REPUBLIK INDONESIA
KESEPAKATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLI K FIJI TENTANG KERANGKA KERJASAMA PEMBANGUN AN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji (selanjutnya disebut sebagai 'Para Pihak'); Mengakui kedauiatan, kesatuan, dan integritas wilayah kedua Pih3k serta prms1p-prinsip tidak ikut carnpur dalam urusan dalam negeri maslngmasing sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa: i\~eyakini bahwa kerjasama ekono1ni dan pembangunan yang lebih kuat antara kedua Pihak akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonorni kedua Plhak, termasuk perbaikan standar hidup rnasyarakat kedua Pihak,
Memasti ka n kembali dukungan untuk tujuan-tujuan dan prinsip·-pnnsip C~er akan Non-Biok (GNB), dimana kedua Pihak adalah anggotEt, sebaga1 forurn untuk rnemperkuat Kerjasarna Selatan-Selatan dan sebagai alat tawar penting dalam negosiasi dengan negara-n8gara rnaju rnengEnai :suISU politik krusial, lingkungan hidup dan ekonorni; Menegaskan kernbali kerjasama pembangunan antara kedua Pihak berdas8rkan kerar1gka ;nekanisme bi:ate1al, Gerakan Non-·Biol· dan the Ba.'7dung Spirit Program with Pacific Countries dalam keranfd~a Kernitraan Strategis Baru /\sia ,L\frika; IVIengakui adanya kepentingan bersama dalam kemakrr1uran dan denlokrasi di kawasan Asia Pasifik;
hal
kearna'lan
Menyadari carnpak berkelanjutan dari kns1s ekonom1 da n lambatnya ~ernulihan e!~onOITti '.lntuk terus 111encapai tuJuan-tujuan pt=;rnbdrlgunan dan TuJuan PornbcHigunar1 i'vlilen1un1. dan juga dampak rnerugikar. t"Jeruba:1sn i~~lim terhaC~:i!J pe1nbangunan berkelanjutan dan khus-_lsn~':::' a!am kept.!lauan keCUCi r:.~ilt8k, den~l(;ln rllerl'pernntikan kebutuhan h:husus dC.L1 k.erentanan Ne~J(JrG-n.:~gara Berkembang Kepulauan t(ecil ( S:DS). dan
1
menekankan pentingnya kebutuhan untuk mengarusutamakan dimensi kelautan dalam agenda negosiasi perubahe1n iklim internasional dalam kerangka pencapaian hasil yang disepakati pada Konferensi Para Pihak dari Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan lklim (UNFCCC) di Kopenhagen, 2009;
Mempertimbangkan keinginan kuat kedua Pihak dalam melanjutkan langkah-langkah positif untuk lebih rneningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang, termasuk pertanian. perikanan, kehutanan, pendidikan , kebudayaan, perdagangan, investasi, pariwisata, lingkungan, dan pemajuan pengetahuan dan saling pengertian antara kedua Pihak sebaga1 dasar bagi peningkatan hubungan persahabatan; Menyambut baik status Indonesia sebagai peninjau dalam Melanesian Spearhead Group (IViSG) dan menunggu partisipasi dalam serta Kontribus1 bagi MSG; Mem pertimbangkan perkembangan yang menggembirakan dalam ASEAN. khususnya m·ulai berlakunya dan implementasi Traktat ASEAN serta roadmap menuju Komunitas ASEAN di tahun 2015 sebagai Kontribusi penting dalam rnencapai kemak;nuran, keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan kawasan sekitarnya termasuk Pasifik Selatan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip dari Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara; Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di rnasing-masmg Pihak serta hukum internasional terkait; Telah rnenyetujui sebagai berikut:
PASAL1 TLJJUAN T ujuan utama dan KesepaKatan ini adalah menyediakan kerar.gk.a untuk memperdalam, memper!uas dan meme!ihara kerjasan1a pen1bangunan bilateral di bldang-bldang yang saling dirninati dan rner,~adi tujuan bersama. Tujuan 1n1 juga untuk memelihara dan men1ngkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta memperkuat lebih lanjur nilalnllai bagi perdamaian di kawasan.
2
PASAL 2 PRINSIP
Dalam berhubungan satu sama lain, Para Pihak akan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar berikut, sesuai dengan Piagam Perserikatan BangsaBangsa, 1. Kesetaraan, saling rnenguntungkan dan pengakuan terhadap kepentingan yang dimiliki masing-masing Pihak dalam hal stabiiitas, keamanan, dan kemakmuran Pihak lain; 2. Saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas wilayah, kesatuan nasional dan kemerdekaan politik satu sama lain, dan juga tidak cam pur tangan dalam urusan internal masing-masing; 3. Para Pihak, sesuai dengan undang-undang nasional dan kewajiban internasional masing·-rr.asing, tidak akan dalam bentuk apapun mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu entitas yang rr1engandung ancaman terhadap stabilitas, kedaulatan. atau integritas wilayah Pihak lain, termasuk oleh mereka yang berupaya menggunakan wilayahnya untuk mendorong atau melakukan aktivitas tersebut, termasuk separatisme, dalam wilayah Pihak lainnya; 4. Para Pihak berupaya, sesuai dengan Piagam Perserikatan BangsaBangsa, untuk menyelesaikan sengketa yang rnungkin timbul di antara mereka dengan cara-cara damai seden1ikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam; 5. Para Pihak harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politil< Pihak lain, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 6. Persetujuan mi tidak akan rnempengaruhi dalam cara apa puP hak dan kewajiban yang ada pada salah satu Pihak berdasarkan hukum internas1onal.
I
"
3
PASAL3 BIDANG DAN BENTUK KERJASAMA
Bidang kerjasama dari Kesepakatan ini akan mencakup dan tidak terbatas pad a: 1.
Kerjasama Pertanian
Berkenaan dengan pengakuan akan pentingnya pertanian terhadap pembangunan masing-masing yang berdampak pada kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan , maka para Pihak akan melakukan: a. Konsultasi dan kerjasama peternakan dan beras;
dalam
isu-isu
pertanian
termasuk
b. Pemajuan pembangunan dan peningkatan kapasitas di sektor pertanian antara lembaga terkait dari kedua Pihak, di berbagai tingkatan , termasuk pelatihan , kunjungan belajar dan proyek bersama yang disepakati bersama . 2.
Kerjasama Ketautan dan Perikan an
Memajukan kerjasama bilateral dan regional dalam pengelolaan dan pembangunan kelautan dan perikanan untuk menmgkatkan kualitas dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan ; a. Konsultasi dan kerjasama dalam isu-isu kelautan dan perikanan; b.
3.
PemaJuan pembangunan dan pen,ngkatan kapasitas di sektor kelautan dan perikanan antar :embaga terkait dari kedua belah Pihak.
Kerj asa ma Kehutanan
Berkenaan dengan kepentingan bersama keduCi Pihak rnenangar.i darnpak perubahan iklim dan pen~. elolaail berkelanjutan, Para Pihak akan rnelakukan
da!am hutan
4
a. Konsultasi dan mengembangkan mekanisme kerjasama mengenai kehutanan, terutama pada pengelolaan hutan berkelanjutan dan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan+ (REDO+); b. Keqasama peningkatan kapasitas di sektor kehutanan antara institusi kedua Pihak. 4.
Kerjasama Pendidikan Berkenaan dengan kepentingan strategis akan pendidikan berkualitas bagi pembangunan nasional mereka untuk meningkatkan standar hidup, para Pihak akan melakukan: a. Konsultasi bagi pengembangan pendidikan, pengembangan belajar jarak jauh, dan kerjasama antar instansi terkait, termasuk di bidang keahlian untuk pengembangan kebutuhan kedua Pihak; b. Kerjasama dalam pengernbangan sumber daya manusia melalui !embaga-lembaga terkait dari kedua Pihak , term asuk melalui program kemitraan dan beasiswa dalam rangka bilateral dan mekanisme Kerjasama Selatan-Selatan di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, seperti budaya dan bahasa. pelatihan teknis dan diplomatik.
5.
Kerjasama Seni dan Budaya Berkenaan dengan pentingnya memperluas pengetahuan yang lebih baik, saling pengertian dan pembinaan bakat, dan untuk meningkatkan interaksi warisan budaya yang beragam antara kedua Pihak, Para Pihak akan melakukan: 3.
Konsultasi dan kerjasama promosi budaya dan seni ar,t3r ir1stansi terkait;
b. Pertukaran rnahasiswa dan tenaga dosen budaya dan se11i ; c. Studi Austronesia tentang warisan budaya dan jejak peradaban .
5
6.
Perdagangan dan Kerjasama lnvestasi
Berkenaan dengan pentingnya lebih memperkuat perdagangan bilateral dan investasi , dan mengingat keragaman sebagai ciri kawasan dapat menjadi peluang untuk saling melengkapi di bidang usaha, Para Pihak akan rner11promosikan dan memfasilitasi , antara lain: a. Kerjasama perdagangan dan investasi, termasuk: Mengurangi biaya yang terkait dengan hambatan teknis dan persyaratan peraturan dan administrasi , termasuk melalui transparansi dan penghindaran hambatan yang tidak perlu di bidang peraturan standar dan teknis, langkah-langkah san1tas1 dan fitosanitasi, dan administrasi bea; Meneliti hambatan perdagangan di Indonesia dan Fiji dalarr. berbagai sektor yang menarik bagi kedua Pihak, dengan maksud untuk memfasilitasi perdagangan melalui penmgkatan transparansi dan pengurangan biaya. b. Promosi perdagangan dan investasi, termasuk: Mempromosikan Indonesia dan Fiji sebagai destinasi yang menarik; Mengidentifikasi dan r11elaksanakan inis1atif untuk meningkatkan lingkungan bisnis ; Mengidentifikasi peluang untuk mempromosikan peluangpeluang investasi di pasar masing-masing dan pasar ketiga . c. Perdagangan dan hubungan bisnis dengan melibatkan masyarakat bisnisdan kamar dagang kedua Pihak; d.
Kerjasama dalan1 membangun kapasitas d::tlam perdayangan dan investa~;i.
7.
Kerjasama Teknik a. Dalam rangka memperkuat kerjasama teknik antara kedua Pihak, maka berbagai aktifitas yang akan dilaksanakan oleh kedua Pihak akan meliputi, dan tidak terbatas pada: -
Pelatihan dan Seminar Pengiriman Tenaga Ahli Bantuan teknis Konsultasi Program magang
b. Para Pihak akan men1biayai kegiatan di atas melalut sumbersumber tertentu dalam anggaran mereka masing-masing dan tergantung pada kesediaan sumber-sumber tersebut. c. Para Pihak dapat melakukan pengaturan lain terkait sumbersumber pendanaan bagi implementasi aktifitas dengan Pihak Ketiga.
8.
Kerjasama Pariwisata Dalam rangka lebih memperkuat hubungan bilateral dan mengingat pentingnya Pariwisata sebagai sektor pertumbuhan bagi kedua Pihak, kerjasama antara para Pihak akan mencakup, namun tidak terbatas pada bidang-bidang berikut: a. Penguatan kesepakatan yang berlaku di bidang Pariwisata antara pihak yang berwenang dari kedua Pihak; II
b. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama Pariwisata, seperti, namun tidak terbatas pada. promosi panwisata, pameran dagang, saling berbagi pengalaman antara pihak-pihak di sektor mi dan membantu dalam investasi Pariwisata antara kedua Pihak, c
PengembanGan
Pengelolaa~
Manajemen Destinasi \N1sata.
9.
Kerjasama Transportasi
Berkenaan dengan kebutuhan untuk lebih memperkuat hubungan bilateral di sektor transportasi dan menyadari pentingnya transportasi Udara dan Laut, mengingat lokasi geografis dan jarak antara Para Pihak, dalam rangka memfasilitasi perdagangan , kerjasama di bidang transportasi antara Para Pihak harus mencakup, namun tidak terbatas pad a:
10.
a.
Memperkuat kerja sama di sektor transportasi antara pihak yang berwenang dari kedua Pihak;
b.
Konsultasi dan kerjasama antara pihak berwenang yang relevan dari kedua Pihak mengenai kerjasama maritim dan kesepakatan bilateral mengenai jasa udara;
c.
Berbagi keahlian dan pengetahuan dalam perawatan dan mesin pesawat udara;
d.
Penyediaan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas dan pelatihan di bidang-bidang yang telah disepakati bersama
Kerjasarna Kepolis ian
Atas dasar saling menghormati dan kesepahaman , kedua Pihak telah berbagi minat untuk mengembangkan kerjasama kepolisian yang saling menguntungkan, termasuk melalui penyelesaian dari Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan, Keamanan Nas1onal dan lmigrasi Repub!ik Fiji tentang Kerjasama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Peningkatan Kapasitas.
11.
Kerjasa ma Hukum dan Sektor Peradilan
Berkenaan dengan upaya n1emperkuat hubungan bilateral dan mengingat pentingnya supremas1 huku1n dan pengembangan
8
lembaga hukum dan peradilan masing-masing , kerjasama antar Pihak akan mencakup, namun tidak terbatas pada , bidang-bidang berikut: a. Bantuan teknis dalam penyediaan jasa hukum , termasuk bantuan hukum dan pelayanan reformasi hukum ; b. Pelatihan dan lokakarya dalam bidang penegakan hukum ; c. Pertukaran program dalam bidang pelayanan hukum; d. Pemberian dukungan teknis dan pembangunan kapasitas dan pelatihan dan berbagai bidang hukum, yang menjadi kepentingan bagi kedua Pihak . 12.
Kerjasama dalam Organisas i lnternas iona l Multilateral Terkait lsu-lsu Pem bangunan
dan
Forum
Konsultasi dan l<erjasama mengenai masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama sebagai negara berkembang pada isu-1su pembangunan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional dan n~gional lainnya , termasuk mencapai tuJuan pembangunan yang disepakati secara reg1onal dan internasional.
13. Kesepahaman Masyarakat dan Kerjasama Antar-Masyarakat
Berusaha untuk membina kontak dan interaksi antara para pemangku kepentingan masing-masing, dan mengupayakan keterlibatan aktif dari semua sektor masyarakat, dengan maksud untuk meningkatkan saling pengertian dalam tantangan sosial-ekononli, budaya dan pembangunan.
PASAL. 4 KEKAYAANINTELEKTUAL
Para Pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektuai yang tinlbul dalam pelaksanaan Kesepakatan ini akan diatur dalam perjanJian ~erp1sah.
9
PASAL 5 MEKANISME PELAKSANA
1.
Para Pihak akan saling berkonsultasi dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk rnerr1astikan pelaksanaan efektif dari Kesepakatan ini , termasuk melalui penyelesaian pengaturan dan instrumen sebagai bagian dari atau subsider terhadap Kesepakatan ini pada bidang-bidang kerjasama tertentu dan bidang-bidang kerjasama pembangunan lainnya yang disepakati bersama;
2.
Untuk tujuan Pasal ini, Para Pihak akan rnembentuk suatu komisi bersan1a dan bertemu secara berkala untuk meninjau pelaksanaannya , dan merekomendasikan arah dan kegiatan ke depan dari Kesepakatan ini.
PASAL 6 PENGATURAN KEUANGAN
Setiap kewajiban keuangan yang timbul dari pelal<sanaan Kesepakatan in! akan dilakukan melalui saling pengertian atau pengaturan yang disetUJUi oleh kedua Pihak .
PASAL 7 KESETARAA N PERLAKUAN
Sehubungan dengan pel2ksanaan Persetujuan ini, instansi pen1erintat1 Para Pihak , perusahaan, personil dan tanggungan mereka tidak boleh diberikan n1anfaat, hak istimewa dan pengecualian yang lebih keci! daripada ya!lg diberikan kepaja parusahaan-perusahaan ataupun v1arga negara non-Indonesia !ainnya di dalan1 setiap pengaturan bilarera! untuk per11oangunan lainnya .
10
PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap sengketa yang timbul sehubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan ketentuan dari Kesepakatan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi bersama atau perundingan antara Para Pihak.
PAS AL 9 PERU BAHAN
Kesepakatan ini dapat diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama oleh kedua Pihak. Setiap perubahan pada Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir oleh salah satu Pihak tentang penyelesaian prosedur internal untuk parubahan dan akan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
PASAL1 0 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Kesepakatan ini akan mulai berlaku pada tanggal penerimaar pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik.
2. Kesepakatan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk setiap periode berturut-turut selama 3 (tiga) tahun; 3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Kesepakatan ini pada akhir durasi Kesepakatan ini dengan rnember!kan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelurn pengnkhir2n tersebut l<.epada Piha!\ lain;
11
4*(/&%
4*(/&%
REPUBLIK INDONESIA
AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF FIJI ON THE FRAMEVvORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION
The Gove,·nrnent of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji (hereinafter referred t0 as the 'Parties') ;
Acknowledging the sovereignty. unity , and territonal Integrity of both Part1es and the pnnciples of non-interference in each other's Internal affairs consistent with the Charter of the United Nations, Believing that stronger economic and development cooperation between -che two Part1es will contribute to their econom1c development. mcluding the 1rnorovement of the livmg standards of their peoples; Reassurin g the support for the goals and principles of the Non-Aligned !V!ovement (NAM) , 10 \1\'hich both Parties are members. as a forum to strengthen South-South Cooperation and as a s1gnificant lever&ge 1n negotiation vis-a-vis the developed countnes on crucial political , environmental and econom1c 1ssues. Reaffirming furtner" the development cuoperation between the two Far:ies under the Framework of bilateral mechanism , the Non-Aligned Movement, and the Bandung Sp1rit Program with Pacific CoLJntries under the tre1mework of the ~~ew As,an African Strategic Partnership; Recognizing the ex1stence of the shared interest in security prospe,-!ty and derr1ccrac'j 1n the As1a P2cific region ; Realizinfl the '..:o:-~:inL'i;-;g impact of tt1e econom1c c1-i51::,; anrl slow ecui1CJrnic re:ovcny tc furH1er achieving tne developmer.t goais Cind the Millenr,lurn Development Gcals, :jfld :1iso the adverse impact of cll.nate change towards susramable developrnent and part,cularly the archirelagic rtature of both Parties . taf<.mg 1nto account the spcc.:iol needs ar1d vulnerabilitie::; of the Srnoll lslanrl Developing States (S:DS) and stressing the importance or the need to mainstream ocean dimension into the 2genda of international cl1mate change negotiation in thr; framework of achieving an a~]reed outcome at the Conference of Part1es of the Un1ted Nations Framework Con'.'ention on Climate Change (IJNFC~CC) in Ccpenhagen . 2009 Constdering t~~ e stronu 'NIIIin~y)2ss of boti1 Pc. o-t1es to conunue tak~r~g positive steps tovvaras furthering bliat2ral cco;Jeration 1n varLous fields . inc1ud1ng agnculture fishery for·estry , education . culture , trade , inve:;tr'lent tourism .
environment, and promoting a better knowledge and mutual understanding between both Parties as the basis for enhancing friendly relations, Welcoming Indonesia's status as observer to the Melanesian Spearhead Group (MSG) and looking forward to its enhanced participation in and contribution to the MSG; Taking into account the encouraging developments 1n ASEAN, in particular the entering mto force and implementation of the ASEAN Charter as well as the roadmap for an ASEAN Community by 2015 as an important contribution 1n achieving prosperity, security and stability 1n the Southeast Asia reg1on and m its neighboring reg1ons Including the South Pac1fic 1n accordance w1th the purposes and principles of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective Parties as well as relevant mternational law,
Have agreed as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVE
The main objective of this Agreement is to provide a framework for deepen1ng. expanding and preserving bilateral development cooperation in areas of mutual interest and common objective. This objective is also aiming at maintaining and enhancing peace, security, and stability, and further strengthening peaceoriented values in the region.
ARTICLE 2 PRINCIPLES
In their relations with one another. the Parties shall be guided by t~1e following fundamental principles , consistent with the Charter of the United Nations, Equality , mutual benefit and recognition of enduring Interests each Party has in the stability, security and prosperity of the other; 2.
Mutual respect and support for the sovereignty, territorial mtegrity, national unity and political Independence of each other, and also non·-lnterferenr,e 1n the internal affail·s of one another:
3.
The Parties. consistent with their respective domestic laws and mternational obligations, shall not in any manner support or participate 1n activities by any person or entity which constitutes a threat to the stability sovereignty or terntorial Integrity of tl1e other Party, Includ ing by those who
seek to use 1ts territory ior encouraging or committing such activities , including separatism, in the territory of the other Party ; 4.
The Parties undertake, consistent with the Charter of the United Nations, to settle any disputes that n1ight arise between them by peaceful means 1n such a manner that international peace and security are not endangered,
5.
The Parties shall refrain from the threat or use of force agamst the territorial integrity or political independence of the other , in accordance w1th the Charter of the United Nations;
6.
Noth1ng 1n this Agreement shall affect in any way the ex1sting rights and obligations of either Party under International law.
ARTICLE 3 AREAS AND FORMS OF COOPERATION The areas of cooperation under this Agreement shall include but are not limited to :
1.
Agricultural Cooperation In recognition of the importance of agriculture to the1r respective development that impacts upon the welfare and sustainable development. the Parties shall conduct: a. Consultation and cooperation in agricultural issues Including livestock and rice; b. Promot1on of development and capacity building 1n the agncuiturai sector between relevant institutions of both Parties , at van ous levels . Including training , study visits and other mutually agreed JOint proJects.
2.
Marine and Fisheries Cooperation Promoting bilateral and reg1onal cooperation m manne and fisherie~~ management and development for improving the quality and sustainabliity of marine and fisheries resources ; a. Consultation and cooperation in marine an
3.
Forestry Cooperation In recognition of both Parties' shared interests 1n addressing the adverse impact of climate change and sustainable forest management, the Parties shall conduct: a. Consultations and develop cooperation mechanisms on forestry , particularly on sustainable forest management and Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation+ (REDO+) ; b. Capacity building cooperation in the forestry sector between institutions of both Parties.
4.
Education Cooperation In recognition of the strateg1c Importance of quality educat1on to the1r national development for raising the standard of living, the Parties shall conduct. a. Consultations on education development, distant learning development, and cooperation among relevant institutions, including in areas of expertise for the development needs of both Parties : b
5.
Cooperation in human resources development through relevant Institutions of both Parties, mcluding through partnership programs and scholarships in the framework of bilateral and the South-South Cooperation mechanism in areas of common Interest, such as culture and language, technical and diplomatic training .
Cultural an d Arts Cooperati on In recognition of the Importance of broadening a better knowledge , mutual understanding and nurturing talent, and to promote the interaction of diverse cultural heritage between both Parties , the Part1es shall conduct: a. Consultations and cooperation on cultural and arts promotion among relevant institutions; b
Cultural and Arts exchange of students and lecturers .
c. Austronesian studies on cultural heritage and trail of c1vil1zat1on
-1
6.
Trade and Investmen t Cooperation In recognition of the importance of strengthening further bilateral trade and investment, and bearing in mind the diversity that characterizes the reg1on into opportunities for business complementarities, the Parties shall promote and facilitate, among others: a. Trade and investment cooperation. including: Reduc1ng costs associated with technical barriers and regulatory and administrative requirements , including through transparency and avoidance of unnecessary barriers in the area of standards and technical regulations , sanitary and phytosanitary measures, and custom administration Examining barriers to trade in Indonesia and Fiji m a range of sectors of interest to oath Parties , with a view to fa ci litating trade through increased transparency and reduction in costs . b. Trade and investment promotion , including : Promoting Indonesia and Fiji as attractive destinations . Identifying and implementing initiatives to enhance the environme;-1t for business ; Identifying opportunities for promoting investment opportunities 1n each other's and thirc:i markets c. Trade and business relations by involving bus1ness communities and chambers of commerce of both Parties · d
Cooperation in capac1ty building 1n trade ar.d investment
7. Technical Cooperation a. In order to strengthen technical cooperation between the two Pai"ties . various activities to be undertaken by both Parties shall include . but not be iimited to : Train1ngs and workshops Dispatch experts Technical assistance Consultations Internship programs
b
The Parties shall finance the above act:v1ties with the ass1gned resources in their respective budgets and subject to the availability of the resources.
c. The Parties may settle other arrangements concerning the financial resources of the implementation of the activities with third Part1es .
li.
8.
Tourism Cooperation In recognition of strengthening bilateral relationships and beanng in mind the importance of Tounsm as a sector of growth for both Parties . cooperation between the Parties shall include , but not be limited to , the followmg areas a. Strengthening of the existing arrangement 1n Tourism between the regulatory authorities of both Parties; b. Cooperation in Tourism related act1vit1es such as but not l!mited to Tounsm promot1on . trade shows , shanng expenences between Parties 1n the sector and assisting 1n Tounsm Investment between Part1es , c. Developing Destination Management Organization (DMO) areas .
9.
Transport Cooperation In recogn1t1on of the need to further strengtl1en bilateral relat1onsh1p.; m the Transportation sector and realizing the importance of Air ana Sea transportation, given the geographic locat1on and distance between the Parties. in order to facilitate trade, cooperation in transportation between the Parties shall include but not be limited to: a
Strengthening cooperation in the transportation sectcr between the regulatory authorities of both Parties :
b. Consultation and cooperation between 1:he relevant authont1es of both Parties on maritime cooperatior. and bilateral air serv1ce agreement; c
Sharing of expertise and maintenance;
knowledge
in A1rcraft engineering
and
d. Provision of technical suppol't capacity building and tra1n1r.g in agreed areas of interest.
10.
Police Cooperation On the basis of mutual respect and understanding , both Parties have shared Interest for developing mutual beneficial police cooperation ,
including through the conclusion of the Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and the Min1stry of Defence, National Security and Immigration of the Republic of Fiji on Cooperation m Preventing and Combating Transnational Crimes and Enhancmg Capacity Building .
11. Legal and Judicial Sector Cooperation l:-1 recognition of strengthening bilateral relationships and beanng in rnmd the importance of the rule of law and the development of the respect1ve legal and judicial institutions, cooperation between the Part1es shall mcluae. but not limited to, the following areas · a. Technical assistance in the provision of legal services , Including legal aid and law reform services; b
Training and workshop in law enforcement;
c. Excl1ange programs in judicial services , d. Provision of technical support and capacity building and training and various areas of laws, which are of interest to both Parties .
12.
Cooperation in In ternational Orga nizations and Multilateral Fora on Development-Related Issues Consultation and cooperat,on on matters of shared mterest as developing countnes on developrrent issues at the United Nations, other international reg1onal organizations , ir,cluding achieving regionally and and internationally agreed development goals
·13. Community Un derstanding and People-to-People Cooperat!on Endeavoring to foster contacts and :n~eraction between the respective stakeholders. and seek the active involvement of all sectors Jf society , vvith a view to improving mutual understanding of socio-economic, cultural and development challenges
7
ARTICLE 4 INTELLECTUAL PROPERTY The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Agreement shall be regulated under separate arrangement.
ARTIC LE 5 IMPLEMENTING MECHANISM The Parties shall consult each other and take any necessary steps to ensure the effective implementation of this Agreement , including through the conclusion of arrangements and instruments as part of or subsidiary to this Agreement on specific areas of cooperation and other areas of development cooperation as mutually agreed; 2
For the purpose of this Article, the Parties shall establish a JOint commission and meet on a regular basis to rev1ew its implementation . and recommend future direction and gctivities under this Agreement.
ARTICLE 6 F NANCIAL ARRANGEMENT Any financial obligation resulting from the implementation of this Agreement shall be effected through mutual understanding or arrangement to be reached between both Parties.
ARTICLE 7 EQUALITY OF TREATMENT In respect of the implementation of th1s Agreement, the Parties' government agencies, firms , personnel and their dependants shall be accorded no lesser rJenefits, privileges and exemptions then those accorded to other nonIndonesian firms or national under any other bilateral arrangement for development .
ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES Any disputes aris1ng in relation to the interpretation and implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by mutual consultation or negotiation between the Parties.
4*(/&%
4*(/&%
