REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEAMANAN NASIONAL DAN IMIGRASI REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA DAN PENINGKATAN KAPASITAS
NOTA KESEPAHAMAN ini (selanjutnya disebut sebagai UMOU") dibuat dan diberlakukan oleh dan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan, Keamanan Nasional dan lmigrasi Republik Fiji atas nama Kepolisian Fiji (selanjutnya disebut sebagai UPara Pihak"); MENGHORMATI prinsip-prinsip kedaulatan, kemerdekaan, non interfensi, kesetaraan, saling menguntungkan dan hak untuk menjaga keutuhan wilayah; SESUAI dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Negara masing-masing, serta prosedur dan kebijakan dari Pihak masing-masing; MENGANUT pada Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji dalam Kerangka Pengembangan kerja sama;
SELANJUTNYA MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:
Pasal1 LINGKUP KERJA SAMA 1.
Para Pihak akan mengembangkan kerja sama dan konsolidasi yang telah terjalin erat antara kedua negara khususnya peningkatan kapasitas kerja sama kepolisian.
2.
Selain itu untuk membangun kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara dan peningkatan kapasitas dalam lingkup Nota Kesepahaman ini.
2
Pasal2 TUJUAN 1.
Tujuan dari Nota Kesepahaman ini Para Pihak akan mempromosikan kerja sama yang lebih erat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara, khususnya kegiatan yang berkaitan di bawah ini: a) Perdagangan Gelap Narkoba, Psikotropika dan Zat Prekursor; b) Terorisme; c) Perdagangan dan penyelundupan manusia; d) Pencucian Uang; e) Perdagangan gelap Senjata Api dan Bahan Peledak; f) Kejahatan Dunia maya; g) Kejahatan Ekonomi lnternasional; h) Korupsi; dan i) Kejahatan lain yang dipandang perlu oleh para Pihak.
2.
Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan untuk tujuan pembangunan kapasitas.
Pasal3 LINGKUP KERJA SAMA 1.
Guna mencapai tujuan-tujuan pada pasal 2 dari Nota Kesepahaman ini, Para Pihak akan bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan berikut: a) Pertukaran informasi tentang kejahatan lintas negara dan masalahmasalah lain yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kepolisian; b) Mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara dan terorisme; c) Pembangunan kapasitas, pelatihan dan pertukaran pengetahuan; d) Mobilisasi sumber daya; dan e) Bidang-bidang lain yang menjadi prioritas bersama dan kepentingan umum yang dapat disetujui oleh Para Pihak.
2.
Kegiatan-kegiatan ini akan dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan penilaian selama pertemuan Kelompok Kerja Bilateral.
Pasal4 PEMBANGUNAN KAPASITAS, PELATIHAN, DAN PERTUKARAN PENGETAHUAN 1.
Para Pihak akan bekerja bersama-sama untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan masing-masing dalam cara yang saling menguatkan guna memfasilitasi implementasi efektif dari Nota Kesepahaman ini dan pencapaian tujuan yang diinginkan.
2.
Para Pihak dapat terlibat dalam pertukaran stat dan program penempatan, serta pertukaran pengalaman terbaik dan pelajaran yang dipelajari.
3
Pasal5 MEKANISME KERJA SAMA 1.
Para Pihak sepakat bahwa instansi pelaksana dari Nota Kesepahaman ini adalah: a) Divisi Hubungan lnternasional untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia; b) Kepolisian Fiji untuk Kementerian Pertahanan, Keamanan Nasional dan lmigrasi dari Republik Fiji.
2.
Para Pihak menyetujui untuk membentuk saluran komunikasi antara instansi pelaksana untuk menjamin informasi yang akurat.
3.
Para Pihak harus saling memberitahukan pihak masing-masing melalui saluran diplomatik mengenai perubahan kompetensi atau nama otoritas sebagaimana tersebut dalam paragraf 1 (satu).
Pasal6 Kelompok Kerja Bilateral 1
Melalui Nota Kesepahaman ini, sebuah Kelompok Kerja Bilateral akan dibentuk dan bertemu setiap tahun dan/ atau bila diperlukan. Tempat pertemuan ditentukan berdasarkan giliran oleh Para Pihak.
2.
Tugas-tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kelompok Kerja Bilateral adalah sebagai berikut: a) Mempersiapkan dan menentukan Pengaturan Teknis b) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi serta melakukan evaluasi program-program kerja sama.
Pasal7 KERAHASIAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI Para Pihak akan menjamin tingkat kerahasiaan dari informasi yang diberikan dalam Nota Kesepahaman ini dan juga perpindahan dan transmisi dari informasi tersebut kepada pihak ketiga yang hanya boleh dilakukan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pihak.
Pasal8 PENDANAAN Biaya yang timbul dari pelaksanaan MoU ini akan ditanggung bersama sebagaimana disepakati antara Para Pihak. Dalam keadaan lain, pendanaan kegiatan-kegiatan kerja sama melalui MoU ini difasilitasi oleh perhatian bersama termasuk dana bantuan yang disediakan oleh pihak ketiga yang secara bersama-sama terlibat dalam sebuah akitivitas tertentu.
4
Pasal9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1.
Setiap ada perselisihan antara Para Pihak dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai oleh Kedua Pihak melalui konsultasi, negosiasi atau saluran diplomatik.
2.
Masing-masing Pihak akan tunduk pada peraturan perundangan dari negara masing-masing dan saling memberitahukan terkait perubahan dari peraturan pokok masing-masing.
Pasal 10 REVISI ATAU AMANDEMEN Nota Kesepahaman ini dapat direvisi atau diamandemen setiap saat melalui perjanjian tertulis dari Para Pihak. Segala revisi atau amandemen akan mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.
Pasal 11 MULAI BERLAKU DAN MASA BERLAKU Nota Kesepahaman akan mulai berlaku pada saat tanggal ditandatangani dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan mungkin dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
Pasal 12 PENGAKHIRAN 1.
Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh kedua Pihak melalui pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya terhadap pengakhiran dimaksud;
2.
Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi komitmen dan kewajiban dari Para Pihak akan kerahasiaan dan informasi yang diberikan melalui Nota Kesepahaman ini, kecuali disetujui oleh Para Pihak.
Pasal 13 KEKEBALAN KEDAULATAN Para Pihak dan instansi pemerintah serta negara masing-masing tidak membatalkan kekebalan kedaulatan mereka ketika memberlakukan Nota Kesepahaman ini, dan masing-masing secara penuh mempertahankan semua kekebalan dan pertahanan mereka sebagaimana diatur oleh hukum terhadap setiap kegiatan yang berdasarkan atau berasal sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini.
5 SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini. Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pad a tanggal 23 November 2011, dalam dua naskah asli, bahasa Indonesia dan bahasa lnggris. Apabila terjadi perbedaan penafsiran , naskah bahasa lnggris akan dipergunakan.
Untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Untuk Kementerian Pertahanan, Keamanan Nasional dan Keimigrasian Republik Fiji
Signed
Signed
Timur Pradopo Jenderal Polisi
Jokelani Cehariastga .Menteri
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND MINISTRY OF DEFENCE, NATIONAL SECURITY AND IMMIGRATION OF THE REPUBLIC OF FIJI ON COOPERATION IN PREVENTING AND COMBATING TRANSNATIONAL CRIMES AND ENHANCING CAPACITY BUILDING
This MEMORANDUM OF UNDERSTANDING [hereinafter referred to as "MOU"] is made and entered into by and between the Indonesian National Police and the Ministry of Defence, National Security and Immigration of the Republic of Fiji for the Fiji Police Force [hereinafter referred to as the "Parties"], RECOGNIZING the principles of sovereignty, independence, non-interference, equality, mutual advantages and the right to maintain territorial integrity; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries, as well as the procedures and policy of the individual Parties; ADHERING to the Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation;
HEREBY AGREE ON THE FOLLOWING:
Article 1 SCOPE OF COOPERATION 1.
The Parties shall develop cooperation and consolidate existing friendly relation between the two countries especially strengthening the police cooperation capacities.
2.
Additionally to establish cooperation in preventing and combating transnational crimes and enhancing capacity building within the scope of this MOU.
2 Article 2 OBJECTIVE
1.
The objectives of this MOU Parties shall be for the Parties to promote closer cooperation in preventing and combating transnational crimes, in particular acts relating to the following: a). Trafficking of Illicit Drugs, Psychotropic and Precursors; b). Terrorism; c). Trafficking and smuggling of migrants; d). Money Laundering; e). Trafficking of Illicit Arms and Explosives; f). Cyber Crime; g). International Economic Crime; h). Corruption; and i). Other types of crimes if deemed necessary by both Parties;
2.
Develop and enhance capability through educating and training for the purpose of capacity building.
Article 3 AREAS OF COOPERATION
1.
In order to achieve the objectives in Article 2 of this MOU, The Parties shall cooperate in the following activities: a). Exchange of information on transnational crimes and other matters related to police activities; b). Prevention and combating of transnational crimes and terrorism; c). Capacity building, training and knowledge sharing; d). Resources mobilization; and e). Any other areas of shared priorities and common interest as may be agreed to by the Parties.
2.
These activities will be developed and enhanced assessment during Bilateral Working Group Meeting.
based on the
Article 4 CAPACITY BUILDING, TRAINING AND KNOWLEDGE SHARING
1.
The Parties shall work together to develop and improve their capabilities in a mutually reinforcing way to facilitate the effective implementation of this MOU and the achievement of its objectives.
2.
The parties shall engage in staff exchange and secondment programmes, as well as sharing of best practices and lessons learned.
3
Article 5 MECHANISM OF COOPERATION 1.
The Parties agree that the implementing agencies of this MOU are the: a). International Relations Division for the Indonesian National Police; b). Fiji Police Force for the Ministry of Defence, National Security and Immigration of the Republic of Fiji.
2.
The Parties agree to establish communication channels between the implementing agencies to ensure accurate information.
3.
The Parties shall notify each other through diplomatic channels of changes in the competences or names of authorities referred to in paragraph (1 ).
Article 6 BILATERAL WORKING GROUP 1.
Under this MOU, a bilateral working group to be established and to meet annually and/or when there is a requirement. The meeting venue to be in turn or as decided by the Parties.
2.
Tasks, authorities and responsibilities of the Bilateral Working Group include the following: a). Set-out and decide Technical Arrangement and b). Plan, coordinate, control, supervise and evaluate co-operation programmes.
Article 7 CONFIDENTIALITY AND TRANSFER OF INFORMATION The Parties shall guarantee the level of confidentiality of the provided information under this MOU as well as the transfer and transmission of the said information to any third party which can only be conducted with prior written consent of the Parties.
Article 8 FUNDING The cost of implementing this MOU will be shared as agreed between the Parties. In other circumstances the funding of cooperative activities under this MOU to be facilitated by mutual consent including the cost of any assistance provided by third parties jointly involved in a particular activity.
4
Article 9 SETTLEMENT OF DISPUTES 1.
Any disputes between the Parties on the interpretation or implementation of this MOU shall be settled amicably by both Parties through consultation, negotiation, or diplomatic channels.
2.
Each Party shall abide by the law of their respective countries and advise each other on the changes to their principal legislation.
Article 10 REVISION OR AMENDMENT This MOU may be revised or amended at any time by written consent of the Parties. Such revision or amendment shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties.
Article 11 ENTRY INTO FORCE AND DURATION This MOU shall enter into force on the date of its signing and remain in force for 3 (three) years and may be extended for another 3 (three) years by mutual consent in writing.
Article 12 TERMINATION 1.
This MOU may be terminated by either Party within 3 (three) months' written notice prior to such termination;
2.
The termination of this MOU shall not affect the commitment and obligation of the Parties regarding confidentiality of the information under this MOU, unless otherwise agreed to by the Parties.
Article 13 SOVEREIGN IMMUNITY The Parties and their respective governing bodies and countries do not waive their sovereign immunity when entering into this MOU, and each to fully retains all immunities and defenses as provided by law with respect to any action based on or occurring as the result of this MOU.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have ~igned this Memorandum of Understanding.
5 Done in duplicate in Jakarta on 23 November 2011 , in two originals, the Indonesian and English languages. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Indonesian National Police Chief of the Indonesian National Police
For the Ministry of Defence, National Security & Immigration of the Republic of Fiji
Signed
Signed
Timur Pradopo Police General
