenarbeit fur das Vorhaben "Sektorprogramm Gesundheit" vorgesehenen Darlehen mit einem Betrag in Hohe von 6. 500.000,-- EUR (in Worten: sechs Millionen funfhunderttausend Euro). Insgesamt werden somit 10.000.000,-- EUR (in Worten: zehn Millionen Euro) fur das Vorhaben "Kreditlinie- Industrieller Umweltschutz" reprogrammiert, und zwar 9.000.000,-- EUR (in Worten: neun Millionen Euro) als Darlehen fur die InvestitionsmaBnahme und 1.000.000,-- EUR (in Worten: eine Million Euro) als Zuschuss fur die BegleitmaEnahme.
-6Artike16 Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, an dem beide Regierungen einander mitgeteilt haben, dass ihre jeweiligen Voraussetzungen fur das Inkrafttreten erfullt sind. MaBgebend ist der Tag des Eingangs der letzten Mitteilung.
Geschehen zu Jakarta am .2oO 3 in zwei Urschriften, jede in indonesischer, deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut verbindlich ist. Bei unterschiedlicher Auslegung des indonesischen und des deutschen Wortlauts ist der englische Wortlaut maBgebend.
Fur die Regierung der Republik Indonesien
Fur die Re gierung der . Bundesrepublik schland
Signed
Signed
•
betwe~-;u •
the Government of ~hi! Repu hH.~ of Indonesia . ' . )
a.nd. • ·the Government of the Fede:ral Republic of Germany •
I
'
• ,
•
•
Financial Cuoveratjor.1 in 2002 ,Zis
•I
_.
'
-2 -
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany {hereinafter referred to as "the Parties") In the spirit of the friendly relations existing between the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany,
Desiring to strengthen and intensify those friendly relations through financial cooperation in a spirit of partnership, Aware that the maintenance of those relations constitutes the basis of this Agreement, Intending to contribute to social and economic development in the Republic of Indonesia, Referring to the minutes of the intergo7ernmental negotiations of 12 December 2002, have agreed as follows:
Article 1
(1) The Government of the Federal Reptib!ic of Germany shall enable the Government of the Republic of Indonesia tc Dbtain from the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Reconstruction Loan Corporation), Frankfurt/ Main, a loan totalling up to EUR 15,000,000 (fifteen million euro) for the project Jabotabek Commuter Railway, if on examination it has been found eligible for promotion. (2) The project specified in paragraph (1) above may be replaced by other projects provided the Parties so agree.
-3-
Article 2
(1) The utilization of the amount specified in Article 1 of this Agreement and the terms and conditions on which it is made available, as well as the procedure for awarding contracts, shall be governed by the agreement to be concluded between the Kreditanstalt fur Wiederaufbau and the recipient of the loan, which shall be subject to the laws and regulations applicable in the Federal Republic of Germany. (2) The commitment to grant the amount specified in Article 1 (1) shall lapse if the relevant loan is not concluded within a period of eight years after the year in which the commitment was made. For the specified amount the deadline shall be 31 December 2010. (3) The Government of the Republic of Indonesia, where it is not itself the borrower, shall guarantee to the Kreditanstalt fur Wiederaufbau all payments in euro to be made in fulfilment of the borrower's liabilities under the agreement to be concluded pursuant to paragraph (1) above.
Article 3
The Government of the Republic of Indonesia shall exempt the Kreditanstalt fur Wiederaufbau from all taxes and other public charges levied in the Republic of Indonesia in connection with the conclusion and implementation of the agreement referred to in Article 2 of this Agreement.
Article 4
The Government of the Republic of Indonesia shall allow passengers and suppliers free choice of transport enterprises for such transportation by sea or air of persons and goods as results from the granting of the loan, abstain from taking any measures that might exclude or impair the participation on equal terms of transport enterprises having their place of business in the Federal Republic of Germany and grant any necessary permits for the participation of such enterprises.
-4-
Article 5
(1) The following loans shall be reprogrammed with the following amounts and used additionally for the project specified in Article 1 (1), if on examination the project has been found eligible for promotion: 1.
the amount of EUR 3,853,979.62 (three million eight hundred and fifty-three thousand nine hundred and seventy-nine euro and sixtytwo cent) from the loan envisaged for the project Supply of Components for Construction of Passenger Ferries (new title: Material Packages for Smali Vessels) in the Agreement of 12 July 1994 concerning Financial Cooperation;
2.
the amount of EUR 4,945,628.84 (four million nine hundred and forty-five thousand six hundred and twenty-eight euro and eightyfour cent) from the loan envisaged for the project Diesel Programme V (new title: Diesel Stations V) in the Agreement of 22 January 1996 concerning Financial Cooperation;
3.
the amount of EUR 3,200,000 (three million two hundred thousand euro) from the loan envisaged for the project Industrial Pollution Control Batam (new title: Navigational Safety) in the Agreement of 12 November 1996 concerning Financial Cooperation;
4.
the amount of EUR 1,169,378.22 (one million one hundred and sixtynine thousand three hundred and seventy-eight euro and twentytwo cent) from the loan envisaged for the project Sector Programme Health in the Agreement of 29 November 2002 concerning Financial Cooperation.
A total amount of EUR 13,168,986.68 (thirteen million one hundred and sixty-eight thousand nine hundred and eighty-six euro and sixty-eight cent) is thus reprogrammed for the project specified in Article 1 (1).
-5-
(2) The amount of EUR 4,100,000 (four rnillion one hundred thousand euro) from the financial contribution envisaged for the project Forest Fire Management (new title: Integrated Forest Fire Management) in the Agreement of 25 February 1993 concerning Financial Cooperation shall be reprograrruned and used additionally for the project HIV Prevention Measures/Family Planning, if on examination the project has been found eligible for promotion. (3) The following loans shall be reprogrammed with the following amounts and used additionally for the project Industrial Efficiency and Pollution Control Credit Line, if on examination the project has been found eligible for protnotion: 1.
the amount of EUR 3,500,000 (three million five hundred thousand euro) frorn the loan envisaged for the project Water Supply Bengkulu in the .i\greement of 17 November 1992 concerning Financial Cooperation; of this amount, EUR 1,000,000 (one million euro) shall be made available as a subsidy for the necessary attendant measure;
2.
the amount of EUR 6,500,000 (six million five hundred thousand euro) front the locuL envisaged for the project Sector Programme Health in the Agreement of 29 November 2002 concerning Financial Cooperation.
A total amount of EUR 10,000,000 (ten million euro) is thus reprogrammed for the project Industrial Efficiency and Pollution Control Credit Line, EUR 9,000,000 (nine million euro) of which in the form of a loan for the investment measure, and EUR 1,000,000 (one million euro) of which in the form of a subsidy for the attendant measure.
-
j ~--------------------------------------------------------------~£ .
- 6-
Article 6 This Agreement shall enter into force on the date on which the two Governments have informed each other that their respective requiremfnts for such entry into force have been fulfilled. The relevant date shall be the day on which the last communication is received.
6
DONE at Jakarta un ~in duplicate in the Indonesian, German, and English languages , all three texts being authentic. In case of divergent interpretations of the German and Indonesian texts, the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Indonesia
Signed
For ~he Government of the Fede:tz i Republic of G ermany
Signed
