PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG EKSTRADISI

PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG EKSTRADISI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND,

Berhasrat untuk memperkuat ikatan persahabatan yang telah terjal in lama antara kedua negara, Mengingat bahwa kerja soma yang efektif antara kedua negara dalam melaksanakan peradilan memerl ukan diadakannya perjanjian tentang ekstradisi,

TELAH MENCAPAI PERSETUJUAN SEBA GAi BERi KUT : Pasal

KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN EKSTRADISI Pemerin tah Republik Indonesia don Pemerintah Kerajaan Thailand bersepakat untuk soling menyerahkan, sesuai dengan ketentuanketentuan don syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, orang-orang yang dituntut ol eh pejabat-pejabat yang berwenang dari Pihak peminta karena melakukan kejahatan atau yang dicari oleh pejabat-pejabat tersebut untuk menjalani hukuman.

Pasal

2

- 2 -

Pasal

2

KEJAHATAN YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN

(1)

Penyerahan akan dilakukan bertal ion dengan kejahatankejahatan yang tercantum didal am Lampiran Perjanjian ini.

(2)

Kejahatan yang ditentukan dalam ayat (l} Pasal ini mencakup perbantuan don percobaan melakukan kejahatan tersebut.

(3)

Perubahan-perubahan terhadap daftar lampiran yang disebutka n dalam ayat 1 sewaktu-waktu dapa t dibuat berdasarkan persetujuan bersama antara Pihak-Pihak yang bersangkutan; persetujuan mono akan dicatat didalam Pertukaran Noto Diplomatik.

Pasal

3

KEJAHATAN POLI Tl K

(1}

Penyerahan tidak akan dilakukan jika kejahatan yang dimintakan penyerahan itu dianggap oleh Pihak yang diminta sebagai kejahatan pol itik.

(2)

Menghilangkan ai-au percobaan menghilangkan nyawa Kepala Negara atau anggota keluarganya atau Pejabat Kepal a Negara tidak akan dianggap sebagai kejahatan politik dalam Perjanjian ini.

Pasal

4

...

- 3 -

Pasal

4

PENYERAHAN WAR:3A NEGARA (1)

~sing-masing

Pihak mempunyai hak untuk menolak pe-

nyerahan warganegaranya.

(2)

Jika Pihak yang diminta tidak menyerahkan warganegaranya,

Pihak itu a ·~as permintaan Pihak pemint·'J wajib me-

nyerahkan perkara bersangkutan kepada pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta untuk penuntutan. Untuk maksud ini berkas perkara-berkas perkara,

keterangan-

keterangan don bukti-bukti mengenai kejahatan itu wajib diserahkan oleh Pihak peminta kepada Pihak yang diminta.

(3)

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini,

Pihak yang diminta tidak akan diwajibkan untuk me-

nyerahkan perkara itu kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan jika pejabat yang berwenang itu tidak mempunyai yurisdiksi.

Pasal

5

TEMPAT DILAKUKANNYA KEJAH.i\TAN Pihak yang diminta d
Pasal

6

- 4 Pasal

6

PROSES PEMERIKSAAN YANG SEDANG BERJALAN TERHADAP KEJAHATAN YANG SAMA Pihak yang diminta dapa t menolak penyerahan orang yang diminta pka pejabat ya ng berwenang dari Pihak itu sedang mengadakan pemeriksaa!1 terhadap orang tersebut bertal ion dengan kejahatan atau kejahatan-kejaha tan yang dimintakan penyerahannya.

Pasal

7

NON BIS IN IDEM Penyerahan tidak akan dilakukan,

jika putusan terakhir pengadilan

sudah dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta terhadap orang yang diminta bertalian dengan kejahatan atau kejaha tan-kejahatan yang dimintakan penyerahannya.

Pasal

8

AZAS KEKHUSUSAN Seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dihukum atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebel um penyerahannyo seloin dori podo kejohotan untuk mono io diserohkon kecuol i dolom hol-hal sebagai berikut :

(a)

bila Pihak yang diminta menyerohkan orang itu menyetujuinya. Permohonan persetujuon disampoikan kepoda Pihok yang

diminta,

- 5 -

diminta, disertai dengan dokumen-dokumen yang disebut dalam Pasal 15. Persetujuan akan diberikan jika kejahatan itu termasuk kejaha tan yang dapa t dimintakan penyerahannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini;

I

(b}

bila orang itu, setelah mempunyai kesempatan untuk meninggal kan wilayah Pihak kepada siapa ia diserahkan,

I

tidak menggunakan kesempatan itu dalam 45 hari setelah pembebasannya, atau kembali l,a gi ke wilayah itu sesudah ia meninggalkannya.

Pasa l

9

PENAHANAN SEMENTARA (1}

Dalam keadaan mendesak pejabat yang berwenang dari Pihak peminta dapat meminta penahanan sementara terhadap seseorang yang dicari.

Pejabat-pejabat yang berwenang

dari Pihak yang diminta akan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukumnya.

(2)

Dalam permintaan untuk penahanal!l sementara diterangkan

bahwa dokumen-dokumen yang disebut dalam Pasal 15 tersedia dan bahwa ada maksud untuk menyampaikan permintaan penyerahan. Diterangkan juga untuk kejahatan apa

penyerahan ..•

- 6 -

penyerahan itu akan diminta clan bila dan dimana l::e jahatan itu dilakukan dan sedapat mungkin waiib memuat uraian tentang orang yang dicari.

(3)

Permintaan untuk penahanan sementara disampaikan di Indonesia, kepada National Central Bureau ( N. C. B.) Indonesia/Interpol, dan di Thailand,

kepada Direktur

Jenderal Departemen Kepolisian baik melalui saluran diplomatik maupun langsung dengan pos atau telegram a tau melalu~ International Criminal Pol ice Organization (INTERPOL).

(4)

Pihak Peminta akan diberitahu dengan segera keputusan atas permintaannya.

(5)

Penahanan sementara dapat diakhiri,

pka dalam waktu

20 hari setelah penahanan, pihak yang diminta tidak

menerima permintaan penyerahan don dokumen-dokumen yang disebut dalam Pasal 15.

(6)

Pembebasan seseorang tidak menghala:igi penahanan kembal i don penyerahan jika permintaan untuk penyerahan diterima sesudah itu.

Pasal

10 ...

- 7 -

Pasal

10

PENYERAHAN ORANG YANG AKAN DISERAHKAN (l)

Pihak yang diminta akan memberitahukan keputusannya tentang permintaan penyerahan kepada Pihak peminta melal ui sal uran diplomatik.

(2)

Untuk setiap permintaan yang ditolak wajib diberikan alasan-alasa~1nya.

(3)

Jika permintaan disetujui, tentang tempat dan tangga

Pihak peminta wajib diberitahu penyerahan dan lama.1ya orang

yang bersangkutan ditahan untuk maksud penyerahan.

(4)

Jika orang yang diminta penyerahannya tidak diambil pada tanggal yang ditentukan, maka dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ayat 5 pasal ini,

ia

dapat dilepaskan sesudah lampau 15 hari dan bagaimanapun juga wajib dilepaskan sesudah lampau 30 hari dan Pihak yang diminta dapa t menolak penyerahonnya untuk kejahatan yang sama.

(5)

Jika keadaan diluar kekuasaannya tidak memungkinka~1 suatu Pihak untuk menyerahkan atau mengambil orang yang bersangkutan,

maka Pihak itu wajib memberitahukan

Pihak lainnya.

Kedua .•.

~----------------------------~·-------------------------------------------------:. - 8 -

Kedua Pihak akan menetapkan bersama tanggal lain untuk penyerahan don ketentuan-ketentuan dari ayat (4) Pasal ini diperlakukan.

Pasal

11

PENYERAHAN YANG DITUNDA Pihak yang diminta, sesudah mengambil keputusan tentang permintaan penyerahan, dapat menunda penyerahan orang yang diminta supaya orang itu dapat diperiksanya, atau jika ia sudah dijatuhi hukuma:1;

supaya orang itu dapat menjalani hukumannya

dalam wilayah Pihak itu untuk kejahatan lain daripada kejahatan yang dimintakan penyerahannya.

Pasal

12

PENYERAHAN BARANG (1)

Pihak yang diminta, sepanjang hukumnya memperbolehkan don atas permintaan dari Pihak peminta, wajib mensita don menyerahkan barang : (a)

yang mungkin diperlukan sebagai bahan pembuktian a tau

(b)

yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan itu, don yang terdapat pada orang yang dituntut pada waktu penahanan dilakukan, atau yang diketemukan sesudah itu.

(2) Barang

...

- 9 -

(2)

Barang yang disebut dalam ayat (1) Pasa~ ini wajib diserahkan, sekal ipun ekstradisi yang telah disetujui tidak dapa t dilakukan karena kematian orang yang diminta penyerahannya atau karena ia melarikan diri.

rJ)

Apabila barang tersebut dapat disita atau dirampas dalam wilayah dari Pihak yang diminta,

maka dalam hubungan

dengan proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan, Pihak ini dapat menahannya u11t1Jk sementara atau menyerahkannya dengan syarat bahwa barang itu akan dikembal ikan.

(4)

Setiap hak yang mungkin ::Hperoleh Pihak yang diminta :1i"au Pihak Ketiga atas barang tersebut wajib dijamin.

Da am hal demikian, barang tersebut wajib dikembalikan tanpa biaya kepada Pihak yang dimi;'i ta secepat mungkin sesudah pemeriksaan pengadilan selesai.

Pasal

13

TATA - CARA Tata-cara mengenai penyerahan dan penahanan sementara dari orang yang diminta penyerahannya, akan tunduk semata-mata pada hukum Pihak yang diminta.

Pasal

14

. . .

-

10 -

Pasal

14

BIAVA - BIAVA

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam wilayah Pihak yang diminta berkenaan dengan penyerahan akan ditanggung oleh Pihak itu.

Pasa l

15

SURAT PERMINTAAN DAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

(l)

Permintaan penyerahan waj ib dinyatakan secara tertul is dan dikirim di Indonesia kepada Menteri Kehakiman, dan di Thailand kepada Menteri Dalam Negeri melalui saluran Dip Iomatik.

(2)

Permintaan penyerahan oojib disertai : (a)

lembaran asli atau salinan yang disahkan dari penghukuman dan pidana yang dapat segera dilaksanakan ata~

sura t perintah penahanan atau surat perintah

lainnya yang mempunyai akibat yang soma dan dikeluarkan sesuai dengan tata-cara yang ditetapkan dalam hukum Pihak peminta, (b)

keterangan dari kejah-:t!-an yang dimintakan penyarahannya.

Waktu dan tempat kejahatan dilakukan,

uraian yuridis don penunjukkan pada ketentuan-ketentuan

hukum . . .

-

11 -

hukum yang bersangkutan diuraikan secermat mungkin, dan (c)

sol inan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau jika in i tidak mungkin suatu keterangan tentang hukum yang bersangkutan don uraian secermat mungkin dari orang yang diminta penyerahannya, bersama-sama dengan keterangan lain apapun juga

I

yang dapat membantu menentukan identitas don ke-

I

bangsaa nnya.

(3)

Dokumen-dokumen yang dig.unakan dalam proses penyerahan dibual· dalam bahasa lnggris.

Pasal

16

PENYELESAIAN PERSELI SI HAN Setiap persel isihan yang timbul antara kedua Pihak karena penafsiran don pelaksanaan dari Perjanjian ini akan diselesaikan sacara damai dengan musyawarah atau perundingan.

Pasal

17

MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini akan disahkan don mulai berlaku pada tanggal penukaran Piagam Ratifikasi.

Pasal

18

- 12 -

Pasal

18

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini dapat diakhiri setiap waktu oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan kepada Pihak yang lain maksud untuk melakukan hal itu 6 (enam) bulan sebelumny<•. Pengakhiran Per janjian ini tidak akan menghalangi suatu proses yang telah dimulai sebelum tanggal dari pengakhiran yang demikian itu.

UNTUK MENYAKSIKANNYA, yang bertanda tangan dibawah ini, yang dikuasakan secara s·:Jh oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Perjanjian ini.

Dibuat dalam rangkap dua di

Bangkok pada tanggal duapuluh

sembilan Juni, seribu sembilan ratus tujuh puluh enam dalam bahasa Indonesia, bahasa Thai dan bahasa lnggris, semua naskah adalah sama-sama sahnya. Dalam hal terjadi perbedaan tafsiran, maka naskah bahasa lnggris menentukan.

Untuk R ,~publik

Pem erintah Indonesia

Signed

'

Untuk

Pemerintah

Kerajaan

Thailand

Signed

LAMPIRAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2 DAFTAR KEJAHATAN YANG DAPAT DISERAHKAN

(1)

Pembunuhan dengan rencana

(2)

Pembunuhan

(3)

Perkosaan

(4)

Pencul ikan don pencul ikan anak

(5)

Pengan iayaan

(6)

Perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum

(7)

Perdagangan budak

(8)

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap wanita don gad is

(9)

Pencurian dengan pengrusakan,

pencurian don tindak pidana

yang bersangkutan dengan pencurian

(10)

Pencurian dengan kekerasan

(11)

Pemalsuan da '.1 kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan

(12)

Sumpoh palsu,

memberi,

membuat don menggunakan bukti

palsu

(13)

Penghancuran atau pengrusakan barang secara me!awan hukum

(14)

Penggelapan

(15)

Penipuan don perbuatan curang

(16)

Penyuapan dan korupsi

(17)

Pemerasan

(18)

Kejahatan yang berhubungan dengan uang kertas, don meterai

(19)

mata uang

(19)

Penyel undupan

(20)

Menimbulkan kebakaran

(21)

Kejahatan yang bersangkutan dengan narkotika

(22)

Pemil ikan atau pengedaran secara melawan hukum atas senjata api, amunisi atau bahan peledak

(23)

Pembajakan lout

(24)

Menenggelamkan a tau merusak kapal di lout atau permufakatan untuk melakukan kejahatan tersebut

(25)

Penyerangan diatas kapal di laut bebas dengan maksud membunuh atau menyebabkan penganiayaan

(26)

Pemberontakan a tau permufakatan untuk memberontak ol eh dua orang atau lebih diatas kapal dilaut bebas terhadap kekuasaan nakhoda

(27)

Lain-lain kejahatan yang ditambahkan pada Lampiran ini sesuai den9an ayat (3) dari Pasal 2. I

I

I

I

V

VII

II

v "")_.<1111

v

r~111"1U\N'ci1 1rmr tl1HfiUL-iIU u-a: I

r 111-autl-.l ri11'fl"ltirri'nr1'MtJ

..,

' I

Pl111J

~. n'"l fl

V

I

VV

11

arma -3 Cl f1ll111lJUflU1

V

SI

1.111

II

11

I

I

I

1"" n1ra '3ur1 u-rt'"llJLLflUL fla·1~ttJ f!1111~ '111 r Tf)1~~ :1 u;·m1u'lu

u1mm '1 au11"'fH!!t!J'l11 u

I

~

- Im V

en . v

t

1,

fl11Ltn1~n""11t~llfl1flltJti10~fl

I:;::

I

I

I

tJ'

·11111U1ffPI ~

1fl L"UtalT '11Prf11 1flU~11lJflflt\ U1l!flur::iA1""1-.lJ'l"l~~-3tf ti u . L'"UU; fl11LU~U-3atiu 'an LtJ~ UU\'1 "'r '3 fl'U'L1'1 !I V

6>

1l1~nf:\i1

I

I

I

I;::

ci"ltJ ftl1'l1Jfl0ti" L~t.11'1UU

I

-'11tl

Q)

""

~111JOfm1~017L"~~

ni I

'!>.

I

....v

ra ~ ~u'1i1n~1J.Jufl'U .

I

I

fl1 ~Ufl'a :: ci1 u~a\ii~'t::llD LU1rfl'"lra -3 PIU

v

'l~'llfl'1flU-U1lJLLflU

I

-

en -

"

' 3L~H'lr·1 " 1lJa'

n1r

r ni r

u

v•

vv

''

t'fl '3 IJ!t) 't.Ui '1 tJT"'l'U-il"ll.J~LflU

L

11

v

.,,

.,,I

WlnlJfllJ~1rir11

~.

l

v

Iv

...

I

I

II

I.I

Iv.-.

~ I

.Ji II

V

1untwLr~~1u Lv1~u1~~lJ~1ui~~11~ 1 ~u1 u~ r~~ ~111 r~ ~~~ 111

v

v

1

1v

I

IV

V

~;1J fllJ1Jiatrta~~!hl01T'11l 1i'1rrir11 t 'V1tmi;CJnIJ1U1, V1l'il~fl1~ LJ1UVI1flflJ1Ylfr'Cl , , 11

'il11

-"-

I

t

fl1 fU~flU fl1'i: I

VV

V

y

V

Iv

v

v

I

v

ft1~cl1U;f~~1~~:~'fl~1fltUU~~~~fl1Tf~~,~,'El'1flUl~U1lJ~0~1

' ·

V

V

V

I

I

I

11J Lnun1 t Of :11u flf:: L~'fl'U Uflfl'l T ....11 fllJ, L~lJLL ~ :fl"lT VV

vi

V

a .J ur1u'll1lJLrnt.t tii1fltlJ~1 t'fl.J'll~'l vitH ar"'tt1'f11lJuriu1i.m1uwa..J ~

~

v

v

v

1m .

n1rll~'L'Zln ~hrtl'34ll'Ellt1 '1


n1u1 ril7'3 ~uu'" ..Jm·nT ~1 r TR ~

V

u

l::fl'fl..JllH

I

.

v

v

flCJ~l.Jr:n'fluri1t1 ,

'"

..r

vi

I

V

'l '"tH

'il-a -l'i!tru a111J, Pif'l'a l-H1n..n' El 11 v

I

fi1~1 flttnf'u L'a1fi11iflu1uufl~lJ1 u 11"Prai1t.t'fl1~1¥1ttJn1rtJ~ 'tlU~1~i'·n'1n11uL1'Ct'1 ii

'9C:

II

.

V

,

v

I

V

1u u ::1 lJ11'lunr'Uilfl '1 'i :flt1-l1flf1101rl1a'fltJ~11 ~in1n~uL1-ai

QJa

1u

-

'-

....

fl'l u -a'ilun1ra fl1

I.I

'"ltT'El

vi

I.IV

~-a1 '"a '3tJD

V

'1U'll'llJUflU v

...

L

f'l1Jl 1J Uft1U'";'l

- b -

v

"'

ri1rtJ -il'flLL : V


I

V

vi

UV

V

u..,.

:U

I

V

~

.

fl!·11ti~"lltl1~a'3tJr·u1'11lJLLflU1 u~"1 L~ua1 uinMwinHr

~ ... 4llf v I u1: L"Mrl'flu1~u i -ira' :flil ~a v

u:ina1raumtuu ,_

I

'l ~r

~

lJttflT1'1 n11nt:'Vl n~ Ufl1Jr tlJ LL a:: uiJr :a

v ::mNih1L~r lJUflt11flltnt::Vlf1'31J~lflhW LflU~'"I

'l

'

fl1n'lfl 21

1

ua:: u

virihrn

-~ .., ..,

_,

.,.

v

v

I

lHt-llJ L~u LflU'lflU LL :: '1?l'fl0fl1lJr:: I tlU1Jfl1T~')1~1 ')

1

I

I v

LUf1!1~"1u~a~n1~cl1u~r~~~'il

..

1

I.I

~lJ1U'il'Cl'3t-111l.JCJfl v 11 111 I

VJ11J 1

~ l fttl1!1'fl

L'a::fl"l1'il1'31J I

V

111 \ULUU'ilU L\ll1~~::\il111

...

~

1J ~fl 1l 'cN

m'IU

U~ :

Q).

v

...

n1r1:: \llJ,,'tl""' .,,, v

llJJ'il--~1V1Lfl

... ~

I

.....

~

K

r:'"11 .fl1Pt\1\laa cl1u'flu tflfl'llu~1nn"lr r1 ~111J

1

n1 fl1tuun1r1;1nua Vt1JJauni 1 1~ • ""' v ... r'tlfl1umr L·u~1nu

I

l t'tl

~=;'il\11::~i1Lfluau~~1un11iJrnH1i11r?J

v

n1r LilJ'lenu\l;u ]/

v

" ... ..,

...

.:

"' ... -

..,

~

~uta u11r\l::m:i ~1flnntflU1lJU ua :~:: 1111L'iltJ ~ta111'lu":IULLtln11.fouu iflui1fo~·unu

I

J I

1

111 fl.ci1 U"'U cl1u f)1l"1'ill'flfl t I

I

v

_..


..:

"

.._

~

... .,

• "'

mft.ttJ'Qt'~ ~1U1uL1 ~ 11fm1 fl ..,

......

I

..:

fl 'a11'a 1 '3~U1'"fl Lfl'C)U ti '3 L'ifllJ'lW~ :u 'f)fl um iJu \lfl'"l rl'Clf1U1 Ulilti '1

1

fltJn"ltll'Elfl

-

I

~

I

L""'il L~U UltiLLflf11tU I

'V 1f)f

I

·~'lJ'il·HlULLfl~:;ci1u

v

~

-

v

tl~ -.Jtl 1lJ

v

v

v

v i

1-.l\tl1llll;'31 r1Jl.l'El·lJ'E:i1u 1~ flUtlnfl'rN

L

~

v

h1"1'3'U11it1U;a

"'

.,

.

~

VI.I

~"' afl~nr11jjv~-J ...tun-u

. ... ... "11Vlr lJ 1

1 LLVI '3

a1n1 rwf

~u111i1 L

Signed

11

a ~~U1J1J .,

w

tJLlflallVtfl

v

It

t-.J L ~ ~ 1URT L~'il1U ualJ Lfl1 ~~U18U o4j

...

""'""'"""

...

1

,

L ~u 1~1fili1 fluL .... u n1':n1vn.J w~::

.

... ...

I

a"n~nu lJI~ LLVl'3

;u

~

1U I

~1~ UL

v

rl 'n'tJ 1w1fnr hrn <::'>

Signed

11

9.

UL'i>

-.1.

"". c::>O • 4'

,l)lJ ~

.

q

I

I

V

~

L'tlfl'a"1 TLL 'a:: fr'l"llHJY'l\'1 Lfl'Ui 'i1'th1

"'

.:

•

rnnri1111 rn-Y uafl -l 'Vl"l .,

f'""

"'t

.

v

.. v

.....

~

LL'a::1.'1f tJ"lt!WoflflUL'Vll ., f'"'

.q

., UntJ'flfl

..,

9

•

1MLLa::~a1lfl~1.J

tl'fJ

ti...

t.I

" ....

wau1JULL~::~'ilt1li

~~ .

"" .J

o.

Q) .

....

rn '3~-a1~

...

...

~1"l"U~LflU~fl1J,U1Jflf L,,,ru

. '-· u1a

v

iaii

"' "l 1 Li'a

I

uau"1r1lli1'ltn1r uauLau~'lu Lflu~~'l-v"'r'fl1fluh1'.ll'fl1J

\'l"l'a"l U\'1

v

...

~.,~u"El!l'fl

, ~n

'Yf

" .... flH1"ru" u~:La~"",'tl~f tl"l~ ' v 1. _ i'n lnu JJ-n'C1t1 "lUfl~~m1u

v

1UflDi1JJ"l lll

U~

TREATY BElWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND RELATING TO EXTRADITION

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND,

Desiring to strengthen the historical bonds of friendship between the two countries,

Considering that effective cooperation between the two countries in the administration of justice requires the conclusion of a treaty relating to extradition,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article

1

OBLIGATION TO EXTRADITE

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand undertake to surrender to each other, subject to the provisions and conditions laid down in this Treaty, al I persons against whom the competent authorities of the requesting Party are proceeding for a crime or who are wanted by the said authorities for the carrying out of a sentence.

Article

2

- 2 Article

2

EXTRADITABLE CRIMES

(1)

Extradition shall be granted in respect of crimes listed in the Annex to this Treaty.

(2)

Crimes provided for in paragraph (1) of this Article include abetment and attempt to comm it such crimes.

(3)

Amendments to the Annex mentioned in paragraph (1) may from time to time be made by mutual agreement between the Parties; such agreement shall be recorded in an Exchange of Diplomatic Notes.

Article

3

POLITICAL CRIMES

(1)

Extradition shall not be granted if the crime in respect of which it is requested is regarded by the requested Party as a political crime.

(2)

The taking or attempted taking of the I ife of a Head of State or a member of his family or an Acting Head of State shall not be deemed to be a political crime for the purposes of this Treaty.

Article 4

- 3 -

Article

4

EXTRADITION OF NATIONALS (1)

Each Party shal I have the right to refuse extradition of its nationals.

(2)

If the requested Party does not extradite its nationals, that Party shal I at the request of the requesting Party submit the case to the competent authorities of the former for prosecution.

For this purpose the files,

information and exhibits relating to the crime shall be surrendered by the requesting Party to the requested Party.

(3)

Notwithstanding paragraph (2) of this Article, the requested Party sha ll not be required to submit the case to its competent authorities for prosecution if the authorities have no iurisdiction.

Article

5

PLACE OF COMMISSION The requested Party may refuse to extradite a person claimed for a crime which is regarded by its law as ha ving been committed in whole or in part in its territory or in a place treated as its territory.

Article

6

I

I

-

4 -

Article

6

PENDING PROCEEDINGS FOR THE SAME CRIME

The requested Party may refuse to extradite the person claimed if the competent authorities of such Party are proceeding against him in respect of the crime or cimes for which extradition is requested.

Arti cle

7

DOUBLE JEOPARDY (NON BIS IN IDEM)

-

...

Extradition shal I not be granted if final

judgement has been

passed by the competent authorities of the requested Party upon the person claimed in respect of the crime or crimes for which :).

'

extradition is requested.

Article

-

... .

8 ......

.

.,.

RULE OF SPECIALITY

, A person who has been extradited shal I not be prosecuted,

'.

sentenced or detained for any crime committed prior to his

-...

....

surrender other than that for which he was extradited excep in the fol lowing cases :

(a)

,

'.

-

,

-~

t

.

When the requested Party which surrendered him consents. --

-

-. .

A request for consent shal I be submitted to the requested·.,, Party, accompanied by the documents mGn~ioned in J

/ Article 15.

'

- 5 -

Article 15.

Consent shall be given when the crime for

which it is requested is itse!f subject to extradition in accordance with the prov!sions of Article 2 of this Treaty;

{b)

When the person, having had an opportunHy to leave the territory of the Party to which he ha!i been surrendered, has riot done so within 45 days of his final discharge, or has returned to that territory after I eaving it. A.·ticle

9

PROVIS:ONAL ARREST

(1)

In case of urgency the competent authorities of the requesting Party may request the provisional arrest of the person sought.

The competent authorities of the

requested Party shal I decide the matter in accordance with its law.

(2)

The request for provisional arrest shall state that the documents mentioned in Article 15 exist and that it is intended to send a request for extradition.

It shall

also state for what crime extradition wil I be requested and when and where such crime was committed and shal I so far as possible give a description of the person sought.

(3)

A

- 6 -

( 3)

A

request for provisional arrest shal I be sent in

Indonesia,

to the Ncltional Central Bureau (N.C.B.)

Indonesia/Interpol, and in Tha iland,

to the Director-

General of the Pol ice Department either through the diplomatic channels or direct by post or telegraph or through the International Criminal Pol ice Organization (INTERPOL).

(4)

The requesting Party shal I be informed without delay of the result of its request.

(5)

Provisional arrest may be terminated if, of 20 days after arrest,

within a period

the requested Party has not

received the request for extradition and the documents mentioned in Article 15.

(6)

Release shall not prejudice re-arrest and extradition if a request for extradition is received subsequently.

Article

10

SURRENDER OF THE PERSON TO BE EXTRADITED

(1)

The requested Party shall inform the requesting Party through the diplomatic channels of its decision with regard to the request for extradition.

(2)

Reasons shal I be given for any rejection.

(3) If

- 7 (3)

If the request is agreed to,

the requesting Party shall

be informed of the place and date of surrender and of the length of time for which the person claimed was detained with a view to surrender.

(4)

Subject to the provisions of paragraph (5) of this Article,

if the person claimed has not been taken

over on the a ppointed date,

he may be rel eased

after the expiry of 15 days and shal I in any case be rel eased after the expiry of 30 days and the requested Party may refuse to extradite him for the same crime.

(5)

If circumstances beyond its control prevent of Party from surrendering or taking over the person to be extradited,

it shal I notify the other Party.

The two

Parties shall agree on a new date for surrender and the provisions of paragraph (4) of this Article shall apply.

Article

11

POSTPONED SURRENDER The requested Party may, after making its decision on the request for extradition, postpone the surrender of the person claimed in order that he may be proceeded aga inst by that

Party or, ...

I

1

- 8 Party or, if he has already been convicted,

in order that

he may serve his sentence in the territory of that Party for a crime other than that for which extradition is requested.

Article

12

HANDING OVER OF PROPERTY

(1)

The requested Party shall,

in so far as its law

permits and at the request of the requesting Party, seize and hand over property : (a)

which may be required as evidence or

(b)

which has been acquired as a result of the crime and which, at the time of the arrest, is found in the possession of the person claimed or discovered subsequently.

(2)

The property mentioned in paragraph (1) of this Article shall be handed over even if extradition, having been agreed to, cannot be carried out owing to the death or escape of the person claimed.

(3)

When the said property is liable to seizure or confiscation in the territory of the requested Party, the latter may,

in connection with pending criminal

proceedings, temporarily retain it or hand it over

on condition . . .

-

9 -

on condition that it be returned.

(4)

Any rights which the requested Party or third par ties may have acquired in the said property shall be preserved.

Where these rights exist,

the property shall

be returned without charge to the requested Party as soon as possible after the trial.

I

Article

13

PROCEDURE The procedure with regard to extradition and provisional arrest of the person requested to be extradited shal I be governed solely by the law of the requested Party.

Article

14

EXPENSES

Expenses incurred in the territory of the requested Party by reason of extradition shall be borne by that Party.

Article

15

REQUEST AND SUPPORTING DOCUMENTS

(1)

A request for extradition shall be in writing and sent in Indonesia to the Minister of Justice, and in Thailand to the Minister of Interior through the diplomatic channels.

(2) The

-

(2)

10 -

The request sha 11 be supported by

(a)

the original or an authenticated copy of the conviction and sentence immediately enforceable or of the warrant of arrest or other order having the same effect and issued in accordance with the procedure laid down in the law of the requesting Party,

(b)

a statement of the crime for which extradition is requested. The time and place of its commission,

its legal

description and a reference to the relevant legal provisions shal I be set out as accurately as possible, and

(c)

a copy of the relevant enactment and as accurate a description as possible of the person claimed, together with any other information which will help to establish his identity and nationality.

(3)

The documents to be used in extradition proceedings shal I be drawn

up in the English language.

Article

16

-

11 -

Article

16

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the two Parties arising out of the interpretation or implementation of this Treaty shall be settled peacefully by consultation or negotiation.

Article

17

ENTRY INTO FORCE

This Treaty shal I be ratified and shal I enter into force on the date of exchange of the Instruments of Ratification.

Article

18

TERMI NA Tl ON

This Treaty may be terminated at any time by either Party giving the other six months 1 prior notice of its intention to do so. The termination of this Treaty shal I not prejudice any proceedings commenced prior to the date of such termination.

IN WITNESS WHEREOF,

the undersigned,

authori~d by their respective

Governments,

being duly have signed

this Treaty.

Done

- 12 -

Done in duplicate at Bangkok on the Twenty Ninth day of June, One Thousand Nine Hundred and Seventy Six in the Indonesian, Thai and English languages, al I the texts being equally authentic. In case of divergence,

the English text shal I prevail.

For the Government of the

For the Government of the

Republic of Indonesia

Kingdom of Thailand

I Signed

Signed

'I

--------------------------------------------------------------------------..... ANNEX REFERRED TO IN ARTICLE 2 LIST OF EXTRADITABLE CRIMES

(1}

Murder

(2)

/v\anslaughter or culpable homicide not amounting to murder

(3)

Rape

(4)

Abduction and Kidnapping

(5)

Causing bodily harm

(6)

Wrongful detention or confinement

(7)

Buying or disposing of any person as a slave or habitually dealing in slaves

(8)

Crimes punishable under the laws relating to women and girls

(9)

Housebreaking, burglary, theft and other related crimes

(10)

Robbery

(11)

Forgery and related crimes

(12)

Perjury, giving, fabricating and using false evidence

(13)

Wilful or unlawful destruction of or damage to property

(14)

Embezzlement or misappropriation

(15)

Cheating and Fraud

(16)

Bribery and Corruption

(17)

(17)

Ex tor ti on

(18)

Crimes relating to currency notes,

coins and

Governmen t stamps

(19)

Smuggling

(20)

Arson

(21)

Crimes punishable under the laws relating to dangerous drugs

(22)

Unlawful possession of or trafficki ng in fire-arms, ammunition or explosives

(23)

Piracy by the Law of Nations

(24)

Sinking or destroying a vessel at sea, or conspiring to do so

(25)

Assault on board a ship on the high seas with intent to destroy Iife or to cause bodily harm

(26)

Revolt or conspiracy to revolt by two or more persons on boa rd a sh ip on the high seas a ga inst the authority of the master

(27)

Any other crime added to this Annex in accordance with paragraph (3) of Article 2.