REPUBLIK INDONESIA
KERANGKA PERSETUJUAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
Pembukaan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Indonesia) dan the Organization for Economic Cooperation and Development (selanjutnya disebut sebagai OECD ) merupakan mitra kunci yang bekerja bersama dalam cakupan isuisu kebijakan yang luas, termasuk diantaranya meliputi kebijakan ekonomi makro dan reformasi struktural, kebijakan peraturan, pertanian, pendidikan, investasi, perpajakan , pendidikan keuangan , pensiun, anti-korupsi, pembangunan, dan persaingan usaha.
Tantangan global baru yang terus meningkat antara lain pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan keterampilan, mendukung isu kesetaraan gender dan pengembangan kebijakan pertumbuhan hijau yang menjadi agenda bersama bagi Indonesia dan OECD. Dialog multilateral atas tantangan kebijakan yang penting menjadi kunci dalam penyelesaian permasalahan global. Dalam lingkungan global yang berubah sangat cepat, menemukan standar dan kebijakan yang tepat membutuhkan partisipasi aktif dari mitra kunci yang lebih luas seperti Indonesia.
Maka dari itu, dengan semangat kemitraan dan dengan keyakinan bahwa peningkatan kerja sama akan memberikan manfaat bersama, maka OECD dan Indonesia telah sepakat untuk memperkuat hubungan kerjasama ini.
Untuk tujuan tersebut, OECD dan Indonesia (selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai para Pihak, dan secara individu disebut sebagai Pihak) tela menyetujui hal-hal sebagai berikut
Bagian 1 Persetujuan ini mengatur mengenai kerjasama antara OECD dan Indonesia dengan mengacu pada peraturan dan praktek yang berlaku di antara para Pihak.
Bagian 2 OECD dan Indonesia akan bekerja sama di bidang-bidang sebagai berikut, termasuk, namun tidak terbatas pada: - Dialog kebijakan pada forum OECD terutama yang terkait dengan isu-isu global; - Pemantauan berkala, evaluasi dan standarisasi untuk mendorong reformasi dan tranparansi pemerintahan bagi masyarakatnya; - Peningkatan kebijakan dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi dunia usaha dan masyarakat dengan mendorong tata kelola yang baik.
Bagian 3 3.1 Para Pihak akan bertemu, setidaknya setahun sekali, untuk mengidentifikasi prioritas utama bagian kegiatan kerjasama, menindaklanjuti pelaksanaan dan mengevaluasi hasil kerjasama ini. Prioritas kerjasama ini akan merefleksikan kepentingan para Pihak dengan tidak membatasi kerjasama di bidang lainnya. Diluar pertemuan tersebut, para Pihak akan berkomunikasi secara rutin. Untuk tujuan tersebut, para Pihak akan menunjuk seorang penanggung jawab yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kerangka kerjasama ini: Untuk OECD: Deputi Sekretaris Jenderal Bidang Kerjasama Global; Untuk Indonesia: Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kementerian Keuangan). 3.2
Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk, namun tidak terbatas pada: - Studi Bersama, tinjauan kebijakan nasional, kajian; Pertukaran informasi; Pertukaran data statistik dan informasi lainnya sebagai dasar analisis yang lebih baik oleh kedua Pihak; Penyelenggaraan pertemuan bersama, seminar dan lokakarya; Keikutsertaan pada berbagai acara dan kegiatan pada tingkat regional ; Kolaborasi antara para pakar dan pejabat dari para Pihak, khususnya melalui misi dan penempatan staf, pegawai serta pakar dari OECD di Indonesia, dan penempatan para pegawai pemerintah Indonesia untuk magang di kantor OECD; Peningkatan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai proyek dan lembaga dibawah OECD; Keikutsertaan Indonesia dalam pengembangan instrumen dan standar kebijakan OECD yang sesuai.
3.3
Kegiatan bersama khusus tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian yang dibuat antara para Pihak dan subbagian dibawah kerangka Persetujuan ini.
3.4
Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerjasama dibawah Persetujuan ini, dimana para Pihak merupakan penulis maka wajib dimiliki secara bersama. Oalam kaitan ini, setiap Pihak mengakui hak-hak dari Pihak lainnya untuk menggunakan dan memproduksi ulang hasil pekerjaan tersebut secara terpisah, dengan adanya pengakuan terhadap kontribusi kedua belah Pihak atas karya tersebut. Setiap publikasi bersama wajib diatur melalui perjanjian terpisah yang disepakati diantara para Pihak.
3.5
OECD wajib memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk memberikan pendapat dan menguji informasi tersebut selama proses penyusunan laporan atau publikasi OECD berdasarkan Persetujuan ini.
Bagian 4 Seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan Persetujuan ini bergantung pada ketersediaan dana dan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di antara para Pihak. Segala dana yang disediakan oleh Indonesia akan diatur dalam perjanjian tambahan yang mungkin akan timbul diantara para Pihak dibawah Persetujuan ini.
Bagian 5 5.1 lain .
Setiap Pihak harus melindungi informasi rahasia dan/atau penting dari Pihak
5.2
Setiap Pihak wajib menjamin bahwa dokumen, informasi, dan data lainnya yan!~ diperoleh dari pelaksanaan Persetujuan ini wajib digunakan untuk mencapai tujuan dari Persetujuan ini.
5.3 Seluruh informasi rahasia yang dipertukarkan diantara para Pihak harus tuncluk kepada kebijakan dan prosedur mengenai pengungkapan informasi rahasia. 5.4 Para Pihak setuju bahwa ketentuan ini akan tetap mengikat diantara para Pihak meskipun Persetujuan ini berakhir. Bagian 6
6.1 Dalam rangka memfasilitasi kerjasama harian dan meningkatkan akses terhadap informasi, dengan persetujuan dari Indonesia, OECD dapat menempatkan anggota stafnya, pejabat dan para pakar di Indonesia, atau mengirimkan mereka dalam sebuah misi ke Indonesia. Hal tersebut akan memberikan kesempatan bagi beberapa Kementerian, lembaga kajian, dan pelaku usaha di Indonesia untuk memperoleh manfaat dari informasi yang sedang dan telah direncanakan pada fomm OECD yang sesuai dengan kepentingan mereka. Begitu pula, OECD akan
memperoleh infonnasi mengenai perkembangan kebijakan penting, pengalaman dan kajian yang relevan dari Indonesia. Pertukaran ide dan pengalaman yang saling menguntungkan ini akan memperkuat dan mempererat kerjasama diantara para Pihak. 6.2 Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi anggota staf, para pejabat dan pakar OECD untuk masuk, tinggal, dan keluar dari Indonesia. Anggota staf, para pejabat dan pakar serta perwakilan anggota OECD yang ditempatkan atau sedang menjalankan misi di Indonesia, dapat diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan yang akan diatur dalam perjanjian terpisah antara Indonesia dan OECD. 6.3 OECD akan menerima pegawai magang dan staf dari Indonesia atau dari subdivisi atau badan lainnya (selanjutnya disebut sebagai Lembaga Pengirim) ke OECD, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan berkontribusi pada berbagai topik yang terkait dengan kepentingan bersama dan pelaksanaan program-program kerja dan anggaran OECD. Penempatan pegawai magang harus dilakukan berdasarkan perjanjian antara OECD, Lembaga Pengirim dan pegawai atau stat yang bersangkutan, dimana pengaturan para pegawai magang tersebut disesuaikan dengan peraturan, kebijakan dan praktik OECD.
Bagian 7 Persetujuan ini akan mulai berlaku pada saat penandatanganan oleh para Pihak untuk jangka waktu lima tahun. Persetujuan ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tiga bulan sebelumnya dan dapat diubah dengan perjanjian tertulis antara para Pihak. Seluruh perbedaan pandangan yang muncul dari atau terkait dengan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai oleh para Pihak. Keterlibatan masing-masing Pihak dalam kegiatan-kegiatan dibawah Persetujuan ini wajib tunduk pada hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku diantara para Pihak.
Sebagai Bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa untuk menandatangani Persetujuan ini. Dibuat di Jakarta, dalam rangkap dua, pada tanggal 27 September 2012, dalam bahasa lnggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi ketidakselarasan antara dua versi bahasa tersebut, maka versi bahasa lnggris yang akan berlaku. UNTUK PEMEQINTAH REPUBLIK INRJONESIA
Signed Agus Martowardojo Menteri Keuangan
THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
Signed Angel Gurria Secretary General
Lampi ran lkhtisar Kerjasama Bidang-bidang yang Menjadi Prioritas untuk Indonesia
Pada bulan April 2012, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyusun bidang-bidang yang menjadi prioritas dalam kerjasama dengan OECD. Lampiran ini mengidentifikasi tiga bidang, yaitu infrastruktur, tata kelola dan pertumbuhan inklusif, dan mendata proyek yang sedang berjalan atau mengusulkan kegiatan baru. Hal ini merupakan langkah awal menuju penyusunan prioritas bersama. Daftar ini masih dapat ditambahkan lebih lanjut sesuai kebutuhan.
lnfrastruktur
lnfrastruktur merupakan pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. lnfrastruktur mendorong konektivitas dan membantu mencapai kinerja sosial yang lebih baik. Prinsip OECD untuk Partisipasi Sektor Swasta dalam bidang lnfrastruktur dan Rekomendasi baru OECD terkait dengan Tata Kelola Kemitraan Pemerintah-Swasta, digunakan secara paralel, dapat menjadi dasar yang kuat untuk kinerja infrastruktur. • •
•
Kerangka kerjasama pada kelembagaan investasi dan partisipasi sektor swasta, termasuk kemitraan pemerintah-swasta (sedang berjalan) OECD bersama dengan Kementerian Keuangan akan mengadakan lokakarya terkait dengan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan nilai publik dari Kemitraan Pemerintah-Swasta dengan terfokus pada Pelabuhan [peraturan mengenai Pelabuhan, Kereta Api dan Perkapalan menjadi fokus khusus dalam Tinjauan Reformasi Peraturan (usulan)] OECD bersama dengan Kementerian Keuangan akan mengidentifikasi kegiatan tertentu dalam pembiayaan infrastruktur (usulan)
Tata Kelola
Pengembangan kapasitas merupakan prasyarat dalam mencapai pertumbuhan output yang optimal di Indonesia. OECD memiliki beberapa prinsip dan pedoman yang dapat membantu terwujudnya tata kelola, termasuk Rekomendasi OECD terkait dengan Kebijakan Peraturan dan Tata Kelola; Prinsip OECD untuk lntegritas dalam Pengadaan Publik dan Tata Kelola Perusahaan; dan Konvensi OECD tentang Pemberantasan Suap. •
•
Kerjasama tentang Tata Kelola Perusahaan di Asia dan penerapan panduan untuk regulator sekuritas di Indonesia terkait dengan laporan publik dari perusahaan (sedang berjalan) Kerjasama antara KPK dengan Kelompok Kerja Pemberantasan Suap (sedang berjalan)
•
• •
•
Peninjauan kembali system pengadaan barang publik di tingkat nasional dan regional , termasuk pemberantasan k1ecurangan dalam praktik lelang (usulan) Indonesia menandatangani Deklarasi tentang Kesantunan, lntegritas dan Transparansi (usulan) Melakukan Pengawasan lntegritas dengan menggunakan pendekatan Clean Gov Biz komprehensif dalam memerangi l
Pertumbuhan lnklusif
Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan hams dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara berkelanjutan. •
• • • • •
Pertumbuhan inklusif juga merupakan salatl satu pilar dalam Laporan "Going for Growth" (sedang berjalan) The Core Statistics Project dapat meninglkatkan pengukuran pertumbuhan ekonomi dan dampaknya (sedang berjalan) Menyelenggarakan seminar untuk menerapkan OECD Skills Strategy disesuaikan dengan kondisi lokallndonesia (usulan) Proyek dalam rangka perbaikan administrasi pajak-yang meningkatkan rasa keadilan dan tingkat penerimaan pajak (usUIIan) Memperluas kegiatan yang terkait dengan keuangan inklusif dan edukasi keuangan (berlangsung) Kebijakan persaingan usaha yang berpihak. pada masyarakat kurang mampu (usulan)
t~ ~ ~
REPUBLIK INDONESIA
FRAMEWORK OF COOPERATION AGREEMENT
between
THE GOVERNMENT OF THE REPUB.LIC OF INDONESIA and THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
Preamble
The Republic of Indonesia (hereinafter Indonesia) and the Organization for Economic Cooperation and Development (hereinafter OECD) are key partners which collaborate on a broad array of policy issues, including macro-economic policy and structural reform, regulatory policy. agriculture, education, investment, taxation, financia l education, pensions, anti-corruption, development, and competition, among others. Jncreasingly, new globzl chal!enges such as ach ic~v in g sustainable and inclusive growth, creating jobs and developing skills, supporting gender issltJes and developing sound green growth policies are at the top of their common agenda. Multilateral dialogt;e on these important policy challenges is a key to solving global problems. In the rapidly changing global environment, find ing appropriate standards and policies will require active pantidpation from a wider network of key partners such as Indonesia. Therefore, in a spirit of partnership and with the conviction that mutual benefits wi ll arise from an enhanced cooperation, the OECD and lndor.esia have decided to strengthen their relations. To that end, the OECD and Indonesia (hereinafter collectively referred to as the "Parties". and individually each a '·PaJ1y'') h&ve agreed as follows. Section 1
This /\greement set out the terms of cooperation iOetween the OECD and Indonesia in full respect of the relevant rules and pr~ctices of the Parties. Section 2
The OECD and Indonesia will cc::>perate in the fo llowing areas, including, but not limited to: Policy dialogue &t the OECD on emerging globa l issues: Regular monitoring, evaluation and benchmarking to promote reforms as well as government transparency for citizens: Improvement of public policy and services benefitting the business community and citizens by promoting good governance.
Section 3
3.1 The Parties will meet, at least once every year, to identity key priorities for cooperation, follow up on implementation and evaluate results. TI1ese priorities will reflect mutual interest but will not exclude cooperation i11 other areas. In-between these meetings, the Parties will communicate regularly. To that end, each Party designates a contact person who can facilitate the implementation ofthis Framework: For the OECD: the Deputy Secretary-General responsible for the OECD's Globa l Relations; For Indonesia: the Chairman of Fiscal Policy Agency (Ministry of Finance). 3.2
Such cooperation may take various means. including, but not be limited to: - Joint studies, national policy reviews. analysis; Exchange of information; Sharing of statistical data and other information as a foundation for better analysis by both Parties; Organisation of joint meetings, seminars and workshops; Participation in regional events and activities; Collaboration between experts and officials of the Parties, notably through missions and posting of OECD staff members, officials and e)(perts, in Indonesia, and secondments of officials to the OECD by Indonesian governmental bodies; Promotion of the participation of Indonesia in OECD bodies and projects; Participation of Indonesia in developing OEC'D pol icy instruments and standards as appropriate.
3.3
Specific joint activities may be reflected in agreements that may be entered into by the Parties and their subdivisions under this Agreement.
3.4
The intellectual property rights arising from any work under this Agreement of which both Parties are authors shall be joint held by them. fn such case, eac h Party recognises the rights of the other Party to use and reproduce the work separately, subject to an appropriate acknowledgement of both Parties· contribution to 1the work. Any joint publication shall be su~ject to a separate agreement between the Parties.
3.5
The OECD shall provide the opportunity to Indonesia to comment and verify information during the drafting process of OECD reports or puMications coming under this Agreement. Section 4
Any activities conducted under this Agreement are subject to the availability of funds and will be carried out in accordance with the respective rules ailld practices of the Parties. Any funding that may be provided by Indonesia will be reflected in supplemental agreements that may be entered into by the Parties under this Agreement. Section 5 5.1
Each Party will protect confidential and/or classified information of the other Party.
5.2 Each Party shall guarantee that the documents, infonnation, and other data obtained in the course of the implementation of this Agreement shall be used for the objectives of this Agreement..
5.3 Any sharing of confidential information between th•e Parties will be subject to their respective policies and procedures relating to the disclosure of confidential information. 5.4 The Parties agree that the provision of this sec6on shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the tennination of this Agreement.
Section 6 6.1 In order to facilitate the day-to-day co-operation and improve access to information, the OECD may post staff members, officials and experts in Indonesia, upon the consent of lndonesia. or send them on mission to (ndonesia. This will allow Indonesian Ministries, think-tanks, and business to benefit from information on ongoing and planned work at the OECD which may be of interest to them . Likewise, this will allow OECD to be informed of important policy developments, experiences and relevant studies from Indonesia. This mutual exchange of ideas and experience hall serve to strengthen and deepen the collaboration of the Parties.
6.2 Indonesia shall take all neces ary measures to facilitate the entry into, stay in and the exit of Indonesia of all OECD staff members officials and experts. The OECD. its staff member , officials and experts, as well as representatives of OECD Members to the OECD po ted or in miss ion in Indonesia, may be accorded privilege and immunities in accordance with separate agreement(s) to be concluded by Indonesia and OECD. 6.3 The OECD will welcome secondments of otticials and staff from Indonesia or any of it subdivisions or agencies (hereinafter the Sending Institution) to I he OECD, in order to advance their common under tanding and to contribute on topics of mutual interest and to the execution of the OECD's programme of work and budget. Any secondment shall be subject to an agreement between the OECD, the Sending institution and the official or staff concerned. which shall set the conditions of the secondment to the OECD, in accordance with its rule , policies and practices. Section 7
This Agreement will come into effect upon signature by both Parties for a period of five years. Jt may be terminated by either Party by providing three months prior written notice to the other Party and may be modified by written agreement between the Parties. Any di ergence of views arising out of, or relating to this Agreement \Viii be settled amicably by the Parties. The involvement of each of the Parties in the activitie falling under this Agreement shall be subject to the prevailing laws, regulations. rules, policies and procedures applicable to them .
In witJ1es whereof, the undersigned. being dul authorised thereto, have signed this Agreement.
Done in Jakarta. in two original copie , on September 27. 2012, in the English and fndone ian language . In case of inconsistency between the two !anguage ver ions, the English version will prevail.
ForOECD
Signed Mr Angel Gurria Secretary-General
For the Government Republic /r lndone ·ia
Signed Mr Agus Martowardojo Minister of Finance
of
the
Annex
Outline of Co-operation in Indonesia's priortty Areas
In April 2012, the Indonesian Ministry of Finance outlined priority areas of co-operation with the OECD. This annex outlines the three areas identified - in frastructure, governance and inclusive growth - and lists ongoing projects or proposes new activities. This is a first step towards developing common priorities. The list is non-exhaustive. Infrastructure
Infrastructure is a major driver of long-term growth. It fosters connectivity and helps to achieve better social performance. The OECD Principles for Private Sector Participation in Infrastructure and the new OECD Recommendation on Governance of Public-Private Partnerships, used in tandem, should offer a sol id basis for work on infrastructure. • •
•
Co-operation on institutional investment framework and private sector participation, including public private partnerships (underway) Capacity building workshops with the Ministry of Finance to improve the public value of Public-Private Partnerships with a focus on Ports (the regulation of Ports, Rail and Shippi ng was a special focus of the Regulatory Reform Review.) (proposed) Identi fy specific activities for infrastructure financing with the Ministry of Finance. (proposed)
Governance
Capacity building is a pre-requisite to achieve faster potential output growth in Indonesia. OECD has several principles and guidelines that can support work on governance, including the OECD Recommendation on Regulatory Policy and Governance; the OECD Principles for Integrity in Public Procurement; the OECD Principles of Corporate Governance; and the OECD Convention on Combating Bribery. • • • • •
•
Co-operation in Asia network on Corporate Governance and implementation of the guide for Indonesian securities regulator on corporate disclosure (underway) Co-operation between KPK and the Working Group against Bribery (underway) Review public procurement systems at national and regional levels , including fighting bid rigging (proposed) Indonesia to sign Declaration on Propriety, Integrity and Transparency (proposed) Conduct an Integrity Scan using the CleanGovBiz comprehensive approach to fighting corruption and suppo rt lndor.esia's action plan in the Open Government Partnership (proposed) Review the Governance of State Owned Enterprises (proposed)
Inclusive growth Economic development and prosperity gains need to be enjoyed by all in a sustainable manner.
• • • • • •
Inclusive growth is also one of the constant pillars of the Going for Growth report. (underway) The Core Statistics Project can improve measurement of growth and its effects. (underway) Conduct seminar in Indonesia to apply OECD Skills Strategy to local conditions (proposed) Project to improve tax administration -- raise fairness and collection rates. (proposed) Expar:d financial inclusion and financial education activities (underway) Pro-poor competition policy (proposed)
