PROTOKOL KEUANGAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAI-I REPUBLIK PERANCIS
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis, Dengan tujuan untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama diantara kedua negara serta dalam rangka meningkatkan pembangunan Republik Indonesia. Menegaskan komitmen bersama untuk memerangi korupsi dalam transaksi bisnis intemasional, Telah menyctujui hal-hal st"bagai berikut:
PASAL I - LINGKUP DAN TUJU~_DU!(UNGAN KEUANGAN Pemerintah Republik Perancis memberikan bantuan kepacia P~merintah Republik Indonesia berupa dukungan keuangan urtuk membiayai proyek peningkatan kapasitas pelayanan iklim dan cuaca 13adan Meteorologi, Klimatologi dan Geotisika (BMKG), yakni sebuah proyck yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Republik Indonesia. Dukur.ga.n keuangan tersebut. dalam bentuk pinjaman dari Pcrbendaharaan Perancis dengan jumlah maksimal sebesar 30 300 000 Euro (tiga puluh juta tiga ratus ribu Eurol. akan digun:lkan untuk membiayai hal-hal scbagai berikut untuk pelaksanaan proyek di atas: Pembelian barang-barang dan jasa-jasa produk buatan P.::rancis di Negara Perancis; Pembelian barang dan jasa produk buatan Indonesia atau barang dan jasa produk buatan negara lain dengaa jumlah paling besar 2?.% dari nilai dukungan keuangan, r,elaksanaan kontmk··kontrak terkait yang berada di bawah tunggungjawab pemasok da;·i Perancis.
Pemilihan pemasok Perands. yang kontrak··kontraknya akan dibiayai di bawah kernngka protokol ini. akan dilaksanakan sesuai dengan kt>tentuan perundang-undangan yJng berlaku di Republik Indonesia. Angsuran pertaina dari setiap kontrak an tara I 0% dan 20% dari jumlah k0ntrak yang akan dibiayai. dlluar biaya pengiriman dan asttransi.
I'ASAL 3- SYARAT-SYARAT_OAI\: KETENTUAN-KETENTUAN YANG
ME.NG~I.\JRDUKIJNQA~
~f._UA.t!QAl'!
Pinjaman t>erbendaharaan Perancis dibt:rikan untuk jangka waktu 19 tahun, •.ermasuk masa tenggang \\aktu selama 4 tahun. Dengan suku bunga sebcsa; I %per tahun. Pokok Pinjaman tersebt•t dibayar kemhali dalam bcntuk angsuran sebnnyak 30 kali dt:ngan nil&i angs1.1ran yang sama dan berturut-tumt setiap enam hulan sekali, angsur:~n pertama jatuh tempo pada )4 bulan setelah berakhirnya kuartal kolendar pada saat pcn%iran pinjaman dilnkukan. ~unga dihitung dari jumlah pokok pinjaman terhutong; perhitungan ini betlaku sejak tanggal penarikan dari Pinjaman Perbendaharnan Peranc;s dan dibaya•·k:1n setit~p c!lam bulan. T;mggal jatuh tempo pembayanm, baik untuk ttilai pokok pinjaman atau bunga pinjaman. apabila ja!.uh pada hari lihur di Perancis, ditunda hingga hari kcrja bcrikutnya. 1\pabila angsuran pokok pinjaman atat. ban&a pinjaman tidak dibayar pada tanggal j lltuh tempo, maka akan mcnamllah jurnlah bunga atas tunggakan pembayaran yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga dilakukar.nya p(!lunasan pembayaran n·nggakar. Tingkat suku bunga atas tunggakan pembay~.r&n adalah tingkat suku bunga resmi Pcrancis sebagaimana ditctapkan oleh Dekrit Kementerian untuk tahun 2010, yrkni sehesar 0,65 % per tahun. ditambah 3%, sehingga seluruhnya ~ebesar 3.65% per tahun. Tingkat Sttkl t ounga atas tunggakan pembayaran akan dikenakan bunga sesuai dengan tingkat suku bungu tersebul di atas avanila ~embayaran jatult tempo untuk jangka walau s,tut tahun penuh.
Suatu
perjanji~n
p.-:laksanaan akan ditandatangani ,mtara Kcmenterian Keuangan Rcpublik
Indonesia. yang bertindak untuk dan alas nar.1a Pemerintr~h Rq.l llblik Indonesia dM Natixis tDirectinn qf
Institutional Activities atau Badan Pengelola Kegiatan Kelembagaan Perancis), yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Perancis. Perjanjian tersebut akan menetapkan ketentuan penggunaan dan pembayaran kembali Pinjaman Perbendaharaan Perancis. PASAL4- MATA UANG REKENING DAN PEMBAYARAN Mata uang rekening dan pembayaran berdasarkan syarat-syarat Protokol ini adalah mata uang Euro. PASAL 5- PENDAFTARAN KONTRAK-KONTRAK Kedua Pemerintah telah menegaskan pada bagian pembukaan atas komitmen mereka untuk memerangi korupsi dalam transaksi bisnis internasional. Para pihak pada kontrak-kontrak yang tercatat dalam protokol ini dilarang menawarkan atau memberikan, meminta, menerima, atau menerima suatu janji, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain, segala bentuk pembayaran apapun atau keuntungan apapun dari atau kepada pihak ketiga manapun atau satu sama lain yang akan atau dapat ditafsirkan sebagai suatu tindakan melawan hukum dan suatu tindak pidana korupsi. Untuk setiap kontrak yang dibiayai oleh Pinjaman Perbendaharaan Perancis yang terkait dengan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal I , pendaftarannya, sebagaimana dimaksud dibawah ini. akan tunduk pada: kesesuaian kontrak dengan rekomendasi-rekomendasi yang disusun oleh tim pra evaluasi proyek yang terkait dengan kontrak tersebut: verifikasi kesesuaian proyek dengan peraturan yang ditetapkan oleh konscnsus OECD mengenai Kredit Ekspor yang mendapat dukungan publik: Ketiadaan tunggakan atas jumlah yang seharusnya sudah jatuh tempo dan tidak dihayar pada tanggal jatuh tempo oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan perjanjian-perjanjian konsolidasi hutang yang berlangsung di Paris Club dan pada Pinjaman Perbendaharaan Perancis; pemeriksaan status jumlah terhutang dan tertunggak pada tanggal jatuh tempo berkenaan dengan kredit-kredit yang dijamin oleh COF ACE dan diberikan baik kepada Pemerintah Republik Indonesia, l<'epada sektor publik, atau dengan .iaminan dari Pemerintah Republik lr.donesia. Untuk masing-masing koutrak yang berkaitan dengan proyek sebagai mana dimaksud pada Pasal I, setelah pihak berwenang terkait di Perancis telah selesai melakukan verifikasi se1 ta memastikan bahwa ketentuan-ketentuan ter~ebut telah dipenuhi sebagaimana mestinya. maka kontrak terscbut akan di daftarkan pada Protokol ini melalui pertukaran nota an tara perwaki Jan yan~ be1 wenang dari Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis. PASAL 6- BATAS WAKTU PINJAMAN PERBENDAHARAAN PERANCIS Dalam rangka memenuhi ketentuan dukungan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal I diatas, kontrak-kontrak antara pemasok Perancis dan pcmbeli dari Indonesia harus didaftarkan paling lambal tanggal 30 September 20 II. Pencairan Pinjaman Perbendaharaan Peranci:. berdasarkan Protokol ini harus dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni 2015; batas waktu tersebut tidak dapat ditunda kecuali terjadi keadaan luar biasa dan setelah adanya kesepakatan bersama melalui pertukaran nota antar kedua Pemerintah. PASAL 7- PERPAJAKAN Dukungan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan protokol ini tid"'k dapat digunakan untuk. pembayaran perpajakan di Indonesia.
Pembayaran atas pokok pinjaman dan bunga. yang terkait dengan pelaksanaan protokol ini akan dibayarkan tanpa pemotongan perpajakan di Indonesia. Pembebasan pajak yang diberikan terhadap kontrak dalam kerangka protokol ini khususnya untuk penyediaan barang dan jasa, termasuk bantuan teknis, serta impor, eskpor, pembelian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa tersebut, akan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraLUran perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal terdapat pajak-pajak atau pungutan-pungutan apapun bentuknya. akan dipungut sesuai u(>ngan hukum dan pemturan perundang-undangan ketentuan perpajakan yang berlaku sehubungan dengan kontrak berdac;arkan protokol ini. maka pembayaran pajak atau pungutan tersebut akan dibebankan pada pihak pembeli lndo!lesia. P.ASAL 8 • EVALUASI PASCA PROYEK Pemerintah Republik Perancis dapat melanjutkan atas biaya sendiri untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pasca proyek yang dibiayai berdasarkan Protokol ini dari segi ekonomi. finansial, dan akuntansi. tcrutama dalam rangka memberikan penilaian tcrhadap dampak yang ditimbulkan dalam pemt-angunan Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dapat ikut serta dalam kegiatan evaluasi ini. sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan kt:mudian, sehingga dapat mengambil manfaat secara langs,mg dari temuan· temuan yang diperoleh. Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk rrenyambut baik misi pasca ~valuasi yang dikirim oleh Pemerintah Republik Perancis dan memfasilitasi akses informasi yang terkait proyek tersebut. PASAL 9 ·MULA I B £ RLAKU Protokol ini akan mulai berlaku pad3 tanggal penandatar.ganan.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bav·ah i11i, telah diberi kuasa st.bagaimana mestinya oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani protokol kt:uangan ini, dan membubuhkan segel mlsing-masing.
~I
Ou.trr'\ her
aojo
Dibuat di Jakarta, pada tanggal (dalam empat dokumen asE, dua dalan, Bahas? Indonesia, dan dul'l dalam Bah!'lsa Perancis, kedua n&skah memiliki kekuatan hukum yang sama)
Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia
Atas Nama F-emerint.ah Repuhlik Perancis
SIGNED
SIGNED
R.~tnv
L. f. tvlttr.r"'d.\ ~~~ Jtntkmlv Anxnl4t, $. ~ K~itr\AA WAr~~
·-h_
fhi li e~ Lt~~r
DtAbt 9>etctr Pt.r~~ Uf\'W~ lnJ-oMi4
PROTOCOL£ FINANCIER
ENTRE
I.E GOUVERNEMENT DE LA REPU I3LlQuE D'INDONESI!:
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLI QUE FRA N<;:A ISE
Le Gouvemement de Ia Republique d'lndonesie et le Gouvernement de Ia Republique franyaise, Desireux de renforcer les liens d'amitie et de cooperation qui les unissent et de favoriser le developpement de Ia Republique d'lndonesie, Rappelant leur attachement internationales.
a
Ia lutte contre Ia corruption dans les transactions commerciales
Sont convenus des dispositions suivantes: ARTICLE I -MONTANT ET OBJET DES CONCOURS rtNANCIERS Le Gouvernement de Ia Republique franyaise consent au Gouvernement de Ia Republiqne d'l ndonesie des concours financiers destines au projet de renforcement des capacites meteorologiques et climatiques de l'Agence pour Ia Meteorologic, Ia Climatologie et Ia Geophysique de Ia Republique d'l ndonesie (BMKG), projet s'inscrivant dans les priorites de developpement de l 'l ndonesie. Lesdits concours, sous Ia forme d'un pret du Tresor fran9ais, sont d'un montant maximum de 30 300 000 € (trente millions trois cent mille euros) et financent pour !'execution du projet mentionne cidessus: l'achat en France de biens et services franyais : l'achat de biens et services indonesiens ou etrangers dans Ia limite de 22% des concours mis en place, !'execution des contrats correspondants etant sous Ia responsabilite des fournisseurs franyais. ARTICLE 2 - MODALITES DE FINANCEMENT DU PROJET Le choix des fournisseurs franyais dont k s contrats seront tinances dans le cadre du present protocole sera effectue conformement aIa loi de Ia Republique d'lndonesie. Le premier acompte de chaque contrat finance par le pret du Tresor franyais dans le cadre de ce projet sera compris entre I 0 et 20% du momant du contrat finance. deduction faite des frais de transport ct d'assurance. ARTICLE 3- CONDITIONS ET MODALITES DE MISE EN PLACE DES CONCOURS
FINANCIER~
Le pret du Tresor 1Tan9ais a une duree de 19 ans, dont 4 ans de franchise. Le taux J' interet est de I% l'an. Le principal est remboursable en 30 echeances semestrielles egales et successives, Ia premiere etant exigible 54 mois apres Ia fin du trimestre civil au cours duquel les tirages a~ront ete effectues. Les interet!' sont calcules sur le montant du principal rcstant du ; ils courent a partir de la date de chaque tirage sur le pret du Tresor franyais et sont payes semestriellement. La date de reglement d'une echeance de principal ou d'interet est, lorsqu'elle echoit un jour non ouvre en France, repoussee au premier jour ouvre qui suit. Toute echeance de principal ou d'interet non reglee bonne date donnera lieu interet moratoire compter du jour de l'exigibilite jusqu'au jour du paiement effectif. Le taux des interets moratoires est le taux d'interet legal fran9ais tel que fixe par decret ministeriel pour l 'annee 20 I 0 soil 0,65% I' an, majore de 3% soit 3,65% !'an. Les intcrets moratoires port<::nl eux-memes interet au taux detini ci-dessus s'ils sont dus pour un:! annee entiere.
a
a
a
Une convention d'application sera signee entre le Ministere des Finances indonec;ien, agissant au ,,om et pour le compte du Gouvernement de Ia Republique d' lndonesie, et Natixis (Direction des Activites Institutionnelles), agissant au nom et pour le compte du Gouvernement de la Republique fran<(aisc. Ellc preciscra les modalites d'utilisation et de remboursement du prel du Trcsor franyais.
ARTICLE 4- MONNAIE DE COMPTE ET DE PAIEMENT La monnaie de compte et de paiement au titre du present protocole estl'euro. ARTICLE 5- IMPUTATION DES CONTRATS Les deux gouvemements ont rappelc dans le preambule du present protocole leur attachement a Ia lutte contre Ia corruption dans les transactions commerciales internationales. Les parties &ux contrats imputes sur le present protocole ne peuvent proposer ou donner a un tiers, d~mander, accep~er ou se f&ire promettre, directcment ou indirectement, pour leur benefice ou celui d'une autre partie aucun avantage indu, pecuniaire ou autre, constituant ou pouvant constituer une pratique illegale et de corruption. Pour chaque contrat finance par le pret du Tresor fran~ais relatif au projet mentionne a l'article I, son imputation, com me precisee ci-dessous, est conditionnee : - a Ia conformite du contrat avec les recommandations lormulecs par !'evaluation prealable du projet correspondant audit contrat ; -a Ia verification de Ia conformite du projet avec les dispositions prevues par I' AI rangement de l'OCDE relatif aux credits a )'exportation beneficiant d'un soutien public; - a l'absence de montants dus et non regles a bonne date par le Gouvernement Je Ia Republique d'lndonesie au titre des accords de consolidation de dette intcrvenus en Club de Pllris el des prets gouvemementaux fran~ais , -a l'examen de l'etat des montants dus et non regles a bonne date, au titre des c.·ectits bancaires garl!ntis par Ia COFACE a.ccordcs au Gouvemement de Ia Republiquc d'lndonesie, a son secteur public ou avec Ia garantie du Gouvernement de Ia Repuulique d·lndonesie. Pour chaque contrat relatif au pr~jct mentionne a I' article I, a pres que les autorites fran9ais~s competent(.S auront constate que ces conditions sont dument remplies, il sera procede a son imputation sur le present protocole par echange de lettres entre les representants autorises du Gouvemement de Ia Republique d'lndonesie et du Gouvemement de Ia Republique fran~aise. 1\RTICLE 6- DATES LIMITES DU PRET DU TRESOR f-RANCAIS Pour heneficier des concours financiers detinis a )'article I ci-dessus, les contrats entre prC\stataircs fran9ais ct acheteurs indonesicns doivent etre imputes au plus tard le 30 septembre 20 II. Les ti1ages sur le pret du Tresor fran9ais accorde par le present protocole doivent etre realises 2t.i plus tard lc 30 juin 2015; cette date ne pourra etre prorogee qu'en cas de circonstanc'i!s exceptionnelles, apres accord mutuel par echange de lettres entre les deux gouvemements. ARTICLE 7 - LMPOTS ET TAXES Les concours financiers lies impot ni taxe en lndonesie.
a !'execution du
present protocole ne peuvent ser\ ir
Les remboursements en principal et les paiements en interets lies seront effectues neL<; de tout impot et ta;xe en lndonesie.
a payer aucun
a !'execution du pre.;~nt prOh>cnle
Les exemptions de taxes accordces aux contrats dans le cadre du present proto00lc, notammcnt pr>ur Ia foumiture de biens et services, y compris d'assistance technique, de meme que p0ur l'im)lvrtation, ('exportation, l'achat, !'utilisation ou Ia disposition de biens et services concourant a Ia production de telles foumitures. devront ctre conformes aux lois et n!gles indont"siennes en vigueur. Si de tels taxes ou prelevements, quels que soient leur o~jet ou leur nature. devaient ctre appliques en wrtu des lois et regles indonesiennes en vigueur sur les contrats imputes sur le protocole, le paiement de ces taxes et prelevemerats serait a Ia charge de l'acheteur indonesien.
ARTICLE 8- EVALUATION RETROSPECTIVE DU PROJE1 Le Gouvernement de Ia Republique fran~aise peut faire proceder a ses frais a !"evaluation retrospective, -;ur les plans economique, financier et comptablc. du projet inscrit sur ce protocole, de maniere notamment A en apprecier !"impact sur le developpement de l'lndonesie. Le Gouvernement de Ia Republique d'lndonesie est associe, s'il le souhaite, a Ia conduite de ceue evaluation. selon des modalites qui sont a definir. afin de bcneficier directement des resultats de !"etude. Le Gouvernemcnt de Ia Republique d'lndonesie s'engage a accueillir Ia mission d'~valuation cnvoyee par le Gouvernement de Ia Republique fran~aise eta lui faciliter l'acces aux informations concernant le projct. ARTICLE C) - ENTREE EN VIGUEUR Le pr6;ent protocole entre en vigueur a Ia date de sn signature.
EN FOI OE QUOI. les representants de~ deux gouvernemcnts, dument autorises acet effet, ont signe le present accord '!I yont appose leur sceau. Fait aJakarta, le 2 d.t(b~~ ~t"Q.. '2-0tl 0 (En quatre exemplaircs originaux, deux en langue inconesienne et deux en langue fran~aise, les deux textes faisant egalement foi.)
J1
Pour le GouJeme.nent de Ia Republique d'lndonesic
Pour lc Gouvernement de Ia Republique fran~aisc
SIGNED
SIGNED
~ L.P.
Pk:l~r
A""" 6C\.r.sa.~fM.r
