REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN antara PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL mengenai
!
PERTEMUAN KAWASAN ASIA PASIFIK ORGANISASI PERBURUHAN
j
INTERNASIONAL KEENAM BELAS
I
I BAHWA Pemerintah Republik Indonesia ("Pemenntah") telah menawarkan diri 1
I ·
untuk menjadi negara tuan rumah Pertemuan Kawasan Asia Pasifik Organisasi
1
Perburuhan lnternasional ("ILO") keenam belas ("Pertemuan");
I 1
BAHWA Badan Pengurus Kantor Perburuhan lnternasional telah memutuskan
I
bahwa Pertemuan akan diselenggarakan di Ba li , Ind onesia;
BAHWA
Sadan
Pengurus
Kantor
Pe:-buru han
lnternasional
juga
telah
memutuskan ba hwa bahasa resmi Pertemuan adalah bahasa lnggris, Arab dan Cina ;
BAHWA Pemerintah telah mengaksesi Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan pada Badan-Badan Khusus dan Lampiran I yang berka itan de1gan Organisasi Perburuhan lnternasional pada 8 Maret 1972 ("Konvensi");
OLEH
KARENA
ITU
Pemerintah
yang
diwakil i
oleh
Kementerian
Ketenagakerjaan , dan ILO yang diwakili oleh Kantor P-:?rburuhan lnternasional ("Para Pihak"), telah menyetujui syara t dan ketentuan berikut untuk persiapan dan suksesnya pe laksanaan Pe rte muan.
1. ORGANISASI DAN PELAKSANAAN PERTEMUAN
1.1 . Pertemuan akan diselenggarakan dari tanggal 6 sampai 9 Desember 2016 di Bali, Indonesia di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC). Tempat Pertemuan wajib dianggap sebagai tempat ILO untuk tujuan Pasal 111 , Bagian 5, dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan BadanBadan Khusus. 1.2. Kecuali
ditentukan secara khusus dalam Persetujuan ini , ILO wajib
bertanggung jawab penuh untuk mengatur dan melaksanakan Pertemuan sesuai
dengan
Peraturan
Pertemuan
Regional
ILO
dan
peraturan,
ketentuan dan praktik ILO lainnya yang berlaku . 1.3. Tanpa membatasi paragraf sebelumnya , ILO wajib bertanggung jawab
untuk:
1.3.1 memberikan akred itasi kepada peserta Pertemuan berdasarkan peraturan dan praktik ILO yang berlaku ; 1.3.2 mengatur persiapan dan pelaksanaan Per!emuan sesuai dengan Peraturan Pertemuan Regional ILO; 1.3.3 .mempersiapkan Program Pertemuan ; dan 1.3.4 memproduksi , mempromosikan dan/atau menjual setiap dan semua materi yang berhubungan dengan Pertemuan kecuaii ditentuKan secara tegas dalam Persetujuan ini. 1.4. Pemerintah waj ib memberikan dukungan kepada I LO dalam hal protokol dan keamanan , termasuk dalam hal penyambutan dan pelayanan yang tepat bagi Kepa1a Negara, Kepala Pemerintahan , bil.a
ad~. ,
2. KONTRIBUSI DALAM BENTUK .LAIN-LAIN
2.1. Pemerintah wajib menyediakan kontribus i lain-lain dalam bentuk properti dan pelayanan ("Kontribusi Pemerintah") sebagai berikut: 2.1.1 menyediakan pengaturan keamanan , termasuk di bandara, hotel yang ditunjuk, dan di dalam maupun di sekitar tempat Pertemuan , untuk
keamanan
peserta
dan
kelancaran
penyelenggaraan
Pertemuan serta bebas dari campur tangan apapun ;
2
. ··-·- . 2.1.2 menempatkan dua kend araan dinas beserta sopir bagi Direktur Jenderal ILO dan tim protokol ILO dari tanggal 4 Desember 2016 sampai penutupan Pertemuan pada 9 Desember 2016; 2.1.3 menyediakan meja penyambutan di Bandara lnternasional Ngurah Rai untuk membantu para peserta Pertemuan dan pejabat ILO selama kedatangan dan keberangkatan mereka . 2.2. Pemeri ntah wajib menanggung semua risiko yang disebabkan dari setiap bagian kontribusi dalam bP.ntuk lain-lain . Pemerintah waji b bertanggung jawab untuk menangani tuntutan yang dapat diajukari oleh pihak ketiga terhadap ILO , beserta pejabat atau ahlinya , dan waji b menganggap mereka tidak bersalah dalam hal tuntutan atau kewajiban yang muncul dari kontribus i dalam bentuk lain-lain . Ketentuan ini tidak berlaku apabila Para Pihak setuju bahwa tuntutan atau kewajiban muncul akibat kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja oleh pejabat atau ahl i ILO.
3. LOGO DAN NAMA PERTEMUAN
3.1. Para Pihak setuj u bahwa satu-satunya logo Pertemua n adalah logo yang dibuat oleh ILO. ILO memiliki semua hak kekayaan intelektual yang terkandung dalam logo tersebut. 3.2. ILO memberikan kepada Peme ri ntah , dan Pemerintah menerima, sebuah lisensi eksklusif seluruh dunia yang tidak dapat dipindahtangankan untuk menggunakan logo Pertemuan untuk tujuan yang hanya berhubungar. dengan
penyelenggaraan
Perternuan .
ILO
wajib
menyediakan
logo
Pertemuan dua bulan sebelum pembukaan Pertemuan . 3.3. Baik Pemerintah , maupun entitas lain yang bertindak atas namanya , tidak dapat menggunakan nama , s1ngkatan atau lambang ciari ILO , dalam bentuk apapun atau untuk tujuan apapun , tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari ILO . 3.4. Kecuali
yang
ditentukan
secara
jelas
dalam
Persetujuan
ini,
ba1k
pemeri ntah , maupun entitas lain yang bertin dak atas namanya , tidak dapat menggunal
3
I
\
-~1
l
I Ii i i
Organisasi Perburuhan lnternasian3lkeenam belas (atau ke-16)" atau singkatan lain daripadanya , tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari ILO.
4 . KEISTIMEWAAN, KEKEBALAN DAN FASILITAS
4.1 . Pemerintah wajib memberlakukan kepada ILO , properti , dana dan asetnya, bagi pejabat dan ah li nya , Pejabat Badan Pengurus dan seluruh perwakilan negara anggota serta tokoh masyarakat terkemuka yang diundang ke Pertemuan , ketentuan Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan Badan-Badan Khusus dan Lampiran I yang berkaitan dengan ILO . 4.2. Pemerintah wajib memastikan prosedur yang cepat untuk memfasilitasi perjalanan menuju dan , dari, serta keberadaan di Republ ik Indonesia , untuk orang-orang berikut sepanJang durasi fungsi , misi atau kunjungan mereka dalam kaitannya dengan atau berhubungan dengan, Pertemuan : 4.2.1 orang yang disebutkan dalam Pasal 4.1 serta anggota keluarga mereka ; dan 4.2.2 pengamat dari Negara bukan anggota , Gerakan Pembebasan Palestina , organ isasi
internasiona l resmi
dan
organisasi non-
pemerintah internasional yang diundang ke Pertemuan oleh Badan Pengurus ILO. 4.3. Semua orang yang disebutkan dalam Pasal 4.1 dan 4.2 waj ib memiliki hak untuk masuk ke dar1 keluar dari Republik Indonesia dan waj ib tidak ada halangan yang dikenakan pada transit mereka menuju ke dan dari tempat Pertemuan. 4.4. Sern ua orang yang disebutkan daiam Pasal 4.1 dan 4.2 wajib diberikan visa , bi la diperl ukan , sesegera mungkin , sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republ ik Indonesia . ILO waj ib menyediakan nama pejabat I LO dan tokoh masyarakat terkemuka yang diundang ke Pertemuan kepada Pemerintah , serta daftar resmi peserta yang diterbitkan oleh ILO yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk verifikasi delegasi Negara anggota dan pengamat ; ang diundang . 4.5. Pemerintah wajib membuat pengaturan adm inistratif yang sesuai untuk pembebasa n dari tuduhan , remisi ata u pengembalian jumlah 4
pajak
1 penambahan nilai atau bea atau pajak lainnya yang mungkin dikenakan
!
pada setiap pembelian barang atau jasa oleh I LO untuk keperluan resmi yang berhubungan dengan Pertemuan.
5. PEMBATALAN , PENUNDAAN ATAU PENGAKHIRAN 5. ~ . Jika Pertemuan dibatalkan atau ditunda berdasarkan keputusan bersama Pemerintah dan ILO , termasuk dalam hal keadaan memaksa (force
majeure) , Persetujuan ini wajib segera berakhir dan setiap Pihak wajib menanggung biayanya send iri . 5.2. Da lam hal pembatalan, gangguan , penundaan atau perubahan tempat Pertemuan oleh salah satu Pihak. maka Pihak lainnya berhak untuk mengakhiri
Persetujuan
ini.
Para
Pihak
wajib
saling
berkonsultasi
setidaknya tiga puluh (30) hari sebe lum pengakhiran tersebut. Dalam hal terjadi penghentian dimaKsud , setiap Pihak waj ib menanggung biayanya sendiri. 5.3. Ketentuan berikut ini wajib tetap berlaku apabila terjadi pengakhiran
I :
Perj anj ian: Pasal 2.2, 4, 5 dan 6.
;
I 6. PENYELESAIAN SENGKETA
6.1. Setiap sengketa , kontroversi atau gugatan yang muncul dari interpretasi, aplikasi atau implementasi Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
7 . KOMUNIKASI
7.1 . Pemerintah menunjuk Kantor Penghubung berikut, yang wajib tersedia seiama Pertemuan berlangsung , termasuk pada tahap persiapan dan pembubaran , yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan semua instansi dan iembaga Pemerintah terka it implementasi Persetujuan ini , dan yang wajib menjadi penghubung dengan ILO :
5
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ms. lndah Anggoro Putri , Kepala Biro Kerjasama lnternasional Ms. Eva Trisiana , Kepala Bag ian Kerjasama Multilateral birokln.kemnaker@gmail .com Jalan Jenderal Gatoto Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950
Ii
'
iI
Indonesia
i 7.2. Kantor dan Departemen ILO yang bertanggung jawab atas organ isasi dan pelaksanaan Pertemuan adalah: Kantor Regional ILO untuk Wilayah Asia dan Pasifik Ms. Tomoko Nishimoto , Direktur Regional Gedung PBB , lantai 11 Rajadamnoen Nok Avenue P.O. Box 10200, Bangkok Thailand
Kantor Negara ILO untuk wilayah Indonesia and Timor-Leste Mr. Francesco d'Ovidio , Direktur Menara Thamrin , lantai 22 Jalan MH Thamrin Kav. 3, Jakarta Indonesia
Departemen Pelayanan Dokumen, Rapat dan Hubungan ILO; Mr. Juan Llobera, Direktur Ms. Irene Pralong , Dukungan manajemen International Labour Office 4, route des Morillons 1211 GENEVA 22 Switzerland
7.3. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi antara Para Pihak adalah bahasa lnggris. 6
-------······················ · · · · -· · ·-· ·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
l
8. PERUSAHAN
8.1. Persetujuan ini hanya dapat diubah dengan persetujuan tertulis bersama Para
Pihak.
Setiap
perubaf-ian
tersebut
wajib
dita!'ldatangani
oleh
perwakilan yang berwenang dari kedua Pihak dan wajib dilampirkan ke Persetujuan ini.
9. PEMBERLAKUAN OAN JANGKA WAKTU
9.1. Persetujuan ini mulai berlaku pada saat pena ndatangan oleh perwakilan
resmi dari Para Pihak dan wajib , sesuai dengan Pasal 5.3, berakhir pada akhir Pertemuan dan setiap peristiwa insidental dalam hal tersebut sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini.
SEBAGAI BUKTI , yang bertandatangan di bawah ini , sebaga i waki l berwenang yang telah diberi kuasa oleh Para Pihak untu k menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT dua rangkap di
Jo.Kar-ta pada 2..4 Agustus
2016 dalam dua nask3h
asli dalam bahasa Indonesia dan bahas.a !nggris . kedua naskah tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama . Dalam hal terdapat perbedac.r pendapat terr
Untuk
Unt1k ·Jrgan : ~ a si
/,
~'
___VJahab ~angkona . Sekretaris J~nCieral · · Kementerian Kekr1a~akerjaar 1
Buruh lnternasional
omoko Nishimoto DirekturRegion ai 1 Tc, urituk Wilayah J.-~ ic. Pas 'f1f~
~.
I
REPUBLIK INDONESIA
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION CONCERNING THE SIXTEENTH ASIA AND THE PACIFIC REGIONAL MEETING OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
WHt:REAS the Government of the Republic of Indonesia ("the Government") has offered to be the host country of the Sixteenth Asia and the Pacific Regional Meeting ("the Meeting") of the International Labour Organization ("the ILO");
WHEREAS the Governing Body of the International Labour Office has decided that the Meeting shall be held in Bali , Indonesia ;
WHEREAS the Governing Body of the International Labour Office has also decided t:1at the official languages of the Meeting would be English . Arabic and Chinese;
WHEREAS the Government has acceded to the Convention on the Privileges and Immuniti es of the Specialized Agencies and its Anriex I relating to the International Labour Organization on 8 March 1.972
("U·1~
Convention");
NOW THEREFORE the Government represented by the Ministry of Manpower, and the iLO, represented by ths Interna ti onal Labour Office ("the Parties"), have agreP.d to the following terms and cond itions for the preparation and successful conduct of the Meeting .
---··· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-........ . . -...•. . . ""iiiiiiiiiiiiiiiiil
1. ORGANISATION AND CONDUCT OF THE MEETING
1.1. The Meeting will be held from 6 to 9 December 2016 in Bali , Indonesia at the Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC) . The venue of the Meeting shall be considered as premises of the ILO for the purpose of Article 111, Section 5, of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies. 1.2. Except as specifically provided
herein , the
I LO
shall
have the full
responsibility for organizing and conducting the Meeting in accordance with the ILO's Rules for Regional Meetings and other applicable ILO regulations , rules and practices. 1.3. Without limitation to the preceding paragraph the ILO shall be responsible for: 1.3.1 granting accreditation to participants in the Meeting under the applicable rules and practices of the I LO ; 1.3.2 governing the
preparation for and
conduct of the
Meeting
in
accordance with the ILO 's Rules for Regional Meetings; 1.3.3 preparing the Meeting Programme; and 1.3.4 producing , promoting and/or selling any and all material in connection with the Meeting except as otherwise expressly provided in this Agreement. 1.4. The Government shall provide support to the ILO in protocol and security matters, including as regards the reception and due treatment of Heads of State, Heads of Government, if any.
2. IN KIND CONTRIBUTION
2.1. The Government shall provide a contribution in kind in the form of property and services ("Government Contribution") as follows : 2.1.1 providing security arrangements, including at the airport, designated hotels and in and around the venue of the Metting, for the security of
2
.-I
-l the participants and smooth runn ing of the Meeting , free from
I
interference of any kind;
I i
2. 1.2 putting at the disposal of the ILO Director-General and the ILO pro.tocol team two official veh icles with drivers as from 4 December 2016 until the closure of the Meeting on 9 December 2016; 2.1.3 providing a welcome desk at the Ngurah Ra i International Airport to assist the participants at the Meeting and ILO officials during their arrival and departure . 2.2. The Government shall bear all Tt.Sks caused by any part of the in-kind contribution . It shall be responsible for dealing with claims which may be brought by third parties against the ILO, its officia ls or experts , and shall hold them harmless in respect of claims or liabil ities arising from the in-kind contribution . This provision shall not apply where the Parties agree that a claim or liability arises from the gross negl igence or willful misconduct of the I LO officials or experts .
3. MEETING LOGO AND NAME
3.1 . The Parties agree that the sole logo of the Meeting shall be the logo created by the iLO . The ILO owns all in•ellectual property rights contained in the logo . 3.2. The ILO grants tp the Governrnent, and the Government accepts , an exclusive worldwide non-transferable li cense to use the Meeting logo for purposes only in connection with the hosting of the Meeting . The ILO shall provide the logo of the Meeting two months before the opening of the Meeting . 3.3. Neither the Government, nor any other entity acting on its beha!f, shall use the name, acronym or the emblem of the ILO , in any form or for any purpose, without the prior written authorization of the ILO. 3.4. Except as expressly provided herein, neither the Government, nor any other entity acting on its behalf, shall usu the title of the MeetinQ. nameiy "Sixteenth (or 161h) IL.O Asia and the Pacific Regional Meeting" or any acronym thereof,
without the prior written approval of the I LO .
I
I I
i I
I I ! :
l
4. PRIVILEGES, IMMUNITIES AND FACILITIES
4.1 . The Government shall apply to the ILO , its property, funds and assets, to its officials and experts, the Officers of the Governing Body and to all representatives of member States and eminent public figures invited to the Meeting , the provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies and its Annex I relating to the ILO . 4.2. The Government shall ensure exped itious procedures to facilitate the tra'1el to and from , and stay in the Republic of Indonesia , for the following persons throughout the duration of their functions , mission(s) or stay(s) in connection with , or incidental to , the Meeting : 4.2.1 the persons enumerated in Article 4.1 ad well as members of their families; and 4.2 .2 observers from non-member States , the Liberation Movement of Palestine , official international organizations and international nongovernmental organizations invited to the Meeting by the Governi!1g Body of the ILO. 4.3. All persons enumerated in Articles 4.1 and 4.2 shall have the right to entry into and exit from the Republic of Indonesia and no impediment shall be imposed on their transit to and from the Meeting venue . 4.4. All persons enumerated in Articles 4 .1 and 4.2 shall be granted visas, where required , as promptly as possible, in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. The ILO shall make the names of the ILO officials and eminent publ ic figures invited to the Meeting available to the Government, as well as the official list of participants published by the ILO which can serve as the basis for verification of delegations of member States and invited observers. 4.5. The Government shall make appropriate adm inistrative arrangements for the exoneration , remission or return of the amount of the value-added tax or other duty or tax which may be chargeable on the purchase by the ILO of goods or services for official use in con nection with the Meeting .
4
5. CANCELLATION, POSTPONEMENT OR TERMINATION
5.1. If the Meeting is cancelled or postponed by mutual decision of the Government and the ILO, including in the event of force majeure, this Agreement shall immediately terminate and each Party shall be responsible for its own costs. 5.2. In the event of cancell ation , interruption, postponement or change of venue of the Meeting by either Party, the other Party shall have the right to terminate this Agreement. The Parties shall consult each other at least thirty (30) days prior to such termination . In case of any such termination, each Party shall be responsible for its own costs . 5.3. The following provisions shal l survive term ination of the Agreement: Articles 2.2, 4, 5 and 6.
6. SETTLEMENT OF DISPUTES
6.1. Any dispute, controversy or claim arising out of the interpretation, application or implementation of th is Agreement shall be settled arnicabiy through consultation or negotiation between the Parties.
7
COMMUNICATIONS
7.1. The Government appoints the fol lowing Liaison Office, which st1all be available throughout the Meeting , including its preparatory stage and winding-up , responsible for coordinating activities of all Government agencies and institutions regarding the implementation of the present Agreement, and which shall be primary interlocutor of the ILO : Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia Ms. lndah Anggoro Putri , Head of Intern ational Cooperation Bureau Ms. Eva Trisiana , Head of Division for Multil ateral Cooperation birokln .kemnaker@gma il. com Jalan Jenderal Gatoto Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950, Indones ia
5
•I.
•
~--"""·" ·-·~·ti
..
M
l j
! !
7.2. The ILO Offices and Department responsible for the organization and conduct of the meeting shall be: ILO Regional Office for Asia and the Pacific Ms. Tomoko Nishimoto , Regional Director United Nations Building , 11th floor Rajadamnoen Nok Avenue P.O. Box 10200, Bangkok Thailand
ILO Country Office for Indonesia and Timor-Leste Mr. Francesco d'Ovidio, Director Menara Thamrin, 22nd floor Jalan MH Thamrin kav.3 Jakarta Indonesia
ILO Relations , Meetings and Document Services Department; Mr. Juan Llobera, Director Ms. Irene Pralong , Management Support International Labour Office 4, route des Morillons 1211 GENEVA 22 Switzerland
7.3. The language used in communications between the Parties shall be English.
8. AMENDMENTS
8.1. This Agreement may only be amended by mutual written consent of the Parties. Any such amendment shall be signed by the duly authorized representatives of both Parties and shall be annexed to this Agreement.
6
I
-------1 9. ENTRY INTO FORCE AND DURATION
I I
9.1. This Agreement shall enter into force upon its signature by the authorized representatives of the Parties and sha ll, subject to Article 5.3, term inate at the end of the Meeting and any events incidental thereto as provided in this
I
Agreement.
IN WITNESS THEREOF , the undersigned , being duly authorized representatives of the Parties have signed this Ag reement.
DONE in duplicate at Jo.kaN:Q on .14-H-i
I Au9u~t
2016 , in two ori ginals in
the Indonesian and English languages , both texts be ing equally authentic. Ir, case of disagreement of interpretation , the Eng lish text sha ll prevail.
For
For
The Republ ic of Indonesia
The International La bour Organ ization
~.a
I
I
N,1sh1. oto Director ILO Regional Office fo r Asia and the Pacific
ahab Bangkona Secretary General of the Ministry of Manpower
I i
I
I I
7
