PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA Republik Indonesia dan Republik Korea (dalam hal ini disebut sebagai "Para Pibak"); Berhasrat wttuk mengadakan kerjasama yang lebib efektif antara keduaNegara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, dan tmtuk memudahkan hubtmgan antara kedua Negara dalam rnasalah ekstradisi dengan mengadakan suatu Perjanjian untuk mengekstradisi pelaku kejahatan; Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut : Pasall
Kewajiban untuk Mengekstradisi
1.
Masing-masing Pihak sepakat wttuk sating melakukan ekstradisi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, setiap orang yang dicari oleh Negara Peminta wttuk penwttutan atau pemeriksaan pengadilan atau penjatuhan atau pelaksanaan hukuman untuk kejahatan yang dapat diekstradisikan.
2.
Dalam hal kejahatan dilakukan di luar wilayah NegaraPeminta, ekstradisi harus diberikan apabila hukum dari Negara yang diminta mengatur tentang penghukuman bagi kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya dalam keadaaan yang sama. Apabila hukum dari Negara yang Diminta tidak mengatur hal tersebut, Negara yang Diminta dapat, atas kebijaksanaannya melakukan ekstradisi.
Pasal 2
Kejahatan yang dapat Diekstradisikan l.
Menurut perjanjian ini. kejahatan yang dapat diekstradisi adalah kejahatanyang padasaat diminta, adalah kejahatan yang dapat dihukum menurut hukum kedua Pibak dengan perarnpasan kemerdekaan untuk jangka waktu paling sedikit satU tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.
2.
Apabila pennintaan ekstradisi terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman dengan hukuman perampasan kemerdekaan oleh suatu pengadilan dari Negara Peminta wttuk ..!etiap kejahatan yang dapat diekstradisikan. ekstradisi hanya diberikan apabila sisa -1nasa hukuman yang dijalani paling sedikit tinggal enam (6) bulan.
3.
4.
Menurut pasal ini, dalam menentukan apakah suatu kejahatan adalah kejahatan terhadap hukmn kedua Pihak : (a).
Tidak akan menjadi masalah apakah hukurn para Pihak menempatkan perbuatao yang merupakan kejahatan tersebut dalam golongan kejahatan yang sama atau menanamkan kejahatan tersebut dengan istilah yang sama;
(b)
Keseluruhan perbutan atau kealpaan yang diduga keras dilakukan oleh orang yang dimintakan ekstradisinya akan dipertimbangkan dan tidak akan menjadi masalah apakah menurut hukum para Pihak, unsur-unsur utama dari kejahatan itu berbeda
Dalam hal seseorang yang dimintakan ekstradisi adalah seseorang yang melanggarhukum yang berhubungan dengan pajak, kepabeanan, pengawasan valuta asing atau
masalah-masalah penghasilan lain, ekstradisi tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum dari Pihak yang Diminta tidak menerapkan pajak atau bea yang sama atau tidak memuat ketentuan-ketentuan pajak, bea cukai, atau pertukaran val uta yang serupa dengan hukum Pihak Peminta. ... 5.
Apabila permintaan ekstradisi menyangkut beberapa kejabatan, yang masing-masing dapat dijatuhi hukuman menurut hukum dari kedua Pihak, namun beberapa dari kejabatan itu tidak memenuhi syarat-syarat lain yang tertuang dalam ayat l dan 2 pasal ini, maka ekstradisi dilakukan untuk kejabatan-kejahatan tersebut dengan syarat bahwa orang tersebut dapat diekstradisi sekurang-kurangnya untuk satu kejahatan yang dapat d iekstradisi. PasaJ 3 Wilayah
1.
Menurut perjanjian ini wilayah Negara Pihak adalah : (a)
wilayah yang berada di bawah kedaulatan salah satu Pihak, dan laut yang berbatasan dengannya, dimanaPihak tersebut melaksanakan kedaulatannyasesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982;
(b)
Iaut yang berbatasan lainnya dan landas kontinen dirnana para Pihak melaksanakan hak-hak lainnya menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982, tetapi hanya dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak-hak kedaulatan atau hak-hak lainnya tersebut;
(c)
kapal dan pesawat udara Nasiona1 atau yang terdaftar disalah satu Pihak, jika kapal tersebut berada di laut bebas atau jika pesawat udara terse but sedang dalam penerbangan, pada saat dilakukannya perbuatan atau omisi yang rnerupakan kejahatan yang dimiotakan ekstradisinya 2
2.
Menurut Peijanjian ini, suatu pesawat udara dianggap sedang dalam penerbangan sejak saat semua pintu luar ditutup setelah embarkas~ sampai saat semua pintu dimaksud dibuka untuk disembarkasi.
Pasal 4 Ekstradisi Yang Wajib Ditolak
Menurut Peljanjian, ekstradisi harus ditolak dalam hal-hal sebagai berikut : , 1.
jika Pihak yang Diminta menentukan bahwa kejahatan yang dimintakan ekstradisi tersebut merupakan suatu kejahatan politik atau suatu kejahatan yang didasarkan pada motivasi politik. Yang tidak termasu.k kejahatan politik adalah : a).
pembunuhan atau percobaan pembwmhan atau suatu serangan terhadap Kepala Negara ataupun Kepala Pemerintahan atau anggota keluarganya;
b).
suatu kejahatan tertentu din1ana para pihak rnempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewenangan yurisdiksinya atau mela.ku.kan ekstradisi berdasarkan peljanjian internasional multilateral dimana keduanya adalah piha.k, tennasuk tetapi tidak terbatas, isi peljajian-peijanjian yang berkaitan dengan genosida, terorisme atau penculikan;
2.
jika orang yang dicari sedang dalam proses pemeriksaan atau telah diadili dan dihukum atau dibebaskan di dalam wilayah Pihak yang Diminta, atas kejahatan yang dimintakan ekstradisinya
3.
jika penuntutan atau penghukuman terhadap kejahatan yang dimintakan ekstradisi dinyatakan kedaluarsa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada Pihak yang Dirninta, dalam hal kejahatan tersebut telah dilakukan di wilayahPihak yang Diminta. Peraturan-peraturan atau hal-hal yang dapat rnenangguhkan tenggang waktu berdasarkan hukum Pihak Peminta, akan diterapkan oleh Pihak yang Diminta, dan dalam hal ini Pihak Peminta harus membuat pemyataan tertulis tentang isi ketentuan-ketentuan lhukunnya yang berkaitan dengan kedaluarsa.
4.
jika Pihak yang Diminta mempunyai alasan-alasan yang kuat bahwa permintaan ekstradisi tersebut diajukan untuk menuntut ataupun menghukum orang yang dicari berdasarkan alasan ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin atau pandangan politiknya, atau bila kedudukan dari orang tersebut dapat dirugikan berdasarkan salah satu alasan-alasan tersebut di atas.
3
Pasal 5 Ekstradisi Yang Dapat Ditolak Menurut Perjanjian ini, ekstradisi dapat ditolak berdasarkan hal-hal sebagai berikut: l.
jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi, rnenurut hukum Pihak yang Dirninta telah dilakukan baik secara keseluruhan ataupun sebagian, di wilayah hukwnnya;
2.
jika orang yang dicari dinyatakan bebas atau telah dihukum di Negara ketiga untuk kejahatan yang sama, yang dimintakan ekstradisi. Jika telah dihukurn, hukuman tersebut telah dijalani secara penuh atau tidak dapat dilaksanakan lagi.
3.
Jika dalarn perkara-perkara tertentu Pihak yang Dirninta juga mernpertimbangkan tingkat kejahatan dan kepentingan dari Pihak Pemnta yang menganggap bahwa karena adanya hal-hal tertentu yang menyangkut orang yang dicari tersebut, jika ekstradisi dikabulkan akan bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan.
4.
Jika kejahatan yang dirnintakan ekstradisi merupakan suatu kejahatan berdasarkan hukurn militer, yang juga bukan merupakan suatu kejahatan berdasarkan hukurn pidana umum
Pasal6 Penundaan Ekstradisi
Jika orang yang dicari sedang diperiksa atau sedang menjalani hukuman di Negara yang Diminta untuk kejahatan yang dilakukan selain dari pada kejahatan yang dirnintakan ekstradisi, Pihak yang Diminta dapat menyerahkan orang yang dicari tersebut atau menunda penyerahannya sampai selesai proses pemeriksaan, atau selesainya dia menjalani hukurnan secara keseluruhan atau sebagian. Pihak yang Diminta harus memberitahukan perihal pemmdaan ini kepada Pihak Perninta
Pasal 7 Ekstradisi Atas Warganegara
l.
Menurut Perjanjian ini, tiada satu pihakpun wajib untuk mengekstradisi warganegara sendiri, tetapi Pihak yang Diminta mempunyai kewenangan mengekstradisi orang tersebut berdasarkan kebijaksanaan, jika hal ini dianggap layak untuk dilakukan.
4
2. ·
Jika ekstradisi ditolak semata-mata berdasarkan atas kewarganegaraan orang yang dicari. atas permintaan Pihak yang Merninta, Pihak yang Diminta harus mengajukan perkara tersebut kepada instansi yang berwenang.
3.
Kewarganegaran orang yang dimintakan ek:stradisi ditentukan pada saat kejahatan yang dirnintakan ekstradisi dilakukan.
PasaJ 8 Tata Cara Ekstradisi Dan Dokumen Yang Diperlukan
1.
Permintaan ekstradisi harus disarnpaikan secara tertuJis melalui saluran diplomatik.
2.
Permintaan ekstrad.isi harus dilengkapi dengan :
3.
4.
(a)
dokumen yang menerangkan identitas, dan, jika mungkin, kewarganegaraan dan keberadaan dari orang yang d.icari ;
(b)
pemyataan mengenai fakta-fakta dari kasus tersebut;
(c)
pernyataan yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menjelaskan unsur-unsur penting, dan bentuk kejahatan;
(d)
pemyataan yang mernuat ketentuan-ketentuan hukum, dan yang menjelaskan ancaman hukuman untuk kejahatan yang dilakukan; dan
(e)
pemyataan yang memuat ketentuan hukum yang berkaitan dengan batas waktu tentang penuntutan atau eksekusi hukuman atas kejahatan tersebut.
Apabila permintaan ekstradisi berkaitan dengan orang yang belurn dinyatakan bersalah, permintaan ekstradisi harus dilengkapi dengan : (a)
saJinan surat perintah penangkapan atau penahanan yang dikeluarkan oleh hakim atau pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta ;
(b)
pernyataan bahwa perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan sedemikian rupa, sehingga memberikan alasan yang cukup untuk menyangka bahwa orang yang dicari telah melakukan kejahatan yang dimintakan ekstradisi.
Apabila permintaan ekstrad.isi dilakukan atas orang yang diputus bersalah, permintaan ekstrad.isi tersebut harus dilengkapi dengan salinan S urat Keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dijatuh.kan oleh Pengadilan dari Pihak Peminta dan pernyataan bahwa bahwa hukurnan itu akan segera d.ilaksanakan. 5
5.
Menurut Petjanjian ini, semua do kumen yang diajukan oleh Pihak Peninta harus disahkan dan dilengkapi dengan tetjemahan dalam bahasa dari Pihak yang Dirninta atau dalam bahasa lnggris.
6.
Menurut Petjanjian ini, suatu dokurnen adalah sah, jika dokumen itu telah ditandatangani atau disahkan oleh Hakim atau pejabat lain dari Pihak Peminta dan disegel dengan segel resmi oleh Pejabat berwenang dari Pihak Peminta Pasal 9
Infonnasi Tambaban 1.
Jika Negara yang Diminta mempertimbangkan bahwa informasi yang dibutuhkan dalam menduktu1g permintaan ekstradisi berdasarkan Petjanjian ini belum cukup untuk memungkinkan ekstradisi, maka Pihak tersebut dapat meminta informasi tambahan yang diperlukan dalam waktu sebagaimana yang ditetapkan.
2.
Jika orang yang dimintakan ekstradisinya terse but sedang ditahan dan informasi tambahan yang diperlukan berdasarkan Petjanjian ini belum cukup atau belum diterirm dalam waktu yang telah ditetapkan, maka orang tersebut dapat dikeluarkan dari tahanan. Dilepaskannya orang tersebut tidak akan menghalangi Pihak Peminta untuk membuat permohonan baru untuk mengekstradisi orang tersebut.
3.
Sesuai dengan ayat 2 pasal ini, bila orang tersebut dilepaskan dari tahanan, maka Pihak yang Diminta wajib sesegera mungkin memberitahu Pihak Peminta.
Pasal 10
Penahanan Sementara 1.
Dalam kea.daan mendesak, salah satu Pihak dapat mengajukan permintaan penahanan sementara atas seseorang yang dicari, sementara menunggu disampaikannya permintaan ekstradisi. Permintaan penahanan sementara dapat d.isarq>aikan melalui saluran diplomati.k atau langsung antar instansi yang berwenang dari kedua Pihak.
2.
Permohonan penahanan sementara diajukan secara tertulis yang berisi : (a)
ciri-ciri orang yang dicari, termasuk informasi mengenai kewarganegaraannya;
(b)
lokasi keberadaan orang yang dicari, jika diketahui; 6
. (c) (d) (e)
(f)
uraian singkat mengenai kejahatan yang dilakukan, jika mungkin, tennasuk waktu dan tempat teijadinya kejahatan; hukmn yang dilanggar dan bunyinya; Pemyataan bahwa telah dikeluarkan surat perintah penangkapan atau penahanan, atau dinyatakan bersalah atau telah ada putusan hakim atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dicari; dan Pernyataan bahwa permintaan ekstradisi atas seseorang yang dicari akan dikirim jika orang yang dicari tersebut, telah ditangkap atau ditahan.
3.
Setelah menerima permohonan tersebut, Pihak yang diminta harus melakukan tindakan tindakan yang diperlukan untuk menangkap atau menahan orang yang dicari berd~arkan hukum dan perundang-undangan Pihak yang diminta dan pihak peminta harus segera diberitahukan mengenai hasilnya
4.
Orang yang ditangkap harus dibebaskanjika Pihak peminta tidak mengajukan permintaan ekstradisi dengan dilarnpiri dokurnen-dokumen sebagaimana disebutkan di dalamPasal8, dalam waktu 45 hari terhitung mulai tanggal penangkapan. Hal ini tidak menghalangi instansi terkait untuk memproses ekstradisi orang yang dicarijika permintaan berikutnya diterima
Pasal 11 Ekstradisi Sederbana Apabila orang yang dicari menyatakan kepada pengadilan atau instansi lain yang berwenang dari Pihak yang Diminta, bahwa orang tersebut bersedia untuk diekstradisikan, Pihak yang Diminta harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempercepat ekstradisi sepanjang diperbolehkan oleh Hukum Nasionalnya
Pasal U Pennintaan yang Bersamaan 1.
Bila permintaan-permintaan diterima dari dua negara atau lebih untuk mengekstradisikan orang yang sama, baik untuk kejahatan yang sarna maupun untuk kejahatan yang berbeda, Pihak yang Diminta wajib menentukan, negara mana orang itu harus diekstradisikan, dan segera memberitahukan keputusannya kepada negara-negara tersebut.
2.
Dalam menentukan ke negara mana seseorang akan diekstradisi, Pihak yang Diminta wajib mempertimbangkan semua faktor yang berkaitan, tennasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)
kewarga negaraan dan tempat biasanya orang yang dicari itu bertempat tinggal ; permintaan apapun yang telah dibuat berdasarkan Peljanjian ; waktu dan tempat masing-masing kejahatan itu dilakukan ; kepentingan masing-masing dari negara-negaraPeminta; tingkat kejahatan ; kewarganegaraan dari korban ; kemungkinan ekstradisi lebih lanjut antar negara-negara Peminta ; tanggal masing-masing pemintaan ; dan
7
.
(i)
perlindm1gan hak asasi manusia.
Pasal13
Penyerahan
1.
Segera setelah keputusan tentang permintaan ekstradisi di.keluarkan, Pihak yang Diminta harus menyampaikan keputusan tersebut kepada Pihak Peminta melalui saluran diplomatik. Alasan-alasan Wltuk penolakan sebagian atau seluruh permintaan ekstradisi harus disampaikan.
2.
Pihak yang Diminta harus menyerahkan orang yang dicari kepada instansi yang berwenang dari Pihak Peminta di suatu tempat di wilayah tentorial Pihak yang Diminta yang ctisepakati oleh kedua Pihak. Pihak Peminta harus menginformasikan kepada Pihak yang Diminta mengenai identitas petugas yang akan mengambil orang yang diekstradisi tersebut.
3.
Pihak Peminta harus memindahkan orang yang diekstradisi dari wilayah tentorial Pihak yang Diminta dan, jika orang tersebut tidak dipindahkan dalam jangka waktu tersebut, Pihak yang Diminta dapat membebaskan orang tersebut dan dapat menolak ekstradisi Wltuk kejahatan yang sama.
4.
Jika keadaan tidak rnengizinkan sehingga menghalangi salah satu Pihak Wltuk menyerahkan atau memindahkan orang yang akan diekstradisi maka hal tersebut harus diberitahukan kepada pihak lain, dan dalam hal ini ketentuan dalam ayat 3 pasal ini tidak berlaku. Kedua Pihak harus memutuskan secara bersama, tanggal baru penyerahan atau pemindahan, sesuai dengan ketentuan pasal ini.
Pasal 14
Penyerahan Barang
1.
Sepanjang ketentuan hukum dari NegaraPeminta mengizinkan dan sesuai dengan hak-hak pihak ketiga, sebagaimana seharusnya dihormati, jika ekstradisi di.kabulkan maka semua barang yang ditemukan dalam wilayah Negara Peminta yang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan atau sebagai barang bukti, jika diminta oleh Pihak Peminta, wajib diserahkan.
2.
Menurut ayat I dari Pasal ini, jika diminta oleh Negara Peminta, barang yang disebutkan diatas wajib diserahkan kepada Pihak Peminta, sekaliplDl ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang dirninta penyerahannya meninggal atau melarikan diri. 8
3.
Untuk melakukan penundaan pemmtutan atau pemeriksaan pengadilan, Pihak yang Dirninta menunda penyerahan barang yang tersebut diatas sarnpai proses pemeriksaan selesai, atau menyerakan barang tersebut untuk sementara waktu dengan syarat bahwa barang itu harus dikembalikan oleh Pihak Peminta.
4.
Penyerahan barang tersebut harus tidak merugikan hak-hak yang sah dari Pihak yang Dirninta atau Pihak Ketiga, atas barang tersebut. Jika hak-hak itu ada, maka atas pennintaan Pihak yang Dirninta, Pihak Peminta mengembalikan barang yang telah diserahkan tanpa biaya kepada Pihak yang Diminta sesegera mungkin setelah proses pemeriksaan selesai
Pasal 15 Azas Kekhususan
l.
Menurut Peijanjian ini, orang yang diekstradisi dapat tidak ditahan, diadili atau dihukum oleh Pihak Perninta kecuali untuk : (a)
kejahatan yang ekstradisinya telah dikabulkan atau jenis kejahatan lainnya berdasarkan fakta-fakta yang sama, yang ekstradisinya dikabulkan, asalkan kejahatan tersebut adalah kejahatan yang dapat diekstradisi atau kejahatan yang lebih ringan.
(b)
kejahatan yang dilakukan setelah orang tersebut diekstradisi, atau
(c)
kejahatan dirnana instansi yang berwenang dari Pihak yang Diminta menyetujui penahanan, pemeriksaan pengadilan atau penghukuman atas orang tersebut.
Untuk sub ayat ini, maka : (i)
Pihak yang Diminta dapat meminta penyerahan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8;
(ii)
pemyataan-pemyataan hukum yang sesuai dibuat oleh orang yang diekstradisi tentang kejahatan yang dilakukan, hila ada, harus disampaikan kepada Pihak yang Diminta, dan
(iii)
jika Pihak yang Dirninta memberi wewenang, maka sesuai kewenangan terse but, orang yang diekstradisi dapat ditahan oleh Pihak Peminta selarna waktu tertentu selarna dilakukan proses.
9
2.
Sesuai Pe~anjian ini, orang yang diekstradisi tidak dapat diekstradisi ke negara ketiga untuk kejahatan yang dilakukan sebelum adanya ekstradisi, kecuali Pihak yang Diminta menyetujuinya.
3.
Ayat (1) dan (2) dari pasal ini tidak menghalangi penahanan, pemeriksaan di pengadilan atau penghukurnan atas orang yang diekstradisi, atau mengekstradisi orang tersebut kepada Negara ketiga jika : (a)
orang tersebut meninggalkan wilayah hukum dari Pihak yang Merninta, setelah ekstradisi, dan secara rela kembali ke wilayah tersebut, atau
(b)
orang tersebut tidak meninggalkan wilayah Pihak yang Meminta dalam waktu 45 hari terhitung sejak dinyatakan kebebasan orang tersebut untuk meninggalkan wilayah itu.
Pasal16
Pemberitahuan Basil Pihak Perninta harus memberitahukan secara tepat waktu kepadaPihak yang Dirninta, infonnasi yang berkaitan dengan proses pemeriksaan atau pelaksanaan dari hukuman terhadap orang yang diekstradisikan atau mengekstradisi kembali orang itu ke Negara ketiga
Pasal17
Transit 1.
Sepanjang diizinkan oleh hukwn Nasionalnya, pengangkutan orang yang diserahkan kepada salah satu Pihak oleh Negara ketiga melalui wilayah negara Jain, harus dengan permintaan yang dibuat secara tertulis melalui saluran d.iploma.tik atau langsung antar pejabat berwenang dari kedua Pihak.
2.
Pemberian izin untuk transit tidak d.iperlukan apabila digunakan pesawat udara dan tidak ada penjadwalan pendaratan di wilayah Negara Transit. Jika pendaratan yang tidak dijadwalkan te~adi dalam wilayah negara tersebut; dapat dirnintakan kepada pihak lain untuk melengkapi permintaan transit sebagairnana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
10
PasaJ 18 Biaya-biaya
L.
Pihak: yang Diminta harus memenuhi biaya yang dikeluarkan dari s·etiap proses pemeriksaan di wilayahnya yang timbul dati adanya permintaan ekstradisi.
2.
Pihak yang Diminta wajib menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan di wilayahnya dalam kaitarmya dengan penangkapan dan penahanan orang yang dimintakan ekstra.disinya atau penyitaan dan penyerahan barang.
3.
Pihak Peminta wajib menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membawa orang yang ekstradisinya dikabulkan dari wilayah Pihak yang Diminta, serta biaya transit.
Pasal 19 Konsultasi
1.
Atas permintaan salah satu Pihak:, para pihak akan berkonsultasi mengenai penafsiran dari Perjanjian ini.
2.
Pihak beiWenang dari kedua Pihak dapat rnelakukan konsultasi satu dengan yang lainnya secara langsung dalam kaitannya dengan penanganan kasus-kasus perorangan, dan untuk lebih meningkatkan prosedur-prosedur penerapan Peijanjian ini.
Pasal 20
Amendemen
Dengan persetujuan kedua belah Pihak, setiap saat dapat diadakan art'8ldemen terhadap Perjanjian ini yang akan mulai berlaku setelah persyaratan-persyaratan Nasional masing-masing dipenuhi.
Pasal 21
Mulai Berlaku dan Berakhir
l.
Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal terakhir pemberitahuan oleh para Pihak bahwa persyaratan N asional masing-masing untuk mulai berlakunya Peijanjian ini telah dipenuhi.
2.
Perjanjian ini akan berlaku untuk pelaku kejahatan baik sebelum dan setelah tanggal mulai berlakWlya Perjanjian ini. 11
3.
Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis. Pengakhiran ini akan mulai berlaku 6 (enarn) bulan setelah tanggal pemberitahuan.
SEBAGAI BUKn yang bertanda-tangan di bawah ini yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menanda-tangani Perjanjian ini. DIBUAT dalam rangkap dua di J A "-A R.T?\ pada tanggal ~8 NOV~I-4i1~ , 2000 dalam bahasa Indonesia, bahasa Korea dan bahasa lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukwn yang sama Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa lnggris akan diberlakukan.
UNTUK REPUBLIK INDpNESIA
UNTUK REPUBLIK KOREA
Signed
Signed
12
-41
2.
xJT~~ ~~ol] ~B}U:f <(l!t-:tP,~\~l~]oJI t}l-5}0:1 .A}%~ 0 ]1!.Jl.:e! .A}ol]
-tt
o]~ 0 } ~ /-] 7} 'fto} ~~ .?d~oll'fr
iYl
~ ~.£~-T~ ?J~oll
::=
£1~~
6-tl
%~r+.
_!f- {t ~ ;<J ~ ol] ~ <>1 ).·i,
7}.
tl·-&
C:S·;.}.;,L9.) ~o] ~~ ~ ·r"'J-&-}~ 8~¥1 -§-
~9-9.) tt]~ol] .¥.W;.]
{E-.Al]~.::<] o}y~c}-.
Y..
ol] t}l<S}<:xl
Tt;<J% !f-.Jl
5.
.9.1 <5} o:J
~,g. ~-fi- 9] ~;.~J · ~;.~] ~ ~ 91 ~ ~
~;z] 0 }Y<5}t:}~ oHt-.:g_ ::L l;.l ~
--;-
~ .2. Y. :1.
-F ~ -¥-7
r oI
zr Zl·9.1
:J_
~
i(ll J. 15J-
0
}t-l-¥!-ct.
~ 3:1 ~ OJ= t::J·A}-:i;- 91 ~ ol]
~ ~12 ·csJ- ol]
rr ~d -8. ..t:
% ~ <5~.A] o}y<St~ 7cj~ol]~ ~~~ 17~.9.] ~S:.tlJAJ~~ol] t}l<S}cij ~:?:l
Cfd 1:3J "c)·).} .;,1. 9] ~- -1:! <5} ol] ~ ~: ~ ~ .:J} 1982 ..:! 151] 0cf ttl oll ~ ~-=?." :<1] ~ ~ ~
Q_f ol]
ut C.}
~ tiJ-t:J- A}~ 0 I
-?- .:(:1 % 2
8~ ). t <5}
-c
<9
1.-~.
1982 \:! -6~ 0J: ~ clH!} 't} ·:;-:- :.<11 ~ "9:f' ~ ~ oJl u:} r!} ~ l:lJ- t%-"} ~ ol ? :r! ~ -[! ~ ~ 7] El-
-r! C-1 ~
~
~
-f1 c.l
-t?- :-·].£. -"i
91% ttlloJl
2.
e~-"~B} ~ 7] E-1· ~HJ <SH Q:] ~
71 F} ·t! c.l v~
8~ -"]·9.} 'i~ t} ~~ -{1
::1. ~-P~l o 1 -~!. <SH ~- ol]
:J..
:T=r:!
78 ~-
isJ -.5H % o l 71 Y.
:1..
8J--t?- 7]7} -8:- 5J- ~ell
~s:_;;<J=rs;l~ ~~~ =r-"a-5t~ 8~~ EE~ -¥-~~7} ~}.~
ol ~~-~ ~~~ t>J--'g-7] ~ ~*3f.
~ '6]-<:tl ::1. ftc]
t:ll ~18- .Q..~-"i
.2.::
91 c.l c tr.zl-7J}.A] ~1 °1 t:tl~
~~
4
A]
£l.!f-9.] -5!:-o]
t@-~
{1-oJ] S:. t:1] 8~ %oJ]
€-z.l-!f-t::J
91 ~
%~ g
~ .Q..5: ~ct.
S:.
1J tij ~ ~.£ 7-l~
1.
~ s:. ~2 -T ~P.=- ~ 3Q 71· .:Aj .: <1 ~
1J ~ o 1711.-}- .AJ .:2:1 ~ % 1] oJl 9.1 -5~ erJ
~ V.! ¥1.
\!:1 ~ cLil Til ;;<J =r~o] ~ .AJ <51 -::: 78 4-. ·ct~. q.g-9.] 7J -9- ~ .Aa .7:] ~ t,~:~ ~
7}.
~7}~'1- · -Aalf---:--~ -::1 a] .:T :f.~ ::1. ~
9.]
St:t-
.:1.
7}~-T-;.j~9.] ;.~~oJ] t:ll~ ~BH~~~,_}
~ ~j 01] LJ1 ·~ -tf :z9 8~ ~
3
3.
%~ ~
~ ~ 7}
it 78 011 .9.1 -Bl ~ 7c1-5f-.
ell~
~%
. % .Ul.
71 ~
:E.::
i! '1l
7c1-5f- 3!J ~ T-~ £1
tti ~~ 011 r.:H ~ 71 .± EE ~
011 tq·i'l A] :s:. ~ .AJ .Aj A]71~
%Kt>}t:9,
7J 011
a~ (5j-~ ~
~ .£ :78 T- £l ·c
~ T~ £1 ~
~01P·i£
4.
3!J ~J -T-~011 1-1
~
0
• ~~ •
.AJ ~
~~ ~ o1
1-1 K
it .AJ ~ ~
8~ ~ Ef. ~ ~:9J-.g.
3!] ~ T
~T.;~.g. A]~9} ~tt:!¥1 ;;<}~.9.] -\9:~ ~it
1 7d4l-
J-i ~~.£.
~ 011 n:} ~
~~ ~~}oi t")~ ~ct.
~~
~ ~~ ~
Z! i>l1 ~
0
1%£.
.A1~7}
::Ic1~ o]%~ ~-o-H~ ~o]V..}.ll l!]~J-T·~o]
o1%7}
~~
:XP~~ .Jt~.Q..s:.. ~1.x.~J-T7} oJf-~.AJJ-lt+ ::1
7d4l~1
5 5::.
~~~
l.
~ ~~
.9.] OJ ~
2.
£1
~ -¥- Ef. ~ ~ .!f-7} 3!] ~
iS~ f>} 0:1 ~ q. .::iL
T ?;- £1
~ ol]
ttl- cl
5J.j ~J -=j1- ~
.7.}7}
:r.
:: %~ £1 Jtt-7,4 o] ~7J ~ .ll, -R-~
J ~ 15~ ~ ~71
3.
1-J- t:1 o1-"'J
~ 8~~
:iJi;(J-T~'-o]
tt].sl£1 %QlAJ
:9J- ~
jl
r4 "f>} ~
4-
~ ~ 7J~
~ ~-T?;-.9.] o1 ~3!} ~.X.~-T!{l
::J. ~ £ 8~ ~~7}
:: Ol1 9l ~ <(} 7d 4l-
4
jl
al9t OJ l:l ~ ?
;;<}.9.1
7H~J~
~ q. j l
7J
{}Zf- "f>}
~l
6 :£
01P]
~ jL ~ 1&J o] ~ iiJ%
.:r.:r. 3:-
~.*}7} ~li£1 7~1-}- ~.Q.j ~-¥- .!E~ ~-¥-9-J {}ii~o] %-li~ tr1l7J}.A] ::I~£~ ~ 7] ~ ~ ~ct .
0
1 ~ ~ 111 ~J T-~ ~
::I
~7]J-}~ ~
j<J -T~oJl
%~~}c9 °F ~c}.
ftll 7 :1:.
2. 311 ~a -T-~ 0 1 ~£78 T-5:.1 ~ .A}~ ~~ ~ ~ o] %~ ~}~ ~- ~ ..
.:r.;; ~
::1
~s:.~ 7-F~l ~}
.B..~a ol ~ ~ trll oJl ~ .A}~~ 7] ¥1-oJl 71 ~ ~ ~ ~}
~ ::1 ;,} {!% ~ lj!- ~} c9 of ~ q.
7}.
j(JT-Yi!
.A}.Q.j ~~ • .::LclJI 7}~~}-:}1(! ::2
;
*
.A}9.1 ~~JI} ~~H~1~
71
t:J-~ A}{!~ A}~ oJ]
t.+.
ct. t:J-iifl
Pt. t:Jiifl
~ ~ oJl
g ;.}<5J-o]
.:t ~ ..R..{i ~ s] ~
cl--n oo ~~~ t>'JJJ.IO o 2 a 7J.Aa ~
ct.
3.
~~~ ~~~
t:H ~! J.J ~
~
tti oJl t:H ~ 1l 1{3
%~Jlt~~- ~;<1
c}y~!- ;<}oJl
tl-1 Oil l:l
t:H <5} '-"
~_J = o3 0
~~ ~'?] 7J4-oJl~
ct
"}~
~ 7-~ ~
~£~a -:r- B ~rJ ~ ~
7-Jl.:g. ~
~ .lf-£1 ~ °F
g~ c5} S1 ct .Jl ~ 11 ~ ~ ~ ~ c.J
~ ~ ~ ~ ~ -:r- Aa ~ ~ g~ ~ oJl
~Jl~ ~1%- %~l(t~~ "}~~} ~o]
t:H ~ 1l rg
~{Iii~~ ~o]c.}~ ;.}~01]
t:H~ 1trgo]
ell-ct. .:?:::<4~ lt.AaoJl n:}2.} ~J-T -~ 0 1 ~~~<5}:: £~"iff-~ n]~J-T~~
~t.f oJ~.£
6.
\.C.
t:H ~ -ti ~;.1 A EE ~ 6S 9] "1 ~21- tH:! ~
'?l £~a :r- B ;<} 71-
~-1- .
0]
7] .~
~¥-5-lOioJ: ~ct.
OJ .7-J- ~
5.
~
B
~Q;]tr-.Q..£ ~
~JT-~.!1] l(t;.} 5:.~ 7]E.}~ ~.!f-~o] ;.i~f>}71t.f ~
~~~ CJ-~ol
f±
\{
o]
~ll
=c!
:i:Q.j=~ ~~~ ~
9
S::.
~ 7} .A} .fi.
1.
np<J-T~~
"51 -§- <5}7] oJ]
~
.!f1 ·6}~
~11~~ ;<}.fi.7} o]
::f:Q.j=oJ]
trl-4
%~ c5} .A] 0} y -6} c.l- .Jl -\1· \21- -6} ~ 78 4- :XJ -T .;;-OJ] en <5} oi ;<} ~ 01 .7-j <5}
~ OJ.Aa 7J.z!l-PtoJl 4"·71-.A}.a~ A~l*f>} .~~ ..R.~~? ~ct.
6
-
2. %~?>}-.7.] A
~11!L~l<>1
~jl. o]
~~oll
n:}-cl Ail*£1~ ~7}.7.}-li7}
o}yi>}71t..} ~AJ~ 7]{1-41oll n] ~=?-~ol] ~?.£).7-]
r ~ -=r if .Q_ £
-¥-f.~ ~ liJ ~ 9
*a .:rz. ~ ~
~ CJ·.
::2 ~
0 }'-]-6}~
liJ _Q_ £
76-9-,
::I
:1.. A} o11
t:l1 ~
~ l:lJ~~
7d ~
;.n_£~
3.
~ :7S -T~ol o] :5:. .A~]2"8"J .9-1 Tf AJ <>Jl .9-j i>}a:l
ol] :c 7} 'o ~ {} 4f"8"1 o] ~
1.
;j iT ~ A} AJ 01
*a -=t-~ol-1
~~
~- ::z.] -6}e:j °F ~ct.
U\1 ol) ~
~ l:lJ t:J A}~~
-*J TAl 7} q l:lJ ';tAt~ olj
~?£j 7) ~. oll
~ ct.
{} -B-
Z} ol] Al ~ .Q_ £
2.
~ 1j Ai]
*
~
.9].1l?. /d -~ ~- ~ i>} 71 Y. <>J ~A}~ .9-J
?
~ct.
Zl-E-
*J -T .£) ~
=t! ~ 9J. :C- cJ~
!-}<5J-o] _¥_~.£]<>1°F ~ct.
qg9.1
.7-} 9-l ~ ~ oll {:!- ~ :AJ ~ ~ .¥. ~<5} ~ :1.. .A} of! t:}1 ~ 7] ~
Y.. *J -=r .£1 ~ .7-}.9.1 ±.AH ~
<>J- ::tL ~ ~
7fJ Jf-oJ] ~ =z. :±. ~H
t:J,-. 7}';;~ /cj~ ~Ztl.9.J ~Aj · .AJ~~ _¥.~~} J-}.(!9-l A~1Joll ell~ 2J-Ef
2.}. p
~ ~}¥1 ~ oll :::}1 ~ 7]-5'-
t. *J :r- :s1 ~
.A} <>ll
cB ~
)-]J.~~ :±. ~ -=r- 4r oa AJ o 1q
-fr ~ ;rl-7J -~ .s1 ~ A~ o11
.:H ~ "'.;l :..j l:l}·.
:;.:.}7} ~11¥.
:E::
~ '?:! ~ ~
7
-=f-~.£1<>1
-t-¥- ~ ;} o l 4 c i1 ~
:1.
:<.}oll ell
3. ~ ~ oJl
9,
3111~d -T-~ 0 1 ;Q -B-~5:. =i' 4f ~ _:-;tJ-i {}
ut 2}
~ -T ~ .A} ~ ~1 ~ :E. t:-
7d ~oll ~
.A] ~l ~ 0 ] .A}~ 9.1
-ll-Tt -5} 7] ~·I ~ 4fl _s_ ~ ~ ~~ ~ 2}1 -5} aJ o 1= <S}
:J. ~ 4 ~ ~d -T~oJ] ~ J..] -\f.A] B] -:xj
4.
1~ 9-~} ~
~1 t:].
°F
~J-T~o1 {}i}~S:.-TJf~Jf- E) 45~ oJtTioJJ jj]8~.9.] lf:AJoJ] ~~ J-1-fi-~
~lf.~
q~, :J. ~tiJ:=_ ~£~aT,l.l7} ~~oJJ {1-'T--~ 78~ J
~~]-7} 7~J..] s:j~
.:<.}9.] ~.'£~ ~~
.?;! ~ tiJi>ll-5}?.] o}y~}q ,
All 11
5:.
Q.}=~~s:_
~ :s:_ ~c1 .::r- -'t!
A 7 l-
.n:] ~J -T ~ .9.] ~ ~ ~ 7] ti -=tl ~ ~ ~
t:J- ~ oJi r.B "8'} o:1 ~ s:. ~
~~ oa~oJI %.9.J~-cl~ .9-lJ..}~- .R 1,J<Sf-~ ~-¥-, nl~J.:r~::. A~ttloJI .9-l<SJ-~ ii:~
%.£1 ~· ~ 5f]
Sfl it~- _2_-:= ~~~ ~ ~ -5}9 °): ~Cl- .
12 :?f:
.All
1.
li1 ~ T~~
7d ~
%~
I?J~~ ol%£ ~£~-=?· ·~ ~~ aJloJ]';: 01~ -~·7}oJl ~1 ~ :.<j "8'}0:] ol= <S}.::il, o] ~ ~7]-ol] 7-11 J
2.
~ :AJ ~
:J.
Y- ·'i 0 1~
.A}~ ~£W 1!~A]~
"6 .A] "8'}0:] o]: ~q.
riJ~a.:;:z.~~. 1:'=. ~7~o11 ~:s:_~ -3!~?:.:~ ~:Aa -~oJl ~
c1 J..·] t:l-:;
}.}·E>J- ~ .¥.. ~~ .2.. ~ {:!-~.B..~~- Jl ~ -5]-0:j °F ~ct.
7}.
~5:.~ -1-=e At~ ~~ ~ ~-"J- :ti 2f'-;;;J
u.-.
~. ~on ~ ~
-3! ~:A]~~ 8
~ ¥-
SJ
w-1-~ ~A1
t:l-. z.J-
~ ;t]
?-1-. z.J-
~J..:r~SJ
0
L
tl
:A
?.J::t:
1t~ -tf-: 11
u}.
~~1 SJ :?d~
t:l~.
:ill -6H .A1- 9.1
A~.
~J-T~Zl-SJ ~+ ~lx 7} 'o "'a
o~.
z.J- ~£~J-TSJ ~.A}
.A~.
~~~
~~
~§_
~l
13
ii} <::4 o 1~
~J -T ~ oJl %.!i. iS'} <::4 or til- 1'9 , 1.1 !e. ;<~ -T 9.1 ~ -¥- ~ -::: ~ -¥- oJl ~
~ 71 ~ ~
trll oJl-:=
:1
iir C:l
o1
ol% ~ ~11 Aj iS'}erl o:j 0 ~ it ct.
~ oJ'IAi ~J T ~ 9.1 i:1 ~l- ;u ~ t:J- ?;- o1l qj iS'} 0:1 ~ 5:. ~J T ~ .A} ~ <:d .£ ii} <::4 °F ~ q.. ~ -T-~~ <(1.££1~ 7-}~ §_%~}~ 7-}~· ~-.!f-Sf:l9.l {lSf:l% ~:3\J-T~oJl %.!i!.l>}~°F ~:.:1·.
3. ~a -=t--?,- ~. .IL17e .:r.;:.e:1 -1~ ~ ~c.l ~ ~ 71 n~ oJ1 XI1 ~ ..:r~ 9.1 oa ~ .Q.£lf- t;J Cd.££1-::= .A}~ o1%ii}o:jol: i>}.:il, np·J-T~~ ~J.:r~o] .:1 71{}1.-JloJl oj%i>}.Al o}
'-l ii}-::: 7S -9- oJl -:::
.A} ~ -~i
l:lJ· ~ -T ~ .9.. u:J, % ~ ~ ~ ~ oJl t:ll i>} o:j
,7J-9-oJ] ~ E}tlj'=f]-.A}.;;c:>l] ol ~ %7-!~}<:x:lo~ '6}~,
~~- ~.A] o}tJ.~ct. 0J ~-'}~t ~.£
:E:= 9
01 :?d-9-
0 l 4f·~
:J.
oj S.. .A~l3~.9-] -Tt~.g.
.Al£~ ~.A}·~
0
1 ~~
3::{:1.
~1
14 ;s_
_;(H~2l ~£
1.
n] ~J .:;:r--;; ,C:: ~ 7~ Q.] Jl?S ~ ~ ,C:: aJl oJ] ~ .A}~ Q.] ~ 0 ]
oJ] Al .=1. c.l.:il A~]3.A} Q_j ~ ~ ~
~% ~
?-J '% -6} Jl]
£
41 ~ !r.l ~ ~ Y- % 7-1 £ Jl .:JL ¥l 9-
-'8
£~ AH{l-2. ~~
::.-!%
~ ~ ~ 2- §..A-i
?Slf-
0 ]
~ {! .£_£
-61 %-5} ~
~ ~
tt:j15~ 9] ~ ~
-6} <:xl
nl ~J -T ~ Q.J OS ~ ~ oJl-'-i
~~
~ 13-T~oJ]
4.
oJl .9-l-5}~
.=I.
~_j;}Q.j ~E.~ nl~J-T-=?.-011 ti]%~ Jf-.I!}-8-}.AI o}q-5}Jl::::. AV.~l%
~A] ~~'5}<:xl o): ~ct.
~1
15
If;.
..-t ,o-, n
1.
7i 7} ¥! ~ ;t~ ~~/~ ~4 ·~ - ~ ~ ). ;.~ Otl
7]3;_ ~ ~ ~ .§..l'J
'?l £
~o];~'.-l- ~s:_ -;~ •-4%~~ ~~;tJgl ~-¥-~ o] ~-:= ~~ 10
7} 'o· ~ ~
Y-.
~ s: 5:1 ~
:Ar ~
q. !I] ~J T ~ ~1
~ s: o 1~ o11 ~A~ ~t ~ ~ ~
~ 8~ 7] :tl- 0 1 ~ .£ E] ~
:A}~
~~
ol] rR ~} ~ T if .
~» ¥1-
o] .!2. ol .!2. .A~ Al-, -"1
-, .., 0 '
(2) ~~.2} :tl-rc!-5}~ ~ 5:. 5:] ~ .7-}7}- ~~~ ~~ 7j~o] :ll~ ::J.
71 ~.g. :n:J ~a .:r ~ o11 .Ail ~ £1 ~ o 1=
<3> <0s:£1 ~ %~
2.
0
~ t:t.
.7-}~ ..e..~~~;tJ-~ ~ 8~%o1l
?S -T~oJ]
n1 ~a.:r- ~ol
~ .£ o] ~ ol] i5~ ~ ~ ~ .£ ~ -8-}9 ~-ll3~ .2..£
~ll -6J- ~
-if • ~» ¥1- E:E ';: ~it~. 0 1Y-
~~a-t ';:
7lzl-
~ is}O:j -T-5-~ ~ ~ cJ-.
1 .::t:Q.}'oll .9.1~}~ ~.££1~ /~.}';: :iil~T~ 0 l %9-J-8-};<.]
3. 0l :£.
75-9--
~ t:} g ~
.Ail2 -6J- ~l iT AJ .Ail3-?,- .Q_ 5:. .Q.j
.Y.
0
}Y<5}';: ~
~ct.
78 -9-- oll :ll ~ Al
::1.
0
l- y
A} Q.] T
~ q.
7}.
~£¥1 .A}-7} ?S-=t~ ~ OJ~l ~ tq~t::f-7} .7.}~~.2...£ ~-=t~oll ~»~
1-}.
oll
~J -T~ QJ
a:i';t?
c:3 ~ ~- a:1 t..J-.7-l o~ t-J ~
~1
~lll
:eJ. 'it.!f-E.i
45~ o]t.}i
7J -9--
16 ::1:
~ ~.Q:j ~-.Al
~~T~~ ~.5:.-B :A}oll 41~· -tl~l-Y- ~!?I -ll 8~ E:E·';: Ail3~.2...£9.] ~H~.I.o11
:tl- ~ .Aj _ljl_ ~ nl ~d -11--?,- ojJ ?I]
~
Al oj) .!k ;<.) -8-} of O t <(l q.
II
.18- .Jt cJ- A}~~ ~ 01 5-J % <5} ~ ~ 5:. 11-"1 ~113 ~ oJl 9-l <5} <:xl E} l:IJ- ~A~~ 9.J
1.
~ ~ ~ ~ .itJ- <5} <:xl ~ dJ- ~
t:J-"'} ~ ~ 2.
Sf-
1j ~ ~ ~
"3"J-~9%o1
"'t ~ .£..£
t:J- ~ Z!- o~1 o]%~171
%3!} ~ ~ ~ ~
~.S:l.AJ
o}y~ ~~o]
::t: An 1~J- ~
2.
fCl6te:J
.:rr Aa 011 rq. 4
~ x. ~ ~ :A}~ ~
~ 1j
-"1 -ra _a_ ~a o~1 n:t 2.}
~.El-~--'};;9.]
oJ
-t- ..g.
*
9.1 .liPs ~ ~ % <5} 7i y. OJ
~ ~1 <>i c 1= ~ct-.
~~o]
oJ]AJ~.Al o}y~
~ £..£. f>j-:A] o} y ~cJ-. ~:i!} t:J---'1- ~ ~
oj f-~-"t:~:.
7J-f-
%4t:J-A}-~;:
~- .Jt _a_~ --'1 ~ ;(~1 ~ ~ ~ -& _a_
oa Q:j ~1-oJ] aJl
E.tl:IJ-rJ-,~}~oJ(
=r ~
4-
~~it>} 9
oa ~ 11Ai
~-A~ -5} ~ til% ~
12
-¥- t@-?>}<:xl °F
~c+-.
o]
~ q..
~~T~~ i{P,~9~ ~~ • ~1£ :Et: ~S:.~T--'tl :A}9.] ;;(~pr ·-?--? :ill:A};;~
7S
:tt
2.
OJ= ~A}~.9.l :r!~~~ ~~~ 7~~ A}{!.9.l ~~2.1~ ~~-5}e:l .:1.2-l.:il o]
3:: ~ .9.l o lfs»%
.!fl ~
~ ~} .9.l
f.- 7-]
~ 7ij ~% ~ ~ -5} ~ r~]
~ ~ Ai
.AJ- .:§: Z! oJ]
cl 0113 M - ,,
~1
ol~.9.l ~ ~o}
21 5:.
~~~. o}i!ll A~~7.}~
<>l ZC ~oJl Ai t:§ Z>}~ ct.
13
~
1:i
71lA~
no
2000\:! ~~~
11~ ~9~ At7}E-E}oJJ.Ai
zt 2¥- ~ ¢f""a t>}~ ct.
%%-5}711
~J~~ ~.£t.iJAJo}~ · '!t~<>f ~
~~ ~ ;<}o]7} ~%
Signed
7d ~oJl ~ oJ ~ ~oJ 4--'-J ~t:.l-.
Signed
14
TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA The Republic of Indonesia and the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Parties"); Desiring to provide for more effective cooperation between the two countries in the prevention and suppression of crime, and to facilitate relations between the two countries in the area of extradition by concluding a treaty for the extradition of offenders;
Have agreed as follows: Article 1 Obligation to Extradite
1.
Each Party agrees to extradite to the other, in accordance with the provisions of this Treaty, any person who is wanted in the Requesting Party for prosecution or trial or imposition or execution of punishment for an extraditable offence.
2
Where the offence has been committed outside the territory of the Requesting Party, extradition shall be granted where the law of the Requested Party provides for the punishment of an offence committed outside its territory in similar circumstances. Where the law of the Requested Party does not so provide, the Requested Party may, in its discretion, grant extradition.
Article 2 Extraditable Offences 1.
For the purpose of this Treaty, extraditable offences are offences which, at the time of the request, are punishable under the laws of both Parties by deprivation of liberty for a period of at least one year or by a more severe penalty.
2.
Where the request for extradition relates to a person sentenced to deprivation of liberty by a court ofthe Requesting Party for any extraditable offence, extradition shall be granted only if a period of at least six (6) months of the sentence remains to be served.
3.
For the purpose of this Article, in determining whether an offence is an offence against the laws of both Parties: (a)
it shall not matter whether the laws of the Parties place the conduct constituting the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology~
(b)
the totality of the conduct alleged against the person whose extradition is sought shall be taken into account and it shall not matter whether, under the laws of the Parties, the constituent elements of the offence differ.
4.
Where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters, extradition may not be refused on the grounds that the law of the Requested Party does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, customs or exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting Party.
5.
If the request for extradition refers to several offences each of which is punishable under the laws of both Parties, but some of which do not fulfil the other conditions set out in paragraph 1 and! 2 of this Article, extradition may be granted for the offences provided that the person is to be extradited for at least one extraditable offence.
Article 3 Territorial Application 1.
A reference in this Treaty to the territory of a Party means: (a)
the territory under the sovereignty of a Party and the adjacent seas over which that Party exercises sovereignty consistent with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea~
(b)
other adjacent seas and the continental shelf over which that Party exercises sovereign rights or other rights in accordance with the 1982 United Nations Convention on the .Law of the Sea, but only in relation to the exercise of those sovereign rights or other rights~
2
(c)
2.
vessels and aircraft owned by national of a Party or registered in a Party if any such vessel is on the high seas or if any such aircraft is in flight when the act or omission constituting the offence for which extradition is requested takes place.
For the purpose of this Treaty, an aircraft shall be considered to be in flight at any time from the moment when all its external doors are closed following embarkation until the moment when any such door is opened for disembarkation.
Article 4
Mandatory Refusal ofExtradition Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following circumstances:
1.
when the Requested Party determines that the offence for which extradition is requested is a political offence or an offence inspired by political motive. Reference to a political offence shall not include the following offences: (a)
the taking or attempted taking of the life or an attack on the person of a Head of State or Head of Government or member of his or her family;
(b)
an offence in respect of which the Parties have the obligation to establish jurisdiction or extradite by reason of a multilateral international agreement to which they are both parties, including but not limited to such agreements relating to genocide, terrorism or kidnapping.
2.
when the person sought is being proceeded against or has been tried and convicted or acquitted in the territory of the Requested Party for the offence for which his extradition is requested;
3.
when the prosecution or the punistunent for the offence for which extradition is requested would have been barred by prescription of the lapse of time under the law of the Requested Party had the same offence been committed in the Requested Party. Acts or circumstances that would suspend the lapse of time under the law of the Requesting Party shall be given effect by the Requested Party, and in this regard the Requesting Party shall provide a written statement of the relevant provisions of its Jaw relating to the lapse of the time;
3
4.
when the Requested Party has well-founded reasons to suppose that the request for extradition has been presented with a view to persecuting or punishing the person sought, by reason of race, religion, nationality, sex or political opinion, or that that person's position may be prejudiced for any of those reasons.
Article 5 Discretionary Refusal ofExtradition Extradition may be refused under this Treaty in any of the following circumstances: 1.
when the offence for which extradition is sought is regarded under the law of the Requested Party as having been committed in whole or in part within its territory;
2.
when the person sought has been finally acquitted or convicted in a third State for the same offence for which extradition is requested and, if convicted, the sentence imposed has been fully enforced or is no longer enforceable;
3.
when, in exceptional cases, the Requested Party while also taking into account the seriousness of the offence and the interests of the Requesting Party deems that, because of the personal circumstances of the person sought, the extradition would be incompatible with humanitarian considerations;
4.
when the offence for which extradition is requested is an offence under military law, which is not also an offence under ordinary criminal law.
Article 6 Postponement of Extradition When the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested Party may surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceeding or the service of the whol·e or any part of the sentence imposed. The Requested Party shall inform the Requesting Party of any postponement.
4
Article 7 Extradition of Nationals
1.
Neither of the Parties shall be bound to extradite its own nationals under this Treaty, but the Requested Party shall have the power to extradite such person U: in its discretion, it is deemed proper to do so.
2.
[f extradition is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, the Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its authorities for prosecution.
3.
Nationality shall be detennined at the time of the commission of the offence for which extradition is requested.
Article 8 Extradition Procedures and Required Documents 1.
A request for extradition shall be submitted in writing through the diplomatic channel.
2.
The request for extradition shall be accompanied by: (a)
documents which describe the identity, and, if possible, the nationality and location of the person sought;
(b)
a statement of facts of the case;
(c)
a statement of the laws describing the essential elements and the designation of the offence;
(d)
a statement of the laws describing the punishment for the offence; and
(e)
a statement of the laws relating to the time limit on the prosecution or the execution of punishment of the offence.
5
3.
When the request for extradition relates to a person who has not yet been found guilty, it shall be accompanied by: (a)
a copy of the warrant of arrest or detention issued by a judge or other competent authority of the Requesting Party;
(b)
a statement of the conduct alleged to constitute the offence such as would provide reasonable ground to suspect that the person sought has committed the offence for which extradition is requested.
4.
When the request for extradition relates to a person found guilty, it shall be accompanied by a copy of the final judgement of :finding guilt imposed by a court of the Requesting Party and a statement of the fact that the sentence is immediately enforceable.
5.
All the documents to be presented by the Requesting Party pursuant to the provisions of this Treaty shall be certified and accompanied by a translation in the language of the Requested Party or in the English language.
6.
A document is certified for the purpose of this Treaty, if it has been signed or certified by a judge or other officer of the Requesting Party and sealed by the official seal of the competent authority of the Requesting Party.
Article 9 Supplementary Information 1.
If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient in accordance with this Treaty to enable extradition to be granted, that Party may request that supplementary information be furnished within such time as it specifies.
2.
Ifthe person whose extradition is sought is under arrest and the supplementary information furnished is not sufficient in accordance with this Treaty or is not received within the time specified, the person may be released from custody. Such release shall not preclude the Requesting Party from making a new request for the extradition of the person.
6
3.
Where the person is released from custody in accordance with paragraph 2, the Requested Party shaH notify the Requesting Party as soon as practicable.
Article 10 Provisional Arrest 1.
In case of urgency, a Party may request the provisional arrest of the person sought pending the presentation of the request for extradition. A request for provisional arrest may be transmitted through the diplomatic channel or directly between the competent authorities of both Parties.
2.
The application for provisional arrest shall be in writing and contain: (a)
a description of the person sought, including information concerning the person's nationality;
(b)
the location of the person sought, if known;
(c)
a brief statement of the facts of the case, including, if possible, the time and location of the offence;
(d)
a description of the laws violated;
(e)
a statement of the existence of a warrant of arrest or detention, or a finding of guilt or judgment of conviction against the person sought; and
(f)
a statement that a request for extradition of the person sought will be sent if the person sought has been arrested or detained.
3.
On receipt of such an application, the Requested Party shall take the necessary steps to arrest or detain the person sought in accordance with its Jaws and regulations and the Requesting Party shall be promptly notified of the result.
4.
The person arrested shall be set at liberty if the Requesting Party fails to present the request for extradition, accompanied by the documents specified in Article 8, within forty five ( 45) days from the date of arrest, provided that this shall not prevent the institution of proceedings with a view to extraditing the person sought if the request is subsequently received.
7
Article II Simplified Extradition When a person sought advises a court or other competent authorities of the Requested Party that the person consents to an order for extradition being made, the Requested Party shall take all necessary measures to expedite the extradition to the extent permitted under its laws.
Article 12 Concurrent Requests 1.
Where requests are received from two or more States for the extradition of the same person either for the same offence or for different offences, the Requested Party shall determine to which of those States the person is to be extradited and shall notify those States of its decision.
2.
In detemUning to which State a person is to be extradited, the Requested Party shaiJ consider all relevant factors, including but not limited to: (a)
the nationality and the ordinary place of residence of the person sought;
(b)
whether the requests were made pursuant to treaty;
(c)
the time and place where each offence was committed;
(d)
the respective interests of the Requesting States;
(e)
the gravity of the offences;
(f)
the nationality of the victim;
(g)
the possibility of further extradition between the Requesting States;
(h)
respective dates of the requests; and
(i)
human rights protection.
8
Article 13 Surrender 1.
The Requested Party sh_aR as soon as a decision on the request for extradition has been made, communicate that decision to the Requesting Party through the diplomatic channel. Reasons shall be given for any complete or partial refusal of a request for extradition.
2.
The Requested Party shall surrender the person sought to the competent authorities of the Requesting Party at a location in the territory of the Requested Party acceptable to both Parties. The Requesting Party shall inform the Requested Party of the identity of the officers who will take the persons to be extradited.
3.
The Requesting Party shall remove the person from the territory of the Requested Party within such reasonable period as the Requested Party specifies and, if the person is not removed within that period, the Requested Party may set that person at liberty and may refuse extradition for the same offence.
4.
If circumstances beyond its control prevent a Party from surrendering or removing the person to be extradited, it shaiJ notify the other Party, and in this case the provisions of paragraph 3 of this Article shall not apply. The two Parties shall mutually decide upon a new date of surrender or removal on the conditions of this Article.
Article 14 Surrender of Property 1.
To the extent permitted under the laws of the Requested Party and subject to the rights of third parties, which shall be duly respected, all property found in the territory of the Requested Party that has been acquired as a result of the offence or may be required as evidence shall, if the Requesting Party so requests, be surrendered if extradition is granted.
2.
Subject to paragraph I of this Article, the above-mentioned property shall, if the Requesting Party so requests, be surrendered to the Requesting Party even if the extradition cannot be carried out owing to the death or escape of the person sought.
3.
The Requested Party may, for conducting any other pending prosecution or trial, postpone the surrender of above-mentioned property until the conclusion of such proceedings, or temporarily surrender that property on condition that it shall be returned by the Requesting Party.
9
4.
The surrender of such property shall not prejudice any legitimate rights of the Requested Party or any third party to that property. Where these rights exist, the Requesting Party shall, at the request of the Requested Party, return the surrendered property without charge to the Requested Party as soon as possible after the conclusion of the proceedings.
Article 15 Rule of Speciality
1.
A person extradited under this Treaty may not be detained, tried, or punished in the Requesting Party except for: (a)
the offence for which extradition has been granted or a differently denominated offence based on the same facts on which extradition was granted, provided such offence is extraditable, or is a lesser included offence;
(b)
an offence committed after the extradition of the person; or
(c)
an offence for which the executive authority of the Requested Party consents to the person's detention, trial, or punishment for an offence.
For the purpose of this subparagraph: (i) (ii)
(iii)
the Requested Party may require the submission of the documents called for in Article 8 a legal record of statements made by the extradited person with respect to the offence, if any, shall be submitted to the Requested Party; and the person extradited may be detained by the Requesting Party for such period of time as the Requested Party may authorize, while the request is being processed.
2.
A person extradited under this Treaty may not be extradited to a third State for an offence committed prior to his extradition unless the Requested Party consents.
3.
Paragraphs I and 2 of this Article shall not prevent the detention, trial, or punishment of an extradited person, or the extradition of that person to a third State, if: (a)
that person leaves the territory of the Requesting Party after extradition and voluntarily returns to it; or
(b)
that person does not leave the territory of the Requesting Party within 45 days of the day on which that person is free to leave.
10
Article 16 Notification of the Results The Requesting Party shall timely notify the Requested Party of the information relating to the proceeding against or the execution of punishment upon the person extradited or the re-extradition of that person to a third State.
Article 17 Transit
l.
To the extent permitted by its law, transportation of a person surrendered to one Party by a third State through the tenitory of the other Party shall be authorized on request in writing made through the diplomatic channel or directly between the competent authorities of both Parties.
2.
Authorization for transit shall not be required when air transport is to be used and no landing is scheduled in the tenitory of the Party of transit. If an unscheduled ~anding occurs in the territory of that Party, it may require the other Party to furnish a request for transit as provided in paragraph 1 of this Article. Article 18 Costs
1.
The Requested Party shall meet the cost of any proceedings in its jurisdiction arising out of a request for extradition.
2.
The Requested Party shall bear the cost incurred in its tenitory in connection with the arrest and detention of the person whose extradition is sought or the seizure and surrender of property.
3.
The Requesting Party shall bear the cost incurred in conveying the person whose extradition is granted from the territory of the Requested Party and the cost of transit.
11
Article 19 Consultation
1.
The Parties shall consult, at the request of either Party, concerning the interpretation and the application ofthis Treaty.
2.
The competent authorities of both Parties may consult with each other directly in connection with the processing of individual cases and in furtherance of maintaining and improving procedures for the implementation of this Treaty.
Article 20 Amendment This Treaty may be amended at any time by mutual consent of both Parties and shall enter into force after their respective national requirements have been fulfilled.
Article 21 Entry into Force and Termination 1.
This Treaty shall enter into force on the date ofthe last notification by which the Parties notify each other that their respective national requirements for the entry into force of this Treaty have been fulfilled.
2.
This Treaty shall apply to offences committed before as well as after the date it enters into force.
3.
Either Party may terminate this Treaty by notice in writing at any time. Termination shall take · effect six (6) months after the date on which the notice is given.
12
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, by their respective Governments have signed this Treaty. DONE in duplicate at ::JI'tAAP..~ on .t 8 Tl'i day of N O 1/ cNB~ 2000, in the Indonesian, Korean, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE REPUBLIC OF KOREA
Signed
Signed
13
