PERSETUJUAN KERANGKA KEMITRAAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
PERSETUJUAN KERANGKA KEMITRAAN antara Pemerintah Republik 11
11
Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Pemerintah dan United Nations Pemerintah Development Programme (selanjutnya disebut sebagai "UNDP dan UNDP, selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak )
11
) .
11
11
;
Dimana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendirikan UNDP untuk mendukung dan melengkapi upaya nasional negara-negara anggota dalam mengatasi tantangan-tantangan utama pembangunan serta untuk mempromosikan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik; Mempertimbangkan pentingnya kemitraan yang erat antara seluruh pelaku pembangunan, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui sasaran-sasaran pembangunan yang disepakati secara internasional, yang terkandung dalam Deklarasi Milenium termasuk MDGs, Agenda 21 dan Johannesburg Plan of Implementation (selanjutnya disebut sebagai 11 JPOI "); Mempertimbangkan pula peran penting dari kerjasama pembangunan multilateral dan sistem pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konteks ini; Mempertimbangkan pula prioritas nasional, tujuan pembangunan nasional dan kepentingan strategis dari Pemerintah, yang menjadi pedoman bagi berbagai kegiatan Pemerintah baik pada tingkat nasional maupun internasional yang terkait dengan Persetujuan ini;
I
i
I
Mempertimbangkan lebih lanjut komitmen dari Pemerintah untuk berkolaborasi dalam pencapaian kepentingan bersama dan global serta pembangunan berkelanjutan, terutama melalui sasaran-sasaran pembangunan yang disepakati secara internasional, yang terkandung dalam Deklarasi Milenium termasuk dalam MDGs, Agenda 21 dan JPOI dan pengakuan akan pentingnya komitmen dimaksud ini baik untuk di dalam maupun di luar kawasan; Mengakui komitmen kuat Pemerintah terhadap Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan, Agenda Aksi Accra, Konsensus Monterrey, dokumen hasil Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Nairobi tentang Kerjasama Selatan-Selatan, Deklarasi Doha tentang Pembiayaan Pembangunan tahun 2008, dan Kemitraan Busan untuk Kerjasama Pembangunan yang Efektif; Mengakui kebijakan Pemerintah yang mengarah kepada efektivitas kerjasama pembangunan seperti yang tertuang dalam Komitmen Jakarta: Bantuan untuk Efektifitas Pembangunan tahun 2009; serta komitmennya untuk memperkuat Kerjasama Selatan-Selatan;
Mengingat Konvensi 1946 mengenai Hak-Hak Keistimewaan dan Kekebalan
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diaksesi oleh Indonesia pada 8 Maret 1972; Mengingat pula Revisi Perjanjian Standar Bantuan Teknis, Perjanjian Dana
Khusus, Perjanjian Standar mengenai Bantuan Operasional antara Pemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang masing-masing telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1954, 7 Oktober 1960 dan 12 Juni 1969 (secara kolektif, "Perjanjian Dasar") dan Dokumen Program untuk Indonesia, yang menguraikan kegiatan UNDP di Indonesia di bawah kerangka Perjanjian Dasar; Mempertimbangkan bahwa kerjasama antara Para Pihak dan masing-masing
kegiatan dibawah ini akan dilakukan sesuai dengan dan menghormati secara penuh hukum, perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku di masing-masing Pihak; Menyadari
prioritas-prioritas
yang
ditetapkan
dalam
United
Nations
Partnership for Development Framework dan Rencana Aksi untuk Indonesia; Menyadari pula bahwa Indonesia, selama bertahun-tahun memiliki akumulasi
pengalaman, pengetahuan teknis, keahlian dan keberhasilan, di salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia, melalui komitmen yang kuat terhadap keanggotaannya dalam ASEAN serta forum multilateral lainnya untuk membantu negara-negara lain dengan berbagi pengetahuan dan keahlian melalui
Kerjasama
Selatan-Selatan,
triangular,
horisontal
dan
bentuk
kerjasama lainnya; Dimana pelajaran dan keahlian yang dimiliki negara-negara berkembang dapat
dibagi secara global dan regional untuk kepentingan pembangunan global, regional dan nasional serta untuk membangun sinergi antara program pembangunan global, regional dan nasional; Dimana UNDP, dalam melaksanakan mandatnya di bidang pengentasan
kemiskinan, pemerintahan yang demokratis, pencegahan dan pemulihan krisis, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, serta dalam tema lintas sektor pembangunan termasuk isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta isu pengembangan sektor swasta, berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota melalui jaringan global sesuai ketentuan hukum, perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku, dan berdasarkan atas permintaan negara-negara anggota dan sesuai dengan kebijakan serta prioritas pembangunan negara-negara tersebut;
Mempertimbangkan kerja sama yang telah berjalan baik antara para Pihak
yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang; Dimana kemitraan antara para Pihak harus didasarkan pada sikap saling
menghormati dan saling memahami, seluruh kegiatan di Indonesia yang dikembangkan oleh Para Pihak harus sesuai dengan prioritas Pemerintah; MAKA
DARI
ITU,
Persetujuan
Para
Kerangka
Pihak telah Kemitraan
memutuskan
ini
untuk menyepakati
(selanjutnya
disebut
sebagai
"Persetujuan").
PASALI TUJUAN
Tujuan dari
Persetujuan ini adalah untuk memperkuat kerjasama dan
mengembangkan lebih lanjut hubungan antara para Pihak atas dasar kemitraan sesuai dengan uraian dalam Persetujuan ini, yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 1.
Untuk meningkatkan kegiatan kerjasama di Indonesia yang diarahkan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional Pemerintah;
2.
Untuk mengoptimalkan potensi Pemerintah sebagai mitra pembangunan dalam mendorong kemitraan pembangunan global dan berkontribusi untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan regional dan global, serta memenuhi kebutuhan negara berkembang dan negara kurang berkembang (selanjutnya disebut sebagai "LDCs") untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai sasaran
pembangunan pembangunan
berkelanjutan, yang
khususnya
disepakati
secara
melalui
sasaran-
internasional,
yang
terkandung dalam Deklarasi Milenium termasuk MDGs, Agenda 21 dan JPOI; 3.
Untuk membangun sinergi antara kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan ini dan program-program nasional relevan lainnya di Indonesia;
4.
Untuk
mendorong
konsolidasi
keterlibatan
kemitraan
para
pembangunan
Pihak
dalam
internasional
penciptaan antara
dan
berbagai
pemangku kepentingan dengan maksud untuk mempromosikan kemajuan Indonesia yang sejalan dengan prinsip-prinsip Perserikatan BangsaBangsa;
PASAL II PRINSIP-PRINSIP UMUM
Dengan ini Para Pihak menyadari adanya komitmen bersama untuk: 1.
Memperluas kerja sama, koordinasi, komunikasi dan dialog strategis antara Para Pihak dengan tujuan meningkatkan kegiatan kerja sama yang diarahkan pada pencapaian sasaran kerja sama yang telah disepakati secara nasional dan internasional;
2.
I
Memperluas kerja sama, koordinasi dan komunikasi antara Para Pihak dan pelaku lainnya melalui kerja sama triangular dan bentuk kerjasama lainnya,
sebagai sarana efektif dalam berbagi
pengetahuan serta
keberhasilan dalam isu pembangunan; 3.
Melaksanakan kerja sama yang lebih inklusif dalam bidang yang terkait kepentingan
bersama,
serta
bekerja
bersama
guna
mencapai
pembangunan sosio-ekonomi yang sejalan dengan prioritas nasional negara di mana kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan (dalam hal ini, ketika tidak merujuk pada Indonesia, maka rujukannya adalah kepada "negara penerima"); 4.
Bekerja sama dalam memberikan dukungan bagi kegiatan di negaranegara penerima sebagaimana dimaksudkan dalam Persetujuan ini, yang sejalan dengan sasaran pembangunan yang telah disepakati secara internasional dan sejalan dengan prioritas Pemerintah;
5.
Memajukan pendekatan kerja sama yang didasarkan pada pembangunan manusia yang berkelanjutan;
6.
Bekerja berdasarkan prinsip transparansi dan tanggung jawab bersama menuju implementasi kerja sama pembangunan yang efektif, sesuai dengan asas efektifitas bantuan yang tercantum pada Deklarasi Paris tentang Efektifitas Bantuan, Agenda Aksi Accra, Komitmen Jakarta;
7.
Menghormati kedaulatan dan prinsip kepemilikan dari setiap
negara
penerima serta memastikan kegiatan-kegiatan dengan negara penerima tersebut, berorientasi pada hasil, dan dikembangkan berdasarkan hubungan transparan antara Para Pihak dengan negara penerima; 8.
Memastikan program dan prakarsa yang akan dilaksanakan Para Pihak di bawah Persetujuan ini sesuai dengan keahlian, keunggulan komparatif dan prioritas kedua Pihak;
9.
Memastikan
bahwa
ilmu
pengetahuan
baru
dan
praktek
terbaik
internasional dapat diakses dan dapat berkontribusi pada penanganan tantangan global ; 10.
Melibatkan
dan
bekerja
sama
dengan
organisasi
regional
dan
internasional sebagai mitra pembangunan; 11.
Melibatkan sektor swasta dan masyarakat madani dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama melalui sasaran pembangunan yang disepakati pada tingkat internasional sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Milenium termasuk MDGs, Agenda 21 dan JPOI;
12.
Memajukan Kerja Sama Selatan-Selatan dan kerja sama triangular sebagai sarana yang efektif dalam menangani tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama melalui sasaran pembangunan yang disepakati pada tingkat internasional seperti yang tercantum dalam Deklarasi Milenium termasuk MDGs, Agenda 21 dan JPOI.
I
PASAL Ill BIDANG KERJA SAMA
I
Mengakui bahwa kolaborasi antara Para Pihak di tingkat nasional dalam upaya mencapai sasaran pembangunan Pemerintah sesuai dengan kepentingan nasional dan global, Para Pihak sepakat untuk berupaya meningkatkan dan menguatkan: 1.
Kerja sama yang telah ada dalam bidang-bidang spesifik termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) pencapaian MDGs dan pembangunan manusia
secara
berkelanjutan ,
melalui
berbagai
kegiatan
untuk
mendorong pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran, kesenjangan dan eksklusi sosial, (ii) pemulihan krisis, (iii) manajemen dan pengurangan risiko bencana, (iv) perubahan iklim, serta (v) demokrasi dan tata kelola. 2.
Kerja sama Selatan-Selatan, triangular dan bentuk lainnya untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman pembangunan, terbaik, metodologi, serta berbagai pengalaman;
praktek-praktek I
3.
Dialog strategis mengenai platform pembangunan multilateral untuk memfasilitasi terciptanya konsensus terhadap isu-isu penting regional dan/atau global;
I
4.
Mekanisme dan sistem khusus untuk mengevaluasi dan mengukur
dampak prakarsa pembangunan Para Pihak di bawah Persetujuan ini; 5.
Kemitraan
dengan sektor swasta untuk menciptakan sinergi
bagi
pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Para Pihak, menggunakan strategi tanggung jawab sosial korporasi dan model bisnis pembangunan inklusif.
PASAL IV KONTRIBUSI PEMERINTAH BAGI KEMITRAAN
1.
Sumber Daya Reguler yang tidak terikat (inti) merupakan basis semua kegiatan UNDP. Kemampuan UNDP untuk memenuhi mandatnya serta mempertahankan karakter multilateral, tidak memihak dan universal bergantung pada tersedianya basis pendanaan
reguler yang memadai
dan terjamin. 2.
Pemerintah akan berusaha untuk mendukung Kerangka Sumber Daya Finansial Terintegrasi UNDP sesuai dengan situasi dan kondisi, dan sesuai dengan Rencana Strategis yang berkelanjutan, dan dalam hal ini akan berusaha untuk meningkatkan kontribusi sukarela tahunannya kepada Sumber Daya Regular UNDP, sesuai dengan kemampuan Pemerintah.
3.
Pemerintah akan berkontribusi, sesuai dengan situasi dan kondisi, pada kegiatan dan program kerja sama pembangunan melalui pendanaan bersama dan bentuk kontribusi non-finansial yang telah disepakati. Seluruh kontribusi finansial yang diberikan oleh Pemerintah di bawah Persetujuan ini akan diberikan dengan basis hibah dan memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan. Demikian pula, seluruh bentuk kontribusi non-finansial yang akan diberikan di bawah Persetujuan ini tidak akan memperoleh penggantian. PASAL V TANGGUNGJAWAB UNDP
Dalam mengimplementasikan pokok-pokok Perjanjian, UNDP memberikan kontribusi dengan memberikan hal-hal sebagai berikut: 1.
Akses
terhadap pengetahuan dan keahlian yang dimiliki UNDP pada
bidang-bidang yang tercakup pada Persetujuan ini;
I
I
2.
Platform bagi Kerjasama Selatan-Selatan, kerjasama triangular dan bentuk kerjasama lainnya dengan memanfaatkan keberadaan UNDP di tingkat regional dan global;
3.
Dukungan kebijakan, teknis dan konsultasi kepada Pemerintah dalam berbagai isu multilateral yang terkait dengan pembangunan;
4.
Platform visibilitas global berkaitan dengan fokus dan kegiatan UNDP;
5.
Pendanaan untuk kegiatan dan program kerjasama pembangunan, tergantung pada ketersediaan dana, sesuai dengan peraturan, ketentuan, kebijakan dan prosedur yang berlaku;
6.
Mendukung dan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan kemitraan secara efektif, melalui jaringan global UNDP dan sejalan dengan mandat UN DP;
7.
Mendorong
pertukaran
informasi
dan
dialog
dengan
Pemerintah
mengenai hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Eksekutif UNDP dan forum kebijakan lainnya.
PASAL VI IMPLEMENTASI
1.
Dalam rangka implementasi kegiatan-kegiatan spesifik yang berada dibawah Persetujuan ini, termasuk inisiatif dan program pendanaan bersama, Para Pihak akan membuat suatu perjanjian tersendiri, sesuai dengan hukum, perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan prosedur masing-masing pihak.
2.
Seluruh program kegiatan yang dilakukan di negara-negara penerima atau negara yang memperoleh manfaat dari Persetujuan ini akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara Para Pihak terkait dan negara penerima tersebut, sesuai dengan hukum, perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan prosedur masing-masing pihak.
PASAL VII KONSULTASI DAN KOMUNIKASI
1.
Para Pihak sepakat untuk melakukan konsultasi yang diketuai bersama oleh Kementerian Luar Negeri dan UNDP, pada tingkat pejabat senior level yang strategis. Konsultasi harus bertujuan untuk melakukan review pelaksanaan Persetujuan dan menetapkan tujuan strategis, komitmen
kemitraan, prioritas, dan kesepakatan program kerja untuk tahun-tahun
berikutnya serta merumuskan laporan untuk disampaikan kepada Para Pihak tersebut diatas. 2.
Adapun
yang
mewakili
kepentingan
masing-masing
Pihak
dalam
pelaksanaan Persetujuan ini adalah: (a)
Bagi UNDP akan diwakili oleh UNDP Resident Representative untuk Indonesia;
(b)
Bagi Pemerintah akan diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
3.
Para Pihak akan saling bertukar informasi dan berkonsultasi mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama.
4.
Seluruh kegiatan yang dibawah Persetujuan ini akan dilakukan melalui konsultasi penuh dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
PASAL VIII VISIBILITAS 1.
Para Pihak sepakat untuk mengakui peran dan kontribusi masing-masing Pihak dalam seluruh dokumentasi dan informasi publik yang terkait dengan kemitraan dan menggunakan nama dan lambang kedua belah pihak dalam seluruh dokumentasi terkait Persetujuan ini, sesuai dengan kebijakan masing-masing Pihak dan berdasarkan kesepakatan tertulis diantara Para Pihak sebelumnya .
2.
Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempublikasikan Persetujuan
ini,
inisiatif-inisiatif selama
hal
yang
tersebut
dilakukan tidak
berdasarkan
melanggar
hak-hak
keistimewaan dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa dibawah Konvensi
1946
mengenai
Hak-Hak
Keistimewaan
dan
Kekebalan
Perserikatan Bangsa-Bangsa serta keselamatan dan keamanan staf dan personil PBB. PASAL IX PENYELESAIAN SENGKETA Setiap sengketa diantara Para Pihak yang timbul atau terkait dengan Persetujuan ini akan diselesaikan dengan itikad baik oleh Para Pihak.
I
I
PASAL X
MULAI BERLAKU Persetujuan ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua Pihak; 1.
Setiap ketentuan dari Persetujuan
ini hanya dapat diubah dengan
perjanjian tertulis antara Para Pihak dan akan berlaku sesuai tanggal yang telah ditentukan; 2.
Persetujuan ini akan tetap berlaku kecuali diakhiri melalui kesepakatan bersama atau melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelumnya. Kecuali disepakati lain, meskipun Persetujuan ini berakhir, perjanjian yang dilakukan oleh para Pihak berdasarkan Pasal VI ini akan tetap berlaku;
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang telah memperoleh
kuasa, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di New York pada tanggal dua puluh delapan September tahun 2012,
dalam dua naskah asli, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. Dalam hal terjadi inkonsistensi atau perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris akan berlaku
UNTUK THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
alegawa uar Negeri
v
Helen Clark Administrator
'~ ·=- ·· ~..-·, ·-,
.~
(
·~ · REPUBLIK DONESIA
PARTNERSHIP FRAMEWORK AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
PARTNERSHIP FRAMEWORK AGREEMENT between the Government of the
Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "Government") and the United Nations Development Programme (hereinafter referred to as the "UNDP"). The Government and UNDP each being hereinafter referred to as "Party", and collectively as the "Parties". Whereas the General Assembly of the United Nations has established UNDP
to support and supplement the national efforts of member countries at solving the most important challenges of their development and to promote social progress and better standards of life; Considering the critical importance of a solid partnership between all
development actors, to achieve sustainable development, particularly through the internationally agreed development goals, contained in the Millennium Declaration including the MDGs, Agenda 21 and the Johannesburg Plan of Implementation (hereinafter referred to as the "JPOI"); Considering also the critical role of multilateral development cooperation and
the United Nations development system in this context; Considering also the national priorities, national development goals and
strategic interests of the Government, which are the guiding principles for the Government's national and international activities pursuant to this Agreement; Considering further the commitment of the Government to collaboration in the
achievement of common and global interests and sustainable development, particularly through the internationally agreed development goals, contained in the Millennium Declaration including the MDGs, Agenda 21 and the JPOI and in recognition of the importance of this commitment for the region and beyond; Recognizing the firm commitment of the Government to the Paris Declaration
on Aid Effectiveness, the Accra Agenda for Action, the Monterrey Consensus, the outcome document of the Nairobi High Level United Nations Conference on South-South Cooperation, the 2008 Doha Declaration on Financing for Development,
and
the
Busan
Partnership
for
Effective
Development
Cooperation; Acknowledging the Government's policy direction towards effectiveness of
development cooperation as articulated in the Jakarta Commitment: Aid for Development Effectiveness of 2009; as well as its commitments to strengthen South-South Cooperation;
Recalling the 1946 Convention on the Privileges and Immunities of the United
Nations as acceded to by Indonesia on 8 March 1972; Recalling also the Revised Standard Technical Assistance Agreement, the
Special Fund Agreement, and the Standard Agreement on Operational Assistance, signed between the Government and the United Nations on 29 October 1954, 7 October 1960 and 12 June 1969, respectively (collectively, the "Basic Agreements"), and the Country Programme Documents, which outline UNDP activities in Indonesia under the framework of the Basic Agreements; Taking into account that the Parties' cooperation and respective activities
hereunder will be undertaken in accordance with and in full respect of their respective laws, regulations, rules, policies and procedures; Recognizing the priorities established in the United Nations Partnership for
Development Framework and the Country Action Plan; Recognizing also that Indonesia has, over the years, accumulated a wealth of
experience, technical know-how, expertise and successful practices, in one of the key priority areas of Indonesian foreign policy, through its strong commitment to membership in ASEAN and other multilateral fora to assist other countries by sharing this knowledge and expertise through South-South, triangular, horizontal and other forms of cooperation; Whereas lessons and expertise from developing countries can be shared
globally and regionally for the benefit of global, regional and national development and building synergies between global, regional and national development programmes; Whereas UNDP, in exercising its mandate in the areas of poverty reduction,
democratic governance, crisis prevention and recovery, environment and sustainable development, as well as in the cross-cutting development themes including gender equality and women's empowerment and private sector development, is committed to working with its member countries through its global network consistent with its regulations, rules, policies and procedures, at the request of its member countries and in accordance with their own policies and priorities for development; Taking into account the long-standing successful collaboration between the
Parties;
Whereas the partnership between the Parties shall be based on respect and
mutual understanding and activities within Indonesia shall be developed by the Parties in line with the priorities of the Government; NOW, THEREFORE, The Parties have decided to conclude this Framework
Agreement (hereinafter referred to as "the Agreement") .
ARTICLE I OBJECTIVES
The objectives of this Agreement are to strengthen the cooperation and to develop further the relations between the Parties on the basis of partnership as described in this Agreement, which entails as follows: 1.
To enhance cooperation activities within Indonesia geared to the attainment of the national development goals of the Government;
2.
To work in optimizing the Government's potential as a development partner to foster global development partnerships and to contribute to addressing regional and global development challenges, as well as the needs of developing and least developed countries (hereinafter referred to as "LDCs") to accelerate progress in achieving sustainable development, particularly through
the
internationally agreed
development goals,
contained in the Millennium Declaration including the MDGs, Agenda 21 and the JPOI; 3.
To build synergies between activities implemented pursuant to tt"1is Agreement and other relevant national programmes within Indonesia;
4.
To encourage involvement of the Parties in the creation and consolidation of
international
development
partnerships
between
the
various
stakeholders with a view to promoting the advancement of Indonesia in full alignment with the United Nations' principles.
ARTICLE II GENERAL PRINCIPLES
The Parties hereby acknowledge their mutual commitment to: 1.
Expanding the collaboration, coordination, communication and strategic dialogue between the Parties in order to enhance cooperation activities
geared to the attainment of nationally and internationally agreed cooperation goals; 2.
Expanding the collaboration, coordination and communication between the Parties and other actors through triangular and other forms of cooperation, as effective tools for sharing knowledge and best practices for development;
3.
Engaging in a more inclusive cooperation in areas of common interest and working together in the pursuit of socio-economic development in line with the national priorities of the country where activities are being implemented (herein , when not referring to Indonesia, referred to as the "beneficiary countries");
4.
Collaborating in providing support to those activities in beneficiary countries further to this Agreement, that are in line with internationally agreed development goals and the Government's priorities;
5.
Promoting an approach to cooperation based upon sustainable human development;
6.
Working on the basis of transparency and mutual accountability towards the delivery of effective development cooperation in accordance with the principles of aid effectiveness contained in the Paris Declaration on Aid Effectiveness, the Accra Agenda for Action, the Jakarta Commitment;
7.
Respecting the sovereignty and the principle of ownership respective
beneficiary
countries
and
ensuring
that
beneficiary countries are demand-driven, results-oriented,
of
the
activities
with
and built on
transparent relationships between the Parties and the beneficiary countries; 8.
Ensuring that programmes and initiatives in which the Parties will collaborate under this Agreement are consistent with the expertise, comparative advantages and focus areas of both Parties;
9.
Ensuring that new knowledge and international best practices are accessible and contribute to addressing global challenges;
10.
Engaging and cooperating with international and regional organizations as partners in development;
11.
Engaging the private sector and civil society in pursuance of sustainable development, particularly through the internationally agreed development
goals, contained in the Millennium Declaration including the MDGs, Agenda 21 and the JPOI; 12.
Promoting South-South Cooperation and triangular cooperation as an effective tool for addressing the challenges faced by developing countries in
achieving
sustainable
development,
particularly
through
the
internationally agreed development goals, contained in the Millennium Declaration including the MDGs, Agenda 21 and the JPOI;
ARTICLE Ill AREAS OF COOPERATION
Recognizing collaboration between the Parties at the national level in pursuance of the Government's development goals in line with its national and global interests, the Parties agree to work towards enhanced and intensified: 1.
Existing cooperation on specific areas of including, but not limited to: (i) achievement of the MDGs and sustainable human development, through activities
to
promote
the
elimination
of
poverty
and
to
reduce
unemployment, inequality and social exclusion, (ii) crisis recovery, (iii) disaster risk reduction and management, (iv) climate change, and (v) democracy and governance. 2.
South-South,
triangular and
other forms of cooperation to share
knowledge, development experience, best practices, methodologies, and lessons learned; 3.
Strategic dialogue on development-oriented multilateral platforms to facilitate
consensus
building
on
issues of regional
and/or global
significance; 4.
Specific mechanisms and systems to evaluate and measure the impact of development initiatives of the Parties under this Agreement;
5.
Partnership with the private sector, in order to create synergies for the implementation of development activities by the Parties, using strategies of corporate social responsibility and inclusive development business models.
ARTICLE IV GOVERNMENT CONTRIBUTIONS TO THE PARTNERSHIP
1. Untied Regular Resources (core) are the basis of all UNDP's work. The ability of UNDP to fulfill its mandate and to preserve its multilateral, impartial and universal character depends on an adequate and secure regular 'funding base. 2. The Government shall endeavour to support the Integrated Financial Resources Framework of UNDP, as appropriate, and in accordance with its successive Strategic Plans, and in this regard shall attempt to increase its voluntary annual contributions to UNDP's Regular Resources at levels commensurate with the Government's ability to do so. 3. The
Government
shall
contribute,
as
appropriate,
to
development
cooperation activities and programmes through agreed co-financing and inkind contributions. All financial contributions provided by the Government under this Agreement shall be provided on a grant basis and shall be subject to the availability of the necessary funds. Similarly, all in-kind contributions to be provided under this Agreement shall be provided on a non-reimbursable basis.
ARTICLE V RESPONSIBILITIES OF UNDP
UNDP shall contribute to the implementation of this Agreement by providing the following: 1.
Access to UNDP knowledge and expertise in the areas covered by this Agreement;
2.
Effective
South-South,
triangular and
other cooperation
platforms
leveraging UNDP's global and regional presence; 3.
Policy, advisory and technical support to the Government in multilateral groupings in relation to various development issues;
4.
Global visibility platforms in connection with UNDP's areas of focus and operation;
5.
Financing for development cooperation
activities and
programmes
depending on availability of funds, in accordance with its applicable regulations, rules, policies and procedures; 6.
Supporting and strengthening the Governmenfs
capacity to effectively
manage the implementation of the Governmenfs partnerships via the 1
global network of UNDP and in line with UNDP s mandate; 7.
Promoting information sharing and dialogue with the Government on matters considered by the UNDP Executive Board and other policy fora.
ARTICLE VI IMPLEMENTATION
1.
In order to implement the specific activities envisioned in this Agreement, including relevant co-financing and programmatic initiatives, the Parties shall enter into separate arrangements in accordance with their respective laws, regulations, rules, policies and procedures.
2.
All programming activities in a beneficiary country or countries benefitting from this Agreement outside of Indonesia shall be carried out on the basis of agreements entered into between the respective Parties and the specific beneficiary country, in accordance with each Party's respective laws, regulations, rules, policies and procedures.
ARTICLE VII CONSULTATIONS AND COMMUNICATION
1.
The Parties agreed to conduct consultations to be co-chaired by the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia and UNDP, at an appropriately senior and strategic level. The consultations should aim to review the implementation of this Agreement and decide the strategic objectives and partnership commitments, set priorities and mutually agree on a work program for future years as well as formulate reports and to deliver them to the abovementioned focal points.
2.
With regard to the focal points for implementation of this Agreement: (a)
For UNDP, the Resident Representative in Indonesia, will be the focal point for all matters under this Agreement.
1
1
(b)
For the Government, the focal point for this Agreement is the Ministry of Foreign Affairs.
3.
The Parties shall keep each other informed of and consult on matters of common interest.
4.
Activities under this Agreement shall be undertaken in full consultation with the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia.
ARTICLE VIII VISIBILITY
1.
The Parties agreed to acknowledge the role and contribution of each Party in all public information documentation relating to instances of such cooperation and use each Party's name and emblem in documentation related to this Agreement in accordance with the current policies of each Party and subject to prior written agreement between the Parties.
2.
The Parties shall take all appropriate measures to publicize the initiatives undertaken under this Agreement, provided that such actions do not jeopardize the United Nations privileges and immunities provided under the 1946 Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations and the safety and security of United Nations staff and personnel.
ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute between the Parties arising out of or relating to this Agreement shall be amicably settled by the Parties.
ARTICLE X ENTRY INTO FORCE
The present Agreement shall enter into force upon signature by both Parties: 1.
Any provision of this Agreement may be amended only by written agreement between the Parties and shall enter into force on the date specified therein;
2. The Agreement shall remain in force unless terminated by mutual agreement or by either Party upon 6 (six) months' notice in writing to the other Party. Except as otherwise agreed, notwithstanding termination of this
Agreement,
agreements entered
into
between
the
Parties
in
accordance with Article VI will remain in effect. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being the duly authorized thereto,
have signed this Agreement. DONE at New York, this twenty-eighth day of September in the year 2012, in
two originals, in Indonesian and English languages. In case of an inconsistency or need for interpretation, the English version shall prevail.
FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
Helen Clark Administrator
