PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN PEMERrNT AH UKRAINA TENTANG KERJASAMA DALA!M EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD - MAKSUD DAMAI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina (selanjutnya disebut "Para Pihak1') ;

:BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama yang erat dan hubungan persahabatan yang sudah ada antara kedua Pihak dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk maksud-maksud cfa,mai, atas dasar prinsip prinsip kebersamaan, saling menguntungkan. dan menghormati kedaulatan kedua Pihak sepen uhnya;

MENGHARAPKAN bahwa antariksa akan tetap damai dan terbuka untuk kerjasama internas,ion al; BERKEYAKINAN bahwa Persetujuan ini akan merupakan sarana untuk memperkuat hubungan antara kedua negara; MENGAKUI manfaat yang diperoleh Para Pihak dari kerjasama yang erat dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk maksud-maks d damai; MENGACU kepada Deklarasi Bersama tentang Prinsip-Prinsip Hubungan dan Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Ukraina, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 April 1996.

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1 TUJUAN Tujuan Persetujuan ini adalah mendorong kerjasama antara kedua pihak dalam kerjasama eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk maksud-maksud damai sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing yang berlaku .

Pasal 2 BIDANG KE'R JASAMA Kerjasama dalam kerangka Persetujuan ini dapat mencakup bidang-bidang keg,iatan, seperti a. llmu pengetahuan dan teknofogi keantariksaan, dan aplikasinya, kegiatan mengorbit bumi baik berawak maupun tidak berawakl mencakup tetap1 i tidak terbatas pada, eksplorasi antariksa, komunikasi dan navigasi antariksa, penginderaan jauh terhadap bumi, metereologi antariksa , pemrosesan material di antariksa, pemantauan lingkungan hidup bumi dari antariksa , kedokteran dan bioteknologi antariksa; Pengembangan dan pemanfaatan ruas antariksa dan ruas bumi , termasuk pembangunan dan pengoperasian bandar antariksa ;

b.

c.

Keuntungan bernilai tambah dari kemajuan antariksa ; dan

d.

Bidang-bidang kegiatan lain yang akan ditentukan oleh para Pihak.

Pasal3 BENTUK-BENTUK KERJASAMA Kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 2 Persetujuan ini akan dilaksanakan sebagai berikut : 2

a. Merencanakan dan melaksanakan proyek antariksa saling menguntungkan dan untuk kepentingan bersama;

bersama yang

b. Mendidik dan melatih personil dibidang kerjasama sebagaimana drtetapkan datam pasal 2;

c.

Mengatur pertukaran ilmuwan , tenaga ahli, dan tenaga spesialis lainnya , dan memudahkan penyertaan mereka dalam studi dan kegiatan penelitian bersama , dan proyek-proyek bersama , sebagaimana ditentukan oleh organisasi-organisasi ilmiah industri dan riset terkait;

d. Mempertukarkan dokumentasi , peralatan, data uji coba dan hasilhasilnya , informasi dan literatur ilmiah ; e. Menyelenggarakan simposium-simposium dan konferensi-konferensi bersama; f. Menggunakan bersama wahana peluncur, landasan peluncuran, pangkalan antariksa , dan fasilitas di bumi guna penyelenggaraan kegiatan bersama dan kegiatan penentian;

g.

Mengatur secara bersama peralatan dan jasa-jasa termasuk produksi bersama muatan komers,ial dan i1 lmiah beserta komponen-komponennya; dan h.

Bentuk kegiatan lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak.

Pasal 4 SADAN PELAKSANA Untuk kepentingan pengembangan dan pelaksanaan kerjasama, yang ditetapkan dalam Persetujuan int, Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Oepartemen Pertahanan Keamanan dan Pemerintah Ukrai. na menunjuk Sadan Antariksa Nasional Ukraina (NSAU) sebagai Sadan Pelaksanai.

Para Pihak, bila diperlukan dapat membentuk ofganisasi pelaksana tambahan guna mewadahi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu dalam lingkup keg1 iatan bersama dan proyek-proyek sesuai persetujuan bersama .

Pasal5 KOMITE BERSAMA TETAP 1. Para Pihak menyetujui pembentukan Komite Bersama Tetap yang terdiri dari wakil.-Nakil yang ditunjuk oleh Sadan Pelaksana masing-masing; 2. Komite Bersama Tetap akan menyeleng·garakan pertemuannya setiap tahun atau sesuai persetujuan bersama, seca.ra bergantian di Indonesia dan di Ukraina. Komite Bersama Tetap Pihak Indonesia dan Pihak Ukraina akan diketuai oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh Badan Pelaksana Tetap sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Persetujua.n ini . 3.

Komite Bersama Tetap akan melaksanakan fungsi,-fungsi sebagai berikut: a.

Membahas berbagai1macam masalah mengenai Persetujuan ini ;

b. Mengkonsultastkan masalah khusus dengan pejabat terkait, para ahJi, dan pihak ketiga lainnya; c. Meninjau Persetujuan in i;

kembali

dan

mengevaluasi

kemajuan

pelaksanaan

d. Menjajagi kemungkinan dan mendorong kerjasama langsung dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk maksud-maksud damai ; e. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan masing-masing yang diadakan berdasarkan Persetujuan .

program

kerjasama

Pasal6 PENDANAAN

1.

Pendanaan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini akan dis·ediakan oleh Para Pihak atas dasar peraturan perundang-undangan nasional masing-masing yang berlaku . 2. Proyek dan pekerjaan bersama yang dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini , tergantung pada jenis dan bentuk bidang kegiatan atas dasar non-komersial atau komersiial dan dilaksanakan baik tanpa melalui pembayaran bersama maupun atas dasar pengaturan kompensasi atau kontrak.

1

I

,

Pasal7 PERTUKARAN INFORMASI

1. Para Pihak, atas dasar peraturan perundang-undangan nasional masingmasing harus memudahkan pertukaran informasi , dari semua sumber tersedia yang telah dipublikas1 ikan , yang berkaitan dengan eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk maksud-maksud damai. 2. Pertukaran informasi akan mencakup pertukaran hasil penelitian teknis, ilmiah, dan sosio-ekonomi , maupun informasi tentang program-program pelatihan dan survai, yang. berkaitan dengan program antariksa nasional beserta pelaksanaannya .

3. Para Pihak tidak diperkenankan tanpa persetujuan bersama sebelumnya mengailihkan kepada pihak ketiga atau mempubHkasikan informasi mengenai isi dari setiap pengaturan proyek atau kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini. 1

PENGAMAN.AN l'NFORMASI 1. Para Pihak menyetujui tiidak akan memberikan setiap informasi, data atau peralatan apapun yang dianggap atau dikfasi,fikasikan sebagai rahasia berdasarkan Persetujuan ini. 2. Dal am hal informasi, data atau peralatan yang diidentifikasikan sebagai rahasia selama pelaksanaan Persetujuan ini , atau diyakini memerlukan pengamanan yang tepat akan segera diadakan tindakan pengamanan yang sesuai dengan jenis iinformasr data atu peralatan tersebut, atas dasar Persetujuan terp1 isah yang akan diadakan oleh Para Pihak. 1

Pasal9 HAK ATAS KEKAYAAN INTELE1 K TUAL 1. Para Pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan lntelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan Persetujuan ini akan dimiiliki bersama dan :

s

a. Setiap Pihak diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual tersebut untuk mempertahankan , menyesuaikan dan men]ngkatkan kekayaan terkait; b. Pemanfaatan kekayaan intelektual tersebut oleh salah satu Pihak diluar wilayahnya , harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya atas dasar kasus demi kasus; c. Dalam hat kekayaan intelektual digunakan oleh salah satu Pihak dan/atau lembaga atas nama Pihak tersebut untuk maksud komersial , maka Pihak lainnya akan mendapatkan bagian royalti yang sama .

2. Para Pihak harus saling menjamin bahwa hak atas kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan setiap pe,n gaturan proyek atau kegiatan berdasarkan Persetujuan ini tidak berasal dari pelanggaran hak pihak ketiga yang sah . 1

3. Para Pihak harus saling melepaskan tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga mengenai kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak atas kekayaan intelektual tersebut yang dibawa oleh salah satu pihak dalam pefaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan berdasarkan Persetujuan rni.

Pasal 10 AKSES DAN ALIH TEKNOLOGI Setiap Pihak harus memberikan kemudahan kepada pihak tainnya untuk meng-akses dan alih teknolog1 i dalam rangka dan berdasarkan persyaratan , yang ditetapkan dalam per.aturan perundang-undangan Para Pihak dan kewajiban internasi!onalnya . Dalam hal teknologi yang berkaitan dengan Hak Patent dan/atau Hak atas Kekayaan tntelektual lainnya akses dan pengaUhan tersebut akan diberikan dengan pers.yaratan yang diakui dan sesuai dengan pengamanan yang memadai dan efektif bagi Hak atas Kekayaan lnte1ektuat. 1

6

Pasal11 IMIGRASI DAN BEA CUKAI Sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di negara masing-masing, setiap pihak akan memberjkan kemudahan untuk masuk dan keluar dari wilayah masing·masing negara, bagi para tenaga ahH pihak l.ainnya maupun pemindahan, impor dan ekspor termasuk peratatan dan barang-barang pihak lainnya} yang dibutuhkan guna pelaksanaan Persetujuan ini .

Pasal12 PERSETUJUAN INTERNASIONAL LAIN Persetujuan in i tidak akan mengenyampingkan kerjasama masing-masing pihak dengan negara lain dan organisasi-organisasi internasional dan tidak akan merubah hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak peserta yang diakibatkan oteh persetujuan dan kesepakatan internasionall lain, dimana salah satu pihak terl ibat ba,ik dalam hubungannya masing-masing dan hubungannya dengan negara-negara ketiga . 1

Pasal13 PENYELESAIAN SENGKETA Setiap sengketa yang timbul antara kedua Pihak meng,enai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan antara kedua pihak.

Pasal 14

PERUBAHAN Salah satu Pihak dapat mengajukan secara tertulis revisi atau perubahan atas seluruh atau sebagian dari Persetujuan ini Setiap revisi atau perubahan yang telah disetujui ol!eh Para Pihak akan berlaku pada saat yang ditetapkan oleh Para Pihak. 1

•

1

Pasal15 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan bahwa prosedur internal masing-masing untuk borlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Persetujuan ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan terus berlaku untuk selama 5 (lima) tahun dan seterusnya, kecuali salah satu Pihak mengakhirinya dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pengakhirannya. Pengakhiran persetujuan ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian setiap proyek, kontrak dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan persetujuan ini dan belum sepenuhnya diselesaikan pada saat berakhirnya Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini yang diberi kuasa oleh Pemerintahmasing-masing, telah menanda tangani Persetujuan ini.

J<~~I.()

'b~~-/&.:~ . ~

DIBUAT .,...df lam .rangl
&'JA.i/.\

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH UKRAINA

Signed

Signed

8

YfOIJ:A Mim YPlJ):(OM PECIIYB.,IIIKM IHL(OHE3UI I YPlJ)(OM YKPAIHM IIJ;OI(O CIIIBPOBITHMI~TBA B ):(OCJII):(mEHHI TA BMKOPMCTAHHI KOCMPIHoro IIPOCTOPY B MMPHMX ~IJUIX Ypa,LJ; Pecny6.11iKM IH,n;ottesia i CTopott11,

YpR,n; YKpa1HM, u..:i;o ,n;aJii iMettyIOTbC.H

BAmAID qJ1 crrpMRTVI TicttoMy i ,n;pymttboMy crriBpo6iTHMD;TBY Mim CTopottaMJ1 y ,nocJii,n;meHHi Ta BMFOPMCTaHHl KOCMi'llHOro rrpocTopy B MMpHMX u;iJIJIX, OCHOBaHOMY Ha npMHD;MITax piBHOCTi , B3a€MHOl BMI'O,l!;J1 i ITOBHOl ITOBarM ,[f,O cyEepeHiTE'Ty; BAmAIOlJ:Jll, u;o6 KOCMiqm1i1 npr·cTip saJrnIIrnBcR MMPHMM i Bi,n;KpMTMM ,ZJ;Jl.H MimHapo,n;tto1 crriBnpau;i;

IIEPEKOHAHI B ToMy, me l.lB Yro,n.a. npo BsaeMoposyMiHHH crrpMRTMMe llOCMneH:CH() ;m H3K!B Mim ,lJ,BOMa .: p3.1-HaMM, 1

I

B113HAIOql1 cniBnpa~,1

BMro,z::r,y, .n.Ky CTopoHM MomyTb oTpHiVLlTH y .n,oc !Ilj:\/KeHHi }. BI11WpMCTaEHi KOC Mi qHoro rrpocTopy

3

B

TlC!-IOl MMpHMX

IJ;i .,TIJIX ; KEPYIO~MCh IIOJ1omeHHHM.J1 Cd.~bHOI D:eirnapar.:fi rrpo rrpl1HD;MTIJ1 Bi,lJ,HOCMH Ta cEiBpo6irHMD;TBO Mim Pec:.1y6mKoID IH,n;ottesi.H Ta YKpa'ittoIO, r1i,n;m1caHO'i B )l~aKapTi 11 KBiTHH 1996 poKy;

I

noro11yuu1ch nro TAKE , CTATTll 1 META MeTmc Q1€I Yro,z::r,11 npo B3a€Mopo3yMIHHH (,z::r,aJii Yro,z::r,a) c CTMMY JIIOBRBHH cniBpo6iTHMD;TBa Mim ,z::r,BoMa CTopottaMII.! B ~ocJn,z::r,mettm Ta BJ1KOpttcTaHHi KOCMiLJ:HOro rrpocTopy B Ml1PHJ1X D;UI.HX BlJJ;TIOBl,D;HO ,n;o IX icHyIOt.JJ1X 3aKOHiB Ta npaBM.,TI.

CTATTH 2 C
1

a.

i

KOCMiqHa HayKa

He"!liJioTOBaHa

Ha

/li.5.JJihHiCTL

IX

rfeXHO.lO!il Tc.

BMKOpMCTaHH.H,

lliJlOTOBaHa i

op6( ri, BK.moqa10qn, cepe.n: iHmoro, i Hasirauj10, L(HCTattu:i:H:tte 30HJzyBaHH.H

3el\'miit 1

.n:ocJiii:t:)KeHH.H KOCMocy' KOCMi"lilfhrl ;jB }J.'30r{ 3eM.ni l

KOC Mi ql-{y

KGCM~ {_;w··

MeTeopoLori.:_o'

i

LI:OBKiJI.IJH 3 KOCMOCY, KOCMiquy MC')lhllVB)'

b.

po3BJ1TOK

cerMeHTa,

bHl
l

BKJIK>l{a10q11,

MaTepiaJI03HaBCTBO,

MOHiTOpMHf

Oif)Tf'XHOJIOi'iK>;

~-(~.,t::.MiqHoro

cerMeHTti

cep·:3D, ihillOfO, :McHyHaHH5I KOCMOllOPTY

i

Ha3eMHOfO ynpaBJiiHIUI

l

HMM; c.

npmrna.n:tti Bttro..'l,L Bi.J. KOcMhHoro rrporpecy;

a.

imni ccpeptt l(iJIJI!:lHOCTi, ruo

6yJI.)'Th

1

BM3Ha"IJ:e&i CTopottaMM.

CTATI$1 3
2 nid

Yro,a:M MO)l(e 3i:t:iikmoBaT!IC5I y

TaKMX

cpoptv1:ax: a.

n.1attyBaHH5I

i

rrpoBe;{eHH5l

crri.1IhHOfO

KOCMil:JHOfO

npoeKTY'

lJlO

CTaHOB HTb B3a€MHY BlffOll.Y i iHTep('C:

b.

y

HaBqaHHn I Tpf'ttyBaHH H nepcotta.rcy

HKi scTaHOBJieHo

y

THX ccpepax crrispo6iTHHU:TBa,

2;

CTaTTi

opratti3a1{i5I o6MiHy B 1 cem1M11, eKcrrepTaMtt i im~rnMM cpaxiB1{5IMl1 Ta

c. crrptt5I H HJI

ylrnCTi

Ix

y cni JibHOMY

HaBqaJ-I Hi,

aocJiill.HMUhKil'~

l(i.HJibHOCTi

rrpoeKTax' 5JK BH3Ha"IJ:E'HO B il(IIOBiJJ,HMMh H?.yKOBJ1Ml1, rrpoMMCJIOBHMH

i

I

/(OCJii.J.HHMM

opr2Hi3aI(i5IMH;

d.

o6MiH

l(OKyMeE'faU,iE.K>,

06Jia.L1,HaHH.HM,

eKcnepM.MeHTiB. HayKOBOIO impopMaUiEIO I

i

ll,aH11MH

i

pe3yJibTaTaMM

rrycKOBMX

Ma:i1:.n;afflH1KiB,

JiiTep aryp010;

e.

11poBeL(eHWI CIIiJJbHMX CHMJI03iyMiB i KOHcpepem ).ii1:;

f.

CHiJibH€

KOCMi"lJ:HHX

6aJ

l

Bl1KOpHCTaHH5l Ha3CMHHX

paKeT- oci!B,

crropy /(

iIJUI

rrpoBetJ;€HH.Sl

crri.1bHMX

po6iT

I

llOC Ji:if{fiHl{bKOl lJ:iJijlbHOCTi;

B~laEMHe

g. Bttpo6H11 l(TBO

HallaHH51

I<0Mepui:H:H01~0

i

06.11aL1.HaHH5I HoyKonoro

l

IIOCJ1yr'

KOp HCHoro

a

TaKO)K

HaBaHTa:>KeHH.H

cniJ1b1i€ Ta

i1:oro

KOMTIOHeHTiB;

h.

imuj

cpopMtt, 5IK i MO)Kc 6yT11 y~E"O)l)l(etto CTopomiMM.

CTAIT~

4

BI,ll0MCTBA-BI1KOHABU1 3

MeToIO po3BHTKY i

Yp7Il( Pt crry611iK;1 Yp5IJ~

YKpa"im1

3L(iiic&enm1 crrisrrpaui, rrepeL1,6aqen11x u:ino Yrot.J:OIO,

[H;_1011€3iH HpM3E£t-IaC ,J,enapTaMf'HT .'.)6.:;pOHlI Ta ce~meKH,

rrpM3HaqaE

Ha1(imr:rnb 11e

KtX-Miqtte

areHTCTBO

YKpa11m

a

cno1MM

BiL(OMCTBdMH-BHKOH aBU:5IMH . CTopOHH' HKIUO ue tteo6xil(H(J' l(OL(aTKOBi

BMKOHasqi

opraHi3auii"

MO:>KYr~~b 3a B3a€MH0.£0 3l'OllOIO npII3Hal:Janr

L(JJ}i

cnpirnHH}l

L(i.HJibHOCTi y paMKax crri. IbHl1X po6iT i npoe&TiB. 1

2

rrpoBel(eHIHO

OKpeMHX

bHL(iB

CTATI:H 5

IIOC'T'Ii!JHYIVI CfIL!IhH11ti KOMITET 1.

CTopottH noro.l{HJntc5J opratti3yBan1 llocTiHHMH crriJihHHM KOMiTeT,

mo

CKJia.l{aTMMeThC.R 3 rrpe.l{cTaBHMKiB, rrpH3HacieHMX Yx BitlITOBiJlHMMM Bi[(Ol\iCTBa:rvmB VIKOHaBWIMH.

2.

IlocTiHHMH CiliJlbl-HIM KO'iJTf'T IliJOBaL{l1TMMe 3aci[(a1rn5J mopoKy a6o TC..K,

JIK 6yti:e B3aEMHO ~WMOBJieHu. no l£ep:{;_ B Pecrry6.TJ:i1xi Im1;01-Ie:-.i5J lHl(OHe3iMChKa

YKp aIHChI~a

]

1

IaC'JMJ-ll1

01{0.1IOBanrMyThC51 rrpe;:i:cTaE11;u~aM11, CTaTTi

3.

4

Lp10~1aq~UiMH

i_

B YKpa~·tti.

cni.1JbHOfO

KOMi'ffTY

tiKa3aHHMl1 y

Bi.[(OMCTBaMJ1'

roa11.

uiE.i. Y

I1ocTitt:rn:iI crriJibHHM KOMiTeT J/!,iMCHICJBaTHMe TaKi qJyHKUil:

a.

o6rosopeHH5J pi3HV.:X rrttTaHb crriBnpaui;

b.

KOHcy.Hb'1,au:ii

rrpel(CTaBHHKill, eKcrrepTiB

y

n0cTii1:ttoro

3

:·a

OKpeMHX

IU1TaHb

3a

yqacno

ocpiI(iMHHX

iHWMX TpeTiX CTO!Jitt;

i ouittKy po3BMTKY peaJii3aui1 ui~.i' Yron:n;

c.

p o3r JIHL(

d..

J.OC.Hll()KeHH5l MO)J(JIJ1BOCTeM i 3aoxoqei-IH5J 6e3TIOcepe,n:HbOl crriBnpa.ui

n:oc.rii,[l,)1(€HHi i i3HKOpHCTaHHi KOCMiqHoro rrpoCTopy B MHpHHX ui;rnx; e.

KOop.n:11ttau,i10

i

KOHTpOlib

8a

BlIKOP.:arnrnM

Bii(ITOBi.LJ:HHX

npcrpaM

crriBpo6iTHMUTBa, 1u o rrpoBa;I£:TbC51 3a T(iEIO Yroµ:oro.

CTATDI 6 lHAHCYBAHHH 1.

p06i'i,,

CDin
3a6e3ne1-1ysaT11MeTbC5I

>IKi

CTopoHaM:h

BIIKOHYJOTbC}I Ha

octtoBi

B Ix

1,it-~1

µaMKax

niii.noBi~HHX

y~~o~}I,

'-E1mmx

H«UiOHaJibHMX 3aKOHiB i rrpaBl1JI.

2.

CrriJibHi rrpoeKTH

i po6on1, mo rrpoBa.J:HTHM)'TbC5I y paMKax uieI Yfo~.1,

JaJie)J(HO Bill. BMJlY : raJIY3i LJ.i5I.Hb;IQr,Ti' MantMYTb HeKOMepuii1ey a6o KOMCplJ,lI1Hy OCHORY

i

8MKOttyBaTHMYThC51

a6o

6e3

B3a€Iv1HOI

onJ1an1,

a6o

Ha

OCHOSi

1. CTO:i)OHM Ha OCHOBl lX Bil(lf0Bi,UHHX Har;:im:a.11bHMX 3aKOHiB l

:;ipaBh.11

KOMITE'Ecauii1HHX .lJ.CMOBJJeHOCTE'ft Ta KOHTpaKTiB.

CTATia 7 05MIH IH
o6MiH

iIIcpop~auino

3

ycix

ein;KpHTMX

.LJ:)Kepe.rr,

HKa

CTOCYCTbC51 Li,OCJiij{)KeHH5J i BHKOpl1CTaHHil KOCMi1-fHOro rrpocTopy B MMpHHX uimrx.

2.

06MiH

HaVKOBHX

l

iHcpopMaUiEIO

BK.1Ti:OlJaTHM2

o6MiH

pP3) .IbTaTaMM

n::xHiYIHMX,

cou:iaJibHO-eKOHOMiqHJ1X )lOCJii.LJ:)i(f'Hb, a TaKO)J( impopMaUi€IO 1-l{OLJ.O

HaBqa.IIbHHX I

or JHl.LJ:OBMX

rrporpaM'

51Ka CTOCYE'.TbC5I HauioHa.llbHMX KOCMi-cr --rnx

nporpaM i Ix BMKOHaHHJL

3.

CTopottaM He .[(03BOJietto, 6e3 rrorrepe.z::r:ttbo·i B3a€Mtto1 nttcbMOBoI 3fO.UM,

rrepe.z::r:aBan1 TpeTiM CTopoHi a6o rry6JliKyBan1 ittcpopMaUiIO npG 3MiCT 6y.n:Ir5IKOi: rrpoeKTHoY LJ.OMOBJiettocTi a6o LJ.i}!JibHOCTi, n{o BMKOHYETbC5J 3a

3

uic.10 YroL(cIO.

I

CTAlth 8 :-31\XMC'T IHOPJ··,1AUII 1. CTopott11 rroro,lJ;:>KYJO'i'b<'5I l{e iKpen:asaTH 6y.n;h-5IKMi1 Bll.Ll impopMal(il, .n;amrx a6o 06.r:ra,aHaHH.>I' IUO p03L1H.ll.2ilC Th~}i ci60 KJJacxcp1KyIOTbC5I HK TaCMHi' y paMKaX uid Yro,al1. 2. Y pa.3i, Ko.aw i nq>opMai i IO, ~a Hi £i60 o6Jm,attaHH5I 6y.ae Bl13HaqeHo rri.a Li:ac BHKOHaHH5I uici: Yro.n;H JU TdEMHi a6o TaK~, 11(0 IIOTpi:>6jIOTh Bi,llIIO.Si.n;Horo 3aXHCTY' I(e Ma€ 6yn1 HPraf!:IJ~) l!;OBP,LlCHC J.l.O ysarM KOMIIeTeHTHHX B.nacTett, i CTopomt rrpoBe JlYTh KoHcy JihTauil IIJ.OllO tteo6xi.n;ttocTi opratti3auil 3ax11cTy u11x impopMauii', .aatt11x a6o o6Jia,attaHH5I Ha octtoBi oKpeMoi' Yro.l(tt, mo yK.na,liaT11MeThC5I CTopottaMM. >

CTATT.H 9

IIPABO IHTEJ1EKTYA./IhHOI BJIACHOCTI 1. CTopoH11 rroro,a:>KyIOTbC5I, me 6y.n;h-5IKa i HTe.neKrya.1htta s.r1acttiCTh, n~o BHHHKac rrp11 peaJii3ailii' uiei" Yro.n;w. rrepe6ysaTMMe y crrL1bttii1: B.11acttocTi i: a. KO)l(HiM CTopotti 6y/J.e Jl03BOJieHo BMKop11cT0ByBaTH TaKy iHTe JieKTyaJibHY BJiaCHiCTb 3 MeTOIO 11 rri.1-J:TPHMamu1' a~arrTa:uji'. i ITOJiimIIeHHJI; b. BMKop11cTaHH5I TaKGi. iHfe.neKT)'c~JibHoi' B.nacttocTi CropottoIO rro3a Me)KaMH Ii' Tep11Topii' KO)KHOfO pa::>y HOBH:iHO oaep)KyBan1 rronepe,llHiM IIHCb!V:OBHM ,Ll03Bi.II apyro'i CTopoHn; c. y pa3i' .HKW.O iHTe.1e1ny:=wbna BJiaCHicTb BMJWj)l1CTOBYE'fbC5I CTopottoJD i/ a6o ycTaH0BaM11 ni11: i Metti CTopottn JJ.JI5I Km.1epuiHH11x ujJiett, iHLila CJ_,opotta ManrMe rrpaso 0Tp11MyBaT11 c rrpaBea.nrny qacnnry rr.1aT11 3,1 rrpa1m Kop11cryBaI-1 H5I He IO. 2. CTopom1 rapah1yEaTHMY'~h o.n;Ha o;u-t"lf, lllO npaBo Ha iH'::.,eJieKrya,,1bHY BJiacttiCTb, Ha.l(atte CToponmo LJ,.II>i pea.1i3a:ilii 6y.llb-.HKoi' npoeKTHoi: JJ.OMOBJienocTi a6o .n;i5IJihHOC'.i'i y paMKax U~Ei' Y fOJlh. He nopoµ:)Ke:tie m.wxoM rropyrneHH5I 6yJJ.b5IKHX 3aKOHHJ1X rrpaB TpeTbO"i CTOpOI-rn. 3. CTopomr He no;i.anaTMM)'Th O.i'~Ha O;J;Hi11 6ytlh-n:KMX no10BiB, 3po6JieL11x TpeTbOIO CTOpOHO!O IUO.ll,O BI1ac1:ocri Ta 3aKOHHOCTi BIU~OpHCTaRH5I npasa Ha iHTe.r1eKry a.1bHY s11actticTt, >IKi nepen.an o CTopotto:D

JJ,Jrn

pea.1i.3a1fri 6y,7lJrRi
rrpoeKTHoI ti:OMOBJieHocTi a6o Lii£.lbHoni y paMI
CTATIH 10 J10CTYfI ,llO TEXHOJIOrIM TA

IX

IlEPEJlAqA

Ko:arna i3 CTopiH 3a6e.meqyoa·nu1e i noJiermyBaTttMe iHH1ii1: CTopotti aonyn ;_{O Textto.10n·i i Ii rrepe;i.a~ s pa.Mt
yMosax' JIKi Bl13I-faTOTb 3.J:(eKEar; ~lllg i <~eKTJIBirnii 3aXMCT rrpaB Ha iHTeJieKTyaJrbHY rrnacHiCTb

i c

cyMiCH11MJ1 3 l HIM 3;.:.xvcTOM.

CTATTH 11 IMff:i>AUI5! I IvffrfH11U51 3daHo

qJ1HHl1MM

3

BiJ!,ITCBi)lHMX

aep)J{aB

i

2aKOff:lMJ1

KO)I
Cropoua

HOpManrnHo-rrpaBOBMMM crrpHATMMe

B 'faay

Ha

aKTal\U

c:aorx

Tep11Topi10

CBOC°::

Kpai"HH i m1faay 3 tte"i crreuiaJlicriB ittlllo! CTopoH11, a TaKo)K pyxy, iMrrop1)' Ta eKcrropry ynaTKyBaHHJI Ta TOBapiB iHJJJOl CTopOHJ1, Heo6xil{HJ1X

uic'J:

ivrn

BMKOHaHHJI

Yron:11.

CTATT)l 12 IHUJI MDKHAPO,JHI YfOJlM yKJiaI(aEThCJI 6..-~ 3 mKG,'ll'! JJ.JI5l crriapo6iTH11IITBa KO:>KHOl

ll5I Yro.n.2

i3

CTopiH

3 iHlll MMM L(E'p)l(aBal\III I Mi)KttapO;(H!1MM opratti3aUi.HM11 i, Bi L{ITOBi)lHO, He 3Mimoc

npasa

Ta

1

3060J 5J3aHH5J 1

Hl1X' TaK j l(O

TpeTiX

mo

CTopitt,

Ll,OfOBOp~B Ta 3060B .SJ3arlb,

y

BHIIJI1IBaIOTb

3

iHlllMX

Mi)J(Hapoam1x

HKMX 6epe yqaC'fb KO)l(Ha 3 CTopiH, .HK JlO KO)KhOl 3

Kpai"H.

CTATIH 13 Pt).~R'}[3f.HH5I

cuip

by;lf-.-H;<:It.i

cnOPIB

ni~~

Bl1KOttam1fC ;_.:if'I Yro)lH'

.11smra CTopo1-1aM11, u~o Bl1HY.:Ka€ 3 TJiyMa'l!ems1 i :mpi r..:1ycTbC}I y :wci apyM6H 3a JlOTIOMOfOIO KOHcy..JbTaQ~M

a6o r~f'1~ero sopis.

CTATTH 14 IlOIIPABKI1 li~ ,'lfdfK?

lJ.OllOB~eHi15l 40

CTopoHa

MO}Ke

3po6HTI1

rrttcnMOBMM

3arn1T

w:oao

31\Ii:nr

a6o

a6o ~lJ 11 ~acnrn:n. Ey LJ;b-HKa 3Mitta a6o aoncBHetU .;.I, rroqJie £;1.HTP -:..· tK, HK 6y n:e Bl13Haqetto CTopottaMM.

.&rici· Yrow1

y3ro){/KCH.a CTopotta'.'1J1,

CTATI$115 IIAEYTT5I qJtEfHOCTI , TPHBAJIICTb I I1Pl1IU1HEHH5I ,ItII Il.s:r Y .r oaa tta6ysaE ~MHHOCTi y J(CHb u_ T. l~ ilboro 3 IIMChl' IOBMX noBLJ:OMJI€hb) 1

ilKJ1MI1

c ropOHH

rroimpopMyIOTb

Bttyrpimttbon;ep:11
6yr.,e

Bona

3a.HHlliaTMMf:'TbC5l

y

OgHa

rrpoueeyp, qHHHOIO

CMJii rrpoT51rOM

O.LJ.J-':V

tteo6xi)lHMX 10

(JJ.eCJI'!'b)

5 ( n' 51TM)

5

npo

ajrn

BMKOHam-rn

tta6y-rn1

poKiB

l

Bi)ll10Bi.am1x

ujeIO

Yron.010

rroc.niaom-m

aaJii

poKiB i TaK )laJ1i' .HKW:O TiJibKM O)lHa

I

i3 CTOyi H HP, 1Ipl!nl1Hl1Th

"ti

..'.l.ilO lllJJS:XO).; aa;_(3.HfUl IDICbMOBOfO ITOBi;J,OMJieP.?Ul

3a JUiCTb MiC5. Ui'3 I(O 3aKittt.JeHJ-Hl

·;r

c:rpOK) ..:tii".

IlpHU11.HeHHR. [(i i" u,id Yro:u: He nn1rn1>anrMe ha n11J
Ht,. IlOCBl.l(l!EHIHJ

'iOfO

ynoBHOBa)f(eHi c BO°i:Mtt Bi,n.n-:·.:a;.Z:U>1Mlf

1-Jl1·w·reni:tm1catti,

:Y'p.n:tat-H'.

1

HaJ1e>KHMM

lfMHOM

ni)ln:HcaJJ11 u:io Yroey.

BlfMHEHO y .LlBOX np-:-t.MipHv.Kax v M:. _):;/~(;: ~, • «_L£_~ ~f//l#.~ _ ____ _L_9fl ~--- poKy, iH.l0:1£'3~HCb!I po16i>1rnocri y ·rnyMa rc11ui l tie"i Yrni'lH rr<'pesary Mann.1e Tf$CT 1

~.Hr, ~i}kLF
JA

~' P~ /(

PECnY5.TifKl1 IH/10HE3 1 X

Signed

3A YP5l)l YKPA'i:t-!V.:::

Signed

6

.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON COOPERATION IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE FOR PEACEFUL PURPOSES

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Ukraine (hereinafter referred to as the "Parties");

1

DESIRING to proriote the close and tr:endly cooperation and existing relation between ihe Parties in the exploration and use of outer space for peaceful purposes based on the principle of e(iuality, mutual benefit and full respect of sovereignty; WISHING that cooperation,

outer space

remain

peaceful

and

open

for

international

CONVINCED that this Agreement will contribute to the strengthening of relations between the two countries;

the

RECOGNIZING the benefit to be derived by the Parties from close cooperation 1n the exploration and use of outer space for peaceful purposes; PURSUANT to the Joint Declaration on the Principles of Relations and Cooperation between the Republic of Indonesia and Ukraine, signed at Jakarta on 11th of Apn! 1996;

HAVE AGREED AS FOLLOWS.

: I

Article 1

OBJECTIVES The Objective of this Agreement is to encourage the cooperation between the two Parties in the cooperation of exploration and use of outer space for peaceful purposes in accordance with their prevailing laws and regulatioas.

1

Article 2

FIELD OF COOPERATION Cooperation within the framework of this Agreement may include such fields of activities, as: a. space science and technology and its applications, unmanned as well as manned earth orbital activities, including but not limited to, space exploration, space communication and navigation, remote sensing of the Earth, space meteorology, materials processing in space, monitoring of the earth's environment from space, space medicine and biotechnology;

1

b. development and use of space segment and ground segment, including the establishment and operation of a spaceport.

d.

spin-off benefits of space progress; and

e.

other fields of activities to be determined by the Parties.

Article 3

FORMS OF COOPERATION Cooperation under Article 2 of this Agreement may be carried out as fol lows

a. planning and conducting joint space project of mutual benefit and interest; b. educating and training personnel in the fields of cooperation as set forth in Article 2; c. arranging exchanges of scientists, expe:!ts and other specialists, and facilitating their participation in joint study and research activities and projects, as determined by the corresponding scientific, industrial and research organizations;

2

1

d. exchanging docum,~ 1tat.io11, equipment, experimental data and results, scientific informat!on and l!terature;

e.

holding joint symposia a~1
f. ha\ ing mutua1 use of lauw:h veh:cles, launch pads, space based and ground facilities for conducting joint wvrks and research activities; g. setting mutua.1 provision of t:quipment a!ld services as well as cooperative production of commerdal and scientific payloads and their components; and

h.

othEr forms as may be agreed upon by the Part.ks.

ArticJe 4

EXEClJTING AGENCIES For the purposes of development and execution of the cooperation, envisaged under this Agrecn;ent, the Governme11t of the Republic of Indonesia designates Department of D2frnce and Security and the Government of Ukraine designates the Nationa1 Spa,~e Agency of Ukraine as the executing ~gencies;

The Parties, if they deem it r1ecf'ssary, can appoint additional executing organ i sat i011s to facilitate the co::_dc.c .: of specific acti vitje~: with~n the franwv-1':,1 k of joint work and projec1, upon l'.lutual approval.

Article 5 STAtJD!NG VTOINT COMMITTEE 1.

'fh<' Pa·ties agret· to establish a Slanding Joint Committee to f)e ( o.:i1~ose d of ;2presenta t.ives appcimed by t.hcir respective executing agencies.

I

I I

2.

'"l"rw Standing Joiut Committef' shall hold its meeting annual iv m .-is

ffiut ,.ial ry agreed upon, altf'.1 nately in Indonesia and Ukraine. The lncio11esian

and the Ckra.inian part of :,he Standing Joint Committee shall be headed by the apiJointe
rcpreseutativ•~s

]_

Thf- Standing Jomt Conun itt·~ ~ ~· hall exi~rcise the folJowi.ng fJ.rtc~ions · u.

di~cJ.~sing

the varh>'j_S

i~~;u2s


b. consulting specific is~u=-~ with the pc.rticipati0n of relevant -:->fficio.l, and experts and miw!· third party;

·'

reviewing and evaluating the progress of implementation of the present Agreement;

c.

exploring thf possibilities and encouraging direct cooperation in the exploration and uses of outer space for peaceful purposes;

Ci.

coordinating and mon itoring the implementation of the respective cooperation programmes made wider this Agreement.

e.

Atticle 6 FINANCING

1. Financing of works carried out under this Agreement shal] be provided by the Pa:-ties on the basis of their respective national laws and rules in forc2.

I. Joint projects and works carried out under this Agreement depe11ding on the type and fidd of activities shalJ bt on non-commercial or commercial basis an
EXCHANGE OF INFORMATION : The Parties, on the basis of their respective national laws and rules, shall facilitate the exchange of information, from all publicly available source3, relevant to th~ ~xp1oration and use oi outer space for peaceful purposes. 2. The exchange of infonr.ation shall L1clude exchange ot result of tt=-chnical, sc:entific and so'.:io-economic researc h, as well as information on traini ng ae.d surveyin~s i:-rogrc.mmes, relevant to the national space programmPs and their f'Xecution.

3. The .Parties shall not lx allowed, without prior mutual ccnsera, to transfer to a third party or to publish information on the contents of a~1y pro.Jed ' arrangnne.1t or activities implemenc.P1..~ ur.der this Agreement.

/,r ide 8

PROTECTION OF fNFDRMATION 1. The Parties agree not to provide any kind of information,
4

1

2. In the event that inforrnation, data or equipment is identified in the course of the implementation of this Agreement as a secret, or beHeved to require appropriate protection, it shall be brought immediately to the attention of the protection to he accerded to such information, data or equipment on tr_.e basis of separate agreement to be conduced hy the Parties.

Article 9 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS The Parties agree that any intellectual property arising under the imylementation of this Agreement will be jointly owned and 1.

a.

each Party shall be allowed to use such intellectual property for ~i1e purpose of maintaining, adapti ng and improving the relevant 9roperty;

b. the utilization of such intellectual property by th'~ Pc..rt:' ol.ltside the territory of the Party shall get prior dpproval from the other Party crl case by casf" basis; iL the even-\ that the intellectual property is u~ed by the Party and/ or insrirutions on h~half of the Party for commercial pt:f;>uses, the other Paty shall entitle to obtain equitable portion of royalty.

c.

The Parties shall i11df'mnify each othe:- that the i:ute1lect .1al !Hope1 ty 2. right brought by H1P Party for t!w implementation of any project arrauge:nent or a.ctiviti ~s u:eder this Agreeme~i i~. not resulted from ally infringement of third pa:ty)s legitimate rig!lts. 3. The ?arties sha11 waive each other from any claim m~ldP by third ;Jarty 011 tf:e ownership and legality cf the use of intellectual property rights which J.:..; brought in by the Party for the implemer1tation of any pt oject a.rrangeme:at o-.· 3.c 1 ivirics under this Agreement.

Artide 10

ACCESS TO AND TRANSFER OF TECHNOLCGY Each Party shall provide and faci1itatc for other Party access to and transfer oi technology in the framework and under terms, set forth in laws a11d rules of the Parties and its international obligation. In the case of technology subjec:: to patents and/ or other intellectual property rights, such access and transfc·r shall he provided on tf'rms which recognize and are consistent with the adequate and effective protection of intellectual property rights.

5

1

Artide !M!V~iGR/\TlON

~

1

AND CUSTOMS

In acrorda:ice with the L..tVJS anc ffVL1la1ions m force lI1 their re~nective co'..mtries each Party shall faci~itate the entry :nto and exit from the territory of its country for the speciallsi;. of t.he othef Party as well as movement, import and export including equipuu1t and goods of the other Party required for executing this Agreement. ~,

Artic~e ~Yf'HER

~

12

INTcRNATIONAL !\GREEMENTS

Thi~

Agreement sh al I be without prejudice to cooperation of each Party with other States and internationa.] organisations and shall not mcdify respective right~ ana obligations of the Pa.rties resulting from vther international agreements and commitmei1ts, in which each of the Parties pa!Ticipates, both in re~ation to each other and relation to third countries.

Article 13

SET'l LEMEN1

C~

DISPUTE

Any dispute bet w~P:1 the :wo P~trties a1 i~ing out 0f tltc interp:etation or

implememation of this Agreement sh.-111 be negotiation.

~ettled

amicably by consultat;on or

AMENDJ.\1ENT Either ?arty may request in writin~ revision or amendment of all or p1i·ts of the presu1t Agrf'emerL Any revision O:' amendment which has Leen agr~e<;. to the Parties shall cGme int~ t·.ffect c..~·: wdl be ddermine
Article 15 ENTRY NTO FORCE, DlJRA'TION AND TERMINATION

This Agreement shall enter into force on the date or last notification by which Parties notify each other that their respective internal procedures for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. It shall be valid for 10 6

(ten) years ar.d s hall subs<'qt·(~nt!y cc,nlir1 u9 LO be in force fer a per iod of 5 (fi ve) years and so forth, unl~ss eitlwr part y termin ates i l hy g iving writt<-n not ification at least six ~ronths prior to tltr> o~;:>ir}.

'fhe ter~;n~t'ion of rhi-; Agreemln:: shall 11ot a ffect the co:nplet ion ~f a1~y :>rojcct , contract, a nd activities ~ndcrt.
i N \\TITNESS WHEREOF, The U ndersigned., teing dull y autho rized hv tt1eir r<'spcdive Governments, have signc
id•1p~::ax

a:

HY.tY..

on the

.fC/.7'_·

'}..'ff..,

day of ~~··· ·· : ·· ·~..'!~...f>'!...~~!{··k-t~... . . .ira t·he l~dor.es1an, l)}( rainun ar..d Er:gLsh lang.1ages , all tf xts an"' being : qua1 ly aut~l<.;OlJC Li 1ase of '1P)' diverge :-.r. d the intcrp rt>ta-;:10n of this Agreement. , t he E1~5li~h ·t:,~Y- sh2ll prc>va i l. 0

FOR THE CfJVERi~ :..-tENT (Jf THE REPUHLIC or l'.'-JOOf\'ESJ.\

FO R T::.fE GOVERNMEJ\'l

OF lJT<.R..Af.~i

Signed

Signed

7

.