PERSETUJUAN ANTARA PKMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. DAN PKMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI PELAYARAN NIAGA _ Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam yang untuk selanjutnya disebut Para Pihak . Berhasrat untuk memperkuat hubungan persahabatan antara Kedua Pihak dan mengembangkan ker jasama di bidang Pelayaran Niaga dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan Pelayaran Niaga sesuai dengan prinsip kebersamaan dan saling menguntungkan .
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT Pasal L Dalam Persetujuan ini {a) Istilah " Kapal dari salah satu Pihak" berarti kapalkapal Ni aga yang berlayar dengan bendera kebangsaan dan didaftarkan di salah satu Pihak. (b) Istilah "Awak Kapal" berarti mereka yang bekerja di kapal dari salah satu Pihak . dan memegang dokumendokumen jati-diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari Pihak tersebut aeperti tercantum dalam pasal 9 dari Persetujuan ini dan yang nama-namanya termasuk dalam daftar awak kapal tersebut . (c ) Istilah "Penumpang" berarti orang-orang yang berada di kapal dari salah satu Pihak yang tidak dipekerjakan atau terikat dalam setiap bidang tugas di atas kapal dan yang nama-namanya tercantum dalam daftar penumpang kapal tersebut _ {d ) Istilah "Pejabat yang berwenang" berarti badan atau perwakilan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak yang bertanggung jawab untuk urusan administraai Pelayaran Niaga dan fungsi-fungsi lain yang terkait . (e ) Istilah "Wilayah" berarti : Dalam kaitan dengan Republik Indonesia, wilayah dari Republik Indonesia aebagaimana tercantum dalam perundang-undangannya dan daerah yang berbatasan dimana Negara Republik Indonesia mempunyai kedaulatan~ hak-hak berdaulat dan yurisdiksi aeauai dengan ketentuan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangaa tentang hukum laut tahun 1982 .
Dalam kai tan dengan Republik Soaialis Vietnam, wilayah dan perairan yang berbatasan dimana Republik Sosialis Vietnam mempunyai kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional .
Pasal 2 . Kapal-kapal dari masing-masing Pihak harua berlayar antara pelabuhan-pelabuhan tertentu dari Para Pihak yang terbuka untuk Negara-negara asing dan dalam rangka melaksanakan pelayanan pengangkutan penumpang dan barang {yang untuk selanjutnya disebut "pelayanan pengangk:utan yang disepakati") antara kedua Negara_ Pasal 3 _ Kapal-kapal charter berbendera negara ketiga dapat diterima oleh Pihak lain selama dioperasikan oleh perusahaan pelayaran dari masing-masing Pihak diperbblehkan pula untuk berperan serta dalam ''pelayanan pengangkutan yang disepakati "_ Pasal 4 _ Para Pihak harus menghindari : o sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing, setiap tindakan diskriminasi terhadap kapal-kapal Pihak lain yang berkaitan dengan pelayanan pengangkutan yang disepakat i antara kedua Negara_ Pasal 5 . (a ) Masing-masing Piha.k harus memberikan perlakuan yang sama terhadap kapal- kapal Pihak lain, sebagaimana perlakuan terhadap negara--negara lain,. di pelabuhan-, pelabuhan yang terbuka untuk Negara asing dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Piha.k_ (b ) Perlakuan yang sama untuk negara lain seperti tercantum dalam paragraf (a) dar i pasal ini berlaku untuk persyaratan-persyaratan kepabeanan,. pelaksanaan pungutan-pungutan dan biaya kepelabuhanan ., kebebasan untuk memasuki dan menggunakan pelabuhan beserta semua fasilitas yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pelayaran niaga seperti penggunaan truk, gudang-gudang, gudang untuk bongkar muat kontainer berkenaan dengan kapal-kapal dan muatannya _ Terutama,. perlakuan ini dimaksudkan untuk alokasi tambat di de:r:-maga,. fasilitas muat dan bongkar dan pelayanan kepelabuhanan. Pasal 6 _ Ketentuan-ketentuan dar i Persetujuan ini tidak berlaku untuk angkutan dalam negeri_ Bilamana kapal-kapal dari satu Pihak berlayar ke Pihak yang lain untuk membongkar barang dan/atau menurunkan penumpang dari luar negeri atau muat barang dan/atau menaikkan penumpang untuk tujuan negara lain , hal itu bukan dikategorikan sebagai angkutan dalam negeri _
1• - .--
r
..-
Paaal 7 _ (a) Para Pihak harus saling mengakui kebangsaan kapalkapal berdasarkan aertif ikat atau pendaftaran yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari masing-masing Pihak yang mengibarkan bendera ~egaranya di kapal _ (b ) Para Pihak harus saling mengakui surat ukur yang sah dan dokumen-dokumen kapal lainnya yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari masing-masing Pihak_ Paaal 8 . Masing-masing Pihak harus mengakui dokum~n jati-diri ' dari awak kapal yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dari Pihak lainnya aeperti Buku Pelaut atau ··seaman Service Book" atau Paspor Pelaut _ Bilamana ada perubahan dokumen jati-diri oleh salah satu Pihak,. terjadinya perubahan teraebut wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya _ Pasal g_ (a ) Para awak kapal bila tinggal . di pelabuhan atau perairan dari Pihak lain harus memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak lain tersebut _ Awak kapal harus diijinkan untuk menghubungi pejabat konsuler atau perwakilan diplomatik mereka untuk menyelesaikan setiap persyaratan-persyaratan yang diperlukan _ · (b) Para awak kapal dari kapal-kapal masing-masing Pihak secara timbal balik harus diijinkan turun ke darat selama kapalnya berlabuh di pelabuhan Pihak lain aeauai dengan peraturan dan perundang-undangan nasionalnya _ (c) Para awak kapal dari kapal-kapal salah satu Pihak yang memerlukan perawatan ·kesehatan harus diijinkan untuk tinggal di wilayah Pihak lainnya selama waktu yang diperlukan untuk perawatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pihak lain itu _ ( d) Para awak kapal dari kapal-kapal masing-masing Pihak boleh memasuki wilayah atau melcikukan perjalanan melintasi wilayah Pihak lain untuk maksud menggabungkan diri ke kapal, pemulangan atau untuk alasan lain yang dapat diterima oleh pejabat berwenang dari Pihak lain setelah menyelesaikan persyaratanpersyaratan yang diperlukan sesuai dengan.peraturan dan perundang-undangan nasional yang ber laku di Pihak lain tersebut ~
(e) Masing-masing Piha.k berhak untuk menolak setiap awak kapal yang memasuki wilayah · Piha.k lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Negaranya,. walaupun mereka membawa dokumen jati-diri awak kapal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 _
Pasal 10 . (a) Bilamana kapal-kapal dari masing-masing Pihak dalam pelayaran mengalami kecelakaan di wilayah perairan atau di pelabuhan-pelabuhan Pihak lain , ma.ka Pihak yang disebut tera.khir ini wajib memberi segala bantuan yang memungkinkan kepada kapal-kapal, awak kapal , barang dan penumpangnya_ (b ) Bilamana muatan dan harta benda lainnya dibongkar atau diselamatkan dari kapal yang mengalami kecelakaan perlu disimpan sementara di wilayah Pihak lain, maka fasilitas yang diperlukan dan muatan serta harta benda tersebut harus dibebaskan dari semua pajak-pajak , sepanjang hal itu tidak dit ujukan untuk konsumsi atau penggunaan di wilayah Pihak lain . ( c ·) Masing-masing Pihak harus segera memberitahu pejabat konsuler, atau j ika tidak ada perwakilan diplomatik, dari Pihak lain apabila satu dari kapal-kapal Pihak lain tersebut dalam keadaan bahaya, dan memberitahu mereka atas tindakan yang telah diambil untuk penyelamatan dan perlindungan terhadap awak kapal, penumpang kapal, muatan dan perbekalan kapal_ Pasal lL Pendapatan yang diperoleh dari jasa pelayaran niaga atau yang berkaitan dengan jasa-jasa lain yang diberikan oleh salah satu Piha.k kepada Pihak lain harus dibayar dengan mata uang yang dapat dipertukarkan dengan bebas dan yang dapat diterima oleh kedua Pihak. Pendapatan semacam itu dapat diguna.kan untuk pembayaranpembayaran di wilayah Piha.k tersebut atau dapat dengan bebas dikirimkan dari negara tersebut . · Pasal 12 _ Para Pihak harus menerima , dalam batas-batas yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan mereka , semua tindakan--tinda.kan yang layak untuk memudahkan dan mempercepat perjalanan kapal-kapal , serta mencegah kelambatan-kelambatan yang tidak perlu , dan untuk mempercepat serta menyederhanakan pelayanan kepabeanan dan persyaratan-persyaratan lairinya yang diperlukan di pe1abuhan_ Pasal 13. Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini tidak membatasi ha.k masing-masing Pihak untuk mengambil tindakan-tinda.kan per-lindungan demi keamanan dan keaehatan umum atau pencegahan terhadap penyakit menular dan pest yang terdapat pada binatang dan tanam-tanaman .
Paaal 14 _ Muatan yang diangkut melalui laut dari Kedua Pihak pada prinaipnya harua dila.kaana.kan oleh kapal-kapal dari Kedua Pihak . Kapal-kapal dari Kedua Pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pengangkutan muatan dan barang-barang perdagangan masing- maaing Pihak yang diangkut melalui laut _ Pasal 15 . Dalam rangka pelaksanaan Persetujuan ini Kedua Pihak waj ib mendesak perusahaan pelayaran nasionalnya untuk mengadakan pengaturan dalam pengangkutan muatan yang diang]rut melalui laut , antara perusahaan pelayaran naaional dari Kedua Pihak . Pasal 16. Salah satu Pihak dapat mengajukan permintaan untuk menyelenggarakan konsultasi mengenai setiap persoalan yang disetujui oleh Kedua Pihak untuk dibahas. Pasal
17 ~
(a ) Para Piha.k harus mengembangkan secara aktif kemajuan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Kedua Pihak melalui kerjasama Pelayaran Niaga . (b ) Para Pihak menyetujui bahwa kondisi yang laya.k akan di berikan kepada perusahaan pelayaran dari masing-masing Pihak untuk mendirikan kantor-kantor perwakilan mereka di wilayah Pihak lain . Pasal 18. Perselisihan yang timbul berkenaan dengan penafsiran atau pelakaanaan dari Persetujuan ini harus diselesaikan secara baik melalui konsultaai-konsultasi dan perundingan diplomatik antara Para Pihak . Pasal 19. (a) Persetujuan ini mulai berlaku pada tcinggal pemberitahuan terakhir oleh salah aatu Pihak bahwa Piha.knya telah memenuhi prosedur-prosedur hukum yang berlaku. (b ) Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. dan a.kan terus berlaku un.tuk jangka wa.ktu 5 tahun. berikutnya dan seterusnya kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis untuk mengakhiri Peraetujuan ini 6 bulan sebelum Persetujuan ini diakhiri . (c ) Persetujuan ini dapat diubah aetiap saat perlu berdasarkan kesepakatan beraama.
jika
dianggap
SEBAGAI BUKTI , yang bertanda tangan di bawah in1 yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini _
Dibuat di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1991, dalam rangkap dua, dala.m bahasa Indonesia , bahasa Vietnam dan bahasa Inggris,. semua naskahnya mempunyai kekuatan hukum yang sama _ Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran naskah dalam bahasa Inggris akan dipergunakan_ 11
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Signed ~PRAWIRO _
------Menter i Koordinator Ekonomi , Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan _
Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam
Signed TRAN DUC LUONG
- --~ --
Wakil Perdana Menteri
. HIEP DINH VAN TAI BIEN THUONG MAI GIUA CHINH PHU NUOC CONG HOA INDONESIA VA CHINH PHU NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Chinh phu nu6e Cong boa Indonesia va Chinh phu nude Cong hoa hoi ehu nghla Viet nam. dudi day dude goi la eae ben.
xa
Vdi long mong mu5n tang eudng quan h~ huu nghi giiia hai nude, thuc day SU hop tac trong llnh VUC van tai bi~n thudng m~i va nang cao hieu qua ho~t dong eua llnh vuc nay tren Cd sd nguyen t~e blnh dAng, cung c6 ldi;
VA CUNG THOA THUAN NHU SAU: f)iE;u 1
Trong ban Hiep dinh nay: (a) Thu~t ngli ""Tau bir;n cua m~i ben ·· la Cd Va dang ky tai nUdC do:
tau buon mang
(b) Thuat ngli "Thuyein vien" la nguoi lam viec tren tau cua m5i ben . c6 gi&y td tuy than do cae nha chuc trach c6 th~m quyen eua m6i ben cap ghi trong dieu 9 cua Hiep dinh nay va e6 ten trong danh saeh thuy~n vien.
.
Thuat ngu "HB.nh khach " ia nhung ngUdi do tau cua mo1 ben chuyen chd, co trong danh sach hanh khach cua tau .. bg{t vao c16' khong do tau d6 tu yen dung ho~c khemg th am gia ell cong vi~c nao tr en tau . ( c)
~.
7
A.7
(d) Thuat ngli " Nha chu c trach c6 th&i quyein " la co quan Nha nude duoc cac ben chl dinh chiu trach nhiem quan ly cong tac van tai bi~n thUdng m~i va cac chtic nang khac lien guan;
)
- 2 -
(e) Thuat ngii "LB.nh the>" - D5i v6i Cong boa Indonesia: La lanh th5 duQc xac dinh theo lu&t cua nu6c Cong hoa Indonesia va vung lan can ma b d6 nu6c Cong hoa Indonesia c6 chu quyen , quyen chu quyen hoac quyen tai phan theo cac di~u khoan cua cemg u6c cua Lien h i~p qucic v~ l uq.t bie;n 1982. A'
A\
- D5i v6i Cong boa xa boi chu nghia Viet nam: la "Lanh th6" va vung nubc lan can ma b do nubc Cong hoa xa hoi chu nghla V i ~t nam c6 chu quy~n ho~c quyen tai phan phu hdp , ,... , ,. _ , ,., voi lu~t phap Quoc te . f>i~u 2 ,.,
Tau bi~n cua mbi ben c6 th~ qua l~i giua mot so cang nh~t dinh md cho qubc t~ cua hai ben d~ chuyen cho hanh khach va hang h6a cua hai nubc (duoi day g9 i la v€m tai thoa thuan) Di~u 3
Tau chd thue treo Cd cua nu6c thu ba~ duoc phia ben kia ch~p thu&n va do cac cong ty v &n tai bi~n cua m6i ben khai thac ~ cung duoc phep tham gia van tai thoa thu&n. Di~u 4
M6i ben, can cu theo luat phap va cac qui dinh tung nude, khong duoc t i ~n hanh cac bien phap phan d5i XU v6i tau thuyen cua ben kia khi tham gia vao van thoa thuan cua hai nu6c .
' cua bi~t
tai
Di~u 5
(a) M5i ben danh chei do "Tcii bu~ qu cic " cho ben k i a tai cac cang bi~n quoc t~ vbi sv tuan thu d~y du lu&t phap va cac qui dinh cua nubc d6 . (b) Ch~ do "T5i hue qu5c" duoc qui dinh trong phgln (a) CUa dieu khoan nay s e ap dung dbi Vdi C~C thu tuc hai quan, cac phi , cang phi, ra vao cang t~ do va SU dvng cang cung nhU dbi Vdi cac thi~t bi danh Cho dich VV van tai
le
- 3 -
bie;n nhu : xe taL kho hang, bg;n bai container·, d5i voi tau va cac hang hoa chuyen chd . Dae biet, ch§ do nay chu y~u de cap d~n viec danh cau b~n ~ cac phUdng tien b5c x~p va dich v~ t~i cang. l>i~u 6
Cac dieu khoan cua Hi~p dinh nay se kh6ng vbi vi~c v~n tai nQi dia.
ap dung d6i
,
Tuy nhien, khi cac tau cua m9t ben ae;n ben kia d~ dd hang nhap vao va'· (hoac ) tra khach tu nu6c ngoai hay bbc , hang di va (hoac ) nh&n khach d i toi cac nuoc khac thi ,. . khong duoc coi ia. van tai nQ l. dia. l>i~u 7
(a) Cac ben thua nh~n qu5c tich cua tau tren Cd Sd cac dang ky do cac Cd quan chtlc kia c~p cha tau mang Cd CUa mlnh. (b) Cac ben se cung cong nhan gi~y chung nhan dung tich Va cac gi~y td lien quan khac CUa tau do cac Cd quan chtic trach c6 tham quy~n cua m5i ben c~p. gi~y chting nhan hoac gi~y trach CO th~m quyen cua ben
l>i~u B
Mbi ben thtla nhan quan chtic trach c6 th~m thuyen vien (Seaman's (Seaman's service Book) Passport) .
gi&y td CUa thuyen Vien do cac Cd quyen cua phia ben kia c&p nhu: s5 Book ) hoac Sb cong vu thuyen vien hay Ho chieu thuyen vien <Seaman's
B~t ky mot sv thay d5i nao ve
gi~y to tuy than cua mot ben phai dude thong bao cho phia ben kia bi~t .
l>iEiu 9
(a) Thuy~ n vien khi 6 trong cang ho~c vung nu6c cua phia ben kia phai tuan thu lu~t phap va cac qui dinh cua phia ben d6.
- 4 Thuy~n vien duoc phep ti~p xuc v6i cd quan lanh su hoac cac dai dien ngoai giao d~ giai quy~t cac thu t~c can thi~t .
(b) Thuy~n vien tren tau cua mbi ben, trong thbi gian tau neo d&u tai cang cua phia ben kia, d~u duoc len bd can cu theo dung luat phap va cac qui dinh cua nude d6 . (c) Thuy~n vien tren cac tau cua mb i ben, trong trubng hOP 5m dau se dude phep luu lai tren lanh thb cua phia ben kia trong thbi gian can thi~t d~ dieu tri theo dung lu&t ph.8.p va cac qui dinh cua nu6c d6 . (d) Thuy~n vien tren cac tau cua mbi ben c6 th~ v ao ho~c qua canh lanh th5 cua phia ben kia d~ len tau, trd v~ nu6c ho~c v i ly do khac duoc cac nha chuc trach chu quan phia ben kia ch~p thuan sau khi da hoan thanh cac thu tv~ can thi~t theo luat phap va qui dinh cua ben d6. (e) M6 i ben, can cu theo luat phap va qui dinh cua minh c6 quy~n tti chb i b~t ky mo t thuy~n vien nao di vao lanh th5 cua ben d6 cho du nhung thuy~n vien nay c6 gi&y td tuy than duoc d~ cap d di~u 8 . Di~u 10
(a) . Khi tau cua m~i ben g~p t ai n~n trong lanh hai ho~c d cac cang cua ben kia th i ben do se t~o moi SU giup da can thi~t c6 th~ dude c ho cac tau, thuy~n vien, hang h6a va hanh khach cua ben d6 c6 tau bi n~n . (b) Trong trubng hQp hang hoa va cac tai san khac duoc dd xubng hoac thu vat duoc tu cac tau bi nan can duoc luu kho t~m thbi tren lanh thb cua phia ben kia th i cac phUdng ti~n dung VaO Vl~C d6, hang hoa Va cac tai San khac Se duoc mi~n thu~, tru trubng hop duoc dem ra tieu thu ho~c d~ng t ren lanh th6 cua phia ben kia.
su
(c) M~i ben, khi t~u bi nan, se nhanh ch6ng thong bao toi cac Cd quan lanh S~ hoac cac d~i dien ngo~i giao cua phia ben kia, dong thd i cung thong bao cac bi~n phap da dUQC Stl dung d~ CUU hQ Va bao ve d5i Vdi thuy~n Vien~ hanh khach, t a u, hang hoa va kho tang .
- 5 tli~u 11
, .. ' mot ben co cluoc d phl.a khoan thu nh~p cua ,. ben kia til cac di ch vu van tai hoac cac di ch V1,l l ien quan bang ngoai t~ t\l do chuye;n clbi ma khac se duoc k~t toan ,.,, , hai ben co the; chap thu~n duoc. M~i ben d~u co the; dung to an chi phi tr en lanh th6 cua ben thu nh~p do de; thanh ,.,., kia ho~c t\1 do chuyen khoan khoi nu6c d6.
.. T~t ca' cac , ,r
Di~u 12
Trong phc;un vi luat phap va cac qui dinh cua minh , cac ben se Stl d~ng IDQi bien phap can thiet nh~m tao di~U kien thu&n l oi cho ben kia quay vong t~u nhanh , tranh nhung ch~m ch~ khong c~n thi~t dong thbi t~o dieu kien thu~n loi va don gian hoa cac thu t~c hai quan va cac thu t~c can thi~ t khac tai cang .
Dieiu 13 Cac di~u khoan cua Hiep dinh nay khong han ch~ quyen han cua cac ben trong viec ti~n hanh cac bien phap bao ve an ninh, ve sinh cong c9ng va ngan nglia dich benh cho sue ... "',._, . vat va cay co1 . f)i~u 14
Ve
nguyen t~c, hang hoa v~n chuy~n b~ng dudng bi~n song phUdng giua hai nude se do cac tau cua ha i ben chuyen
chd . Tau cua ca hai ben deu c6 quyen h~n va Cd h9i ngang nhau trong vi~ c van chuye;n hang hoa dudng bi~n va hang hoa thuong mai song phuong giila ha i nude .
f>if;u 15 De; thi hanh Hiep dinh nay, hai ben se don d5c cac c6ng ty t~u bi~n qu5c gia cua hai nude s6m di d~n cac thoa thuan tay doi ve viec van chuy~n hang hoa b~ng du6ng bien .
- 6 -
f>ieiu 16 cac ben deu trao dbi b~t ky phan.
c6 th~ yeu cau trieu t~p cac cuoc hop de; v&n de nao ma ca hai ben d~u d6ng ii dam
f>ieiu 17 Cac ben se tich CUC thuc d~y phat tri~n cac m5i quan kinh t~ va thUdng m~i thong qua SU hop tac trong llnh vuc van tai bi~n thUdng m~i giUa hai nuoc . a.
he
b. Cac ben thoa thuan s~ teo di~u kien thu&n ldi cho cac Cong ty van tai bi~n CUa mbi ben thiet lap cac Cd quan dai dien tren lanh th5 cua nhau.
f>iEiu 18
~
Nhung b~t d~ng lien quan t6i viec giai thich ho~c ap dung Hiep dinh nay se duQc giai quy~t thong qua hiep thUdng hUu nghi va dam phan qua duong ngo~i giao cua cac ben. f>ieiu 19 a. Hiep dinh nay c6 hieu l~e k~ tti ngay nh~n dude thong bao cub i cung cua cac ben sau khi cac thu t~c phap ly da dude hoan t~t. b. Hiep dinh
nay c6 hieu
l~c
trong thdi hen 5
nam ke;
ti~p , tru phi mot trong hai ben thong bao cho phia ben kia b~ng van"ban dinh chfun dut Hiep dinh nay 6 thang truoc khi h~t han Hiep dinh.
v
c. Hiep dinh nay e6 th~ duoc sua d5i ·vao b!t ky luc n~u hai ben thay c~n thi~t .
nao
- 7 -
DE LAM BANG , nhung nguoi c6 ten duo i clay duoc Chinh cac ben uy quyen cla ky ten vao ban Hiep clinh nay .
phu
Lam t~i Jakarta ngay 25 thang 10 nam 1991 , thanh 2 ban, Vi et vA ti~ng Anh, t~t ca cac v an ban b~ng cac thu ti~ng c6 gia tri nhu nhau . Neu c6 sv hi~u khac nhau trong viec gia i thich thi l~y van ban tieng Anh cl~ cl~i chi~u .
m~i van ban ! Am b~ng ti~ng Indonesia , ti~ng
Thay me.t Chinh phu nuoc Cong hoa Indonesia
Signed
Radius Prawiro Bo truong ph5i hQp cac van de Kinh t~, TAi chinh, Cong nghi~p va giam sat phat tri~n
Thay m~ t Chinh phu nuoc Cong boa Xa hoi chu nghla Viet nam
Signed
Tr&i Due Luong Pho Chu tj.ch Hoi d~ng B9 truong
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON MARITIME MERCHANT SHIPPING
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam hereinafter referred to as the Parties. Desirous of strengthening the friendly relations between the Parties and promoting cooperation in the field of maritime merchant shipping and improving efficiency of maritime merchant shipping in accordance with the principle of equality and mutual benefit.
HAVE AGREED AS FOLLOWS Article 1 For the purpose of this Agreement (a)
The term "Vessel of either Party" means merchant vessels flying the national flag of and registered in either Party;
(b~
The term "Crew members" means those who are working on board a vessel of either Party and hold identity documents issued by the competent authority of that Party as proVlded in Article 9 of this Agreement and whose names are included in the crew list of the vessel;
(c)
The term "Passengers" means those persons carried in the vessel of either Party who are not employed or engaged in any capacity on board that vessel and whose names are included in the passenger list of that vessel;
(d)
The term "Competent authority" means the designated government agency or agencies of either Party responsible for administration of maritime merchant shipping and its related functions.
(e)
The term "territory" means In respect of the Republic of Indonesia, the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and the adjacent areas over which the Republic of Indonesia· has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.
- 2 -
In respect of the Socialist Republic of Vietnam, "territory" and adjacent waters over which Socialist Republic of Vietnam has sovereignty jurisdiction in accordance with international law.
the the or
Article 2 Vessels of either Party shall sail between certain ports of the Parties which are open to foreign countries and engage in passenger and cargo services (hereinafter called the "agreed services") between the two countries. Article 3 Chartered vessels flying the flag of third countries , acceptable to the other Party, as far as operated by shipping enterprises of either Party shall also be allowed to participate in the agreed services. Article 4 Each Party shall refrain, in accordance with their respective laws and regulations, from any discriminatory measures against the vessels of the other Party in respect of the agreed services between the two countries. Article 5 (a)
Each Party shall grant to vessels of the other Party the most-favoured-nation treatment at its porte open to foreign countries• with due respects to the laws and regulations applied in each Party.
(b)
The most-favoured-nation treatment as provided in paragraph (a) of this·Article applies to customs formalities, the levying of charges and port dues, freedom of access to and the use of the ports as well as all facilities afforded to shipping services such as trucking, warehousing, container freight stations in respect of vessels and cargo. In particular, this refers to the allocations of berths at piers, loading and unloading facilities and port services: Article 6
The provisions of the present Agreement shall not apply to cabotage. When vessels of one Party sail to another for discharging inward cargo and/or disembarking passengers from abroad or loading outward cargo and/or embarking passengers for foreign countries, it shall not be regarded as cabotage.
- 3 -
Article 7 (a)
The Parties shall mutually recognize the nationality of vessels on the basis of the certificate or registry duly issued by the competent authorities of either Party whose flag the vessel flies.
( b)
The Parties shall mutually recognize the tonnage certificate and other ship documents duly issued by the competent authorities of either Party. Article 8
Each Party shall recognize the identity document of the crew members duly issued by the competent authorities of the other Parties such as the Seaman s Book or Seaman s Service Book or Seaman~s Passport. Should any change in the identity document of the Party occur such change shall be communicated to the other Party. 1
1
Article 9 (a)
The crew members when staying in the ports or waters of the other Party shall observe the applicable laws and regulations of that Party. The crew members shall be allowed to contact with their consular officials or their diplomatic representatives for settling any necessary formalities.
(b)
Crew members of vessels of either Party shall reciprocally be permitted to go ashore during the period of stay of their vessels in the ports of the other Party in accordance with its national laws and regulations.
(c)
Crew members of vessels of either Party requiring medical treatment shall be allowed to remain in the territory of the other Party for the period of time necessary for such treatment in accordance with the laws and regulations of that Party.
(d)
Crew members of vessels of either Party may enter the territory or travel through territory of the other Party for the purposes of joining vessels, repatriation or any other reason acceptable to the competent authorities of the other Party after complet'ihg 'necessary·· formalities in accordance with the national laws· and regulations of .. that ... Party.
(e)
Either Party has the right to refuse any crew members entering its territory in accordance with its laws and regulations, eventhough they hold crew members identity documents mentioned in Article 8.
-
-------~
--- -
- 4 -
Article 10 (a)
Should vessels of either Party be involved in shipping casualties in the territorial waters or ports of the other Party, the latter shall give all possible assistance to the vessels, crew members, cargoes and passengers.
( b)
Where the cargo and other properties discharged or rescued from the vessel involved in such shipping casualties need to be temporarily stored in the territory of the other Party, the necessary facilities and such cargo and properties shall be exempted from all taxes, insofar as it is not released for consumption or use in the territory of the other Party.
( c)
Each Party shall promptly notify the consular officials, or in their absence the diplomatic representatives, of the other Party when one of its vessels is in distress, and inform them of measures taken for the rescue and protection of the crew members, passengers, vessel, cargo and stores. Article 11
The proceeds accruing from shipping services or other related services rendered by one Party to other Party shall be effected in freely convertible currencies mutually accepted by both Parties.' Such proceeds can be used for making payments in the territory of that Party or be freely remitted from that country. Article 12 The Parties shall adopt, within the limits of their laws and regulations, all appropriate measures to facilitate and expedite the turn-round of vessels, to prevent unnecessary delays, and to expedite and simplify customs and other formalities required at ports. Article 13 The provisions of this Agreement shall not limit the right of either Party to take measures for the protection of ·i~s security and public health · ··OI' t'fle· prevention.of disease and pest in animals and plants. Article 14 Bilateral seaborne cargo between both Parties shall, in principle be carried by vessels of both Parties. Vessels of both Parties have equal rights and opportunities in the carriage . of Bilateral Seaborne cargo and Seaborne Trade cargo between either Party.
.
·-
--- - -
--·- --
- - - - -- --
-- -·- · - - - - -
- 5 -
Article 15 In order to implement this Agreement both Parties shall urge national shipping lines to enter into a bilateral arrangement on the carriage of seaborne cargo. Article 16 Either Party may request that a consultation be matter which both Parties agree to discuss.
held
on
any
Article 17 (a)
The Parties shall actively promote the development of the economic and trade relationship between the Parties through merchant shipping cooperation .
(b)
The Parties agree that favourable conditions will be given to the shipping lines of either Party for the establishment of their representative offices in the territory of the other Party. Article 18
Disputes concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations and diplomatic negotiations between the Parties. Article 19 (a)
This Agreement shall enter into force on the date of the last notification by either Party that it has completed necessary legal procedures.
(b)
This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall continue in force thereafter .for another period of five years and so forth unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement six ~onths before the expiration of this Agreement.
(c)
This Agreement ..·· may· be amended at.any . t.ime~ necessary ., by mu,tµal . c.o nse.nt.
if
J_t;..
..P.~~Jns.
-
6 -
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized thereto their respective Governments, have signed this Agreement.
by
Done at Jakarta on 25th October 1991, in duplicate, in the Indonesian, Vietnamese and English languanges, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Indonesia
Signed
For the Government of the Socialist Republic of Vietnam
Signed
RADIUS PRAWIRO
TRAN DUC LUONG
Coordinating Minister for Economic, Financial, Industrial Affairs, and for the Supervision of Development
Vice Chairman of the Council of Ministers
