PERSETUDJUAN. antara PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. dan PEMERINTAH REPUBLIK FEDEBASI DJERMAN. ten tang BA.NTUAN KEUANGAN

PERSETUDJUAN

antara PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan

PEMERINTAH REPUBLIK FEDEBASI DJERMAN

•

ten tang BA.NTUAN KEUANGAN

•

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Djerman

Dengan didjiwai oleh hubungan persahabatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Djerman,

r

Dengan hasrat untuk memperkuat dan mempererat hubungan Persahabatan tersebut dengan kerdjasama jang saling menguntungkan dalam bidang bantuan pembangunan, Menjadari bahwa pemeliharaan hubungan persahabatan tersebut merupakan landasan daripada persetudjuan seka rang ini, Dengan maksud untuk memadjukan perkembangan ekonomi Indonesia, Telah menjetudjui sebagai berikut: Pasal 1 (1) Pemerintah Republik Federasi Djerman akan menjetug~ui Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kuasa kepada Bank Indonesia, jang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil pindjaman.2 sampai dengan djumlah sebesar seratus empat puluh lima djuta Mark Djerman sesuai dengan paragrap 2 sampai dengan 5 dari Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt am Main, untuk keperluan stabilisasi dan rehabilitasi per ekonomian Indonesia. (2) Suatu djumlah jang tidak melebihi dari djuta limaratus ribu Mark Djerman akan pembelian barang2 di Republik Federasi nutup permintaan kebutuhan2 impor umum dewasa ini (commodity aid).

enam puluh enam digunakan untuk Djerman guna mejang diperlukan

(3) Suatu •••

- 2 -

(3) Suatu djumlah jang tidak melebihi dari enam belas djuta enam ratus ribu Mark Djerman jang akan dima.ksudkan sebagai bantuan pemeliharaan untuk pembiajaan peralatan, penggantian dan tambahan investasi, djuga untuk spare parts jang dimaksudkan bagi projek.2 perusahaan umum jang akan disetudjui antara kedua pemerintah.

(4) Suatu djumlah jang tidak melebihi dari enam puluh satu djuta sembilan ratus ribu Mark Djerma.n dimaksudka.n untuk pembiaja.a.n bantuan keuangan projek-projek jang akan dipilih oleh kedua pemerintah. Keputusan terachir akan diambil sesudah penelitian menundjukkan bahwa projek.2 jang bersangkutan patut dipilih k.a.rena mempunjai daja berkembang. (5) Dengan tidak mengubah djumlah keseluruhannja, dalam djumlah2 jang terperintji dalam ajat 2 dan 3 tersebut diatas dapat diadaka.n perubahan ketjil dengan persetudjuan antara kedua pemerintah.

Pasal 2 (1) Penggunaan pindjama.n-pindjama.n ini a.an sjarat-sjarat serta ketentuan-ketentuan pemberiannja akan diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam persetudjuan-persetudjuan pindjaman jang akan tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum jang berlaku di Republik Federasi Djerma.n dan jang akan dibuat antara Bank Indonesia, jang bertinda.k untuk dan atas nama. Pemerintah Republik Indonesia dan Kreditanstalt fur Wiederaufbau. (2) Pemerintah Republik Indonesia akan mendjamin kepad.a Kreditanstalt fur Wiederaufbau semua pembajaran-pembajaran dan transfer jang harus dilaksanakan untuk memenuhi kewadjiban-kewa.djiban pemindjam dalam rangk.a persetudjuan-persetudjuan pindjama.n jang dibuat nanti. Pa.sal 3 •••

- 3 -

Pasal 3 Pemerintah Republik Indonesia akan membebaskan Kreditanstalt fur Wiederaufbau dari semua pad~ak-padjak dan pungutan-pungutan lain jang dikenakan di Republik Indonesia pada saat penetapan, ataupun selama pel8.ksaaaan, dari persetudjuan-persetudjuan pindjaman tersebut dalam Pasal 2. Pasal 4 Pemerintah Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam pasal 5, akan memberikan kepada para petugas dan supplier keleluasaan untuk memilih alat2 pengangkutan bagi ora.ng-orang dan barang-barang, baik untuk pengangkutan laut ataupun pengangkutan udara jang diakibatkan oleh pemberian pindjaman-pindjaman itu dan Pemerintah Republik Indonesia tidak akan mengambil sesuatu tindakan-tindakan jang dapat menjisihkan atau meng-halang2i turut sertanja perusahaan-perusahaan pengangkutan Djerman, dan akan memberikan pula izin-izin jang diperlukan. Pasal 5 (1) Pindjaman-pindjaman jang tersebut dalam pasal 1 dari persetudjuan ini hanja dapat dipergunakan untuk membiajai penjediaan barang-barang dan djasa- djasa dari negara- negara dan daerah-daerah jang disetudjui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Djerma.n. Ketentuan jang sama, berlaku pula untuk negara asal dari barang2 tersebut diatas . (2) Pengangkutan- pengangkutan jang tirnbul karena per.iberian dari pindjaman-pindjaman itu akan dilakukan dengan alat- alat pengangkutan Republik Indonesia , Republik Federasi Djerman atau negara-negara ketiga jang setjara. tersendiri harus disetudj ui oleh kedua Pemerintah.

Apabila •••

- 4 Apabila pengangkutan-pengangkutan dilakuk.a.n dengan alat-a.lat pengangkutan dari negara-negara lain daripada negara-negara jang tersebut diatas, ma.k.a. pembiaja.a.n dari penjediaan barangbarang jang bersangkutan adalah diluar persetudjuan ini. Pasal 6 Untuk barang-barang dan djasa-djasa bagi projek-projek jang ak.a.n dibajar dari pindjama.n-pindjama.n ini menurut ajat 3 dan 4 dari Pasal 1 akan dilakukan penawa.ran umum internasional, ketjuali ditetapk.a.n lain atas dasar persoalan demi persoalan sesudah diadaka.n penelitian terhadap projek-projek jang bersangkutan.

Mengenai barang-barang jang diperoleh dari pindjaman-pindjama.n jang diberikan, Pemerintah Republik Federasi Djerma.n menganggap penting untuk memberika.n preferensi kepada hasil-hasil industri I.and Berlin. Pasal 8 Ketjuali ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam pasal 4 mengenai pengangkutan udara, maka. Persetudjuan in1 ak.a.n berlaku djuga untuk land Berlin, sepandjang Pemerintah Republik Federasi Djerman tidak memberikan pernjataan jang bertentangan kep&da Pemerintah Republik Indonesia dalam djangka. waktu 3 bulan terhitung mulai berlakunja Persetudjuan ini. Pasal 9 Persetudjuan ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannja. Dibuat di Djakarta pada tanggal 5 April tahun 1972 dalam 6 naska.h asli, masing-ma.sing dua dalam bahasa Djerma.n, bahasa Indonesia •••

- 5 -

I I

Indonesia dan bahasa Inggris. Naskah dalam bahasa Djerm.an dan bahasa Indonesia mempunjai kekuatan jang sama ; apabila terdapat perbedaan penafsiran antara naskah2 bahasa Djerman dan bahasa Indonesia, maka naskah dalam bahasa Inggris jang berlaku. I

I

Untuk Pemerintah

Untuk Pemerintah Republik

~epublik Indonesia

Federasi Djerman

Signed

I

Signed

I

I

i I I

II

DUTABESAR DJERMAN

Djakarta, 5 April 1972.

Jang Mulia, Saja menundjuk kepada pasal 5 dari Perdjandjian jang ditandatangani pada tanggal 5 April 1972 antara Pemeriatah Republik Federaai Djerman dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Bantuan keuangan j ang berbunj i sebagai berikut 1 •(1) Pindjaman2 jang tersebut dalam pasal l dari Perdjandjian iai hanja dapat digunakan untult membiajai penjediaan barang2 dan djaaa2 dari negara2 dan daerah2 jang disetudjui oleh Pemerintab Republik Pederasi Djerman dan Pemerintah Republik Indonesia. ICetentuan jang sama, berlaku pula untuk negara asal dari barang2 tersebut diatas. (2) Pengangkutan2 jang timbul karena peaberian clari p1ndjaman2 itu akan dilakukan dengan alat2 pengangkutan Republik Pederasi Djerman, Republik Indonesia atau negara2 ketiga jang aetjara tersendiri harua disetudjui oleh kedua Pemerintah. Apabila pengangkutan2 dilakukall C!engan alat2 pengangkutan dari negara2 lain claripada negara2 jang tersebut diatas, maka pembiajaan dari persediaan barang2 jang beraangkutan adalah diluar persetudj uan ini. 11

Saja mendapat kehormatan, Jang Mulia ataa nama Pemerintah llepublik Federasi Djerman untuk menjerahkan kepada Jang Mulia auatu daftar daripada negara2 dan daerah2 tersebut dalam auatu Annex. - 2 -

Jang Mulia Menteri Luar Hegeri Republik Indonesia Tuan Adam Malik D i a k a r t a.

- 2 -

Bersama dengan itu saja ingin menekankan bahwa paaal S tidak mempengaruhi pengangkutan antara Land Berlin dan daerah2 lainnja dalam lingkungan Djerman djmana ketentuan2 dalam Persetudjuan ini dapat dilaksanakan. Daftar ini dapat diubah dengan pengaturan2 selandjutnja antara Pemerintah Federasi Djerman dan Pemerintah Republik Indonesia. Bersama ini saja usulkan supaja surat ini dan surat djawaban Jang Mulia merupakan suatu persetudjuan antara kedua Pemerintah kita, dan mulai berlaku beraamaaa dengan Perdjandjian terael:>ut diatas. Terimalah, Jang Kulia, hormat kami jang seting9i-tin99inja.

Signed Richard Balkan

Daftar negara2 dan daerah2 jang telah disetudjui oleh pihak2 jang bersangkutan sesuai dengan pasal 5 dari Persetudjuan, tertan9gal 5 April 1972, antara Pemerintah Indonesia dan Peinerintah Republik Pederasi Djerman mengenai Bantuan Keuangan: "Republik Indonesia dan Republik Federasi Djerman sert negara2 dan daerah2 jang berikut: negara2 anggauta O.E.C.D., Afghanistan, Bangla Desh, Burma, Bulgaria, Ceylon, Czechoslovakia, Republik Dominika, Pinlandia, Haiti, Hongkong, Bongaria, India, Iran, Israel, Jamaika, O'ordan.i- Laos, Libanon, Malaysia, Nepal, Pakistan, Pilipina, Polanclia, Romania, Saudi Arabia, Singapore, Korea Selatan, Vietnam Selatan, Taiwan, Thailand, Yaman, Yugoslavia, termasuk djuga negara2 sub kontinen Amerika Selatan dan 'fengah, negara di Afrika dan Oceania.n

DUTABESAR DJERMAN Djakarta, 5 April 19720-

Jang Mulia,

Saja menundjuk kepada pasal 6 dari persetudjuan jang di t2.nda tangani pada tangeal 5 April 1972 antara Pemerintah hepublik Federasi Djerman dan Pemerintah Republik Indonesia, mengenai Bantuan Keuangan , jang berbunji sebagai berikut: Untuk barang-barang dan djasa-djasa bagi projekprojek jang akan dibajar dari pindjaman-pindjaman ini menurut ajat 3 dan 4 dari pasal 1 akan dilakukan penawaran umum internasional, ketjuali ditetapkan lain atas dasar persoalan demi persoalan sesudah diadakan penelitian terhadap projek-projek jang bersangkutan. Dalam hal ini, Jang 1'1ulia , atas nama Pemerintah Republik Federasi Djerman, dengan hormat saja ulangi hal sebagai berikut jang telah disebut dalam persetudjuan pada tanggal 5 April 1972. Untuk kepentingan negara-negara berkembang dalam hubungan bantuan projek Pemerintah Republik Federasi Djerman menjokong prinsip penjediaan barang-barang jang tidak terikat pembeliannja disesuatu negara tertentu. Pemerintah Republik Federasi Djerman telah berulang kali menjatakan hal ini setjara terbuka dan ditegaskan dalam bentuk "bantuan projek jang tidak terikat" kepada Indonesia dalam tahun 19700 Walaupun demikian hal ini tidak menimbulkan keragu-raguan mengenai usaha-usahanja agar penawar an umum dalam rangka bantuan projek merupakan suatu prinsip jang berlaku setjara. internasional dan didalam menjediakan •••

- 2 -

men jediakan bantuan projeknja setjara tidak mengika t da lam tahun 1970 Pemerintah Republik Federasi Djerman bermaksud memberi tjontoh dengan mengambil langkah pertama kedjurusan tersebut. Dalam pembitjaraan2 jang menjangkut hal ini dalam hubungan-hubungan bilateral dan multilateral Pemerintah Republik Federasi Djerman telah menegaskan lagi prinsip ini dan menjatakan harapan-harapannja bahwa negara-negara donor lainnja akan segera mengikutinja. De.lam hal ini Pemerintah Republik Federasi Dj erman tidak pernah ragu-ragu - chususnja mengenai kepentingan Indonesia - tidak dapat mengabaikan pendirian daripada negara-negara donor lain. pandangan pokok ini, Pemerintah Republik Federasi Djerman akan tetap berwewenang untuk meneliti soal demi soal tjara-tjara penawaran jang sesuai untuk tiap-tiap projek dan dalam hal jang chusus menentukan bahwa penawarannja terbatas kepada Republik Federasi Djerman sadja. Berdas~rkan

Saja harapkan, Jang Mulia, suatu pernjataan tentang penerimaan surat ini . Terimalah, Jang Mulia, salam saja jang setinggitingginja.-

Jang Mulia Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Tuan Adam Malik Djakarta.-

-- -

Djbltart.a, 5 i\pril 1972.

J ng

Hulia,

Saja mendapat kehormatan untuk: melDJ>Etrltabukan lt:epc:laa Tuan babwa aaja telah mene:rima sarat Tu.an tertanggal S April 1972# jang ~bunji seba9ai berikut a Saj

nun(ljult kepada pasal S dari

ez:djandjian jang

ditandatangani pada tanggal 5 April 1972 antara emerintah epUblik Federasi Djerman dan Pemerintab Reptiblik Indonesia meng nai "(1)

ntuan keuangan jang berbunji

ebagai berikut :

indjaman2 jang Clisebut dalam pasal. l dari Perdjandjian ini hanja &spat digunakan untuk membiajei njedi n l'l92 &m djasa2 Clari negara2 <1an daerah2 j ng di tudj ui oleh :P intah aepubllk Pederasi Djerman &n

ltetentuan j ang da ancJ2 tcrs

bei:'laku pula antuk negar diatas.

asal

1-

(2) Pengangkutan2 jang timbul le.arena pemberian dari pindjaman2 itu akan dilakl.ikan aengan alat2 pengangkutan lleptiblik Pederasi Djorroan, Republik Indonesia a.tau negara.2 ketJ.g

jang aetjara t.ersondiri harus diaotQdjui oleh kedua

merintah. Apabila pengangkutan dilakukan dengan alat2 pengangkutan dari aegara2 lain daripa.da negara2 jang t. sebut diatas, ,ilWC&.JI._

aaalah

~i

peraediaan barang2 jang beraangku diluar persetudjuan ini •.

perdbiajaan

aj mendapat. kehormatan. §ang Mull atas nama P epublik Pederui Djm: untuk menj abkan kcpad

intah Jang Mulia

suatu daftar daripada negara2 aan daorab2 te:rsel>ut dal suatu dengan itu saja ingin menekan'kan bah paaal 5 • • • •- - -- - - - - ' - " ----,,.~~-"" sn+a..,.a oT..a1'A

lln dan dam: :ib2

- 2 -

D tar ini dapat diubah dengan pengaturan2 selandjutnja antara Pemerintah Pederasi Djerman dan P

intah Republik

Indonesia. ini saja usulkan aupaja aurat ini dan surat djawaban Jang Mulia merupakan suatu persetudjuan antara kedua Pemerintah kita, dan mulai berlaku bersamaan dengan Perdjandjian a

tersebut diatas.• Saja ndapat kehormat.an untuk menjatakan bahwa saja aetudju dengan isi surat Jang Mulia tersebut diatas. 'l'erimalah, Jang Mulia, hormat saja_ jang setin99i-ting9inja.

Signed

-

Daftar ~ara2

dan daerah2 jang telah diaetudjui oleh pihak2 jang

bersangkutan sesuai dengan pasal 5 dari Persetudj uan, tertan99al 5 April 1972, antarn Pemerintt.th Indonesia dan Peme-

rintah Republik Pederasi Djerman mengenai Bantuan Keuangan: "Republilc Indonesia dan Republik Pederasi Djerman serta negara2 dan dae.rah2 jang berikut: negara2 anggauta o.E.c.D., Afghanistan, Bangla Desh, Burma, Bulgaria, Ceylon, Czechoslovakia, Republik Do-

minika, Finlandia, Uaiti, Hongkong, Hongaria, India, Iran, Israel, JamaSka, Jordan, Laos, Libanon, Malaysia, Hepal, Pakistan, Pilipina, Polandia, Romania, Saudi Arabia, Singapore, Korea Selatan, Vietnam Selatan, 'faiwan, '1'1lailand, Yaman, Yugoslavia, termastik dj \19& negara2 sub kontinen l\merika Selatan Ten9ah, negara di Afrika dan oceania." \

fu

I

lljaka.i:ta, 5 April 197 2. -

Jang

!i~lia ,

:Jendapa.·' kebo.l~·~a:u Wlt~k meaueritallukan kepada Tuen bnh~a saja tele.h menorin::.a sura~ Tuan te l't;anggal S~jr;,

5 April 1972 jang berbunji sebagai berikut: 11

Saja :nenundj11k kepAda ])risal 6 dari pe1·se tudjuan jang dJ.tP.nda te.ngeni pnd.a tanggal 5 ApriJ. 1972

antara Pemerintah Republik Federaai Djcr an dan Pe erintah Republik Indonesia mengenai Bantuan Keuang~n,

joug berbunji

~ebfl€~i be~ikut:

Untuk uurang-barang dan djasa-djasa bagi projek.-pl:'ojek jai;.g

r~kar1

clioajor dari pin-

4 dari pasal l akan dilakukan penawaran umum

d jaman-pind jaman tn.t menu r ut ajc. t 3 d nn

internasional, ketjuali ditetapkan lain st.:.3 a&.s:J.r pe::soalan dem.i pe1·aoalan aea1.u!ioh diadaKa...~ penelitian terhadap projek-projek jang bersnngkutan. ata~

n9.r...1a Pemerintah Republik ederasi Djerman, dengan hormat saja ulangi hal sebagai ber.i~· ut ja:ng telab disebut de.lam perset~djue~ padr: tanssel 5 April 1972. Dalam. hal 1n1, J ang M11lia,

'

Untuk kepentingan negara-negara b~;:-kembang dalam hubungan. bantuan projek Pci.c.e=intah Republik Federasi Djerman menjokone prinsip penj~diar..n baronabarang jang tidak terikat pembeliannja disesuatu negara tertontu. Feuarintah Rep~blik Federasi Djerman telah herula.:n g ku li menj~takrm ha.l ini s~tje.ra terouka da11 di tegaskan clalam bentuk "bantuan projek

tidak terikat" kepada Indonesia dalam tahun i9-: o •./alaupl.l:a. demikian ha.l ini tidnk menimbulka.n ja.ng

ker.:;igu-ragtrn.n men,eenai use..hc.-useh311ja agar pena.waren

umum ••

-2-

u

W:l

d

b

'!'"ang'

tuan u t

rupaka.n u tu int rn sion d 1-

pro~

k

ntuan proj knja aet3ar

enled1

a.bun 1970 F rint u beri tjon~oh odjuru ar:i ~era ut.

reai Dje,&. b1l

ed -

mbitj r.,. n jt:l..n

l m Pt bit3 r ini d l hu nc

1

bil t

hu but'.'~

ultil tcral

erint h rt publik eder i Dj ....-man tel 1 m g kan. ln Yi prin 1p i.ni r1 n menjni: an har l a.n- h r.Apnm.ije bah or l innj u or ngi utinj •

P

er.i1t&~

1 ini:

tidnk.

n ~ uuuu

rnal:. ragu-ru3u ~~

0

o l

nn

""u... ~1; .o lt in..

p ntl dt l"i

nan m

ufll.l

r.i. p n iri

l

•

~

J GU'r.''

uli, rua u

t n untuk m trrt

, J

~rn.jat

.t; • lt1 ia,

a

J

sala

n~nt

tt

j

· a.'lu seti

Signed

:i.Ul.lfl

i

n. ct. ,.c

.rt. h.U

;t

D;Ul

.~~:

ci

h

iulia t 2 aEf:>u't diat

.-

Jlic.

cntan

an

t ini. t• o •

n

i

ja.

ja h rn p nerima n

Dutr

Ct

pokok ini, P~r.erint i epu 11 n l e-t;ar .! l'\1 onm. • nntuk en 11 1 onl t3are-tjnr.c. punu\1 rnn J i ~ 1 un u

tiAl'-tiap pr \jct don delC-L h l jm r, onurur n nh p nn rrm1 ja · ~rb~.t n l:op u ·..~ pu lH I! e er

n

n

1

i -ti

• .t-

i

I

I

ii

I I

II

I II

Abkommen zwischen der Regierung der Republik Indonesien und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland Uber Kapitalhilfe

IJ I

I I

I

I I

I

Ii

I I

Die Regierung der Republik Indonesien und

I I

I

die Regierung der Bundesrepublik Deutschland II I

im Geiste der bestehenden freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Republik Indonesien und der Bundesrepublik Deutschland, I

1

I

in dem Wunsche, diese freundschaftlichen Beziehungen durch fruchtbare Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe zu f estigen und zu vertiefen, im Bewusstsein, da.S die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen die

Grundlage dieses Abkommens ist, in der Absicht, die Entwicklung der indonesischen Wirtschaft zu fordern, sind wie folgt ilbereingekommen: Artikel 1 (1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland erm.oglicht es der Regierung der Republik Indonesien, da.S die Bank Indonesia, mit Vollmacht und im Auftrag der Regierung der Republik Indonesien handelnd, bei der Kreditanstalt filr Wiederaufbau, Frankfurt am Main, zur Stabilisierung lJ?d zum. Wiederaufbau der indonesischen Wirtschaft Darlehen bis zur Hohe von insgesamt 145 Millionen Deutsche Mark gemaa Absatz 2 bis 5 aufnimmt. (2) Ein Betrag bis zur Hohe von 66,5 Millionen Deutsche Mark ist filr den Einkauf von Waren aus der Bundesrepublik Deutschland zur Abdeckung des laufenden notwendigen zivilen Einfuhrbedarfs (Commodity Aid) vorgesehen. (3) Ein Betrag bis zur Hohe von 16,6 Millionen Deutsche Mark ist als maintenance support zur Finanzierung von AusrUstungen, Ersatz- und Erganzungsinvestitionen sowie Ersatzteilen vorge- i sehen, die fUr zwischen beiden Regierungen noch zu vereinI barende Vorhaben ziviler offentlicher Unternehmen bestimmt sind. I I

- 2 -

I

i 11

- 2 (4) Ein Betrag bis zur Hohe von 61,9 Millionen Deutsche Mark ist zur Finanzierung von Kapitalhilfeprojekten vorgesehen, die von beiden Regierungen auszuwahlen sind. Die endgUltige Festlegung erfolgt, nachdem die Prlifung die ForderungswUrdigkeit der Projekte ergeben hat.

(5) Die in den Absatzen 2 und 3 bestimmten Summen konnen, ohne die Gesamtsumme zu andern, im Einvernehmen zwischen beiden Regierungen geringfilgig geandert werden.

Artikel 2 (1) Die Verwendung dieser Darlehen sowie die Bedingungen, zu denen sie gewahrt werden, bestimmen die zwischen der Bank Indonesia, mit Vollmacht und im Auftrag der Regierung der Republik Indonesien handelnd, und der Kreditanstalt ftir Wiederaufbau abzuschlieSenden Darlehensvertrage, die den in der Bundesrepublik ' I Deutschland geltenden Rechtsvorschriften unterliegen. I

I

(2) Die Regierung der Republik Indonesien garantiert gegenilber der Kreditanstalt filr Wiederaufbau alle Zahlungen und den sich daraus ergebenden Transfer in Erftillung von Verbindlichkeiten des Darlehensnehmers auf Grund der abzuschlieSenden Darlehensvertrage. Artikel 3 I

I 'I I

Die Regierung der Republik Indonesien stellt die Kreditanstalt ftir Wiederaufbau von samtlichen Steuern und sonstigen offentlichen Abgaben frei, die bei AbschluS oder Durchftihrung der in Artikel 2 erwahnten Darlehensvertrage in der Republik Indonesien erhoben werden. Artikel 4 Die Regierung der Republik Indonesien ilberlaet bei den sich aus der Darlehensgewahrung ergebenden Transporten von Personen und Giltern im See- und Luftverkehr den Passagieren und Lieferanten die freie Wahl der Transportunternehmen vorbehaltlich des Artikel 5, trifft keine Maenahmen, welche die Beteiligung deutscher Verkehrsunternehmen ausschlieSen oder erschweren, und erteilt

1

- 3 -

gegebenenfalls die erforderlichen Genehmigungen.

I

Artikel 5 (1) Die in Artikel 1 dieses Abkommens genannten Darlehen dilrfen nur zur Finanzierung von Lieferungen und Leistungen aus Landern und Gebieten verwandt werden, auf die sich die Regierung der Republik Indonesien und die Regierung der Bundesrepublik Deutschland geeinigt haben. Das Gleiche gilt filr den Ursprung der Lieferungen. (2) Die sich aus der Gewahrung der Darlehen ergebenden Transporte werden auf Verkehrsmitteln der Republik Indonesien, Bundesrepublik Deutschland oder dritter Staaten, Uber die sich beide Regierungen gesondert einigen, durchgefUhrt. Erfolgen die Transporte auf Verkehrsmitteln anderer Staaten, so schlieat dies die Finanzierung auch der betreffenden Lieferungen aus.

I

Artikel 6 Lieferungen und Leistungen filr Vorhaben, die aus den Darlehen gemaa Artikel 1 Abstz 3 und 4 bezahlt werden, sind international offentlich auszuschreiben, soweit nicht nach Prilfung der einzelnen Vorhaben von Fall zu Fall etwas Abweichendes festgelegt wird. Artikel 7 Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland legt besonderen Wert darauf, daa bei den sich aus der Gewahrung der Darlehen ergebenden Lieferungen die Erzeugnisse der Industrie des Landes Berlin bevorzugt berilcksichtigt werden.

I

Artikel 8

I

' Mit Ausnahme der Bestimmungen des Artikels 4 hinsichtlich des I Luftverkehrs gilt dieses Abkommen auch filr das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenilber der Regierung der Republik Indonesien innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige Erklarung abgibt. I

- 4 -

- 4 Artikel 9 Dieses Abkommen tritt am Tage seiner Unterzeicbnung in Kraft. I

Geschehen zu Djakarta am ftinften April neunzehnhundertzweiunds ie bzig

I

in sechs Urschriften, je zwei in indonesischer, deutscher und englischer Sprache. Der indonesische und der deutsche Wortlaut sind gleichermassen verbindlich; bei unterschiedlicher Auslegung des indonesischen und deutschen Wortlauts soll der englische Wortlaut ma6gebend sein.

FUr die Regierung der Republik Indonesien

Signed

FUr die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Signed

I

I I

!

I

I I

Djakarta, den 5. April 1972

DER DEUTSCHE BOTSCHAFTER

Exzellenz, ich beziehe mich auf Artikel 5 des am 5. April 1972 unterzeichneten Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Indonesien Uber Kapitalhilfe, der wie folgt lautet: 11

(1) Die in Artikel 1 dieses Abkommens genannten

Darlehen dUrf en nur zur Finanzierung von Lieferungen und Leistungen aus Landern und Gebieten verwandt werden, auf die sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Republik Indonesien geeinigt haben. Das Gleiche gilt fUr den Ursprung der Lief erungen. (2) Die sich aus der Gewahrung der Darlehen ergebenden Transporte werden auf Verkehrsmitteln der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Indonesien oder dritter Staaten, Uber die sich beide Regierungen einigen, durchgefilhrt. Erfolgen die Transporte auf Verkehrsmitteln anderer Staaten, so schlieSt dies die Finanzierung auch der betreffenden Lieferungen aus. 11 Ich beehre mich, Eurer Exzellenz namens der Regierung der Bundesrepublik Deutschland in der Anlage eine Liste dieser Lander und Gebiete zu Uberreichen. Gleichzeitig Seiner Exzellenz dem AuSenminister der Republik Indonesien Herrn Adam Malik Djakarta

-2-

- 2 -

darf ich darauf hinweisen, daB Artikel 5 den Verkehr zwischen dem Land Berlin und dem Ubrigen deutschen Geltungsbereich dieses Abkommens nicht bertihrt. Diese Liste kann durch spatere Vereinbarungen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Indonesien geandert werden. Ich schlage vor, daB dieses Schreiben und Ihr Antwortschreiben eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden sollen, die gleichzeitig mit dem genannten Abkommen in Kraft tritt. Ich bitte Sie, Exzellenz, den Empfang dieses Schreibens zu bestatigen. Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

L i

s t e

der Lander und Gebiete, auf die sich die VertragschlieEenden nach Artikel 5 des Abkommens vom 5. April 1972 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Indonesien Uber Kapitalhilfe geeinigt haben: " Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Indonesien sowie die folgenden Lander und Gebiete: OECD-Mitgliedstaaten, Afghanistan, Bangla Desh, Birma, Bulgarien, Ceylon, Dominikanische Republik, Finnland, Haiti, Hongkong, Indien, Iran, Israel, Jamaika, Jemen, Jordanien, Jugoslawien, Laos, Libanon, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippinen, Polen, Rumanien, Saudi-Arabien, Singapur, Slid-Korea, Slid-Vietnam, Taiwan, Thailand, Tschechoslowakai, UdSSR, Ungarn, sowie die Lander des slid- und mittelamerikanischen Subkontinents, Afrikas und Ozeaniens."

DER DEUTSCHE BOTSCHAFTER

Djakarta, den 5. April 1972

Exzellenz, ich beziehe mich auf Artikel 6 des am 5. April 1972 unterzeichneten Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Indonesien Uber Kapitalhilfe, der wie folgt lautet: " Lief erungen und Leistungen ftir Vorhaben, die aus den Darlehen gemaa Artikel 1 Absatz 3 und 4 bezahlt werden, sind international offentlich auszuschreiben, soweit nicht nach PrUfung der einzelnen Vorhaben von Fall zu Fall etwas Abweichendes festgelegt wird." Ich beehre m.ich, Eurer Exzellenz namens der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hierzu, wie auch bereits beim Abkommen vom 7. Januar 1972 erfolgt, folgendes darzulegen: Die Bundesregierung beftirwortet im Interesse der Entwick:lungslander das Prinzip der Lieferungebundenheit bei der Projekthilfe. Sie hat dies Wiederholt offentlich erklart und durch die ungebundene Projekthilfe 1970 ftir Indonesien bekraftigt. Sie hat jedoch keinen Zweifel daran gelassen, da2 sie die Ausschreibung ftir die Projekthilfe als ein international allgemein gUltiges Prinzip anstrebe und m.it ihrer Aufbindung 1970 einen beispielgebenden ersten Schritt in dieser Richtung habe tun wollen. In entsprechenden Erk:larungen anlaElich bilateraler und multilateraler Kontakte hat sich die Bundesregierung erneut zu diesem Prinzip bekannt und ihrer Hoffnung Ausdruck verliehen, daa sich andere Geberlander dem deutschen Seiner Exzellenz dem Auaenminister der Republik Indonesien Herrn Adam Malik Djakarta

---------------

- 2 -

- 2 -

Beispiel anschlieSen wUrden. Sie hat auch nie einen Zweifel daran gelassen, daS sie in dieser Frage - insbesondere im Hinblick auf das indonesische Interesse - das Vorgehen der Ubrigen Geberlander nicht au.6er acht lassen konne. Ausgehend von diesem grundsatzlichen Standpunk:t behalt sich die Bundesregierung vor, von Fall zu Fall zu prtifen, welche Ausschreibungsmodalitaten dem einzelnen Projekt angemessen sind und im Einzelfall eine auf die Bundesrepublik Deutschland beschrankte Ausschreibung festzulegen. Ich bitte Sie, Exzellenz, den Empfang dieses Schreibens zu bestatigen. Genehmigen Sie, Exzellenz, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Minister for Foreign A.ff airs Republic of Indonesia

Djakarta, den 5. April 1972

Exzellens, icb beehre ich, den Empfang Ihres Schreibena vo zu bestlitigen, d.aa folgenden ortlaut h t: n

5. April 1972

Ich beziehe llich a~ Artikel 5 des am 5. April 1972 unterzeichneten Abkommens sWlschen der Reg1erung der Bundes· republik Deutschland und der Reg.terung der epublik Indonesj Uber Kapitalhilfe, der wie tolgt l utet: n

(1) Die 1n Artikel 1 dieses Abko ens genannten Darlehen dllrten nur zur Finanzienmg Ton Lieferungen und Leistungen aus Llindern und Gebieten verwandt werden, auf die sich die Reg1erung der Bundeorepublik Deutschland und die Regierung der Republik Indonesien geeinlgt hs.ben. Das Gleiche gilt tur den Ursprung der Lieferungen. (2) Die sich aus der Ge Uhrung der Darlehen ergebenden fransporte werden auf Verkehrsmitteln der Bundesrepublik Deutschlsnd, der Republik Indonesien oder dritter Staaten, Uber die sich beide Regierungen e1n1gen, durchgefilhrt.

Er.folgen die fransporte auf erltehrsmitt ln anderor staaten, so schlie.Bt di&s die Finan.zierung auch der betre!fenden · eferungen aus . " Ich beehre oich, r~r Exs llenz ens der egierung der Bundesrepubllk Deutschland in der Anlage eine Liste dieser Seiner Exzellenz dem Botschafter der Bundesrepublik Herrn ichnrd Ballten

utschland

D j a lt a r t a - 2 -

-

2 -

Lander und Cebiete zu Uberr-eichen. Gle1chze1tig dart ich darauf llin\•eis&n, dnB Artikel 5 den Verkehr zwischen dea Land Berlin und dem Ubrigen deutachen Geltungsbereich dieses Abkommens nicht berUhrt. Diese Liste kann durch sp~tere Vereinbarungen zw1schen der Regierung der Bundesrepublik Deutschlend und der Regierung der Republik Indonesien gelhdert werden.

Ich schlage vor, da.B d1eses Schreiben und Ihr .Antwortschreiben eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden sollen, die gleichze1t1g mit dem genannten Abkomm.en in Kraft tritt. Ich bitte ie, Exsellenz, den Emp!ang dieses Schreibens zu bestlitigen." Ich beehre mieh, su beatat1gen, daB ich mit dem Inhalt des vorstehenden Schreibena einverstanden bin.

Genehmigen Siet Exzellenz, die Versicherung me1ner ausgezeichnetsten Hochachtung.

L 1

st e

der LH.nder und Gebiete, auf die sich die VertragschlleBenden nach Artikel 5 des Abkommens vom 5.April 1972 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der .-1.epublik Indonesien Uber Kapit lhilfe geeinigt haben1 n Die Bundesrepubl1k Deutschland und die Republ.lk Indones1en

sowie die folgenden Llinder und Gebietes

OECD-Mitgliedstaaten, Atghanisatan, B1rma, Be.ngla Desh, Bulgarien, Ceylon, Dominlkanisohe Republ1k, Finnland, Haiti,

Hongkong, Indien, Iran, tarael, Jamaika, Jemen,. Jordenien, Jugoslawien, Laos, Libanon, Halaysia, Hepal, Pakistan,

Phil1ppinen, Polen, RWIM1Dien, Saudi-Arabien, Singapur, SUd-Xorea, SUd-Vietnam, Taiwan, fha1land, 'fschechoslowake!, UdSSR, Ungarn sowie die Under des sUd- und mlttelamerikenischoo: SUbkontinents, Afrikas und Ozeaniens."

Min.1st r for Foreign ffairs Re ublic of Indonesi

•

5. April 1972

• 5. A ril 1972

s.

April 1972

D1

•

l

lie

in r .

-2-

- 2 -

I cb

t

dl

e

G !Ch mit

en bin.

r ic. . ..,,.,c..........,u

,ww.....~ur ....................

11

I'

AGREEMENT between the Government of the Republic of Indonesia and

the Government of the Federal Republic ot Germany concerning Financial Assistance

I

I I

l

I

I

- 2 -

I

I

The Government of the Republ.ic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany In the spirit of the friendly relations existing between the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany,

I f

DBSIRI!I'# to strengthen and intensify those friendly relations by fruitful cooperation in the field of development assistance, AWARE that the maintenance of those relations constitutes the basis of the present Agreement, INTENDIJG to promote the development of the Indonesian economy, HAVE agreed as follows : Article

l

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall provide the Government of the Republic of Indonesia with the possibility of the Bank Indonesia, acting for and on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, . taking up loans up to a total of one hundred and forty five million German Marks according to paragraphs 2 to 5 with the I
I

'•

I

I

(4) An amount not exceeding sixty one million nine hundred thousand 1 German Marks shall be envisaged for the financing of financial assistance projects to be selected by the two governments. 1

I

- 3 -

- 3 -

The final decision shall be taken after the examination has revealed the eligibility for pranotion of the projects concerned. (5) Without changing the sum total, the amounts specified in paragraphs 2 and 3 above may be modified slightly in agreement between the two governments. Article

2

I I

(1) The utilization of these loans and the terms and conditions on which they will be granted shall be governed by the provisions of the loan agreements which shall be subject to the legal provisions applicable in the Federal Republic of Germany and which are to be concluded between the Bank Indonesia, acting for aD4 on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, and the Kreditanstalt fur Wiederaufbau.

! I

I

I

I I I

I I

(2) The Government of the Republic of Indonesia shall guarantee to the Kreclitanstalt fur Wiederaufbau all payments and the resultant transfer to be made in fulfilment of the borrower's liabilities under the loan agreements to be concluded. Article

3

The Government of the Republic of Indonesia shall exempt the Rreditanstalt fur Wiederaufbau from all taxes and other public charges levied in the Republic of Indonesia at the time of the conclusion, or during the execution, of the loan agreements mentioned in Article 2. Article

I

I;

I j

I

-

I

I I

4

The Gover ment of the Republic of Indom sia shall, subject to the provisions of Article S, allow passengers and suppliers free choice of means of transport for such transportation by sea and air of persons and goods as results fran the granting of the loans, and shall abstain fran taking any measures the might exclude or impair the participation of German transport enterprises, and shall grant the necessary permits as required. -4-

I

!

i I I I

I

- 4 -

Article

5

(1) 'l'he loans mentioned in Article 1 of the present Agreement may only be used to finance supplies and services from countries and regions agreed upon by the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany. The same applies to the origin of such supplies. (2) Transports arising from the granting of the loans shall be executed by means of transport of the Republic of Indonesia, the Federal Republic of Germany or third states which shall be separately agreed upon by the two Governments.

11

I

If transports are executed by means of transport of states other than those mentioned above, the financing of the supplies concerned shall also be excluded. Article

6

Supplies and services for projects which shall be paid from the loans according the paragraphs 3 and 4 of Article 1 shall be subject to international public bidding unless otherwise provided on a case by case basis after examination of individual projects. Article

'. l 11

Ii

7

With regard to the supplies resu1ting from the loans granted, the Government of the Federal Republic of Germany attaches particular imf>ortance to preference being given to products of industries of Land Berlin.

I

(

I

.I I I

Article 8 With the exception of the provisions of Article 4 which refer to air transport, the present Agreement shall also apply to Land Berlin, provided that the Government of the Federal Republic of Germany does not make a contrary declaration to the Government of the Republic of Indonesia within three months of the entry into force of the present Agreement. - 5 -

- 5 -

Article 9 The present Agreement sha11 enter into force on the day of signature thereof. DONE at Djakarta the fifth day of April nineteen hundred seventy two in six originals, two each in the German, Indonesian and English languages. The German and Indonesian texts shall be equally authentic: in case of divergent interpretations of the German and Indonesian texts the English text shall prevail.

I

I

I

I

Por the Government of the ~epublic of Indonesia

Signed

Por the Government of the Federal Republic of Germany

I

Signed I

I

I

It

I

' I

l J

Djakarta, April 5, 1972.

THE GERMAN AMBASSADOR

Excellency, I refer to Article 5 of the Agreement signed on April 5, 1972, between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Indonesia concerning Financial As•i•tance, which reads as followaa "(l) The loans mentioned in Article 1 of the present Agreement may only be used to finance supplies and service• from countries and regions agreed upon by the Government of the Pederal Republic of Germany and the Government of the Republic of Indonesia. The same applies to the origin of such supplies. (2) Transports arising from the granting of the loans

shall be executed by means of transport of the Federal Republic of Germany, the Republic of Indonesia or third •tates which mall be separately agreed upon by the two Governments. If transport• are executed by means of tranaport of states other than those mentioned above, the financing of the supplies concerned shall also be excluded." I have the honour, Excellency, to present to you in the annex, on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany, a list of such countries and regions. At the - 2 -

Bis Excellency The Minister of Poreign Affairs of the Republic of Indonesia Mr. Adam Malik

D 1 aka r

t

a.

- 2 -

same time I may point out that Article 5 does not affect transport between Land Berlin and the remaining German scope of application of the present Agreement. 'l'his list may be modified by subsequent arrangements between the Government of the Federal Rtpublic of Germany and the Government of the Republic of Indonesia. I propose that this letter and your letter in reply thereto shall comtitute an Arrangement between our two Governments, to enter into force simultaneously with the Agreement mentioned above. Accept, Excellency, the accurance of my highest consideration.

Annex

List of countries and regions agreed upon by the contracting parties according to Article 5 of the Agreement, dated April 5, 1972, between the Federal Republic of Germany and the Republic of Indonesia concerning Financial Assistance: "The Federal Republic of Germany and the Republic of Indonesia as well as the following countries and regions: o.E.C.D. member states, Afghanistan, Bangla Desh, Burma,. Bulgaria, Ceylon,. Czechoslovakia, the Dominican Republic, Finland, Haiti, Hongkong, Hungary, India, Iran,. Israel, Jamaica, Jordan,. Laos, Lebanon,. Malaysia,. Nepal, Pakistan, the Philippines, Poland, Romania, Saudi Arabia, Singapore, South l
THE GERMAN AMBASSADOR

Djakarta, April 5, 1972.

Excellency, I refer to Article 6 of the Agreement signed on April 5, 1972, between tbe Government of the Pederal Republic of Germany and the Government of the Republic of Indonesia concerning Pinancial Assista?JCe, which reads aa follows& "Supplies and services for projects which shall be paid fran the loans according to paragraphs 3 and 4 of Article 1 shall be subject to International public bidding, unless otherwise provided on a case by case basis after examination of individual projects." To this, I have the honour, Your Excellency, to repeat, on behalf of the Government of the Federal Republic of Germany, the following, that has already been stated in the Agreement of April 5, 1972; In tba interest of developing countries the Federal Government supports the principle of untied supplies in connection with project aid. It has stated this repeatedly in public and confirmed it by the untied project aid to Indonesia in 1970. Bowever, it has left no doubt aa to ita endeavour to have bidding under project aid becCllDe an internationally valid principle and that, in untying its aid in 1970, it wanted to set an exanq:>le by taking a f iret step in this direction. In corresponding statements on the occa,ion of bilateral and multilateral contacts, the Federal Government has again committed itself to this principle and expressed its hope that other donor countries would follow suit. It haa never left any doubts that in this matter - particularly in view of the Indonesian interest - it could not disregard the - 2 Bi• Excellency

'l'he Minister of Foreign Aff aira of the Republic of Indonesia Mr. Adam Malik

D

j

a k a r t a.

- 2 -

approach of the othk donor countries. Based on this fundamental point of view the Federal Government reserves itself the right to examine on a case by case basis what bidding modalities are appropriate for the individual project and, in the individual case, to decide on a bidding limited to the Federal Republic of Germany. I request you, Excellency, to acknowledge the receipt of this letter. n Accept, Excellency, the assuranc• of my highest considerations •.

Djakarta, A.,ril 5, 1972.

Excellency,

'

I have the wonour to ac:lmowledge receipt of you:a: letter date
•c1>

the loana mentioned ln kticle l ot the preaent Agreement may only be uaed to finance supplies and

aervicee fz:an countries and xeglons agreed upon :by the Government. ot the Federal Republic of Germany and the Govcnment of the Republic of Indonesia. !'ha •ame applies to the origin of auc'h supplies .. (2) Tranaports arising f.rom the granting of the loans

shall be executed by meana of transport of the Pederal Republic of G.-many, the Republic of Indonaaia or third atatea which shall be separately agreed upon by the two Governments.

If tz~te are executed by means of uanaport of •tates other than thoae mantJ.onad above, the Etnanei~ of

the suppliee concerned ah.all also be

excluded. "

- 2 -

Bia hcellancy Kr Uehara Balken 'tbe Ambasaac!or of the l'e&aral Republic ot Gern\atlY p i a 1t a E t. a.

- 2 -

I have the honour, Excellency, to present to you in the

Annex, on behalf of the GoVarnment of the e&tral •epul>lic of Germany, a list. of auch countries and regiona. At the eame time I •Y point out thet Articl 5 does not aftect traMpOrt between Land Berlin and

the remaining German aaap present. Agr

of application of the

nt.

'l'hi• list may be modified by aub9equent arrangements between the Gover nt. of the Pederal Republic of Garmany and the Government of the Republic of lndol'lesi •

I propoee that this letter and your letter in reply thereto 8hall constitute an Aaangement between our two Gover . nts, to enter into .force simultaneoualy with the Agreement mentioned above."

I have the honour to con!irm that I agree to the conteuts of th above-mentioned letter.

Accept, Exoellanoy, t:be aasuranceao! my highest considerat.ion1.

Annex

Li 8 t

of counaies and regiona agreed upon by the contracting parties according to Article S of the Agreement. dated April S, 1972. between the Federal Republic of Germany and

the Republic o! Indonesia concerning Financial Assistance: "The Federal Republic of Germany and the Republic of Indonesia as well a.a the foll9wing countries and regions• O.B.C.D. member st.ates, Af9hanietan, Bangla Desh, Burma, Bul9uia, Ceylon, C2echoslovakia, the Dominica Republic, Finland, Haiti, Hongkong, Hungary, India, Iran, •arael, Jamaica, Jordan, Laos,. Lebanon, Malaysia, lfepal, Pakistan, the Philippines, Poland, Romania, Saudi Arabia, Singapore, South Rorea, South Vietnam, Taiwan, 'l'hailand, the USSR, Yemen, Yugoslavia, as well as the countries of the South and Central American aub...;;.coatinents, the coun"ies of Africa and OCeania. 11

lo

-

Djakarta, April 5, 1972.

Excellency, I

have the honour to acknml-ledge receipt of your letter

dated April S, 1972 \·mieh read• as followsi ~I

refer to Al:ticle 6 of the Agreement signed on A{Jril.s, 1972;

between the Goverx.ant of the Federal Repul)llc of Germany and the Govei:nment of the Republlb of :tndomnJia conoerning

Pinane1al Aasiatance, which ::eada as followsc usupplies and services for proj eet.a which ahall be paid fron1 the loane a~d!ng to parag.rapl'ls 3 and 4 of :lrtic:ltl l Shall be subject to iiit.ernational public bidding, unless ot:herwiae provided on a case by case basis after examination

of individual projects." ~o

th!•, X hav• the honour, Your Exc•llency, to repeat, on behalf

of the G~•• 1 at of the Pederal ttepUbl!c Of GermanaJ, the following, that baa already :been statea in the Agreement of April 5, 1972.

In the interest of developing conn.trees the Federal Gover11n1E:nt

supports the principle ot untied supplied in coxmeetion with project aid. It baa stated thi• repeatedly in public and confirmad it by the unties project aid to l.ndonesi• in l970. Howeve:r., it has left no ooub·t aa to ita end..,voux- to have biddi09

under project aid become an inte«natio:tially vali~ principle ar..a that., in untying ita aid in 19'1Q~ it want.ad to set an example by takintJ a first step in this direction.

... 2 ..

His Excellency Mt'. 1\ichard Balken

'1.'he A&abu•ador of the Pederal Republic of Germany p j a k ! r ta.

- 2 -

In corresponding atatements on the occasion of bilJLt~al and multilateral contacte, the Federal Government has again committed itself to this principle and expressed its hope that other donor countries would follow suit. It ha• never left any doubt• that in tbia matter - particularly in view of the Indonesian interest - it could not disregard the approach of the other donor countries. Baaed on this fundamental point of view the Federal Government reserves itself the J:i9ht to examine on a case by case basis what bidding modilitiea are appropriate for the individual project and, in the individual case, to decide on a bidding limited to the Federal Republic of Germany. I request you, Excellency, to acknowledge tho receipt of this letter 11

•

have the honour to confirm that I agree to the content• of the above mentioned lettex-. I

Accept, Excellency. the aseurances of my highest consideration.