REPUBLIK INDON'E!UA
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG NOTIFIKASI DAN BANTUAN KONSULER
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina, untuk selanjutnya masing-masing disebut dengan istilah "Pihak" dan bersama-sama dengan istilah "Para Pihak". Mengingat fungsi-fungsi Misi Diplomatik dan P1os Konsuler dalam melindungi dan mengamankan hak dan kepentingan N1egara Pengirim serta warga negaranya dalam batasan yang diizinkan oleh h!Ukum internasional; Berkeinginan untuk mengembangkan hubungan kekonsuleran guna memfasilitasi perlindungan hak dan kepentingan warga negaranya masingmasing yang ditahan, ditangkap, kehilangan lkebebasan, menjalani proses hukum pada pengadilan nasional Negara Penerima atau yang telah meninggal di dalam tahanan; Mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi terkait perlindungan kekonsuleran sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler dan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik; Dengan mengindahkan hukum dan peratur.an yang berlaku di masingmasing negara; Telah menyepakati sebagai berikut: Pasal1 Definisi Untuk tujuan-tujuan Persetujuan ini, maka istilah-istilah berikut akan memiliki pengertian sebagaimana dijelaskan di bawah ini :
1.
"Misi Diplomatik" adalah perwakilan resmi dari negara peng1nm di Negara Penerima yang melakukan fungsi diplomatik berdasarkan pada Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubun!gan Diplomatik;
2.
"Pos Konsuler" adalah setiap Konsulat Jenderal, Konsulat, Wakil Konsulat, atau Agen Konsuler;
3.
"Wilayah Konsuler" adalah daerah yang ditentukan pada sebuah Pos Konsuler untuk melakukan fungsi konsuler;;
4.
"Fungsi Konsuler" adalah merujuk pada fungsi konsuler sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Konvensi Wina f:ahun 1963 tentang Hubungan Konsuler yang dapat dijalankan oleh misi diplomatik sesuai dengan Pasal 3 (2) Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik;
5.
"Kepala Pos Konsuler" adalah orang yang ditugaskan untuk bertindak dalam kedudukan tersebut;
6.
"Pejabat Konsuler" adalah setiap orang, te!rmasuk Kepala Pos Konsuler, yang dipercayakan untuk menjalankan funjgsi-fungsi Konsuler.
Pasal2 Fungsi Konsuler 1.
Fungsi konsuler dilaksanakan oleh Pos Konsuler. Fungsi dimaksud juga dapat dilaksanakan oleh Misi Diplomatik s1esuai dengan ketentuan Pasal 3 Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Pasal 70 Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Hlubungan Konsuler.
2.
Dalam Persetujuan ini tidak ada yang dapat diartikan untuk menghalangi pelaksanaan fungsi konsuler oleh suatu misi diplomatik.
3.
Nama anggota Misi Diplomatik yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi Konsuler akan diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri Negara Penerima, termasuk jika ada1 pergantian anggota yang ditugaskan untuk melaksanakan Fungsi Konsuler setelah itu.
Pasal3 Pelaksanaan Fungsi Konsuler di dalam dan di luar Wilayah Konsuler 1.
Sesuai dengan undang-undang dan peraturan Negara Penerima, Pejabat Konsuler memiliki hak untuk mellaksanakan fungsi konsuler di dalam Wilayah Konsuler sebagaimana dis,ebutkan dalam Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.
2.
Seorang Pejabat Konsuler dapat, dalam keadaan khusus, atas persetujuan Negara Penerima. melaksam1kan fungsinya di luar Wilayah Konsuler. 2
Pasal4 Komunikasi dengan Otoritas dari Negara Penerima Dalam melaksanakan fungsinya , Pejabat Konsuler dapat menghubungi: a.
otoritas berwenang setempat Negara Pene!rima di wilayah konsulernya;
b.
otoritas pusat yang berwenang Negara Penerima jika dan sebatas hal tersebut diizinkan oleh undang-undang dan peraturan nasional Negara Penerima atau oleh perjanjian internasional yang terkait dimana kedua Negara menjadi pihak.
Pasal5 Prinsip-prinsip Dasar Notifikasi Konsuler dalam hal Penangkapan, Penahanan dan Peradilan 1.
Apabila seorang warga negara dari Negara Pengirim ditangkap, ditahan, atau ditawan di dalam wilayah Negara Penerima, otoritas berwenang Negara Penerima akan menginformasikan kepada yang bersangkutan, tanpa penundaan, mengenai hak dan pilihan hukum yang dimilikinya, termasuk hak untuk menghubungi IMisi Diplomatik atau Pos Konsulernya, serta akan memfasilitasi komunikasi yang bersangkutan dengan Misi Diplomatik atau Pos Konsulennya.
2.
Para Pihak menjamin, atas dasar resiprositas , bahwa warga negara dari Negara Pengirim yang ditangkap atau ditahan akan diperlakukan dengan adil dan sama berdasarkan undang-undan!~ Negara Penerima.
3.
Negara Pengirim berhak untuk diberitahu bahwa seorang warga negara dari Negara pengirim telah ditangkap, ditahan atau ditawan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan darii Negara Penerima.
Pasal6 Notifikasi dan Bantuan Terkait Penahanan dan Peradilan 1.
Para Pihak bersama-sama bersepakat ballwa otoritas yang berwenang Negara akan menyampaikan tanpa penundaan kepada Misi Diplomatik atau Pos Konsuler dari masing-masing Ne!gara Pengirim pemberitahuan mengenai penangkapan atau penahanan atau bentuk lain dari penghilangan kebebasan warga negar:a dlati Negara Pengirim, dengan atau tanpa persetujuan yang bersangkutan.
2.
lnformasi mengenai warga negara yang telah ditangkap, ditahan atau ditawan di lokasi manapun di Negara l?enerima, akan disampaikan kepada Pos Konsuler atau Misi Diploma1tik Negara Pengirirn dengan persetujuan warga negara tersebut dan sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Hubungan Konsulm serta undang-undang serta peraturan Negara Penerima yang relevam. Jika orang tersebut tidak 3
memberikan persetujuannya, Negara1 Penerima juga akan memberitahukan Pos Konsuler atau Misi Diplomatiknya secara tertulis mengenai hal ini, sesuai dengan undang-undang dan peraturan Negera Penerima. 3.
Setiap komunikasi yang ditujukan kepacla Misi Diplomatik atau Pos Konsuler oleh warga negara dari Nega1ra Pengirim yang ditangkap, ditahan atau ditawan akan difasilitasi dan diteruskan tanpa penundaan oleh otoritas yang berwenang dari Ne,~ara Penerima kepada Misi Diplomatik atau Pos Konsuler Negara PenHirim.
4.
Pejabat Konsuler memiliki hak untuk belrkunjung dan berkomunikasi dengan, menggunakan bahasa asli, warg1a negaranya yang ditangkap atau ditahan dan untuk mengatur kuasa hukum bagi yang bersangkutan. Otoritas yang berwenang dari Negara PEmerima akan dengan segera membuat pengaturan kunjungan dari Pejabat Konsuler warga negara tersebut.
5.
Seorang warga negara yang ditangkap atau ditahan berhak untuk menerima dan mengirim surat dan ~;orespondensi lainnya serta menerima barang-barang, obat-obatan dan hal-hal lain untuk penggunaan pribadi dalam batas-batas yang ditentukan oleh undangundang dan peraturan yang berlaku di Negara Penerima.
6.
Otoritas yang berwenang dari Negara Penerima, atas permintaan warga negara yang ditahan atau Pejabat Konsuler, akan memberitahukan Pejabat Konsuler Negara Pengirim meng1enai keadaan dan penyebab tuduhan-tuduhan terhadapnya, waktu, tanggal dan tempat yang ditetapkan untuk diadili atau proses beracara lainnya. Kehadiran Pejabat Konsuler pada saat proses peradilan atau proses beracara kecuali yang terbuka untuk umum tunduk pada undang-undang dan peraturan Negara Penerima.
7.
Kedua Pihak akan berusaha, sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, untuk memastikan bahwa pemberitahuan khusus kepada Misi Diplomatik atau Pos Konsuler diberikan dalam kasus yang melibatkan penahanan orang di bawah umur, perempuan hamil, orang yang be:risiko, seperti orang dengan ketidakmampuan fisik atau yang memiliki kondisi medis yang akut.
Pasal7 lnformasi terkait Kasus t<:ematian Jika informasi terkait kematian seseorang warga negara dari Negara Pengirim diperoleh otoritas yang berwenang dari Negara Penerima, otoritas tersebut wajib untuk menginformasikannya tanpa penundaan kepada Misi Diplomatik atau Pos Konsuler dari Negara Pengirim da1n menyediakan, berdasarkan permintaan Misi Diplomatik atau Pos Konsuler, akte kematian atau salinan dokumen resmi lainnya yang menyatakan kemaltian. 4
Pasal8 Perlindungan bagi Warga Negara di ba1wah Umur dan dengan Ketidakmampuan Filsik
1.
Otoritas berwenang dari Negara Pene:rima wajib memberitahukan kepada Misi Diplomatik atau Pos Konsuler Negara Pengirim manakala seseorang di bawah umur atau orang l.ainnya yang kurang memiliki kemampuan penuh dari Negara Pengirirn akan ditempatkan di bawah institusi sosial atau dalam proses adopsi di Negara Penerima.
2.
Otoritas berwenang dari Negara Penerirna wajib memberitahu tanpa penundaan kepada Misi Diplomatik atau Pos Konsuler Negara Pengirim jika seorang wali atau pengampu diperlukan bagi seorang warga negara, termasuk yang dibawah umur atau orang lainnya yang kurang memiliki kemampuan penuh dari Negara Pengirirn, untuk bertindak atas nama orang tersebut.
3.
Pejabat Konsuler berhak untuk melindun!gi, sejauh dimungkinkan oleh undang-undang dan peraturan dari Ne~1ara Penerima, hak-hak dan kepentingan dari seorang warga negara, tc~rmasuk orang di bawah umur atau orang lainnya yang kurang memiliki kapasitas penuh, dari Negara Pengirim, dan jika diperlukan, untuk merekomendasikan atau menunjuk seorang wali atau pengampu untuk orang tersebut atau mengawasi kegiatan yang terkait dengan perwalian atatu pengampuan.
Pasal9 Bantuan kepada Kapal-kapal
1.
Nc~gara
Pengirim
Pejabat Konsuler memiliki hak untuk memberikan bantuan terhadap kapal-kapal yang memiliki nasionalitas dari Negara Pengirim yang berada di wilayah, laut wilayah, perairan kepulauan atau perairan pedalaman dari Negara penerima, dan kepada kapten dan anggota anak buah kapalnya, serta: a.
b.
c. d.
e.
menaiki kapal ketika akses bebas rnenuju pantai telah diberikan kepada kapal, menanyakan kapten dan setiap anak buah kapal serta menerima laporan-laporan mengenai kapal, muatan dan pelayarannya; tanpa mengabaikan kewenangan ot:oritas dari Negara penerima, menyelidiki setiap kejadian yang terjadi selama pelayaran; memfasilitasi setiap penyelesaian sengketa apapun antara kapten dan anak buah kapal sejauhmana hal ini diberi kewenangan oleh undang-undang dan peraturan dari N,egara penerima; menerima kunjungan dari kapten :atau anak buah kapal , dan, apabila diperlukan, membuat pemgaturan untuk perawatan kesehatan atau pemulangan mereka; menerima, memeriksa, menyusun, menandatangani dan mengesahkan dokumen yang berhubungan dengan kapal ; dan
5
f.
menangani hal-hal lain yang berkaitan dengan kapal, yang diberikan tugas oleh otoritas berwenang dari Negara Pengirim.
2.
Kapten dan setiap anak buah kapal dapat menghubungi pejabat konsuler. Mereka dapat mendatangi pos konsuler atau misi diplomatik sesual dengan undang-undang dan peraturan dari Negara pengirim.
3.
Hak-hak merujuk pada ayat 1 dan 2 dari pasal ini wajib diterapkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan dari Negara penerima.
Pasal10 Notifikasi dalam hal Tindakan Wajib terhadap Kapal dari Negara Pengirim
1.
Ketika pengadilan atau otoritas lain yang berwenang dari Negara Penerima berniat untuk menerapkan tindakan wajib atau memulai penyelidikan resmi terkait kapal atau naik ke atas kapal yang memiliki nasionalitas dari Negara Pengirim, otoritas tersebut akan memberikan notifikasi kepada Pos Konsuler atau Misi Diplomatik terlebih dahulu guna memungkinkan bagi seorang pejabat konsuler untuk hadir pada saat tindakan tersebut dilaksanakan. Apabila dalam keadaan yang mendesak tidak dimungkinkan untuk dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu, otoritas yang berwenang di Negara Penerima akan memberitahukan Pos Konsuler atau Misi Diplomatik segera setelah tindakan tersebut dilakukan dan dengan segera menjelaskan semua rincian tindakan yang telah dilakukan atas permintaan Pejabat Konsuler.
2.
Ketentuan mengenai pemberitahuan pada1 ayat 1 dari Pasal ini berlaku terhadap tindakan serupa yang dilakulkan di pantai oleh otoritas berwenang dari Negara penerima terhadap kapten kapal atau anak buah kapal lainnya, berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara penerima.
3.
Ketentuan pada ayat 1 dan 2 Pasal ini tidak berlaku terhadap suatu pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dari Negara penerima terkait masalah cu~cai , administrasi pelabuhan, karantina atau pemeriksaan perbatasan, atau terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh otoritas serupa dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran di laut, keselamatan di taut atau pencegahan pencemaran air.
4.
Kecuali atas permintaan atau dengan pe!rsetujuan kapten kapal yang memiliki nasionalitas dari Negara Pengirim atau seorang pejabat konsuler, otoritas berwenang Negara PenE~rima tidak dapat mencampuri urusan di dalam kapal , ketika tidak terdapat pelanggaran terhadap ketenangan, keamanan dan ketertiban umum Negara Penerima.
6
Pasal11 Bantuan kepada Kapal Karam daril Negara Pengirim 1.
Apabila suatu kapal yang memiliki nasionalitas dari Negara Pengirim, karam atau terdampar di wilayah laut, perairan kepulauan atau perairan pedalaman dari Negara Penerima, otoritas berwenang dari Negara Penerima akan memberitahukan dengan segera Pos Konsuler atau Misi Diplomatik terdekat dengan tempat kejadian mengenai upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan orang-oratng yang berada di atas kapal, kapal dan muatan dan barang-barang lainnya.
2.
Pejabat Konsuler berhak untuk melakukan tindakan sejauh diperbolehkan oleh undang-undang dan peraturan Negara Penerima, untuk memberikan bantuan kepada setiap kapal karam yang memiliki nasionalitas dari Negara Pengirim dan te·rhadap anak buah kapal dan penumpangnya dan meminta bantuan dari otoritas Negara Penerima dalam kaitan ini.
3.
Apabila suatu kapal karam yang memiliki nasionalitas dari Negara Pengirim atau barang atau muatan yang ditemukan dekat pantai, atau yang dibawa masuk ke dalam pelabuhan Negara Penerima dan tidak satupun kapten atau pemilik kapal, ataUI perwakilan dari perusahaan kapal atau perusahaan asuransi yang hatdir atau berada dalam posisi memungkinkan untuk mengambil tindakan untuk pemeliharaan atau pemusnahan, otoritas berwenang dari Negara Penerima wajib memberitahu Pos Konsuler atau Misi Diplomatik sesegera mungkin. Pejabat Konsuler dapat mengambil tindakan yang tepat atas nama pemilik kapal.
4.
Kapal karam yang memiliki nasionalitas Negara Pengirim serta muatan dan barang-barangnya tidak dikenai kewajiban bea masuk atau bea-bea lainnya yang sejenis oleh Negara Penerirna dengan syarat pengiriman tersebut bukan dimaksudkan untuk dijual atau digunakan di Negara Penerima.
Pasal12 Pesawat Negara Penu irim Ketentuan dalam Persetujuan ini mengenai kapal yang memiliki nasionalitas Negara Pengirim berlaku pula kepada pesawatt yang didaftarkan di Negara Pengirim dengan syarat bahwa penerapannya tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan pe~anjian bilateral yang be~rl aku antara Negara Pengirim dan Negara Penerima atau perjanjian multilateral dimana kedua Negara merupakan Pihak.
7
Pasal13 Konsultasi Para Pihak sepakat bertemu untuk konsultasli setiap tahun atau sewaktuwaktu dibutuhkan untuk mengkaji hubungan ke~konsuleran. Salah satu Pihak dapat juga meminta konsultasi terkait berbagai masalah kekonsuleran sebagaimana dibutuhkan dari waktu ke waktu.
Pasal14 Amandemen Setiap amandemen atau revisi terhadap nask:ah Persetujuan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Amandemen atau revisi tersebut akan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan pemberlakuan.
Pasal15 Penyelesaian Perbeclaan Setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran dian penerapan Persetujuan ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan di antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik.
Pasal16 Tanggal Berlaku, Jangka Waktu, Penghentian Sementara dan Pengakhiran 1.
Persetujuan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tertulis terakhir oleh Para Pihak, melalui saluran diplornatik, yang mengindikasikan bahwa persyaratan domestik pemberlakuan telah terpenuhi.
2.
Tiap Pihak dapat menghentikan sementara seluruh atau sebagian dari Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis dua minggu sebelumnya atau berlaku secara seketik:a jika dianggap darurat dan perlu. Pihak yang telah menghentilkan sementara penerapan Persetujuan ini wajib memberitahu sesegera mungkin kepada Pihak lainnya pada saat alasan penghentian sementara telah tidak berlaku.
3.
Persetujuan berlaku selama 10 tahun, dan diperpanjangan secara otomatis untuk periode yang yang sama.
4.
Tiap Pihak dapat menghentikan Perset~juan ini setiap saat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik paling lambat enam puluh (60) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
8
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bavvah ini, telah menandatangani
Persetujuan ini. Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta, pada tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun 2014, dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama.
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Signed
R.M. MARTY MENTER!
~
PEMIERINTAH REPUBLIK FILIPINA
Signed
AiALEGAWA R NEGERI
.ALBERT F. DEL ROSARIO MENTER! LUAR NEGERI
9
REPUBLIK INDONESJIA
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUS:LIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC: OF THE PHILIPPINES ON CONSULAR NOTIFICATION AND ASSISTANCE The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines, hereinafter referred to singularly as the 'Party' and collectively as the 'Parties.'
CONSIDERING the functions of the Diplomatic Mission and Consular Post in protecting and securing the rights and interests of the Sending State and those of its nationals within the limits permitted by international law;
DESIRING to develop their consular relations in order to facilitate the protection of the rights and interests of their respective nationals who are detained, arrested, deprived of freedom , undergoing judicial process before national courts of the Receiving State or who have died while in custody;
TAKING into account of the need to promote better comm unication regarding consular protection as set out in the 1963 Vienna Convention on Consular Relations and 1961 Vienna Convention on Diplo,matic Relations;
HAVING DUE REGARD TO the prevailing laws and regulations of their respective countries; Have agreed as follows:
Article 1 Definitions
For the purposes of this Agreement, the followiing expressions shall have the meanings hereunder assigned to them: 1.
"Diplomatic Mission" means official represE:!ntatives of the Sending State in the Receiving State who conduct diplomatic functions pursuant to the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations;
2. "Consular Post" means any or consular agency;
consulate-genc~ral ,
consulate, vice-consulate
3. "Consular District" means the area assigned to a consular post for the exercise of consular functions; 4.
"Consular Functions" refers to those func1tions listed in Article 5 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations that may be performed by diplomatic missions in accordance with Ar1icle 3(2) of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations;
5. "Head of Consular Post" means the person charged with the duty of acting in that capacity; 6.
''Consular Officer" means any person, incl1uding the head of a Consular Post, entrusted with the exercise of Consulatr Functions.
Article 2 Consular Functions
1. Consular Functions are exercised by Consular Posts. They are also exercised by Diplomatic Missions in accord;ance with Article 3 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relationcs and Article 70 of the 1963 Vienna Conventions on Consular Relations. 2.
Nothing in this Agreement shall be construed as preventing the performance of consular functions by a Diph)matic Mission.
3. The names of members of the Diploma1tic Mission charged with the exercise of Consular Functions of the mi:ssion shall be notified to the Ministry of Foreign Affairs of the Receiving State, including any changes to such members charged with the exe1rcise of Consular Functions thereafter.
Article 3 Exercise of Consular Functions Within and Outside the Consular District 1.
In accordance with the laws and regulation of the Receiving State, Consular Officers are entitled to exercise within the Consular District the Consular Functions mentioned in the 1963 Vienna Convention on Consular Relations.
2. A Consular Officer may, in special circumstances, with the consent of the Receiving State, exercise his functions outsude the Consular District.
2
Article 4 Communication with the Authorities of the Receiving State In the exercise of their functions, Consular Offic~:rs may address: a.
the local competent authorities of the Receiving State in the consular district;
b. the competent central authorities of the Heceiving State if and to the extent that this is allowed by the laws and regulations of the Receiving State or by relevant international agreememts to which both States are
parties. Article 5 Basic Principles of Consular Notification in respect of Arrest, Detention and Trial
1.
If a national of the Sending State is arrested, detained or apprehended within the territory of the Receiving State, the competent authorities of the Receiving State shall inform him/her withoiUt delay of his/her legal rights and options, including the right to contact his/her Diplomatic Mission or Consular Post, and facilitate communication with his/her Diplomatic Mission or Consular Post.
2.
The Parties ensure that under reciprocal basis, the detained or apprehended national of the sending State shall receive fair and equal treatment under the laws of the Receiving State.
3. The Sending State is entitled to be notified that a national of the Sending State has been arrested, detained or apprehended, subject to the laws and regulations of the Receiving State.
Article 6 Notification and Assistance in respect of Detention and Trial
1. The Parties mutually agree that competent authorities of the Receiving State shall provide the Diplomatic Mission or Consular Post of each Sending State a prompt consular notification without delay about the detention, apprehension or any other deprivation of liberty of (a) national(s) of the Sending State, with or wit~1out his/her prior consent. 2. Information concerning nationals who hav1e been arrested, detained or apprehended in any location in the Receiving State, shall be provided to the Consular Post or Diplomatic Mission olf the sending State where the national has consented and in accordance with the 1963 Vienna Convention on Consular Relations and reh3vant laws and regulations of the Receiving State. If that particular pemon has not given his or her consent, the Receiving State will shall also inform in writing the Consular
3
Post or Diplomatic Mission of this matter, subject to the laws and regulations of the Receiving State. 3. Any communication addressed to the Diplomatic Mission or Consular Post by the detained or apprehended national of the Sending State shall be facilitated and forwarded by the competent authorities of the Receiving State to the Diplomatic Mission or Consullar Post of the Sending State without delay.
4. A Consular Officer shall have the right to visit and communicate, using the native language, with the detained or appre~hended national of a Sending State and to arrange for his or her legal representation. The competent authorities of the receiving State shall makl~ prompt arrangements for the visit to the said national by such Consular Officer. 5. A detained or apprehended national shall be entitled to receive and send letters and other correspondence and to receive goods, medicine and other articles for personal use within the linnits imposed by the applicable laws and regulations of the receiving State. 6. The competent authorities of the Receiving State, upon the request of the
detainee or the Consular Officer, shall inform the Consular Officer of the Sending State of the nature and cause of the accusations against the detainee, the time, date and place set ftor trial or other proceedings, provided that such trial or proceedings are held in open Court. Attendance of the Consular Officer at any trials or proceedings other than those in open Court shall be subject to the relevant laws and regulations of the Receiving State. 7.
Both Parties shall endeavour, in accordance with relevant laws and regulations of each State, to ensure that specific notification to the Diplomatic Mission or Consular Post is given in cases involving the detention of minors, pregnant women and people at risk, such as those with physical disabilities or who have acute medical condition.
Article 7 Information in Cases o1f Death If the relevant information of the death of a national of the Sending State is available to the competent authorities of the Receiving State, such authorities shall have the duty to inform without delay the Diplomatic Mission or Consular Post of the Sending State and provide, upon the request of the Diplomatic Mission or Consular Post, a death certificate or a copy of other documents certifying the death.
4
Article 8 Protection of Minors and Disabled National 1.
The competent authorities of the Rece~iving State shall notify the Diplomatic Mission or Consular Post of thl3 Sending State if a minor or other person lacking full capacity of the Semding State will be put under social institution or is in the process of adoption in the Receiving State.
2. The competent authorities of the Receiving State shall notify without delay the Diplomatic Mission or Consular Post of the Sending State if a guardian or trustee is required for a national, including a minor or other person lacking full capacity, of the Sending State, to act on his or her own behalf.
3.
A Consular Officer shall be entitled to protE~ct, to the extent permitted by the laws, and regulations of the Receiving State, the rights and interests of a national, including a minor or other person lacking full capacity, of the Sending State, and when necessary, to recommend or designate a guardian or trustee to the person concerned and supervise the activities pertaining to the guardianship or trusteeship.
Article 9 Assistance to Vessels of the Sending State 1. A Consular Officer shall be entitled to render assistance to vessels having the nationality of the Sending State which are in the territory, territorial sea, archipelagic or internal waters of the Receiving State, and to their master and crew members, and also: a. To board a vessel when free access to :shore has been granted to the vessel, question the master and any mHmber of the crew and receive reports on the vessel, its cargo and voyage; b. Without prejudice to the power of the, authorities of the Receiving State, to investigate any incident which occurred during the voyage; c. To facilitate the settlement of disputes of any kind between master and crew insofar as this maybe authorized for his or her medical treatment or return home; d. To receive visits from the master or any member of the crew, and, when necessary, make arrangements for his or her medical treatment or return home; e. To receive, examine, draw up, sign and authenticate documents with regards to a vessel; and f. To handle other matters relating to a vessel which are entrusted by the competent authorities of the Sendin~l State. 2. The Master and any member of the crew may contact a consular officer. They may go to the consular post or diplomatic mission in accordance with the laws and regulations of the Receiving State.
5
3.
The rights referred to in paragraph 1 atnd 2 of this article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the Receiving State.
Article 10 Notification in case of Compulsory Actions against a Vessel of the Sen1ding State 1.
In case the courts or other competent authorities of the Receiving State intend to take compulsory actions or starit an official investigation with regard to a vessel or aboard a vessel having the nationality of the Sending State, those authorities shall notify the Consular Post or Diplomatic Mission in advance so as to enable a consular officer to be present when actions are taken. If the urgency of the matter prevents prior notification, the competent authorities of the! Receiving State will notify the Consular Post or Diplomatic Mission immediately after the actions have been taken and promptly provide his or her with full particulars of the said actions upon request of a Consular Officer.
2. The notification provision of paragraph 1 of this Article shall apply to similar actions taken on shore by the competent authorities of the Receiving State against the master of a vessel or any member of the crew, subject to the laws and regulations of the Receiving State. 3.
The provisions of paragraph 1 and 2 of thi8 Article shall not apply to any routine inspection carried out by the competent authorities of the Receiving State in relation to customs, administration of ports, quarantine or border check, nor to measures taken by such authorities to ensure safety of navigation, safety at sea or the prevention of pollution of waters.
4.
Except upon request or with the consent of the master of a vessel having the nationality of the Sending State or of a Consular Officer, the competent authorities of the Receiving State shall not interfere in the internal affairs of the vessel, when the peac:e, security and public order of the Receiving State are not violated.
Article 11 Assistance to Wrecked Vessels of the Sending State 1.
If a vessel having the nationality of the Sending State is wrecked or runs aground in the territorial, archipelagic or inlternal waters of the Receiving State, the competent authorities of the Receiving State shall inform without delay the Consular Post or Diplomatic Mission nearest to the scene of the occurrence of the measures t:aken for rescuing the persons aboard, the vessel and its cargo and other ptroperties.
2.
A Consular Officer shall be entitled to take measures to the extent permitted by laws and regulations of thH Receiving State, to render
6
assistance to any wrecked vessel having the nationality of the Sending State and its crew and passengers and t<) request assistance from the authorities of the Receiving State in this connection. 3.
If a wrecked vessel having the nationality of the Sending State or its articles or cargo is found near the coast of, or is brought into a port of the Receiving State and neither the master or the owner of the vessel, nor any agent of the vessel's company or its insurance company is present or is in a position to take measures for their prevention or disposal, the competent authorities of the Receiving State shall inform the Consular Post or Diplomatic Mission as promptly as possible. A Consular Officer may take appropriate measures on behalf of the owner of the vessel.
4.
A wrecked vessel having the nationality of tl1e Sending State and its cargo and articles shall not be subjected to custom duties or other similar charges by the Receiving State provided th1ey are not delivered for sale or for use in the Receiving State.
Article 12 Aircraft of the Sending1 State The provisions of this Agreement concerning ve!ssels having the nationality of the Sending State shall apply to aircraft registered in the Sending State provided that such application does not contravene the provisions of bilateral agreements in forces between the Sending Statte and the Receiving State or multilateral agreements to which both States are parties.
Article 13 Consultations The Parties mutually agree to meet for consultations annually or as needed to review their consular relationship. Either Party may also seek consultations on individual consular matters as required from timE~ to time.
Article 14 Amendment Any amendment or revision to the text of the Agreement shall be done by mutual written consent of the Parties. Such amemdment or revision shall enter into force in accordance with the provision on enttry into force.
Article 15 Settlement of Differe1nces Any difference arising out of the interpretation and implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties, through diplomatic channels. 7
Article 16 Effective Date, Duration, Suspensi()n and Termination
1.
This Agreement shall enter into force on the date of the later written notification by the Parties, through diplomatic channels, indicating that the domestic requirements for its entry into forcc3 have been complied with.
2.
Each Party may suspend in whole or in part of this Agreement by giving two-week written notice or immediately in force when it deems it urgent and necessary. The Party that has suspended the application of this Agreement shall immediately inform the ott1er Party once the reasons for suspension no longer exist.
3. This Agreement shall be valid for ten (10) years, and shall be automatically renewed for a similar period. 4.
Either Party may terminate this Agreement at any time, by giving written notification to the other Party through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement at least sixty (60) days prior to the intended
date of termination. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, hav13 signed this Agreement. DONE in duplicate in Jakarta on this twenty fourth day of February in the year
2014, in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. FOR TfiE GO~RNMENT OF THE RFRUBLI®F INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE !REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
Signed
R.M. ~'RTY M
MINISTER FOR
Signed
ATALEGAWA
ALBERT F. DEL ROSARIO
EIGN AFFAIRS
SECRETARY OF FOREIGN AFFAIRS
8
