PENGATURAN antara PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS
ten tang RENCANA-INDUK DAN PRA-DISAIB SEBUAB PELABUHAB UDARA DI POUU
BATAM
Pemerintab Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis atas dasar keinginan untuk mencapai suatu permufakatan tentang pelaksanaan suatu penelitian bagi pengembangan sebuah pelabuhan udara di Pulau Batam Menyetujui hal-hal aebagai berikut : Pasal I Penelitian ini akan disebut "Rencana Indult dan Pra Disain Tahap Pertama Pelabuhan Udara Batam" ( aelanj utnya disebut sebagai "Proyek"). Pemerintah Republik Indonesia menunjuk OTORITA
BATAM
selaku Badan Pelaksananya dan Pemerintah Republik Perancis menunjuk SC»'REAVIA sebagai Badan Pelakaananya. Pasai' II Pelaksanaan _Proyek ini akan disesuaikan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Lampiran "A" pada Pengaturan ini •
•
Proyek ini diperkirakan akan selesai dalam waktu sekitar 9 bulan.
... // ...
- 2 -
Pasal III
•
•
Pemerintah Republik Indonesia akan menyediakan tenaga padanan dan menanggung biaya bantuan tenaga administrasi atau bantuan lainnya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran "B" pada Pengaturan ini. Pasal IV Pemerintah Republik Perancis melalui ACTIM (Badan Kerjasama 'feknik, Industri dan Ekonomi) akan menyediakan jasa-jaaa tim Konsultan SC»"REAVIA yang akan ditugaskan pada Proyek sebagaimana diuraikan dalam Lampiran "C" pada Peng aturan ini. Pasal V Lampiran-lampiran pada Pengaturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada Pengaturan ini, dan dari waktu ke waktu dapat diadakan perubahan aesuai dengan j iwa dari Pengaturan ini, dengan Pertukaran Surat antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis. Pasal VI Perselisihan-per•elisihan yang mungkin timbul dalam penaf siran atau pelaksanaan dari Pengaturan ini akan di selesaikan secara muayawarah melalui konsultasi dan negosiasi di antara kedua Pemerintah.
... //...
- 3 -
• '
SEBAGAi BUKTI, Wakil-wakil dari kedua Pemerintah, yang diberi kuasa, telah menandatangani Pengaturan ini. DIBUAT di JAKARTA, pada tanggal 23 Pebruari 1979, dalam asli dibuat rangkap dua, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Perancis, keduanya mempunyai kekuatan hukmn yang sama.
UNTUK PE.MBRIN'l'AH REPUBLIK
~NESIA
Signed
PRCF.DR.IR;. B.J. HABIBIE Menteri Riset & Teknologi selaku Ketua Otorita Batam
•
PEMERIN'l'AH
URl'UK
BEPUBLIK PEIUUl::IS
Signed Rene
SERVOISE
Duta Besar
LAMPIRAN "A" DARI PER;ATtBAN
antara Pemerintah Republik Indoneaia
-dan
•
Pemerintab Rapublik Perancis PENGA'l'tlRAN PELAKSANAAN PROYEK 1.
1.1.
TUJUAN
UntWc. menghasilkan suatu Rencana Induk aerta Pra-Disain tahap pertama bagi suatu pelabuhan udara di Pulau Batam.
1.2.
Untuk pengalihan teknologi yang berhubungan dengan proses Peneli tian ini, dari tenaga-tenaga ahli Perancia kepada tenaga-tenaga padanan Indonesia.
2.
2.1.
URAIAN PROYEK
Penelitian Reneana Induk akan meliputi kurun waktu 1979 - 2000, terbagi dalam beberapa bagian, sesuai dengan
tahap pengembangan dari pulau tersebut. Tingkat-tingkat pengembangan yang dikehendaki akan ditentukan dimensinya sesuai dengan perkiraan arus lalu-lintas udara dalam tahun-tahun tahap perkembangan bersangkutan. 2.2.
Dari Telaah Keterlaksanaan ekonomi dan keuangan akan memperlihatkan kemampuan mendatangkan basil dari investasi yang diusulkan. Kemampuan itu meliputi dua tingkatan, yaitu
1
- mengenai operaai dari Pelabuhan-udara/Lapangan-terbang
. ..
itu sendiri (atudi keuangan)
1
- mengenai perekonomian Nasional pada ummnnya (studi ekonomi).
. ... 11 ....
-
2.3.
2
Pra-Disain Tahap Pertama akan menghasilkan perumusan yang lebih tepat dari pekerjaan. Untuk tahap itu, maka perlu disiapkan 9ambar dan apeaifikasi tambahan. Pada ti119kat ini mu119kin diperolehnya : - perkiraan pembiayaan yan9 cukup tepat untuk tujuantujuan menyusun budget. - dapat segera disiapkannya dokumen-dokumen pelelangan yang diperlukan, dengan hanya melanjutkan satu tahap penelitian lagi.
3.
ROAR";-LIIEKUP PEKERJAAN Penelitian akan mencakup hal-hal berikut :
3.1.
Penelitian Rencana-Induk 3 .1.1.
Perkiraan Arus Lalu-Lintas Penerbangan
3.1.2.
Persyaratan Kapasitas :
3.1.3.
Survai Lokasi :
1
3.1.3.1. Penelitian Lokasi yang sekarang. 3.1.3.2. Penelitian Lokasi yang baru. 3.1.4.
Pekerjaan Topografis dan Survai Geoteknik : 3.1.4.1. Data Topografis. 3.1.4.2. Data Geoteknis.
3.1.S.
Penelitian Konsepsional dan Perencanaan Prasarana : 3.1.5.1. Sub-sistim di Udara. 3.1.5.2. Tata-letak Bangunan Terminal.
..
3.1.S.3. Sub-sistim di Darat •
. ... //....
3
3.1.5.4. Ikhtisar
•
Fasilitas-fasilitas.
3.1.6. Tata-letak Pinal Lapangan-terbang • 3.2.
Disain-Induk 3.2.1. Penelitian teknik : 3.2.1.1. Sub-sistim di Udara. 3. 2 .1. 2. Bangunan Terminal. 3.2.1.3. Sub-sistim di Darat. 3.2.2. Perkiraan-biaya s 3.2.2.1. Biaya Investasi. 3.2.2.2. Biaya-C>perasi.
3.3.
'l'elaah-Keterlakaanaan Ekonomis & Keuangan 3.3.1. Penelitian-teeuangan : 3.3.1.1. Biaya Modal. 3.3.1.2. Biaya Operasi. 3.3.1.3. Pendapatan. 3.3.1.4. Proyeksi Keuangan. 3.3.1.5. Uji-coba Kepekaan. 3.3.2. Penelitian-Ekonomi : 3.3.2.1. Manfaat karena Lapangan-terbang. 3.3.2.2. Kemampuan mendatangkan keuntungan. 3.3.2.3. Uji-coba Kepekaan. 3.3.2.4. Manfaat dari Pihak-Ketiga. 3.3.3. Kesimpulan : 3.3.3.1. Keterlaksanaan Ummn dari Proyek •
..
3.3.3.2. Indentifikasi Tindakan untuk mengikuti Kecenderungan •
. .. .//....
-
4
3.4. Pra-Disain dari T8hap Pertama
•
Perincian dari Methodology dan Ruang-lingkup Penelitian dibuat dalam suatu naskah terpiaah, yang berjudul
0
Rencana-Induk dan Pra-Disain Tahap Pertama•.
3.5. Pengolahan Penelitian dan I.aporan
Pengolahan daripada Penelitian dan Laporan sejauh mungkin dilakukan di Indonesia untak memberikan kesempatan kepada tenaga-tenaga padanan Indonesia untuk dapat menyerap sebanyak mungkin proses dari penelitian. 4. LAPORAN DAN
PENYAJIAH
4.1. Seauai dengan Terms of Reference, maka harus disam-
paikan laporan-laporan berikut dalam bahasa Inggris kepada Pemerintah Indonesia dalam jwnlah seperti disebut dibawah ini : a) Progress Report Bulanan (15 rangkap) r b) Interim-Report (25 rangkap). Laporan ini harus disampaikan 5 (lima) bulan setelah pekerjaan dimulai : c)
Rancangan Final-Report (25 rangkap)
d) Final Report 5.
(SO
1
rangkap) •
PER:;ERDALJ:AH DAN FASILITAS
5.1. Tenaga padanan Proyek Selama jangka-waktu pelaksanaan Proyek, Konsultan harus menghubungi terua-menerus Tim-Proyek otorita Batam, yang diketuai oleh Pimpinan-Proyek •
... ./ ....
- 5 -
5.2. •
Steering Committee Pemerintah Indonesia akan menunjuk suatu Steering Committee, yang Anggota-anggotanya terdiri dari Otorita Batam dan Pejabat-pejabat berwenang lain yang bersangkutan.
5.3.
Data Data dan basil-basil su:rvai disediakan oleh Pemerintah Indonesia seperti yang disebutkan dalam Lanpiran "B" dari Pengaturan ini.
5.4.
Bantuan aetempat Bantuan setempat sebagaimana disebutkan dalam Lampiran
5.5.
11
B" dari Pengaturan ini.
Jasa-jasa Konaultan Jasa-jasa Konsultan sebagaimana diaebutkan dalam Lampiran
•
11
C
11
dari Pengaturan ini •
LAMPIRAN "B" DARI PER;ATURAN
•
antara Pemerintah Republik Indonesia ~
Pemerintah Republik Perancis KONfRIBUSI PEMERilft'AH REPUBLIK INDONESIA
Pemerintah R.epublik Indonesia menyediakan : 1. bagi Konsultan semua laporan-laporan yang tersedia, catatan-catatan, gambar-gambar peta, statiatik-atatistik, harga-harga aatuan kerja/bahan serta informasi ekonomi yang mungkin diperlukan untuk penyusunan "Rencana Induk dan Pra-Disain Tahap Pertama
11 ,
dan sejaub informasi yang
aeauai dan boleh diketahui Konsultan. 2. menyediakan bantuan setempat bagi Proyek seperti berikut : 2.1. ruang kantor yang
baik , diperlengkapi dengan AC dan
alat-alat perlengkapan kantor, mesin tik, mesin hitung aerta faailitaa kantor seperti telepon (untuk pemakaian lokal) dan benda-benda pos/meterai
1
2.2. tenaga-tenaga penterjemah dan jurutik serta stenografer yang diperlukan oleh Tim Konsultan Perancia. 2.3. perjalanan udara antara Jakarta dan lokasi lapangan
•
yang diperlukan demi keberhasilan penyelesaian penelitian •
. ... // ....
7
2 .4. kendaraan-kendaraan dengan pengemudinya untuk keper-
•
luan angkutan lokal, di Jakarta di lokasi lapangan
1
3. bagi Konsultan, melalui Organisasi Batam, akan menyediakan pelayanan untuk tujuan bantuan ummn dalam pekerjaannya, pengalaman dan latihan selama pelaksanaan penelitian. Pelayanan ini tidak diartikan untuk mengurangi fungsi dari Otorita pengendali Proyek dari Pemerintah Indonesia, sebagaimana yang disebut dalarn para 5 berikut. 4. Otorita Batam akan menyediakan kepada SCFREAVIA : 4.1. Survai-topografis
1
4.2. Pelayanan yang ada di Indonesia untuk pengujian tanahtanah dan survai bahan-bahan konstruksi sebagaimana diperlultan yang disebutkan dalam naakah
11
Rencana-
Induk dan Pra-Disain Tahap Pertaman pada para 2.4. S. Otorita Batam akan menunjuk/membentuk auatu unit yang bertanggung jawab untult adanya hubungan terus-menerus dengan Konsultan selama masa penugasan mereka. 6. Pemerintab Indonesia akan, sesuai dengan perundangundangan yang berlaku : 6.1. memberi kemudahan penyelesaian dan ekspedisi daripada Pemasukan Barang secepatnya dengan Bea Cukai tanpa pembebanan Bea Masuk dan pungutan-pungutan lainnya atas impor bahan-bahan dan peralatan yang diperlakan
•
Proyek kepada Pemerintab Republik Perancis atau Konaultan Perancis bersangkutan.
.... //....
8
•
Perlakuan ini berlaku j uga terhadap barang-barang pribadi yang bonafide dari personil Perancis yang dipekerjakan oleh Konsultan dan keluarganya. 6.2. Banya khusus selama berlangsungnya Proyek ini, perusahaan Konsultan Perancis beserta personil Perancisnya dibebaskan dari Pajak Pendapatan atas pembayaran yang diterimanya dari dana ya119 disediakan Pemerintah Perancis untuk Proyek dan dari pendapatan yang diperoleh dil uar Indonesia 6.3. Tetap memberikan
f
kepada_ ~ns~tan
Perancis dan per-
sonilnya informasi mengenal perundan9-undan9an yang dapat mempengaruhi pekerjaan mereka
1
6.4 . Mengganti kerugian tanpa membebani Pemerintah Perancis dan tidak mempertanggungjawabkan Perusahaan Konsultan Perancis dan pegawai-pegawai Perancisnya dari dan terhadap aemua klaim, kehilangan, kerusakan, ongkos, tuntutan dan gugatan dalam setiap kerugian, pelanggaran, keruaakan atau kematian yang timbul dari tindakantindakan pelaksanaan atau yang dianggap pelaksanaan sesuai dengan pengaturan antara Perusahaan Konsultan Perancis dan Pemerintah Perancis.
6 . 5 . Ketentuan ini tidak membebaskan siapapun dari tan99ung jawabnya untu'k ..tiap tindakan kelalaian yang besar, pidana atau penipuan .
. ... 11 . . ..
- 9 -
7.
•
7.1.
Menyediakan sesuai dengan j iwa dari Pe119aturan ini : Segala macam surat izin dan dokwnen lainnya yang di perlukan untuk memungkinkan tenaga-tenaga Perancis yang beraangkutan untuk melaksanakan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya mereka ai Indonesia.
7.2.
Semua izin export dan exit permit yang diperlukan untuk pengiriman kembali bahan material, peralatan, perlengkapan (termasuk barang-barang pribadi) yang merupakan milik Konsultan Perancis atau personilnya.
8.
Membantu personil Perancia pergi kebagian wilayah Indonesia yang diperlukan untuk memungkinkan melaksanakan tanggungjawabnya dalam pekerjaan •
•
10
LAMPIRAN "Cu DARI PEIGA'l'URAN antara
•
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Perancia
KON.l'RIBUSI PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS
Pemerintah
Republik Perancis menanggung
i
1. Seluruh pengeluaran upah bagi akbli-akhli Perancis yang diikut-sertakan pada Proyek
f
2. Semua ongkos angkutan internaaional antara Perancis dan Indonesia , 3. Penyediaan sebagian atau seluruhnya suatu Tim tenagatenaga akhlinya kepada Pemerintah Indonesia, baik di Perancis .maupun di Indonesia, dalam penyelesaian Proyek. Tim tersebut terdiri atas :
•
3.1.
Project Manager
3.2.
Resident Engineer •I
3.3.
Chief Economist ,•
3.4.
Senior Economist
3.5.
Chief Civil Engineer ,•
3.6.
Senior Civil Engineer ,•
3.7.
Chief Architect
3.8.
Senior Architect ,•
3.9.
Chief A.T.C. Expert •I
f
1
f
'·
.... / ...
-
•
•
11 -
3.10.
Senior A.'1' .c. Expert
3.11.
Chief Equipment Engineer 1
3.12.
Senior Com. /1!:lectronics Engineer 1
3.13.
Senior Electrical Engineer 1
3.14.
Senior M.E.T. Engineer 1
3.15 •
Senior Utilities Engineer.
1
ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE .D'INDONESIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONCERNANT LE PlAN DE MASSE ET LES ETUDES PRELIMINAIRES D' UN
AEROPORT
-·A
BATAM
Le Gouvernement de la Republique d'Indonesie et le Gouvernement de la Republique Franc;aise desireux de parvenir
a un
arrangement concernant
une etude COnjointe pour le developpement d'un aeroport
Sur
l'tle de
BAT AM Sont convenus de ce qui suit Article I L' etude sera connue corrune "Plan de masse et dessins preliminaires d' execution pour la premiere phase de developpement de l' aeroport de BATAM" ( designe ci-apres par "le Projet"). Le Gouvernement de la Republique d'Indonesie appointera "BATAM Authority" cornme Agence d'Execution et le Gouvernement de la Republique Franc;aise appointera SOFREAVIA conune Agence d'Execution. Article II La realisation du projet se fera selon le schema decrit
a
l'annexe
"A" de cet Arrangement. La duree necessaire a l'achevement du projet est estimee a 9 mois. Article III Le Gouvernement de la Repub1ique d'Indonesie fournira les partenaires locaux et supportera le •
qu'il est stipule
a
co~t
de l'assistance administrative ou autre, tel
l'annexe "B" de cet Arrangement.
Article IV Le Gouvernement Franc;ais par l 1intermediaire de l 'ACTIM (Agence pour la Cooperation Technique, Industrielle et Economique) fournira les services de 1 ' equipe des experts de SOFREAVIA qUi. sera assignee au "Projet" comme stipule dans l'annexe
11
C" de cet Arrangement.
Article V
..
....; ....
2
Article V Les annexes de cet Arrangement £ont partie integrante de cet
•
Arrangement et pourront l 'esprit de cet de la Republique
~tre
Arrang~nt, ~
d'Ind9n~sie
'•
amendees, de temps
a
autre, en accord avec
par Echange de Lettres entre le Gouvernement
et le Gouvernement de la Republique Francaise.
Article VI Les litiges dans , 1 1 interpretation
OU
la realisation de cet
Arrangement Seront regl eS amicalement par des consultations
OU
negociations
entre les deux Gouvernements.
EN FO! DE QUO!, Les Representants des deux Gouvernements, d!bnent autoris es, ont signe cet Arrangement.
FAIT ~ JAKARTA, le 23 Fevrier 1979 en double exemplaire original, en £rancais et en indonesien, les deux versions faisant egalement £oi.
Pour le Gouvernement de la
Pour le Gouvernement de la
Republique 9:findonesie
Republique Francaise
Signed
Pro£. Dr. Ing. B.J. HABIBIE
Rene SERVOISE
f:inl.s tre de l a Recherche e t
Ambass adeur
de l a Technologie en qualite de President de BAT Ali: Aut hority
•
Signed
ANNEXE "A" A L'ARRANGEMENI' EI'ITRE LE GOUVERNEMEI'IT DE LA REPUBLIQUE D1 INDONESIE
•
ET LE GOUVERNEMENI' DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
.AiRRf\NGEMENT CONCERNANT LE PROJET
1.
ObJec_tifs 1.1. Realiser un plcm de masse et un dessin preliminaire pour la premiere phase de developpement de 1 1aeroport de BAT.AM. 1.2. Realiser un trans.Pert de technologie en rapport avec l 1elaboration de
l 'etude des Experts Franc;ais vers les partenaires Indonesiens.
2.
Description du projet 2.1. Le plan de masse couvrira la periode 1979-2000, divisee en plusieurs
etapes correspondant aux phases de developpement de l 'rle de BATAM. Les etapes de developpement choisies. seront decoupees en fonction des previsions de tra£ic des ann~es de reference respecti ves. 2. 2. Les etudes de faisab:lli te economique et financiere ctemontreront les capacites de rentabilite des investissements proposes,
a
deux niveaux
celui des operations de l 'aeroport lui-m@me (etude financiere) celui de l 'economie nationale en genE!ral ( etude economique)
2.3. Le dessin preliminaire de la premiere phase donnera une definition plus precise du travail. Pour cette phase, un certain nombre de des·sins et de specifications supplementaires devront
•
Cette tL~e
et ape
~tre
dresses.
du travail permettra d' etablir :
estimation des cants suffisamment precise pour des fins
budgetaires ; la preparation dirccte des documents d' appels d' o£fres des 1 1et ape d'etudes suivantc •
...; ...
3.
4
Pl an cle travail L'etuue couvrira les points suivants 3.1.
•
Etude du Plan de Masse 3.1.1.
Prevision de tra£ic
3.1.2.
Exigence capacitaire
3.1.3.
Etude du site
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
Etude du site actuel
3.1.3.2.
Choix d'un nouveau site
Travaux topographiques et etudes gcotechniques 3.1.4.1.
Donnees topographiques
3.1.4.2.
Donnees geotechniques
Etudes conceptuelles et plani£ication des infrastructures 3.1.5.1.
Sous systeme aerien
3.1.5.2.
Interface de l'aeroport
3.1.5.3.
Sous systeme terrestre
3.1.5.4.
Sommaire des amenagements
Dessin de£initif de l'aeroport
Dessin 3.2.1.
•
3.1.3.1.
3.2.2.
Etude technique 3.2.1.1.
Sous systeme aerien
3.2.1.2.
Interface de l'aerogare
3.2.1.3.
Sous systeme terrestre
Estimation des coO.ts 3.2.2.1.
CoO.t de l'investissement
3.2.2.2.
cants op erationnels
...; ...
5
3.3.
Etudes economiques et financieres
3.3.1.
• 3.3.2.
3.3.3.
3.4.
Etude financiere
3.3.1.1.
cont du capital
3.3.1.. 2.
Co11ts operationnels
3.3.1.3.
Rentabilite
3.3.1.4.
Proj ections financieres
3.3.1.5.
Tests de sensibilite
Etude economique
3.3.2.1.
Avantages apportes par l'aeroport
3.3.2.2.
Possibilite de profit
3.3.2.3.
Test de sensibilite
3.3.2.4.
Avantages pour les tiers
Conclusion
3.3.3.1.
Faisabilite generale du projet
3.3.3.2.
I dentific ation de la r.iarche
u suivre
Dessin preliminaire pour la premi ere phase Les
3.5.
L' cl abor ation des etudcs et des rapports devra se faire autant que possible en Indon.6si e pour donner aux partenaires Indonesiens l 'opportu.ni t e de participer le plus possible D. l' elaboration de l' c tude.
•
4.
Rapuorts et p:resentation D' ap res les termes de r eferences, les rapports suivants seront fournis .
en u.nglai s au Gouvernement de la Republique d'Indonesie dans les quanti tes sui v an tes :,
...; ...
6
4.1. • 4.2.
•
Rapport mensuel d 'activite Rapport interimaire
(25 copies)
4 .3.
Proj et de rapport final
4.4.
Rapport £inal
(25 copies)
(50 copies)
5. Contre1 c et conditions de l
5.1.
(15 copies)
1
et ude
Partenai r es, ad-:tl.nistrati£s loca.Ux pour le projet Pour toute l a duree du projet, le consultant sera en liaison constante avec l ' 6quip e du Pro jet de "BATAl! Authority" diri.ge par le responsable du Projet.
5.2.
Comit 6 de decision Le Gouverncmen t IndonC:sien app oint era un comi te de decision forme de
5.3.
11
I3fl.TAH Authority" et des autres autori tes concernees.
Donnces Des donnees et etudes doivent
~tre
fournies par le Gouvernement de
l a R6publique d'Indonesie, comme determine dans l' annexe 1 ' i\rrangemen t. 5.4.
Support local Conune
5.5.
determin~
dans l' annexe 1'B 11 de l 'Arrangement.
Services du consult ant Comr:-ie ult ermine clans l' ani1exe "C 11 de 1; Arrangement •
•
•
11
B11 de
7
AHNEXE "B" A L'ARRANGEMENT EIITRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'INDOl'rESIE. ET LE GOUVERNEHENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
•
CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D' INDONESIE
Le Gouverner:tent de la Republique d'Indonesie 1.
Fournira au consultant tous les rapports, docvments, cart es, statistiqucs, .·· prix 1.l.e rcvicnt des etudes ainsi que 1 1 information ~conomique, qui seront clemandes pour le "Plan de Masse et l 'Etude du Des.sin PrHiminaire de la Prcmi f'> re Phase", et facili tera dans toute la mesure du possible 1 1 acces du consultant [, tous les renseigneme.nts utiles.
2..
Fournira pour la realisation du projet : un bureau meubl e avec air conditiorme, avec machines
a
ecrire ,
calculatrices de bureau et facili tes, tell es que telephone (pour usage local) et af.f'ranchissement postal des interpretes et, suivant la demande, une aide dactylographique et stertoaraphique pour 1' equipe de consultants .franc;:ais trcmsport aerien entre JAKAIITA et le site suivant la demande pour la bmmc r e alisation de 1 1 etude ; v ehicule, avec chau££eurs, pour les transports locaux tant
a JAKARTA
que sur le site. 3.
Fournira
~u
constl.ltant par l 'intermediaire de 1 'organis ation de "BATAM
AUTHORITY" t ous les tissag~
•
~t
services ~
des fins d'assistance
generale,
d'appren-
de £ormation pendant la duree de 1 1 etude. Ces services ne
presumeront pas des ttlches de l'autorite gouvernementale chargee de c:ontrt'Her le :projet determinees dans 1' article 5 ci-dessous.
~··I···
8
"BATAf1 AUI'HORITY" fournira
•
a SOFREAVIA
e tudes topographiques
•
s ervices disponibles en Indonesie pour les tests pedologiques et le contr8le des materi a"UX de construction, comrne demande dans le document "Haster Plan and First Phase Preliminary Design", paragraphe 2.4. 5.
nBATAM a .rrHORJTY" nommera un comi te qui sera charge d' assurer m1e liaison cont irrilelle avec les consul tan ts pendant la duree de leur assignation.
6.
Le Gouvernement Indonesien, en accord avec les leis et r e glementations en vi9Ueur,
6 .1.
/\.pportera son assistance pour assurer un dedouanement et transit rapi des
~
travers les douanes indonesiennes, le Gouvernement Franc;:ai.s
e t l e co:ns:µl tant fr.a n<;ais etant exoneres de tout droi t d' importation, de douanes et d'autres droits et taxes pour les materiels et equipements requis pour le :projet. Cette disposition concerne les effets personnels r e els de tous les experts frani;ais employes par le consultant pour le Pro jet et leurs .familles. 6 .2.
Pour toute la
dun~ e
de ce projet, et de celui-ci seulement, exemptera
l a societe d'etudes fran<;aises et son personnel .franc;ais de tout imp8t sur les paiements e.ffectues au titre de la contribution du Gouvernernent Franc;ais au projet, ainsi que sur les revenus hors d ' Indone si e. 6 .3.
Veil1era a tenir la consultant fran<;ais et son personnel in£ormes des lois et r e glementations indonesiennes qui pourraient avoir une in£luence sur leurs travaux •
• •
• ...; ...
9
6 .4.
la societe d'etudes francaise et son personnel
•
a
couvert d'aucune
reclamation, perte, dommage, coftt, poursuites engagees et proces intente s
t
•
'
Indemnisera sans coftt pour le Gouvernement Fran<;ais et mettra
a la
suite de blessureSt
deg~tSt
dommages
OU
mort resultant
d' actes intervenus dans l 'exercice ou ce qui est repute l'exercice de leurs fonctibns conformement
~tre
a l'Arrangement
entre
la soci e te d'etudes et le Gouvernement Fran<;ais.
6.5.
Gette disposition ne desragera personne de ses responsabili tes en cas de
n~ gligence fl~grante,
d'action criminelle ou
frauduleuse.
7. Fournira, dans l'esprit de cet Arrangement : Taus les permis, autorisations et autres documents, qui seront necessaires aux experts fran<;ais pour merier
a
bien leurs
t~ches
en Indonesie. Toutes les autorisations d' exportation et de sortie indispensables au rapatriement de tout e quipement, materiel, effet (y compris les effets p ersonnels}, propriete du consultant fran<;ais ou de ses experts.
8.
Permettra l' acces
a
tout lieu de l 'Indonesie selon les demandes afin
de permettre aux experts fran<;ais de mener
•
~
bien leur mission •
- 10 -
ANNEXE ''C'' A LI ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVE.RNEMENT DE LA REPUBLIQl.JE D'INDONESIE
•
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
:
CONTRIBUI'I!if DU GOWERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Le Gouvernement cle la Republique Franc;aise 1.
prendr a tL sa charge la r emuneration des experts £ranc;ais attaches au Projet
2.
prendra
a
s a charge
£raw;:ais appel es
3.
a
l e coO.t
des transports internationaux des experts
voyager entre la France et l 'Indonesie ;
mettra iJ. l a disposition totale ou pprtielle du Gouvernement Indonesien en France ou en Indonesie pendant la duree de r e alisation du Projet mie equip e d' exp erts incluant 3.1.
un c hef de projet
3.2.
un i n geni eur r esident
3.,3.
un cconomi s t e en chef'
3.4 .
un economiste
3.5.
un i n geni eur en chef genie civil
3. 6.
un ingenieur genie civil
3. 7.
un archi tect e en chef
3. 8.
un archi t ecte
·... ,.. 3,9.
3.10. un i n geni eur op erations
I
0-
un ingcni eur en chef operations
•
3.11. un :tngeni eur en chef equip cment 3.12. un
i ngent~ur.: ~J.cctroniden
3.13. un i n genieur Hectricien 3.14. un ingenieur me t eorologiste 3.15
un ingeni eur r e seaux.
