..
..
~ ~
REPUBLIK I NDONESIA
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLIK VANUATU TENTANG KERANGKA KERJASAMA PEMBANGUNAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintalh Republik Vanuatu (selanjutnya disebut sebagai 'Para Pihak'); Mengakui kedaulatan, kesatuan, dan integritas wilayah kedua Pihak serta prinsip-prinsip tidak ikut campur dalam urusan dalam negara masing-masing sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; Meyakini bahwa kerjasama ekonomi dan pembangunan yang lebih kuat antara kedua Pihak akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi kedua Pihak, termasuk perbaikan standar hidup masyarakat kedua Pihak; Memastikan kembali dukungan untuk tuj uan-tuj uan dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Biok (GNB), dimana kedua Pihak adalah anggota, sebagai forum untuk memperkuat kerjasama Selatan-Selatan dan sebagai alat tawar penting dalam negosiasi dengan negara-negara maju dalam isu politik krusial, lingkungan hidup dan ekonomi; Menegaskan kembali kerjasama pembangunan antara kedua Pihak berdasarkan kerangka mekanisme bi lateral, Kerjasama Selatan-Selatan, Gerakan Non-Biok dan Bandung Spirit Programme with Pacific Countries dalam kerangka Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika; Mengakui adanya kepentingan bersama dalam hal keamanan, kemakmuran dan demokrasi di kawasan Asia Pasifik, termasuk pentingnya kerjasama dan konsultasi dalam kerangka Pacific Islands Forum dimana Indonesia adalah Mitra Dialog pada Post Forum Dialogue; Menyadari pula dampak merugikan perubahan iklim terhadap pembangunan berkelanjutan dan khususnya alam kepu lauan kedua Pihak, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus dan kerentanan Negara-negara Berkembang Kepu lauan Kecil (SIDS), dan menekankan pentingnya kebutuhan untuk mengarusutamakan dimensi kelautan dalam agenda negosiasi perubahan iklim internasional dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change;
Mempertimbangkan Komun ike Bersama antara kedua Pihak pada 9 Maret 2004 yang menggarisbawahi tekad kedua Pihak untuk melanjutkan langkah positif bagi pemajuan kerjasama bilateral di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, pariwisata, lingkungan dan pemajuan pengetahuan yang lebih baik dan saling pengertian antara kedua Pihak sebagai dasar bagi peningkatan hubungan persahabatan; Menyambut baik status Indonesia sebagai pemnJau dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan menunggu partisipasi dalam serta kontribusi bagi MSG; Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing Pihak serta prinsip dan aturan hukum internasional;
Telah menyetujui sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN
Tujuan utama dari Perset ujuan ini adalah menyediakan kerangka untuk memperdalam, memperluas dan memelihara kerjasama pembangunan bi lateral di bidang-bidang yang saling diminati dan menjadi tujuan bersama. Tujuan ini juga untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas , serta memperkuat lebih lanjut nilai-nilai bagi perdamaian di kawasan.
PASAL 2 PRINSIP
Dalam berhubungan satu sama lain, Para Pihak akan berpedoman pada prinsipprinsip dasar berikut, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1.
Kesetaraan, saling menguntungkan dan pengakuan terhadap kepentingan yang dimiliki masing-masing Pihak dalam hal pembangunan, stabilitas, keamanan dan kemakmuran Pihak lain;
2.
Saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas wilayah, dan kesatuan nasional satu sama lain dan tidak campur tangan dalam urusan internal masing-masing;
3.
Para Pihak tidak akan dalam bentuk apapun mendukung ataupun berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau suatu entitas yang mengandung ancaman terhadap pembangunan, stabilitas, kedaulatan dan integritas wilayah Pihak lain, termasuk oleh mereka yang
2
berupaya menggunakan wilayahnya untuk mendorong atau melakukan kegiatan tersebut dalam wilayah Pihak lainnya; 4.
Para Pihak berupaya, sesuai dengan Piagam Perserikatan BangsaBangsa, untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara mereka dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional tidak terancam;
5.
Para Pihak harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik Pihak lain, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
6.
Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi dalam cara apapun hak dan kewajiban yang ada pada salah satu Pihak berdasarkan hukum internasional. PASAL3 BIDANG DAN BENTUK KERJASAMA
Bidang kerjasama dari Persetujuan ini akan mencakup: 1. Kerjasama Pertanian
Berkenaan dengan pengakuan akan pentingnya pertanian terhadap pembangunan masing-masing yang berdampak pada kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan, maka para Pihak akan melakukan; a. Konsultasi dan kerjasama dalam isu-isu pertanian termasuk peternakan; b. Pemajuan pembangunan dan peningkatan kapasitas di sektor pertanian antara lembaga terkait di kedua Pihak, di berbagai tingkatan, termasuk pelatihan, kunjungan belajar dan proyek bersama yang disepakati bersama. 2. Kerjasama Kelautan dan Perikanan
Memajukan kerjasama bilateral dan regional dalam pengelolaan dan pembangunan kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan; 3. Kerjasama Kehutanan
Berkenaan dengan kepentingan bersama kedua Pihak dalam menangani dampak perubahan iklim dan pengelolaan hutan berkelanjutan, para Pihak akan melakukan: 3
a. Mekanisme konsultasi dan kerjasama mengenai isu kehutanan, terutama pada pengelolaan hutan berkelanjutan; b. Kerjasama peningkatan kapasitas di sektor kehutanan antara instansi kedua Pihak. 4. Kerjasama Pendidikan Berkenaan dengan kepentingan strategis akan pendidikan pembangunan nasional mereka, para Pihak akan melakukan:
bagi
a. Konsultasi mengenai pengembangan pendidikan dan kerjasama antar instansi terkait, termasuk di bidang keahlian untuk pengembangan kebutuhan kedua Pihak; b. Kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia melalui instansiinstansi terkait dari kedua Pihak, termasuk melalui program kemitraan dan beasiswa dalam kerangka bilateral dan mekanisme Gerakan Non Blok di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama, seperti budaya dan bahasa, serta pelatihan tekn is dan diplomatik. 5. Kerjasama Perdagangan dan lnvestasi Berkenaan dengan pentingnya lebih memperkuat perdagangan bilateral dan investasi, Para Pihak akan mempromosikan dan memfasilitasi: a. Kerjasama perdagangan, termasuk dengan mengambil manfaat posisi dari Kedua Pihak untuk memasuki pasar lainnya; b. Perdagangan dan hubungan bisn is dengan melibatkan masyarakat bisnis dan kamar dagang Kedua Pihak; c. Kerjasama membangun kapasitas dalam perdagangan dan investasi;
6. Kerjasama Teknik a. Dalam rangka memperkuat kerjasama teknik antara kedua Pihak, maka berbagai aktifitas yang akan dilaksanakan oleh kedua Pihak akan meliputi, namun tidak terbatas pada: -
Pelatihan dan Seminar Pengiriman Tenaga Ahli Bantuan teknis Konsultasi Program magang 4
..
b. Para Pihak akan membiayai kegiatan di atas melalui sumber-sumber tertentu dalam anggaran mereka masitng-masing dan tergantung pada kesediaan sumber-sumber tersebut. c. Para Pihak dapat melakukan pengaturan lain terkait sumber-sumber pendanaan bagi implementasi aktifitas dengan Pihak Ketiga.
7. Kerjasama Pariwisata
Dalam rangka lebih memperkuat hubungan bilateral dan mengingat pentingnya Pariwisata sebagai sektor pertumbuhan bagi kedua Pihak, kerjasama antara para Pihak akan mencakup, namun tidak terbatas pada bidang-bidang berikut: a. Penguatan kesepakatan yang berlaku di bidang Pariwisata antara pihak yang berwenang dari kedua Pihak; b. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama Pariwisata, seperti, namun tidak terbatas pada, promosi pariwisata, pameran dagang, saling berbagi pengalaman antara pihak-pihak di sektor terkait dan membantu dalam investasi Pariwisata antara kedua Pihak; c. Pengembangan Pengelolaan Manajemen Destinasi Wisata. 8. Kerjasama Transportasi
Berkenaan dengan kebutuhan untuk lebih memperkuat hubungan bilateral di sektor transportasi dan menyadari pentingnya transportasi udara dan laut, mengingat lokasi geografis dan jarak antara Para Pihak, dalam rangka memfasilitasi perdagangan, kerjasama di bidang transportasi antara Para Pihak harus mencakup, namun tidak terbatas pada: a. Memperkuat kerja sama di sektor transportasi antara pihak yang berwenang dari kedua Pihak; b. Konsultasi dan kerjasama antara pihak berwenang yang relevan dari kedua Pihak di bidang maritim dan kesepakatan bilateral mengenai perhubungan udara; c. Berbagi keahl ian dan pengetahuan dalam perawatan dan mesin pesawat udara; d. Penyediaan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas dan pelatihan di bidang-bidang yang telah disepakati bersama.
5
9. Kerjasama Kepolisian
Atas dasar saling menghormati dan kesepahaman, kedua Pihak telah berbagi minat untuk mengembangkan kerjasama kepolisian yang saling menguntungkan, termasuk melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Vanuatu tentang Kerjasama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Lembaga Kepolisian pada April 2009. 10. Kerjasama dalam Pembangunan
Organisasi
lnternasional
Terkait
lsu-isu
Konsultasi dan kerjasama dalam hal-hal yang terkait kepentingan bersama sebagai negara berkembang pada isu-isu pembangunan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional dan regional lainnya, termasuk mencapai tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional. 11. Kesepahaman Masyarakat dan Kerjasama Antar-Masyarakat
Mengupayakan untuk mengembangkan kontak dan interaksi para Pihak melalui instansi terkait dan masyarakat masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama dalam tantangan sosial-ekonomi, budaya dan pembangunan dan menindaklanjuti tantangan tersebut; PASAL4 KEKAYAANINTELEKTUAL
Para Pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan diatur dalam perjanjian terpisah . PASAL 5 MEKANISME PELAKSANA
1.
Para Pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan efektif dari Persetujuan ini, termasuk melalui penyelesaian pengaturan terpisah pada bidang-bidang kerjasama tertentu dan bidang-bidang kerjasama pembangunan lainnya yang disepakati bersama;
2.
Untuk tujuan Pasal ini, para Pihak akan bertemu secara reguler untuk meninjau pelaksanaan Persetujuan, membuat konsep pengaturan lanjutan lainnya yang akan disepakati bersama oleh kedua Pihak, dan merekomendasikan kegiatan berdasarkan Persetujuan ini.
6
•
PASAL6 PENGATURAN KEUANGAN
Setiap kewajiban keuangan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini akan dilakukan melalui kesepakatan atau pengaturan yang disetujui secara tertulis oleh kedua Pihak.
PASAL 7 KESETARAAN PERLAKUAN
Sehubungan dengan pelaksanaan Persetujuan ini, instansi pemerintah Para Pihak, perusahaan, personil dan tanggungan mereka tidak boleh diberikan manfaat, hak istimewa dan pengecualian yang lebih kecil daripada yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan ataupun warga negara nonIndonesia lainnya di dalam setiap pengaturan bilateral untuk pembangunan lainnya. PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap sengketa yang timbu l sehubungan dengan penafsiran dari pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi bersama atau perundingan antara para Pihak.
PASAL9 PERU BAHAN
Persetujuan ini dapat diubah secara tertulis dengan persetujuan bersama oleh kedua Pihak. Setiap perubahan pada Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir oleh salah satu Pihak tentang penyelesaian prosedur internal untuk perubahan dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Persetujuan ini.
PASAL10 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana para Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan internal bagi pemberlakuan Persetujuan ini telah dipenuhi;
7
2.
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk setiap periode berturut-turut selama 3 (tiga) tahun;
3.
Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan pada akhir durasi Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertu lis 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran tersebut kepada Pihak lain;
4.
Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan atau jangka waktu setiap pengaturan yang dibuat berdasarkan Persetujuan sampai selesainya pengaturan tersebut, kecuali jika diputuskan lain melalui kesepakatan bersama.
SEBAGAI BUKTI, di bawah ini yang dikuasakan oleh Pemerintah masingmasing, telah menandatangani Persetujuan ini. Dibuat di Jakarta pada tanggal 20 bulan Desember tahun 2011 dalam 2 (dua) salinan asli dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah tersebut berkekuatan sama. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.
UNR:fK PEM.ERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK VANUATU
Signed
Signed
Y.M. DR. R.M. M'AR't:Y M.NATALEGAWA Merj~ri Luar Negeri
8
Y.M. ALFRED CARLOT, MP Menteri Luar Negeri
REPUBLIK INDONESIA
AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Vanuatu (hereinafter referred to as the 'Parties'); Acknowledging the sovereignty, unity, and territorial integrity of both Parties and the principles of non-interference in each other's internal affairs consistent with the Charter of the United Nations; Believing that a stronger economic and development cooperation between the two Parties will contribute to their economic development including the improvement of the living standards of their peoples; Reassuring also the support for the goals and principles of the Non-Aligned Movement (NAM), to which both Parties are members, as a forum to strengthen South-South cooperation and as a significant leverage in negotiation vis-a-vis the developed countries on crucial political, environmental and economic issues; Reaffirming further the existing development cooperation between the two Parties under the framework of bilateral mechanism, South-South Cooperation, the Non-Aligned Movement, and Bandung Spirit Program with Pacific Countries under the framework of New Asian African Strategic Partnership; Recognizing the shared interest in security, prosperity and democracy in Asia Pacific Region including the importance of cooperation and consultation under the framework of Pacific Islands Forum to which Indonesia is a dialogue partner in the Post Forum Dialogue; Realizing also the adverse impacts of climate change towards sustainable development and particularly the archipelagic nature of both Parties, taking into account the special needs and vulnerabilities of Small Island Developing States (SIDS), and stressing the importance of the need to mainstream ocean dimension into the agenda of international climate change negotiation in the context of the United Nations Framework Convention on Climate Change.
Considering the Joint Communique between the two Parties on the gth of March 2004 underscoring the willingness of both Parties to continue taking positive steps towards furthering bilateral cooperation in various fields including trade, investment, tourism, environment, and promoting a better knowledge and mutual understanding between both Parties as basis for enhancing friendly relations; Welcoming Indonesia's status as observer to the Melanesian Spearhead Group (MSG) and looking forward to its enhanced participation in and contribution to the MSG; Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries as well as the principles and rules of international Eaw;
Have agreed as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVE
The main objective of this Agreement is to provide a framework for deepening, expanding and preserving bilateral development cooperation in areas of mutual interest and common objective. This obj ective is also aiming at maintaining and enhancing peace, security, and stability, and further strengthening peaceoriented values in the region.
ARTICLE 2 PRINCIPLES
In their relations with one another, the Parties shall be guided by the following fundamental principles, consistent with the Charter of the United Nations, 1.
Equality, mutual benefit and recognition of enduring interests each Party has in the development, stability, security and prosperity of the other;
2.
Mutual respect and support for the sovereignty, territorial integrity, and national unity of each other and non-interference in the internal affairs of one another;
3.
The Parties shall not in any manner support or participate in activities by any person or entity which constitutes a threat to the development, stability, sovereignty and territorial integrity of the other Party, including by
2
those who seek to use its territory for encouraging or committing such activities in the territory of the other Party; 4.
The Parties undertake, consistent with the Charter of the United Nations, to settle any disputes that might arise between them by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered;
5.
The Parties shall refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of the other, in accordance with the Charter of the United Nations;
6.
Nothing in this Agreement shall affect in any way the existing rights and obligations of either Party under international law.
ARTICLE 3 AREAS AND FORMS OF COOPERATION
The scope of cooperation of this Agreement shall include: 1. Agricultural Cooperation
In recognition of the importance of agriculture to their respective development that impacts upon the welfare and sustainable development, the Parties shall conduct: a. Consultation and cooperation in agricultural issues including livestock; b. Promotion of development and capacity building in agricultural sector between relevant institutions of both Parties, at various levels, including training, study visits and other mutually agreed joint projects; 2. Marine and Fishery Cooperation
Promoting bilateral and regional cooperation in marine and fishery management and development for improving the quality and sustainability of marine and fishery resources; 3. Forestry Cooperation
In recogn ition of both Parties' shared interests in addressing adverse impact of climate change and sustainable forest management, the Parties shall conduct:
3
a. Consultation and cooperation mechanism on forestry issue, particularly on sustainable forest management; b. Capacity building cooperation in forestry sector between institutions of both Parties. 4. Education Cooperation
In recognition of the strategic importance of education to their national development, the Parties shall conduct: a. Consultation on education development and cooperation among relevant institutions including in areas of expertise for development needs of both Parties; b. Cooperation in human resources development through relevant institutions of both Parties including through partnership programs and scholarships in the framework of bilateral and the Non-Aligned Movement mechanisms in areas of common interests such as culture and language, techn ical and diplomatic trainings. 5. Trade and Investment Cooperation
In recognition of the need of closer bilateral trade and investment, the Parties shall promote and facilitate: a. Trade cooperation including taking advantage of both Parties' position to enter other markets; b. Trade and business relations by involving business communities and chambers of commerce of both Parties; c. Cooperation in capacity building in trade and investment. 6. Technical Cooperation
a. In order to strengthen technical cooperation between the two Parties, various activities to be undertaken by both Parties shall include, but not be limited to: -
Trainings and workshops Dispatch experts Technical assistance Consultations Internship programs
4
b. The Parties shall finance the above activities with the assigned resources in their respective budgets and subject to the availability of the resources. c. The Parties may settle other arrangements concerning the financial resources of the implementation of the activities with third Parties.
7.
Tourism Cooperation In recognition of strengthening bilateral relationships and bearing in mind the importance of Tourism as a sector of growth for both parties, cooperation between the parties shall include, but not be limited to, the following areas : a. Strengthening of the existing arrangement in Tourism between the regulatory authorities of both Parties; b. Cooperation in Tourism related activities such as but not limited to Tourism promotion, trade shows, sharing experiences between Parties in the sector and assisting in Tourism investment between Parties; c. Developing Destination Management Organization (DMO) areas.
8. Transport Cooperation In recognition of the need to further strengthen bilateral relationships in the transportation sector and realizing the importance of air and sea transportation, given the geographic location and distance between the Parties, in order to facilitate trade, cooperation in transportation between the Parties shall include but not be limited to: a. Strengthening cooperation in the transportation sector between the regulatory authorities of both Parties; b. Consultation and cooperation between the relevant authorities of both Parties on maritime cooperation and bilateral air service agreement; c. Sharing of expertise and knowledge in aircraft engineering and maintenance; d. Provision of technical support capacity building and training in agreed areas of interest.
5
9. Police Cooperation
On the basis of mutual respect and understanding, both Parties have shared interest for developing mutual beneficial police cooperation, including through the signing of the Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and the Vanuatu Police Force on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes and Developing Police Collaboration in April 2009. 10. Cooperation in International Organizations on Development-Related Issues
Consultation and cooperation on matters of shared interests as developing countries on development issues at the United Nations, other international and regional organizations including achieving internationally agreed development goals; 11 .Community Understanding and People-to-People Cooperation
Endeavoring to foster contacts and interaction between their respective institutions and commun ities with a view to improving mutual understanding of socio-economic, cultural and development challenges and responses to them;
ARTICLE 4 INTELLECTUAL PROPERTY
The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Agreement shall be regulated under separate arrangement.
ARTICLE 5 IMPLEMENTING MECHANISM
1.
The Parties shall take any necessary steps to ensure effective implementation of this Agreement, including through conclusion of separate arrangements on specific areas of cooperation and other areas of development cooperation as mutually agreed;
2.
For the purpose of this Article, the Partie.s shall meet on a regular basis to review its implementation, draft other subsidiary arrangements mutually agreed by both Parties, and recommend activities under this Agreement.
6
ARTICLE 6 FINANCIAL ARRANGEMENT
Any financial obligation resulting from the implementation of this Agreement shall be effected through mutual understanding or arrangement to be reached in writing between both Parties. ARTICLE 7 EQUALITY OF TREATMENT
In respect of the implementation of this Agreement, the Parties' government agencies, firms , personnel and their dependants shall be accorded no lesser benefits, privileges and exemptions than those accorded to other nonIndonesian firms or national under any other bilateral arrangement for development. ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any disputes arising in relation to the interpretation on implementation of th is Agreement shall be settled amicably by mutual consultation or negotiation between the Parties. ARTICLE 9 AMENDMENT
This Agreement may be amended in writing by mutual consent by both Parties. Any amendment to this Agreement shall come into force on the date of later notification by either Party of the completion of its internal procedure for the amendment and shall form an integral part of this Agreement.
ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification by which the Parties notify each other that their internal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled;
2.
This Agreement shall remain in force for a period of 3 (three) years and shall automatically be renewed for every successive period of 3 (three) years;
7
3.
Each Party may term inate this Agreement at the end of the duration of this Agreement by giving a written notification 6 (six) months prior to such termination to the other Party;
4.
Term ination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any arrangement made under the present Agreement until the completion of such arrangement, unless otherwise decided by mutual consent.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. Done at Jakarta on this 201h day of December in the year of 2011 in 2 (two) original copies in both Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Indonesia
For the Government of the Republic of Vanuatu
Signed
Signed
H.E. DR. R.!\11-. MARTY M. NATALEGAWA Minis~r'for Foreign Affairs
8
HON ALFRED CARLOT, MP Minister of Foreign Affairs
