REPUBLIK. INDONESIA
PROTOKOLKEUANGAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis,
Dengan tujuan untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama di antara kedua negara serta dalam rangka meningkatkan pembangunan Republik Indonesia,
Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: PASAL 1- LINGKUP DAN TUJUAN PINJAMAN , Pemerintah Republik Perancis memberikan pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membiayai proyek Perbaikan Sarana dan Prasarana Stasiun Pemancar TVRl Tahap II (ITTS-II) yakni sebuah proyek yang termasuk dalam prioritas pembangunan ekonomi Republik Indonesia yang akan dibiayai juga dengan Rupiah pendamping Pemerintah Republik Indonesia. Proyek ini akan mencakup penyediaan dan pemasangan pemancar TV di 60 lokasi, pembongkaran peralatan lama, penyediaan dan pemasangan sistem monitoring pemancar, pelatihan, dan pemeliharaan. Pinjaman sebesar maksimal €48,000,000 (empat puluh delapan juta Euro), akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan proyek terse but di atas dengan ketentuan sebagai berikut: pembelian barang dan jasa Perancis di Negara Perancis. Pembelian barang dan jasa dari Indonesia atau negara lainnya di luar Perancis dengan batas maksimal 30% dari nilai pinjaman, pelaksanaan kontrak-kontrak terse but merupakan tanggung jawab pemasok dari Perancis. PASAL 2- MEKANISME PENDANAAN PROYEK Pemi'lihan pemasok dari Perancis, yang kontrak-kontraknya akan dibiayai oleh protokol ini, akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Uang muka dari setiap kontrak dalam proyek ini berkisar antara 10% - 20% dari nilai kontrak, setelah dikurangi biaya pengiriman barang dan asuransi. Pelaksanaan penggunaan dana pendamping disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan proyek yang akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Republik Indonesia.
PASAL 3 - SY ARA T DAN KETENTUAN PINJAMAN Pinjaman dari Perbendaharaan Perancis diberikan untuk jangka waktu 20 tahun, termasuk masa tenggang selama 8 tahun. Suku bunga yang dikenakan adalah 0,22% per tahun. Pokok pinjaman terse but harus dibayar kembali dalam bentuk angsuran sebanyak 24 kali berturut-turut setiap enam bulan, angsuran pertama jatuh tempo pada bulan ke-102 setelah akhir kuartal dari masa penarikan pinjaman. Bunga dibayarkan berdasarkan jumlah pokok pinjaman terhutang; perhitungan ini berlaku sejak tanggal penarikan pinjaman dari Perbendaharaan Perancis dan dibayarkan setiap enam bulan. Apabila tanggal jatuh tempo terjadi pada hari libur di Perancis, pembayaran pokok maupun bunga pinjaman di.tunda hingga hari kerja berikutnya. Pokok dan bunga pinjaman yang tidak dibayarkan pada saat jatuh tempo akan dikenakan bunga atas tunggakan pembayaran yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pelunasan tunggakan. Tingkat suku bunga atas tunggakan pembayaran dihitung berdasarkan Euro OverNight Index Average (EONIA) ditambah 3% per tahun. Angka ini tidak dapat lebih kecil dari 5% per tahun. Bunga atas tunggakan pembayaran akan dikenakan bunga dengan tingkat bunga sebagaimana diatur di atas apabila tidak dibayarkan dalam satu tahun penuh.
Suatu perjanjian pelaksanaan antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, dan Natixis (Direction of Institutional Activities atau Direktorat Pengelola Kegiatan Kelembagaan), yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Perancis, akan mengatur mekanisme penarikan dan pembayaran kembali pinjaman dari Perbendaharaan Perancis ini. PASAL 4- MATA UANG REKENING DAN PEMBAYARAN Mata · uang untuk pembukuan rekening dan pembayaran berdasarkan ketentuan dalam protokol ini adalah Euro.
PASAL 5 - REGISTRASI KONTRAK Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis secara bersamasama menegaskan komitmen mereka untuk memerangi korupsi dalam transaksi bisnis internasional. Para pihak pada kontrak-kontrak yang diregistrasi dalam protokol ini dilarang menawarkan atau memberikan, atau meminta, atau menerima, atau dijanjikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri · maupun untuk pihak lain, segala bentuk pembayaran atau keuntungan lainnya yang dapat ditafsirkan sebagai suatu tindakan melawan hukum ataupun suatu tindak pidana korupsi. Untuk setiap kontrak yang disebutkan dalam Pasal 1 ini, tata cara registrasinya mcngacu pada hal-hal berikut ini: Ketersediaan sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk pencapaian proyek ini; K.esesuaian kontrak dengan rekomendasi-rekomendasi yang disusun dalam penilaian pendahuluan proyek sesuai dengan kontrak dimaksud. Verifikasi atas kesesuaian proyek dengan peraturan yang ditetapkan oleh peserta yang tergabung dalam konsensus OECD mengenai kredit ekspor yang mendapat dukungan pemerintah; Fakta bahwa tidak ada perbedaan antara jumlah yang harus dibayar dengan yang sudah dibayar pada saat jatuh tempo oleh Pemerintah Republik Indonesia, terkait dengan perjanjian-perjanjian konsolidasi utang yang berlangsung di Paris Club, pinjaman-pinjaman dari Perbendaharaan Perancis dan pinjaman-pinjaman dari Agence Fran~aise de Developpement; Hasil pemeriksaan status jumlah yang harus dibayar dengan yang sudah dibayar pada saat jatuh tempo terkait kredit ekspor yang dijamin oleh COFACE yang diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, atau pinjaman yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia. '} Untuk setiap kontrak terkait dengan proyek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, setelah otoritas Pemerintah Perancis yang berwenang melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa persyaratan telah terpenuhi, maka kontrak akan diregistrasi dalam protokol ini melalui pertukaran surat antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kepala Pelayanan Ekonomi. Kedutaan Besar Perancis di Indonesia. bertindak atas nama Pemerintah Perancis yang berwenang. PASAL 6- BATAS WAKTU PINJAMAN DARI PERBENDAHARAAN PERANCIS Dalam rangka memenuhi ketentuan pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 di atas, kontrak-kontrak antara pemasok dari Perancis dan pembeli dari Indonesia harus diregistrasi paling lambat tanggal31 Desember 2014. Penarikan pinjaman dari Perbendaharaan Perancis yang disediakan dalam protokol
m1 tidak dapat dilakukan setelah tanggal 15 Desember 2018; batas waktu tersebut tidak dapat diperpanjang kecuali disepakati melalui perjanjian khusus antara dua Pemerintah, jika terjadi keadaan khusus.
PASAL 7- KETENTUAN PERPAJAKAN Pinjaman yang terkait dengan pelaksanaan protokol ini tidak dapat digunakan untuk pembayaran pajak dan bea masuk di Indonesia. Pembayaran atas pokok pinjaman dan bunga, yang terkait dengan pelaksanaan protokol ini akan dibayarkan tanpa pemotongan pajak di Indonesia. Pembebasan pajak yang diberikan kepada kontrak-kontrak dalam kerangka protokol ini, khususnya untuk penyediaan barang dan jasa, termasuk bantuan teknis, serta impor, ekspor, pembelian, penggunaan atau pemanfaatan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyediaan
barang dan jasa tersebut, akan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terdapat pungutan, apapun bentuknya, akan dipungut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ·di Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan pungutan tersebut, maka pembayaran atas pajak atau pungutan tersebut akan dibebankan kepada pihak pembeli dari Indonesia.
PASAL 8 -EVALUASI PASCA PROYEK Pemerintah Republik Perancis, atas biaya sendiri, dapat melaksanakan evaluasi pasca proyek terhadap proyek yang dibiayai oleh protokol ini dari segi ekonomi, keuangan, dan akuntansi, dalam rangka mengkaji pengaruh proyek ini terhadap pembangunan ekonomi di Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dapat berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi ini, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan kemudian, untuk dapat mengambil manfaat langsung dari hasil evaluasi. Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk menerima misi evaluasi pasca proyek yang diutus Pemerintah Republik Perancis dan memberikan akses untuk mendapatkan informasi terkait proyek berkenaan.
PASAL 9- TANGGAL EFEKTIF Protokol ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan. SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah dibcri kuasa oleh Pemerintah masingmasing, dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing pada protokol ini. Dibuat di Jakarta pada tanggal 13 Desen\ber 2013. (Masing-masing dalam dua dokumen asli, dalam Bahasa Perancis dan dalam Bahasa Indonesia, kedua naska)l memiliki kekuatan hukum yang sama),
Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia
Signed
Atas Nama Pemerintah Perancis /\
Signed
REPUBLIK INDONESIA
PROTOCOLE FINANCIER
ENTRE
LE GOUVERNE:MENT DE LA REPUBLIQUE FRAN<;AISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'INDONESIE
Le Gouvemement de Ia Republique fran9aise et le Gouvernement de la Republique d'Indonesie, Desireux de renforcer les liens d'amitit~ et de cooperation qui les unissent et d'e favoriser le developpement de Ia Republique d'Indonesie Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE 1 -MONTANT ET OBJET DES CONCOURS FINANCIERS Le Gouvernement de Ia Republique fran9aise consent au Gouvemement de Ia Republique d'Indonesie des concours financiers destines a Ia phase II du projet d'amelioration des stations de transmission de Ia television, projet s'inscrivant dans les priorites de developpement de l'Indonesie, qui sera realise en co-financement avec le Gouvemement de Ia Republique d'lndonesie. Ce projet inclura Ia fourniture et !'installation de stations de transmission dans soixante localites, le demantelement des anciens equipements Ia foumiture et !'installation d'un systeme de supervision, des prestations de formation et de Ia maintenance. Lesdits concours, sous Ia forme d'un pret du Tresor fran9ais, sont d'un montant maximum de 48 000 000 € (quarante-huit millions d'euros) et financent pour !'execution du projet mentionne ci-dessus : l'achat en France de biens et services fran9ais ; l'achat de biens et services indonesiens ou etrangers dans Ia limite de 30%
des concours mis en place, !'execution des contrats correspondants etant sous Ia responsabilite des fournisseurs fran9ais. ARTICLE 2- MODALITES DE FINANCEMENT DU PROffiT Le choix des foumisseurs fran9ais dont les contrats seront finances dans le cadre du present protocole sera effectue conformement a Ia loi de Ia Republique d'Indonesie. Le premier acompte de chaque contrat finance par le pr~t du Tresor fran9ais dans le cadre de ce projet sera compris entre 10 et 20% du montant du contrat finance, deduction faite des frais de transport et d'assurance, La mise en place du financement local en concordance avec le calendrier de realisation du projet sera de Ia responsabilite du Gouvernement de Ia Republique d'lndonesie. ARTICLE 3 - CONDITIONS ET MODALITES DE MISE EN PLACE DES CONCOURS '' FINANCIERS Le pret du Tresor fran9ais a une dun~e de 20 ans, dont 8 ans de franchise. Le taux d'interet est de 0,22% l'an. Le principal est remboursable en 24 echeances semestrielles egales et successives, Ia premiere etan~ exigible 102 mois apres Ia fin du trimestre civil au cours duquel les tirages auront etc effectues. Les interets sont calcules sur le montant du principal restant dil ; ils courent a partir de Ia date de chaque tirage sur le pret du Tresor fran9ais et sont payes semestriellement. La date de reglement d'une echeance de principal ou d'interet est, lorsqu'elle echoit un jour non ouvre en France, repoussee au premier jour ouvre qui suit. Toute echeance de principal ou d'interet non reglee a bonne date donnera lieu a interet de retard a compter du jour de l'exigibilite jusqu'au jour ctu paiement effectif. Les interets de retard seront calcules au taux europeen moyen pondere en euros (TEMPE) majore de 3% !'an, ce taux ne pouvant toutefois ~tre inferieur a 5% !'an. Les interets de retard portent eux-memes interet au taux defini ci-dessus s'ils sont dus pour · une annee entiere. Une convention d'application sera signee entre Natixis (Direction des Activites lnstitutionnelles), agissant au nom et pour le compte du Gouvernement de Ia Republique fran9aise, et le Ministere des Finances indonesien, agissant au nom et pour le compte du Gmivernement de Ia
Republique d'lndonesie. Elle preclsera les modalites d'utilisation et de remboursement du pr~t du Tresor fran9ais. ARTICLE 4- MONNAIE DE COMPTE ET DE PAIEMENT La monnaie de compte et de paiement au titre du present protocole est l'euro. ARTICLE 5 - IMPUTATION DES CONTRATS Les deux gouvernements rappellent leur engagement a Ia lutte contre Ia con11ption dans les transactions commerciales internationales. Les parties aux contrats imputes sur le present protocole ne peuvent proposer ou donner un tiers, demander, accepter ou se faire promettre, directement ou ·indirectement, pour leur benefice ou celui d'une autre partie aucun avantage indu, pecuniaire ou autre, constituant ou pouvant constituer une pratique illegale et de corruption.
a
Pour chaque contrat finance par le pr~t du Tresor fran9ais relatif au projet mentionne a!'article l, son imputation, comme precisee ci-dessous, est conditionnee :
a Ia mise.en place de tous les financements necessaires pour Ia realisation du projet;
a Ia
conformite du contrat avec les recommandations de !'evaluation preliminaire correspondant au dit contrat;
a Ia verification de Ia confonnite du projet avec les dispositions prevues par I' Arrangement de I'OCDE relatif aux credits a !'exportation beneficiant d'un soutien public ;
a!'absence de montants dus et non regles a bonne date par le Gouvernement de Ia Republique d'lndonesie au titre des accords de consolidation de dette intervenus en Club de Paris et des prets gouvernementaux fran9ais et de I' Agence Fran9aise de Developpement;
al'examen de l'etat des montants dus et non regles abonne date, au titre des credits bancaires garantis par Ia COFACE accordes au Gouvernement de Ia Republique d'Indonesie, a son secteur · public ou avec Ia garantie du Gouvernement de Ia Republique d'Indonesie. Pour chaque contrat relatif au projet mentionne
a l'article
1, apres que les
autorites fran9aises competentes auront verifie que ces conditions sont remplies, le contrat sera impute au present protocole par un echange de lettre entre le Ministere . des Finances de Ia Republique d'lndonesie et le Chef du Service economique de I'Ambassade de France en Indonesie, agissant avec l'autorisation des autorites fran9aises competentes. ARTICLE 6- DATES LIMITES DU PRET DU TRESOR FRANCAIS Pour beneficier des concours financiers definis a !'article 1 ci-dessus, les contrats entre prestataires fran9ais et acheteurs indonesiens doivent ~tre imputes au plus tard le 31 decembre 2014. Les tirages sur le pret du Tresor fran9ais accorde par le present protocole doivent realises au plus tard le 15 decembre 2018 ; cette date ne pourra ~tre prorogee qu'en cas de circonstances exceptionnelles, apres accord mutuel par echange de lettres entre les deux gouvernements. ~tre
ARTICLE 7- IMPOTS ET TAXES Les concours financiers lies
apayer aucun impOt ni taxe en Indonesie.
a !'execution du present protocole ne peuvent servir
Les remboursements en principal et les paiements en inter~ts lies du present protocole seront effectues nets de tout impot et taxe en Indonesie.
a !'execution
·''
Les exemptions de taxes accordecs aux contrats dans le cadre du present protocole, notamment pour Ia foumiture de biens et services, y compris d'assistance technique, de meme que pour !'importation, !'exportation, l'achat, !'utilisation ou Ia disposition de biens et services concourant a Ia production de telles foumitures, devront etre conformes aux lois et regles indonesiennes en vigueur. Si de tels taxes ou prelevements, quels que soient leur objet ou leur nature, devaient etre appliques en vertu des lois et regles indonesiennes en vigueur sur les contrats imputes sur le protocole, le paiement de ces taxes ct prelevements serait a Ia charge de l'acheteur indonesien. ARTICLE 8- EVALUATION RETROSPECTIVE DU PROJET Le Gouverriement de Ia Republique frans:aise peut faire proceder a ses propres frais a l'evaluation retrospective, sur les plans cconomique, financier et comptable, du projet inscrit sur ce protocole', de maniere notamment aen apprecier !'impact sur le developpement de l'Indonesie. Le Gouvernement de Ia Republique d'Indonesie est associe, s'il le souhaite, a Ia conduite de cettc evaluation, selon des mod'alites qui sont a definir, afin de beneficier directement des resultats de ·!'etude. Le Gouvernement de Ia Republique d'Indonesie s'engage a accueillir Ia mission d'evaluation envoyee par le Gouvemement de Ia Republique frans:aise et a lui faciliter l'acces aux informations concernant le projet. ARTICLE 9- ENTREE EN VIGUEUR Le present protocole entre en vigueur aIa date de sa signature. EN FOI DE QUO!, les representants des deux gouvemements, dflment autorises a cet effet, ont signe le present protocole et y ont appose leur sceau. 1J
dllcambre .:zo 1;
Fait aJakarta, le en deux exemplaires originaux en langues frans:aise et indonesienne, les deux textes faisant egalement foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
de Ia Republique frans:aise
de Ia Republique d'Indonesie
Signed
Signed
