PERSETUJUAN KERANGKA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA EKONOMI Dl PULAU BATAM, BINTAN DAN KARI MUN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya disebut sebagai "Indonesia" dan "Singapura" secara tunggal dan "Para Pihak" secara bersama); Berhasrat untuk mempromosikan kerja sama ekonomi antara Para Pihak, atas dasar
persamaan dan saling menguntungkan, terutama dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus (selanjutnya disebut sebagai "KEK"), khususnya di Pulau Batam, Bintan dan Karimun; Menegaskan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Fiskal yang Berkenaan dengan Pajak Penghasilan yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990; Mengakui Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Promosi dan Perlindungan Penanaman modal yang ditandatangani pada tanggal 16 Februari 2005; Mengingat Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Ekonomi dalam Kerangka Pengembangan Provinsi Riau yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 1990;
Telah menyetujui sebagai berikut:
Pasal1 TUJUAN
1. Para Pihak menyetujui bahwa pengembangan KEK akan mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi dengan, antara lain, menarik penanaman modal asing, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa.
2. Para Pihak dengan demikian menyetujui untuk mengembangkan kerja sama ekonomi dalam KEK di Pulau Batam, Bintan dan Karimun.
3. Tidak ada satupun dalam paragraf 2 yang dapat menghalangi Para Pihak untuk mengonsultasikan dan mengeksplorasi kerja sama serupa di wilayah Indonesia lainnya.
Pasal2 PEDOMAN DASAR
Para Pihak menegaskan bahwa kerja sama ekonomi dalam KEK di Pulau Batam, Bintan dan Karimun harus dilandaskan pada pedoman dasar sebagai berikut: (a)
mengembangkan sebuah kerangka institusional yang efektif yang dapat memasukkan penerapan peraturan-peraturan yang sesuai, dimana diperlukan, untuk menjadi kompetitif secara intemasional;
(b)
memastikan bahwa terdapat kejelasan dan konsistensi dalam kerangka kebijakan untuk menjamin kesinambungan KEK;
(c)
menyederhanakan prosedur pengaturan untuk menjamin kejelasan dan transparansi dalam penerapan kebijakan-kebijakan;
(d)
menciptakan dan mempertahankan sebuah lingkungan usaha yang kompetitif dan stabil untuk meningkatkan pengembangan KEK tersebut;
(e)
mengembangkan dan memelihara sebuah infrastruktur industri yang terencana dengan baik, kompetitif dan efisien;
(f)
memastikan pengembangan secara berkesinambungan proyek-proyek yang diimplementasikan di bawah Persetujuan ini; dan
(g)
mengakui bahwa administrasi dengan otoritas yang penuh pengabdian dan efektif akan menjamin KEK dapat menjadi kompetitif secara internasional.
Pasal3 LINGKUP KERJA SAMA
1. Di dalam KEK ini, Para Pihak harus beke~a sama untuk mengembangkan industri-industri manufaktur yang memiliki daya saing secara internasional, dan industri lain sesuai dengan kesepakatan antara Para Pihak. ยท
2. Untuk menjamin keberhasilan pengembangan KEK, Para Pihak menyetujui untuk bekerja sama dalam: Penanaman modal
(a) mempromosikan, untuk keuntungan internasional ke Indonesia;
bersama,
penanaman modal
Keuangan dan Perbankan
(b) mengambillangkah-langkah untuk secara aktif memfasilitasi tersedianya, dan akses kepada permodalan dan jasa perbankan; Perpajakan
(c) memastikan kejelasan dan transparansi prosedur administrasi pajak; Bea dan Cukai
(d) menyederhanakan prosedur arus barang antara Singapura dan Indonesia, terutama barang-barang yang beredar di dalam, dan ke dalam dan ke luar KEK, termasuk pemrosesan dokumen-dokumen untuk menghasilkan arus barang yang efisien; lmigrasi
(e) mengambil tindakan-tindakan aktif di kedua pihak untuk memfasilitasi arus para pengusaha dan spesialis serta masuknya para wisatawan antara Singapura dan Indonesia, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kemudahan visa bagi mereka; Tenaga Kerja
(f) mengimplementasikan hukum-hukum yang sesuai yang dapat diaplikasikan kepada orang-orang yang bekerja dalam KEK, dengan tujuan untuk mencapai dan mempertahankan sumber daya manusia yang kompetitif secara internasional dan hubungan perindustrian yang harmonis; Pengembangan Kapabilitas
(g) meningkatkan pengembangan kapabilitas melalui, antara lain, pelatihan pekerja industri dan administrator KEK; Lain-Lain
(h) bidang-bidang lainnya yang penting bagi kesuksesan KEK harus disetujui oleh Para Pihak.
3. Meskipun terdapat paragraf 1 dan 2 di atas, tidak ada satupun dalam Persetujuan ini yang dapat menghalangi Para Pihak untuk bekerja sama di bidang lain yang diidentifikasi bersama di luar KEK, termasuk, tapi tidak terbatas pada: (a) turisme dan pengembangan tempat peristirahatan; (b) pertanian; (c) budidaya laut; (d) promosi usaha kecil dan menengah dari kedua negara; (e) pelatihan teknis; (f)
pengembangan sumber daya manusia; dan
(g) jasa-jasa pendidikan.
4.
Untuk maksud-maksud dari Pasal ini,
(a) seorang pengusaha berarti seseorang dari salah satu Pihak yang : (i) berupaya masuk secara sementara untuk menegosiasikan penjualan barang atau jasa, dimana negosiasi tersebut tidak melibatkan penjualan langsung kepada publik; atau (ii) seorang penanam modal dari salah satu Pihak atau seorang pegawai dari penanam modal yang merupakan manajer, eksekutif atau spesialis yang berupaya masuk secara sementara untuk melakukan penanaman modal; dan
(b) seorang spesialis berarti seseorang di dalam sebuah organisasi yang memiliki pengetahuan yang sangat maju dalam satu keahlian tertentu dan yang mempunyai pengetahuan tentang pelayanan suatu organisasi, riset, perlengkapan, teknik atau manajemen (seorang spesialis dapat termasuk, tapi tidak terbatas pada, anggota dari sebuah profesi berlisensi).
Pasal4 KERANGKA INSTITUSIONAL
1. Dengan maksud memfasilitasi implementasi Persetujuan ini, Para Pihak harus membentuk sebuah Komite Pengarah Bersama (selanjutnya disebut sebagai "KPB") terdiri dari menteri-menteri yang relevan dan wakil-wakil lain dari Indonesia dan Singapura dan masing-masing harus ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Republik Singapura.
2. Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Republik Singapura harus menunjuk masing-masing satu wakil untuk menjadi ketua KPB secara bersama-sama. Wakil tersebut harus memiliki senioritas yang memadai di dalam kabinet mereka masing-masing.
3. KPB harus bertanggung jawab akan kesuksesan implementasi Persetujuan ini dengan cara: (a) mengawasi rencana kerja pengembangan KEK di Pulau Batam, Bintan dan Karimun; dan (b) mempromosikan dan mengadopsi proposal-proposal berorientasi pasar. KPB harus melakukan pertemuan sesering yang disepakati bersama antara Para 4. Pihak, tetapi bagaimanapun juga, setidaknya sekali dalam setahun, secara bergantian diadakan di Indonesia dan Singapura.
5. KPB harus melapor langsung ke Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Republik Singapura.
Pasal5 KLAUSULA JAMINAN
1. Pemerintah Republik Indonesia akan, tunduk pada hukum nasional dan peraturan Indonesia, bertanggung jawab terhadap tuntutan pihak ketiga yang ditujukan kepada tenaga-tenaga penasihat, tenaga ahli, dan teknisi Singapura, atau orang-orang lain yang didatangkan ke Indonesia atas permintaan Pemerintah Indonesia dan melaksanakan pekerjaan secara resmi di Indonesia dan akan melindungi mereka dari tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari pekerjaan yang dilaksanakan dalam kerangka Persetujuan ini, kecuali pertanggungjawaban itu timbul dari kelalaian luar biasa atau kesalahan yang disengaja oleh para individu dimaksud. Pemerintah Republik Singapura akan, tunduk pada hukum nasional dan 2. peraturan Singapura, bertanggung jawab terhadap tuntutan pihak ketiga yang ditujukan kepada tenaga-tenaga penasihat, tenaga ahli, dan teknisi Indonesia, atau orang-orang lain yang didatangkan ke Singapura atas permintaan Pemerintah Singapura dan melaksanakan pekerjaan secara resmi di Singapura dan akan melindungi mereka dari tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari pekerjaan yang dilaksanakan dalam kerangka Persetujuan ini, kecuali pertanggungjawaban itu timbul dari kelalaian luar biasa atau kesalahan yang disengaja oleh para individu dimaksud.
Pasal6 PENGATURAN PELAKSANAAN
Dengan memperhatikan peraturan di tiap-tiap negara, Para Pihak dapat membuat pengaturan selanjutnya untuk menjamin implementasi Persetujuan.
Pasal7 KETENTUAN LAIN
1. Persetujuan ini tidak akan menghalangi Republik Indonesia untuk melakukan kerja sama lain yang serupa dengan negara ketiga.
2. Pemerintah Indonesia harus mengawasi masalah-masalah keamanan di Pulau Batam, Bintan dan Karimun untuk menjamin kesuksesan pengembangan KEK.
Pasal8 PENYELESAIAN SENGKETA
Sengketa apapun antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai dengan konsultasi atau negosiasi melalui saluran-saluran diplomatik.
Pasal9 PERU BAHAN
Persetujuan ini dapat diubah atau dimodifikasi seperti yang mungkin dibutuhkan dari waktu ke waktu atas persetujuan bersama Para Pihak secara tertulis melalui saluransaluran diplomatik.
Pasal10 PEMBERLAKUANPERSETUJUAN
1. Persetujuan ini berlaku sejak diterimanya pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak menginformasikan kepada satu sama lain melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan hukum masing-masing untuk memberlakukan Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini tetap berlaku kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberi pemberitahuan tertulis terlebih dahulu setidaknya 6 (enam) bulan kepada Pihak lainnya melalui saluran-saluran diplomatik. 3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau pelaksanaan program-program, proyek-proyek atau aktivitas-aktivitas yang telah disepakati menurut Persetujuan ini. Kewajiban-kewajiban seperti itu harus tetap berlanjut sampai dipenuhi, kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah, sebagaimana telah diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT di Batam, Indonesia pada tanggal dua puluh lima Juni tahun 2006 dalam rangkap dua dalam bahasa lnggris dan bahasa Indonesia, dimana kedua naskah samasama bersifat otentik. Dalam hal perbedaan penafsiran, naskah bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Untuk Pemerintah Republik Singapura
Signed
Signed
Dr. Boediono Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Mr. Lim Hng Kiang Menteri Perdagangan dan lndustri
FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON ECONOMIC COOPERATION IN THE ISLANDS OF BATAM, BINTAN AND KARIMUN
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore (hereinafter referred to as "Indonesia" and "Singapore" singularly and "the Parties" collectively); DESIRING to promote economic cooperation between the Parties, on the basis of equality and mutual benefit, particularly in the development of special economic zones (hereinafter referred to as the "SEZs"), particularly in the islands of Batam, Bintan and Karimun; AFFIRMING the Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income signed on the 8th of May 1990; RECOGNISING the Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investment signed on the 16th of February 2005; RECALLING the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the Republic of Singapore on Economic Cooperation in the Framework of the Development of the Riau Province signed on the 28th of August 1990; HAVE AGREED as follows :
Article 1 OBJECTIVES
1. The Parties agree that the development of SEZs will promote and enhance economic growth by, inter alia, attracting foreign investment, creating employment. enhancing productive capacity, and increasing trade in goods and services. 2. The Parties therefore agree to develop economic cooperation in the SEZs in the islands of Batam, Bintan and Karimun. 3. Nothing in paragraph 2 shall preclude the Parties from consulting and exploring similar cooperation in other areas of Indonesia.
Article 2 GUIDING PRINCIPLES
The Parties affirm that the economic cooperation in the SEZs in the islands of Batam. Bintan and Karimun shall be based on the following key guiding principles: (a)
developing an effective institutional framework which may include implementing appropriate rules, where necessary, to be internationally competitive;
(b)
ensuring that there is clarity and consistency in the policy framework to ensure the sustainability of SEZs;
(c)
streamlining regulatory procedures to ensure clarity and transparency in the implementation of policies;
(d)
creating and sustaining a competitive and stable business environment to enhance the development of such SEZs;
(e)
developing and maintaining a well-planned. competitive and efficient industrial infrastructure;
(f)
ensuring the sustainable development of the projects implemented under this Agreement; and
(g)
recognising that dedicated and effective administration(s) with authority will ensure that the SEZs will be internationally competitive.
Article 3 SCOPE OF COOPERATION
1. Within these SEZs, the Parties shall cooperate in developing internationally competitive manufacturing industries, and other industries as mutually agreed between the Parties. 2. To ensure the successful development of the SEZs, the Parties agree to cooperate in: Investment
(a)
promoting, for mutual benefit, international investment into Indonesia; Finance and Banking
(b)
taking steps to actively facilitate the availability of, and access to capital and banking services; Taxation
(c)
ensuring clarity and transparency in tax administration procedures; Customs & Excise
(d)
simplifying the procedures for the flow of goods between Singapore and Indonesia, in particular goods flowing within, and in and out of the SEZs, including the processing of documents for such efficieJlt flow of goods; Immigration
(e)
taking active measures on both sides to facilitate the flow of business persons and specialists as well as the entry of tourists between Singapore and Indonesia, including, but not limited to, the simplification of visas for these persons; Manpower
(f)
implementing appropriate laws applicable to persons working in the SEZs, with the aim of achieving and maintaining internationally competitive manpower resources and harmonious industrial relations;
Capability Development
(g)
enhancing capability development through, inter alia, the tra!ning of the industrial workforce and SEZ administrators; Others
(h)
any other areas critical to the success of the SEZs agreed upon by the Parties.
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 above, nothing in this Agreement shall preclude the Parties from cooperating in other mutually identified areas outside the SEZs, including , but not limited to:
4.
(a)
tourism and resort development;
(b)
agriculture;
(c)
aquaculture;
(d)
promotion of small and medium enterprises from both countries;
(e)
technical training;
(f)
human resource development; and
(g)
education services.
For the purposes of this Article, (a)
a business person means a natural person of either Party who is: (i) seeking temporary entry to negotiate the sale of goods or services, where such negotiations do not involve direct sales to the general public; or (ii) an investor of a Party or an employee of an investor who is a manager, executive or specialist seeking temporary entry to establish an investment; and
(b)
a specialist means a natural person within an organisation who possesses knowledge at an advanced level of expertise and who possesses proprietary knowledge of the organisation's service, research, equipment, techniques or management (a specialist may include, but is not limited to, members of a licensed profession).
Article 4 INSTITUTIONAL FRAMEWORK
1. For the purpose of facilitating the implementation of this Agreement, the Parties shall establish a Joint Steering Committee (hereinafter referred to as the "JSC") comprising of relevant ministers and other representatives from Indonesia and Singapore and shall be appointed by the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of the Republic of Singapore respectively. 2. The President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of the Republic of Singapore shall each also appoint one representative to co-chair the JSC . This representative shall be of sufficient seniority within their respective cabinets. 3. The JSC shall be responsible for the successful implementation of this Agreement by: (a)
supervtstng the action plan for the development of the SEZs in the islands of Batam, Bintan and Karimun; and
(b)
promoting and adopting market oriented proposals.
4. The JSC shall meet as frequently as is mutually agreed between the Parties, but in any case, at least once during each calendar year, alternately in Indonesia and Singapore. 5. The JSC shall report directly to the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of the Republic of Singapore.
Article 5 INDEMNITY CLAUSE
1. The Government of the Republic of Indonesia shall, subject to its national laws and regulations, be responsible for dealing with claims which may be brought by third parties against the Singapore advisors, experts and technicians or other persons sent at the request of the Government of the Republic of Indonesia and performing official services in Indonesia and shall hold them harmless in Indonesia in respect of claims or liabilities arising from operations under the Agreement, except liabilities arising from gross negligence or willful misconduct of the said individuals.
2. The Government of the Republic of Singapore shall, subject to its national laws and regulations, be responsible for dealing with claims which may be brought by third parties against the Indonesian advisers, experts and technicians, or other persons sent at the request of the Government of the Republic of Singapore and performing official services in Singapore and shall hold them harmless in Singapore in respect of claims or liabilities arising from operations under the Agreement, except liabilities arising from gross negligence or willful misconduct of the said individuals.
Article 6 IMPLEMENTING ARRANGEMENTS
With due observance to the regulations in each country, the Parties may make further arrangements to secure the implementation of the Agreement.
Article 7 OTHER PROVISIONS
1. This Agreement shall not preclude the Republic of Indonesia from entering into any other similar cooperation agreements with third countries. 2. The Government of Indonesia shall oversee issues of security in the islands of Batam, Bintan and Karimun to ensure the successful development of SEZs.
Article 8 SETILEMENT OF DISPUTES
Any dispute between the Parties concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation through diplomatic channels. Article 9 AMENDMENTS
This Agreement may be amended or modified as may be required from time to time by mutual written consent of the Parties through diplomatic channels.
Article 10 ENTRY INTO FORCE
1. This Agreement shall enter into force on the receipt of the last notification by which the Parties inform each other through diplomatic channels that their respective legal requirements for giving effect of this Agreement have been fulfilled . 2.
This Agreement shall remain in force unless terminated by either Party by giving at least 6 (six) months prior notice in writing to the other Party through diplomatic channels.
3.
The termination of this Agreement will not affect the validity or execution of the programs, projects or activities that have been agreed pursuant to this Agreement. Any such obligations shall continue till they have been fulfilled, unless the Parties decide otherwise.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE at Batarn, Indonesia on the twenty fifth of June 2006 in duplicate in the English and Indonesian languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall :pr~vail.
For the Government of the Republic of Indonesia
Signed Dr. Boediono Coordinating Minister for Economic Affairs
For the Government of the Republic of Singapore
Signed Mr. Lim Hng Kiang Minister for Trade and Industry
