PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. PEMERINTAH NEGARA KUWAIT MEN GENAl KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN

PEMERINTAH NEGARA KUWAIT MEN GENAl KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

Kuwait

MENGAKUI bahwa kerjasama ekonomi dan teknik merupakan yang sangat penting dan utama dalam komponen mengembangkan hubungan bilateral jangka panjang yang kuat serta demi kepentingan bersama Para Pihak dan rakyat mereka;

DENGAN bertujuan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil, perbaikan standar hidup warga negara mereka dan penggunaan sumber daya alam dan manusia mereka yang tersedia secara efektif;

BERKEINGINAN

untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama ekonomi dan teknik bilateral mereka, sesuai dengan kepentingan masyarakat mereka; dan

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

- 2-

Pasal (1) Para Pihak akan meningkatkan pengembangan kerjasama ekonomi dan teknik kedua negara dengan mengambil langkahlangkah yang tepat .

Pasal (2) Bidang-bidang kerjasama yang termasuk di dalam Persetujuan ini termasuk antara lain, namun tidak terbatas pada, dukungan untuk: a.

Pembentukan proyek-proyek pengembangan di bidang-bidang: ekonomi, finansial, perbankan komersial, industri, energi, sumber daya mineral, kebudayaan, pariwisata, jasa, sumber daya manusia, pertanian, komunikasi, transportasi dan teknik;

b.

Pertukaran informasi terkait dengan riset teknis;

c.

Pertukaran berbagai barang dan jasa antara Para Pihak;

d.

Pertukaran dan pelatihan ahli-ahli kerjasama teknik khusus; dan

e.

Bidang kerjasama lain yang mungkin disepakati oleh Para Pihak.

bagi

program-program

-3-

Pasal (3)

Para Pihak akan mendukung kerjasama ekonomi dan teknik antara lembaga-lembaga terkait, termasuk, lembaga hukum, dan pengembangan unit-unit usaha dan perusahaan patungan dalam berbagai bidang kerjasama yang termasuk dalam Persetujuan ini. Pasal (4)

Para Pihak sepakat untuk memantau berbagai persetujuan yang dibuat dalam kerangka WTO dan persetujuan-persetujuan lain yang merupakan turunannya, bagi keuntungan bersama Para Pihak. Pasal (5)

Para Pihak mengakui perlunya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi keuntungan bersama. Para Pihak mengakui pula bahwa pembajakan atas karya-karya HAKI merupakan masalah intemasional, dan karenanya kerjasama bilateral dan multilateral yang lebih erat antara kedua negara perlu ditingkatkan melalui pengembangan praktek-praktek terbaik. Dalam hal pengaturan-pengaturan khusus, program ataupun proyek yang diimplementasikan dengan berdasarkan pada Persetujuan ini akan menghasHkan HAKI, Para Pihak akan membuat pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku di kedua negara.

-4-

Pasal (6)

Para Pihak hendaknya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong kerjasama teknik antara mereka melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi dan pertukaran para ahli, teknisi dan pelatih sebagai bagian dari upaya peningkatan di segala aspek kerjasama teknik antara lembaga-lembaga khusus dari kedua negara. Pasal (7)

Para Pihak akan mendukung peningkatan investasi dan aliran modal, barang dan jasa antara kedua negara sesuai dengan hukum domestik mereka masing-masing. Pasal (8)

Para Pihak akan mendorong pertukaran kunjungan perwakilan ekonomi dan delegasi antara mereka dan menyelenggarakan pameran untuk konsolidasi kerjasama ekonomi dan teknik bilateral. Pasal (9)

Apabila dianggap perlu, Para Pihak akan membuat Persetujuan khusus didasarkan atas Persetujuan ini tentang bidang kerjasama merujuk kepada Pasal (2) dan akan melaksanakan proyek khusus lainnya yang disetujui oleh Para Pihak.

- 5-

Pasal (10) 1.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Persetujuan ini, Komite Bersama akan di bentuk yang terdiri atas perwakilan Para Pihak. Komite Bersama akan mengadakan pertemuan tahunan atau atas permintaan salah satu pihak secara bergantian di N egara Kuwait dan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan N egara Kuwait dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia akan memimpin bersama Komite tersebut.

2.

Komite Bersama memiliki kewenangan untuk, antara lain, untuk mempertimbangkan: (a) Mempromosikan dan mengkoordinasikan kerjasama ekonomi dan teknik antara P~ra Pihak; (b) Proposal yang ditujukan untuk pelaksanaan dari Persetujuan ini dan Persetujuan Persetujuan lain sebagai hasil dari Persetujuan tersebut; dan (c) Membuat rekomendasi untuk tujuan menghilangkan hambatan yang dapat timbul selama pelaksanaan persetujuan dan proyek yang dapat dibangun atau dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini.

Pasal (11) Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi-konsultasi atau perundingan-perundingan antara Para Pihak.

-6-

Pasal (12)

Persetujuan ini dapat dirubah atas persetujuan bersama Para Pihak melalui Pertukaran Nota antara Para Pihak melalui saluran diplomatik. Pertukaran Nota akan mengatur mulai berlakunya perubahan. Pasal (13) 1.

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada saat pemberitahuan terakhir dimana salah satu Pihak memberitahukan pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan konstitusional untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.

2.

Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginan untuk mengakhiri Persetujuan ini sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan.

Pasal (14)

Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu setiap persetujuan khusus, proyek dan aktivitas yang dibuat berdasarkan Persetujuan m1 sampa1 selesainya persetujuan khusus, proyek dan aktivitas tersebut.

-7-

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Jakarta, pada 30 Mei 2007 sesuai dengan 13 Jamada I 1428 H, dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama, apabila terjadi perbedaan penafsiran pada Persetujuan ini, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Signed

Dr. N. Hassan Wirajuda Menteri Luar Negeri

UNTUK PEMERINTAH NEGARA KUWAIT

Signed

Bader M. AL-Humaidhi Menteri Keuangan

~~\

tl_JJ

~P-J

~\ ,J ~ Jl . .oai~\

-

~

L-.4 ~l

..

w-JtL:JJ

.;~J) ~_JS.l\ ~J.l ~~J ~J.i.i\ ~_;~ ~~ wl .(" ~J.il.LW\ ~_;hl\" ~UP 4;1 o

~~ ~ ~ ~ ~~i ~ .~ ~'J ~J~~' ~_;.-..bl\

4.7.....

c:»-: WJL:l.J\

wJUUl\ wl

~ ls\_;Jl

~\J .1..-.A'-J\ J:_,.b_j ~\_; UM~i ~ 4Ltll\ ~~'

J, (.$~ ~J ~l!i (.$.l~' ~ ~ u\~4 ~

lJW._;l.w.\J

)~\.:W\ ~~\J A..:-•J.'hl\ J_;\_,.JJ Jl.a.il\ ~\~~\J

,1

o.;ih\_,.J

"

.~~\ ~ ~ ~.UU\ ~l...:!~\J ~\.jill W,JJ

•• {.;.rL.

I

.

"--4

'~ 4 u~ \ jggj\ ....

- 2-

. .. i W.J · UUJI ..);~ · · .. , ~u.JI "'' :. WA • ,W • 1-li\.al.JI W · Li~ ·t. 'I ~~ Ai.t '-r• ~ I~I j~\ u-;-

. ~~~ 6:H ~I.J ~J~'il u'il+JI

,~ U·

<2

l\.J ~.;.·

<2

JI.J A......:u\+UI.J 4..:JWI.J ~J~~I u~ .J~I ~li} .]

,LtAW\ (.).j--131 , ul.A~I ,~y.... 'I , ~Lilli ,~.la.JI J_;\_,.JI ,A.ilhll .~.l!\sl.JI ~_;hl\ W:H ~~ ~~.J Ji,lll ,~~~~~ ,~\Jjl\

r·

~·

0

c. ]; [

[:

:~ { l... \

\

~. C·

[.

'&-

~~

: f' -~ ~',l ~-

r

'

'~-g·: ~\f' \-~·

i

): 1\

.; t' ~

(.a. C•

~c:

.

•

\

~

(o

.r'

~. f. ~\ .f. { }. ~ ,f

1r ·~

'i

~

<: V

\~: ·~.

~ ~

~\

\

l;f. ~·

nC•

-,t'~ C·f ~" ,t'\ 'f: t;, f

(;.

,t'
l fc 't: l ~

·f-

~. -~

}c • ['

r L

[

~: C·

f

;~

(;'".

1,

~

1:

-

-

C•

~· ~

t ·t>~E: (o L.

V:' f ~·

~;,

-~

Cfi..

-· l: ):~

ct· [\ £&· ·~

f.:,.

f~

.

~·

~

.[

r'(

'1.

~

[\

{

fE• ,t' ,(.

~ 0\

L

't;, .[

[\

[\ '1;:

~); ~

~

t<: ~ ~\ ~ b' t . ~· t ·[ L, - f;• .
l{h

:

L.

u.

-

0\

~

~

L.

0\

[\

t

'(;;,

~

C· b~ ~;,

r -t ~\

' ' ~

C·

(;'".

,; l; -ft

~ '1, ~ ~ ....,

0

~· ~

\

[~

[-

·~. ,t_' ~

-

[\ C:

E. .g-

C·

r;.

):

E· ·~: j" ~ .r ~

w

0\

I

~

I

rE .c:& ['

f) (o

l:

{

-

,t'

~·

\-.

N

,..

0\

. C·

["

~

['

r '~»,

f.E .,:. -.~

;. { ~

~ ~ t·

{ l ~.t I •

'

fp,

C·

(o

-

~ C· 1:!

-

(;'".

~&t ; ·f .. ~· C· lE ~

,:-~

- " .t'•

~· ·~fE

(,

~.

~

•

~ 0\

[

(o

f

fE• (o

'\; t ~

'(;;

~

L

"

,r L.

[,

C-

~

(,

-

' .r I:\

E· c· ~

fp,

·i [ ~

C•

r;-.

~· ): -

L

f.l

~(;'"' (o

tr['

t

~

- f'

e'

(;;

t.-

~

·~· -~

·k

(o

0

~

,..

k.

s 0\

[

~

~

~

:r

l

C !1:.

~

-

,t.'

L

C-

fE·.

ft

r ~

<e.

,t'

L

(o

(o

-

~! r-

r;: [~

V\

,r ·~::.. -

C"

·E: £-7

1~ v.

~ Ci• ~'

-

~i .t··

·~

~

-~

~~

~

,~,

(o

,t, ~ t .c- ['c: (o

(o

~

['

t \-;c

C·

L

C•

,.. !_

(o

i""~ c·-fp, ~ t (o~

16

\tt

-

1~ C-

t ~(b

IP•

~

~! ~ ......

.r

<;.:. IP

(

-

f (;'". C·

f .'. ~ k.. ~~ g; :r; ~ \ J:· \.!. .(A

L

t

C• (o

ft.. ~ ~

§ 0\

[

I

~

I

-5-

(1 O) oJ'

GJ\

~ ~ ()4 ~ 4..s~ ~ i.t.;; ,4lL"'i\ o1\ ·,Jiii w~ ~~ -1 ()4

~' ~ ~ ~~~

Ji

~~ 4..s~\ ~' ~4;,; ,~Jiuu.J\ ~_;hl\

~\ U"Yi..A!J ,~_,sJ\ ~JJ ~ J\ ~JJ..i) ~J~ ~ ~.liuu.J\ ~_;hll ~JJ ~ 4W\ o)jJJ ~JJ..a) ~J~ ~ ~Jw' o)jJ 4..s~\ .~_JS.l\

.~.liuu.J\ ~_;hl\ ~ ~'J ~J~~' wJlAlll ~J ~J -i .~ 4i1:iJ\ ~:A~lL"'i\J 4LL"'i\

o1\ ·,1a;;1

u~ ~\ ~bjli..J\- y

tJ~ ~\ o,1o;; ~~\ i.t.;; Ji ~~ ~\!~\ ~U! ~\fo~ ~bJii.o ~J- [

.4lL"'i\ o1\ ~~ i ·7•iJ Ji ~~ .li

(11)

oJ'

oJ\

,4lL"'i\ o1\ JJ:hl: J\ ..»'''il: ~ ~.liuu.J\ ~_;hll ~ LtU; Ji ~ ~\ . (.): . Jiuu.J\

' .I

,Q . '- ,, •

u::-..J--

U:r:

u.. ~J . li:il\ J i JJl..Jalll

LJ

. .

."-1 .:. 0-4 • ~..~ .. J

~

~

fh 6

1. ~

(o

t: ~

~ fi

l

'

0\

~;:

r.

.

~~ ~. (o

(o

f' ~ ~ -~

E~

(o

-!~

it:~

£· t

,..

~\

'fi.,

& ~-

~

F

L

-

t

..--. ~

~ 0\

[

~

l·

b~

I=.

t£ "

~ f:\

-

\-

~\

1

,1:

·~,

~

-~ & -

,f:

t

.~

-~ ~·

ir ~

,f's;-

~.

I=.

f.

~~

~n

'f." \~: ~ . :t •

r\1:.

t' (;,

'g ~ -

G

<="

'1· ~-

~ \~:

~

1:

~=.·

¥. ~

,~: ~ ;: ~ 1;: ~ f6: r.

s;-

•t\

]; ct·

c..

'1».

\E:r

[t

t

,..

f't

~ ~

0\

-

(o

~ ·~-­

-

r·f:, ~·[. l. ~n

t. f:·[

-

t: ~

.,

r.

.r. t,

~

- ct· -~ ·~

.tl

'fi:, ):

c..

,t' C·

·~, ~ ,~ " t: I,. ~· ~ . -~ [

ct·

C·

G~ <e-~ f 'J~i:", (r C· L ~-

~

G

-~

:t - ~

~· ~-

L

1: (o

\~: ~\·

fs;-

t [\ ~· 'E

'-~ 0\

~\~

Ln

t'

f

~

. ~ f .c I=. (,

[t

.. tf.:",

1'

Cf;

o a, • &

v.

b I .......

rA'

t~ ):.~:

p ~ 0\

[

ct·

"tl

.


ffs:. \-

-t ):-

~

.[.

~· fE• ,~:

.&lr ~f. ~~. ~

v. b

(t

c

f.

~~ -

f\ ~

&

~ s;.

·E: ~\ \7

L.

C·

'

v.

"]; (o

~

..--. ~

~ 0\

[

I 0\ I

- 7~

~ 0A J~~\ ~ ~jJ ~,W\ J owJi w_,..i__,.J\ rli , ~j ~ \J4-Ji!-J )~Li.i'J\ 0~ ~ ~jU4 \ CJi Q~ 4

~

,.. , ;.,s.l\

4.l,JJ ~~

Signed

Signed

AGREEMffiNTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT ON ECONOMIC AND TECHNICAL CO-OPERATION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Kuwait (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

RECOGNIZING that economic and technical co-operation is an essential and indispensable component for the development of bilateral relations on a firm, long-term basis and of mutual interest to the two Contracting Parties and their respective people; BEING guided by the goals of ensuring a steady economic growth, improvement of standards of living of their citizens and effective utilization of their respective available natural and manpower resources; DESIRING to promote and further strengthen their bilateral economic and technical co-operation, in the interest of their people; and PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries; HAVE AGREED ON THE FOLLOWING:

-2-

Article (1)

The Contracting Parties shall promote, by taking proper measures, further development of economic and technical co-operation between the two countries. Article (2)

The fields of co-operation contemplated in this Agreement include in particular, but are not limited to encouragement of: a.

Establishing economic, financial, commercial banking, industrial, energy, mineral resources, cultural, tourism, services, manpower, agricultural, communications, transportations and technical development projects between the Contracting Parties;

b. Exchange of information relating to technical research; c.

Exchange of various goods and services between the Contracting Parties;

d.

Exchange and training of specialists required for specific technical co-operation programmes; and

e.

Other fields as may be agreed upon by the Contracting Parties.

-3-

Article (3)

The Contracting Parties shall encourage economic and technical cooperation between their respective institutions, including their legal entities, and the establishment of joint ventures and companies in the different spheres of co-operation contemplated in this Agreement. Article (4)

The Contracting Parties agree to observe the Agreements under the World Trade Organization (W.T.O.) and any agreement stemming therefrom for the mutual benefits of the Contracting Parties. Article (5)

The Contracting Parties recognize the significance of protecting Intellectual Property Rights (IPR) for mutual benefit. The Contracting Parties recognize also that IPR piracy is a problem of international concern, and therefore closer bilateral and multilateral cooperation between the two countries should be strengthened through developing best practice. In case of specific arrangements, program or projects, implemented under this Agreement may result in intellectual property, the Party shall conclude separate arrangements in accordance with respective legislation applied in both countries.

-4-

Article (6)

The Contracting Parties shall take all necessary measures to encourage technical cooperation between them through the exchange of scientific and technological data and of experts, technicians and trainers in addition to the encouragement of all aspects of technical cooperation between specialized instituations of both countries. Article (7)

The Contracting Parties shall encourage, in accordance with their respective domestic law, investment and the flow of capital, goods and services between their respective countries. Article (8)

The Contracting Parties shall encourage the exchange of visits by economic and technical representatives and delegations between them and the setting up of exhibitions for the consolidation of the bilateral economic and technical co-operation. Article (9)

If deemed necessary, the Contracting Parties shall conclude specific Agreements based on this Agreement concerning the fields of cooperation referred to in Article (2) and shall undertake other special projects that may be agreed upon between the Contracting Parties.

-5-

Article (10) 1.

With a view to ensuring the implementation of this Agreement, A Joint Committee shall be established composing of representatives from both Contracting Parties. The Joint Committee shall meet annually or at the request of either Contracting Party alternately in State of Kuwait and the Republic of Indonesia. Ministry of Finance of the State of Kuwait and Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia shall co-chair the Joint Committee.

2.

The Joint Committee shall have the authority, inter alia, to consider: (a) Promoting and co-ordinating the economic and technical cooperation between the Contracting Parties; (b) Proposals aimed at the implementation of this Agreement and those Agreements resulting therefrom; and (c) Working out recommendations for the purposes of removing obstacles that may arise during the execution of any agreement and project that may be established or undertaken in accordance with this Agreement. Article (11)

Any dispute between the Contracting Parties ansmg out of the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Contracting Parties.

-6-

Article (12) This Agreement may be amended by mutual consent of the Contracting Parties through an Exchange of Notes between the Contracting Parties through diplomatic channel. The Exchange of Notes will regulate the entry into force of the amendments. Article (13)

1. This Agreement shall enter into force on the last notifications on which either Contracting Party notifies the other in writing through diplomatic channel that the constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with. 2.

This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall automatically be renewed for similar periods, unless either Contracting Party notifies the other in writing through the diplomatic channel of its intention to terminate this Agreement at least six (6) months prior to its termination. Article (14)

The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreements, projects and activities made under this Agreement until the completion of such specific agreements, projects and activities.

-7-

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Jakarta, on 30th of May 2007 corresponding to 13 Jamada I 1428 H, in two originals in the Indonesian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Indonesia Signed

Dr. N. Hassan Wirajuda Minister for Foreign Affairs

For the Government of the State of Kuwait Signed

Bader M. AL-Humaidhi Minister of Finance